10
SELASA 14 APRIL 2009
Tak Terpilih, Caleg Mengaku Disantet DI Aceh, ada-ada saja ulah calon anggota legislatif (caleg) yang tidak terpilih. Selain ada caleg yang membiarkan ayahnya meminta kembali semua kain sarung dari warga yang ternyata tak mencontreng namanya, ada juga caleg yang mengaku disantet lawan politiknya, sehingga kalah bersaing. Yang mengaku disantet (diguna-gunai) itu bernama Fitriani Abdullah (40), perempuan caleg dari Partai Nasional Indonesia (PNI) Marhaenisme. Ia juga membuat pengaduan khusus ke Kantor Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Langsa, Minggu (13/4), sembari membawa lima buah jeruk purut (limau) untuk dijadikan barang bukti. Limau purut itu ia bungkus rapi dengan plastik. Menurut Fitri, kelima limau purut itu ia peroleh secara magis dalam keadaan tertanam pada lima tempat pemungutan suara (TPS) di Lancang Sira, Desa Alur Dua, Kecamatan Langsa Barat. Di tempat-tempat itulah berlangsung pencontrengan pada 9 April lalu dan nama Fitriani Abdullah tertera
di surat suara pemilihan legislatif untuk DPRK Langsa. Tapi di semua TPS itu pula perolehan suara Fitri sangat jauh dari harapannya. Itu sebab wanita berjilbab ini yakin unsur mistik sudah bermain, sehingga ia kalah telak. Kepada Tribun, Senin (13/4), Fitri mengaku telah merasakan aroma mistis sehari sebelum hari pencontrengan. “Sebelum hari pencontrengan, di rumah saya selalu muncul berbagai aroma yang tidak sedap dan membuat saya tak nyaman. Limau purut itu kami temukan di TPS 5, 6, 7, dan 8 di Lancang Sira,” katanya. Fitri menduga, itu sengaja dilakukan lawan politiknya untuk menjegal langkahnya ke kursi Dewan Kota Langsa. Yang juga aneh, Fitri mengaku bahwa sejumlah calon pemilih mengeluh padanya tak dapat melihat foto/ gambar Fitri di surat suara. “Itu juga karena saya diguna-gunai,” katanya. Fitri tampaknya lupa bahwa surat suara pada pemilu tahun ini memang tidak mencantumkan foto/gambar caleg, kecuali
bagi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan nama Fitri tidak termasuk sebagai kandidat DPD dari Aceh. Di sisi lain, meski sudah menemukan limau purut yang tertanam dan menyebutnyebut ada lawan politik yang mempecundanginya, tapi Fitri tak menyebut satu nama pun yang dia curigai ke panwaslu. Laporan Unik Menanggapi laporan itu, Ketua Panwaslu Langsa, Isa Alwi, mengatakan tidak tahu harus bagaimana menyikapi laporan unik itu. “Kita tidak tahu bagaimana menindaklanjuti kasus ini. Sebab, tidak ada terlapor, hanya ada jeruk purut sebagai barang bukti dan pengakuan dari pelapor,” jawab Isa menyiratkan kebingungannya. Ia juga agak dipusingkan dengan barang bukti berupa limau purut itu, karena dipastikan tak tahan lama. Sehingga, bukan saja kasusnya dikhawatirkan kedaluwarsa setelah 3x24 jam, karena tak ada si terlapor, barang bukti yang diantar Fitri itu juga terancam expired dalam tempo 3x24 jam,
karena keburu busuk. Minta Sarung Kembali Dari Pidie Jaya (Pijay), hampir sepanjang hari kemarin warga Pijay memperbincangkan berita tentang ayah seorang caleg yang proaktif menarik kembali kain sarung dari rumah-rumah warga, karena warga setempat tidak banyak yang memilih anaknya dalam pemilu legislatif, 9 April lalu. Beragam komentar disampaikan warga di warung kopi, rumah, dan kantor pemerintahan menyusul berita aneh yang dilansir media cetak dan elektronik itu kemarin. Azhari Sulaiman, nekat meminta kembali sarung yang diberikan kepada sebagian warga yang tidak memilih putranya, Mukhtar Azhari, caleg nomor urut 3 di daerah pemilihan (dapil) Meureudu untuk DPRK Pidie Jaya dari Partai Pembangunan Daerah (PPD) Azhari bersikap seperti itu karena kecewa kepada warga karena hanya mau menerima bantuan, tanpa mau mencontreng caleg yang dia jagokan yang tak lain anaknya sendiri. Kepada Tribun, Minggu (13/4), Azhari
