Tiro Juli 2014

TIRO

Tersangka Korupsi Tangsel Bebas Berkeliaran n Edisi 79/20 Juli - 20 Agustus 2014

Majalah Hukum

PEMBERANI & TANGGUH

BOLA PANAS DITANGAN MK

Jakarta Rp 30.000,Luar Kota Rp 35.000,-

Satu-satunya Majalah Hukum yang paling BERANI & AKURAT

Informasi & Berlangganan

0812 9862 5730 (Yudi) Faecbook: majalah tiro Email: majalahtiro@yahoo.com Website: www.majalahtiro.com

Beranda Saprudin Roy

Pemimpin Redaksi

MAHKAMAH KONSTITUSI

Penerbit PT. Warta Pembaharu Bangsa Pemimpin Redaksi Saprudin Roy Redaktur Pelaksana Amri Siregar Redaktur Eksekutif Madroji Dian Swara Redaktur Yudi Permana Editor Yuniarti Staf Redaksi Acym Siregar, Rio Andika, Bobby, Moris Gilaga, Mahfuddin, Sonny, Udin Syarifuddin, Agus Herman, Ahmad Suhendar Foto Grafer Boy dan Doddy

K

omisi Pemilihan Umum (KPU) akan segera mengumumkan hasil perhitungan suara pada 22 Juli ini untuk menentukan siapa yang menjadi pemenang pemilu Pilpres kali ini. Dapat dipastikan, hasil perhitungan suara oleh KPU akan dibawa ke ranah hukum yakni ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden yang kalah. Keputusan MK akan mengakhiri segala perdebatan siapa yang lebih berhak menjadi presiden dan wakil presiden mengingat keputusan MK bersifat final dan mengikat.

Semua pihak untuk sama-sama mengawal proses demokrasi di Indonesia berjalan sesuai aturan main dan tidak terjadi kecurangan yang dapat mencederai demokrasi.

Siapapun yang jadi pemenangnya, yang kalah harus menerima dengan lapang dada dan mampu mengendalikan massa pendukungnya agar tidak berbuat anarkis yang dapat memecah belah bangsa.

Kini, bola panas itu berada ditangan MK. Mampukah MK bersikap adil dan netral dalam mengadili perkara pilpres, kita tunggu saja. Namun bila MK bersikap tidak netral maka akan menjadi bahan cemoohan rakyat Indonesia. Ketika MK sudah tidak lagi netral, maka sudah tidak ada lembaga lagi yang dapat kita percaya untuk mengawal demokrasi. Istilahnya, MK itu adalah benteng terakhir demokrasi.

Kita semua berharap MK dapat menyidangkan dan mengadili perkara gugatan hasil perhitungan suara pilpres dengan arif dan bijak serta adil tanpa memihak salah satu kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Semua pihak wajib menghormati keputusan MK nantinya. Apapun itu keputusannya sebab dengan menghormati keputusan MK, maka hal itu memperlihatkan kedewasaan Capres-Cawapres serta pendukungnya dalam berdemokrasi. m TIRO | Edisi 79/20 Juli - 20 Agustus 2014

Artistik Asep Walam Perwakilan Daerah Tanggerang: Ismail Fahmi, Yoyok Agus Priyono. Bekasi: Karabil Hutahuruk, Mundar MB. Karawang: Yudi Alam. Depok: Joko Warihnyo.

Bandung : Budi CB, Rudi Sanjaya.

Banten: Benny Rahmat Hakim.

Serang: Rudi. Medan: Bintang Simorangkir. Jambi: Sabar Siagian.

Kalimantan Timur: Dedison Jupray.

Kutai Kartanegara: Lidya Haw Liah. Kalimantan Utara: Mudy.

Kepulauan Riau: Hendri. Batam: Yayat. Manado: Gers. Jeneponto: Muh Rizal Alamat Redaksi: Jl. Cikini Raya No. 91E, Jakarta Pusat Telp / Fax : 021-3920191 SMS : 0812 9862 5732 Email: tiromajalah@gmail.com Website: majalahtiro.com 3

KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA

Mengucapkan

1 Syawal 1435 H

ADI TOEGARISMAN

Kapala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta

TIRO Majalah Hukum

Daftar Isi LAPORAN UTAMA

PEMBERANI & TANGGUH

Edisi 79/20 Juli - 20 Agustus 2014

Laporan Utama ........................

Hukum ......................................

Profil .........................................

Korupsi .....................................

Vonis .........................................

Peradilan ..................................

Peristiwa ..................................

Nasional ...................................

Daerah ......................................

Opini .........................................

Selebriti ....................................

Directory ...................................

06 24 29 30 31 38 44 46 47 60 62 63

6

Bola Panas Ditangan MK Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK saling mengklaim memenangkan Pilpres.

Keduanya mengacu hasil hitung cepat lembaga survey. KPU punya kewenangan mutlak untuk menentukan siapa pemenangnya. Potensi rusuh patut diwaspadai. MK Jadi penentu siapa lebih berhak melenggang ke istana.

NASIONAL

HUKUM

Hadiah Lebaran Bupati Karawang dan Istrinya

Perdamaian Koperasi Cipaganti VS Mitra Usaha

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menangkap pelaku tindak pidana korupsi. Kali ini tak tanggung-tanggung delapan orang digelandang ke markas lembaga antirasuah itu, kemarin malam.

TIRO | Edisi 79/20 Juli - 20 Agustus 2014

47 26

Koperasi Cipaganti tidak jadi dipailitkan mitra usahanya karena jalan damai sudah ditempuh.

Perdamaian terjadi setelah dilakukan votting.

5

LAPUT

Bola Panas D

Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK saling mengklaim memenangkan Pilpres. Keduanya mengacu hasil hitung cepat lembaga survey. KPU punya kewenangan mutlak untuk menentukan siapa pemenangnya.

Potensi rusuh patut diwaspadai. MK Jadi penentu siapa lebih berhak melenggang ke istana.

K

omisi Pemilihan Umum (KPU) akan segera mengumumkan hasil perhitungan suara pada 22 Juli ini untuk menentukan siapa yang menjadi pemenang pemilu Pilpres kali ini. Dapat dipastikan, hasil perhitungan suara oleh KPU akan dibawa ke ranah hukum yakni ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh

6

pasangan calon presiden dan wakil presiden yang kalah. Keputusan MK akan mengakhiri segala perdebatan siapa yang lebih berhak menjadi presiden dan wakil presiden mengingat keputusan MK bersifat final.

Penyelesaian sengketa berjenjang pada pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014

diharapkan dapat membuat perselisihan hasil pemilu antara kedua kubu calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla nantinya menjadi lebih adil.

Pengamat Hukum Tata Negara Refly Harun mengatakan penyelesaian sengketa yang dilakukan pada setiap tingkatan, dari panitia pemungutan suara (PPS) di tingkat desa/kelurahan, panitia pemilihan kecamatan (PPK), komisi pemilihan umum (KPU) kabupaten/kota, KPU provinsi hingga KPU pusat akan membuat penyelesaian menjadi lebih terstruktur dan bersih. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi (MK) diharapkan tidak lagi disulitkan dengan waktu yang TIRO | Edisi 79/20 Juli - 20 Agustus 2014

LAPUT

itangan MK

terbatas untuk menelusuri bukti dari tingkat bawah.

“Kalau ada kecurangan di PPS, adukan ke PPK. Kalau curangnya di PPK adukan ke (KPU) kabupaten/kota. Tetapi tidak ada jaminan masalah untuk selesai.

Pihak-pihak yang dirugikan harus bawa ke Bawaslu, dengan urusan untuk mengembalikan suara yang dicurangi,” ujarnya.

Refly menjelaskan jika pada tingkatan tidak bisa menyelesaikan sengketa, dapat dibawa ke Bawaslu yang memiliki wewenang sesuai UU No. 15/2013 untuk menyelesaikan sengketa. “Berbeda dengan pileg yang tidak ada penyelesaian sengketa di tingkat bawah, Bawaslu memiliki kewenangan untuk mengatur TIRO | Edisi 79/20 Juli - 20 Agustus 2014

dan menyelesaikan. Sehingga, kerja MK dimudahkan. Bayangkan dengan waktu 14 hari menangani seluruh kasus yang buktinya C1 palsu, mendatangkan saksisaksi dari tingkat PPS dan PPK. Tidak akan cukup waktu,” jelasnya.

Dia menambahkan, “Jika hal tersebut juga dilakukan pada pemilu presiden maka besar kemungkinan MK akan memutuskan sendiri dengan bukti seadanya. Pada pengalaman pemilu legislatif yang lalu, hal tersebut tidak efektif, karena waktu tidak cukup hanya 14 hari. Itu pasalnya, Refly mengatakan mengawasi pemungutan suara dari tingkat PPS hingga KPU pusat merupakan pilihan terbaik untuk menjaga perolehan suara yang menjadi hak masing-masing

kandidat. “Kita harus kawal jenjang penghitungan suara. Yang terpenting, bukan laporan ke polisi atau kejaksaan untuk memberikan pidana, melainkan ke wadahnya yang tepat, yakni Bawaslu agar hak suara yang diperjuangkan dapat kembali untuk kemenangan salah satu pasangan calon,”katanya.

Menurut Refly, jika KPU tidak memiliki solusi penyelesaian sengketa sejak di tingkat bawah, persoalan akan menumpuk di MK. “Jadi menumpuk di hilir, saya khawatir akan terjadi chaos,” ujar Refly.

Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis, mengatakan satu-satunya lembaga yang memiliki dasar hukum untuk menentukan pemenang sebuah pemilihan umum hanyalah komisi pemilihan umum (KPU).

Kewenangan tersebut, kata dia, tidak dapat digantikan oleh lembaga manapun, termasuk lembaga survei. Menurut Margarito, kewenangan yang dimiliki oleh KPU hanya bisa dianulir oleh Mahkamah Konstitusi (MK), yang tentu saja didahului apabila ada pihak yang melayangkan gugatan.

“Jadi, tidak ada alasan kewenangan itu bisa dihilangkan. Kecuali ada konstitusi yang menganulirnya. Di luar itu, tak boleh ada lembaga lain yang boleh menetapkan pemenang selain KPU,” kata Margarito saat dihubungi, Minggu (13/7/2014).

Karena itu, Margarito menilai klaim kemenangan yang hanya didasarkan atas hasil hitung cepat yang dikeluarkan oleh lembaga survei merupakan langkah yang tidak tepat. Karena menurutnya, klaim kemenangan yang pantas untuk dilakukan adalah setelah hasil pengumuman resmi dari KPU yang rencananya akan disampaikan pada 22 Juli mendatang.

“Jadi tidak boleh ada lembaga yang menetapkan pemenang pilpres selain KPU. Jadi, klaim kemenangan berdasarkan quick count tidak punya nilai dan kekuatan hukum,” ujarnya.

Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva mengatakan penanganan sengketa pemilu presiden (Pilpres) di lembaga yang dia pimpin berbeda dengan penanganan sengketa pemilu legislatif. Ujar Hamdan usai menghadiri rapat konsultasi para pimpinan lembaga tinggi negara di Gedung MPR RI kepada TIRO. Dikatakan Hamdan, MK telah 7

LAPUT mengubah teknis beracara di MK untuk menangani sengketa Pileg. Begitu pun, juga ada perubahan beracara menangani sengketa pilpres. Namun, katanya, perubahan tidak banyak. “Tidak ada persiapan masif seperti menghadapi sengketa pileg. Ada beberapa perbaikan teknis beracara MK mengantisipasi pilpres,” ucapnya. Perbedaan beracara dalam menangani sengketa pileg dengan pilpres di antaranya dengan meniadakan sidang panel. Sehingga, begitu ada sengketa pilpres langsung disidang pleno. “Hanya penyesuaian beberapa aturan pileg kita sesuaikan. Terkait dengan teknis pengajuan permohonan, tidak ada subtansi,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua LSM GEMPUR (Gerakan Masyarakat Peduli Korupsi) Saprudin Roy berharap MK dapat menyidangkan dan mengadili perkara gugatan hasil perhitungan suara pilpres dengan arif dan bijak serta adil. “ Kami berharap MK bersikap adil dan bijaksana tanpa memihak salah satu kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Putusan MK menjadi penting untuk memutuskan siapa yang lebih berhak melaju ke istana,” tegasnya.

Semua pihak, ajak Saprudin Roy, untuk sama-sama mengawal proses demokrasi di Indonesia berjalan sesuai aturan main dan tidak terjadi kecurangan yang dapat mencederai demokrasi. “ Siapapun yang terpilih semua harus menerima dengan lapang dada dan mampu mengendalikan

8

massa pendukungnya masing-masing agar tidak berbuat anarkis yang dapat memecah belah bangsa,” harapnya.

Menurut Saprudin Roy, pasca pengumuman hasil pilpres oleh KPU tanggal 22 Juli maka bola panas berada ditangan MK. “Mampukah MK bersikap adil dan netral dalam mengadili perkara pilpres, kita tunggu saja. Namun bila MK bersikap tidak netral maka akan menjadi bahan cemoohan rakyat Indonesia.

Ketika MK sudah tidak netral maka sudah tidak ada lembaga lagi yang dapat kita percaya untuk mengawal demokrasi.

Istilahnya, MK itu adalah benteng terakhir demokrasi,” tegasnya.

Dilain tempat, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memastikan terdapat tiga provinsi yang harus melaksanakan pencoblosan ulang, yakni, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, dan Sumatera Barat. Pencoblosan ulang tersebut dikarenakan anggota kelompok penyelenggaraan pemilu (KPPS) yang teledor. Sesuai data yang diterima Jawa Pos, pencoblosan ulang di empat provinsi itu terdiri dari Bekasi di satu TPS, Cianjur di empat TPS, Indramayu satu TPS, Majalengka satu TPS, Bantul tiga TPS, Kulon Progo dua TPS, Bukittinggi satu TPS, dan terakhir Padang dengan dua TPS. Komisioner Bawaslu Daniel Zuchron menuturkan, memang terdapat pencoblosan ulang di sejumlah provinsi di Indonesia. Pencoblosan ulang itu telah diatur undang-undang agarpenyelenggara

Saprudin Roy

pemilu patuh terhadap aturan atau prosedur yang ada. “Pencoblosan ini sesuai prosedur,” paparnya. Penyebab pencoblosan ulang ini bermacam-maca, diantaranya pencoblosan yang dilakukan lebih dari sekali dan pencoblosan yang dilakukan orang yang tidak berhak. Hal tersebut membuat surat suara yang tidak sah itu bercampur dengan surat suara yang sah. “Artinya, ada ketidakjelasan sebagai akibat pencoblosan yang tidak sah itu,” terangnya.

Ironisnya, kesalahan tersebut membuat pencoblosan ulang harus dilakukan dalam satu TPS. Walau, hanya ada satu kesalahan dalam pencoblosan, seperti halnya yang terjadi di Yogyakarta yang terdapat dua surat suara dalam

TIRO | Edisi 79/20 Juli - 20 Agustus 2014

LAPUT

satu lipatan.

Kejadian itu membuat salah satu pemilih memilih dua kali. “Walau hanya ada dua surat suara yang bermasalah, tapi seluruh TPS itu harus diulang, ini untuk memperbaikinya,” tuturnya. Untuk ketersediaan logistik pencoblosan ualng itu, KPU sebenarnya telah mengantisipasinya. Yakni menggunakan surat suara cadangan yang jumlahnya seribu di setiap kabupaten. “Surat suaranya menggunakan cadangan, pencoblosan ulang sudah berjalan cukup lancar,” katanya.

Pencoblosan ulang ini, lanjut dia, harus menjadi pelajaran berharga untuk penyelenggara pemilu agar menjalankan prosedur pilpres dengan benar. Sebab, kepatuhan terhadap proses pemilu menjadi kuncinya. “Memang rata-rata pencoblosan ulang terjadi karena penyelenggara pemilu tidak patuh,” paparnya.

Selain itu juga bisa jadi karena sumber daya manusia (SDM) penyelenggara pemilu, dia mengatakan, pemilih tidak akan berani untuk menggunakan haknya jika memang tidak diberikan penyelenggara pemilu. “SDM-nya tentu harus diperbaiki,” tuturnya. Yang jauh lebih penting lagi, Bawaslu pusat memberikan tenggat waktu untuk pelaksanaan pencoblosan ulang. Jadi, pencoblosan ulang hanya boleh digelar paling lama seminggu setelah 9 Juli.

“Bawaslu provinsi dan panwaslu TIRO | Edisi 79/20 Juli - 20 Agustus 2014

kota tidak boleh merekomendasikan pencoblosan ulang setelah seminggu dari pilpres. Ini untuk mencegah adanya motivasi-motivasi tertentu,” katanya.

Menurut dia, jika pencoblosan dilakukan lebih dari seminggu atau lebih dari 15 Juli, ada kemungkinan fakta-fakta yang ada telah kabur. Sehingga, pencoblosan ulang justru bisa dimanfaatkan untuk kepenting salah satu pihak.

“Ini jelas pelanggaran, kami tindak tegas untuk yang menggelar pencoblosan lebih dari seminggu,” ujarnya. Kendati begitu, pencoblosan ualng itu merupakan hal yang wajar. Bahkan, sebenarnya pencoblosan ulang pada pilpres 2014 tidak semasif pada pileg 2014. Dia mengatakan, karena ini hanya dua pasangan, maka menjadi lebih mudah dan sederhana.

“Pileg itu lebih banyak dan dengan masalah yang lebih komplek,” jelasnya.

Sementara itu Komisioner Bawaslu Nelson Simanjuntak menuturkan, pencoblosan ulang ini juga harus digelar secepatnya. Kalau tidak bisa mempengaruhi proses rekapitulasi suara yang dijadwalkan sejak 10 Juli hingga 22 Juli. “Penyelenggara pemilu jangan lambat,” tuturnya.

Penyelenggara pemilu di daerah dan panwaslu harus bekerjasama agar tidak terjadi masalah kembali dalam pencoblosan ulang ini. Dia mengatakan, petugas harus lebih teliti, kalau tidak bisa bermasalah kembali. “Ketelitian ini harus ditingkatkan,” paparnya.

Daniel menambahkan, memang ada pengaruh dengan proses rekapitulasi, tapi yang jelas rekapitulasi suara di kabupaten atau kota yang terdapat pencoblosan ulang harus menunggu. Walau, melewati jadwal rekapitulasi, TPS yang mencoblos ulang ini harus mendapat prioritas.

“Jangan sampai ditinggalkan,” ujarnya.

Dugaan pelanggaran saat coblosan pilpres juga menyentuh sejumlah TPS di ibukota. Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta merekomendasikan coblos ulang di 16 tempat pemungutan suara (TPS).

Kebijakan itu diambil karena proses coblosan 9 Juli lalu diindaksikan diwarnai kecurangan.

Menanggapi pemilu ulang tersebut, Wakil Koordinator IT Tim Pemenangan Jokowi-JK, Enggartiasto Lukito meyakini proses tersebut akan memberi efek positif terhadap pihaknya. Dia kemudian mencontohkan, hasil pemilu ulang yang dilaksanakan di salah satu TPS di Indramayu, Jawa Barat. Berdasar laporan yang masuk, dia mengungkapkan, kalau perolehan suara Jokowi-JK relatif tetap di TPS tersebut. Di sisi lain, lanjut dia, suara untuk pasangan Prabowo-Hatta justru berkurang sekitar 50 suara.

“Meski kami belum mendapat data semua titik yang dilakukan pemilu ulang, namun kami meyakini secara umum akan memberi hal positif,” kata Enggartiasto saat dihubungi TIRO. Masih didasarkan pada hasil di Indramayu tersebut, dia menyindir, kalau indikasi 9

LAPUT

adanya manipulasi hasil pilpres selama ini menjadi semakin kuat. Dia menyatakan, lima puluh suara yang berkurang tersebut bisa jadi sejak awal memang tidak ada orangnya. “Tapi, ini masih indikasi, semoga tidak benar terjadi,” tandasnya.

Meski demikian, di sisi lain, dia juga mengingatkan kepada seluruh saksi dan relawan Jokowi-JK untuk semakin meningkatkan kewaspadaan mengawal proses rekapitulasi suara secara umum.

Artinya, proses rekap yang saat ini masih berlangsung dari PPS (panitia pemungutan suara) di tingkat desa menuju PPK di tingkat kecamatan harus diawasi dengan serius. “Jangan sampai ada angka yang berubah, di semuanya, bukan hanya di tempat yang dilakukan pemilu ulang, Kami siap dengan data primer yaitu C1 polio. Yaitu data pembanding dengan akurasinya sama dengan KPU,” ujar Enggartiasto Lukita dalam jumpa pers yang digelar di kantor DPP Partai NasDem. Enggar mengatakan, data tersebut tidak hanya untuk kebutuhan hitung riil saja, namun juga nantinya berguna sebagai bukti apabila hasil rekapitulasi suara nasional Komisi Pemilihan Umum diperkarakan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kami akan menyiapkan semua data itu jika disengketakan hingga tingkat MK,” ucap Enggar yang juga mantan Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) ini. Enggar menambahkan, pihaknya 10

juga telah mengerahkan relawan untuk ikut memantau jalannya rekapitulasi suara mulai dari TPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten atau Kota, KPU Provinsi hingga masuk ke KPU pusat. “Relawan begitu besar, C1 plano yang ditulis itu difoto dan disepakati, kami kumpulkan sebagai data tambahan. Jadi apabila nanti jika terjadi sengketa kami siap. Data primer, baik foto itu semua kami siap” cetusnya.

Ditempat terpisah, Masyarakat (LSM) Migrant Care mensinyalir adanya kecurangan rekapitulasi suara Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 di Malaysia.

Kecurangan dicurigai terjadi pada perhitungan surat suara via pos dan drop box. Analis kebijakan Migrant Care Wahyu Susilo mengatakan, kecurigaan muncul setelah melihat hasil perhitungan suara Pilpres yang disajikan oleh Panitia Pemilu Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur (KL).

“Ada keanehan di tabulasi suara PPLN KL, khususnya untuk suara via pos. Bukan hanya soal jumlah tapi juga cara Lembaga Swadaya penyajiannya,” ujar Wahyu. Dia menjelaskan, pada website resmi PPLN KL, hasil penyajian rekapitulasi surat suara Pilpres jauh berbeda dengan pemilihan legeslatif (Pileg) April lalu. Pada hasil Pileg, hasil perhitungan suara disajikan lengkap untuk setiap pos box. Untuk diketahui, ada 10 titik pos yang digunakan sebagai acuan data jumlah pemilih dan sebaran surat suara.

Sementara, untuk hasil pilpres, PPLN

hanya merangkum semua titik pos dalam satu tampilan. Padahal, menurut Wahyu, rekap PO BOX sama halnya dengan rekap C1 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dapat secara detail ketahui asalnya. Hal ini yang kemudian menimbulkan kecurigaan adanya kecurangan perhitungan suara.

Migrant Care sendiri telah mencoba mengkonfirmasi hal tersebut pada pihak PPLN KL. Namun, jawaban yang diberikan dirasa kurang melegakan. Sebab, pihak PPLN hanya menjawab bahwa hasil perhitungan masih sementara dan masih akan berlanjut.

Dia melanjutkan, jika tidak ada penjelasan detail terkait yang terjadi, pihak Migrant Care akan segera melaporkan hal tersebut pada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) sebagai indikasi kecurangan.

“Tentu kami merasa jawaban itu tidak pas.

Tapi kita lihat saja besok (hari ini). kita akan terus kawal,” tegasnya.

Kendati demikian, Wahyu menegaskan bahwa pihaknya tidak akan masuk dalam sengketa yang mungkin terjadi dari kedua kubu calon presiden (capres). Migrant Care akan berdiri sebagai lembaga independent yang tidak memihak. Pihaknya akan menyerahkan semua proses penyidikan pada pihak Panwaslu.

Wahyu sendiri mengakui, suara via pos dan drop box sangat rentan dicurangi. Karena tak ada pengawasan dan pemantauan dalam sirkulasinya.

Namun sayangnya, metode ini masih TIRO | Edisi 79/20 Juli - 20 Agustus 2014

LAPUT

Tantowi Yahya

Ronny Sompie

Refly Harun

terus digunakan oleh pihak PPLN dengan dalih mempermudah menjangkau warga negara Indonesia (WNI) yang jauh dari TPS. Dari data PPLN, pemilih pengguna hak pilih lewat pos di Malaysia sebanyak 246.626 orang, tersebar antara lain di Kuala Lumpur, Selangor, Putrajaya, Trengganu dan Perak. Sementara, untuk pemilih lewat drop box 47.596 orang dan pengguna hak pilih di TPS 8.968 dari 126.421 orang yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Ketua Dewan Kehormatan Penyelanggara Pemilu, Jimly Asshiddiqie, mengimbau pasangan calon presiden dan wakil presiden menghormati hasil rekapitulasi penghitungan suara yang akan ditetapkan pada 22 Juli mendatang.

Menurut Jimly, hasil rekapitulasi tersebut tidak usah digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar memudahkan rekonsiliasi pascapilpres.

“Kita kan sebagai bangsa baru kali ini mengalami bangsa kita terbelah dua garagara pilpresnya cuma dua calon. Kalau di Amerika sudah dua setengah abad, sudah biasa mereka punya dua calon. Bangsa Amerika sudah biasa terpecah dua,” ujar Jimly.

Mengingat ini untuk kali pertama bagi Indonesia, Jimly mengingatkan agar semua pihak harus ekstra hatihati. Caranya, siapa pun pemenang hasil rekapitulasi KPU, pihak yang kalah langsung mengucapkan selamat.

“Tentu perlu juga ditimbang-timbang baik-baik para pendukung supaya ditenangkan. Jadi saya kira ini penting bagian dari pembelajaran bangsa kita berdemokrasi ke depan,” kata Jimly.

Dewan Penasihat Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, Ryaas Rasyid meminta para pendukung calon presiden dan calon wakil presiden untuk bertindak dewasa.

Menurutnya, jika pasangan CapresCawapres yang didukung kalah, maka seharusnya menerima dengan lapang

dada.

Cawapres yang kalah mampu menghormati keputusan lembaga yang kini dipimpin oleh Hamdan Zoelva tersebut. Menghormati keputusan MK itu akan memperlihatkan kedewasaan para pendukung Capres-Cawapres. “Kalau hasil Pilpres selesai di MK, mestinya semua bisa menerima keputusannya. Mestinya semua bisa mengerti konflik selesai di MK,” tuturnya.

Dirinya pun meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan pemilihan umum dengan benar tanpa memihak ke satu pasangan CapresCawapres. Hal itu menjadi penting karena untuk meminimalisir kemungkinan konflik yang timbul. “KPU harus antisipasi kemungkinan yang tidak diharapkan. KPU jangan terlena,” ujarnya.

pemilihan calon presiden (capres) 2014 ternyata membuat para investor asing mengkhawatirkan hasil Pilpres 2014.

Investor khawatir jika hasil pilpres berujung sengketa atau chaos antar pendukung calon presiden.

Indonesia Police Watch (IPW) memprediksi bahwa Ibu Kota DKI Jakarta akan menjadi kota paling rawan konflik horizontal setelah pengumuman pemenang Pilpres 22 Juli 2014 mendatang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Oleh karena itu, Ketua Presidium IPW, Neta S. Pane, mendesak Polri khususnya Polda Metro Jaya memaksimalkan kinerja intelijennya dalam mendeteksi dini konflik horizontal yang diprediksi akan terjadi setelah 22 Juli 2014 nanti.

“Polda Metro Jaya perlu memaksimalkan kinerja intelijen agar bisa melakukan deteksi dini situasi pada 22 Juli 2014, saat KPU mengumumkan hasil Pilpres,” tutur Neta S. Pane kepada TIRO. Selain itu, IPW juga mengatakan

TIRO | Edisi 79/20 Juli - 20 Agustus 2014

KONFLIK Panasnya situasi politik di masa kampanye dan pasca pencoblosan

11

LAPUT ada lima hal yang harus dilakukan oleh Polda Metro Jaya agar konflik horizontal dapat dihindari. Pertama, Polda Metro Jaya harus meningkatkan patroli dan menempatkan personilnya di beberapa wilayah yang diduga kuat rawan terjadi konflik.

“Menjelang 22 Juli, Polda harus meningkatkan patroli dan menempatkan personilnya secara signifikan di kawasan strategis dan rawan,” kata Neta.

Kemudian yang kedua, Polda Metro Jaya juga harus melakukan simulasi terbuka untuk pengamanan di beberapa kawasan vital. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat mengetahui bahwa Polri sudah melakukan pengamanan maksimal.

“Polda perlu melakukan simulasi terbuka untuk pengamanan kawasan vital agar masyarakat tahu bahwa polisi sudah melakukan pengamanan maksimal,” ujar Neta S. Pane.

Lalu yang ketiga, Polri juga harus mengantisipasi adanya pertemuan antara dua pendukung pasangan caprescawapres guna menghindari terjadinya bentrokan antara dua kubu karena saling mengejek.

“Keempat, polisi harus menghindari terjadinya eskalasi massa dalam jumlah besar di KPU. Lalu Kelima, kawasan bisnis seperti di Glodok perlu pengamanan ekstra,” tutup Neta S. Pane.

Munculnya sejumlah isu yang mengatakan akan terjadi kerusuhan massal pasca pilpres, Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Ronny Sompie mengatakan, kepolisian menyiapkan 254.000 personel di seluruh Indonesia untuk mengawal pengamanan pemilu presiden hingga penetapan presiden dan wakilnya oleh Komisi Pemilihan Umum.

“Di seluruh Indonesia masih terus dilakukan pengamanan terhadap penyelenggaraan pemilu dan masyarakat yang melaksanakan pilpres,” ujar Ronny.

Ronny mengatakan, Polri bersama 23.000 aparat TNI telah menyebar di berbagai tempat untuk mengantisipasi terjadinya aksi anarkistis seusai hasil hitung cepat yang dirilis berbagai lembaga survei. Selain itu, Polri mengawal proses penghitungan suara mulai dari tingkat tempat pemungutan suara, tempat pemilihan kecamatan, KPU daerah, hingga KPU pusat pada 20-22 Juli mendatang.

Ronny mengatakan, Polri juga menyiapkan pengamanan di 40 titik di sekitar tempat pemungutan suara dan tempat-tempat rawan konflik di Jakarta.

Masing-masing titik, imbuh Ronny, terdiri atas 400 personel Brimob.

“Kita dekatkan di TPS-TPS dan obyek-obyek yang kita amankan untuk terwujudnya keamanan ketertiban 12

nasional, termasuk kita mencegah apabila massa yang melakukan kegiatan tidak bertemu satu sama lain di setiap titik,” kata Ronny.

Ronny menambahkan, selain mengerahkan pengamanan dari Polda Metro Jaya, TNI turut dilibatkan untuk pengawalan berlapis di TPS. Ia menambahkan, ada juga personel yang ditempatkan di satuan tugas untuk melihat perkembangan situasi dan siap ditempatkan di lokasi-lokasi rawan untuk tambahan penguatan dan pengamanan.

“Sudah dua pertiga kami geser ke lapangan mendekati lokasi-lokasi yang seharusnya diamankan dan sampai saat ini situasi pasca pilpres masih kondusif,” ujarnya.

