KAMPUS ketiga, PT Bumi Siliwangi. Seolah-olah aset dan fasilitas yang tertanam di UPI sebagai kekayaan awalnya. Keputusan rektor tersebut dikategorikan sebagai bentuk penyimpangan. Hal ini diakui oleh Kepala Divisi Hukum UPI, Endang. “Tapi yang harus disalahkan itu sebenarnya saya, bukan rektor karena saya yang menyusunnya atas perintah rektor,” kata Endang melindungi Rektor Sunaryo. Karena penyimpangan itulah, SK itu diba talkan oleh MWA.
ISMAN/ISOLA POS
***
Seperti halnya di perguruan tinggi lainnya yang sudah berstatus BHMN, katakanlah di Universitas Indonesia (UI) memiliki badan usaha yang bernama PT Makara Mas. Badan usaha ini bergerak dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki UI. Bukan hanya di UI saja, di Institut Teknologi Bandung (ITB) yang sejak 2000 sudah BHMN punya badan usaha. Malah ITB memiliki dua badan usaha, PT Ganesha dan PT Lembaga Aplikasi Penelitian dan Industri (LAPI). PT LAPI berdiri sejak 2004. Begitu pula dengan PT Bumi Siliwangi, sebuah badan usaha yang dimiliki UPI. Statusnya swasta karena didirikan oleh sumber daya manusia yang ada di UPI. Begitulah PT yang sudah berstatus BHMN berlomba-lomba mencari penghasilan di luar pendapatan dari negara, didirikanlah badan usaha untuk memayungi bisnis yang memiliki potensi. Badan usaha ini digagas oleh jajaran Direktorat Kerjasama dan Usaha kala itu, seperti Ridwan Elhariri, Yayat Achdiat dan beberapa orang yang duduk di DKU. Ridwan masih di DKU sebagai Direktur, tapi Yayat sudah lama berhenti. Dulu, Ridwan punya gagasan untuk menarik bagian dari dosen yang memperoleh dana penelitian. Hal ini sebagai salah satu sumber pemasukan universitas. Tapi gagasan ini tidak bisa diterapkan karena mendapatkan protes dari para dosen. Rencana ini saat itu akan dipayungi oleh PT Bumi Siliwangi. Sampai saat ini, PT Bumi Siliwangi belum bisa bergerak seperti badan usaha PT LAPI ITB karena belum memiliki sumber daya sebagai ladang bisnis. Inilah alasan keluarnya SK tentang pengalihan pengelolaan aset itu. Tapi anehnya, PT Bumi Siliwangi pernah menenderkan sarana olahraga UPI. Hal ini diungkapkan Kepala Unit Pelaya nan Teknis Sarana Olahraga UPI, Sufyar Mujiono kepada Isola Pos. “Kala itu tidak ada konfirmasi sama sekali kepada saya,” ujar Sufyar. Dalam SK itu, disebutkan beberapa aset dan fasilitas UPI yang akan dikelola PT Bumi Siliwangi. Diantaranya Gedung Balai Pertemuan Umum, stadion, kolam
Stadion sepak bola salah satu ladang bisnis, kadang waktu penggunaannya berbenturan dengan kegiatan akademik. renang, gymnasium, sport hall, lapang tenis indoor dan outdoor, driving range, poliklinik dan ruang-ruang kelas lantai 4 gedung perpustakaan UPI. Pengelolaan aset itu berorientasi bisnis Walaupun rektor menyebutkan beberapa pertimbangan hukum terhadap pe ngalihan pengelolaan aset UPI, seperti UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan, UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pegelolaan Barang Milik Negara/Daerah, ternyata rektor UPI tidak segampang mengeluarkan SK pengalihan pengelolaan aset. Terdapat banyak persyaratan yang mesti dipenuhi dan langkah yang mesti ditempuh. Menurut Endang, UPI mesti memiliki pola yang jelas. Jika BHMN, maka pengelolaan itu mesti mengacu pada PP Nomor 6 tahun 2004 tadi. “Bukan tidak boleh, dijual juga boleh asal mengacu pada PP Nomor 6 tahun 2004 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007,” kata Endang. Peraturan Menteri Keuangan tersebut mengatur tentang tata cara pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtangan barang milik Negara. *** SK rektor itu menimbulkan kesalahpahaman di kalangan civitas akademika. Misalkan Yayat Achdiat yang sekarang menjadi ketua Program Studi Manajemen Bisnis di Sekolah Pascasarjana UPI. “Kalau aset dialihkan dari badan hukum (UPI-red) ke badan hukum (PT Bumi Siliwangi-red), berarti aset itu bukan milik UPI (Negarared) lagi,” ujar Yayat. Salah seorang dosen di Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, Dadang Anshori juga memberikan pandangan yang sama dengan Yayat. “UPI ini milik Negara, semua
asetnya juga, atas apapun pengalihan itu tidak dibenarkan,” tutur Dadang. Bukan hanya Dadang dan Yayat saja, banyak kalangan dosen yang mengartikan berbeda terhadap substansi SK rektor itu. Inilah kata Endang, banyak yang terjebak dengan kata pengalihan. “Seharusnya saya memilih kata yang tepat supaya tidak timbul persepsi seperti itu,” ucap Endang. Sunaryo juga meluruskan kesalahan persepi tersebut. “Tidak ada kata pengalihan aset, hanya pengalihan pengelolaan aset saja,” terang Sunaryo. Menurut Pembantu Dekan Bidang Keuangan dan Sumber Daya FIP UPI, Johan Permana, sebagai kelanjutan terhadap pembatalan SK oleh MWA itu, saat ini sedang disusun rumusan pemanfaatan aset dan fasilitas supaya bisa dioptimalkan secara maksimal. “Saya juga masuk dalam tim perumus itu,” ucap Johar. Namun kata Endang, belum ada kepastian pengelolaannya karena status UPI belum jelas akan mengarah kemana. “Setelah pencabutan BHP itu, apakah UPI akan kembali ke PTN, tetap BHMN atau ke BLU (badan layanan umum-red),” lanjutnya. Dalam laman kompas.com (26 Juli 2010), ucapan Menteri Pendidikan Nasional, Mohammad Nuh pernah dikutip. Katanya Muhamad Nuh akan mencabut PP Nomor 61 Tahun 1999 Tentang Penetapan PTN menjadi BHMN dua tahun kemudian. Ketujuh PTN yang akan dicabut status BHMN itu kata M. Nuh akan tetap diberikan otonomi. Jika status BHMN dicabut, apakah akan ada pemisahan kekayaan negara untuk ditempatkan sebagai kekayaan awal UPI yang tentunya nanti bisa menga lihkan pengelolaannya kepada PT Bumi Siliwangi?
SEPTEMBER 2010 ISOLA POS
11