yang juga pemain seudati Grup Syeh Lah Bangguna itu mengatakan, banyak masyarakat bersikap tidak jujur dalam menerima bantuan dari para caleg atau tim sukses caleg selama masa kampanye. “Saat ditanyakan pilihannya, mereka mengaku belum ada figur yang didukungnya, sehingga saya meminta mereka mendukung anak saya. Padahal, ada warga yang mungkin sudah menerima lima kain sarung dari para caleg, tapi tetap juga menerima sarung pemberian saya. Itu tidak jujur namanya,” ungkap Azhari. Ia mengaku, telah menyerahkan sedikitnya 40 potong kain sarung kepada warga Meuraksa Kupula, Kecamatan Meureudu, Pidie Jaya. Jumlah sama juga diberikan ke desa Gledah dan Rhieng Mancang dalam kecamatan itu. Namun, setelah penghitungan suara, ternyata di masing-masing desa itu, anaknya hanya memperoleh delapan suara. Olehnya, Azhari nekat bergerilya dari rumah ke rumah untuk menarik kembali kain sarung bantuannya itu.(yuh/ag/opi)
Bawaslu Temukan 963 Pelanggaran ● Kejaksaan Segera Eksekusi 55 Kasus Pemilu
ANTARA/RAHMAD
REKAPITULASI - Para saksi perwakilan partai mencatat rekapitulasi hasil pencontrengan pemilu legislatif dapil I di Kantor Camat Banda Sakti Lhokseumawe, NAD. Senin (13/4). Rekapitulasi suara dapil I di tingkat PPK diperkirakan berlangsung empat hari.
Emron Pangkapi Dilapor ke Polisi ● Tuding Bachtiar Chamsyah Gembosi PPP JAKARTA, TRIBUN - Ketua DPP PPP Emron Pangkapi dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Ketua Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) Lukman Hakim Hasibuan, Senin (13/4). Laporan itu terkait tudingan Emron kepada Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) sebagai satu ormas pendukung PPP telah menggembosi partai berlambang Kakbah ini pada pemilu 9 April lalu. “Ini fitnah. Olehnya itu kita
tempuh jalur hukum,” kata Lukman Hakim saat ditemui wartawan di Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Polda Metro Jaya. Menurut Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP ini, dalam pemberitaan di media cetak yang terbit Sabtu (11/4) lalu, Emron menuding Parmusi yang membuat perolehan suara PPP turun. Sebabnya, tokoh Parmusi Bachtiar Chamsyah dinilai tidak ikut kampanye memenangkan PPP,
tetapi justru sebaliknya, menggembosi PPP. Dalam laporan bernomor polisi: LP/1080/K/IV/2009/SPK Unit III ini, Lukman melaporkan Emron terkait perbuatan tidak menyenangkan. Dalam laporan itu, seperti dilansir detikcom, Emron dituduh telah melakukan pelanggaran Pasal 310 KUHP dan atau 311 KUHP dan atau 335 KUHP tentang fitnah dan perbuatan tidak menyenangkan.(opi)
Server Ngadat, Dana Rp 1,8 M Dipertanyakan ● Tabulasi Pemilu Bermasalah J AKARTA , T RIBUN - Ngadatnya tabulasi nasional Pemilu 2009 disebabkan kurangnya server yang digunakan KPU untuk meng-update rekapitulasi suara dari KPU kabupaten/kota. KPU beralasan, server yang dipakai adalah peninggalan 2004 sehingga sudah tua. Padahal, anggaran pemeliharaan server ini cukup besar, mencapai Rp 2,3 miliar. Pemenang untuk tender ini adalah PT Lapi Divusi dengan penawaran Rp 1,8 miliar. Dana sebesar itu hanya pemeliharaan. Artinya, KPU tidak
kenapa ngadat? ● Kurangnya server yang digunakan KPU ● Jumlah server KPU hanya 6 unit ● Ser ver yang dipakai peninggalan 2004 dan sudah tua
membeli barang baru, tetapi meng-upgrade barang lama. Jumlah server KPU hanya 6 unit. Padahal jika anggaran itu dibelikan server baru, bisa diperoleh tak kurang dari 30 server dengan kualitas sangat memadai. “Dengan anggaran Rp 1,6
miliar saja bisa diperoleh 30 server baru dengan storage 24 terrabyte. “Yang jadi pertanyaan, anggaran Rp 1,8 miliar itu untuk apakah?” ujar mantan Sekretaris Tim Teknis TI KPU Hemat Dwi Nuryanto dikutip detikcom, Minggu (12/4). Karena kekurangan server tersebut, situs tabulasi nasional pemilu mengalami down hanya beberapa jam setelah diluncurkan. Publik pun kesulitan mengakses. Untuk mengatasinya, KPU terpaksa meminjam 5 server tambahan dari BPPT.(opi)