Panglima TNI Jenderal Moeldoko menyatakan hampir seluruh wilayah di Indonesia saat Pilpres, maupun pasca Pilpres masih cukup aman terkendali.

Namun, Moeldoko menilai adanya potensi konflik saat rekapitulasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Juli di seluruh daerah di Indonesia.

“Laporan sementara, sebenarnya hampir seluruh jajaran wilayah di Indonesia cukup baik. Hanya nanti kita lihat dari sekarang ini menuju tanggal 22 Juli, karena dinamikanya cukup tinggi.

Potensi konflik pasti selalu ada, namun sampai saat ini masih dapat diatasi,” ujar Moeldoko di Panti Prajurit Balai Sudirman, Jalan Dr Saharjo 268, Jakarta.

Moeldoko bakal menerjunkan pasukan utama dan cadangan untuk mencegah

gangguan keamanan saat rekapitulasi Pilpres 22 Juli mendatang. “Oh iya, pasti lebih tinggi lagi siaganya. Kekuatan yang tergelar sekarang selalu siaga, tetapi unsur-unsur cadangannya siap dikerahkan,” Moeldoko bakal menerjunkan pasukan utama dan cadangan untuk mencegah gangguan keamanan saat rekapitulasi Pilpres 22 Juli mendatang.

“Oh iya, pasti lebih tinggi lagi siaganya.

Kekuatan yang tergelar sekarang selalu siaga, tetapi unsur-unsur cadangannya siap dikerahkan,” Moeldoko juga meminta bantuan media untuk mensosialisasikan berita ya n g komp reh en sif. “Melakukan langkah-langkah sosialisasi, memberikan pemahaman kepada masyarakat, di antaranya teman-teman media untuk bisa membantu memberikan pemahaman terhadap masyarakat, jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan,” jelas dia. TNI, Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) perlu memberi jaminan atau memastikan bahwa situasi pasca Pilpres 2014 tetap kondusif. Sebab isu tentang potensi rusuh pasca Pilpres mulai menimbulkan ekses.

“Dalam beberapa pekan terakhir ini, saya mendengar berbagai kalangan menggunjingkan kemungkinan terjadinya rusuh pasca Pilpres. Apalagi Polri pun sudah memprediksi kemungkinan terjadinya benturan fisik antarpendukung capres-cawapres di beberapa kota,” kata anggota Komisi III dari Fraksi Golkar, TIRO | Edisi 79/20 Juli - 20 Agustus 2014

LAPUT

Hamdan Zoelva

Bambang Soesatyo.

Situasi seperti ini, ungkap Bambang, benar-benar menggelisahkan dan mestinya tidak ditolerir. Bambang mencatat, kegelisahan sebagian masyarakat itu setidaknya telah disuarakan oleh Megawati Soekarnoputri, dalam konferensi pers. Saat itu Megawati mengatakan bahwa ia sudah mendengar rumor akan terjadi huru-hara, da ia sendiri tidak tahu siapa yang pertama menyebarkan rumor itu.

“Saya mengapresiasi kesiagaan Polri, TNI dan BIN terus memantau dinamika publik. Namun, saya menyarankan agar Polri berinisiatif membangun komunikasi dengan tim pemenangan masingmasing kubu untuk mengajak mereka bekerjasama mewujudkan suasana kondusif dan damai. Masing-masing kubu

TIRO | Edisi 79/20 Juli - 20 Agustus 2014

harus menyadari pentingnya menjaga stabilitas politik dan keamanan dalam negeri,” demikian Bambang.

Kekhawatiran sebagaian kalangan bahwa akan terjadi rusuh pasca pilpres merupakan hal yang berlebihan, sebab pengetahuan politik, pendidikan dan karakter masyarakat modern yang sudah menjadi bagian rakyat Indonesia sangat berperan menekan potensi konflik seusai Pemilu Presiden 2014, kata pakar politik Universitas Parahyangan Bandung, Asep Warlan Yusuf.

“Kecenderungan masyarakat modern tidak terpancing konflik, interaksi dan statemen mereka di media jejaring sosial boleh sengit, namun prediksi saya tidak akan menimbulkan konflik yang signifikan,” kata Asep Warlan. Bila memang terjadi konflik, kata Asep ia berharap para pasangan calon presiden dan wakil presiden memiliki ‘sistem’ untuk meredamnya dan tidak membakar situasi yang bisa menimbulkan konflik, meski potensi konflik itu sangat rendah.

Sementara untuk kemungkinan konflik fisik dalam Pemilu Asep menganggapnya tidak akan terjadi karena hampir keseluruhan statemen masyarakat ada di media sosial. Masyarakat modern dan terdidik tidak akan terpancing, hingga menimbulkan konflik khususnya fisik.

Asep menganggap siapa pun yang berhubungan dengan media sosial adalah mereka yang melek dan akan menghindari konflik terutama fisik pascapemilu nanti.

“Konflik yang terjadi di media sosial tidak berpotensi konflik fisik karena mereka

adalah orang orang yang memiliki dasar pendidikan dan pengetahuan,” kata Asep.

Menurutnya pada hari tenang masyarakat akan tetap menjaga hubungan dan kondusi hingga segala bentuk kampanye terselubung dapat diredam.

“Masa tenang saat ini cukup kondusif, konflik karena kampanye di masa tenang rasanya tidak akan terjadi karena waktunya sudah lewat, masyarakat rasanya bisa meredam, demikianh pula pasca pencoblosan” katanya. Masa kampanye menjelang Pemilu Presiden kali ini, kata Asep, tim sukses setiap calon sudah bisa mengandalkan teknologi sehingga menekan ongkos politik yang harus dikeluarkan. Asep melanjutkan, apabila nanti pasca pengumuman oleh KPU ada calon pasangan yang melayangkan gugatan ke MK, maka dirinya berharap MK dapat bersikap netral dengan tidak terjebak oleh kepentingan politik pihak manapun.

Sebab tambah Asep, putusan MK adalah tahapan akhir bagi pasangan calon untuk melenggang ke istana.

Untuk itu, semua pihak katanya, harus ikut secara bersama-sama mengawasi jalannya proses persidangan di MK agar MK tidak terjebak atau melacurkan diri kepada pasangan calon tertentu. “ MK harus memutus perkara gugatan pilpres secara adil dan netral, itu saja pinta kita, sebab bila MK tidak netral hal tersebut dapat memicu konflik terhadap massa pendukung pasangan calon,” cetusnya. m Saprudin Roy/Ismail Fahmi/Amri Siregar/ Yudi Permana/Acym Siregar/Budi C.Budiman

13

LAPUT

Menguji Kredibilitas Lembaga Survei Pemilu presiden 2014 telah usai digelar, sejumlah lembaga survei mengeluarkan hasil hitung cepat atau quick count. Hasilnya beda antara satu dengan yang lainnya.Siapa paling benar ?Kredibilitas pun dipertaruhkan.

B

eberapa hasil hitung cepat menyatakan pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menang. Hasil lainnya menunjukkan Jokowi-JK unggul.

Selisihnya perbedaannya bahkan mencapai 5 persen. Mengapa demikian?

Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari mengatakan, perbedaan hasil quick count disebabkan oleh terdapatnya lembaga survei yang menjalankan quick count dengan keliru.

Menurut Qodari, setidaknya terdapat 4 kriteria. “ Ya n g p e r t a m a , p e l a k u t i d a k memahami metode sampling dengan baik sehingga sampel tidak representatif terhadap populasi. Kedua, pelaku memahami metode sampling

14

tapi pelaksanaan teknis berantakan, sehingga data tidak akurat. Atau data yang masuk sistem mengalami error,” ujar M Qadari dalam diskusi yang berlangsung di Hotel Mahakam, Kebayoran Baru, Jakarta. Kemudian yang ketiga, pelaku tidak memahami metodologi dan tidak turun ke lapangan.

Tidak punya kerangka sampel TPS, tidak punya relawan, tidak punya data center, serta data yang disampaikan pada publik bukan dari lapangan melainkan fiktif.

“Yang keempat ini, pelaku memahami metodologi, teknis pelaksanaan tapi hasil yang muncul di lapangan diubah atau diutak-atik sesuai keinginan,” katanya. Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Aji Alfarabi mengatakan, perbedaan hasil quick count antara

perolehan suara pasangan PrabowoHatta dan Jokowi-JK yang mencapai lebih dari 4 sampai 5 persen itu sangat tidak mungkin terjadi apabila memang menggunakan metode yang benar.

“Selisih tinggi bagi kami tidak mungkin ada perbedaan hasil quick count ketika dilakukan dengan metode yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya. Lebih jauh Aji menjelaskan, cara quick count yang benar itu menghitung data real di TPS langsung. Bukan melihat atau bertanya mengenai persepsi pemilih terhadap pasangan caprescawapres.

M Qodari meminta Perhimpunan Survei Opini Publik (Persepi) untuk mengaudit teknis atau metode yang digunakan lembaga survei anggotanya seperti data kerangka populasi tempat pemungutan suara (TPS), sampel TPS, serta metode pemilihan sampel.

“Selain itu Dewan Etik Persepi juga harus mengaudit data organisasi dan personalia quick count,” ujar dia.

Dari hal tersebut, kata Qadari, dapat terlihat bagaimana kredibilitas TIRO | Edisi 79/20 Juli - 20 Agustus 2014

LAPUT

Burhanuddin Muhtadi

Achmad Hisyam

M. Qodari

struktur organisasi lembaga survei penyelenggara hitung cepat. “Dewan Etik (Persepsi) juga harus audit data penayangan oleh televisi. Lihat apakah ada beda antara data yang dihasilkan lembaga survei dan tayangan di televisi.”

Sementara itu peneliti Lingkaran Survei Indonesia, Adjie Alfaraby menyatakan, pihaknya juga sangat siap untuk dilakukan proses audit. Walaupun hasil penghitungan suara paling valid adalah hasil KPU. Hal senada disampaikan peneliti Indonesia Research Center (IRC), Yunita Mandolang. IRC siap untuk diaudit terkait hasil hitung cepat pilpres kali ini. “Audit silakan. Sangat dimungkinkan untuk audit,” katanya.

Direktur Eksekutif lembaga survei yaitu Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) Husain Yazid juga mengatakan, lembaga survei memang perlu diaudit sehingga bisa tahu apakah terafiliasi dengan salah satu partai atau tidak.

Dia juga menyatakan, lembaganya siap dibubarkan seandainya penghitungan cepat atau quick count yang dilakukan meleset dari hasil hitungan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hitung cepat Puskaptis menunjukkan pasangan Prabowo-Hatta unggul dari pasangan Jokowi-JK. Namun begitu, Husein juga meminta agar para lembaga survei lainnya untuk komit dibubarkan seandainya hitung cepat mereka yang mengunggulkan Jokowi-JK juga meleset dari hitungan resmi KPU. Anggota tim sukses Jokowi-JK, Arief Budimanta juga mengatakan, pihaknya lebih mendorong agar diadakan audit terhadap lembaga-lembaga survei yang melakukan quick count. Dia meminta, lembaga survei bersedia membuka data yang dimiliki.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memerintahkan seluruh lembaga penyiaran untuk menghentikan

siaran hitung cepat, real count, klaim kemenangan, dan ucapan selamat sepihak kepada kedua pasangan capres-cawapres. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat tidak tersesat dalam informasi yang belum pasti. Menyikapi KPI tersebut, Radio Republik Indonesia (RRI) langsung menghentikan tayangan hitung cepat yang dilakukannya.

RRI dinilai sebagai salah satu lembaga kredibel yang menyiarkan hasil hitung cepat karena tidak berpihak pada salah satu kubu. “RRI sudah memiliki reputasi seperti pada pemilu legislatif lalu, di mana telah berhasil dan hasilnya pun mirip dengan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU),” kata Pengamat politik dari UGM Arie Sudjito.

Arie menilai, dari segi sumber daya manusia (SDM) tak perlu dipertanyakan lagi karena RRI memiliki sumber daya yang mempunyai kemampuan untuk melakukan survei. Dia menegaskan, bila ada pengamat yang mencurigai RRI ada kepentingan politik, hal itu dangkal dan

tidak beralasan.

Juru bicara tim kampanye pasangan Prabowo-Hatta, Tantowi Yahya menilai, quick count diperlukan. Apalagi dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 ini.

Tujuannya, supaya KPU tidak main-main.

Namun demikian, menurut Tantowi, ada 1 masalah lain jika lembaga survei yang melakukan quick count tidak lagi independen. Apalagi lembaga survei itu menjadi bagian dari tim salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Tantowi pun menyindir Jokowi-JK yang telah mendeklarasikan kemenangan berdasarkan hitung cepat.

Sementara itu, sejumlah aktivis yang tergabung dalam Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) melaporkan 4 lembaga survei yang merilis hasil hitung cepat Pilpres 9 Juli ke Bareskrim Polri. Mereka yang dilaporkan adalah Puskaptis, Lembaga Survei Nasional (LSN), Indonesia Research Center (IRC), dan Jaringan Suara Indonesia (JSI).

Keempatnya menyatakan pasangan

TIRO | Edisi 79/20 Juli - 20 Agustus 2014

Husen Yazid dikawal Polisi

15

LAPUT

Prabowo-Hatta memenangkan hitung cepat berdasarkan rilis yang mereka keluarkan.

“Mereka telah meresahkan dengan mem-publish hasil riset yang membohongi publik. Ini berdampak pada keresahan masyarakat,” ujar Direktur PBHI Poltak Agustinus Sinaga di Kantor Bareskrim Mabes Polri kepada TIRO. Saat menghadiri temu relawan dan masyarakat di Saung Angklung Mang Udjo, Bandung, Jawa Barat, Jokowi juga meminta para pendukungnya bersabar mengenai Pilpres 2014.

Wa l a u p u n h a s i l n y a s u d a h j e l a s diketahui seperti hasil hitung cepat yang memenangkannya.”Hasilnya untuk seluruh Indonesia tentu sudah ketahui, tapi kita sabar sedikit. Sebetulnya hasilnya sudah ada, sudah jelas tapi sabar sedikit. Semua harus sabar tanggal 22 Juli. Nanti 22 Juli pengumuman resmi,” kata Jokowi.

MAFIA HITUNG CEPAT Direktur Riset Indonesia, Achmad Hisyam menduga ada praktik mafia hitung cepat (quick count) dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2014. Dugaan itu didasari pada perbedaan hasil hitung cepat yang dikeluarkan sejumlah lembaga survei. Menurut Achmad, indikasi praktik mafia bukan pada proses sampling melainkan pada proses penyajian data. Praktik kecurangan 16

ini dapat ditelisik menggunakan audit metodologi quick count.

“Proses di lapangan akan memenuhi kaidah statistika. Tapi ketika disajikan hasilnya tidak memenuhi keinginan pemesan, bisa jadi hasilnya dipelintir,” kata Achmad dalam keterangan persnya di Jakarta.

Achmad menjelaskan, praktek mafia quick count memungkinkan karena adanya lembaga survei yang merangkap menjadi konsultan politik. Jika hasilnya kalah, maka lembaga survei itu dianggap gagal menjadi konsultan. Sehingga hasil survei diubah sedemikian rupa agar sesuai dengan harapan kandidat pengguna jasa konsultan.

“Jika ternyata hasilnya kalah, artinya ia gagal menjadi konsultan. Dan supaya menjaga image-nya sebagai konsultan, ia akan mengubah hasil survei supaya tidak dianggap konsultan yang gagal,” papar calon peraih gelar doktor kriminologi di Universitas Indonesia ini.

Ditempat terpisah, Gerakan Dekrit Rakyat mendesak KPU mengaudit lembaga survei yang terlibat hitung cepat pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang hasilnya membingungkan masyarakat dan rawan dimanfaatkan pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

“KPU harusnya memanggil lembagalembaga survei untuk membuat sidang kode etik untuk mengecek pendanaan, sampel, populasi, dan variabel dari

setiap lembaga survei sehingga bisa diketahui penyebab perbedaan hasil hitung cepat,” kata aktivis yang juga pendiri Setara Institute Benny Susetyo..

Menurut Benny, Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilu berwenang mengaudit lembaga survei.

“KPU meminta persyaratan saat lembaga survei mendaftar menghitung hitung cepat. Lembaga survei terdaftar harus mempertanggung jawabkan metodologinya. Maka ketika ada perbedaan mencolok KPU bisa memanggil. Harusnya itu dilakukan KPU. Makanya kita menghimbau supaya KPU profesional, tidak bisa KPU cuci tangan,” tegas Benny.

Benny menilai audit terhadap lembaga-lembaga survei ini penting dan harus segera dilakukan karena perbedaan hasil hitung cepat yang t e r j a d i u s a i P i l p re s 2 0 1 4 s u d a h membuat rakyat dilematis. “Supaya apa publik tidak merasa ada persoalan.

Sekarang kan publik dilematis,” ujarnya.

Ia menambahkan meskipun hitungan resmi hasil Pemilu atau real count baru akan diumumkan resmi oleh KPU pada 22 Juli, namun hitung cepat memiliki peranan sebagai alat kontrol supaya tidak ada kecurangan.

“Quick count itu alat kontrol supaya tidak ada kecurangan,” kata Benny.

Hal senada disampaikan Peneliti Utama Bidang Perkembangan Politik TIRO | Edisi 79/20 Juli - 20 Agustus 2014

LAPUT

Nasional di Lembaga Ilmu (LIPI) Mochtar Pabottinggi yang menyebut bahwa hitung cepat bisa menjadi penyelamat dari manipulasi. “Quick count memang belum secara final tetapi quick count itu penyelamat ketika dilakukan secara bersih dan jujur. Quick count bisa mengontrol proses KPU, karena KPU memungkinkan dimanipulasi,” jelas Mochtar.

Seperti diketahui, terdapat tujuh lembaga survei menyebutkan Jokowi-JK memperoleh dukungan suara yang lebih unggul dari Prabowo-Hatta yakni Center for Strategic and International Studies (CSIS) yang menyebutkan Jokowi-JK memperoleh dukungan suara 52 persen dan Prabowo-Hatta 48 persen, Litbang Kompas Jokowi-JK 52,3 persen dan Prabowo-Hatta 47,6 persen, Saiful Mujani Research & Consulting Jokowi-JK 52,8 persen dan Prabowo-Hatta 47,2 persen, serta Indikator Politik Jokowi-JK 52,6 persen dan Prabowo-Hatta 47,3 persen.

Begitu juga hitung cepat Radio Republik Indonesia RRI yang menyatakan Jokowi-JK meraih dukungan suara 52,5 persen dan Prabowo-Hatta 47,5 persen, Lingkaran Survei Indonesia JokowiJK 53,3 persen dan Prabowo-Hatta 46,7 persen, Populi Center Jokowi - Jk 50,95 persen danPrabowo-Hatta 49,05 persen.

Sedangkan lembaga yang TIRO | Edisi 79/20 Juli - 20 Agustus 2014

mengunggulkan Prabowo - Hatta terdiri dari Puskaptis yang menyebutkan Prabowo-Hatta meraih suara 52,05 persen sedangkan Jokowi-JK 47,95 persen, Indonesia Research Center Prabowo-Hatta 51,11 dan Jokowi-JK 48,89 persen, Lembaga Survei Nasional Prabowo-Hatta 50,56 sedangkan Jokowi-JK 49,94 persen serta Jaringan Suara Indonesia Prabowo-Hatta 50,13 dan Jokowi-JK 49,87 persen. Perbedaan hasil hitung cepat ini membuat kedua p a s a n g a n c a p re s d a n c a w a p re s mengklaim kemenangan sementara Pilpres 2014.

Direktur Institute for Strategic and Development Studies (ISDS) Jakarta M Aminuddin menegaskan quick count atau hitung cepat memandu independensi lembaga pemilu seperti KPU sehingga mendorong pilpres yang jurdil (jujur dan adil).

“Quick Count itu bisa menilai apakah lembaga pemilu itu fair atau tidak. Kalau melihat hasil quick count Pilpres antarlembaga survei atau antara lembaga survei dengan lembaga pemilu (KPU) itu memiliki selisih suara 1-2 persen, maka metodenya masih benar,” katanya. Namun, menurut dia, kalau selisih suara antarlembaga survei atau antara lembaga survei dengan lembaga pemilu (KPU) itu mencapai 4-5 persen atau bahkan di atas 5 persen, maka metode salah satu pihak patut

dipertanyakan.

“Selisih suara yang tipis itu mungkin terjadi, karena perbedaan sampel atau pengambilan sampel dari penumpukan basis calon tertentu yang berbeda,” kata dia. Menurut dia, bila selisih tipis, maka perbedaan hasil itu sangat mungkin seperti sudah terbukti dalam Pilgub Jawa Timur 2008, Pilkada Palembang, dan Pilkada Bali. “Kalau selisih besar, tapi hasilnya berbeda, maka ada yang tidak independen,” katanya.

Ia menyatakan metode yang tidak valid dalam survei itu mudah diverifikasi. “Kalau verifikasi dari awal itu tidak mudah, tapi bisa saja dicek pada data yang masuk pada komputer dari lembaga survei yang dicurigai,” katanya.

Tentang sumber dana dari lembaga survei, ia menilai hal itu mungkin ada kaitannya dengan kandidat maupun parpol tertentu, karena biaya survei memang tidak murah, Rp2 miliar ke atas.

“Tapi, lembaga survei yang profesional tidak akan bertaruh demi uang,” katanya.

Dia memuji langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang meminta Prabowo dan Jokowi untuk menghindari pengerahan massa selama belum ada keputusan resmi dari KPU. “Itu langkah Presiden yang sangat bagus, karena memgembalikan semuanya pada prosedur ke-Pilpres-an, bukan pengerahan massa yang justru berbahaya,” kata dia 17

LAPUT Sementara itu, pengasuh Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, KH Salahuddin Wahid yang pernah menjadi calon wakil presiden pada Pilpres 2004 menyatakan Indonesia mulai menggunakan hitung cepat pada Pemilu 2004. “Saat itu, kita belajar dari Filipina, lembaga Pemilu di sana dikendalikan pemerintah, maka quick count menjadi ukuran untuk melihat hasil lembaga Pemilu di sana sudah fair atau manipulatif,� katanya.

Situasi politik di Indonesiam pasca keluarnya hasil Quick Count memang semakin memanas, pasalnya masingmasing kandidat Capres mengklaim sebagai pemenang Pilpres 2014. Klaim yang dikeluarkan oleh para Capres ini bukanlah tanpa sebab, karena beberapa lembaga survei merilis hasil quick count yang berbeda. Rilis data mayoritas lembaga survei memang menyebutkan bahwa pasangan Jokowi JK merupakan p e m e n a n g P i l p r e s 2 0 1 4 (S M R C , Indikator, LSI, CSIS, Cyrus, Litbang Kompas, Poltracking, dan RRI), namun ada pula beberapa lembaga survei yang menyebutkan kemenangan Pilpres 2014 berada di pihak Prabowo Hatta ( Puskaptis, LSN, JSI, dan IRC).

Metodologi Quick Count sudah diterapkan sejak pertama kali diadakan Pilpres secara langsung, yakni pada tahun 2004. Merujuk dari namanya, quick count adalah metode verifikasi hasil pemilihan umum, yang datanya diperoleh dari sampel di lapangan.

Quick count berbeda dengan teknologi pooling, sampel tidak diperoleh dari para responden yang ditanyai satu per satu, melainkan diperoleh dari hasil rekap resmi di lapangan. Perbedaan hasil quick count berbagai lembaga survei merupakan hal yang biasa terjadi karena diakibatkan oleh perbedaan sampel TPS yang diambil serta perbedaan metodologi yang digunakan masingmasing lembaga survei.

Perbedaan hasil quick count juga pernah terjadi dalam beberapa kali ajang pemilihan kepala daerah di Indonesia, dan kali ini kembali terjadi dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014. Adanya perbedaan hasil quick count oleh berbagai lembaga survei menunjukkan bahwa hasil quick count tidak mutlak kebenarannya, karena bagaimanapun quick count menggunakan metode sampling. Namun, perbedaan hasil ini dapat menimbulkan efek negatif di masyarakat, pasalnya akan ada aksi klaim kemenangan antar pasangan yang berpotensi menimbulkan ketegangan politik, bahkan aksi anarkis 18

para pendukung fanatik.

Sebagimana marak diberitakan oleh media, pada 9 Juli 2014 kemarin, baik pasangan Jokowi JK, maupun Prabowo Hatta sama-sama mendeklarisakan kemenangannya. Jokowi memilih mendeklarasikan kemenangan di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat setelah sebelumnya mengadakan konferensi pers di kediaman Megawati. Tidak jauh dari tempat tersebut, pasangan Prabowo Hatta juga melakukan deklarasi kemenangan di Rumah Polonia, Jakarta Pusat setelah sebelumnya memantau proses quick count di rumah masa kecil Prabowo, Jalan Kertanegara No.4 Kebayoran B a r u , J a k a r t a S e l a t a n . Ke g i a t a n pendeklarasian ini diikuti oleh ratusan pendukung fanatik capres, sehingga meningkatkan tensi politik nasional.

Melihat peluang munculnya konflik horizontal, para kandidat Capres harusnya dapat menahan emosi dan bersikap legowo, tidak perlu menggemor-gemborkan kemenangan hingga ada putusan resmi dari KPU selaku panitia pelaksana Pilpres 2014.

Masyarakat juga tidak usah terlalu ikut memperkeruk kondisi politik, namun harus tetap menjaga situasi agar tetap

tenteram dan damai, karena masalah keamanan dan ketertiban bukan hanya menjadi tugas Polri dan TNI, tapi tugas seluruh masyarakat Indonesia.

Begitu pula dengan parar tim sukses Capres Cawapres agar tidak melakukan selebrasi maupun provokasi.

Munculnya perbedaan hasil quick count harusnya dapat ditanggapi positif oleh semua kalangan, karena angka yang ada menunjukkan ketatnya persaingan antara dua kubu Capres, serta tingginya tingkat partisipasi masyarakat. Untuk itu, akan lebih bijak jika semua elemen masyarakat bersatu untuk mengawal proses rekapitulasi suara agar aman, tertib dan berlangsung dengan damai,mengingat proses rekapitulasi suara, terutama di tingkat kecamatan sangat rawan terhadap kejahatan pemilu.

Adapun jadwal rekapitulasi suara pemilu yakni tingkat desa dan kelurahan (PPS) tanggal 10-12 Juli, tingkat kecamatan (PPK) tanggal 13-15 Juli, tingkat luar negeri (PPLN) tanggal 10-14 Juli, tingkat kabupaten/kota tanggal 16-17 Juli, tingkat Provinsi tanggal 18-19 Juli, tingkat nasional tanggal 20-22 Juli, serta penetapan dan pengumuman hasil secara nasional tanggal 21-22 Juli.

TIRO | Edisi 79/20 Juli - 20 Agustus 2014

LAPUT

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) Husin Yazid mengaku baru tahu bahwa lembaganya dan tiga lembaga survei lain dilaporkan oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) ke Badan Reserse Kriminal Mabes Polri dari media. Husin meminta pelapor membeberkan data yang menunjukkan bahwa hasil hitung cepatnya keliru.

“Kalau bicara salah/benar, kan bicara data. Mereka ada data atau tidak mengatakan kami pembohongan publik?” ujar Husin.

Husin mempertanyakan tujuan PBHI menuding beberapa lembaga survei melakukan kebohongan publik atas hasil hitung cepat Pemilu Presiden 2014. Menurut Husin, kebohongan publik hanya dapat dibuktikan dengan adanya data pembanding resmi yang akan dirilis Komisi Pemilihan Umum pada 22 Juli 2014. “Keuntungan apa dia mengadukan kami? Kerugian apa yang dia dapat lalu melaporkan kami?

Pembandingnya nanti KPU yang berhak dan benar mengatakan pandangan mana yang menang dan kalah. Itu baru kami dikatakan kebohongan publik,” ujarnya.

TIRO | Edisi 79/20 Juli - 20 Agustus 2014

Husni mengatakan, PBHI tidak dapat menuding hasil hitung cepatnya adalah kebohongan publik karena PBHI tidak memiliki hasil hitung cepatnya sendiri.

Ia mengajak PBHI membuat pertemuan bersama tiga lembaga survei lain untuk membeberkan data yang membuat PBHI menuding adanya kebohongan publik. “Yang katakan salah, mana?

Yang katakan pembohongan publik, mana datanya? Kami minta itu saja,” ujarnya. Selain Puskaptis, PBHI juga melaporkan Indonesia Research Center (IRC), Lembaga Survei Nasional (LSN), dan Jaringan Suara Indonesia (JSI) ke Bareskrim. Keempat lembaga itu, pada Rabu (12/7/2014), memublikasikan hasil hitung cepat yang menunjukkan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa unggul. Sementara itu, hasil hitung cepat delapan lembaga survei lain menunjukkan keunggulan pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

“Mereka (IRC, JSI, LSN, Puskaptis) tak mau beritikad baik untuk mau mengklarifikasi asal data mereka kepada publik. Karena jelas-jelas ada unsur kesengajaan untuk melakukan melakukan kebohongan,” kata Poltak. Menurut Poltak, hasil quick

count keliru yang dikeluarkan oleh empat lembaga survei ini berpotensi membahayakan kemamanan rakyat, melihat fatatisme dari pendukung kedua kubu pasangan capres. Selain itu, kata Poltak keyakinannya atas pembohongan lembaga survei yang kesemuanya mengeluarkan quick count yang memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa ini karena adalah jumlah hasil yang dipublikasikan oleh LSN, yaitu 100,35 persen.

Untuk tiga lembaga yang lain meskipun mengeluarkan quick count berjumlah 100 persen, kata Poltak pihaknya tetap melaporkan karena tak ada itikad baik dalam meluruskan asal data yang diperoleh. “Quick count yang ilmiah itu kan harusnya 100 persen, LSN quick count-nya 100, 35 persen.

Jelas ini ada unsur kesengajaan untuk memenangkan salah satu pasangan,” ucap Poltak.

D a l a m m e l a p o r k a n h a l i n i ke kepolisian, Poltak mengakui membawa barang barang bukti berupa video rekaman tayangan, dan pernyataan dari keempat lembaga survei tersebut saat mempublikasikan hasil quick count-nya pada Rabu (9/7/2014). Sementara tindak pidana yang dilaporkan oleh PBHI ini adalah tentang penyebaran informasi yang sesat sebagaimana disebutkan dalam pasal 55 Undangundang Republik Indonesia No 14 Tahun 2008 tentang informasi publik dan pasal 28 ayat 1 No 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik.

Pakar hukum dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (FH-UNS) Solo, Prof. Dr. Jamal Wiwoho berpendapat, tahapan pemilihan presiden-wakil presiden (Pilpres) masuk dalam kondisi kritis akibat kesimpangsiuran data hasil hitung cepat. Hal itu menimbulkan kegalauan luar biasa, sebelum KPU bisa mengatasinya dengan menyajikan hasil rekapitulasi penghitungan suara secara transparan dan real time.

