Tabloid beritakita edisi 73 agustus 2016 by TABLOID BERITAKITA

EDISI NO. 73 1 AGUSTUS - 15 AGUSTUS 2015

TABLOID BERITAKITA

EDISI NOMOR 73 [ 1 AGUSTUS - 15 AGUSTUS 2015 ]

KPU dan Panwaslu Harus Bersih dari Kepentingan Petahana Annggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah, Ir. Sriyanto Saputro, MM menghimbau penyelenggara pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) harus mampu menjalankan tugas secara profesional. Artinya, tanpa terkooptasi oleh kepentingan petahana. Pada gilirannya ketika kerabat petahana dengan segala cara dan kesempatan bisa meneruskan kekuasaan, maka benteng terakhir adalah penegakan hukum. Pasalnya, guncangan regulasi terkait pilkada telah dialami anggota DPR, DPD, dan DPRD yang berniat maju dalam pilkada. Aturan harus mengundurkan diri saat ditetapkan sebagai calon oleh KPU, bisa jadi mengubah konstelasi politik menjelang pilkada yang sudah di depan mata. Kader partai yang

Edi Waluyo dan Prospek Bisnis Petani Hutan Dosen Profesional Pascasarjana/ Program Doktor pada Program Studi (Prodi) Penyuluhan Pembangunan/ Pemberdayaan Masyarakat (P3M) Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS), Dr. Ir. S. Edi Waluyo, punya banyak gagasan terkait prospek bisnis petani desa hutan. Saat pertama mendengarkan Admisnistratur Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Semarang, Ema Ismariana melontarkan ide pentingnya kartu pengenal bagi pesanggem, ternyata terkuak betapa keberadaan kartu semacam itu. Menurut Edi Waluyo, kartu itu dapat menjadi bukti potensi nilai ekonomi yang dimiliki para petani desa hutan. Ke halaman, ............................................10

Kekeringan Merata, Pemprov akan Bangun Seribu Embung Pada musim kemarau ini, sedikitnya ditemukan 29 titik kekeringan dan 10 persennya ada disejumlah desa di Jateng. Untuk mengatasinya, Pemprov. Jateng telah menganggarkan sekitar Rp 20 milyar untuk air bersih. Sedangkan untuk air pertanian, pemprov mengusahakan sungai yang siap untuk pengairan atau membuat sumur artesis.

Bahkan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo berjanji, dalam waktu dekat Pemprov Jateng akan membangun embung di 35 kabupaten/ kota. Seperti di Kabupaten Blora, Sragen, Temanggung, Salatiga. Pembangunan 1.000 embung selain untuk mengatasi kekeringan saat musim kemarau, juga untuk menabung air saat musim hujan. Ke halaman, ........................14

Update informasi Anda melalui media online. klik www.beritakitanews.com

merasa layak maju, tentu sudah melakukan proses politik cukup panjang dan hari-hari ini adalah saat proses pengajuan rekomendasi ke partai di tingkat pusat. Ke halaman, ............................................................5

Gerindra Targetkan Menang di 11 Kabupaten/Kota Dewan Pimpinan Daerar (DPD) Partai Gerindra Jateng, menargetkan menang di 11 Kabupaten/kota pada pilkada serentak 9 Desember mendatang. Target itu dipandang realistis mengingat keseriusan jajaran pengurus dan calon yang diusung. Menurut Ketua DPD Partai Gerindra Jateng, Abdul Wachid sebetulnya target yang dicanangkan DPP Partai Gerindra hanya 30%. â&#x20AC;&#x153;Namun melihat keseriusan pengurus dan calon yang kami usung, kami targetkan menang di 50%â&#x20AC;? ungkap Abdul Wachid didampingi Ketua Desk Pilkada Partai Gerindra Jateng, Ir. Sriyanto Saputro, MM. Sejumlah daerah yang ditarget menang, hampir merata. Antara lain di daerah selatan atau solo raya adalah Pilkada di Kabupaten Sragen, yang mengusung Yuni-Edy. Ke halaman, ...............................5

TABLOID BERITAKITA

PARIWARA

EDISI NO. 73 1 AGUSTUS - 15 AGUSTUS 2015

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DEMAK

UPTD PENDIDIKAN

KECAMATAN MRANGGEN

KECAMATAN WEDUNG

KECAMATAN GUNTUR

H. SUGIYONO

H. MUKIMIN

H. HALIMI

Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Mranggen

Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Wedung

Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Guntur

YAYASAN PATI UNUS KARANGAWEN

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

SMK PATI UNUS

SMK AL KAUTSAR

Jl. Raya Karangawen Km. 19,5 Telp. (024) 6773386

MEGONTEN, KEBONAGUNG

NIS: 400080 NSS: 32.2.0321.02.010 NPSN: 20319295

NPSN: 20341386

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DEMAK

UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN SAYUNG ZAMRONI, S. Pd

MASHUDI, MH

H. ALI MAHMUDHON

Kepala SMK Pati Unus Karangawen

Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Sayung

Kepala SMK Al Kautsar Megonten, Kebonagung

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DEMAK

SMPN 1 DEMAK

SMPN 1 WONOSALAM

KECAMATAN DEMAK KOTA, DEMAK

KECAMATAN WONOSALAM, DEMAK

Drs. H. ABDUL CHANIF, M. Pd

TAUFIQURRAHMAN, S. Pd, M. Pd

KHOIRUMAN, S. Ag

Kepala SMPN 1 Demak

Kepala SMPN 1 Wonosalam, Demak

Kepala MTS Pilangwetan, Kebonagung, Demak

YAYASAN ISLAM SU’ADA

MTS YASUA PILANGWETAN KEBONAGUNG, DEMAK

EDISI NO. 73 1 AGUSTUS - 15 AGUSTUS 2015

PARIWARA

TABLOID BERITAKITA

PILKADA KABUPATEN DEMAK

PILKADA KOTA SEMARANG

PILKADA KABUPATEN KENDAL

Harwanto (Cabup) Maskuri (Cawabup)

Sigit Ibnugroho (Cawali) Agus Sutyoso (Cawawali)

Mirna Annisa (Cabup) Masrur Masykur (Cawabup)

(Gerindra, PAN, Demokrat)

(Gerindra, PAN, Golkar)

(Gerindra, PKS, Hanura)

PILKADA KABUPATEN SEMARANG

PILKADA KABUPATEN GROBOGAN

PILKADA KABUPATEN BLORA

Munjirin (Cabup) Ngesti Nugraha (Cawabup)