JAKARTA, TRIBUN - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menemukan sebanyak 963 kasus pelanggaran pemilu yang terdiri dari pelanggaran administrasi 619 kasus, tindak pidana pemilu 138 kasus, dan bentuk lain 206 kasus. Anggota Bawaslu Wahidah Suaib, Senin (13/4), mengatakan, temuan itu merupakan hasil laporan sejak Kamis 9 April pukul 19.00 WIB hingga Minggu 12 April pukul 24.00 WIB (lihat, jenis pelanggaran). Dari keseluruhan pelanggaran administrasi itu, sebanyak 259 kasus telah ditindaklanjuti ke KPU. Sementara 40 pelanggaran pidana telah diteruskan kepada pihak yang berwenang. “Sisanya kami masih mencari alat bukti karena kita tidak ingin menindaklanjuti tanpa adanya bukti yang cukup,” kata perempuan berkerudung ini di Kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, dilansir detikcom, Senin (13/4). Dalam kesempatan tersebut, Wahidah juga menyampaikan tingginya angka golput disebabkan oleh lemahnya administrasi pemilu. “Sehingga pemilih dipaksa golput,” katanya. Sementara itu, Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menerima 135 kasus pidana pemilu selama masa kampanye. Sebanyak 55 kasus di antaranya sudah divonis,
termasuk caleg. “Jadi saya instruksikan kepada Direktur Uheksi (Upaya Hukum Eksaminasi) supaya dicek, apakah 55 kasus ini sudah incraht. Kalau sudah, supaya dieksekusi dan dilaporkan kepada KPU untuk ditindaklanjuti,” kata Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Abdul Hakim Ritonga di Kejagung, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta. Lebih lanjut, kata dia, sisa kasus lainnya hingga kini masih belum diputus. Beberapa sudah masuk ke tahap penuntutan dan pra penuntutan.”Tapi ini juga masih akan bertambah (jumlahnya),” imbuhnya.
Namun, Ritonga tidak menjelaskan lebih rinci siapa saja yang terlibat pelanggaran tersebut. Mantan Kajati Sulsel ini hanya membenarkan jika di antara 55 kasus itu, ada caleg terlibat. Pasal yang dilanggar dalam kasus pelanggaran pemilu antara lain pasal 270 Undang-undang nomor 10/2008 tentang money politics dalam Pemilu. Sedangkan hukuman pidana terberat yang dikenakan antara lain kurungan selama 6 bulan. Sedangkan mengenai pelanggaran pemilu pada saat hari pemilihan sendiri, pihaknya belum menerima laporan. “Kita akan memforsir sebelum
MENYIKAPI sengketa hasil pemilu legislatif 2009, Mahkamah Konstitusi (MK) diharapkan dapat bekerja secara cepat, akurat dan profesional, sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. “Masyarakat menaruh harapan besar agar keputusan MK nanti benar-benar atas dasar pertimbangan hukum yang kuat, dan tidak terintervensi oleh kepentingan politik,” ujar Ketua DPR RI Agung Laksono, Senin (13/4). Agung berharap, keputusan yang dihasilkan MK nantinya tidak menimbulkan permasalahan baru yang dapat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Agung mengatakan, pihaknya menyadari
kan ketidakpuasan terhadap hasil pemilu tersebut. “Ini kan negara hukum. Semuanya ada aturan yang harus dilalui. Kalau tidak puas ya jalur hukum saja, tidak perlu anarkis,” katanya. Menurut Endang, KPU sudah maksimal melaksanakan seluruh tahapan pemilu tersebut. Meski dalam perjalanannya masih ditemui persoalan dalam pemungutan suara. Meskipun, sudah bisa diatasi dan dicarikan jalan keluarnya. Termasuk saat disinggung desakan agar anggota KPU diganti karena pemilu dianggap kacau, dengan santai dia mengatakan hal itu bisa dilakukan asalkan sesuai dengan mekanis-
me yang ada. Sayangnya, anggota KPU bisa diganti jika yang bersangkutan menjalani hukuman pidana selama 5 tahun. Bahkan, lanjut Endang, saat ini anggota KPU tidak boleh mengundurkan diri. Tentu berbeda dengan anggota KPU 2004 yang bisa mengundurkan diri. Karena saat ini, anggota KPU harus mempertanggungjawabkan seluruh kegiatannya. “Bagi kita, tidak masalah jika sesuai aturan. Tapi perlu diketahui, anggota KPU sekarang tidak boleh mengundurkan diri. Biar semua kegiatannya bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.(persda network/coi/opi)