“KPU seharusnya dapat memanfaatkan perhitungan hasil pemungutan suara sejak dari TPS, PPS, PPK sampai rekapitulasi di KPU. Untuk itu, semua pihak terutama Bawaslu dan Panwaslu, pengurus Parpol dan masyarakat, harus mengawal dengan baik penghitungan suara, sehingga tidak ada prasangka buruk. Jangan sampai ada yang mendiskreditkan KPU dan harus bisa saling percaya,” ujarnya kepada wartawan seusai berbuka puasa bersama.

Dalam pengamatan Prof. Jamal Wiwoho, terlepas dari adanya dua versi hitung cepat yang bertentangan, 19

LAPUT KPU sudah menerapkan tahapantahapan Pemilu secara normatif dan baik. Namun munculnya dua versi data hasil hitung cepat yang simpangsiur, dia khawatir akan berdampak pengelolaan pada kondisi berbahaya. Sebab, hasil rekapitulasi KPU tanggal 22 Juli 2014, siapapun yang unggul tetap ada potensi munculnya perlawanan dan gugatan. “Kondisi itu akan ditanggung para pelaku Pemilu, seperti pejabat KPU dan Bawaslu, masyarakat dan pengurus parpol yang terlibat. Sebab, kesimpangsiuran data lembaga survei telah menimbulkan kegalauan luar biasa,” tandasnya.

Pakar hukum itu berpendapat, dalam proses demokrasi yang mengedepankan hukum sebagai panglima, lebih baik kalau masalah kesimpangsiuran data survei diselesaikan secara hukum.

Sedangkan terhadap hasil rekapitulasi suara yang diumumkan KPU tanggal 22 Juli, jika ada gugatan juga harus ditempuh jalur hukum melalui peradilan MK. “Berdasarkan ketentuan UU, ada waktu proses pengajuan gugatan ke MK selama 14 hari sejak ditetapkannya hasil pemungutan suara. Persoalannya apakah partai pengusung Caprescawapres mampu menyediakan buktibukti. Pada titik kritis ini MK diuji, karena keputusan MK bersifat final,” katanya.

P ro f. J a m a l W i w o h o m e l i h a t , munculnya masalah dalam Pilpres 2014, khususnya yang terkait dengan kesimpangsiuran data hitung cepat, merupakan ujian bagi proses demokrasi, apakah para pelaku Pemilu taat hukum.

Dia yakin, kalau semua pihak taat hukum apapun hasil yang diumumkan KPU bisa diterima. “Di sini, para pimpinan partai dan pejabat publik harus memberi pembelajaran politik kepada publik, bahwa melalui jalur hukum masih ada celah keadilan. Semua pihak, yang kalah maupun yang menang harus memegang prinsip itu,” ucapnya.

Sementara itu, Peneliti Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) Rizal E Halim menyesalkan pernyataan Direktur Eksekutif Lembaga Indikator Politik Indonesia, Burhanudin Muhtadi yang menuduh KPU curang jika hasil Pilpres tidak sesuai dengan hasil quick count.

“Bagaimana logikanya quick count dengan 1.000 sampai dengan 2.000 sampel TPS dipandang lebih akurat dibanding perhitungan riil yang mencapai sekitar 470 ribu TPS. Logika mana yang bisa membenarkan itu,” tanya Rizal menanggapi pernyataan Burhanuddin di Depok.

Ia mengatakan biasanya salah satu 20

ciri khas penelitian adalah humble dalam menyampaikan kelemahankelemahan penelitian yang dilakukan.

Bukan sebaliknya mengumbar apa yang dilakukan merupakan yang terbaik padahal bisa jadi justru sangat keliru.

“Ini dalam statistik dikenal dengan spurious meaning bisa sistematik bisa juga tidak,” jelas Rizal yang juga menjabat sebagai Direktur Lingkar Studi Efokus.

Rizal mempertanyakan bagaimana bisa data sampling dikatakan lebih akurat dibanding data riil populasi?

Bagaimana mungkin sebuah lembaga survei komersil bisa dikatakan independen. “Publik dapat menilai ada sesuatu dari pernyataan lembaga survei tersebut,” katanya. Pengamat Politik UGM, Ari Dwipayana menilai munculnya hasil hitung cepat atau quick count berbeda sudah diperkirkan sebelumnya.

Menurut dia, itu merupakan bagian dari skenario untuk ciptakan opini yang membingungkan masyarakat terkait hasil hitung cepat. “Quick count tandingan akan dimunculkan sebagai tandingan atas hasil hitung cepat yg dimunculkan oleh lembaga survei kredibel,” tutur Ari menanggapi munculnya perbedaan hasil hitung

cepat Pilpres 2014 yang dilakukan sejumlah lembaga survey.

Sebanyak delapan lembaga survei mengumumkan pasangan JokowiJK sebagai pemenang Pilpres 2014 versi hitung cepat. Sedangkan, empat lembaga survei lainnya menyatakan pasangan Prabowo-Hatta sebagai pemenang Pilpres 2014 versi hitung cepat. ‘’Modus untuk menciptakan quick count tandingan tampak jelas dari kasus tidak digunakannya hasil hitung cepat dari political tracking yang dipimpin Hanta Yudha,” cetus Ari. Ia menilai fenomena itu menunjukan tragedi yang menghancurkan independensi dan profesional lembaga survei.

“Lembaga survei dijadikan alat propaganda politik yang tidak mengindahkan kaidah-kaidah metodologi,” tegas Ari. Selain itu, kata dia, upaya untuk memunculkan rilis hitung cepat justru dipakai untuk merancang skenario menyesuaikan hasil real count dengan quick count.

“Inilah bahaya berikutnya ketika akan muncul fenomena vote trading yang berupaya memanipulasi hasil rekapitulasi suara, baik di tingkat desa maupun kecamatan,” cetus Ari. Pemilihan Calon Presiden-Calon TIRO | Edisi 79/20 Juli - 20 Agustus 2014

LAPUT

Wakil Presiden Indonesia telah dilaksanakan pada 9 Juli 2014 lalu, beberapa jam setelah pemungutan suara dan penutupan TPS hasil penghitungan suara cepat (quick count) telah diketahui oleh publik. Hal tersebut terjadi karena pekerjaan tim lembaga survei yang segera mempublikasikan sekaligus mendeklarasikan kandidat mana yang memenangi pertarungan Pilpres, mengacu pada hasil hitung cepat yang disurvei. Terlepas dari independensi dan afiliasi lembaga survei kepada kompetitor Pilpres, pihak lembaga survei kini sedang dipertaruhkan kredibilitas dan profesionalismenya.

Masyarakat sebagai pemilih sedang menanti pemimpin barunya, jika hitung cepat yang disurvei membuat masyarakat bingung, saatnya mengawal kinerja KPU dan sekaligus menantikan hasil kinerjanya yang telah terjadwal pada tanggal 22 Juli 2014.

ILMIAH Hasil penghitungan suara cepat (quick count) diperoleh melalui angka-angka statistik, angka-angka statistik itu merupakan pengolahan data dari hasil penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang TIRO | Edisi 79/20 Juli - 20 Agustus 2014

disurvei. Penentuan jumlah TPS dan pemilihan TPS yang menjadi sampel survei berdasarkan kriteria dan tujuan survei itu dilaksanakan, oleh karena itu setiap lembaga survei memiliki jumlah sampel TPS yang bervariasi, ada yang memiliki sampel 2.000 TPS, 1.250 TPS, 1.500 TPS. Sesaat penghitungan suara di TPS berakhir, dengan cepat hasil suara itu telah sampai kepada pihak lembaga survei, hal itu dikarenakan pihak lembaga survei telah menyebarkan relawan dan timnya di tiap-tiap sampel TPS seluruh Indonesia.

Untuk memperoleh hasil suara dengan akurat disamping kriteria dan metode pengambil sampel pada dasarnya ditentukan oleh keakuratan dan kecepatan tim lembaga survei yang melaporkan hasil suara dari tiap TPS sampel. Jadi, ketika kita ingin mempertanyakan keakuratan data survei yang dipublikasi, kita lebih baik mencari tahu bagaimana pihak lembaga survei dalam proses memperoleh dan pengolahan data hasil suara, dan apakah pihak lembaga survei benar melakukan turun lapangan menghampiri TPS-TPS yang disampling.

Keilmiahan survei disebabkan survei memiliki tujuan, memiliki

landasan teknik pengambilan sampel, teknik pengambilan data dan teknik pengukuran, kemudian data yang diperoleh diolah dan dianalisis dan selanjutnya siap untuk dilaporkan atau dipublikasikan. Angka-angka yang diperoleh secara sederhana merupakan data yang dikirim oleh relawan dan tenaga lembaga survei di tiap TPS. Yang lebih penting dari hasil angka adalah saat proses sebelum memperoleh dan mempublikasikan data angka, proses tersebut lah yang menjadi pertaruhan sampai sejauh mana keilmiahan-nya. Survei yang kesannnya abal-abal merupakan proses survei yang jauh dari keilmiahan, sebagai salah satu contoh, data angka untuk hasil survei bisa ditentukan tanpa harus memikirkan ilmiah atau tidak, ketika hendak menentukan hasil suara (Saat setelah Pemungutan Suara/saat masa kampanye) calon A 67 %, surveilah orang-orang/masyarakat yang menjadi basis pendukung calon A. Contoh itu merupakan suatu survei yang tujuannya sudah ditentukan sejak awal yakni ingin memperoleh angka untuk kepentingan calon A. Hasil hitung cepat telah dipublikasi tidak lama setelah TPS ditutup, siapa pemenang dalam pilpres telah diketahui.

Pasangan Jokowi-Jusuf Kalla sudah dideklarasikan mayoritas lembaga survei sebagai pemenang versi Quick Count. Versi hitung cepat sampai hari ini pemenangnya bukan 1 (satu) pasangan, pilpres 2014 menjadi unik dan aneh karena pemenangnya ada 2 (dua) atau kedua pasangan Capres-Cawapres mengklaim dirinya masing-masing keluar sebagai pemenang Pilpres.

Penghitungan suara pilpres secara cepat yang dipublikasi lembaga survei diidentifikasimenjadi 2 (dua) hal, hal positif dan negatif bagi kehidupan masyarakat dan Bangsa Indonesia. Hal positifnya publik segera mengetahui perkiraan pemenang pada Pilpres dan dapat meminamalisir tindak kecurangan pemilu, sedangkan dampak negatifnya hitung cepat ini membuat masyarakat kebingungan, sumber publikasi yang berbeda tentu membuat pemahaman masyarakat menjadi bercabang.

Pertama, dengan hasil hitung cepat yang dipublikasikan lembaga survei di berbagai media membuat masyarakat dapat memperkirakan kandidat yang akan memenangi pertarungan Pemilihan Presiden. Karena biasanya pun hasil hitung cepat tidak jauh berbeda dengan hasil suara yang dipublikasi oleh KPU. Saat terjadi perbedaan yang mencolok antara hasil suara hitung cepat dengan 21

LAPUT

perhitungan KPU, pihak-pihak yang merasa dirugikan akan mencurigai bahwa terjadi kecurangan. Setidaknya, hasil hitung cepat bisa dijadikan acuan untuk perkiraan pihak mana yang menang dalam pemilu, sekaligus memandu setiap pihak untuk mengawal hasil suara manual yang dihitung mulai dari tingkat TPS, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan terakhir diplenokan di tingkat Nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Modus mengubah hasil suara yang merugikan suatu pihak, dan disisi lain pihak lawannya diuntungkan merupakan bentuk pelanggaran pemilu yang merusak demokrasi yang selama ini dibanggakan di Indonesia.

Hasil suara yang terekam di Form C1 diartikan sebagai titipan rakyat atas pilihannya kepada negara ini melalui pihak penyelenggara pemilu.

Saat penyelenggara pemilu terduga dan terbukti melakukan pelanggaran atau kecurangan berarti telah terjadi pengkhianatan atas suara rakyat.

Kedua, Kebingungan karena pemahaman masyarakat bercabang.

Jika mengacu pada hasil hitung cepat dapat diartikan bahwa tidak ada kandidat yang kalah dalam Pilpres 2014. Kedua pasang Capres-Cawapres diketahui publik sama-sama menjadi pemenang Pilpres. Pasangan PrabowoHatta Radjasa setidaknya diklaim menang oleh 4 lembaga survei, dan kemenangan pasangan Jokowi-Jusuf Kalla diklaim oleh 7-8 lembaga survei.

Masyarakat belum mampu menentukan 22

siapa pemenang dari pertarungan Pilpres 2014, bila ingin memaksakan untuk menentukan jagoannya sebagai pemenang maka lihat dan tontonlah kubu yang mengklaim kemenangannya.

Percabangan pemahaman masyarakat akan membuat kebingungan di tengah kehidupan masyarakat, belum ada pegangan yang dapat diyakini untuk menjawab pertanyaan siapa kandidat yang memenangi Pilpres.

Kebingungan ini terus berlanjut sampai rilis perhitungan suara secara resmi yang dipublikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Persoalan pemahaman masyarakat yang bercabang tidak sederhana pada kebingungan masyarakat, lebih jauh persoalannya akan mengarah pada konflik horizontal masyarakat di tengah kehidupannya. Saling klaim antar kubu, antar kelompok masyarakat jika tidak diawasi akan menciptakan suasana tidak harmonis dalam masyarakat, dan terakumulasi pada stabilitas nasional.

Untuk itu penulis pun mengapresiasi keputusan pihak Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang melarang media untuk mempublikasi hasil hitung c e p a t (q u i c k c o u n t) , m e n g i n g a t dampaknya lebih besar pada kerugian bagi masyarakat dan bangsa sendiri.

Kita patut mengapresiasi keputusan KPI yang melarang publikasi hasil hitung cepat di media-media, hal itu kita maknai sebagai penghormatan sekaligus memberi kepercayaan pada penyelenggara Pemilu Pilpres. KPU sebagai penyelenggara pemilihan

umum sedang dinantikan kinerjanya, kinerja yang penuh tanggung jawab, integritas, profesional dan transparan.

Satu hal yang sedang berlangsung saat ini yang bisa dilihat dari kinerja KPU adalah tranparansi dalam proses penghitungan suara mulai dari tingkat terendah menuju ke tingkat lebih tinggi.

Pembuktiannya melalui ketersediaan publikasi hasil suara yang menampilkan scan C1 tiap TPS dari seluruh pelosok Indonesia, publikasi C1 oleh KPU. Seluruh komponen Bangsa ini telah melewati proses pemungutan suara 9 Juli dengan baik, tidak terjadi situasi yang mengganggu stabilitas Bangsa dan keharmonisan masyarakat. Selanjutnya kita semua pun berharap menuju 22 Juli 2014 dan setelahnya kondisi dan situasi tersebut tetap terjaga, walaupun kisruh pendapat, klaim akibat polemik hasil hitung cepat yang sempat mewabah di berbagai media. Selamat menantikan pemimpin yang diharapkan masyarakat.

Di sisi lain,betapapun sebagian masyarakat sudah memahami bahwa hasil hitung cepat bukanlah hasil resmi Pilpres, tetapi adanya perbedaan hasil hitung cepat ini tetap saja menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat.

Sebab, sebagian publik kadung percaya bahwa hasil hitung cepat tidak akan jauh berbeda dengan hasil resmi KPU berdasarkan perhitungan manual. Kita lihat saja mana lembaga survei yang kredibel dan mana yang tidak kredibel pasca pengumuman hasil pilpres. m Saprudin Roy/Ismail Fahmi/Amri Siregar/ Yudi Permana/Acym Siregar/Budi C.Budiman

TIRO | Edisi 79/20 Juli - 20 Agustus 2014

SAPRUDIN ROY Ketua Umum

BENNY RAHMAT HAKIM, SH Sekretaris Jenderal

HUKUM

Kredit Macet Perlu ditangani Serius Kisruh kredit macet bagi sebuah bank memang menjadi masalah klasik. Pun masalah yang terjadi di Bank of India Indonesia dengan salah satu debitur yang akhirnya berbuntut panjang dengan kasus-kasus gugatan perdata dan pidana.

P

enasehat hukum PT. Bank of India Indonesia Tbk. (dulu PT Bank Swadesi Tbk. – red), Hartono Tanuwidjaja berang karena ada pemberitaan di beberapa media cetak dan elektronik yang memuat berita tentang kliennya, yang sama sekali tidak benar. “ Berita tersebut tidak benar, karena asset jaminan villa yang dieksekusi dan dilelang tersebut seharga Rp 6,386 miliar, bukan Rp 50 miliar,” ujarnya sambil meralat objek yang dilelang bukan rumah seperti pemberitaan ini, tapi berupa villa.

Lebih lanjut Hartono menjelaskan, bahwa pada pelelangan ke-5 (lima), tanggal 11 Februari 2011, Sugiarto Raharjo telah ditetapkan sebagai pemenang atau pembeli lelang sebuah vila di Seminyak, Bali senilai Rp 6,386 miliar. Hal ini telah sah berdasarkan Salinan Rislah Lelang Nomor 059/2011, tanggal 11 Pebruari 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Usman Arif Murtopo SH selaku Pejabat Lelang - Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar. Selanjutnya, Sertifikat Hak milik (SHM) No 7442/Kuta yang menjadi objek Lelang Hak Tanggungan atas nama PT Bank Swadesi, Tbk. telah dibaliknamakan atas nama Sugiarto Raharjo Perkara ini sebenarnya berawal saat terjadi kredit macet atas nama nama debitur PT Ratu Kharisma dengan pemilik pasangan suami istri bernama Rita Kishore Kumar Pridhnani dan Kishore Kumar Tahilram Pridhnani, mengagunkan villa

24

di Seminyak Kuta Bali pada PT. Bank of India Indonesia, Tbk. (dh. PT. Bank Swadesi Tbk.). Setelah sekitar 7 (tujuh) bulan menerima pinjaman dana sebesar total Rp 10,5 miliar, kolektabilitas debitur itu mengalami penurunan. Pihak bank telah mengambil langkah pembinaan hingga surat teguran bahkan surat pernyataan untuk mengatasi masalah itu. Sayang, tidak mendapatkan respons yang positif.

Bahkan sejak saat itu, debitur tidak pernah membayar kewajiban ( sejak Juni 2008 ) karena PT Ratu Kharisma dinyatakan mengalami kemunduran dan tidak pernah melaporkan kondisi keuangan.

Selanjutnya, debitur tersebut mengajukan permohonan restrukturisasi terhadap kredit pinjamannya agar tidak dikenakan bunga 12 % perbulan dan kurs mata uang dialihkan ke dolar Amerika Serikat. Namun permintaan itu ditolak pihak bank. Dan pada akhirnya pihak bank melelang aset hak tanggungan terhadap aset jaminan debitur, karena tidak menanggapi persoalan itu.

Beberapa kali menggugat Lebih lanjut Hartono menjelaskan, bahwa dalam hal ini, Rita juga telah mengajukan gugatan, tercatat ada tujuh perkara. Menurut Hartono ke tujuh perkara tersebut misalnya, perkara gugatan perlawanan, diregistrasi nomor: 211 pada 22 April 2010, tapi perkaranya dicabut.

Selain itu, gugatan perbuatan melawan hukum diregistrasi nomor 260 pada 24

Mei 2010. Putusan PN Denpasar pada 10 Agustus 2011, menyatakan menolak gugatan penggugat dan di Pengadilan Tinggi Denpasar dikuatkan melalui perkara nomor 120. Sedangkan kasasi, masih dalam proses. “Jadi, gugatan mereka kalah semua, ada yang dicabut, ada yang ditolak dan ada gugatan yang tidak diterima (NO),” jelasnya.

Nah kasus pidana yang ke-8 (delapan), menurut Hartono justru PT. Bank of India Indonesia Tbk. yang menggugat PT Ratu Kharisma ini. Gugatan yang diajukan adalah ingkar janji (wanprestasi) diregistrasi dengan nomor: 252/Pdt.G/2012/PN.Dps. tanggal 25 April 2012. Dan perkara tersebut telah diputus pada 3 April 2013. “ Dalam hal ini pihak bank menang, dan Rita harus membayar sisa utang sebesar Rp 5 miliar,” ungkap Hartono. Tapi sebaliknya Rita juga membuat Laporan Polisi sebanyak 4 (empat) LP, misalnya Nomor Polisi 133, 141, 142 dan 233. Tapi Laporan Polisi terhadap kliennya, Nomor: 233 dan sudah SP3 pada 4 Juni 2014, karena perdata itu bukan merupakan tindak pidana.

Jadi tuduhan Rita terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Perbankan itu tidak benar. “Karena Polda Bali telah menyimpulkan tidak ada ditemukan pelanggaran hukum terhadap laporan Rita Kishore Kumar Pridhnani, sehingga Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali telah menerbitkan SP3 Nomor : SP. Henti/242 a/VI/2014/ Ditreskrimsus tertanggal 4 Juni 2014,” ujar TIRO | Edisi 79/20 Juli - 20 Agustus 2014

HUKUM Hartono.

Hartono menegaskan Kliennya : PT. Bank of India Indonesia Tbk. (dh. PT. Bank Swadesi Tbk.) tidak ada melanggar Undang-Undang tentang Perbankan, sebab hingga saat ini, penyidik belum menemukan pencatatan palsu, pelaporan palsu, dokumen palsu, laporan transaksi palsu atau rekening palsu yang dijadikan dasar untuk mengajukan pengaduan atau laporan pidana atas dasar pelanggaran UU Perbankan yang dilaporkan Rita Kishore Kumar Pridhnani.

Seperti diketahui sebelumnya Rita Kishore Kumar Pridhnani melapor ke Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), garagara merasa dirinya tidak mendapatkan keadilan pada proses hukum yang ditangani Polda Bali. “Apa yang dilaporkan klien kami atas kejahatan yang diduga dilakukan pejabat sebuah bank swasta berinisial NS tidak ada kelanjutannya,” kata pengacara Rita, Jacob Antolis seperti dilansir dari antaranews.com.

Jacob juga menjelaskan bahwa kliennya melaporkan kejahatan yang dilakukan pimpinan PT. Bank of India Indonesia Tbk. (dh. PT. Bank Swadesi Tbk.) ke Polda Bali berdasarkan LAPORAN POLISI Nomor : LP/ 233/ VI/ 2011/ Bali/ Dit Reskrim. Jacob menjelaskan proses penanganan kasus itu tidak berjalan sesuai fakta bahkan NS yang telah berstatus tersangka kembali menjadi terlapor. “ Itwasum Mabes Polri juga mendukung dan akan membuka gelar perkara ini,” ungkap Jacob.

Sementara itu, Komisioner Kompolnas, Edy Hasibuan, mengapresiasi langkah masyarakat yang merasa tidak mendapatkan keadilan hukum ke Kompolnas. “Kita akan menindaklanjuti laporan itu untuk berkoordinasi dengan Itwasum dan Propam Mabes Polri,” tutur Edy. Ia menambahkan bahwa penyidik kepolisian harus melanjutkan penanganan kasus itu, bila menemukan dua alat bukti yang cukup. Menyikapihal tersebut Hartono Tanuwidjaja, SH., MSi., selaku Kuasa PT. Bank of India Indonesia Tbk. (dh.

PT. Bank Swadesi Tbk.) telah melayangkan sejumlah Hak Jawab ke beberapa Media Cetak yang dinilai telah memuat berita yang cenderung berisikan fitnah dan pencemaran nama baik serta melanggar azaz cover both sides, dan hak jawab tersebut telah dimuat oleh sejumlah media al. Surat Kabar Umum “SUARA PEMBARUAN”, “OKEZONE.COM”, “ANTARA NEWS.COM”, dan “INILAH.COM”. Bahkan Kompolnas pun tidak luput disurati agar lebih bijak dan objektif dalam merespons setiap laporan masuk dan tidak ikut-ikutan asbun, ujar Hartono. n Amri Siregar

Anggoro Dihukum 5 Tahun

Anggoro dan penasehat hukumnya Tomson Situmeang

Akhirnya Direktur PT Masaro Radiokom, Anggoro Widjojo, dihukum pidana penjara 5 tahun, denda Rp250 juta subsider 2 bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, pada Jakarta, Rabu 2 Juli 2014 lalu.

A

nggoro dinilai bersalah melakukan suap terkait proyek pengadaan revitalisasi Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Departemen Kehutanan pada tahun 2006-2008.

“Mengadili, menyatakan terdakwa Anggoro Widjodo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi berbarengan,” kata Majelis Hakim yang diketuai, Nani Indrawati.

Hal yang memberatkan Anggoro menurut majelis hakim karena perbuatannya bertentangan dengan upaya pemerintah memberantas tindak pidana korupsi. Selain itu, terdakwa juga sempat melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari tanggung jawab hukum. Dan Anggoro juga dianggap berbelit-belit dalam memberikan keterangan, sehingga mempersulit jalannya persidangan, jelasnya Sedangkan hal yang meringankan, karena Anggoro sudah berusia lanjut dan sakit. Terhadap putusan ini, Anggoro langsung menyatakan

menerima vonis itu. Namun, jaksa menyatakan pikir-pikir terlebih dulu.

Menanggapi putusan tersebut, Penasehat Hukum Anggoro, Tomson Situmeang menyatakan bahwa kliennya tidak mengajukan upaya hukum banding, ujarnya sambil melanjutkan demikian juga jaksa KPK saat ini tidak banding. “Sehingga putusan tersebut sudah in kracht atau berkekuatan hukum tetap,” ujarnya kepada TIRO, Jumat, 11 Juni 2014 di Jakarta.

Lebih lanjut Tomson mengatakan Aggoro saat ini sudah dieksekusi oleh jaksa KPK. “Pak Anggoro sudah dipindah ke LP Sukamiskin hari ini,” ungkapnya. Sedangkan mengenai hukuman kliennya tersebut, Tomson sangat menyayangkan karena menurutnya hakim mengikuti hampir 100% tuntutan JPU. “Parahnya, pertimbangan hukum hakim, sama denga tuntutan JPU, bahkan sampai titik koma alias copy-paste. Artinya hakim disini jadi tukang stempel aja, kayak pak pos mau kirim surat,” tandasnya. m AS/DBS

m Amri Siregar

TIRO | Edisi 79/20 Juli - 20 Agustus 2014

25

HUKUM

Perdamaian Koperasi Cipaganti VS Mitra Usaha

Kristandar Dinata bersama para kreditur Cipaganti

Koperasi Cipaganti tidak jadi dipailitkan mitra usahanya karena jalan damai sudah ditempuh. Perdamaian terjadi setelah dilakukan votting.

R

ibuan orang yang terdiri dari mitra usaha di Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada (KCKGP) memilih damai. Mereka menerima rencana perdamaian yang diusulkan oleh Koperasi Cipaganti. Dengan pilihan damai ini berarti para mitra menolak pailit dan ingin fokus agar implementasi dari rencana perdamaian itu dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

Dari rapat pemungutan suara (votting) di Mahaka Square Britama, Kepala Gading berjalan dengan,lancar.

Para peserta yang ikut hadir dalam votting sebanyak 3.357 orang mitra usaha dan kuasa mitra yang mewakili tagihan sebesar Rp 1.349.419.994.566 dari 8.184 mitra usaha yang telah mendaftar, dengan total tagihan sebesar Rp 3,07 triliun lebih.

Hasil dari votting tersebut, sebanyak 97,5% atau 3.275 kreditur dan kuasa kreditur memilih setuju terhadap rencana perdamaian yang diajukan oleh koperasi. Sedangkan sisanya, 82 orang lagi menolak perdamaian. Dengan lebih banyaknya hasil votting yang memilih 26

berdamai berarti Koperasi Cipaganti tidak jadi pailit.

Seperti diketahui, Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada (dalam PKPU) adalah salah satu anak perusahaan Cipaganti Group. Selama periode 2007-2014, koperasi telah menjalin kemitraan bersama 8.700 mitra usaha, dengan penyertaan dana sekitar Rp 3,2 triliun. Dari Pengurus PKPU (sementara) data mitra usaha (kreditur) yang telah melakukan pendaftaran piutang per tanggal 23 Juni 2014 adalah 8.184 kreditor dengan nilai modal penyertaan sebesar Rp 3,073 triliun lebih.

Sementara itu, usai votting dilakukan, tim pengurus PKPU, Kristandar Dinata kepada TIRO menyatakan bahwa hasil votting merupakan cerminan keinginan para kreditur. Mereka menginginkan adanya perdamaian, dengan harapan modal yang ditanamkan bisa kembali secara maksimal. Makanya dibentuklah komite, karena para kreditur menaruh harapan besar pada Komite Investasi Mitra Usaha (KIMU) untuk memaksimalkan aset yang ada.

Menurut Krist, memang tidak menutup kemungkinan banyak yang tidak setuju pada votting. Namun keinginan kreditur yang lebih banyak menginginkan adanya votting maka hal itu tetap dijalankan. Sementara rapat pembahasan sudah dilakukan beberapa kali baik didalam persidangan maupun diluar persidangan yang dihadiri oleh Tim Resktrukturisasi, dari pengurus maupun kuasa-kuasa atau dewan mitra, maupun bentukan-bentukan para kreditur.

Sebenarnya, para kredituryang diwakili oleh dewan mitra menginginkan adanya pembayaran sebelum lebaran. Namun ternyata pengakuan pihak koperasi bahwa ada dana sebesar Rp 600 miliar di Polda, ternyata tidak benar adanya. Rencana pembayaran dimuka sebesar 10 persen atau sebesar yang diharapkan mitra usaha ternyata tidak didukung dengan fakta yang ada. Konsekuansinya, keinginankeinginan itu tidak bisa dicantumkan di dalam rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur. Karena tim pengurus PKPU telah melakukan pengecekan dan ternyata rekening milik koperasi telah ditutup semua. Bahkan hal itu terjadi sebelum PKPU terbentuk.

Dengan kondisi seperti ini maka tugas komite bukan pengurus lagi.

Komite Investasi Mitra Usaha (KIMU) lah yang sekarang bekerja mengoptimal aset yang ada. Bisa dengan menjual asset yang kurang optimal atau menutupi kewajiban yang lain. Komite yang masih dalam proses ini akan dibentuk oleh para kreditur yang merupakan mitra usaha koperasi.

Kris tentu berharap komite ini bisa berjalan dengan maksimal sehingga bisa mengembalikan modal yang ditanamkan oleh mitra usaha. “ Harapan kami, komite dapat bekerja profesional. Dan komite harus berkoordinasi dengan dewan mitra karena sama-sama mewakili mitra,� tuturnya.

Ketiadaan asset milik Koperasi Cipaganti seperti yang sudah diketahui sebelumnya tidak sepenuhnya tepat, karena masih ada asset berupa tagihan dan lain-lain. Meskipun saat ini asetaset itu ada di perusahaan-perusahaan yang merupakan unit kerja Cipaganti Group, dan bukan merupakan usaha TIRO | Edisi 79/20 Juli - 20 Agustus 2014

HUKUM seluruh unit usaha Cipaganti Group guna menjamin terlaksananya good corporate governance. Bahwa, seluruh aset yang dimiliki Cipaganti Group baik berupa saham, aset tetap danberbagai bentuk lainnya akan dijadikan jaminan kepada PT Pooling Asset . Dengan cara ini PT Pooling Asset akan memiliki akses, kontrol dan pengelolaan aset Cipaganti Group secara langsung.