Icek Baskoro (Cabup) Sugeng Prasetyo (Cawabup)

Abu Nafi (Cabup) Dasum (Cawabup)

(Gerindra, PDIP, PAN)

(Gerindra, Golkar, Nasdem)

(Gerindra, PPP, PDIP)

PILKADA KABUPATEN SRAGEN

PILKADA KOTA SURAKARTA

PILKADA KABUPATEN WONOGIRI

Kusdinar Untung Yuni S (Cabup) Dedy Endriyatno (Cawabup)

Agung Indro Susanto (Cawali) Muhammad Fajri (Cawawali)

Hamid Noor Yasin (Cabup) Wawan Setya Nugraha (Cawabup)

(Gerindra, PKS)

(Gerindra, Demokrat, PKS, PAN)

(Gerindra, PKS, PAN, Demokrat)

PILKADA KABUPATEN PURWOREJO

PILKADA KABUPATEN KEBUMEN

PILKADA KABUPATEN WONOSOBO

Hamdan Azhari (Cabup) Suhar (Cawabup)

Mohammad Yahya Fuad (Cabup) Yazid Mahfudz (Cawabup)

Sarif Abdillah (Cabup) Usup Sumanang (Cawabup)

(Gerindra, Nasdem, PAN)

(Gerindra, Demokrat, PKB, PAN)

(Gerindra, PKB, PAN, Demokrat)

PILKADA KOTA MAGELANG

PILKADA KABUPATEN PEMALANG

PILKADA KOTA PEKALONGAN

Sigit Widyonindiyo (Cawali) Windarti Agustina (Cawawali)

Mukhamad Arifin (Cabup) Romi Indiarto (Cawabup)

Abdul Hakam Naja (Cawali) Nur Chasanah (Cawawali)

(Gerindra, PDIP, PAN)

(Gerindra, PKB)

(Gerindra, PAN)

PILKADA KABUPATEN PURWOREJO

PILKADA KABUPATEN BOYOLALI

PILKADA KABUPATEN REMBANG

Tasdi (Cabup) Dyah Hayuning Pratiwi (Cawabup)

Agus Purmanto (Cabup) Sugiarto (Cawabup)

Hamzah Fatoni (Cabup) Ridwan (Cawabup)

(Gerindra, PDIP, PAN, PKS, Nasdem)

(Gerindra, PKS, PKB)

(Gerindra, PKB, PDIP)

TABLOID BERITAKITA

WARTAKITA

EDISI NO. 73 1 AGUSTUS - 15 AGUSTUS 2015

Bakal Pasangan Calon Pilkada Jateng Berkurang

Joko Purnomo, Ketua KPU Jawa Tengah

umlah bakal pasangan calon kepala daerah yang mendaftar sebagai peserta pilkada secara serentak di 21 kabupaten/kota di Jawa Tengah, berkurang menjadi 56 setelah tiga pasangan tidak melengkapi berkas persyaratan hingga batas waktu yang telah ditentukan. “Hingga batas akhir waktu perbaikan, yakni Jumat (7/8), tiga pasangan calon kepala daerah masingmasing dari Kota Pekalongan, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Klaten tidak mengembalikan serta tidak memperbaiki berkas persyaratan,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum Jateng Joko Purnomo. Ketiga pasangan calon kepala daerah yang bisa dipastikan tidak lolos tahap pendaftaran itu, adalah bakal paslon perseorangan pilkada Kota Pekalongan Sudjaka Martana-Fauzi Umar Lahji, bakal pasangan calon perseorangan pilkada Kabupaten Boyolali Cahyo Sumarso-M.Yakni Anwar, dan pasangan calon kepala daerah pilkada Kabupaten Klaten Suhardjanto-Sunardi yang diusung PKS, Gerindra, Hanura. Joko memerinci, bakal pasangan calon pilkada di Kota Pekalongan dan Kabupaten Boyolali tidak mengembalikan berkas persyaratan pendaftaran menjadi peserta pilkada, sedangkan bakal pasangan calon pilkada Kabupaten Klaten mengembalikan berkas persyaratan tapi tidak ada yang diperbaiki. Menurut dia, petugas KPU di kabupaten/kota setempat sudah berusaha menghubungi bakal pasangan calon yang bersangkutan, namun tidak direspons. Dengan demikian, kata Joko, bakal pasangan calon di Kota Pekalongan dan Kabupaten Klaten yang semula ada empat kandidat sekarang masing-masing hanya ada tiga pasangan calon. Sedangkan bakal pasangan calon di Kabupaten Boyolali sekarang hanya ada dua pasangan calon. Sebanyak 56 bakal pasangan calon kepala daerah pilkada di 21 kabupaten/ kota di Jateng, adalah Kabupaten Kebumen pasangan Khayub Mohammad Lutfi-Akhmad Bakrun (Golkar, Nasdem, PKS), pasangan Mohammad Yahya Fuad-Yazid Mahfudz (Gerindra, Demokrat, PKB, PAN), pasangan Bambang Widodo-Sunarto (PDIP, Hanura). Di Kabupaten Purbalingga pasangan

