Untuk IUP yang belum memenuhi persyaratan sesuai Permen ESDM No. 43/2015, pemegang IUP dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi untuk melengkapi persyaratan sesuai Permen ESDM No. 43/2015. Selanjutnya Gubernur dapat menyampaikan hasil evaluasi dan/atau rekomendasi ulang atas dokumen yang dievaluasi tersebut dan disampaikan kembali kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara; Pembatalan status C&C sebanyak 521 (lima ratus dua puluh satu) IUP berdasarkan surat usulan pembatalan, SK Pengakhiran dan SK Pencabutan. Informasi pencabutan/pengakhiran IUP sebanyak 316 (tiga ratus enam belas) IUP berdasarkan SK Pengakhiran, SK Pencabutan, dan Berita Acara Rekonsiliasi & Sinkronisasi IUP antara Ditjen Minerba, KPK, dan Pemerintah Provinsi; Pengumuman C&C ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penentuan C&C ini dan ditemukan fakta baru yang menyatakan bahwa IUP-nya tidak C&C, maka akan dilakukan pembatalan pengumuman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 23 November 2016 Direktur Jenderal,
TTD
Bambang Gatot Ariyono