cmyk
4
nasional
RABU 2 SEPTEMBER 2009
Sunaryadi Ahli Jebak Penyuap Diusulkan Ganti Antasari Azhar Agar Pamor KPK Pulih Kembali DPR belum Sepakati Mekanisme Seleksi J AKARTA , T RIBUN - Dukungan terhadap Amin Sunaryadi untuk menjadi pimpinan KPK lagi semakin menguat. Jika sebelumnya Indonesian Corruption Watch (ICW) mengusulkan Amin, kini giliran politisi asal PKS Soeripto yang mengusulkan. Alasan Soeripto, Amin Sunaryadi dinilai mampu menjadi Ketua KPK karena punya integritas mengembalikan wibawa KPK yang terpuruk, setelah kasus skandal asmara Antasari Azhar. “Saya harap Presiden SBY bisa mengajukan Amin Sunaryadi jadi calon ketua KPK,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR Soeripto, Selasa (1/9). Menurutnya, Amin punya pengalaman dan kemampuan membangun sistem pengawasan, penyelidikan serta penyidikan di KPK. “Yang saya tahu, dia ahli menjebak penyuap. Mungkin ia punya jurus laba-laba untuk menyeret koruptor. Oleh karena itu, sebaiknya SBY ajukan dia saja supaya pamor KPK pulih kembali,” kata Soeripto. Soeripto menyebutkan pengalamannya bersama Amin ketika
membongkar kasus beras impor dari Vietnam. Terungkapnya kasus itu menjadikan kualitasnya teruji. Sementara Ketua DPR Agung Laksono mengatakan, sampai sekarang DPR belum menyepakati mekanisme seleksi Ketua KPK pengganti Antasari. Menurutnya, Antasari bisa digantikan orang baru atau teman-temannya sesama pimpinan KPK. “Semua itu kami serahkan kepada presiden. Tentu ada prosedur mekanismenya mengambil dua nama lalu akan diproses dalam fit and proper test menjadi Ketua KPK. Bisa juga empat pimpinan KPK lainnya ikut diseleksi menjadi ketua KPK,” ujarnya. Posisi Ketua KPK, tegas Agung, belum jelas sampai saat ini karena Antasari masih belum ditetapkan sebagai terdakwa. Agung pun menyesalkan kenapa proses peradilan Antasari belum dimulai. “Sesuai prosedur pada saat menjadi terdakwa dia diganti dan kami menunggu surat penggantian dari Presiden, surat pemberhentian dan sekaligus peng-
gantinya,” ujarnya. (persda network/js)
Dua Penafsiran KETUA Fraksi PPP DPR Lukman Hakim mengaku heran kenapa calon pengganti Antasari Azhar belum ditetapkan. Menurutnya, ada dua versi mengenai siapa yang akan diseleksi menjadi Ketua KPK. “Ada dua penafsiran, yang dipilih bisa langsung ketua atau dipilih dari empat yang sudah ada,” kata Lukman. Lukman yang juga anggota Komisi III DPR itu berharap semua pimpinan KPK mendapat kesempatan yang sama untuk mengikuti seleksi calon pengganti Antasari. “Menurut saya harus dibuka kesempatan agar yang empat orang KPK itu dipilih menjadi ketua KPK,” ujarnya. DPR bersepakat bahwa pimpinan KPK harus lengkap. Hal ini disebabkan KPK merupakan lembaga penting yang kerap mengambil keputusan penting. “Pimpinan kolektif harus lima orang, kita tidak ingin ada putusan yang cacat hukum, harus secara efektif lima orang,” kata (persda network/js) Lukman.(persda
Saya Menyesal yang Mulia... SUARA mantan Gubernur Sumatera Selatan Syahrial Oesman terdengar lirih ketika menyampaikan penyesalannya. Ungkapan penyesalan muncul lantaran Syahrial mengaku lalai dan tidak bersikap tegas kepada bawahannya Sekda Sofyan Rebuin. “Saya menyesal yang mulia. Saya menyesal karena merasa lalai, karena tidak tegas,” jawab Syahrial yang duduk di kursi terdakwa di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (1/9). Pria yang menjabat Gubernur Sumsel ke-13 itu juga menyesal karena proyek pembangunan Pelabuhan Tanjung Api Api mandek setelah kasus ini mencuat. Padahal, selama ini Syahrial berusaha memenuhi prosedur secara benar. Dalam persidangan yang dipimpin hakim Teguh Hariyanto, Syahrial berusaha membela diri. Dia mengatakan telah melarang