Tasdi-Dyah Hayuning Pratiwi (PDIP, Gerindra, PAN, PKS, Nasdem), pasangan Sugeng-Sutjipto (PKB, Demokrat, Hanura). Kabupaten Purworejo pasangan Hamdan Azhari-Suhar (Gerindra, Nasdem, PAN), pasangan Nurul Triwahyuni-Budi Sunaryo (PDIP, PKB), pasangan Agus Bastian-Yuli Hastuti (Demokrat, Hanura, Golkar). Kabupaten Wonosobo pasangan Muhammad Suhardi-Joko Wiyono (perseorangan), pasangan Maya Rosida-Eko Prasetyo Heru Wibowo (PDIP, Nasdem), pasangan Sarif Abdillah-Usup Sumanang (PKB, Gerindra, PAN, Demokrat), pasangan Eko Purnomo-Agus Subagyo (Hanura, Golkar, PPP, PKS). Di Kabupaten Boyolali pasangan Seno Samudro-Mohammad Said Hidayat (PDIP), pasangan Agus Purmanto-Sugiarto (PKS, Gerindra, PKB). Di Kabupaten Klaten pasangan Mustafid Fauzan-Sri Harmanto (perseorangan), pasangan One KrisnataSunarto (Golkar, PAN, PKB, Demokrat), pasangan Sri Hartini-Sri Mulyani (PDIP, Nasdem). Kabupaten Sukoharjo pasangan Wardoyo Wijaya-Purwadi (PDIP), pasangan Nurdin-Anis Mudhakir (PAN, PKB, Demokrat). Di Kabupaten Wonogiri pasangan Joko Sutopo-Edy Santoso (PDIP, Nasdem), pasangan Hamid Noor Yasin-Wawan Setya Nugraha (PKS, PAN, Gerindra, Demokrat). Kabupaten Sragen pasangan Kusdinar Untung Yuni SukowatiDedy Endriyatno (Gerindra, PKS), pasangan Sugiyamto-Joko Saptono (PDI, Demokrat), pasangan Jaka SumantaSurojogo (PAN, PKB), pasangan Agus Fatchur Rahman-Djoko Suprapto (Golkar, Hanura). Kabupaten Grobogan pasangan Sei SumarniEdy Maryono (PDIP, PAN, PKB, Hanura), pasangan Icek Baskoro-Sugeng Prasetyo (Golkar, Gerindra, Nasdem). Kabupaten Blora pasangan Djoko NugrohoArif Rohman (PKB, Nasdem, Hanura), pasangan Abu Nafi-Dasum (PDIP, PPP, Gerindra), pasangan KusnantoSutrisno (Golkar, Demokrat). Di Kabupaten Rembang pasangan Abdul Hafidz-Bayu Andrianto

(perseorangan), pasangan Hamzah Fathoni-Ridwan (PKB, PDIP, Gerindra), pasangan Sunarto-Kuntum Khairu Basa (PKS, Demokrat). Di Kabupaten Demak pasangan Harwanto-Maskuri (Gerindra, PAN, Demokrat), pasangan Dachirin Said-Edi Sayudi (PKB, Nasdem), pasangan H.M. Natsir-Joko Sutanto (Golkar, PPP). Di Kabupaten Semarang pasangan Nur Jatmiko-Mas’ud Ridwan (PKB, Golkar, Hanura, PKS), pasangan MundjirinNgesti Nugraha (PDIP, Gerindra, PAN). Kabupaten Kendal pasangan Widya Kandi Susanti-Muhammad Hilmi (PDIP, Nasdem, PKB), pasangan Mirna Annisa-Masrur Masykur (PKS, Hanura, Gerindra). Kabupaten Pekalongan pasangan Riswadi-Nurbalistik (PDIP), Asip Kholbihi-Arini Harimurti (PKB). Di Kabupaten Pemalang pasangan Mukhamad Arifin-Romi Indiarto (Gerindra, PKB), pasangan Mukti Agung Wibowo-Afifudin (PKS, PAN, Hanura),

pasangan Junaedi-Martono (PDIP). Di Kota Magelang pasangan Moch Haryanto-Agus Susatyo (PKB, Demorat), pasangan Sigit WidyoninditoWindarti Agustina (PDIP, PAN, Gerindra), pasangan Joko PrasetyoPriyo Waspodo (perseorangan). Untuk Kota Surakarta pasangan F.X. Hadi Rudyatmo-Achmad Purnomo (PDIP), pasangan Anung Indro SusantoMuhammad Fajri (Demokrat, PKS, Gerindra, PAN). Di Kota Semarang pasangan Soemarmo-Zuber Safawi (PKB, PKS), pasangan Sigit Ibnugroho Sarasprono-Agus Sutyoso (Gerindra, PAN, Golkar), pasangan Hendrar Prihadi-Hevearita Gunaryanti Rahayu (PDIP, Demokrat, Nasdem). Di Kota Pekalongan pasangan Abdul Hamka Naja-Nur Chasanah (PAN, Gerindra), Alf Arslan DjunaidMochammad Saelany Machfudz (PDIP, PKB), pasangan Dwi Heri WibawaSutarip Tulis Widodo (Golkar). (BK)

EDISI NO. 73 1 AGUSTUS - 15 AGUSTUS 2015

WARTAKITA

TABLOID BERITAKITA

KPU dan Panwaslu Harus Bersih Dari Kepentingan Petahana A nggota Komisi A DPRD Prov. Jateng, Ir. Sriyanto Saputro, MM berpendapat, Mahkamah Konstitusi (MK) membuat keputusan kontroversial pada saat masa pendaftaran calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tinggal dalam hitungan hari. Dengan putusan itu, anggota keluarga, kerabat, dan kelompok yang dekat dengan petahana bisa mengikuti pilkada serentak pada Desember 2015, tanpa harus menunggu jeda lima tahun atau satu periode jabatan. “Dalam sidang pada hari yang sama, MK membatalkan ketentuan bahwa PNS harus mengundurkan diri ketika mendaftar sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah. PNS harus mundur setelah ditetapkan sebagai calon oleh KPU. Hal sama berlaku bagi anggota DPR, DPD dan DPRD,” ungkap Sriyanto yang juga Ketua Desk Pilkada Partai Gerindra Jateng. Anggota legislatif yang semula cukup memberitahu pencalonannya, tandas Sriyanto, maka sejak putusan MK, diwajibkan mundur permanen bila sudah diputuskan jadi calon oleh KPU. Dari tiga poin putusan MK, keputusan menyangkut petahana menjadi sorotan publik. Hal itu setelah kemunculan fenomena politik dinasti cenderung mengarah pada KKN.

Pengaturan terhadap petahana sebenarnya diperlukan agar penyalahgunaan jabatan dan kewenangan bisa dihindari dari kepala daerah yang sudah dua kali menjabat dan bernafsu melanggengkan kekuasaannya lewat keluarganya. Data di Kemdagri hingga 2014 setidaktidaknya ada 59 kepala daerah/ wakil kepala daerah terpilih yang memiliki ikatan keluarga dengan petahana. “Kita semula punya harapan bahwa politik dinasti bisa dihindari tanpa harus mengekang hak politik keluarga petahana dengan solusi ada jeda waktu 5 tahun atau satu periode jabatan dari petahana. Ketentuan di UU Nomor 8 Tahun 2015 kemudian di-breakdown dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota,” jelas Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Jateng. Namun, tambahnya, harapan itu kini sirna mengingat keputusan MK bersifat final. Sebelumnya kita dikejutkan oleh kebijakan KPU yang berkesan memberi peluang bagi politik dinasti. Surat Edaran KPU Nomor 302/VI/2015 yang merinci tentang definisi petahana telah memantik reaksi berbagai kalangan. Di saat proses tahapan pilkada dimulai,