Prabowo-Wiranto Menggugat, Golkar Cuek
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) diminta menutup pusat tabulasi nasional Pemilu 2009 yang dibanggakan sebagai real count. Fasilitas mahal ini dinilai tidak tepat guna. “Tutup saja, buang-buang uang, cuma sediakan facebook, informasinya tidak dapat,” tutur Koordinator Nasional TePI Indonesia Jeirr y Sumampow saat mengunjungi Pusat Tabulasi Nasional Pemilu 2009 di Hotel Borobudur, Pejambon, Jakarta Pusat, Senin (13/4). Menurutnya, dana yang dikeluarkan KPU untuk membiayai fasilitas mewah ini sia-sia saja karena tidak tepat guna.”Orang datang tidak dapat informasi dan perkembangannya juga lambat sekali,” tutur Jeirry sambil
JAKARTA, TRIBUN - Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra mendatangi Jenderal TNI (Purn) Wiranto selaku Ketua Umum Partai Hanura di Kantor DPP Hanura, Jakarta, Senin (13/4). Prabowo dan Wiranto mengakui, pertemuannya menindaklanjuti dugaan adanya kecurangan dalam pemilu legislatif, 9 April lalu. Prabowo tiba di kantor DPP Hanura pukul 12.00 WIB dengan menumpang Lexus putih bernomor polisi B 17 PSB. Turut mendampingi Prabowo seperti Ketua Umum Suhardi, Wakil Ketua Umum Gerindra Muchdi PR, Fuad Bawazier dan Haryanto Taslam. Hampir dua jam lamanya pertemuan dua jenderal itu berlangsung. Keduanya mengaku membahas kisruhnya pemilu legislatif dan bagaimana menyikapinya.”Apa gunanya bahas capres-cawapres kalau sistemnya
PDIP dan Gerindra Dilapor Money Politics JAKARTA, TRIBUN - Badan pengawas pemilu (bawaslu) telah menerima 963 pelanggaran dalam pemilu legislatif lalu. Di antaranya dugaan money politics yang dilakukan caleg PDIP dan tim sukses Partai Gerindra. Caleg PDIP dapil Kabupaten
Cirebon, Al Gotas diduga membagibagikan uang sebesar Rp 5 ribu serta beras empat kilogram kepada calon pemilih di daerah tersebut. “Ini masuk kategori serangan fajar,” jelas anggota Bawaslu Wahidah Suaib, seperti dikutip detikcom, di kantor Bawaslu,
Jakarta Pusat, Senin (13/4). Berdasarkan laporan yang dipaparkan Wahidah, tim sukses caleg Partai Gerindra juga membagikan uang sebesar Rp 10 ribu kepada calon pemilih. Sayangnya, Wahidah tidak menjelaskan kepada siapa saja duit itu disebar.(opi)
tanggal 5 Mei. Kita harapkan tidak ada lagi penanganan perkara setelah tanggal 4 Mei sesuai ketentuan Undang-undang UU No 10/2008,” tandasnya.(persda network/yls/opi)
proses pelaksanaan pemilu legislatif tersebut banyak memunculkan permasalahan. “Permasalahan mengenai validitas daftar pemilih tetap (DPT), dugaan manipulasi data, serta temuan-temuan DPT yang tidak valid, masalah surat suara yang tertukar dan logistik lainnya, sempat membuat resah masyarakat dan partai politik peserta pemilu,” paparnya. Selain itu, lanjut Agung, kurang optimalnya KPU dalam melaksanakan tugas disinyalir dapat berpengaruh terhadap hasil pemilu, serta memunculkan gugatan dari para caleg dan partai politik peserta (persda network/js/opi) pemilu.(persda
Real Count Sebaiknya Ditutup mengisi status facebooknya. Jeirry yang rutin mengunjungi pusat penghitungan pemilu milik KPU ini menilai fasilitas yang dibuat KPU untuk bersaing dengan quick count milik lembaga survey ini kacau. “Katanya real count, harusnya lebih jelas. Kan, selama empat hari ini kacau menurut saya,” katanya seperti dikutip detikcom. Dia menambahkan, sebaiknya KPU menunggu perhitungan manual saja karena hasilnya lebih akurat. “Lebih murah, lebih cepat, langsung manual saja dari PPS. Kalau begini saya ragu tanggal 20 April KPU dapat mengumpulkan 80 persen (opi) suara,” katanya.(opi)