Sofyan Rebuin mengurus rekomendasi proyek pelabuhan dari DPR lewat jalan pintas. Syahrial mengaku baru mengetahui adanya aliran dana miliaran rupiah ke Komisi IV DPR yang diberikan bawahannya dengan meminjam uang dari pengusaha Chandra Antonio Tan. Namun hakim pun tak mau begitu saja percaya. “Lho kok baru tahu ada duit yang diberikan ke DPR, padahal kan saudara Rebuin pernah lapor, kalau Sarjan Taher menagih sisa pembayaran. Masa saudara tidak bertanyatanya, karena kalau ada sisa pasti ada yang pertama,” ujar hakim Teguh. Syahrial tetap mengaku sudah melarang anak buahnya melakukan hal yang tidak sesuai prosedur. Namun jika bawahannya nekat karena ada kepentingan pribadi tidak bisa mencegah. “Saya sudah bilang
tidak setuju. Tapi bagaimana saya bisa membatasi gerak mereka. Dua kali saya katakan tidak setuju, karena saya kaget nilainya banyak seperti itu,” katanya. Dalam persidangan, Syahrial juga mengungkapkan adanya permintaan pengelolaan 200 hektare lahan proyek Pelabuhan Tanjung Api-Api oleh anggota DPR. Menurut Syahrial, permintaan jatah 200 hektare lahan, yakni jika DPR menyetujui menambah rencana luasan lahan proyek Pelabuhan Tanjung Api Api dari 600 menjadi 1.000 hektare. Pada persidangan tersebut, Syahrial tidak hanya mendapatkan dukungan moril dari istri dan kerabatnya di Jakarta. Di kursi pengunjung juga tampak sosok tokoh asal Sumsel yakni mantan Menteri Koperasi Alimarwan Hanan. Syahrial yang sudah hendak
nda) SHEILA TEWAS DIBERI RACUN TIKUS - Perdasarkan pengakuan Sa, pelaku pembunuhan, polisi menyatakan bahwa harimau Sumatera bernama Sheila tewas setelah diberi makan daging ayam dicampur racun tikus merek timex. Mengutip pengakuan tersangka yang kini ditahan, Kepala Kepolisian Kota Besar Jambi Komisaris Besar Bobyanto Adoe menyatakan, Sa dan dua kawannya masuk ke Kebun Binatang Taman Rimbo pada Jumat (21/8) malam, sekitar pukul 22.00 WIB. Saat itu, kebun binatang nyaris tanpa penjagaan dan fasilitas penerangan. Sa bersama temannya mengumpan Sheila dengan daging ayam yang telah diberi racun merek timex. Racun diduga dibeli di Palembang. Setelah itu, mereka bersembunyi dan menunggu reaksi racun. Empat jam
kemudian, atau sekitar pukul 22.00, Sa dan teman-temannya kembali masuk kandang dan memeriksa kondisi Sheila. Setelah memastikan kondisi Sheila lemas, Sa langsung menusuk perut harimau betina (kcm) itu.(kcm) SBY DUKUNG GERAKAN NASIONAL WAKAF UANG Badan Wakaf Indonesia (BWI) menggandeng Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk meluncurkan gerakan nasional wakaf uang. Ajakan gerakan nasional wakaf uang ini disampaikan mantan Menteri Agama yang juga Ketua BWI, Tholhah Hasan saat bertemu dengan Presiden Yudhoyono di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (1/9). “Bapak presiden setuju dan mendukung sekali. Insya Allah beliau akan langsung memberikan wakaf uang pada waktu acara launching itu,” kata Tholhah Hasan. (persda network/ade)
menuju pintu keluar ruang sidang, langsung berbalik untuk memeluk dan mencium tangan Ali. Ali yang mengenakan kemeja putih bergaris hijau pun menepuk-nepuk punggung Syahrial sambil bibirnya membisikkan kata sabar beberapa kali. (persdanetwork/nda)
PERSDANETWORK/BIAN HARNANSA
Pindad Bantah Ada Cap Israel
PERSDANETWORK/HERUDIN
KLARIFIKASI SENJATA - Dirut PT.Pindad, Adik Avianto Soedarsono (tengah) memegang senjata SS-1 serupa dengan senjata yang disita di Filipina, saat jumpa pers di Kantor Dephan, Jakarta, Selasa (1/9).