KPU menlucurkan regulasi yang menjelaskan bahwa kepala daerah meski sudah dua periode, jika mengundurkan diri sebelum masa pendaftaran calon dimulai, dianggap bukan petahana. Menurut Sriyanto, ibarat nasi sudah jadi bubur, maka putusan MK harus dihormati. Bagi pegiat demokrasi, atau mereka yang mendambakan sirnanya politik dinasti, keputusan MK dimaknai Sriyanti ibarat tsunami regulasi di saat pendaftaran calon kepala daerah tinggal dalam hitungan hari. “Kita juga memahami jika ada pihak yang mempertanyakan sikap majelis hakim MK yang membuat keputusan kontroversial ini, atau dianggap tidak sejalan dengan upaya memberantas KKN lewat aturan pilkada yang membatasi politik kekerabatan. Kini harapannya tinggal pada rakyat pemilik mandat. Apakah dalam memilih pemimpinnya nanti mengedepankan rasionalitas atau pragmatisme semata,” katanya. Di sisi lain penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Panwaslu harus mampu menjalankan tugas secara profesional, tanpa terkooptasi oleh kepentingan petahana. Pada gilirannya ketika kerabat petahana dengan segala cara dan kesempatan bisa menuruskan kekuasaan maka benteng terakhir

KPU Jateng Jamin Tegas Jalankan Aturan

omisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah, menjamin akan tetap bertindak tegas terhadap pasangan bakal calon (Balon) yang tidak memenuhi syarat. Bukan tidak mungkin, KPU akan menggugurkan pasangan Balon pimpinan daerah bersangkutan. Bahkan, hal itu juga diberlakukan

di daerah yang hanya memiliki dua pasangan Balon. Hal itu ditegaskan Ketua KPU Jateng, Joko Purnomo, Selasa pekan lalu. Menurutnya, ada beberapa hal yang menyebabkan gugurnya pasangan Balon. Misalnya perkara kesehatan dan tidak lengkapnya administrasi. “Hingga hari ini saya belum dilapori

hasil rekap tes kesehatan,” kata Joko, seraya menambahkan, jika hasil tes kesehatan ternyata tidak memenuhi syarat, yang digugurkan hanyalah Balon bersangkutan. Nantinya, Balon tersebut bisa diganti dengan orang lain. Beda halnya jika syarat administrasinya tidak lengkap. Maka pasangan bakal calon

Sriyanto Saputro, Partai Gerindra Jateng.

adalah penegakan hukum. “Tsunami” regulasi terkait pilkada juga dialami anggota DPR, DPD, dan DPRD yang berniat maju dalam pilkada. Aturan harus mengundurkan diri saat ditetapkan sebagai calon oleh KPU, bisa jadi mengubah konstelasi politik menjelang pilkada yang sudah di depan mata. Kader partai yang merasa layak maju, tentu sudah melakukan proses politik cukup panjang dan harihari ini adalah saat proses pengajuan rekomendasi ke partai di tingkat pusat. Namun dengan keputusan MK, tentu tidak semua legislator yang akan maju pilkada meneruskan langkahnya. Mereka pasti berhitung seribu kali, mengalkulasi peluang. Tak tertutup kemungkinan partai pun merevisi rekomendasi, bahkan mengubah peta koalisi lantaran kandidat yang digadang mengurungkan pencalonannya. (BK) bersangkutan akan langsung dibatalkan alias gugur. Hanya saja, Joko tidak menjelaskan detil syarat administrasi yang dimaksud bisa menggugurkan pasangan Balon. “Ada juga administrasi yang tidak menggugurkan. Misalnya saat mendaftar yang bersangkutan menggunakan gelar. Namun ternyata tidak dapat membuktikan, maka yang bersangkutan bisa menggunakan ijazah SMA,” jelas Joko Purnomo. (BK)

Gerindra Targetkan Menang di 11 Kabupaten/Kota

ewan Pimpinan Daerar (DPD) Partai Gerindra Jateng, menargetkan menang di 11 Kabupaten/kota pada pilkada serentak 9 Desember mendatang. Target itu dipandang realistis mengingat keseriusan jajaran pengurus dan calon yang diusung. Menurut Ketua DPD Partai Gerindra Jateng, Abdul Wachid sebetulnya target yang dicanangkan DPP Partai Gerindra hanya 30%. “Namun melihat keseriusan pengurus dan calon yang kami usung, kami targetkan menang di 50%” ungkap Abdul Wachid didampingi Ketua Desk Pilkada Partai Gerindra Jateng, Ir. Sriyanto Saputro, MM. Sejumlah daerah yang ditarget menang, hampir merata. Antara lain di daerah selatan atau solo raya adalah Pilkada di Kabupaten Sragen, yang mengusung Yuni-Edy.

Pada kesempatan itu Ketua Desk Pilkada Sriyanto Saputro meminta para pasangan calon yang diusung Partai Gerindra bisa melakukan koordinasi intensif dengan segenap pengurus di DPC, PAC hingga pengurus tingkat ranting. Para pengurus diminta bisa mengamankan dan melaksanakan rekomendasi. Kalau tidak sangsi pemberhentian akan diterapkan. Ada fenomena menarik yang dilakukan Partai Gerindra Jateng dalam Pilkada 2015. Pasalnya, DPD Partai Gerindra Jateng membuka pintu koalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Langkah tersebut menurut Sriyanto merupakan salah satu strategi untuk mencapai target menang di 11 kabupaten/kota. “Kami di empat daerah di Jateng berkoalisi dengan PDI Perjuangan, tidak

ada apa-apa namanya partai politik. Dinamika di daerah masing-masing berbeda,” kata Sriyanto Saputro seraya menambahkan, empat daerah yang dimaksud adalah, Kabupaten Blora, Kota Magelang, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Rembang. Di Kabupaten Blora, koalisi Partai Gerindra dan PDI Perjuangan menyalonkan Abu Nafi sebagai bupati dan Dasum sebagai wakil bupati. Sedangkan di Kota Magelang calon yang diajukan adalah Walikota Sigit Widyonindito dan Wakil Walikota Windarti Agustina. Di Kabupaten Purbalingga sama-sama mengusung calon bupati Tasdi dan wakil bupati Diah Hayuning Pertiwi. Sedangkan di Kabupaten Rembang mengusung calon bupati Hamzah Fatoni dan Ridwan sebagai calon wakil bupati. (BK)

Abdul Wachid, Ketua Partai Gerindra Jateng.