Sumber pembayaran Penjualan aset untuk pembayaran sebagian pokok mitra kreditor dan untuk menjalankan usaha dilakukan secepatnya.Bahwa tindakan-tindakan tersebut di atas akan dilakukan dengan persetujuan KIMU. Termin waktu terhadap pembayaran pokok minimal 2 tahun, dan maksimal 3 tahun.

Hakim pengawas, Mas’ud didampingi pengurus PKPU

usaha otonom. Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada juga masih optimis atas prospek usaha yang sudah dikelola baik atas unit usaha yang sudah berjalan dan menguntungkan seperti transportasi maupun investasi atas usaha yang sudah tertanam namun belum menghasilkan, seperti properti, hotel dan SPBU. Lebih lanjut Krist menyatakan selama masa transisi menuju pembentukan PT Pooling Asset, perubahan Mitra Usaha sebagai anggota Koperasi dan berbagai persiapan lainnya maka akan

dibentuk Komite Investasi Mitra Usaha (KIMU) sementara. KIMU sementara ini akan dipilih langsung oleh mitra usaha dengan jumlah sekurang kurangnya 10 orang. Penunjukan tersebut dilaksanakan selambat-lambatnya 14 hari sejak penetapan perjanjian damai oleh Pengadilan.

Point pembentukan PT Pooling Asset Dilakukan penataan ulang hubungan bisnis antara Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada (dalam PKPU) dengan

Mitra strategis Saat ini terdapat beberapa investor strategis yang berminat untuk melakukan kerja sama dengan Cipaganti Group, khususnya di bidang transportasi darat dan penyewaan alat berat. Selama periode transisi dan setelah ketenangan bisa dicapai, unit bisnis properti juga memiliki prospek yang bagus untuk dikerjasamakan dengan strategic investor.Terutama untuk aset properti milik Cipaganti Group yang berada di prime location. m Amri/Acym/Sonny

Mitra Ingin Cipaganti tetap ‘Berjalan’

Dewan Mitra Cipaganti, Indiah Efendi

S

ementara itu, Dewan Mitra Cipaganti, Indiah Efendi merasa sangat kecewa. Menurutnya, mitra menginginkan Cipaganti tetap jalan. “ Supaya para mitra

TIRO | Edisi 79/20 Juli - 20 Agustus 2014

ini memperoleh bagi hasil sesuai yang dijanjikan”, ujarnya. Indiah juga menyesalkan kenapa tiba-tiba ada yang menggugat, karena menurutnya yang menggugat itu sangat tidak proporsional, karena yang menggugat hanya dua orang dengan nilai Rp 350 juta. “ Kok bisa mengajukan pailit koperasi, inikan pengaruhnya sangat besar sekali terhadap 8700 orang dengan asset Rp 3,2 trilliun,” ujarnya.

Indiah juga berharap jangan sampai koperasi ini dipailitkan, dan ia meminta komitmen dari Andianto Setiabudi dapat dilaksanakan. “ Yang jelas tuntukan kita, agar pembayaran awal dapat direalisasikan sebelum lebaran,” ucapnya. Komitmen-komitmen lainnya,akan bicarakan setelah ada pencairan dana. “Jadi kita tidak mau dibohongi lagi. Kita mengajukan perdamaian, intinya Andi harus

membayar dulu kepada kita, setelah itu baru kita adakan perdamaian. Jadi intinya para mitra itu minta dananya kembali,” ungkapnya.

Ketika ditanya mengenai PKPU tersebut, Indiah menyatakanpara mitra sudah membuat proposal perdamaian. “ Kalau proposal yang kita ajukan tidak diadopsi, tentunya kita tidak bisa menerima perdamaian itu. Jadi harus diadopsi apa yang kita inginkan, jangan sampai hanya sepihak dan menguntungkan koperasi dan Andianto saja,” ujarnya seraya menyatakan bahwa pihak mitra menginginkan win-win solution. “Kami juga mau memahami dia dengan memberikan waktu selama enam bulan supaya bisa mejual asetnya, kemudian dibagikan kepada kita. Sekali lagi dengan catatan neraca keuangan harus dinyatakan valid dan akurat,” tutupnya. m

27

HUKUM

Tersangka Korupsi Tangsel

Bebas Berkeliaran

Dadang M.Epid (paling kiri) bersama Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany

Pasca ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung, Kadinkes Tangsel Dadang M.Epid masih bebas berkeliaran. Kejagung dinilai tidak serius.

Suhendar (kiri) dan Tony T Spontana (kanan)

K

epala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, Dadang M.Epid telah ditetapkan statusnya sebagai t e r s a n g k a ko r u p s i p a d a kasus pembangunan Puskesmas dan pembebasan tanah di Tangsel tahun anggaran 2011 dan 2012 oleh Kejaksaan Agung. Sayangnya, penetapan tersangka terhadap Dadang tidak langsung dilakukan penahanan. Wakil Tangerang Public Transparency Watch (TRUTH) Suhendar mempertanyakan keseriusan Kejaksaan Agung dalam menangani kasus korupsi tersebut.

Suhendar mengatakan, sejak Dadang ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi tidak ada perkembangan yang signifikan. “Kami sebagai masyarakat, tentu berharap Kejagung dapat bekerja maksimal, bahkan agar 28

dapat mengembangkan lebih jauh dalam mengungkap keterlibatan pihak lain, baik pejabat lain, pejabat pengelola kegiatan maupun pihak rekanan (kontraktor) yang terlibat dalam korupsi tersebut,” ucapnya.

Idealnya, lanjut Suhendar, jika seseorang telah ditetapkan menjadi tersangka, pasti segera dilakukan penahanan. “Penahanan bertujuan agar tersangka tidak menghilangkan barang bukti, mempengaruhi saksi, melakukan kejahatan lagi dan atau melarikan diri.

Namun ini tidak dilakukan oleh Kejagung,” kata Suhendar. Disamping itu, efek jera tidak akan terasa bila tidak segera ditahan.

Pihaknya khawatir bila tidak segera ditahan,Dadang bisa saja menghilangkan barang bukti atau melarikan diri, jadi Kejagung harus segera menahan Dadang, “ tegasnya.

Te r k a i t p e n a h a n a n D a d a n g , Kapuspenkum Kejagung, Tony T Spontana menyatakan bahwa pihaknya sedang mengkaji apakah perlu segera dilakukan penahanan atau tidak. “Intinya kami serius menyidiki kasus ini, siapapun yang terlibat akan ditetapkan sebagai tersangka,” ujarnya.

Penetapan Kadin Kesehatan Pemkot Tangerang Selatan ini tertuang dalam surat perintah penyidikan (Sprindik) N o . P r i n t - 3 7/ F. 2 / Fd .1/0 6/ 2 0 1 4 , tanggal 13 Juni 2014. “Dia diduga telah melawan hukum melakukan perbuatan

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam proyek pembebasan lahan untuk Puskesmas dan pembangunan Puskesmas.”kata Tony.

Tony menjelaskan selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah mengatur pembagian paket-paket pekerjaan tersebut kepada rekanan-rekanan pelaksana. Dimana, nantinya dalam proses pelelangan, baik pejabat pembuat komitmen (PPK) maupun Panitia Pengadaan Barang harus memenangkan rekanan tertentu.

Akibat tindakan tersebut, negara dirugikan. Hanya saja, Tony belum menyebutkan anggaran proyek serta jumlah dugaan kerugian negara. Pasal yang dipersangkakan adalah primair dengan Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 dan pasal subsidiar Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Modusnya, kata Tony, selaku Kuasa Pengguna Anggaran, D telah mengatur pembagian paket-paket pekerjaan tersebut kepada rekanan-rekanan pelaksana. Kemudian, dalam proses pelelangan baik Pejabat Pembuat Komitmen maupun Panitia Pengadaan Barang harus memenangkan rekanan tersebut. “Perbuatan itu mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara,” tegasnya.

Sejauh ini, Kejagung telah memeriksa beberapa saksi, para saksi tersebut antara lain, Ketua Tim Pokja ULP Andi Krisnapati, pada tahun 2011, Ketua Tim Pokja ULP 2012 Ahmad Bajuri, Agung Budiarti sebagai anggota ketua Tim Pokja ULP 2012. PPTK tahun 2011 dan 2012 Muhamad Castra Dyutra. Masih kata Tony, kesaksian mereka sangat dibutuhkan dalam mendalami alur atau konologis pelaksanaan secara teknis pemilihan penyedia barang atau jasa bangunan puskesmas. “Semua dihadirkan untuk memberikan kesaksian atas peran masing-masing pada saat itu,” ungkap Tony.

Kejagung yakin bahwa mereka itu orang-orang yang mengetahui betul pada saat itu. Sedangkan mekanisme pelaksana tugas yang dilakukan oleh Pejabat Peleksana Teknis (PPTK) kegiatan dalam pembangunan Puskesmas baik dalam pengendalian kegiatan.

“Laporan perkembangan mau pun pembuatan dokumen anggaran atas beban pengeluaran kegiatan, saki yang dihadirkan adalah Muhamad Castra Dyutra,” katanya. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, Dadang memang jarang terlihat dikantornya, entah dimana kini Dadang berada. mYudi Permana/Bobby

TIRO | Edisi 79/20 Juli - 20 Agustus 2014

PROFIL

Mariyam Fatimah, Advokat

Impian Terbesar Ingin Mendirikan Rumah Advokat Selain concern menjadi seorang andvokat, perempuan ramah ini juga asyik menekuni dunia bisnis. Namun dibalik itu semua, ia selalu tak lupa menyisihkan rizki yang Allah berikan padanya untuk ditabung guna mewujudkan cita-cita besarnya membangun sebuah rumah advokat.

I

bu dua orang anak ini tak menampik jika panggilan jiwanya menjadi seorang advokat karena sejak dulu ia senang mencoba segala sesuatu yang dianggap berguna bagi orang banyak. Cita-citanya pun tak lantas berhenti. Ia berharap Allah mengabulkan doa-doanya untuk mendirikan sebuah rumah advokat, kelak kemudian hari. “ Saya ingin teman– t e m a n advokat yang masih belum beruntung b i s a terbantu.

Insha Allah kasus–kasus

TIRO | Edisi 79/20 Juli - 20 Agustus 2014

yang saya tangani sukses dan saya ada rizki dari Allah sehingga bisa memberikan andil bagi advokat. Saya akan membuat rumah advokat, di mana advokat seluruh Indonesia yang kurang beruntung bisa kita bantu di rumah advokat ini,” paparnya.

Dengan semangat, perempuan kelahiran Mojokerto, Jawa Timur ini mengungkapkan bahwa di rumah advokat inilah, kelak jika ada advokat sakit atau sudah tua, bahkan belum bisa beracara, maka sebisa mungkin akan dibantu. Meski baru sekedar wacana, ia berharap Allah mendengar doanya untuk membantu rekan-rekan seprofesi agar keluarga mereka tetap bisa melanjutkan kehidupan secara layak.

Tentu bukan semudah membalikan telapak tangan, mewujudkan cita-cita mulia advokat yang tak pernah mematok besarnya fee dari kasus yang ditanganinya ini. “ Saya menyisihkan rizki yang Allah berikan lewat kasus yang saya tangani, “ tutur Mariyam yang rela tak menerima fee jika klienya benarbenar membutuhkan.

Ia juga menuangkan wacana sekaligus impian besarnya dalam bentuk buku yang hasilnya juga digunakan untuk membangun rumah advokat, kelak.

Buku lainnya yang juga digunakan untuk mencari dana pembangunan rumah advokat adalah Eksekutif Hukum, sebuah buku digital berisi kumpulan semua produk hukum, semua undang-undang, tapi tidak mengusik undang-undang yang

sudah ada. Ada salah satu karya Mariyam yang terdapat daIam buku tersebut berupa kumpulan-kumpulan dan acuan yang terkait masalah hukum termasuk yurisprudensi Menurut Mariyam, konsep rumah tersebut bukan untuk dimilikinya dirinya, tapi untuk semua advokat. Tanah yang akan digunakan untuk membangun sudah tersedia di daerah Tebet. Jakarta Selatan.

Jika nanti sudah berdiri sebuah bangunan, maka bangunan itu akan dipakai oleh seluruh advokat. Tidak hanya dari KAI saja, tapi semua organisasi advokat. “ Sama seperti sekarang kan baru ada lembaga bantuan hukum (LBH) saja, jadi rumah itu dipakai oleh seluruh advokat yang belum beruntung di dunia hukum. Nanti jika ada masalah hukum, bisa dibahas di rumah advokat itu serta menolong orang-orang yang membutuhkan bantuan hukum yang mencari keadilan, dengan tidak membayar. Utamanya menolong para advokat itu sendiri dan masyarakat yang mencari keadilan,” kata Mariyam.

Menurutnya, advokat itu sebuah profesionalitas pekerjaan yang sangat mulia, disitulah rumah advokat menjadi tempat bernaung dalam menyelesaikan persoalan hukum. Selama ini belum pernah ada ‘tempat’ untuk menampung advokat-advokat semua, baru pribadipribadi, dan bukan Firma, atau PT, tapi bertanggung jawab secara pribadi sebagai profesionalisme. Mariyam sebagai pendiri menginginkan advokat bisa diskusi bersama terkait masalah hukum, di rumah advokat impiannya. “Di rumah advokat ini kita bisa belajar beracara,” tegas Mariyam. Pendirian rumah advokat ini tentu bukan jangka waktu pendek.

Lima tahun, Waktu yang ia anggarkan untuk bisa mendirikan rumah advokat itu.

Ternyata tak hanya sesuatu yang berkaitan dengan dunia hukum saja yang menarik bagi perempian kelahiran tahun 1971 ini, dunia kecantikan pun ia rambah. “ Kami ada klinik kecantikan juga. Kalau ada ibu-ibu ingin cantik, tapi biayanya tidak mahal. Klinik kecantikan dan salon sudah berjalan,” cetus Mariyam yang suka menyanyi dangdung bersama teman-teman untuk menghilangkan stres ini. m AS/Yudi/Acym

29

PERISTIWA

Seteru Pengurus di Tubuh KONI

Alex Asmasoebrata

Alex Asmasoebrata mendesak Kejaksaan Agung untuk membongkar kasus dugaan korupsi tersangka Winny Erwindia, mantan Direktur Utama Bank DKI. Desakan Alex tersebut lantaran ia dipecat oleh ketua umum KONI yang juga dijabat Winny Erwindia.

A

lex Asmasoebrata sendiri yang menjabat sebagai sekretaris umum KONI DKI Jakarta periode 2013-2017, berdasarkan surat keputusan Ketua Umum KONI pusat no. 44 tahun 2013 tertanggal 8 Mei 2013 tentang pengukuhan personalia pengurus KONI DKI masa bakti 2013-2017 telah diberhentikan dari jabatannya oleh Ketua Umum KONI sesuai SK KONI No. 56 tahun 2014 tanggal 20 Juni 2014.

Masalah bermula ketika Alex mendengar berita di media masa tentang Winny yang notabene adalah Ketua Umum KONI masa bakti tahun 20137-2017 telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pengadaan pesawat latih ATR 42-500 di BANK DKI. Untuk memastikan kebenaran hukum ini, Alex Asmasoebrta mempertanyakan kepada Kejaksaan Agung RI dengan surat No. 12/Pr.Bz/ VI/2014 tanggal 2 Juni 2014 dan mendapat jawaban dari Kejagung bahwa penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi atas nama Winny hingga saat ini masih dalam proses pemeriksaan tersangka (lanjutan) yang dilaksanakan pada 17 Juni 2014.

Namum tersangka tidak dapat memenuhi 30

panggilan pertama dan panggilan kedua pada 20 Juni 2014.

Ternyata, surat Alex yang dikirimkan kepada Kejaksaan Agung bocor dan sampai ketangan Ketua Umum KONI yang juga tersangka pada kasus pengadaan pesawat latih ATR 42-5000 di Bank DKI. Oleh sebab itu, Winny memecat Alex dari jabatannya selaku sekertaria umum KONI DKI Jakarta. Disamping itu keselamatan jiwa Alex juga terancam karena secara terbuka tersangka telah menyebarluaskan surat tersebut kepada hampir seluruh pengurus KONI provinsi DKI. Akibatnya, dengan informasi sepigak, mereka yang ridak mengetahui duduk permasalahan yang sebenarnya, mulai mengecam Alex.

Kronologis masalah Diketahui sejak Juni 2011 ternyata Winny sudah menjadi tersangka dalam kasusnya di Bank DKI atas dugaan kasus pengadaan pesawat ATR yang diduga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 80 miliar. Sebenarnya, jika sejak awal hal ini diketahui oleh panitia pemilihan ketua umum KONI tahun 2013, maka yang bersangkutan tidak mungkin lolos sebagai

bakal calon ketua umum KONI masa bakti 2013-2017.

Dengan diketahuinya status tersangka secara resmi dari kejagung tersebut, artinya Winny telah melakukan kebohongan publik dengan tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.

Khususnya terkait penetapan status tersangka tersebut sebelum mendaftar menjadi calon ketua umum KONI dan telah dikukuhkan.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejakaaan Agung, Winny kemudian menyebar fitnah bahwa Alex dan pengurus KONI DKI Jakarta Pusat melakukan semacam patungan dana senilai Rp 500 juta untuk menuntaskan kasus Bank DKI di Kejaksaan Agung. Melihat fakta yang ada saat ini, maka demi kepentingan hukum dan sebagai tanggung jawab moral atas perbuatannya, Winny diminta berinisiatif mengundurkan diri dari jabatannya selaku Ketua Umu KONI DKI Jakarya masa bakti 2014-2017. Hal ini dimaksudkan agar ia lebih konsentrasi pada proses hukum yang pada saat ini sedang berjalan dan agar tidak mengganggu kinerja KONI. Apalagi mengingat tersangka masih mempunyai kasus hukum lainnya di Kejaksaan Tinggi, yaitu menjadi saksi dan terperiksa atas kasus dugaan korupsi dalam pengadaan ATM dan Teknogi Informasi di Bank DKI yang diindikasikan merugikan keuangan negara sebesar Rp 100 miliar. m sonny

TIRO | Edisi 79/20 Juli - 20 Agustus 2014

PERISTIWA

Kejati Riau Tetapkan PPTK Festival Seni Sebagai Tersangka Rekayasa pertanggungjawaban dana penyelenggaraan Festival Seni SMA/MA/SMK se-Kabupaten Bengkalis, sehingga merugikan keuangan negara cq keuangan daerah Kabupaten Bengkalis sebesar Rp 700 juta, akhirnya menggiring Suhaimi sebagai tersangka.

K

ejaksaan Tinggi (Kejati) Riau menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Festival Seni SMA/MA/SMK seKabupaten Bengkalis bernama Suhaimi, sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi. “Suhaimi ditetapkan sebagai tersangka festival seni Dinas Pendidikan Bengkalis tahun anggaran 2010,” kata Kasi Penkum dan Humas Kejati Riau, Mukhzan, melalui siaran persnya pada Selasa, 1 Juli 2014 lalu.

Lebih lanjut Mukhzan menyatakan, penetapan tersangka itu , karena penyidik telah menemukan bukti permulaan yang cukup tentang terjadinya dugaan tindak pidana korupsi,di dalam pelaksanaan Festival Seni Dinas Pendidikan Bengkalis tahun anggaran 2010. Adapun dana yang telah dianggarkan sebesar Rp

2.017.000.000. “ Penetapan tersangkanya berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Nomor: Print 04/N.4/Fd.1/04/2014 tanggal 16 April 2014,” ungkapnya seraya menyatakan hingga saat ini, tim penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 37 orang saksi.

“Tersangka diduga telah melakukan p e r b u a t a n me la wa n huk um da n menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya, dengan membuat rekayasa pertanggungjawaban dana penyelenggaraan festival seni tersebut, sehingga merugikan keuangan negara cq keuangan daerah Kabupaten Bengkalis sebesar Rp 700 juta,” tandasnya. Akibat perbuatannya, menurut Mukhzan, tersangka Suhaimi akan diancam pidana sesuai dengan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 9

Mantan Direktur BPR Sarimadu

Jadi Tersangka Korupsi

P

engajuan kredit fiktif oleh mantan Direktur BPR Sarimadu, Kabupaten Kampar akhirnya terungkap juga. Setelah menjalani serangkaian proses hukum, kini ia harus duduk di kursi tersangka Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Setia Untung Arimuladi bergerak cepat mengentaskan dan mengungkap kasus tindak pidana Korupsi di daerah yang dipimpinnya. Kurun waktu sebulan lebih menjadi Kejati, Untung telah menetapkan mantan Direktur PD BPR Sarimadu, HM Hafaz sebagai tersangka. HM. Hafaz ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kredit fiktif di BPR Sarimadu Kabupaten Kampar pada 2009 hingga 2012.

“Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-05/N.4/

TIRO | Edisi 79/20 Juli - 20 Agustus 2014

Fd.1/05/2014, tanggal 19 Mei 2014. Kita menetapkan HM Hafaz, mantan Direktur PD BPR Sarimadu, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kredit fiktif di BPR Sarimadu, Kabupaten Kampar tahun 2009 hingga 2012,” ungkap Kejati Riau, Setia Untung Arimuladi, pada akhir Juni 2014 lalu.

Menurut Untung, peningkatan status hukum dalam kasus tersebut, karena telah melalui tahap penyelidikan menjadi penyidikan. “Akhirnya kita tetapkan HM Hafaz sebagai tersangka, karena pihaknya telah menemukan adanya bukti permulaan yang cukup, tentang terjadinya peristiwa tindak pidana dugaan korupsi,” ujarnya.

Lebih lanjut, mantan Kapuspenkum Kejagung tersebut menjelaskan, bahwa perbuatan tersangka Hafaz yang

UU No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. m Amri Siregar

merupakan Direktur PD BPR Sarimadu itu, terjadi pada September 2009 hingga 2010. Saat itu, Ia mengajukan kredit fiktif sebesar Rp 1.8 miliar, dengan mengatasnamakan 17 orang tanpa dilakukan analisis. “Untuk menghindari kredit macet, pada tahun 2011. Tersangka melakukan restrukturisasi kembali dengan meningkatkan jumlah plafon pinjaman dengan mengatasnamakan 14 belas debitur sebesar Rp 2.5 miliar,” jelasnya.

Akibat dari perbuatan Hafaz tersebut, Pemerintah Daerah, dalam hal ini PD Sarimadu, Kabupaten Kampar mengalami kerugian sebesar Rp 3.9 miliar. “Perbuatan tersangka diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 2 dan pasal 3 UndangUndang (UU) RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,” tutup mantan Kejari Jakarta Selatan tersebut. m Amri Siregar

31

RIAU

Tunggakan Rp 48,3 Miliar,

Kejati Riau Lakukan MoU dengan BPJS Sumbar-Riau

KepalaKejaksaanTinggi (Kejati) Riau melakukan penandatangan nota kesepakatan bersama (MoU) dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Sumatra Barat-Riau di Hangtuah Ballroom, Hotel Pangeran Pekanbaru, padaKamis, 10Juli 2014 lalu.

P

enandatanganan yang berlangsung sekitarpukul 1 7. 0 0 W I B t e r s e b u t , dalam rangka menjalin kerjasama untuk mengoptimalisasikan efektifitas tugas dan fungsi masing masing

32

pihak di bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.

Dalam penandatangan MoU tersebut, tampak hadir Kajati Riau, SetiaUntung Arimuladi, Kakanwil BPJS Ketenagakerjaan Sumbar-Riau, I s w a n d y Sy a r u l i , Wa k a j a t i R i a u

Johanis Tanak, para Asisten di Kejati Riau, Kajari-Kajari, Kacabjari, para Koordinator,Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara di wilayah hokum Kejati Riau, serta karyawan dan karyawati BPJS Ketenagakerjaan Sumbar-Riau.

Dalam sambutannya, Kajati Riau, Setia Untung Arimuladi menjelaskan bahwa kerjasama tersebut bukanlah hal yang baru, karena sebelumnya sewaktu BPJS Ketenagakerjaan masih bernama Jamsostek sudah terjalin kerjasama yang baik. “Hal tersebut dapat dilihat pada akhir TIRO | Edisi 79/20 Juli - 20 Agustus 2014

RIAU

tahun 2013, Jaksa Pengacara Negara (JPN) berhasil mengembalikan hak Jamsostek sebesar Rp.2.5 miliar,” ujar Untung dalam siaran persnya kepadaTiro.

Setelah menjadi BPJS Ketenagakerjaan, menurut Untung, Jaksa Pengacara Negara (JPN) juga telah mensosialisasikannya k e p a d a p a r a pengusaha dengan cara mengundang dan mendaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Mengingat hal tersebut merupakan kewajiban para pekerja dan pemberi kerja yang bila tidak dipatuhi dapat dikenakan sanksi administrasi dan pidana,” ujarnya.

Dalam hal ini, Untung berharap agar para JPN di Kejari juga dapat melaksanakan tugas kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang baik, sehingga mendapatkan kepercayaan dari pemangku kepentingan (stakeholder).

Kejaksaan Negeri se-Provinsi Riau denganKepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan se-Provinsi Riau yakni Kantor Cabang Riau I,

Stevanus Agung Dumadi dengan Kejari Pekanbaru, Kejari Pangkalan Kerinci dan Kejari Siak Sri Indrapura.

Kantor Cabang Riau II, Yan Dwiyanto denganKejariPasirPangaraiandanKe jariBangkinang. Kantor CabangDuri, SyahrialdenganKejariBengkalis.

Kantor Cabang Dumai, Asri dengan Kejari Bagan Siapi-api.

Lebih lanjut, Iswandhy menyatakan bahwa, penandatanganan MoU ini sebagai implementasi Peraturan Pemerintah No 85 tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar-Lembaga Penyelenggaraan BPJS. Setelah penandatanganan MoU ini, Kejati Riau dan Kejaksaan Negeri se-Riau bertanggung jawab memberikan informasi dan melalui SKK membantu penyelesaian administrasi yang tertunda atau tunggakan pembayaran iuran sejumlah perusahaan peserta BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Riau. ‘’Berdasarkan data yang kami miliki, sampai Juni lalu terdapat 2.210 perusahaan seProvinsi Riau yang menunggak pembayaran iuran dengan total nilai tunggakan mencapai Rp 48.394.705.607. Adanya tunggakan ini jelas sanga tmerugikan pekerja,’’ ujar I s w a n d h y. Tu n g g a k a n sebesar itu, menurut Iswandhy berupa iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (J K) d a n j a m i n a n h a r i t u a (J H T ) . ‘ ’ I u r a n J H T ini dari 5,7persen yang dibayarkan. Sebesar 2 persen dibayar karyawan/ tenaga kerja dan sisanya dibayarkan perusahaan,’’ pungkasnya. m AmriSiregar

Tunggakan Rp 48,3 miliar Sementara itu, hingga Juni lalu, tunggakan pembayaran iuran perusahaan peserta BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Riau m e n c a p a i R p 4 8 . 3 9 4 .7 0 5 . 6 0 7. “ Tu n g g a k a n i n i b e r a s a l d a r i 2 . 2 1 0 p e r u s a h a a n ,” u j a r Ke p a l a B PJ S K e t e n a g a k e r j a a n K a n t o r Wilayah Sumbar- Riau,Iswandhy Syaruly. Selain itu, juga dilakukan p e n a n d a t a n ga n a n M o U a n t a r a TIRO | Edisi 79/20 Juli - 20 Agustus 2014

33

KORUPSI JAMBI

Kejaksaan Menahan Anak Menteri Koperasi dan UKM tersangka dalam kasus ini. Sayangnya, penyidikan terhadap Hasnawi telah dihentikan karena yang bersangkutan meninggal dalam tahanan pada 18 Maret 2014 lalu.

Adi Toegarisman (Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta) diapit Ida Bagus (Aspisus) dan Isran Yogie Hasibuan (Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta)

Proyek pengadaan videotron di Kementrian Koperasi dan UKM telah menyeret Riefan masuk ke hotel prodeo. Proyek ini ditengarai mencatatkan kerugian negara seniali Rp 1,7 miliar.

K

ejaksaan Tinggi DKI Jakarta menahan anak Menteri Koperasi dan UKM, Syarief Hasan, yakni Riefan Avrian.

Riefan ditahan karena menjadi tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan videotron di Kementerian yang dipimpin ayahnya. Selama ini Riefan tercatat sebagai Direktu Utama PT Refuel.

Ia ditahan usai menjalani pemeriksaan lima jam di Kejati DKI Jakarta, sekitar pukul 13.30 WIB. Ia dijerat Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Adi Toegarisman, penahanan ini merupakan kelanjutan penanganan perkara videotron. “ Sesuai proses pengembangan oleh penyidik dan pendapat tim penyidik tentang perlunya penahanan tersangka. Oleh karena itu, kami tetapkan penahanan selama 20 hari ke depan di RutanCipinang, Jakarta Timur,� ujarnya. Penahanan dilakukan karena dikhawatirkan Riefan akan menghilangkan barang bukti atau melarikan diri.

Direktur Utama PT Refuel ini, diduga terlibat korupsi proyek pengadaan 34

videotron dengan nilai proyek Rp 23 miliar dan kerugian negara Rp 1,7 miliar. Ia diduga sengaja mendirikan PT Imaji Media untuk memenangkan proyek pengadaan videotron. Ironisnya, Riefan menjadikan seorang Office Boy tamatan kelas III SD, Hendra Saputra di perusahaannya menjadi Direktur Utama PT Imaji Utama.

Dalam kasus ini, Hendra lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka dan perkaranya masih dalam proses persidangan. Hendra bersama –sama Riefan didakwa melakukan korupsi memperkaya diri sendiri dan orang lain. Selain itu, Kejati DKI Jakarta juga menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Hasnawi Bachtiar dan anggota panitia lelang, Kasiyadi, sebagai

BerkasTerpisah Dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, dengan terdakwa Hendra Saputra, disebutkan bahwa Hendra dan Riefan didakwa dalam berkas perkara yang terpisah.

Untuk diketahui, kasus ini terjadi pada 2012 di Sekretariat Kemenkop dan UKM, saat ada pengadaan dua unit videotron yang dimenangi perusahaan tersangka dengan harga Rp 23,4 miliar.

Ternyata, dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan, yakni pemenang lelang sudah dikondisikan, harga terlalu tinggi serta pekerjaan tidak dilakukan sesuai dengan kontrak.

Selainitu, jenis barang tidak sesuai dengan kontrak dan bahkan ada sebagian pekerjaan dilakukan secara fiktif.

Akibatnya, keuangan negara dirugikan sebesar Rp 17,114 miliar. Oleh karena itu, Penyidik dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta akan menjerat Riefan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. m Amri/DBS

TIRO | Edisi 79/20 Juli - 20 Agustus 2014

JAMBI VONIS

Wawan Divonis Ringan

Dimana Keadilan Masyarakat

Atut dan Wawan

Putusan Pengadilan Tipikor mencederai rasa keadilan masyarakat.

Betapa tidak, Wawan cuma di vonis 5 tahun penjara dari 10 tahun penjara tuntutan jaksa KPK. Ada apa sebenarnya ? adakah permainan uang dan kepentingan dalam putusan tersebut ?