Selidiki Senjata Penembak di Papua
newsflash MUZNI KECEWA KPK TIDAK PROSES JACOB NUWAWEA Mantan Direktur Pembinaan Hubungan Industrial Depnakertrans Muzni Tambusai mempertanyakan, kenapa jaksa penuntut umum KPK tidak menyentuh mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jacob Nuwa Wea. Padahal, dalam surat dakwaan jelas disebutkan bahwa Muzni bersama-sama melakukan korupsi dengan Jacob Nuwa Wea. “Kami masih belum dapat menerima dakwaan secara bersama-sama melakukan tindakan melawan hukum. Jaksa tidak menjadikan Jacob Nuwawea sebagai orang yang bertanggungjawab,” kata kuasa hukum Muzni, yakni Maqdir Ismail di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (1/9). Pada persidangan Selasa (1/ 9) di Pengadilan Tipikor, jaksa penuntut umum KPK menolak eksepsi yang diajukan Muzni Tambusai. (persda network/
Tribun Lampung
WAKIL Ketua Komisi I DPR Yusron Ihza Mahendra menegaskan, perlu dicermati secara serius, terutama tentang kemungkinan bahwa senjata-senjata milik PT Pindad disinyalir masuk ke pasar gelap atau black market (BM). “Jika senjata buatan perusahaan BUMN itu ternyata memang masuk ke BM, urusannya bisa jadi blunder.Sebagai misal, jika senjata-senjata itu ternyata jatuh ke pihak separatis di Filipina, maka bagaimana jadinya citra hubungan diplomatik dengan negara tetangga kita
cmyk
itu,” kata Yurson. “Bila senjata itu jatuh ke tangan yang tidak berhak di dalam negeri sendiri, maka bagaimana pula urusanya. Umpamanya, jika senjata itu jatuh ke kelompok teroris atau ke kelompokkelompok separatis dalam negeri kita sendiri,” ujarnya. Yusron berharap, pemerintah bisa menyelidiki kemungkinan senjata-senjata penembak gelap di Papua baru-baru ini adalah senjata buatan PT Pindad. (persda network/yat)
JAKARTA, TRIBUN - PT Pindad membantah bahwa senjata yang akan diekspor ke Mali dan Filipina ada cap dari Israel. Senjata yang diekspor tersebut bercap PT Pindad. “Ini contoh SS1 buatan PT Pindad. Di sini ada capnya PT Pindad. Jadi tidak benar kalau disebutkan senjata-senjata ini ada cap dari negara yang kemarin ramai diberitakan,” kata Direktur PT Pindad Adik Avianto Soedarsono di Dephan, Jakarta, Selasa (1/9). Turut mendampingi Adik Avianto yakni Kepala Biro Humas Dephan Brigjen TNI Slamet Hariyanto Direktur Teknik Industri Ranahan Dephan Laksamana Pertema Sudi Haryono. Dalam jumpa pers tersebut, PT Pindad juga menunjukkan 1 boks kayu berisi 5 senjata jenis SS1 V1, dan 15 magazine kepada wartawan. Masing-masing senjata dilengkapi 3 magazine, 1 tali sandang, dan 1 pisau sangkur. Adik Avianto juga memperlihatkan boks yang berisi senjata itu. “Ini boksnya lihat sudah penuh karena sudah berisi 5 senapan SS1 dengan segala kelengkapannya. Tidak mungkin disisipkan,” ujarnya. Ketua DPR Agung Laksono meminta PT Pindad dan Dephan lebih berhati-hati mengekspor senjata ke luar negeri. Jangan sampai peristiwa senjata PT Pindad yang akan diekspor ke Mali, ditangkap dan malah dituding akan diselundupkan ke Filipina. “Kita harus jaga pengiriman senjata keluar negeri secara legal. Bahwa, di tengah jalan ada yang mencuri, itu urusan perusahaan ekspedisi yang tidak bertanggungjawab. Dalam kasus ini agar pemerintah tetap menjaga hubungan baik dengan Filipina dan memilih jalan komunikasi untuk meluruskan persoalan. Jangan merusak hubungan baik antara negara ASEAN. Itu artinya pemerintah harus lebih ketat mengawasi pengiriman senjata,” kata Agung Laksono. (persda network/yat)