TABLOID BERITAKITA

PARIWISATA

EDISI NO. 73 1 AGUSTUS - 15 AGUSTUS 2015

Pariwisata Dieng Dikembangkan Disiapkan Beberapa Jalan Tembus

ukit gundul di kawasan Dieng akibat beralih fungsi menjadi lahan pertanian kentang diminta Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo ditanami kembali. Ganjar yang didampingi Bupati Banjarnegara Sutedjo Slamet Utomo dan Bupati Wonosobo Abdul Kholiq Arif mengatakan, ritual pemotongan rambut gimbal yang menjadi daya tarik wisata di Dieng jangan sampai menular ke pepohonan yang sudah mulai gundul. “Tolong yang dipotong rambut gimbalnya saja, bukitnya harus tetap gimbal jangan ikut dipotong,” katanya saat membuka penyelenggaraan Dieng Culture Festival (DCF) keenam, Jumat (31/7) di Komplek Candi Arjuna, Desa Dieng Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara. Ganjar bahkan siap mengucurkan dana Rp 100 miliar untuk menghijaukan kembali Dieng. Karenanya, dia berharap kepada para petani kentang agar mau mengurangi penggunaan bukit sebagai pertanian kentang. Ganjar berjanji akan menata Dieng, dihijaukan kembali, dengan dana sekitar Rp 100 milyar. Menurut Ganjar, potensi alam dan keunikan tradisi serta budaya di Dieng sudah menjadi roh wisata. Namun itu saja tidak cukup. Sehingga, pemerintah Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo diharapkan dapat bekerjasama menggelar DCF secara rutin yang sudah terbukti banyak menarik wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Untuk mengembangkan pariwisata Dieng, Ganjar akan menyiapkan beberapa jalan tembus agar masyarakat lebih mudah mengaksesnya. Selama ini, akses menuju Dieng paling mudah melalui Wonosobo. Sehingga masyarakat sering menganggap Dieng berada di Kabupaten itu. Padahal Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng berada di Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo. Lampion dan Kembang Api Dalam Dieng Culture Festival 2015 yang paling dinanti adalah ritual pemotongan rambut gimbal. Ada sepuluh anak berambut gembel diikutkan dalam ritual tersebut. Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dieng Pandawa Alif Faozi mengatakan Kesepuluh anak yang mengikuti ritual prosesi rambut gimbal tersebut adalah

Intan Pratiwi (6) Dari Desa Kubang, Sidengok Kecamatan Pejawaran meminta kalung sebagai syarat permintaannya, sedangkan Fariah (6) Dari Desa Karekan Kecamatan Pagentan meminta sebuah gelang dan ikan tongkol. Berikutnya adalah Farida Rahmayani (5) dari Desa Tambi Kecamatan Kejajar Wonosobo meminta 3 ekor kambing sebagai syarat Ia mau dipotong rambut gembelnya. Permintaan yang sama juga diminta Khaerul Anam (5) Dari Desa Karangtengah Kecamatan Batur, hanya saja dia hanya meminta satu ekor kambing. Berbeda dengan yang lain Bangkit Adi Pratama (7) dari Desa Sawangan Wonosobo malah meminta tarian lengger sebagai syaratnya. Sedangkan Khuni Khoirunisa (7) dari Desa Wonokromo Kecamatan Mojotengah Wonosobo meminta sekerangjang buah apel yang di taruh di kulkas. Permintaan lainnya dari Siti Maesyaroh (8) Dari Desa Gunungalang Wonosobo adalah berupa kalung dan gelang, sedangkan Ahmad Bayu Wono (7) Dari Desa Kersan Kecamatan Kretek Wonosobo hanya meminta dua buah getuk. Ada juga syarat permintaan sederhana, seperti yang diminta Anissa Putri Kurniawati (4) dari Kecamatan Leksono Wonosobo yang minta Tahu Putih dan Ikan Asin, Rahma Nur Faizah (5) dari Desa Jetis Pacarmulyo Wonosobo meminta satu buah sepeda. Terkait dengan kunjungan wisatawan yang menyaksikan DCF

2015, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aziz Ahmad mengatakan jumlah wisatawan yang menyaksikan DCF 2015 meningkat, terbukti semua home stay yang tersedia sudah habis jauh hari sebelum pelaksanaan DCF. “Selain di Dieng Kulon Homestay yang berada di Desa Kepakisan Kecamatan Batur juga sudah habis di pesan, sehingga kami memberikan sosialisasi kepada warga yang mempunyai rumah layak huni untuk dijadikan penginapan, selain itu untuk mengantisipasi hal tersebut panitia juga menyediakan lokasi untuk perkemahan bagi wisatawan yang tidak kebagian tempat penginapan di sekitar komplek candi Arjuna,” kata Azis Pada kesempatan itu Bupati Banjarnegara Sutedjo Slamet Utomo mengatakan selain pemotongan rambut gembel, DCF 2015 juga menyajikan berbagai atraksi menarik berupa kesenian tradisional, jalan sehat, Minum

purwaceng bareng, Ekspedisi Pangonan, Pameran Produk unggulan, Pentas seni tradisional, Bakar jagung bersama, Pesta lampion, Jazz diatas awan, Festival Film Dieng. Secara keseluruhan kunjungan wisatawan pada tahun ini ke Dieng juga meningkat, selain promosi wisata yang gencar dilakukan, Pemkab melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banjarnegara juga melakukan perbaikan di lokasi-lokasi wisata untuk menarik wisatawan. Pelepasan lampion juga menjadi rangkaian kegiatan Dieng Culture Festival ke-6. Acara itu juga ditunggu wisatawan yang hadir menyaksikan berbagai rangkaian kegiatan dalam rangka DCF. Dinginnya malam yang mencapai 4 derajat Celsius tak menyurutkan antusias wisatawan yang datang untuk melepaskan lampion. Pengunjung nampak tumpah ruah di di timur Kompleks Candi Arjuna yang berada di Desa Dieng Kulon Kecamatan Batur Sabtu malam tersebut juga datang untuk menyaksikan berbagai suguhan atraksi dan hiburan lainnya. Ribuan lampion satu per satu dilepas dan mengudara menyinari langit Pegunungan Dieng. Bebarengan dengan pelepasan lampion, pesta kembang api juga di gelar panitia, sehingga lampion dan kembang api berkolaborasi memenuhi langit malam Dieng. Sebelum lampion diterbangkan, pengunjung yang berkesempatan melepas lampion memanjatkan harapan di masa datang. Banyak diantara mereka sepasang muda mudi, keluarga dan segerombolan muda mudi yang menaruh harapan pada lampion yang akan diterbangkan. (BK)