P

utusan pengadilan Tipikor y a n g m e m v o n i s Wa w a n hanya 5 tahun penjara langsung mendapat reaksi keras dari Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang Widjojanto. Bambang mengatakan jaksa penuntut umum pada KPK pasti mengajukan banding terhadap vonis suami Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. Banding diajukan lantaran vonis majelis hakim terhadap adik bungsu Gubernur Banten Atut Chosiyah Chasan itu terlalu ringan, tak sampai dua pertiga tuntutan jaksa yang menuntut Wawan dihukum 10 tahun penjara.

“Tuntutan 10 tahun, diputus 5 tahun.

Kami banding,” kata Bambang dikantor KPK kepada TIRO. Menurut Bambang, Wawan berperan penting dalam kasus TIRO | Edisi 79/20 Juli - 20 Agustus 2014

suap pengurusan sengketa pilkada Lebak, Banten, di Mahkamah Konsitusi. “Posisinya sentral dan strategis.” Meskipun, dia menambahkan, Wawan perlu persetujuan Atut untuk mengeluarkan uang suap.

Selain itu, Wawan juga terjerat banyak kasus di KPK. Selain terseret kasus suap MK, Wawan juga menjadi tersangka di tiga kasus lain, yaitu kasus dugaan korupsi proyek pengadaan alat kesehatan di Banten dan Tangerang Selatan serta kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. “TCW berperan sebagai penyandang dana. Dalam keluarganya, dia adalah tumpuan operasi,” kata Bambang.

Wakil Ketua KPK lainnya, Zulkarnain, mengatakan hukuman untuk Wawan tak hanya datang dari satu kasus suap MK. “Kasus-kasusnya yang lain akan menyusul. Meskipun terpisah-pisah, tapi sasaran pelakunya kan satu,” kata dia

menambahkan.

Wawan divonis hukuman pidana 5 tahun penjara dan denda sebesar Rp 150 juta subsider tiga bulan kurungan.

Vonis tersebut jauh lebih ringan dari apa yang pernah dibacakan jaksa KPK saat membaca dakwaan dan penuntutan.

“Menjatuhkan pidana pada terdakwa Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan dengan pidana penjara 5 tahun penjara dan pidana denda Rp 150 juta,” kata hakim ketua Matheus Samiaji di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Majelis hakim menyatakan perbuatan Wawan terbukti melanggar Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Wawan juga terbukti melanggar Pasal 13 UU Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan pertama dan dakwaan kedua.

Langkah KPK yang akan mengajukan banding mendapat dukungan berbagai elemen masyarakat antikoruspsi, salah satunya dari Banten Care Institute (BCI). Direktur Eksekutif BCI Heriyono mengatakan, hukuman ringan yang 35

VONIS JAMBI

Bambang Widjayanto

dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) telah mencederai rasa keadilan masyarat Banten. “Ini fenomena umum yang sangat ironi. Wawan terbukti bersalah melakukan suap kepada pejabat negara, dalam hal ini Akil Mochtar ketika masih menjabat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi (MK),” kata Heriyono dalam siaran persnya.

Heriyono menegaskan, keputusan itu juga menjadi pertanda bahwa sistem peradilan di Indonesia masih sangat lemah dalam menghukum koruptor yang telah merugikan negara. “Kondisi ini jika berlangsung terus-menerus tidak akan menimbulkan efek jera bagi para koruptor,” kata pria yang juga eks aktivis 98, ini. Heriyono menambahkan, BCI merekomendasikan kepada seluruh jajaran pengadilan untuk memiliki kesamaan pandangan bahwa korupsi atau suap kepada pejabat negara adalah kejahatan luar biasa dan hukumannya pun harus luar biasa. “Bahkan, kalau perlu ada surat edaran resmi dari Mahkamah Agung (MA) soal hukuman ini untuk pengadilan di bawahnya,” tegas Heriyono.

Dalam kasus ini, kata dia, Wawan sudah jelas-jelas majelis hakim yakin Wawan terbukti menyuap Akil sebesar Rp1 miliar melalui Susi Tur Andayani dalam perkara Pilkada Lebak yang diajukan Amir Hamzah-Kasmin sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Lebak periode 2013-2018. Suap itu ditujukan agar dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS. Kasus ini di MK ditangani Akil Mochtar selaku ketua panel hakim, yang kemudian terbukti mengabulkan permohonan perkara itu. Ttapi kenapa hukumannya hanya 5 tahun,” tegas 36

Heriyono.

Menurut Heriyono, tindakan suap yang dilakukan Wawan telah menciderai sistem demokrasi yang ada, dalam hal ini terkait pemilihan kepala daerah. “Jika hal itu (suap) juga terjadi diseluruh Indonesia dan hukumannya ringan, rusak sudah sistem demokrasi yang kita impikan, yakni demokrasi yang adil dan bebas dari praktik korupsi dan suap,” ujar dia.

Selain Pilkada Lebak, lanjut Heriyono, berdasarkan keputusan hakim, Wawan juga terbukti memberi duit Rp7,5 miliar ke Akil Mochtar terkait pemilihan gubernur tahun 2011 yang dimenangkan Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno.

Duit dimaksudkan agar Akil Mochtar di MK menolak permohonan keberatan yang diajukan para pesaing Atut di Pilgub.

“Ini sudah sangat sistematis. Bayangkan bagaimana Wawan sangat berperan dalam sistem kekuasaan (pemerintahan) di wilayah Banten. Ini sudah sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan ketika orang menghalalkan segala cara untuk mencapai pucuk pimpinan pejabat publik,” ujar Heriyono. Ia melanjutkan, hukuman yang dijatuhkan kepada suami dari Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany ini akan menjadi preseden buruk dan akan mengulang fenomena pada tahun-tahun sebelumnya.

Ditempat terpisah, Ketua Gerakan Masyarakat Peduli Korupsi (GEMPUR) Saprudin Roy menilai vonis terhadap Wawan sangat super ringan. Padahal majelis hakim dalam putusannya menyatakan bahwa Wawan terbukti melakukan tindak pidana korupsi. “Hakim yang memutus perkara Wawan harus diperiksa, KPK harus bergerak cepat

jangan sampai ini menjadi preseden buruk dalam penegakan supremasi hukum,” tegasnya.

Terlebih, KPK telah meyakini bahwa selama ini Wawan adalah tumpuan operasi keluarganya. Roy melanjutkan, kasus-kasus dugaan korupsi Wawan tidak hanya kasus suap MK, Kasus TPPU dan kasus Alkes Tangsel dan Alkes Banten Saja. Ada puluhan kasus korupsi yang diduga melibatkan Wawan, tinggal KPK mau atau tidak menyidiknya.“ Saya rasa KPK sudah punya data-data itu, termasuk kroni-kroninya Wawan. Tinggal mau atau tidak KPK mengungkapnya. Kalau KPK butuh tambahan data, kami para aktivis siap mengumpulkan bukti-bukti dan menyerahkannya ke KPK,” ujar putra asli Tangsel ini.

Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW), hukuman terhadap terdakwa kasus korupsi sepanjang 2013 belum menunjukkan kemajuan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Secara umum, hukuman untuk para koruptor tersebut masih ringan. Data ICW menunjukkan, dari 295 terdakwa kasus korupsi yang telah divonis, tercatat 232 di antaranya mendapatkan hukuman ringan.

Sementara 40 terdakwa lainnya dihukum sedang. Hanya 7 terdakwa yang dihukum berat. Sementara mereka yang terbukti tidak bersalah atau dibebaskan sebanyak 16 orang. ICW mengategorikan hukuman ringan, sedang, dan berat berdasarkan angka hukuman penjara. Untuk 0-4 tahun penjara dikategorikan sebagai hukuman

TIRO | Edisi 79/20 Juli - 20 Agustus 2014

JAMBI VONIS ringan, 4-10 dikategorikan sebagai hukuman sedang, dan hukuman berat adalah lebih dari 10 tahun penjara. Kalau dirata-rata, vonis koruptor sepanjang 2013 hanya 35 bulan atau 2 tahun 11 bulan penjara.

Kuasa hukum Wawan, Pia Akbar Nasution, menyebut kliennya menjadi korban konspirasi. Menurut dia, Wawan-sebutan Chaeri--dikorbankan calon Bupati lebak Amir Hamzah dan pengacara Susi Tur Andayani demi ambisi politik.

“Jelas Mas Wawan hanya sebagai korban dari konspirasi Amir Hamzah dan Susi (Tur Andayani) yang berambisi untuk memenangi kasus pilkada Lebak di Mahkamah Konstitusi,” katanya.

Seperti diketahui, perkara suap Lebak, Banten semua bermula dari keputusan KPU Lebak, pada 8 September 2013 yang menetapkan pasangan nomor urut 3, Iti Oktavia Jayabaya-Ade Sumardi sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Atas putusan tersebut, pasangan Amir Hamzah-Kasmin mengajukan permohonan agar MK membatalkan keputusan KPU tanggal 8 September 2013 tentang rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat kabupaten dan meminta agar KPU Lebak melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS. Menindaklanjuti pengajuan permohonan tersebut, pada tanggal 9 September 2013 dilakukan pertemuan yang dihadiri Ratu Atut Chosiyah, Rudi Alfonso, Amir Hamzah dan Kasmin.

Dengan materi pembicaraan mengenai

TIRO | Edisi 79/20 Juli - 20 Agustus 2014

pengajuan gugatan ke MK. Tidak berhenti sampai disitu, dikatakan Edy, pada tanggal 22 September 2013 dilakukan pertemuan di lobi Hotel JW Marriot Singapura yang diikuti oleh Wawan, Ratu Atut dan Akil Mochar.

Dalam pertemuan tersebutlah Ratu Atut meminta Akil Mochtar untuk membantu memenangkan Amir Hamzah dan Kasmin dalam perkara terkait Pilkada Lebak. Dengan janji memberikan sejumlah uang. Menindaklanjuti pertemuan tersebut, Akil kembali meminta bertemu dengan Wawan untuk membahas pengurusan gugatan pada tanggal 25 September 2013.

Selanjutnya, pada tanggal 26 September 2013 sekitar jam 17.30 WIB bertempat di kantor Gubernur Banten dilakukan pertemuan antara Ratu Atut Chosiyah, Amir Hamzah-Kasmin dan Susi Tur Andayani. Dalam pertemuan tersebut Amir Hamzah melaporkan kepada Ratu Atut mengenai peluang dikabulkannya perkara Lebak dengan dilakukan pemungutan suara ulang. Atas laporan tersebut Ratu Atut menyampaikan agar dilakukan pengurusan perkaranya melalui Akil Mochtar yang sudah dikenalnya seperti saudara sendiri.

Menindaklanjuti instruksi Atut, Susi Tur Andayani selaku kuasa hukum Amir Hamzah, pada tanggal 28 September 2013 memberitahu Akil Mochtar melalui telepon mengenai pertemuan dengan Ratu Atut. Selanjutnya, Akil meminta Susi Tur menyampaikan ke Ratu Atut untuk menyiapkan uang Rp 3 miliar agar perkara bisa diputus PSU (Pemungutan Suara Ulang). Atut setuju memberi bantuan uang dan terdakwa memberi tahu Susi siap membantu Rp 1 miliar untuk diberikan ke Akil.

Pada tanggal 30 September 2013, Amir Hamzah melalui telepon memberitahu Susi Tur bahwa Wawan sudah menyetujui membantu menyediakan dana untuk diberikan kepada Akil Mochtar. Pada tanggal 1 Oktober, Susi sampaikan ke Akil bahwa uang sudah siap. Tetapi, Akil sempat menolak karena tidak sesuai dengan permintaan awal, yaitu sebesar Rp 3 miliar. Namun, Susi Tur Andayani berhasil meyakinkan Akil bahwa uang Rp 1 miliar hanyalah pemberian awal dan akan mengusahakan yang sisanya.

Akil akhirnya setuju. Untuk penyerahannya, Susi mendatangi sidang putusan kasus pilkada Lebak bersama uang sebesar Rp 1 miliar dalam tas travel berwarna biru yang diberikan oleh Wawan melalui stafnya di lobi Apartemen Aston, Jakarta Pusat. Tetapi, uang tersebut urung diberikan karena Akil melalui pesan singkat ke Susi mengaku

Gandung Ismanto

masih harus menyidangkan perkara Jawa Timur. Walaupun, dalam putusannya MK menyatakan membatalkan keputusan KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) Lebak dan memerintahkan PSU. Hingga akhirnya, Susi ditangkap petugas KPK di rumah Amir Hamzah sedangkan tas warna berisi uang Rp 1 miliar disita petugas KPK dari rumah orang tua Susi Tur di Jalan Tebet Barat Nomor 30 Jaksel.

AIRIN MENYUSUL ?

Terkait kasus korupsi Alkes Tangsel, tinggal satu atau dua langkah lagi Walikota Tangerang Selatan (Tangsel), Airin Rachmi Diany dan bisa jadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam kasus dugaan korupsi alat-alat kesehatan (Alkes) di Kota Tangsel. Atut sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi Alkes provinsi Banten. Demikian dikatakan Gandung Ismanto, pengamat politik yang juga dosen Fisip Universitas Sultan Ageng Tirtyasa (Untirta), Serang Banten, terkait dugaan korupsi yang sedang dijalani kelurga besar Ratu Atut Chosiyah.

Gandung menilai, sangat mudah untuk menemukan benang merah keterlibatan keduanya (Airin dan Atut) pada dua kasus di dua wilayah tersebut, mengingat bahwa keduanya bertemu simpul pada figur TCW (Tugabus Chaeri Wardan alias Wawan –red) sebagai mastermind-nya. Gandung mengatakan, sebagaimana diketahui, peran TCW sangat sentral pada kedua kasus itu. TCW bahkan menjadi aktor yang mengatur keseluruhan proses dari hulu hingga hilir hampir seluruh pengadaan barang dan jasa dipemerintah Kota Tangsel dan Provinsi Banten, khususnya dalam kasus Alkes tersebut.

“Faktanya TCW memiliki hubungan 37

VONIS JAMBI

Ade Irawan

keluarga sangat dekat dengan Airin dan Atut, Airin sebagai istrinya dan Atut tak lain adalah kakak kandungnya, bahkan lebih dari itu, dengan posisinya juga sebagai Ketua KADIN Provinsi Banten yang berjejaring dan berpengaruh luas di kalangan “pengusaha APBD”, maka bukan hal sulit untuk mengatur hal tersebut,” cetus Gandung. Masih menurut pria jebolan Undip ini, dalam posisi itu sangat masuk akal untuk menduga bahwa pada satu sisi tidak mungkin operasi TCW ini tidak diketahui dan atau tidak mendapat restu dari Airin maupun Atut. “Demikian pula sebaliknya pada sisi lain, tidak mungkin aktivitas TCW ini tidak diketahui sama sekali oleh Airin maupun Atut sebagai kepala daerah,” kata Gandung.

Bila nanti secara hukum peran keduanya (Airin dan Atut) ternyata terbukti terlibat secara langsung bekerjasama dengan TCW, maka tentu akan sangat berat. Namun, betapapun ternyata mereka tidak terlibat secara langsung, keduanya dapat dijerat dengan dugaan tindak pidana korupsi karena sebagai kepala daerah telah melakukan pembiaran terhadap sepak terjang TCW dan keluarganya yang lain dalam berbagai proyek pengadaan barang dan jasa dipemerintahan, yang telah menciptakan conflict of interest dalam pengambilan keputusannya, serta menyebabkan persaingan yang tidak sehat dalam prosesnya, sambung Gandung 38

“Pada konteks ini, peran Airin dan Atut bisa disamakan dengan peran Andi Mallarangeng yang secara materiil tidak memperoleh keuntungan sedikitpun dari kasus Hambalang, namun wewenangnya yang sangat besar, disisi lain tidak digunakan dengan benar untuk mencegah tindakan-tindakan hukum yang dilakukan Wafid Muharam dan Dedi Kusdinar, telah dianggap cukup untuk dinyatakan terlibat (meski tidak langsung), karena melakukan pembiaran terhadap terjadinya tindak pidana korupsi di wilayah yang menjadi kewenangannya. Kita tunggu saja episode berikutnya,” pungkas Gandung.

Diketahui, TCW (Tugabus Chaeri Wardan alias Wawan –red) telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan Korupsi alat-alat kesehatan di Kota Tangsel. Serta seorang anak buahnya Dadang Suprijatna dan pejabat Dinkes Tangsel, Mamak Jamaksari.

Sebelumnya KPK juga telah menyidik dinkes provinsi Banten beberapa waktu lalu guna mencari bukti-bukti keterlibatan pada kasus dugaan korupsi alat-alat kesehatan (Alkes) di Provinsi Banten yang lagi-lagi disinyalir Wawan-lah “mentor” dari semua proyek itu.

Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas, mengungkapkan, sampai saat ini penyidik terus mendalami dugaan keterlibatan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany dalam kasus dugaan korupsi alat kesehatan (Alkes) di Tangerang Selatan.

Bahkan, mantan Ketua KPK memastikan

jika pihaknya tengah mengumpulkan bukti-bukti keterlibatan istri Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan itu dalam kasus dugaan korupsi pada proyek senilai Rp 23 miliar tersebut. “Iya, pokonya Anda tunggu saja kami sedang kumpulkan bukti untuk meyakinkan,” kata Busyro.

Menurut Busyro pihaknya punya cara sendiri untuk menjerat Airin dalam kasus yang telah menjerat suaminya sebagai tersangka itu. Diibaratkan anak tangga, KPK akan terlebih dahulu menjerat pihak di level bawah, kemudian akan naik ke atas. Hal tersebut pun diamini Busyro. “Iya, ya memang seperti itu kan,” ungkapnya.

Busyro mengibaratkan pola kinerja pihaknya seperti menangani sejumlah kasus sebelumnya. Misalnya, kasus korupsi PON Riau yang pada akhirnya menyeret sang Gubernur, Rusli Zainal ke jeruji besi. “Selama ini kan bisa dilihat gimana cara kerja kita, semua dimulai dari bawah, minggir, minggir, minggir, langsung nabrak ke atas kan. Bisa dilihat contohnya PON Riau itu siapa dulu yang kena, minggir, minggir, minggir gubernurnya langsung kena kan. Travel cek, itu pertama dari anggota DPR Agus Condro sampe ke Miranda Goeltom kan. Itu memang karakter kerja KPK. Jadi semuanya analog dengan itu,” kata Busyro.

Dalam dugaan korupsi alkes Tangsel KPK sudah menetapkan tiga orang sebagai tersangka yakni Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, Dadang Priatna (DP) pihak swasta dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Mamak Jamaksari (MJ). Mereka diduga melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Senada dengan Gandung, Lembaga pegiat antikorupsi, Indonesia Corruption Watch (ICW), meyakini Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany membantu suaminya, Tubagus Chaeri Wardhana, menggangsir duit negara dalam pengadaan alat kesehatan. Wakil Koordinator ICW, Ade Irawan, mengatakan mustahil Chaeri alias Wawan bisa mengatur proyek alat kesehatan senilai Rp 23 miliar tanpa bantuan istrinya yang menjadi kuasa anggaran.

“Airin pasti tahu perihal proyek-proyek itu karena dia pemegang kebijakan utama,” kata Ada. Modus permainan proyek seperti yang dilakukan Wawan dengan melibatkan keluarganya yang menjadi penguasa itu, kata Ade, sudah marak di berbagai daerah. Ihwal korupsi proyek di Dinas Kesehatan Tangerang Selatan ini tertuang dalam laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).Kita tunggu saja action KPK selanjutnya! mSaprudin Roy/Ismail Fahmi/Amri Siregar/Bobby/BB

TIRO | Edisi 79/20 Juli - 20 Agustus 2014

PERADILAN

Eksepsi Diterima

Butet Bebas Dari Penjara

Keadilan memang selalu berpihak pada orang yang benar. Hal itulah yang dialami oleh Sri Maulida alias Butet yang sejak awal merasa jika kasus yang menjeratkan terkesan janggal.

M

ajelis hakim Pengadilan N e g e r i (P N) J a k a r t a Selatan yang di ketuai Pranoto SH, dalam petikan putusan nomor: 508/ Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel (pasal 226 KUHP), yang berbunyi : demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menjatuhkan putusan sela atas keberatan penasehat hukum terdakwa, Sri Maulida Pane Binti Abdu Chairudin Pane. Usai putusan dibacakan, Sri Maulida yang biasa disapa Butet tersebut tersenyum sumringah hingga meneteskan air mata, karena ia dibebaskan dari penjara.

Dalam putusan tersebut, eksepsi dari penasehat hukumnya, Djonggi M Simorangkir SH MH, Ida Rumindang Radjagukguk SH MH, Ridwan Sitorus SH dan Glenn Felix Simorangkir SH diterima oleh majelis hakim. Otomatis, Butet bebas dari penjara. Sebelumnya, Butet ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum, Nurfah SH pada Kamis 24 April 2014 dan penahanan tersebut diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 20 Mei 2014, berdasarkan

40

surat nomor: 610/Pen.Per/Tah/2014/ PN.Jkt.Sel. “Mengingat pasal 156 ayat (1) KUHAP, pasal 143 ayat (2) dan (3) KUHAP dan pasal 144 ayat (2) KUHAP serta pasal-pasal lain dari UU yang bersangkutan, mengadili, menyatakan eksepsi dari penasehat hukum terdakwa dapat diterima. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum No.Reg. Pdm: 194/JKTSL/04/2014 tertanggal 24 April 2014 atas nama terdakwa Sri Maulida Pane Binti Abdu Chairudin Pane batal demi hukum,” ujar Majelis hakim Pranoto, Senin, 16 Juni 2014 lalu, di Jakarta.

Selain itu, majelis hakim juga memerintahkan agar terdakwa Sri Maulida dikeluarkan dari tahanan.

“Mengembalikan berkas perkara terdakwa Sri Maulida ini kepada penuntut umum dan membebankan biaya perkara ini kepada negara,” ungkapnya di depan persidangan yang dihadiri oleh Jaksa penuntut umum, Indra Gunawan.

Kasus aneh Ditelisik secara kronologis, kasus ini terkesan aneh. Aneh karena awalnya dakwaan dari PN Jakarta Utara tapi disidangkan di PN Jakarta Selatan.

Kejanggalan tersebut terungkap pada sidang Senin (26/5/2014), di PN Jakarta Selatan. Sidang baru dibuka dengan menanyakan kepada status penasehat hukum terdakwa, sesudah itu hakim mengetuk palu dengan menyatakan menunda persidangan tersebut selama satu minggu.

Penundaaan ini karena terungkap di persidangan, bahwa kop surat dakwaan

jaksa yang seharusnya dibacakan hari itu dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, tapi persidangan malah digelar di Jakarta Selatan. Kok bisa ya? Menanggapi hal tersebut, kala itu, usai persidangan Djonggi menggatakan keheranannya soal surat dakwan tersebut. “Saya kan sudah menerima surat kuasa, isi surat kuasanya berdasarkan surat dakwaan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Mengapa saya datang ke PN Jakarta Selatan?

Karena majelis hakim yang mengeluarkan penetapan, menahan klien saya untuk perpanjangan atas penahanan yang dikeluarkan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan,” ujarnya.

Secara hukum, menurut mahasiswa S3 hukum pidana ini, terdakwa Sri Maulida ditahan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ironisnya, perpanjangan waktu penahanannya bukan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tapi majelis yang memeriksa perkara tersebut.

Dalam surat dakwaan dengan kop Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, nomor Reg. Pdm: 194/JKTSL/Epp.2/04/2014, terdakwa Sri Maulida ditahan oleh JPU, Nurfah SH, sejak 24 April 2014 sampai 13 Mei 2014. Anehnya, pada sidang kedua, Senen awal Juni bulan lalu, jaksa pengganti, Indra Gunawan, dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan membacakan dakwaan dengan tanggal mundur. Artinya dakwaan yang dibacakan sama tanggalnya dengan dakwaan lama. Bisa jadi, berdasarkan keanehan itulah makanya majelis membebaskan Butet. m AS

Djonggi M Simorangkir SH MH

TIRO | Edisi 79/20 Juli - 20 Agustus 2014

PERADILAN

Vonis Ringan Perkara Asuransi Batubara

Kasus dugaan penipuan dan pengelapan yang diadili di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menjadi pertanyaan. Karena perusahaan asuransi yang melakukan penipuan dan penggelapan dalam proses pengeluaran Jaminan Uang Muka atau Advance Payment Bond (APB), berakibat merugikan keliennya Rp 13,750 Milyar, hanya dihukum tujuh bulan penjara. Ada apa?

K

amis, 17 Juli 2014, majelis hakim di PN Jakarta Pusat mengetuk palunya dengan menjatuhkan vonis kepada Dirut PT Asuransi Intra Asia (Intra Asia), Rendra Prapantsa dan Regional Manager Intra Asia, Yudi Irianto karena diduga melakukan penipuan dan menggelapkan APB, sehingga merugikan PT Premier Resources Indonesia (PRI), sebesar Rp 13,750 milyar. Ironisnya kedua terdakwa tersebut hanya dihukum tujuh bulan penjara. Dalam persidangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Rendra terbukti melakukan penipuan sesuai dengan Pasal 378 KUHP. “Menyatakan terdakwa secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah memberikan kesempatan dan sarana, untuk melakukan perbuatan pidana penipuan sesuai dengan Pasal 378 KUHP. Terdakwa dinyatakan bersalah karena tidak mengambil tindakan untuk mencegah timbulnya APB bodong tersebut,” kata Ketua Majelis Hakim yang diketuai Jamaluddin Samosir di Pengadilan Jakarta Pusat, Kamis (17/7) lalu.

Dalam pertimbangannya, Hakim menyatakan Rendra sebagai Direktur Utama berkewajiban untuk mengurus segala hal dalam asuransi termasuk soal keuangan. “Menimbang bahwa berdasarkan peraturan pemerintah, perusahaan asuransi bertanggung

TIRO | Edisi 79/20 Juli - 20 Agustus 2014

jawab terhadap agen. Menimbang keterangan ahli Tan Kamelo bahwa perusahaan asuransi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana dan perdata. Dan menimbang keterangan ahli Tan Kamelo mengenai Vicarious Liability bahwa korporasi dapat diminta pertanggungjawaban dalam pidana atas tindakan dari agen yang memiliki hubungan kerja langsung dengan asuransi,” kata Samosir.

Sedangkan pada persidangan sebelumnya, masih ditempat yang sama, Majelis Hakim yang diketuai Robert Siahaan, juga menjatuhkan hukuman tujuh bulan penjara terhadap Regional Manager Intra Asia, Yudi Irianto. Dalam persidangan yang terpisah ini, Ketua Majelis Hakim berkeyakinan kalau Yudi, terbukti bersalah, karena sedari awal sudah mengetahui bahwa APB tersebut tidak dapat dicairkan, tapi terdakwa malah memberikan sarana dan malah memberikan polis tersebut. “Karena memberikan sarana untuk terbitnya APB tersebut, menyebabkan PRI mau menandatangani kontrak batubara. Karena dengan sengaja memberikan sarana dan kesempatan maka terdakwa secara sah dan menyakinkan telah memberikan kesempatan dan sarana sesuai dengan dakwaan pertama. Menyatakan terdakwa secara sah dan menyakinkan memberikan

kesempatan dan sarana untuk melakukan perbuatan pidana penipuan 378 KUHP,” kata Robert.

Usai sidang, saat dikonfirmasikan, Robert membantah kalau hukuman yang diberikan terlalu rendah. “Mereka itu hanya memberikan sarana dan prasarana dalam proses pengeluaran APB tersebut,” kata Robert. Menurutnya, tuntutan terhadap mereka juga 1 tahun empat bulan. Ditanya tentang siapa sebenarnya yang harus bertanggungjawab dalam kasus tersebut, Robert mengatakan, Duta Sari Perdana (DSP).

Sedangkan Jaksa, Nano Sugianto menyatakan akan pikir-pikir dulu, apakah banding atau tidaknya. “Kenapa divonis tujuh bulan, padahal tuntutannya itu setahun empat bulan. Tapi yang penting terbukti, seharusnya Yudi itu lebih tinggi karena dia yang menandatanganinya,” kata Nano.

Dalam kasus APB tersebut, Hakim PN Jakarta Pusat telah menghukum pihak dari Intra Asia, selaku Asisten Technical Manager (Underwriting), yaitu Singgih Andhika selama 1 tahun 6 bulan. Dan agennya yaitu Michael Mindo Kristanto, selama 1 tahun 6 bulan. Sedangkan untuk, Daswa (agen), dihukum dengan vonis 2,5 tahun. Untuk terdakwa dari pihak DSP yaitu Soeparman DT dan Deddy Sugiyarto, di vonis dengan hukuman tiga tahun penjara.

Seperti diketahui, dalam web perusahaannya, disebutkan Asuransi Intra Asia merupakan anak perusahaan PT. Intra Asia Corpora. Dimana Intra Asia Corpora memiliki anak perusahaan seperti perusahaan penerbangan Kartika Airlines dan perusahaan peternakan dan pertanian Cipendawa. Dimana Kartika Airlines diketahui sebagian sahamnya paling banyak dimiliki Kim Johanes Mulia.

Pada persidangan sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Nano Sugianto mendakwa Rendra secara berlapis dengan Pasal 378 KUHP jo Pasal 56 ayat 2 KUHP dan Pasal 372 KUHP jo Pasal 56 ayat 2 KUHP. Dalam dakwaan pertama, jaksa menjerat Rendra dengan pasal penipuan karena selaku Dirut Intra Asia seharusnya mengetahui jaminan uang muka yang dikeluarkan kantornya, yang dibuat atas permintaan Deddy Sugiyarto, Direktur Operasional PT Duta Sari Perdana (DSP) dan Soeparman Duto Pradono, Komisaris DSP, ternyata pada saat jaminan uang muka tersebut dicairkan oleh PRI ke Intra Asia, baru diketahui ada surat pernyataan dari DSP ke AIA bahwa jaminan uang muka tersebut hanya sebagai formalitas belaka atau syarat untuk memenuhi kelengkapan dokumen kontrak perjanjian yang diminta oleh PT PRI. m Acym

41

PERADILAN JAMBI

Penggelapan Berlian,

Hakim Tahan Herawati

K

amis, 10 Juli 2014 lalu, p e r s i d a n ga n a t a s n a m a terdakwa Herawati Jahja P i l o n g g o n o ( 5 1 Ta h u n) kembali dibuka dan terbuka untuk umum ,ujar majelis hakim yang diketuai Didiek Riyono Putro SH MH sambil mengetuk palunya. Persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, agenda sidang kali ini adalah putusan sela. Dalam putusannya, majelis hakim menolak eksepsi terdakwa Herawati, berarti persidangan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi dan buktibukti.

Seperti diketahui,pada persidangan perdana majelis hakim yang diketuai Didiek Riyono Putro SH MH dengan anggota Mas’ud SH MH dan Saiful Arief SH MH mengeluarkan penetapan penahanan terhadap terdakwa Herawati. Penetapan penahanan tersebut dilakukanusai jaksa penuntut umum (JPU) membacakan dakwaannya, pada Kamis 23 Juni 2014 lalu. Perintah penahanan tersebut, sontak membuat jaksa terkejut, karena dari tingkat kepolisian dan kejaksaan, terdakwa Herawati tidak ditahan.

