Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, 14 Agustus 1945
Pada tanggal 22 Juni 1945 malam Panitia Sembilan langsung mengadakan rapat di rumah kediaman Ir. Soekarno Jl. Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta. Rapat berlangsung alot, karena terjadi perbedaan konsepsi antara golongan nasionalis dan Islam tentang rumusan dasar negara. Akhirnya disepakati rumusan dasar negara yang tercantum dalam Mukadimah Hukum Dasar, sebagai berikut. Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Naskah Mukadimah yang ditandatangani oleh 9 orang anggota Panitia Sembilan itu kemudian terkenal dengan nama "Jakarta Carter" atau "Piagam Jakarta". Mukadimah tersebut selanjutnya dibawa ke sidang BPUPKI tanggal 11 - 17 Juli 1945. Pada tanggal 14 Juli 1945 Mukadimah disepakati oleh BPUPKI. Pada tanggal 17 Juli 1945 sidang berhasil menyelesaikan rumusan hukum dasar bagi negara Indonesia merdeka.
Usulan Dasar Negara
29 Mei 1945
31 Mei 1945
1 Juni 1945
Mr.Muhamad Yamin
Prof.Mr. Dr.Soepomo
Ir.Soekarno
(1) (2) (3) (4) (5)
Peri Kebangsaan. Peri Kemanusiaan. Keri Ketuhanan. Peri Kerakyatan. Kesejahteraan Rakyat.
(1) Teori Perseorangan (2) Teori Golongan (3) Teori Integralistik (1) Nasionalisme atau Kebangsaan Indonesia. (2) Internasionalisme atau Perikemanusiaan. (3) Mufakat atau Demokrasi. (4) Kesejahteraan Sosial (5) Ketuhanan Yang Berkebudayan
Sejarah perumusan Dasar Negara Republik Indonesia
66