EDISI NO. 73 1 AGUSTUS - 15 AGUSTUS 2015

PARIWISATA

anur Village Festival dinilai berhasil mengemban tujuan awal sebagai promosi pariwisata mandiri. Selain itu, juga sukses menjaga dan meningkatkan ekologi, ekonomi, sosial, budaya serta kreativitas masyarakat Sanur. Ketua Yayasan Pembangunan Sanur (YPS) Ida Bagus Gede Sidharta Putra mengatakan tiga pihak yang bahu membahu selama 10 tahun pelaksanaan festival adalah kekompakan warga Sanur, dorongan Pemkot Denpasar dan Pemprov Bali serta dukungan swasta yang terus mengalir. â&#x20AC;&#x153;Meski demikian, festival ini telah menjadi milik publik yang senantiasa terlibat menyemarakkan perayaan kehidupan rakyat ini sehingga menjadi ikon yang selalu dirindukan,â&#x20AC;? kata Sidharta yang akrab disapa Gusde. Gusde mengatakan hal itu dalam suatu kesempatan pemaparan rencana gelar Dasa Warsa Sanur Village Festival, 26-30 Agustus 2015 mendatang. Perhelatan festival ke-10 ini dikemas lebih besar dan bertambah marak dengan sejumlah kegiatan berkala maupun acara baru yang senantiasa dinantikan khalayak luas. Selain ingar-bingar pesta, lanjut Gusde, yang tak kalah penting adalah menjadikan momentum Dasa Warsa SVF ini untuk semakin mengukuhkan tekad menjaga lingkungan tetap lestari, seiring aktivitas kepariwisataan yang terkadang mengesampingkan hal-hal ideal dari nilai-nilai filsofi luhur yang dianut masyarakat Sanur. Untuk itulah, dia mengajak sejenak merunut jejak festival yang pertama digelar pada 2006 sebagai respons terhadap kondisi kepariwisataan yang lesu pascatragedi bom Bali kedua (2005), yang belum pulih betul sejak bom Bali pertama (2002). Setahun berikutnya, pada SVF II (2007) diluncurkan tema besar The New Spirit of Heritage untuk memberikan semangat baru terhadap peninggalan budaya para leluhur mengelola wilayah pesisir ini dengan kearifan tinggi yang membuat lingkungan tetap lestari, kreativitas berkesenian terjaga, serta aktivitas perkonomian dan kemasyarakatan yang berkesinambungan. Selanjutnya, pelaksanaan festival menetapkan tema sesuai dengan isu aktual yang sedang bekembang selama sembilan tahun ini. Kesembilan rekam jejak festival itu, tambah Gusde, diharapkan menjadi modal Sanur memperkuat langkah menyongsong peluang serta tantangan ke depan. Tak lama lagi, daya saing destinasi ini dengan segenap sumber daya dihadapkan pada era Masyarakat

TABLOID BERITAKITA

Sanur Village Festival 2015 26-30 Agustus di Maisonette Area, Inna Grand Bali Beach Sanur yang diharapkan menjadi ajang promosi pariwisata efektif dan berkelanjutan. SVF II: 15-19 Agustus 2007 Lapangan Inna Grand Bali Beach Mengusung tema The New Spirit of Heritage untuk memberikan semangat baru terhadap peninggalan para leluhur yang mengolah daerah pesisir ini beritu rupa baik lingkungan, sni budaya dan aktivitas sosial kemasyarakatannya. Tema ini kemudian dijadikan dasar pijakan SVF secara berkelanjutan Gusde, Ketua Yayasan Pembangunan Sanur

Ekonomi Asean yang menuntut konsekuensi dan kompetensi besar. Gusde yang juga Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Denpasar itu optimistis masyarakat yang telah berhubungan dengan wisatawan asing bisa dengan cepat menyesuaikan diri memenangkan persaingan tersebut. Kata dia, festival ini bisa menjadi sarana belajar dan menempa diri menghadapi tantangan ke depan. Ia juga mengajak menjadikan festival ini sebagai ajang adu inovasi dari berbagai bidang yang terkait langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan kepariwisataan, sekaligus mempromosi-kannya secara masif dan terukur. Festival tahunan ini telah terbukti mampu mening-katkan perekonomian di Sanur dan sekitarnya. Sanur Village Festival di antaranya menggelar bersih-bersih pantai, penghijauan, pelepasan tukik, kompetisi surfing, lari gembira, kompetisi jukung, festival ma-kanan, mengukir & buah, pawai budaya, festival layang-layang internasional, turnamen mancing, body painting, lomba & pameran foto, turnamen golf, dan panggung hiburan. Selain itu ada pula bazar UKM dan produk kreatif yang dikemas dalam Sanur Kreatif Expo. Berikuta sekilas perjalanan Sanur Village Festival. SVF I: 25-27 Agustus 2006 Lapangan Inna Grand Bali Beach Sanur Village Festival digagas sebagai respons terhadap lesunya kunjungan wisatawan pascatragedi bom Bali kedua (2005) yang belum pulih betul sejak peristiwa bom Bali pertama (2002). Yayasan Pembangunan Sanur didukung Pemkot Denpasar dan Pemprov Bali menggelar serangkaian kegiatan yang mengangkat potensi seni budaya dan ekonomi kreatif masyarakat

SVF III: 6-10 Agustus 2008 Pantai Mertasari Dengan tema Going Green seluruh kegiatan fokus untuk mempertahankan Sanur sebagai desa pariwisata internasional yang memelihara lingkungan sebagai bagian terpenting dari daya tarik wisata. Festival ini juga menjadi kampanye besar untuk mengingatkan banyak orang akan pentingnya Sanur menjaga keasrian lingkungan maupun kekayaan seni budayanya. SVF IV: 12-16 Agustus 2009 Pantai Mertasari Tema Marine Life mengingatkan esensi pantai sebagai pusat kehidupan masyarakat Sanur yang secara lentur mengikuti perkembangan zaman tanpa melupakan jati diri budaya bahari dannidentitas masyaraat pesisir. Bagi Sanur laut dan pantai merupakan sumber ekonomi dan kehidupan yang tetap dijaga agar aman, nyaman, dan lestari. SVF V: 4-8 Agustus 2010 Areal Cottage Inna Grand Bali Mengusung tema Saha Nuhuryang bermakna sebagai permohonan bersama (saha) kepada Tuhan Yang Mahaesa untuk mendapatkan sinar suci (nuhur atau nur) yang menjadi spirit bagi berbagai aspek kehidupan masyarakat Sanur. SVF VI: 18-22 November 2011 Pantai Matahari Terbit SVF kali ini digelar bersamaan dengan Pekan Flori dan Flora Nasional (PF2N) yang merupakan agenda tahunan Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian RI, mengambil tema Flower Fiesta. Penggabungan kedua acara akbar ini diharapkan memberikan inspirasi bagi pengembangan produk hortikultura dan ekonomi kreatif yang tertkait secara langsung maupun tidak langsung untuk