Pembacaan penetapan penahanan tersebut, sontak membuat JPU, Aji Susanto SH MH dari Kejati DKI Jakarta itu kaget, demikian juga kolega dan saudara terdakwa yang hadir dalam persidangan.Demikian juga penasihan hukum terdakwa merasa kaget karena ia tidak menyangka pada hari yang naas tersebut Herawati langsung di tahan dan di jebloskan ke Rumah Tahanan Pondok bambu.

Setelah urusan administrasi selesai dilakukan, terdakwa dibawa ke Kejari Jakarta Pusat, kemudian diantar petugas

kejaksaan ke Rutan Pondok Bambu untuk menjalani penahanan.

Menurut jaksa, pengelapan yang dilakukan terdakwa Herawati dimulai pada 20 Juni 2013, selain itu pada 10 Juli 2013 dan 13 Juli 2013 bertempat di Toko DeGem, Hotel Grand Hyatt, Jalan MH Thamrin Kav 28-31 Jakarta Pusat.

Herawati yang tinggal di Jalan Pulau Bidadari, Kembangan Utara Jakarta Barat tersebut, bekerja di Toko DeGem sejak bulan Desember 2005 sampai Juli 2013. Di Toko DeGem tersebut Herawati menjabat sebagai Manager Pengembangan marketing dengan gaji $ 2000 USD per bulan.

Ditoko tersebut, Herawati bertugas menjual, membeli dan mencari customer untuk memenuhi target penjualan.Dan hasil penjualan diserahkan kepada kantor atau pihak toko, dan terdakwa bertanggungjawab atas pekerjaan kepada saksi Kee Chin Kai alias Roy selaku pemilik Toko DeGem. Mulai 20 Juni 2013 terdakwa dengan sepengatahuan dan seijin Kee Chin Kai telah membawa cincin berlian, batu Precious Stone seharga 35 ribu dollar AS itu diperlihatkan kepada saksi Helen, tetapi diserahkan kepada orang lain, dan tidak ada pembayaran. Pada 13 Juli 2013 melakukan hal yang sama dengan rencana akan memperlihatkan cincin berlian kepada costumer bernama Siulang, ternyata diserahkan kepada orang lain tanpa seijin pemilik toko dan tidak ada pembayaran untuk itu.

Bahwa cincin berlian tersebut sampai sekarang oleh terdakwa Herawati tidak dikembalikan ke Toko DeGem, juga tidak ada pembayaran. Akibat perbuatan terdakwa herawati, Toko DeGem mengalami kerugian US$ 3.000.000.

Akibat daripada perbuatan terdakwa,ia diancam dengan pasal 374 KUHPidana jo pasal 64 (1) KUHPidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Subsider melanggar pasal 372 KUHPidana jo pasal 64 (1) KUHPidana dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. m Acim

42

TIRO | Edisi 79/20 Juli - 20 Agustus 2014

JAMBI PERADILAN

Tuntutan Jaksa Lebih Ringan dari Putusan Majelis Hakim

Terdakwa Gatot Supiartono di persidangan

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat melalui majelis hakim yang diketuai Badrun Zaini menghukum terdakwa Gatot Supiartono selama sembilan tahun penjara, selasa 8 juli 2014. Putusan itu lebih besar dari tuntutan Jaksa yang menuntut 4 tahun. Ada apa dengan Jaksa Peneliti dari Kejaksaan Tinggi (Kejati DKI) ini?

M

antan Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang ditugaskan untuk mengaudit khusus lembaga hukum itu dikatakan terbukti bersalah terkait keterlibatanya dalam melakukan penganiayaan yang mengakibatkan isteri sirinya Holly Anggela tewas.

Perbuatan terdakwa Gatot dijerat dengan Pasal 353 (3) KUHP, dimana dalam dakwaan, Gatot dikenai Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana.

Namun dalam tuntutan bahwa Pasal 340 tersebut dikatakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam tuntutannya yang dibacakan oleh Jaksa Guntoro SH menerangkan bahwa Gatot tidak terbukti sebagai otak dalam pembunuhan berencana kepada Holly Anggela, tetapi dikatakan hanya terbukti melakukan perbuatan pidana seperti diatur dalam pasal 353 (3) KUHP. Atas itulah pada persidangan sebelumnya terdakwa Gatot hanya dituntut empat tahun penjara. Dengan alasan jaksa bahwa Gatot telah melakukan penganiayaan. Padahal dalam dakwaan, Gatot di kenakan pasal tentang pembunuhan berencana, dengan ancaman hukuman diatas 5 tahun.

TIRO | Edisi 79/20 Juli - 20 Agustus 2014

Dimana Gatot memberi perintah kepada Surya Hakim bin Sofyan Yusuf, Abdul Latief alias Abdul Rahman, Pago Satria Permana bin Tukiman yang diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta El Risky Yudisttra, dan seorang pelaku hingga saat ini buron untuk memberi pelajaran kepada Holly Anggela karena istri sirinya itu untuk menceraikan isteri tuanya.

Maka para eksekutor melakukan perintah Gatot di Apartemen Kalibata City tempat Holly tinggal. Namun yang terjadi justru Holly tewas akibat pembunuhan yang dilakukan eksekutor suruhan Gatot, sedangkan seorang diantara pelaku adalah EL Risky Yudistira telah tewas karena terjatuh dari Apartemen tempat tinggal Holly anggela.

Sementara itu Jaksa dari Kejati DKI, Suruto memilih bungkam ketika di tanya oleh wartawan. Ia berdalih untuk menanyakan langsung ke Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI. Suroto enggan memberikan tanggapan terkait putusan majelis hakim tersebut.

Sementara itu Gatot Supiartono mengaku keberatan dengan vonis sembilan tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait perkara pelanggaran pidana yang menyebabkan Holly Angela Hayu meninggal dunia.

“Putusan ini tak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam sidang, dan hakim menilai tidak ada unsur yang meringankan dari saya,” kata Gatot seusai sidang di PN Jakpus, Selasa (8/7/2014).

Walaupun dinilai berat, Gatot tak langsung mengajukan banding atas vonis tersebut. Suami siri Holly itu masih menyatakan pikir-pikir dan mempelajari putusan tersebut bersama kuasa hukumnya untuk mengajukan upaya banding.

Kuasa hukum Gatot, Alfrian Bondjol, juga mengungkapkan hal yang sama, yakni akan mempelajari putusan hakim sebelum banding. “Setelah berbicara, saat ini kami masih pikir-pikir,” kata Alfrian Bondjol kepada majelis hakim yang diketuai Badrun Zaini.

“Memutuskan, menjatuhkan putusan terhadap terdawka berupa pidana kurungan selama 9 tahun dipotong masa tahanan,” kata Badrun Zaini saat membacakan putusan.

Majelis hakim memvonis Gatot penjara 9 tahun ini tidak sesuai dengan dakwaan jaksa, yakni dakwaan primer, Pasal 340 tentang pembunuhan berencana dan subsider Pasal 338. m Acym/ Yudi

43

PERADILAN JAMBI

Ketua majelis hakim R. Anton Widyopriyo SH MH saat memimpin sidang di PN Jakarta Utara

Edan, Hakim Bebaskan

Bandar Narkoba Sindikat jaringan narkotika internasional dari warga negara China (WNA) telah di bebaskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

T

erdakwa WNAyakni, Yu Hongyan sebelumnya ditangkap polisi dengan barang bukti 8 kg Shabu-shabu itu dibebaskan oleh majelis hakim yang diketuai R. Anton Widyopriyo SH MH dengan hakim anggota Sulistiyono SH IBN. Oka Diputra SH MH dan PP Syah Misar SH MH. Pada persidangan sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejati DKI Rolando SH telah menuntut terdakwa dan temannya La I Tsao sebagai warga negara Taiwan dengan 18 tahun penjara karena terbukti bersalah memiliki dan menyimpan, serta mengedarkan tanpa hak sebanyak 8 kg shabu-shabu. Sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 UU no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Ironisnya terdakwa Yu Hongyan di vonis bebas oleh majelis hakim R. 44

Anton pada kamis 20/6/2014, dengan beralasan karena tidak terbukti melanggar UU tentang narkotika seperti yang disangkakan oleh jaksa. Sementara temannya La I Tsao dihukum 12 tahun penjara, meski mereka secara bersamasama telah menyelundupkan narkotika jenis shabu-shabu itu. Kedua terdakwa teregistrasi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan No.571/Pid-B/PN.JKT UT2014.

Untuk diketahui bahwa kronologis kejadian, La I Tsao dan Yu Hongyan diperintahkan oleh Ahyong (DPO) untuk mengantarkan 2 paket shabu-shabu masing 4 kg per-paket. La I Tsao dan Yu Hongyan mengendarai mobil, dan yang menjadi supir adalah Yu Hongyan. Dalam perjalanan, Yu Hongyan menelepon pembeli dan berjanji akan bertemu di SPBU Shell di daerah Pluit Jakarta Utara.

Setelah tiba di tempat kejadian perkara (TKP), La I Tsao menyerahkan paketan shabu itu kepada Ralef (pembeli). Pada saat menyerahkan untuk transaksi shabu itu mereka ditangkap polisi.

Ralef sendiri diperintahkan oleh Cecep untuk mengambil shabu yang telah

dipesannya dari Ahyong (DPO). Kemudian polisi langsung melakukan pengembangan perkara ini dari keterangan Ralef. Sehingga Cecep berhasil diamankan. Saat ini persidangan Ralef dan Cecep masih pada tahap pemeriksaan saksi.

Selain itu yang menguatkan bahwa Yu Hongyan merupakan bagian dari sindikat bersama La I Tsao. Mereka tinggal dirumah Ahyong yang merupakan sebagai DPO. Dan Ahyong yang menjemput kedua terdakwa saat tiba di bandara Soekarno Hatta.

Ironisnya lagi apa yang menjadi pertimbangan hakim R. Anton, sehingga membebaskan terdakwa Yu Hongyan dari jeratan hukun. Padahal terdakwa sudah terbukti bersalah, malah dihukum ringan terdakw a La I Tsao oleh majelis hakim, yang sangat jauh dibawah tuntutan jaksa, serta mencederai rasa keadilan masyarakat.

Atas putusan tersebut, diharapkan agar Komisi Yudisial (KY), dan Kepala Badan Pengawasan Hakim Mahkamah Agung segera bertindak tegas memeriksa oknum-oknum hakim yang m emv onis ringan para pengedar narkotika.

Dikarenakan sangat berbeda dengan program pemerintah, yang menegaskan akan menghukum seberat-beratnya bagi pengedar narkotika, karena akan merusak masa depan generasi penerus bangsa, dan program Badan Narkotika Nasional pada 2015 Indonesia Bebas Narkoba. m Acym/ Yudi

TIRO | Edisi 79/20 Juli - 20 Agustus 2014

JAMBI PERADILAN Rudy Hartono, duduk tertunduk karena menjadi terdakwa di Pengadilan Jakarta Pusat.

R

udy yang bermukim di Samarinda, Kalimantan Timur tersebut menurut Jaksa Penuntut Umum(JPU), Guntoro dalam dakwaannya pada selasa 6 September 2011 di kantor PT Renuku Coalindo, Tbk (PT RC) yang bertempat digedung UOB, M.H. Thamrin Kav. 10 Jakarta Pusat, melakukan penandatanganan kontrak antara PT Center Mining Resources (PT CMR) sebagai penjual dengan PT RC sebagai pembeli.

“Kontrak keseptakan yang ditandatangani dengan No. 02/PTRCI/ CMR/VIII/2011 itu adalah kesepakatan kuantitas pembelian batubara sebanyak 100.000 MT ± 10% untuk bulan September 2011 dalam 2 paket : antara 15 - 23 September dan 20 - 29 September 2011 masing-masing 50.000 MT, dengan harga acuan berdasarkan ICI 4200 kurang US $ 1 (s atu dollar) untuk bulan Agustus 2011 atau rata-rata ICI 4200 adalah US $ 51.46, dengan metode pembayaran : uang muka US $ 1.000.000 diselesaikan 4 pengiriman yaitu US $ 250.000 setiap pengiriman. Adapun syarat pembayaran pengiriman yakni 50% ketika tongkang berada disamping dermaga - kurang US $ 250.000, lalu 30% ketika kapal selesai loading /muat dan 20% lagi ketika dokumen-dokumen kapal diberikan,” ujar Guntoro.

Nah, kemudian saksi Ganesh Mane selaku direktur PT RC pada 18 Agustus 2011, menyerahkan uang muka US $ 1.000.000 kepada terdakwa Rudy Hartono selaku direktur PT CMR. Dan pada 13 September 2011 sebesar diserahkan lagi US $ 1.138.750 dengan syarat 50% dari nilai kargo kurang US $ 250.000 ketika tongkang berada disamping dermaga. Selanjutnya pada 23 September 2011 kapal pertama, MV Felica, tiba di pelabuhan melakukan muat di Muara Berau atau Muara Jawa, Kalimantan Timur untuk paket pertama sebanyak 50.000MT ± 10% dan pada 25 September 2011. Kapal kedua, MV Shun Ming, tiba di pelabuhan dan ,melakukan muat di Muara Berau atau Muara Jawa Kalimantan Timur.

Sebelum kapal dikirim untuk melakukan muat batubara pada 7 September 2011, Ganesh Mane diberitahukan melalui email kepada terdakwa Rudi untuk mendapat persetujuan mengenai kapal yang akan digunakan untuk muat (loading) lengkap dengan identitas dan kapasitas sekitar TIRO | Edisi 79/20 Juli - 20 Agustus 2014

Kerjasama Batubara

Berujung Pidana

Rudy Hartono bersama tim kuasa hukumnya

100.000 MT ± 10%. Email dijawab pada 7 September 2011 melalui email juga oleh saksi Denny Sinambela tembusan terdakwa Rudy yaitu tidak keberatan mengunakan kapal MV Shun Ming untuk melakukan muat batubara.

Selanjutnya Ganesh Mane pada 26 September 2011, menyerahkan uang kepada terdakwa Rudy sebesar US $ 277.750 dan pada 27 September 2011melakukan muatan batubara pertama dengan mengirim kapal MV Felica. Sebelum melakukan muatan batubara pertama saksi Ganesh Mane, telah membayar seluruhnya kepada terdakwa Rudy sebesar US $ 2.566.000.

Lalu pada 28 September 2011 Ganesh menyerahkan uang lagi US $ 150.000. Pun pada 3 Oktober 2011 ia menyerahakan uang lagi sebesar US $ 1.000.000, serta terakhir pada 6 Oktober 2011 sebesar US $ 500.000. Sampai pada 9 Oktober 2011, kapal pertama kelebihan waktu berlabuh selama 16 hari dikenakan biaya dermaga US $ 175.019. Sebelum kapal berlayar pembatalan yang diterima PT CMR sebesar US $ 4.000.500 dan biaya dermaga US $ 175.019 dengan jumlah US $ 4.241.519 sampai dengan 9 Oktober 2011.

Kemudian pada 12 Oktober 2011, Ganesh Mane membayar lagi kepada Rudy sebesar US $ 100.000. Sejak kapal MV Shun Ming berlabuh tanggal 25 Sepetember 2011 (selama 21 hari) baru dapat muat batubara pada 16 Oktober 2011.

Kemudian pada 21 Oktober 2011 Ganesh Mane membayar kepada terdakwa Rudy sebesar US $ 800.000, sampai dengan 27

Oktober 2011. Ironisnya hanya 3 kapal yang dimuati batubara, karena terdakwa Rudy sudah tidak sanggup lagi.

Maka PT RC mencari batubara sendiri untuk mengisi kapal MV Shun Ming sebanyak 65.000 MT dengan mengadakan kontrak pada 7 Oktober 2011 dengan nomor. 001/HBE-RCI/XI/2011 dan ditandatangani supplier tongkang lain, yaitu PT Harapan Bara Energi (PT HBE) dengan dasar FOB eksport PT HBE digunakan untuk mendapatkan ijin yang diperlukan untuk berlayar. Selanjutnya PT CMR menarik IUPOK, beberapa kapal tongkang diambil dari supplier lain, untuk mengatur kekurangan muat kapal kedua.

“Ketidaksanggupan terdakwa Rudy tersebut karena Ganesh Mane mengetahui dari saksi Denny Sinambela bahwa tidak terpenuhi kewajiban karena uangnya habis digunakan membeli batubara untuk kepentingan orang lain,” tandasnya.

Akibat perbuatan terdakwa Rudy, Ganesh Mane menderita kerugian.

Besarnya kerugian yang harus ditanggung, yakni untuk batubara sebanyak 42.191 MT atau senilai US $ 1.710.685, juga untuk pembayaran dermaga kapal MV Shun Ming sebesar US $ 420.000 dan untuk pembayaran dermaga kapal Shun Ming sebesar US $ 122.911. “Akibat perbuatanya, Rudy diancancam pasal 378 KUHP,”ujar Guntoro. Sedangkan pada dakwaan kedua, untuk menjerat terdakwa Rudy dengan pasal lainnya, Jaksa Guntoro mengenakan pasal 372 KUHP, dengan hukuman maksimal 4 tahun penjara. m Acym

45

NASIONAL

Hadiah Lebaran Bupati Karawang dan Istrinya

Bupati Karawang dan isteri saat ditangkap KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menangkap pelaku tindak pidana korupsi. Kali ini tak tanggung-tanggung delapan orang digelandang ke markas lembaga antirasuah itu, kemarin malam.

K

etua KPK Abraham Samad, mengatakan penyidik telah melakukan pemeriksaan, sekaligus meminta keterangan secara intensif kepada delapan orang itu. “Dari hasil pemeriksaan dan menggali sedalam-dalamnya kasus ini.

Akhirnya KPK menyimpulkan telah terjadi satu tindak pidana korupsi,” ujar Abraham di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (18/7/2014) malam.

“Adapun tindak pidana korupsi, yaitu pemerasan yang dilakukan oleh oknum ASW (Ade Swara) jabatannya Bupati Karawang. Jadi yang bersangkutan melakukan pemerasan terhadap PT Tatar Kertabumi,” lanjutnya. Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto mengungkapkan kronologis penangkapan pasangan suami istri (pasutri) itu dilakukan pada Kamis 17 Juli 2014 sekira pukul 18.30 WIB. “Yang diamankan satu orang. Setelah jam 02.00 WIB pagi, diamankan lagi satu orang lainnya,” katanya di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (18/7/2014) malam. Sehingga, kemarin yang diamankan ada delapan orang. Satu orang terakhir yang diamankan itu adalah Ade Swara (ASW) yang tak lain merupakan Bupati Karawang.

Penyidik, lanjut Bambang berhasil mengungkap praktek haram itu 46

berdasarkan laporan seseorang dan KPK menyampaikan terima kasih atas pihak yang melaporkan hal tersebut. Bambang menambahkan, setelah mengamankan delapan orang itu pihaknya langsung melakukan ekspose alias gelar perkara.

Didapati kalau Ade dan Nur disangkakan dengan pasal pemerasan terhadap PT Tatar Kertabumi terkait dengan penerbitan ijin surat permohonan pemanfaatan ruang yang ditujukan untuk pembangunan mal di Karawang. “Dalam proses itu berbagai pihak sebagian besar selama diperiksa sangat kooperatif, sehingga proses pemeriksaan terhadap khusus pelapor dan pihak-pihak yang diamankan itu membantu KPK,” tuturnya. Pemerasan ini dilakukan Ade melalui Nur, yang diketahui menerima dari hasil pemerasan tersebut yang kemudian uang itu diambil adik sepupu Nur. Istri Ade ini diketahui merupakan anggota DPRD Kabupaten Karawang. Dalam praktek pemerasan itu, suami istri ini meminta uang Rp5 miliar namun pemberiannya dikonversi dalam bentuk dollar Amerika Serikat.

Di mana, uang yang diambil diperusahaan itu jumlahnya sebesar USD424.349 yang terdiri dari pecahan USD100 sebanyak 4.230 lembar, pecahan USD20 ada dua lembar, pecahan USD5 ada satu lembar, dan USD1 ada empat

lembar. Di kesempatan itu, penyidik juga melakukan penyegelan di beberapa tempat yang dianggap sebagai tempat dilakukannya praktek pidana itu.

Atas perbuatannya, pasutri itu disangkaan dengan pasal pemerasan sebagaimana tertuang dalam Pasal 12 huruf e atau Pasal 23 UU Tipikor jo Pasal 421 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Kini, suami istri itu ditahan oleh KPK di Rutan berbeda. Ade ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Guntur, sementara Nur ditahan di Rutan KPK. Perbuatan itu dilakukan ASW, terkait dengan penerbitan ijin surat permohonan pemanfaatan ruang yang ditujukan untuk pembangunan mal di Karawang.

Pemerasan dilakukan oleh istrinya, NLF (Nur Latifah) yang diketahui menerima dari hasil pemerasan tersebut yang kemudian uang itu diambil adik NLF. Istri ASW ini juga diketahui sebagai anggota DPRD Kabupaten Karawang.

“Uang yang diambil diperusahaan itu jumlahnya sebesar USD424.349 yang terdiri dari pecahan USD100 sebanyak 4.230 lembar, pecahan USD20 ada 2 lembar, pecahan USD5 ada 1 lembar, dan USD1 ada 4 lembar,” tuntas Abraham.

Atas perbuatannya, KPK menetapkan pasangan suami istri (pasutri) ASW dan NLF sebagai tersangka tindak pidana korupsi dengan sangkaan pemerasan sebagaimana tertuang dalam Pasal 12 huruf e atau Pasal 23 UU Tipikor jo Pasal 421 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP . m Yudi Permana/DBS

TIRO | Edisi 79/20 Juli - 20 Agustus 2014

KARAWANG

Eksekusi Tanah di Karawang Memakan Korban

Ketua Pengadilan Negeri Karawang Marsudin Nainggolan mengatakan kasus sengketa lahan di wilayah Telukjambe, Kabupaten Karawang, antara warga dengan PT Sumber Air Mas Pratama (SAMP) sudah dimenangkan oleh perusahaan dari grup PT Agung Podomoro tersebut sejak tahun 2007. Perkara perdata tersebut telah melibatkan 48 orang warga dengan PT SAMP.

M

enurut dia, permohonan eksekusi dari PT SAMP telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Sehingga, pengadilan mengabulkan eksekusi tersebut dengan terlebih dahulu melakukan teguran kepada warga, delapan hari sebelum eksekusi. “Putusan telah diberi tahu secara patut,” ucap dia. PT SAMP juga bersedia memberikan uang kerohiman Rp 40 juta. Namun ada beberapa orang yang tidak setuju. “Mereka meminta ganti rugi dengan harga yang tinggi,” kata Marsudin.

Seperti yang telah Diberitakan sebelumnya, ratusan warga yang menolak eksekusi di atas tanah seluas 350 hektare kemarin terlibat bentrok dengan ribuan aparat keamanan dari Polres Karawang dan Polda Jabar. Massa berunjuk rasa dengan memblokir tiga titik jalan. Aparat mencoba membubarkan massa hingga terjadi bentrokan. Tercatat 8 korban dari warga terluka.

Ketua Wahana Lingkungan Hidup I n d o n e s i a ( Wa l h i) J a b a r, D a d a n Ramdhan, menilai tindakan represif aparat dalam membubarkan aksi massa merupakan pelanggaran HAM. TIRO | Edisi 79/20 Juli - 20 Agustus 2014

Sebab penyelesaian sengketa tidak seharusnya dilakukan dengan cara represif. Kali ini, pemerintah Karawang abai dalam memberikan perlindungan dan menjamin keselamatan kaum tani.

“Kami mengutuk tindakan keras ini.

Tarik Brimob dari wilayah sengketa dan mendesak Komnas HAM turun tangan segera,” ujarnya.

Sementara itu Juru sita Pengadilan Negeri Kabupaten Karawang Jawa Barat, berhasil melakukan eksekusi lahan di wilayah Telukjambe Barat dengan pengawalan ribuan Brimob Polda Jabar dan Mabes Polri.

Sedangkan untuk menuju lahan yang akan dieksekusi tersebut, juru sita Pengadilan Negeri Karawang dikawal ribuan personel Brimob dan Dalmas. Selain itu, proses eksekusi lahan sengketa antara warga dengan PT SAMP tersebut juga mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian yang menggunakan kendaraan baracuda dan “watercanon”.

Pembacaan surat eksekusi di beberapa titik sekitar Kecamatan Telukjambe Barat itu dilakukan Juru Sita Pengadilan Negeri Karawang Ahmad Komarudin. Setelah dilakukan

pembacaan eksekusi lahan sengketa yang dimenangkan PT SAMP tersebut, p e t u ga s d a r i Pe n ga d i l a n N e ge r i Karawang memasang patok dan plang kalau tanah tersebut dikuasai PT SAMP. Eksekusi lahan itu sendiri dilakukan sesuai dengan Surat Ketua Muda Perdata MA tanggal 15 Januari 2013 No.04/ PAN.2/XII/357SPK/PDT/ 2012 perihal petunjuk pelaksanaan putusan No.160.

PK/Pdt/2011.

Di beberapa titik eksekusi, terjadi perlawanan dari warga setempat. Bahkan, petugas terpaksa menyemprotkan “watercanon” dan menembakkan gas air mata ke arah warga untuk membubarkan massa saat memblokade jalur akses menuju lahan eksekusi.

Menurut Juru Sita Pengadilan Negeri Karawang Ahmad Komarudin, dengan dibacakannya eksekusi lahan tersebut, maka lahan yang sudah disengketakan selama puluh tahun lalu kini sah milik PT SAMP. “Jika ada pihak di luar yang telah ditentukan hendak menguasai lahan itu, maka berarti melawan ketentuan hukum,” katanya, seperti dikutip dari Antara, Selasa (24/6). m Yudi Permana

47

BANDUNG

Bisnis Batubara Berujung di Pengadilan Akibat bisnis batubara yang tidak sesuai dengan kesepakatan, PT Jaddi Putera Gemilang mengalami kerugian miliaran rupiah.

S

idang yang digelar di Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung ini PT Jaddi Putera Gemilang menggugat PT Pa n c a r a n A b a d i s e b a ga i tergugat 1, David Sunanto sebagai tergugat 2, Billy Sindora sebagai tergugat 3 dan Roy Wijaya sebagai tergugat 4.

Menurut informasi yang berhasil dihimpun Tiro, gugatan ini bermula sekitar bulan Maret 2011 dimana penggugat bertemu dengan Kenny Hioe yang meminta bantuan agar diperkenalkan atau dicarikan pemasok batubara karena Kenny Hioe mempunyai kenalan dari perusahaan China bernama Hangzhou Tiaofeng Electrik Resources Co, Ltd yang tertarik untuk membeli batubara dari Indonesia.

Akhirnya Penggugat diperkenalkan dengan tergugat 1. Setahun kemudian dilakukan pertemuan antara penggugat dengan tergugat 1 yang diwakili oleh Roy Wijaya, Henke Yunkins dan Husni.

Didalam pembicaraan tersebut tergugat 1 menyatakan kesediaannya untuk memenuhi permintaan penggugat dalam penyediaan pasokan batubara yang akan diekspor ke negara China melalui perusahaan Hangzhou Tiaofeng Electrik Resources Co.,Ltd dan tergugat 1 menyatakan memiliki pengalaman melakukan ekspor bisnis batubara dan memiliki sumber batubara di Kalimantan.

Selanjutnya April 2012 penggugat memperkenalkan Kenny Hioe kepada tergugat 3 dan Roy Wijaya. Dalam pertemuan tersebut dibicarakan keseriusan pihak Hangzhou Tiaofeng E l e c t r i k R e s o u r c e s C o . , Lt d d a n penawaran batubara dengan angka yang lebih detail. Pada kesempatan itu, sekaligus Roy Wijaya mengaku memiliki PT. Horizon yang selama ini adalah pengelola sumber dan pengadaan batubara untuk tergugat 1.

48

Pada bulan Mei tergugat 1 yang diwakili Adi Dharma Harjadi telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Hangzhou Tiaofeng Electrik Resources Co.,Ltdyang diwakili Zhu Aiying dengan judul kontrak “Sale and Purchase Contract For Steam Coal Contract Number HZTF20110303B tertanggal 11 Mei 2012” artinya tergugat 1 akan menjual batubara dengan total 150.000 MT dari bulan Mei 2012. Didalam perjalanan waktu tergugat 1 ternyata mengalami kendala keuangan dalam rangka pengadaan batubara tersebut sehingga Sale and Purchase Contract For Steam Coal Contract Number HZTF20110303 terancam batal. Untuk menyelamatkan nama baik pengusaha Indonesia dimata pengusaha China dan pemerintah China maka penggugat membantu meminjamkan dana talangan tunai sebesar Rp 10 miliar dengan bunga pinjaman USD sebesar 4,5/ton x 50% dari kontrak jual beli 50.000 ton.

Tergugat 1 mengeluarkan surat perjanjian penjaminan perusahaan (corporate Guarantee) atas pelaksanaan “Sale and Purchase Contract For Steam Coal Contract Number HZTF20110303” yang berisi pernyataan dan pengakuan t e rg u ga t 1 ya n g a k a n m e n j a m i n adanya dana talangan yang telah penggugat berikan, berdasarkan surat perjanjian kerjasama pembiayaan export batubara antara PT Pancaran Abadi dan PT Jaddi Putera Gemilang No. 01/V/2011 tertanggal 1 juni 2011 maka penggugat telah mengirimkan dana talangan kepada tergugat 1 yang masing-masing pada tanggal 3 Juni 2011 sebesar Rp 7 miliar dan tanggal 7 Juni 2011 sebesar Rp 3 miliar. Walaupun mengalami keterlambatan, tetapi tergugat 1 telah melakukan pengiriman 2 tongkang batubara (sekitar 16.000 ton) ke Mother Vessel milik Hangzhou Tiaofeng. Setelah pengiriman tersebut ternyata telah terjadi penghentian pengiriman lanjutan karena menurut

tergugat 4 telah terjadi kesalahan administrasi pengiriman dari pihak pemasok dan kesalahan pembayaran dari pihak sub-kontraktor tergugat 1 kepada pemasok batubara.

Akhirnya penggugat mendapatkan fakta hukum bahwa ternyata tergugat 4 pun memberikan pekerjaan pengadaan batubara kepada pihak lain yaitu H. Hendri dalam bentuk sub-kontrak dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tergugat 1 dan tergugat 4 ternyata tidak memiliki sumber batu bara sendiri.

Setelah pengiriman 2 tongkang batubara ternyata tergugat 1 tidak lagi melakukan pengiriman ke Mother Vessel milik Huangzhou Tiaofeng sehingga akhirnya Mother Vessel tersebut meninggalkan perairan Indonesia.