● surat suara tertukar antara daerah pemilih (238 kasus) ● logistik pemilu tidak cukup (183) ● pelanggaran pidana money politics (33 kasus) ● menggunakan undangan pemilih orang lain (18 kasus) ● intimidasi kepada pemilih (17 kasus) ● terdaftar di DPS namun tidak di DPT tercatat sebanyak 196 kasus
MK Harus Profesional
KPU Tak Gentar Digugat JAKARTA, TRIBUN - Ancaman yang disampaikan sejumlah partai politik yang bakal dilakukan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) ditanggapi santai penyelenggara pemilu. Bahkan, menurut anggota KPU, Endang Sulastri, mempersilakan kepada pihak yang merasa tidak puas dengan hasil pemilu tersebut menempuh sesuai jalurnya. “Kalau tidak puas ya silakan menempuh upaya hukum. Tentunya kan ada aturan dan mekanisme yang bisa dilalui sesuai dengan aturan yang berlaku,” katanya. Yang penting tidak ada perbuatan anarkis bisa merugikan semua pihak untuk melampias-
jenis pelanggaran
tidak dibenahi dulu,” tegas Wiranto. Keduanya sepakat mendirikan sekretariat bersama (sekber), bukan hanya Hanura dan Gerindra melainkan juga dengan 23 partai yang lain. Sekber ini akan dilengkapi lembaga bantuan hukum (LBH) yang akan bekerja mencari fakta pelanggaran hukum. Tugasnya mengusut dugaan kejanggalan dan carutmarutnya pelaksanaan pemilu. “Kami tidak ragu menyelesaikan masalah ini ke ranah hukum. Kami tidak biarkan hukum dicederai. Kami melakukan gerakan mengungkap apa yang sebenarnya terjadi,” kata Wiranto. Prabowo menegaskan, kecurangan khususnya soal DPT adalah kecurangan sistematis. Misalkan saja, ada orang sudah meninggal, namun namanya tetap muncul dalam DPT. Prabowo menilai pelaksanaan pemilu ini paling kacau setelah reformasi. “Sebagai bangsa yang
berbudaya ini memalukan. Secara pribadi saya malu. Karena itu kami minta pemerintah bertanggungjawab atas amburadulnya pemilu,” tegas Prabowo. Seperti dilansir detikcom, Partai Golkar tidak berencana melakukan gugatan atas hasil pemilu legislatif. Efek gugatan bagi keberlangsungan bangsa dan negara menjadi pertimbangan. “Dugaan pelanggaran banyak masukan. Tapi kepentingan Golkar gugur demi bangsa. Kita lihat manfaat dan mudaratnya demi bangsa, dan kita abaikan ego partai,” kata Sekjen Golkar Soemarsono, usai pertemuan rapat internal petinggi Golkar di kediaman pribadi Jusuf Kalla di Jl Mangunkarso, Jakarta Pusat. Menurut dia, bila memang dirugikan lalu melakukan gugatan, maka yang perlu dipertimbangkan adalah keuntungan bagi bangsa ini.(persda network/ yls/opi)
lintas pemilu KPU JATENG- KPU Jawa Tengah memastikan tak ada pemilu ulang meski surat suara di 96 TPS di 15 kabupaten/ kota tertukar. Ketua KPUD Jateng Ida Budhiati mengatakan, sesuai SE KPU No 676/2009 tertanggal 10 April, surat suara yang tertukar tetap sah. Suaranya dikonversikan ke parpol. “Dari 96 TPS, 93 di antaranya disepakati suaranya dihitung. Sedangkan 3 lainnya memilih pemilu lanjutan,” kata Ida, kutip detikcom, di kantornya, Jl Veteran, Semarang, Senin (13/4).(opi) KPU RIAU - Lambatnya perhitungan suara yang dilakukan KPUD Riau disesalkan caleg Partai Golkar nomor urut 1 daerah pemilihan Riau II, kabupaten Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, dan Kampar, Idris Laena, Senin (13/4). “Lihat saja provinsi lain yang letak geografisnya sama dengan Riau seperti Babel, sudah masuk ke KPU. Keterlambatan KPUD Riau yang pasti akan menimbulkan berbagai kemungkinan dan kecurigaan,” kata Idris.(persda network/js) REAL COUNT - Kesamaan penghitungan cepat dan penghitungan nyata KPU dianggap sebagai hal yang wajar. Sebab, metode yang digunakan sudah teruji dan dapat dipertanggungjawabkan. “Justru kalau KPU menyimpang jauh dari perhitungan kami, itu patut dipertanyakan,” kata Kepala Divisi Penelitian LP3ES Fajar Nursahid di kantornya, Jl S Parman, Jakarta, dilansir detikcom, Senin (13/4).(opi) cmyk