memenuhi kebutuhan industri pariwisata. Kedua acara ini menjadi salah satu kunjungan delegasi Konferensi Tingkat Tinggi Ke-19 Asean yang ketika itu berlangsung di Nusa Dua. SVF VII/2012: 26-30 September 2001 Lapangan Inna Grand Bali Beach Mengusung tema Salampah Laku yang diambil dari judul salah satu geguritan (syair) karya pengarang besar Bali modern Abad Ke-20 Ida Pedanda Made Sidemen, dari Geriya Taman Intaran, Sanur. Filosofi kearifan lokal diangkat untuk menyemangati daya hidup kepariwisataan yang menyokong begitu banyak aktivitas warga keseharian mulai dari kegiatan spiritual hingga perekonomian. Dalam konteks kekinian Salampah Laku diharapkan menjadi inspirasi bagi semua insan agar termotivasi mencapai kesempurnaan dan kesucian hidup dengan mewujudkan satunya pikiran, perkataan, dan perbuatan. Salampah Laku mengilustrasikan laku kehidupan yang mengalir laksana air dan dijalani secara ikhlas agar mendatangkan manfaat bagi lingkungan dan sesama. SVF VIII: 24-28 September 2013 Lapangan Inna Grand Bali Beach Tema Segara Giri diangkat dari kosmologi yang membumi dan memberikan makna mendalam. Segara (laut) dan Giri (gunung), keduanya memiliki nilai sosio-religius yang mengandung nilai strategis sebagai sumber kehidupan. Segara Giri menggabungkan dimensi kesadaran dari sumbu religi dan bumi. Desa Sanur salah satu tempat yang menjadi zona dari poros terbitnya matahari yang menjadi putaran waktu dimualinya aktivitas religi dan sosial masyarakat Bali. Giri atau Gunung merupakan sumbu bumi yang menjadi orientasi kuat dalam menentukan arah sebagai pijakan membuka dimensi alam dalam kehidupan. Keseimbangan Segara Giri dan masyarakat Bali telah menjadikan pijakan keharmonisan kehidupan yang berkelanjutan (Tri Hita Karana). SVF IX: 20-24 Agustus 2014 Maisonette Area, Inna Grand Bali Beach Tema Morning of the World diangkat sebagai kristalisasi spiritual yang mendorong festival tetap eksis bersama kativitas masyarakat Sanur. Tema ini juga mengapresiasi kekuatan religi atas peran para Sulinggih di Upacara nyurya sewana setiap pagi menjelang matahari terbit. Pemujaan Bhatara Siwa dalam manifesitasi Dewi Sawitri dengan Sawitri Mantram sepenuhnya ditujukan untuk menjaga kebenaran alam dan merawat kebaikan manusia. Morning of the World juga dijadikan sebagai promosi yang kuat dalam merebranding pariwisata Sanur, dengan menegaskan bahwa paginya Bali adalah paginya dunia dan paginya Bali adalah paginya Sanur. (BK)