Dengan demikian Sale and Purchase Contract For Steam Coal Contract Number HZTF20110303 tertanggal 11 Mei 2011 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Penggugat kemudian meminta kepada tergugat 1 untuk mengembalikan dana talangan, namun tergugat 1 tidak bersedia mengembalikan dengan alasan bahwa dana talangan tersebut telah ditransfer ke tergugat 4, tetapi pengakuan tergugat 4 menyatakan bahwa dana talangan telah ditransfer ke H. Hendri. Akibat dari perbuatan para tergugat, maka penggugat mengalami kerugian sebesar Rp 10 miliar. m Budi Chaerul

TIRO | Edisi 79/20 Juli - 20 Agustus 2014

BEKASI

PT Cikarang Listrindo

Bantu Ekonomi Masyarakat

Serahterima program IPAB dari PT Cikarang Listrindo kepada pejabat Kabupaten Bekasi

Bentuk kontribusi yang diberikan semua pihak perseorangan maupun perusahaan akan berarti bagi tersedianya sumber kebutuhan primer manusia khususnya air bersih.

P

rogram penyediaan Instlasi Pengolahan Air Bersih (IPAB) di desa Muara Bakti dan Buni Bakti, Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi menjadi bentuk sinergi konkrit memberdayakan masyarakat.

Program ini menjadi solusi permasalahan krisis air bersih di wilayah ini, Program IPAB , sarana pemberdayaan warga agar dapat mandiri dan menjadi stimulan pengembangan sumber daya manusia berbasis local. Program ini sekaligus meneguhkan kesungguhan PT Cikarang Listrindo berkarya sosial, meski belum beroperasi. Program ini diharapkan menjadi rujukan tanggungjawab sosial perusahaan yang berkesinambungan untuk daerah lain yang masih kekurangan air bersih.

Lebih dari sekedar peresmian, jerih payah mewujudkan IPAB perlu sosialisasi kepada warga sekitar. Peresmian IPAB dilangsungkan sekaligus momentum mengedukasi masyarakat luas betapa IPAB menjadi solusi permasalahan krisis

TIRO | Edisi 79/20 Juli - 20 Agustus 2014

air bersih. Program Yuk Bangun IPAB bertema Jadikan IPAB Sebagai Awal Semangat Gotong Royong Membangun Desa diserahterimakan Kamis, 05 Juni 2014 dari PT CL kepada Kades Muara Bakti dan Kepala Desa Buni Bakti. Serah terima berlangsung di Kelurahan Muara Bakti, Babelan Bekasi dan dihadiri Bupati Kabupaten Bekasi, Kapolres Bekasi, Dandim, Camat, Lurah Muara Bakti (Asmawi).

Lurah bersama seluruh warga kedua desa tersebut menyambut gembira serah terima IPAB ini, Program IPAB menurut Asmawi merupakan salah satu wujud pemberdayaan terhadap masyarakat sekitar. Masyarakat tidak hanya diberi kail, tapi juga diberi pancing agar mampu berdaya. Semoga serah terima ini, masyarakat bisa menjaganya kata “ Asmawi “.

Selanjutnya menurut Asmawi, dengan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat, perusahaan turut membantu program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dan penyelesaian masalah

lingkungan. Terlebih hal ini wujud pendekatan dari perusahaan serta bukan sekedar apa yang diinginkan masyarakat akan tetapi sesuatu yang dibutuhkan dan disesuaikan dengan kemampuan masyarakat sehingga arah bantuan tepat sasaran.

Di pihak lain, Chip Admintration Officer PT CL, Rifqi Hakim mengatakan, bantuan ini merupakan bentuk kontribusi perusahaan untuk keberlangsungan kehidupan masyarakat di sekitar, baik secara social, ekonomi dan lingkungan. Program ini difasilitasi ACT ini, Hal ini ini juga merupakan komitmen perusahaan untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan.

Vice Presiden Humanity Network Department ACT . M Insan Nurrohman juga mengatakan, serah terima ini menjadi momentum menjadikan isu krisis air bersih sebagai isu nasional yang membutuhkan kepedulian semua pihak . Selain itu momentum ini kita pilih sebagai cara untuk mengajak warga sekitar berperan dalam menjaga dan merawat IPAB demi kelangsungan air bersih di daerah ini. “ Diharapkan PT CL dapat dijadikan sebagai contoh program CSR dan solusi alternatif krisis air bersih,” kata Insan. m Karabil / Mundar MB

49

BANDUNG

Pengacara Tidak Profesional,

Ariadi Terancam Kehilangan Rumah Dinilai tidak bisa melunasi kreditnya, Ariadi Budi Setiawan terancam kehilangan rumahnya. Kepada Majalah Tiro, Ariadi mengungkapkan bahwa usahanya yang selama ini dirintis tiba-tiba jatuh.

U

ntuk mempertahankan usahanya tersebut Ariandi mengajukan kredit ke Bank Mega Cabang Soekarno Hatta Bandung. Uang sebesar Rp 130 juta hasil kredit, ia gunakan untuk mengembangkan usahanya. Namun keberuntungan belum berpihak kepadanya sehingga usahanya semakin merosot. Hal itu jelas berdampak pada cicilan yang harus dibayar ke Bank Mega setiap bulannya dan dianggap tidak mampu membayar angsuran utangnya sebesar Rp 5 juta setiap bulannya.

Ariandi menerima surat dari Bank Mega perihal perubahan denda pembayaran dipercepat tertanggal 14 Maret 2013 dengan nomor 103/BSH/ III/2013 yang intinya terhitung tanggal 4 Maret 2013 denda bagi debitur KUK yang melakukan pelunasan fasilitas pinjaman jatuh tempo adalah sebesar 5 kali angsuran.

Selang beberapa hari setelah menerima surat tersebut, Ariandi melihat adanya pengumuman kedua lelang eksekusi hak tanggungan di salah satu media masa terbitan Bandung tertanggal 13 Maret 2013 mengenai tanah dan bangunan dengan sertifikat hak guna bangunan no 1233 dengan luas tanah 84 m2 yang terletak di Griya Cempaka Arum atas nama Lily Gina Martini yang akan dilaksanakan di kantor Pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL) Bandung tanggal 27 Maret 2013.

Menurut Ariadi pengumuman kedua lelang eksekusi hak tanggungan di salah satu media tanggal 13 Maret 2013 tersebut terkesan terburu buru dan terkesan tidak memberikan waktu sama sekali kepada Ariandi selaku debitur, mengingat adanya yang diterima tertanggal 4 Maret 2013. Ironisnya pemenang lelang tersebut dimenangkan 50

oleh Taralam Sinaga yang juga mantan kepala KPKNL. Berdasarkan risalah lelang tersebut, sertifikatpun berubah nama menjadi atas nama pemenang lelang. “Pagi pagi saya dijemput oleh pihak Bank Mega dan saya dipaksa ikut ke kantor Bank Mega.

Disana saya diintimidasi dan dipaksa harus menandatangani PPJB” tutur Ariadi saat wawancara dengan Tiro.

Mendapat perlakuan tersebut Ariadi merasa terpojok dan menunjuk pengacara Masitoh, SH.,MH dan Hamidah SH yang beralamat di jalan A.H Nasution Bandung agar bisa menangani masalah ini. Melalui pengacaranya maka Ariandi menggugat PT Bank Mega Cabang Soekarno Hatta sebagai tergugat 1, Pemerintah Republik Indonesia cq Kementrian keuangan Republik Indonesia cq Direktorat jenderal kekayaan negara (DJKN) cq Kantor Wilayah VIII DJKN Bandung cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara & Lelang (KPKNL) Bandung sebagai turut tergugat 1 dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandung sebagai turut tergugat II. Setelah melalui beberapa kali sidang tiba tiba sidang gugatan dengan nomer perkara 114/pdt/G/2013/ PNBDG tidak berlanjut, dan Masitoh SH.,MH mengajukan permohonan pencabutan perkara. “Memperhatikan undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini menetapkan mengabulkan permohonan pencabutan perkara No. 114/pdt/G/2013/PN.Bdg dari kuasa penggugat,” itulah sebagian penetapan hakim.

Pencabutan perkara oleh Masitoh SH.,MH tersebut tidak disampaikan ke Ariandi selaku kliennya. Ariandi baru tahu pencabutan perkara tersebut selah Taralam Sinaga memberikan copyan penetapan kepada Ariandi. “Nih lihat pengacara kamu sudah mencabut

perkara ini,” ujarnya. Ariadi mencoba menghubungi Masitoh SH.,MH untuk mengklarifikasi pencabutan perkara tersebut, namun Ariandi tidak berhasil menemuinya bahkan telpon dan smsnya tidak dibalas. Padahal setelah pencabutan perkara tersebut, Masitoh SH.,MH seharusnya mencabut kuasa dari Ariandi.

Ariadipun mencoba konsultasi dengan pengacara Sas Sembiring SH, namun Sembiring SH, menyarankan agar Ariadi mencabut kuasa dulu dari pengacara sebelumnya yakni Masitoh SH.,MH. Menurut Sembiring, pihaknya tidak bisa aktif mendampingi Ariadi, mengingat secara hukum Masitoh masih pengacara Ariadi karena belum dicabut kuasanya. “Silakan cabut kuasa dulu dari pengacara sebelumnya,” tutur Sembiring SH. Dikonfirmasi melalui ponselnya Masitoh SH.,MH mengatakan bahwa semua itu hanya salah paham saja dan akan melakukan cabut kuasa. Namun anehnya pada surat pencabutan kuasa tersebut, Masitoh mencantumkan bulan April 2013, padahal Ariadi Budi Setiawan mengajukan pencabutan kuasa pada bulan Juni 2014. Dengan demikian seolah olah surat pencabutan kuasa tersebut telah dibuat pada bulan April 2013 dan dijadikan dasar pencabutan kuasa di pengadilan. “Ia tidak mau tandatangan kalau pencabutan kuasa tersebut pada bulan Juni 2014,” ujar Ariadi. Menurut beberapa praktisi hukum bahwa apa yang dilakukan oleh Masitoh telah melanggar kode etik.

Sementara itu praktisi hukum Jhony Aluwy SH, saat dikonfirmasi Tiro mengatakan bahwa pengacara seperti itu seharusnya profesional, sekecil apapun informasi harus disampaikan ke klien. “Silahkan buat laporan untuk ditindaklanjuti,” ujarnya. m Budi Chaerul

TIRO | Edisi 79/20 Juli - 20 Agustus 2014

BANDUNG

Kegiatan Layanan Kursus Kelembagaan di PNFI Disdik Jabar

Tebar Aroma Tak Sedap

U

U Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa fungsi Pendidikan Nonformal (PNF) adalah sebagai pengganti, penambah, dan/ atau pelengkap pendidikan formal, dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta penmgembangan sikap dan kepribadian profesional.

Dalam pelaksanaan amanat UndangUndang tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah melembagakan Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan. Dinas Pendidikan Jawa Barat melalui Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal telah mendapat kucuran dana untuk Program Kegiatan Layanan Kursus dan Kelembagaan pada tahun 2013 Kegiaatan tersebut mendapatkan alokasi dana APBD sebesar Rp 964.877.144 dan pada tahun 2014 sebesar Rp 1.700.000.000, yang digunakan untuk beberapa kegiatan akomodasi, Pengadaan Cetak Buku Juknis,Buku Leaflet dan Poster.

Untuk melaksanakan kegiatan jasa akomodasi dalam Perpres No 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah memang tidak ada larangan bagi setiap SKPD (satuan kerja perangkat daerah) untuk melaksanakan kegiatan tersebut langsung berhubungan dengan pihak hotel, bahkan hal tersebut dapat memperkecil pengeluaran keuangan pemerintah, namun dalam mekanisme TIRO | Edisi 79/20 Juli - 20 Agustus 2014

pengalokasian anggaran jasa akomodasi tersebut biasanya ada kelebihan dana anggaran kegiatan. Yang jadi pertanyaan apakah kelebihan dana kegiatan jasa akomodasi yang diberikan pihak hotel dikembalikan oleh institusi

H HAMKA M Wakil Ketua DPRD Bulungan

Disdik Jabar khususnya di bidang PNFI ke kas negara.

Tiro, mencoba melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Prof.Dr,H, Mohammad Wahyudin Zarkasyi, melalui Kepala Bidang PNFI, Eddy Setiadi dan Kasi Kursus dan Kelembagaan Dra. Otin Martini, namun sampai berita ini di turunkan para pejabat tersebut belum memberikan penjelasan seputar kegiatan tersebut.

Dari penelusuran Tiro, dalam kegiatan jasa akomodasi tersebut kelebihan dana dari pihak hotel atau cashback, yang ditaksir puluhan juta tersebut diduga tidak dikembalikan ke kas negara.

Kabid PNFI, Eddy Setiadi harus mempertanggungjawabkan masalah ini ke publik, seperti yang telah di publiskasikan di Majalah Tiro edisi 77/3 Januari 2014, yang berjudul : Pengalihan Anggaran Pendidikan sebesar Rp 6 Miliar di PNFI Disdik Jabar Menuai Kontroversi.

Kepala bidang PNFI, Eddy Setiadi, pernah mengatakan bahwa di bidang PNFI banyak pemain anggaran dan saya merasa riskan dan khawatir. Dampak dari pemberitaan Tiro tersebut salah satu Kepala Seksi di PNFI, akhirnya terkena rotasi oleh Gubernur Jawa Barat.

H HASBULLAH Ketua DPRD Bulungan

m Budi/Rudi Sanjaya

SYARWANI S.Pd.M.Si Wakil Ketua DPRD Bulungan

51

JAMBI JAMBI

Dianugerahi Alam Dengan Banyak Sungai,

DAS di Jambi Harus Dikelola Benar Provinsi Jambi dengan luas wilayah lebih kurang 5.100.000 Ha dan jumlah penduduk lebih kurang 2.260.000 jiwa mempunyai sumberdaya air yang cukup potensial guna mencukupi kebutuhan makhluk hidup dan usaha lainnya.

H

al ini dapat dibuktikan dengan tidak pernahnya mengalami kekurangan air dalam memenuhi kebutuhan domestik, industri, pertanian dan lain-lainnya.

Provinsi Jambi memiliki banyak sungai dan dapat diklasifikasikan menjadi dua golongan yaitu : sungai besar ada 14 buah dan sungai sedang 94 buah. Sungai merupakan salah satu sumber potensi air terbesar dari air permukaan (51,05 %) dari total cadangan awal efektif yang dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan domestik, industri, usaha pertanian yang ada di Propinsi Jambi.

Walaupun potensinya cukup besar untuk mencukupi berbagai kebutuhan tersebut, namun apabila disaat musim penghujan air sungai tersebut selalu menimbulkan malapetaka dan bencana bagi penduduk beserta fasilitas infrastuktur, pertanian dan sebagainya, terutama yang berada disekitar Daerah Aliran Sungai (DAS).

Mengingat potensi SDA yang dapat memberikan nilai positif dan negatif seperti tersebut di atas, maka sudah

52

seharusnya sumberdaya air yang ada perlu dikelola secara baik (tepat guna) agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat banyak dan mengeliminir timbulnya bencana yang sekecil-kecilnya.

Perencanaan yang didasarkan keahlian serta pengelolaan yang seksama merupakan hal yang penting untuk mencapai tingkat efisiensi pemanfaatan air yang akan dibutuhkan di masa yang akan datang.

Berbicara masalah sumberdaya air di Propinsi Jambi, maka tidak lepas dari keberadaan Sungai Batanghari dan anakanak sungainya serta alam sekitarnya dalam satu Satuan Wilayah Sungai (SWS) Batanghari. Sungai Batanghari mengalir melewati 2 (dua) Propinsi yaitu Propinsi Sumatra Barat dan Propinsi Jambi, total panjang Sungai Batanghari Âą 775 km, sekitar 583 km berada di Propinsi Jambi dengan melintasi 5 Kabupaten dan Kota, mulai dari Kabupaten Bungo sampai Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Penanganan masalah sungai mengacu kepada sistem One River, One Plane dan One Management.

Ke p a l a B a l a i W i l a ya h S u n ga i Sumatera VI Jambi, Bambang Hidayah ME mengatakan, dengan pertumbuhan jumlah penduduk dunia yang pesat, sumber daya air di dunia telah menjadi salah satu kekayaan sumber daya alam yang penting bagi kehidupan manusia karena air dapat memberikan energi gerak dan kekuatan bagi semua mahluk hidup. Air juga merupakan hal pokok bagi konsumsi dan sanitasi umat manusia untuk produksi berbagai barang industri serta untuk produksi makanan dan serat ikan. Selain itu, air juga merupakan sarana pengangkutan yang penting di berbagai bagian dunia dan menjadi factor penting dalam rekreasi.

Dikatakan Bambang, jika air dikendalikan dengan baik akan sangat bermanfaat bagi manusia, sebaliknya jika tidak dapat dikendalikan atau dimanfaatkan maka bisa menimbulkan bahaya atau bencana bagi manusia, seperti air yang berlebihan akan menimbulkan banjir yang bisa mengakibatkan kerusakan berat dan hilangnya nyawa manusia.

Keberadaan air sangat dipengaruhi oleh aktivitas alam dan manusia, mengikuti siklus Hidrologi yang erat hubungannya dengan kondisi cuaca pada suatu daerah sehingga menyebabkan ketersediaan airnya tidak merata dalam setiap waktu dan setiap wilayah.

Lebih lanjut Bambang mengatakan, dalam Era Otonomi Daerah yang

TIRO | Edisi 79/20 Juli - 20 Agustus 2014

JAMBI JAMBI b e r ke m b a n g s a a t s e k a r a n g d a n berkaitan dengan sistem penanganan sungai (sumberdaya air) mencakup tiga bagian wilayah sungai yaitu di bagian hulu, tengah dan hilir. Dalam penanganan sungai tersebut mendorong kepada berbagai pihak (masing-masing Daerah Kabupaten/Kota) untuk saling memberikan kontribusi atas manfaat yang diperoleh dari keberadaan SDA yang melintasi daerahnya atau daerah lainnya.

Permasalahan tersebut diatas harus sama-sama disikapi secara bijaksana dan menjunjung tinggi azas kebersamaan dari pihak yang berada di hulu (cenderung sebagai pemberi manfaat) dan pihak yang berada dibagian tengah (sebagai penerima manfaat) serta pihak hilir (sebagai penerima manfaat dan bencana) untuk saling melakukan sharing secara konkrit, katanya.

Dikatakan, secara geografis Propinsi Jambi memiliki 3 (tiga) daerah yang berbeda yaitu daerah dataran tinggi (di hulu), daerah dataran rendah (di daerah tengah) dan daerah pantai/pasang surut.

Setiap daerah tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda dalam pemanfaatan bidang pertanian. Pada daerah dataran tinggi (Kabupaten Kerinci) sesuai untuk pengembangan pertanian dengan sistim irigasi. Pada daerah dataran rendah/peralihan (Kabupaten Merangin, Sarolangun, Bungo, Tebo dan sebagian Batanghari dan Kota Jambi) sesuai untuk pengembangan pertanian dengan sistim irigasi dan sebagian rawa lebak. Pada daerah pantai/pasang surut (Kabupaten Muara Jambi, Tanjung Jabung Barat, dan Tanjumg Jabung Timur) sesuai untuk pengembangan daerah pertanian sistim rawa lebak dan rawa pasang surut.

Sesuai dengan karakteristik daerah yang ada, masalah SDA di Propinsi Jambi mempunyai kompleksitas tersendiri.

Melihat potensi yang ada didaerah ini dan segala problematik serta kondisi yang diharapkan sudah seharusnya dilakukan suatu kajian komperhensive untuk mendapatkan masukan yang benar-benar prospektif berwawasan lingkungan, dapat memberikan perubahan-perubahan fisik dengan kondisi lingkungan yang semakin baik serta dapat memberikan manfaat langsung maupun tidak langsung, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan akhirnya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Propinsi Jambi khususnya dan Daerah lain umumnya..

Bambang Hidayah mengatakan, Direktorat Jenderal Sumber Daya air, Departemen Pekerjaan Umum selaku pembina teknis lembaga yang mengelola air memiliki visi dan misi yaitu sebagai TIRO | Edisi 79/20 Juli - 20 Agustus 2014

n Bambang Hidayah ME (nomor tiga dari kanan)

berikut : Visi yaitu terwujudnya kelestarian dan pendayagunaan sumberdaya air yang berwawasan lingkungan hidup, bermanfaat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sedangkan misinya adalah 1) Konservasi Sumber Daya Air yang berkesinambungan, 2) Pendayagunaan Sumber Daya Air secara tepat guna dan adil, 3) Manajemen Sumber Daya Air yang lebih terkoordinasi dan terintegrasi, 4) Penanganan bencana alam banjir yang lebih responsive, 5) Pemberdayaan peran masyarakat, pemerintah dan swasta, 6) Peningkatan ketersediaan dan aksesibilitas data dan informasi yang lebih konsisten dalam Manajemen dan Pembangunan Sumber Daya Air. Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Air terpadu pada suatu wilayah (Satuan Wilayah Sungai/SWS) berdasarkan pada berbagai undangundang dan peraturan turunan yang terkait langsung maupun tidak langsung, dalam mengaplikasikannya diperlukan kesamaan pemahaman, sikap dan tindakan yang konkrit dari berbagai pihak terkait. Undang-undang yang secara langsung membicarakan tentang Sumberdaya Air adalah undang-undang No. 7 tahun 2004.

Adapun landasan Konsepsional pengelolaan Sumberdaya air secara umum sebagai unsur dasar hidup dan kehidupan, mempunyai fungsi : 1) Sosial yaitu sumberdaya air untuk kepentingan umum lebih diutamakan daripada kepentingan individu. 2) Ekonomi yaitu sumberdaya air dapat didayagunakan untuk menunjang dunia usaha, 3) Lingkungan Hidup yaitu sumber daya

air menjadi bagian dari ekosistem dan sekaligus sebagai tempat kelangsungan hidup flora dan fauna, tandasnya.

Dikatakan, dengan memperhatikan Landasan Hukum, Landasan Konsepsional maka arahan landasan Operasional pengelolaan sumber daya air adalah sebagai berikut :1) Berdasarkan wilayah sungai, yaitu kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih Daerah Aliran Sungai, keterpaduan antara air permukaan dan air tanah. 2) Koordinasi antara instansi terkait mengingat Wilayah Sungai memerlukan pendekatan ekosistem yang sangat kompleks serta melibatkan multi sumberdaya, multi kelembagaan, dan multi stakeholders, serta kesinambungan antara upaya konservasi dan pendayagunaan SDA. 3) keterlibatan seluas-luasnya peran serta masyarakat dan dunia usaha melalui konsultasi publik.

Lebih Lanjut Bambang Hidayah mengatakan, untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumberdaya air yang dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat dalam segala bidang kehidupan, diperlukan adanya pola pengelolaan sumberdaya air yang berdasarkan pada hal-hal seperti tersebut diatas.

Pola Pengelolaan Sumberdaya Air merupakan kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan SDA (kegiatan konservasi sumberdaya air, pendayagunaan sumberdaya air dan penyediaan daya rusak air). m Sabar Sigian

53

JAMBI JAMBI

Gubernur Jambi

Sukses Membangun Infrastruktur Gubernur Jambi, Drs Hasan Basri Agus MM

P

eningkatan dan pengembangan jaringan jalan merupakan salah satu yang menjadi perhatian Gubernur Jambi mengingat infrastruktur jalan memiliki multiplier efek terhadap perekonomian daerah.

Selama empat tahun masa kepemimpinan Gubernur Jambi Drs Hasan Basri Agus MM, telah sukses membangun dibidang infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi, penyediaan air minum dan pemukiman bagi masyarakat.

Selama kepemimpinan Gubernur Jambi Hasan Basri Agus (HBA), setiap ruas jalan di Provinsi Jambi tidak luput dari perhatiannya. Hasan Basri Agus (HBA) menginginkan seluruh jalan provinsi di kabupaten/kota harus mulus. Program Gubernur Jambi ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat.

Salah satunya, warga desa Pulau Mentaro Kecamatan Kumpe, yang bermukim di sepanjang jalan Kumpe Suak Kandis. Meraka sangat bahagia dan berterima kasih kepada pak “HBA” begitu mendengar kabar bahwa jalan akses menuju desa mereka akan diperbaiki oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi.

Sebab, kondisi jalan disini rusak berat dan kondisi ini sudah berlangsung sejak lama.

Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Jambi dibawah kepemimpinan Ivan Wirata akan mulai mengerjakan pembangunan jalan Kumpe- Suak Kandis.

Kepala Dinas PU Provinsi Jambi Ivan Wirata ST MM MT mengatakan, Sesuai dengan jadwal, ruas jalan Kumpe – Suak Kandis akan mulai di perbaiki. Pemenang tender sudah ada. Dananya juga sudah ada.

Cita-cita dan harapan masyarakat untuk punya jalan mulus segera terwujud,”jelas Ivan Wirata, yang di dampingi Kabid Bina Marga, Kabid Pengairan, Kabid Cipta Karya dan PPTK, saat sosialisasi dan tatap muka dengan ratusan warga Kecamatan Kumpe Desa pulau Mentaro.

Kabar bahagia itu langsung disambut

54

Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi selama 4 tahun (2011-2014) kepemimpinan Gubernur Jambi Hasan Basri Agus (HBA) telah membangunan berbagai sarana infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan masyakarat dalam melakukan kegiatan ekonomi. gembira oleh warga yang hadir disana.

Mereka seperti merasa mendapat durian runtuh. Betapa tidak, kerusakan jalan disana cukup parah. Mirisnya, kondisi ini telah berlangsung cukup lama. “Ini wujud kepedulian pemerintah untuk memperbaiki jalan masyarakat. Dengan dibangunnya jalan Kumpe - Suak Kandis, saya berharap kedepan daerah ini bisa menjadi jalur alternatip jalan menuju pelabuhan ujung jabung,”kata Ivan Wirata.

Ivan Wirata menegaskan, Pemerintah Provinsi Jambi terus berkomitmen memperbaiki jalan-jalan rusak yang berstatus jalan provinsi. Dengan menganggarkan Rp 13 miliar untuk pembangunan jalan dari simpang Kumpe sampai Suak Kandis dangan mengunakan rigid beton agar jalan tersebut awet tahan puluhan tahun, kalau diaspal akan cepat rusak, karena mobil yang melintas di atasnya bermuatan melebihi kapasitas Memang seyogyanya masih banyak jalan yang perlu diperbaiki. Tapi kita harus cari yang prioritas. Pemerintah Provinsi Jambi sangat perhatian terhadap masyarakat Kumpe. Saya berharap masyarakat kumpe turut menjaga dan

merawat jalan yang sudah dibangun agar tetap awet. Bila ada kekurangan dan kelemahan, saya meminta masyarakat menyampaikan kritik dan evaluasi kami.

Ini jamannya keterbukaan, ujar Ivan Wirata.

Menurut Ivan Wirata, tidak hanya di Kumpe, Pemerintah Provinsi Jambi juga kini tengah fokus memperbaiki jalan provinsi yang tersebar di setiap daerah. Setidaknya, ada sepanjang 1504 KM jalan yang akan menjadi target perbaikan. Syukurlah, kondisinya saat ini sudah 75 persen mantab. Ivan mencontohkan jalan provinsi yang menghubungkan Bangko-Jangkat, Bangko-Kerinci dan Sarolangun-Batang Asai, kondisinya sudah mulus dan baik.

Sementara itu, gubernur Jambi Drs Hasan Basri Agus melakukan peletakan batu pertama Pembangunan Pasar Angso Duo Baru (27/6). Pasar Angso Duo Baru ini akan dibangun di atas tanah seluas 7,2 Ha terletak di Jalan Sultan Thaha Kota Jambi. Pasar Angso Duo memang sangat diidam-idamkan oleh masyarakat Jambi, khususnya pedagang Pasar Angso Duo. Kondisi pasar lama memang sudah sangat tidak layak, kumuh, dan becek. Peletakan batu pertama di lokasi baru tersebut

Kadis PU Provinsi Jambi, Ivan Wirata ST MM MT (nomor satu dari kiri)

TIRO | Edisi 79/20 Juli - 20 Agustus 2014

JAMBI JAMBI diharapkan dapat dijadikan sebagai momentum pengembangan ekonomi kerakyatan menuju Jambi Emas 2015.

Dalam sambutannya Gubernur Jambi Hasan Basri Agus mengatakan pemerintah memiliki kepedulian tinggi terhadap keberadaan pasar tradisional, terutama untuk mendorong pengembangan usaha mikro kecildan menengah. «Semua program yang dijalankan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan dan pengangguran, serta menciptakan lapangan pekerjaan» ungkap Gubernur.

Karena itu Gubernur berpesan kepada pedagang Pasar Angso Duo untuk m e mb an tu m e m p e rl a nca r proses pembangunan pasar tersebut agar pergerakan pasar segera dapat dimulai untuk meningkatkan pendapatan pedagang itu sendiri. «Saya ingin semua infrastruktur, sarana dan prasarana dasar tersedia untuk masyarakat. Jalan, Air bersih, listrik dan pasar adalah sarana yang ingin kita penuhi semua di tiap kabupaten/kota. Tetapi semua harus dilakukan bertahap dan berkelanjutan» ungkap Gubernur.

Sementara itu Walikota Jambi Sy Fasha dalam sambutannya mengatakan bahwa peran perdagangan bagi Kota Jambi sangat penting untuk memperkuat ekonomi Kota Jambi. Untuk itu Walikota mengharapkan kesabaran dan kerjasama pedagang untuk menanti selesainya pengerjaan pasar tersebut. Beliau berpesan agar tempat berdagang yang ada saat ini bersifat sementara dipergunakan sebaikbaiknya oleh pedagang. Dan membantu menciptakan Kota Jambi menjadi kota yang bersih, indah dan rapi. Walikota berjanji akan menempatkan pedagang lama di lantai 1 sedangkan untuk pedagang informal akan disediakan lapak, baik yang berasal dari luar Pasar Angso Duo dan dari luar Kota Jambi. Selain itu akan dibangun Pasar Induk di Paal 10 Kota Jambi dan Pasar Talang Banjar dalam waktu dekat ini.

Perwakilan pedagang Fachrurozi menyatakan terimakasih kepada pemerintah provinsi dan kota Jambi karena pasar yang didambakan akhirnya terwujud dan mengharapkan pembangunan pasar dapat berjalan lancar, aman, tidak tersendat, serta meminta agar semua pedagang dapat diakomodir didalam pasar

baru nantinya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi H. Ivan Wirata melaporkan nantinya pasar angso duo baru ini akan dapat menampung 3.202 pedagang di lantai 1. Pedagang lama akan ditempatkan di lantai 1 berupa los, kios dan toko. Selain itu juga akan dibangun ruko 2 lantai untuk pedagang baru lebih kurang 156 unit. Total biaya pembangunan pasar angso duo baru diperkirakan sekitar Rp 146 miliar, dengan sumber pembiayaan dari investor PT Era Guna Bumi Nusantara. Ivan Wirata mengungkapkan bahwa setelah sekian lama akhirnya pembangunan pasar angso duo dapat dimulai, dan peletakan batu pertama ini adalah tonggak sejarah dimulainya pembangunan Pasar Angso Duo dan diharapkan dapat memajukan kesejahteraan masyarakat Jambi.

Hadir dalam peletakan batu pertama tersebut Forkompinda Provinsi dan Kota Jambi, Walikota Jambi beserta jajarannya, Direktur Utama PT Era Guna Bumi Nusantara sebagai kontraktor pembangunan pasar, tokoh agama, tokoh adat dan pedagang pasar Angso Duo. m Sabar Siagian

Lemahnya Pengawasan BBM Bersubsidi di Karimun Tutupnya SPBU yang terletak di jalan poros yang terjadi hampir di rasakan setiap satu minggu sekali ,penjualan BBM Bersubsidi terkesan di kendalikan oleh para kalter mafia minyak .

B

BM yang di jual setelah SPBU kehabisan stok ,harga BBM yang di beli masyrakat yang di jual di kios-kios oleh pengencer BBM lansung melambung .

BBM jenis Fremium yang dijual dengan mengunakan botol kemasan aqua dengan berat 1, 5 Liter dengan harga 12 ribu perbotol menjadi 20 ribu per botol. Harga tersebut ,bisa saja dirasakan bakal lebih mahal lagi ,jika terjadi pasokan BBM dari APMS yang di salurkan ke pada kios –kios , bersamaan putus dengan SPBU. Penomena tersebut ,menambah kecurigaan publik , terhadap mekanisme penyaluran dan pengawasan BBM bersubsidi oleh instansi terkait. Dan publik mencurigai , ada nya mata rantai mafia minyak yang mengedalikan terhadap sistem distribusi BBM bersubsidi .

TIRO | Edisi 79/20 Juli - 20 Agustus 2014

BBM bersubsidi diduga di gembos, guna di pasok keluar daerah kuota tujuan maupun bagi untuk kalangan industri ,perbedaan selisih harga dari BBM bersusidi dengan non subsidi yang cukup besar, menbuat para mafia minyak kian tergiur dengan tinggi nya keuntungan .Walau mereka ketahui ,BBM bersubsidi adalah milik masyrakat kecil dan telah menyedot dana subsidi APBN yang cukup besar ujar Jhoni warga Meral pada Tiro .

Hal yang sama juga dikatakan Amat warga Sei Lakam pada Tiro.

Rawanya penyimpangan BBM bersubsidi ,tidak terlepas dari lemahnya pengawasan dari instansi terkait, dan di duga adanya oknum –oknum aparat bermain di balik itu.

Pemerintah diminta harus berani bertindak tegas dan mencabut izin terhadap agen dan pangkalan yang

terdapat menjual BBM bersubsidi kepada masyrakat ,dengan tidak sesuai dari harga yang di tetapkan Pemerintah pada HET , serta menjual BBM Bersubsidi ke industri.

Dan apabila seandainya di temukan adanya indikasi penyimpangan terhadap penyaluran BBM bersubsidi ,selain mencabut izin ,pemilik pangkalan juga di minta di tindak tegas , sesuai dengan Undang –undang tentang Migas ujarnya Saat akan di kompirmasikanTiro ,mengenai penjualan BBM bersusidi yang diduga di jual jauh dari harga HET ,Kepala Dinas perindustrian perdagangan koperasi dan UKM HM Hasby sedang tidak berada di tempat “bapak lagi di luar kantor” ujar salah stap Disperindag koperasi dan UKM . m Hendri

55

KARIMUN

Kejari Karimun Sidak Proyek Karantina

S

etelah sekian lama dilakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi pembangunan proyek Kantor Karantina dan Kesehatan Pelabuhaan KKP Tanjung Balai Karimun. Tim penyidik dari Kejaksaan Negeri Karimun pada penanganan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Kantor Karantina dan Kesehatan Pelabuhaan Tanjung Balai Karimun akhirnya menetapkan dua orang tersangka. Terkait kasus ini, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Karimun, Rizky Rahmatullah SH, mengatakan jika ingin mengetahui lebih detil tentang dua orang telah ditetapkan sebagai tersangka didalam kasus dugaan korupsi proyek kantor KKP Karimun, sebaiknya kepada Kepala Kejaksaan Negeri.

Sebelumnya untuk menguatkan bukti terhadap kondisi hasil pengerjaan proyek dan dugaan korupsi pembangunan proyek, tim penyidik kejaksaan dengan berbekal surat nomor :Print-01/N.10.12/Fd.1/04/2014, turun langsung meninjau ke lokasi. Tim penanganan penyidikan meneliti setiap ruangan bangunan pada proyek yang masih dikerjakan. Tinjauan itu disaksikan oleh KPA , PPK, Konsultan Pengawas dan tim dari Perusahaan PT Sinar Surya Terang Abadi (SSTA).

Seperti diketahui, pembanguan Kantor Karantina dan Kesehatan Pelabuhaan Tanjung Balai Karimun bersumber

Jaksa Turun Lansung Kelokasi Proyek

anggaran dari dana APBN tahun 2013 sebesar Rp 3.480.500.000.

Pembayaran pembangunan proyek ini telah dilakukan sebesar 100% pada 25 Desember 2013 lalu.

Dari hasil tinjauan ke lapangan terlihat masih ada pekerjaan yang dilakukan. Padahal batas akhir pengerjaan proyek terhitung per 26 Desember 2013 . Mengenai besarnya kerugian negara akibat penyelewengan proyek ini akan diperinci lebih lanjut. m Hendri

Lapak Pedagang di Blok C Pasar Meral Terbengkalai

R

encana relokasi pedagang yang berjualan di depan pasar tradisional Pasar Meral yang dipindahkan di Blok C, dinilai terus molor dari rencana yang telah dijanjikan pengelola Pasar Meral kepada pedagang. Hal ini membuat harapan pedagang di blok C menjadi sia-sia karena Blok C tetap sepi pembeli.

Para pembeli yang berbelanja ,engan belanja ke belakang ,karena pedagang masih banyak yang berjualan di depan pasar. Padahal pembangunan lapak untuk pedagang telah terlihat rampung dan siap untuk digunakan . “Dulu memang masih dilakukan rehab, tapi saat ini sudah selesai,” tutur salah seorang pedagang.

Dirut PLT Perusda, HM Hasby, mengatakan bahwa rencana relokasi para pedagang yang berjualan di depan akan dipindahkan ke Blok C serta samping Blok tersebut terpaksa tertunda. Alasannya, karena ada sedikit permasalahan lahan, meski sudah ada kesepakatan antara pihaknya dengan pemilik lahan.

“Pemilik lahan akan menjual lahan mereka termasuk lahan yang saat ini telah dibangun lapak-lapak bagi pedagang, namun terkendala keuangan sehingga terpaksa tertunda,” ujarnya. m Hendri

56

Lapak pedagang terbengkalai

TIRO | Edisi 79/20 Juli - 20 Agustus 2014

BATAM

Hutan Mangrove Punah Ulah Pengusaha Dikawasan Barelang kita jumpai produksi arang dari pohonpohon hutan mangrove, yang dilakukan secara illegal.

H

utan mangrove atau kita sebut hutan bakau adalah tumbuh diatas rawa rawa yang menahan gempuran ombak, serta dimana lumpur yg menjadi tempat tumbuhnya bakau jadi masyarakat sangat mendamkan serta menjaga kelestariannya.

Masyarakat Batam resah terhadap oknum-oknum, yang melakukan pembabatan atas puluhan hektar hutan mangrove, dan berharap pemerintah segera menangkap oknum yang tak bertanggung jawab ini.

Kita ketahui, kata sumber TIRO, bahwa pemerintah selalu gencar melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat di pulau Batam, untuk melakukan penghijauan kembali hutanhutan yang sudah gundul.Caranya, dengan penanaman kembali hutan yang sudah punah. “Penanaman kembali hutan bakau mangrove ini, jika tidak dilakukan maka masyarakat akan merasakan panas udara di Batam.Kemudian, jika hutan mangrove atau juga hutan lindung tidak dibabat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab pasti kita semua akan merasakan udara sejuk,�katanya.

Sumber TIRO menjelaskan, apabila hutan mangrove dibabat secara terusmenerus dan kayunya diambil untuk dijadikan bahan baku arang.Maka, ini adalah suatu tindakan pencurian perusakan yang tidak terpuji.Terhadap pelaku, kiranya perlu dikenakan hukuman berat.

Pembabatan hutan mangrove ini, telah terjadi bertahun-tahun lamanya di kawasan Barelang Batam.

Setiap hari, hutan mangrove itu dibabat oleh penebang liar yang tidak bertanggung jawab.Sayangnya, pihak pelaku penebangan hutan hanya bisa menebangnya saj, dan untuk penanaman kembali tidak ada.

Arangnya, yang dihasilkan dari kayu-kayu hutan mangrove ini, memang TIRO | Edisi 79/20 Juli - 20 Agustus 2014

sangat berbeda dengan arang dari kayu bakau.Arang mangrove itu unik, dipakai utuk kebutuhan masakan tertentu, sehingga sangat disukai di beberapa Negara.Seperti di Jepang, Singapura, dan Taiwan.

Itulah sebabnya, bisnis arang dari hutan mangrove ini sangatlah menjanjikan, dan pembelinya banyak.

Oleh sebab itu, bagi masyarakat pesisir di pulau Batam, perlu kesadaran penting dilestarikan hutan mangrove.

Berbagai akal bulus dilakukan oleh para penebang liar hutan mangrove ini, dan untuk mengelabui pemerintah maupun aparat terkait, para pengusaha arang mengakali dengan cara mendirikan suatu organisasi masyarakat, semacam LSM atau Persatuan Penguasaha Arang Bakau.

Menurut hasil investigasi yang dilakukan wartawan TIRO di lapangan, ditemukan belasan dapur arang kawasan Barelang ini, yang terdiri atas tiga kategori.Yaitu, dapur arang dengan kapasitas produksi 1,50 ton, kapasitas 1 ton, dan kapasitas 0,50 ton.

Dari penjelasan pekerja pembakar arang mengatakan, pihaknya memakan tulang, kemudian penampung makan daging, dan para toke arang

membeli arang tersebut dari masyarakat dengan harga murah.�Jadi, kami sebagai tumbal, sementara penguasaha berlindung dipunggung kami,�katanya.

Diungkapkan oleh pekerja pembakar arang, para toke atau penampung yang besar bertempat di Galang Baru Bata mini, dikenal dengan panggilan Anton atau Apeng, dan penampung terbesarnya dipanggil Atuan.

Informasi yang diperoleh TIRO menyebutkan, bahwa komoditas arang di Batam ini, diantaranya diekspor ke Singapura, Korea, dan Thailand.Diduga, Dinas Kehutanan Kota Batam serta aparat penegak hukum di Batam telah menutup mata dan mulutnya.

Seman salah seorang tokoh masyarakat pulau Galang ini mengatakan kepada tiro pengusaha arang seenaknya saja menebang hutan bakau tanpa memperhatikan masyarakat yang tinggal dipinggiran pantai, mereka[pengusaha] memperkaya diri tanpa memikirkan kami yang sewaktu waktu akan tergusur karna terpaan ombak . seman juga menegaskan pemerintah harus menindak tegas kepada pengusaha arang yang tdk peduli lingkungan khususnya yang tinggal dipelantar pantai. m Yat

57

BERAU

Terancam Gagal

Rencana Pembangunan Lahan dan Pengelolaan Sawit Milik SHS

Presentasi analisis dapak lingkungan (AMDAL), RKL, RPL rencana kegiatan perkebunan dan pabrik pengelolaan kelapa sawit PT Sanggam Harapan Sejahtera (SHS) Kampung Long Ayap dan long Laay, Kecamatan Segah, pada 27 Juni 2014 lalu menuai protes dari warga dua kampung tersebut. Selain protes warga, yang hadir dalam acara tersebut sebagian besar secara tegas menolak rencana tersebut.

P

ersoalan penolakan tersebut karena dalam areal lahan seluas 5500 hektar tersebut ada makam adat serta tanah adat. Disisi lain warga tak ingin hutan yang ada di sekitar kampung itu di babat untuk penanaman kelapa sawit.

Selain itu, pihak perusahaan juga tidak pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga prosentase hasil survey yang menyatakan bahwa 27 persen warga Long Ayap setuju, pun 27 persen warga Long Laai setuju 27 hanyalah rekayasa. “ Selama kami tidak pernah dilibatkan, sehingga hasil survey konsultan itu tidak benar,” ungkap Sekretaris Lembaga Adat Dayak Berau, Lukas Tengah.

Selain itu lukas juga menegaskan, bahwa perizinan yang dikantongi perusahaan SHS dari Bupati juga rekayasa. Didalamnya disebutkan bahwa kepala kampung lama menyatakan 20 persen untuk plasma adalah bohong belaka karena plasma harus bersertifikat. “ Saat turun ke lapangan tidak melibatkan aparat kampung setempat, bahkan camat sendiri juga tidak pernah di libatkan. Jadi saya tegaskan warga Long Laay menolak atas rencana PT SHS,” imbuhnya

58

Sebenarnya, Camat Segah Safriansyah juga mengakui rencana ini merupakan bagian investasi daerah sehingga dapat meningkatkan ekonomi warga, menciptakan lapangan kerja, serta dapat meningkatkan infrastruktur.

Namun ia merasa khawatir, bahwa apa yang menjadi rencana perusahaan ini hanya isapan jempol belaka, sebab becermin dari kejadian kejadian sebelumnnya. “ Realisasi plasm 20 persen untuk masing - masing warga tidak dapat di realisasikan 100 persen.

Akhirmnya masyarakatpun menelan kekecewaan, karena merasa di rugikan oleh perusahaan,” ungkapnya.

Ia berharap jika perusahaan ini beroperasi, maka pihak perusahaan harus membuat perjanjian melalui akte notaris, agar ada kekuatan hokum.

Begitu pula dengan rekrutmen tenaga kerja, pihak perusahaan dihimbau melakukan kordinasi dengan aparat kampung setempat agar tidak salah re k r u t t e n a g a ke r j a . S e m e n t a r a untuk menjembatani permasalahan penolakan oleh warga, Camat mengusulkan adanya pernyataan di atas kertas yang ditandatangani petinggi aparat kampung sebagai dasar persyaratan aturan yang berlaku.

Selain warga Long Laay, Ketua Lembaga Dayak Kabupaten Berau, Ir Jiang Bith juga menyatakan tidak setuju karena pihak perusahaan yang bersangkuatan tidak pernah melakukan sosialisasi dan tidak mendapatkan rekomendasi dari masing - masing kepala kampung sekarang, tapi memiliki surat izin dari Bupati . “ Kalaupun izin itu terbit, saya yakin itu hasil rekayasa kepala kampung yang lama, karena kepala kampung yang sekarang dari masing - masing kampung merasa tidak pernah mengeluarkan rekomendasi,” tegasnya.

Jiang Bith juga meminta kepada Akin salah seorang kontraktor PT SHS mengakui jika lahan milik SHS Sudah di tack over pada pihak asing.

Terkait dengan masalah ini, Direktur Utama PT SHS, H. Muharam Spd., MM., menjelaskan bahwa perusahaannya mengajukan 13 ribu hektar rencana perkebunan kelapa sawit tetapi hanya mendapat 5500 hektar, “ Jadi proses permohonan perijinan dilakukan sejak saat itu,” jelas Muharam. Sementara soal tack over baru sekedar wacana mengingat usaha yang dilakukan merupakan usaha padat modal, sehingga butuh menggandeng investor. m TIRO | Edisi 79/20 Juli - 20 Agustus 2014

BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA VI JAMBI

DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI JAMBI

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI

H. BAMBANG HIDAYAH ME KEPALA BALAI

H. IVAN WIRATA ST MT MM KEPALA DINAS

H. SAIFUDDIN AMK SE KEPALA DINAS

PPK PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PERDESAAN

SATUAN KERJA SKPD-TP DINAS PU PROVINSI JAMBI

BIDANG CIPTA KARYA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI JAMBI

EKA PRASETYAWATY ST PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Ir. HENDRI ERIADI MM KEPALA SATUAN KERJA

YAPRIZAL ST MT KEPALA BIDANG

PPK PENGEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN

SNVT PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I JAMBI

SNVT PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II JAMBI

SLAMET ST PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Ir. SARWOJOYO SOEYONO ST MM KEPALA SATUAN KERJA

Ir. MUCHTAR EFENDI HARAHAP KEPALA SATUAN KERJA

SATUAN KERJA PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN JAMBI

SNVT PENYEHATAN LINGKUNGAN PROVINSI JAMBI

SATUAN KERJA LLAJR PROVINSI JAMBI

SLAMET ST PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

INDRA GUNAWAN SE MT KEPALA SATUAN KERJA

ENDY SYAFETI MT KEPALA SATUAN KERJA

SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I JAMBI

SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I JAMBI

SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I JAMBI

ABDUL HALIM ST MT PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

NANA WINARNI BADAR ST PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

MIRAL MUKHAZI ST PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I JAMBI

ATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II JAMBI

SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II JAMBI

AGUS SUHENDRA ST PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Ir. DARMA PUTRA MT PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

ENDRY DJAMAL ST MT PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II JAMBI

SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II JAMBI

SATUAN KERJA SKPD-TP DINAS PU PROPINSI JAMBI

AGUNG SETYAWAN ST MT PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

CAHNYOTO ST PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Ash. SHUBAIKI ST PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

BIDANG BINA MARGA DINAS PU PROVINSI JAMBI

CV. YOKA TIGA KONSULTAN

BIDANG BINA MARGA DINAS PU PROVINSI JAMBI

Ir. YAN SUHERI PPTK

JHON HARLES Hg SE MSc DIREKTUR UTAMA

Ir. ASHAR PPTK

OPINI

Pemimpin Indonesia Masa Depan Oleh: Drs. H. Bima Arie Purnama, MM.,MBA

P

Ketua Dewan Pembina Lembaga Kajian dan Aksi TEROPONG

embangunan bangsa dan negara sangat ditentukan oleh faktor kepemimpinan (leadership) dan pemimpin (leader). Dua unsur ini menjadi penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan karena berkaitan langsung dengan arah serta tujuan pembangunan bangsa seutuhnya. Kepemimpinan yang berkaitan dengan kemampuan managerial, mengorganisasi dan mengarahkan pembangunan yang bertujuan mampu mengimplementasikan kesejahteraan bersama. Untuk mewujudkan tujuan kesejahteraan bersama itu juga harus ditopang oleh karakter seorang pemimpin yang berintegritas dan memiliki keberpihakan kepada rakyat yang dipimpinya.

Dua hal inilah yang membuat dua unsur ini menjadi penting dan saling bertalian. Oleh karena itu, pemimpin yang mampu menjawab tuntutan tersebut, rakyat tentu membutuhkan seorang pemimpin yang benar- benar berkualitas, pemimpin yang berpihak pada kepentingan dan kebutuhan rakyat yang dipimpinnya.

Rakyat Indonesia sudah menentukan pilihan calon presiden Indonesia lima tahun ke depan pada 9 Juli 2014. Dari dua pasang calon presiden yang tampil, yakni pasangan Capres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa serta Jokowi Widodo-Jusif Kalla baru akan diumumkan hasilnya oleh KPU RI pada 22 Juli 2014. Terlepas pasangan capres mana yang memperoleh suara terbanyak, pada hakikatnya itulah Presiden dan Wakil Presiden Indonesia lima tahun ke depan pilihan rakyat.

Proses seleksi kepemimpinan nasionalyang telah berlangsung sangat tidak berlebihan dikatakan sebagai momentum lahirnya pemimpin Indonesia yang benar- benar bisa membawa perubahan atau perbaikan bagi kehidupan rakyat Indonesia seluruhnya.

Sebagai masyarakat demokratis, bangsa kita tentu tidak dapat menampik kenyataan banyaknya tantangan yang akan dihadapi oleh pemimpin Indonesia di masa mendatang. Mulai dari penataan birokrasi yang transparan dan akuntabel, pemanfaatan sumbersumber perekonomian nasional, stabilitas politik nasional, hingga ke urusan upaya mewujudkan pembangunan yang adil dan merata di seluruh daerah di Indonesia, pemberantasan korupsi dan berbagai tantangan lainya. Menghadapi tantangan ini, rakyat membutuhkan kemauan politik (political will) seorang pemimpin yang benar-benar menempatkan kepentingan rakyatnya diatas kepentingan lainnya.

Pada konteks global, harus diakui bahwa situasi internasional pada abad ke-21 tentu tidak sama dengan abad sebelumnya.

Perang Dingin antara dua negara adidaya sudah hilang tak berbekas. Namun, negara besar di belakang Perang Dingin tersebut tetap memainkan perannya secara dominan. Amerika Serikat “masih hadir� sebagai kekuatan besar di berbagai wilayah di dunia. Demikian juga Rusia (dulu Uni Soviet). Sementara itu, China muncul sebagai kekuatan besar di Asia. Pemimpin bangsa masa depan tentu dituntut pula untuk dapat membangun politik luar negeri yang dapat menguntungkan Indonesia, baik dari aspek politik maupun ekonomi. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang

60

sebentar lagi akan kita hadapi sungguh membutuhkan kesiapan sumber daya dan daya saing ekonomi Indonesia yang mampu menjawab tantangan global.

Peran seorang pemimpin pun sangat penting untuk dapat menjamin kualitas kemampuan daya saing Indonesia di kancah global, baik secara politik maupun ekonomi dan sosial budaya.

Melihat tantangan tersebut, tentu peluang kita pada pemilu 2014 untuk menjadi Indonesia yang maju sangat terbuka lebar.

Transformasi kepemimpinan melalui pemilu presiden 2014 benar- benar diharapkan dapat membawa Indonesia keluar dari segala bentuk ketertinggalannya.

Pemimpin yang Mampu Menjawab Tantangan dan Harapan Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan bersama. Kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya.

Empat hal penting dalam kepemimpinan yang perlu diketahui, yaitu: a. Kemampuan melihat organisasi secara keseluruhan menghendaki seorang pemimpin pemerintahan sebagai seseorang generalist, yaitu mengetahui serba sedikit mengenai segala sesuatu b. Kemampuan mengambil keputusan sangat diharapkan dari setiap pemimpin pemerintahan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi c. Kemampuan melimpahkan atau mendelegasikan wewenang.

Kepemimpinan baru dikatakan efektif apabila ada kemampuan daripadanya untuk melimpahkan wewenang yang diikuti oleh pihak yang menerima pelimpahan. d. Loyalitas dapat diartikan selalu menanggapi secara baik atas segala bimbingan dan pengarahan yang diberikan oleh pemimpin dan stafnya.

Fungsi pemimpin dalam suatu organisasi tidak dapat dibantah merupakan sesuatu fungsi yang sangat penting bagi keberadaan dan kemajuan organisasi yang bersangkutan. Pada dasarnya fungsi kepemimpinan memiliki 2 aspek yaitu : a. Fungsi administrasi, yakni mengadakan formulasi kebijaksanakan administrasi dan menyediakan fasilitasnya. b. Fungsi sebagai Top Mnajemen, yakni mengadakan planning, organizing, staffing, directing, commanding, controling, dsb.

Seorang pemimpin boleh berprestasi tinggi untuk dirinya sendiri, tetapi itu tidak memadai apabila ia tidak berhasil menumbuhkan dan mengembangkan segala yang terbaik dalam diri para bawahannya. Dari begitu banyak definisi mengenai pemimpin, dapat disimpulkan bahwa: Pemimpin adalah orang yang mendapat amanah serta memiliki sifat, sikap, dan gaya yang baik untuk mengurus atau mengatur orang lain.

TIRO | Edisi 79/20 Juli - 20 Agustus 2014

OPINI Kondisi Kepemimpinan di Indonesia Ada penurunan keteladanan kepemimpinan yang terjadi sekarang. Hal ini cukup beralasan mengingat permasalahan yang terjadi di bangsa ini seperti korupsi, penggunaan kekuasaan untuk kepentingan tertentu, kasus kekerasan dan tindak terororisme dan sampai pada etika anggota dewan yang sangat tidak beralasan menonton video porno saat sidang berlangsung, hal ini sungguh menampar wajah bangsa. Kejadian seperti ini seperti tidak kunjung usai untuk segera dituntaskan. Ditambah lagi mulai semakin maraknya aksi-aksi demo menolak kepemimpinan yang terjadi akhir-akhir ini semakin memperkuat indikasi bahwa ada sesuatu yang tidak diinginkan masyarakat dari sosok seorang pemimpin. Statement-statment mengenai “krisis kepercayaan� yang mulai berkembang di masyarakat mulai diangkat dalam diskusi-diskusi yang dilakukan stasiun televisi. Lagi-lagi ini memperkuat bahwa krisis kepemimpinan mulai menjadi eforia gunung es yang sewaktu-waktu akan meledak dan akan menimbulkan terulangnya kembali reformasi yang terjadi beberapa tahun yang lalu.

Peristiwa ini masih merupakan sekelumit masalah yang sebenarnya masih banyak terjadi di dalam masyarakat dan tentu dibutuhkan sosok seorang pemimpin yang berani, tegas dan bijaksana untuk menyelesaikannya. masalah yang terjadi dalam dinamika kepemimpinan kita saat ini. Dimana orang-orang merasa bahwa mereka adalah seorang pemimpin dan mampu memimpin. Pemimpin-pemimpin “karbit� kerap bermunculan ke panggung politik. Partai tidak lagi menjadi proses pendidikan untuk menjadi pemimpin, partai hanya dijadikan kendaraan politik semata dengan uang sebagai motor penggeraknya.

Tidak jarang juga kepopuleran menjadi indikator penting sebagai salah satu yang dipaksakan. Permasalahan lain dari kepemimpinan kita adalah kurang tegas dalam memimpin sehingga masyarakat menjadi bingung dengan pola kepemimpinan yang berkembang. Ditambah lagi dengan bumbu-bumbu politik pencitraan yang menjadi landasan dalam bertindak. Sehingga jika permasalahan muncul membutuhkan waktu yang sangat lama untuk segera diantisipasi dan ditanggulangi. Hal-hal lain yang juga mulai berkembang yaitu paradigma berpikir tentang seorang pemimpin.

TIRO | Edisi 79/20 Juli - 20 Agustus 2014

Selain itu, tantangan terberat bagi seorang pemimpin, menurut Locke adalah menanamkan visi yang sudah dikembangkan kepada anggota organisasi. Ini merupakan hal esensial yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin kepada anggota-anggotanya sehingga segenap anggota dapat mengerti dan memahami visi yang menjadi tujuan organisasi yang mereka ikuti. Dengan mengetahui visi maka segenap tindakan para anggota menuju ke arah tercapainya visi tersebut.

Kriteria Pemimpin Masa Depan Seorang pemimpin efektif mempunyai paling tidak ciri-ciri utama seperti berikut, yaitu: 1. seorang pemimpin harus mempunyai pengikut, kemudian dia bisa muncul sebagai pemikir besar atau seorang nabi; 2. seorang pemimpin yang efektif bukanlah orang yang dicintai atau dikagumi, tetapi adalah orang yang mampu menggugah pengikutnya melakukan hal-hal besar, karena tujuan seorang pemimpin adalah bukan mencapai popularitas melainkan mencapai atau menghasilkan sesuatu; 3. seorang pemimpin harus melakukan tindakan yang nyata dalam artian memberi keteladanan; 4. seorang pemimpin tidak akan menjadikan kepemimpinannya menjadi sesuatu yang berorientasi pada jabatan, hak istimewa, gelar, atau pun uang, karena pemimpin dan kepemimpinan adalah tanggung jawab.

Dari beberapa variabel di atas bahwa kriteria pemimpin Indonesia pada masa yang akan datang: Pertama, seorang pemimpin yang hendak dipilih adalah seorang elite politik yang memiliki tanggung jawab besar, haruslah memiliki pengetahuan yang luas. Unsur ini sangat penting di masa kini. Mengapa demikian? Agar dapat berubah lebih cepat dalam persaingan yang ketat dan cepat dimana lingkungan yang sangat tidak pasti untuk ke depan. Pemimpin harus mampu berfungsi sebagai katalis dalam problem solving, toleran terhadap resiko, berfikir dalam gambaran keseluruhan dengan keahlian teknis yang menonjol, fokus dalam mengembangkan hal-hal yang tidak terukur, memiliki keterampilan non teknis dan pengetahuan lintas fungsi/antar disiplin seperti matematika, logika, sejarah, filsafat, sastra dan bahasa asing serta disiplin ilmu lainnya.

Kedua, pemimpin harus memiliki keterampilan dalam mengorganisasikan informasi dengan baik dan mengkomunikasikannya dengan jelas, singkat, dan persuasif, keterampilan untuk menganalisis informasi yang kompleks sampai membuat keputusan yang tepat berdasarkan pendekatan secara logis. Biasanya seorang pemimpin akan mencari solusi atau jawaban yang terbaik, bukan jawaban yang ingin kebanyakan didengar oleh bawahan.

Ketiga, seorang pemimpin yang hebat biasanya juga “knowledge worker� yang seringkali memiliki pengetahuan antardisiplin dan memiliki pengalaman, serta secara bersamaan menerapkan pengetahuan yang berasal dari beberapa bidang untuk memecahkan masalah. Mereka seringkali dapat mengkombinasikan pengetahuan yang berbeda-beda, seperti bisnis dan teknologi.

Keempat, adalah seorang pemimpin masa depan juga harus mengerti visi organisasi yang spesifik dan berperan untuk bisa melihat dan merespon kebutuhan masyarakat.

Semoga konstelasi politik di Indonesia melalui pesta demokrasi dengan telah digelarnya Pemilu Legislatif pada 9 April 2014 dan Pemilu Presiden pada 9 Juli 2014, Indonesia menjadi negara dan bangsa yang kuat, berwibawa serta mampu memfasilitasi rakyatnya untuk menggapai kesejahteraan yang memang diharapkan oleh kita semua. Semoga. (***) 61

SELEBRITI

Hamil 6 Bulan Ngidam Berlian

U

sia kandungan Nikita Mirzani yang sudah menginjak enam bulan, tidak serta merta membuatnya timbul keinginan mencabut gugatan cerainya terhadap Sajad Ukra. Hanya saja ia tidak memungkiri, langkah tersebut bisa saja diambilnya.

“Belum tahu ya. Dia kan mau jadi ayah, jadi harus jalani kewajibannya sebagai ayah,” kata Nikita, baru-baru ini.

Justru wanita yang memiliki tato di sejumla bagian tubuhnya itu meminta agar Sajad menunjukkan sikapnya sebagai seorang laki-laki. Terlebih Sajad sebentar lagi akan menjadi seorang ayah.

“Dianya harus berubah apalagi pas tahu anaknya laki-laki. Dia enggak mau lagi dengarin temannya ngomong apa, dia udah mulai berpikir,” ungkapnya.

Menurut Nikita, suaminya tersebut kini masih berada di Singapura. Sehingga ia belum bisa mengambil keputusan dalam waktu dekat mengenai rumah tangganya sekarang ini.

“Dia masih di Singapura, aku di Jakarta, nanti Oktober ambil keputusan.

Kalau membaik ya aku ke Singapura, kalau enggak ya di Jakarta lagi.

Penginnya hubungannya baik-baik aja,” tegasnya. m

62

TIRO | Edisi 79/20 Juli - 20 Agustus 2014 7