TABLOID BERITAKITA

EDISI NO. 73 1 AGUSTUS - 15 AGUSTUS 2015

PARIWARA

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

DESA GETAS

DESA KARANGROWO

DESA SUMBEREJO

KECAMATAN WONOSALAM

KECAMATAN MRANGGEN

SUHARTO

AHMADUN

HAMBALI

Kepala Desa Getas, Wonosalam, Demak

Kepala Desa Karangrowo, Wonosalam, Demak

Sekretaris Desa Sumberejo, Mranggen, Demak

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

DESA SURODADI

DESA BOYOLALI

KECAMATAN GAJAH

SUDIHARJO Kepala Desa Surodadi, Gajag, Demak

Tokoh Masyarakat Desa Wonorejo, Karanganyar, Demak

PERUSAHAAN DAERAH

USAHA DAGANG

PD. BKK DEMPET

UD KARYA INDAH

KECAMATAN DEMPET, DEMAK

KARANGREJO, WONOSALAM, DEMAK

SAFI’I

SUNGGONO Kepala Desa Boyolali, Gajah, Demak

PERUSAHAAN DAERAH

PD. BPR BKK DEMAK KABUPATEN DEMAK HM. SYAFI’I

H. SUMADI

H. ICHTIAR BASUKI

SUNOTO, S. Kom

SUTOPO

Direktur Utama

Direktur

Pimpinan UD Karya Indah, Karangrejo

Direktur Utama

Direktur

EDISI NO. 73 1 AGUSTUS - 15 AGUSTUS 2015

PARIWARA

TABLOID BERITAKITA

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

DESA SERANGAN

DESA WEDING

DESA KEMBANGAN

KECAMATAN BONANG

BAMBANG

GHOFUR

SUKOTO

Sekretaris Desa Serangan, Bonang, Demak

Kepala Desa Weding, Bonang, Demak

Sekretaris Desa Kembangan, Bonang, Demak

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

DESA TRIDONOREJO

DESA KARANGREJO

DESA MEDINI

KECAMATAN BONANG

MIFTAHUL HUDA

MASLURI

NUR KHOLIQ

Kepala Desa Tridonorejo, Bonang, Demak

Kepala Desa Karangrejo, Bonang, Demak

Kepala Desa Medini, Bonang, Demak

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

DESA JERUKGULUNG

DESA SIDOMULYO

DESA KEDUNGORI

KECAMATAN DEMPET

H. SOBIRIN

H. SUCIPTO

H. SULAR

Kepala Desa Jerukgulung, Dempet, Demak

Kepala Desa Sidomulyo, Dempet, Demak

Kepala Desa Kedungori, Dempet, Demak

10 TABLOID BERITAKITA

TAMU KITA

EDISI NO. 73 1 AGUSTUS - 15 AGUSTUS 2015

Wawancara Khusus Dr. Ir. S. Edi Waluyo

Kartu Pesanggem dan Prospek Bisnis Tani Hutan dengan BUMP S aat pertamakali mendengarkan Admisnistratur Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Semarang, Ema Ismariana melontarkan ide pentingnya kartu pengenal bagi pesanggem, dalam pertemuannya dengan para Kepala Desa (Kades) pedesaan pinggir hutan, bulan Maret lalu, sama sekali tidak terbayangkan kalau kartu semacam itu kelak dapat juga berfungsi sebagai identitas kemampuan ekonomi para petani. Ternyata, dari perbincangan dengan Dr.Ir. S. Edi Waluyo, Dosen Profesional Pascasarjana/ Program Doktor pada Program Studi (Prodi) Penyuluhan Pembangunan/ Pemberdayaan Masyarakat (P3M) Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) dan juga Dosen Fakultas Pertanian Universitas Islam Batik (UNISBA) Surakarta, terkuak betapa keberadaan kartu semacam itu dapat pula menjadi bukti potensi nilai ekonomi yang dimiliki para petani desa hutan. Seperti diketahui, Perum Perhutani telah menetapkan “program bagi hasil” penjualan kayu hutannya dengan para petani desa tepi hutan yang ikut andil dalam proses awal penanaman hutannya. Para petani yang kebagian kesempatan garap lahan hutan per seperempat hektare, berupa kontrak tenaga pada dua tahun masa tanam itu, lazim disebut “Pesanggem”. Dengan adanya program bagi hasil nilai kayu saat kelak ditebang untuk dijual, dengan sendirinya pula para petani yang terlibat penanamannya tidak saja dapat kecipratan rejeki saat kontrak tanaman berjalan. Melainkan ikut pula memiliki “tabungan” nilai kayu yang terlekat pada pepohonan hutan tersebut. Melalui pembentukan badan usaha milik petani (BUMP) berbasis Perseroan Terbatas, seperti yang telah digagasnya itu, Edi Waluyo mengatakan, kalau keberadaan kartu identitas pesanggem sekaligus dapat pula berfungsi pemetaan potensi ekonomi kawasan hutan, sehingga dapat menjadi jaminan bagi pihak bank yang bermaksud menyalurkan kredit usaha tani. “Kan, berdasarkan data kartu itu selain tertera nama pesanggemnya, juga terkandung jumlah tegakan pohon yang disangganya?” ucapnya kepada Sugayo Jawama, sewaktu dalam perjalanan ke desa hutan Deras, Kedungjati, beberapa waktu lalu. Pada tingkatan lanjut, keberadaan kartu itu akan berpotensi pula sebagai alat pengamanan hutan, melalui tindakan perlindungan yang diberikan para petani hutan pemegang kartu itu. Ide awal dari rencana penerbitan kartu tanda pesanggem tersebut adalah untuk difungsikan semacam passport masuk dan menggarap lahan kawasan hutan, bagi para petani desa yang mendapatkan kesempatan dari manajemen Perhutani. Berikut ini petikan percakapan dengan Dr. Ir. S. Edi Waluyo, pria kelahiran sebuah desa di Jepara, Jawa

Tengah, yang tingkat kepeduliannya kepada nasib petani antara lain ditandai dengan jabatannya sebagai Kepala Pusat Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani LPPM UNS dan juga selaku Ketua UmumYayasan Jawa Tengah Berdikari.

Dari konsep anda untuk memberdayakan ekonomi Petani yang bernaung dalam wadah Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) melalui pembentukan BUMP, kabarnya sudah mulai menuai respon positif dari kalangan masyarakat petani pinggiran desa hutan (MDH) Perhutani KPH Semarang. Dimana sajakah itu? Di daerah Penawangan. Masyarakat desa hutan Penawangan yang dikoordinir LMDH setempat.sangat merespon. Karena kita melalui proses pendekatan pemberdayaan masyarakat. Yaitu bina manusianya, kemudian bina usahanya, serta mengenalkan bina lingkungan dan bina kelembagaan. Kan, tim kami sudah sampai disana, bahkan mau tidur disana juga. Terus kita ajak ke lapangan. Kita lihat ternyata pohonpohon jatinya Perhutani disana sudah hampir habis, menipis jumlahnya. Dengan konsep inilah, pendekatan social entrepreuner, akhirnya masyarakat disana bersedia, “Ayo, pak! Kita bikin kegiatan yang menguntungkan masyarakat dan juga menguntungkan Perhutani”. Yang di Penawangan sudah sampai tahap apa? Tahap proses penyiapan pembentukan Badan Usaha Milik Petani (BUMP) sesuai dengan UU no 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Apa saja pilihan rencana jenis usahanya disana? Penawangan memilih satu konsep penanaman jagung. Setelah tidak ada jagung (tidak ada lagi lokasi yang boleh ditanami jagung, selepas masa kontrak tanaman), kemudian kita siapkan bagaimana ternaknya. Ternak ini secara kelompok. Ada pilihan, apakah ternak sapi ataukah ternak kambing. Usulan teman-teman disana sangat senang kambing, karena bisa sewaktu-waktu dijual untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau sapi terlalu tinggi harganya. Apakah BUMP akan tetap bisa menjalankan fungsinya manakala masa pekerjaan kontrak tanaman antara Pesanggem dan Perhutani berakhir. Aturannya kan per dua tahun masa kontrak habis? Masih. Kalau jagungnya sudah selesai kan masih bisa bertanam lainnya, misalnya porang atau emponempon. Jadi masyarakat desa masih dapat merasa memiliki. Oh, ini yang harus saya suburkan tanahnya, hutannya supaya jangan rusak. Karena dia akan berpikir bagaimana kelak nasib anak cucunya kalau hutannya tidak kembali subur.

Dalam pertemuan dengan sejumlah Kades di kantor KPH Semarang sempat muncul suara menolak konsep BUMP itu. Alasan mereka, karena sudah ada ketentuan untuk pendirian BUMD (Badan Usaha Milik Desa). Bagaimana pendapat anda? Kalau yang di Penawangan itu lain. Kita jelaskan, ada UU no.6 tentang Desa, yang antara lain menyebutkan adanya BUMDes. Tapi disini UU 19 tahun 2013 menyebutkan bahwa BUMP itu dibangun dari bawah, oleh masyarakat tani. Ini sinergi. BUMDes kalau memang nanti dibangun juga disana, itu bagus. Harus punya bisnis plan (rencana usaha). Lah, kegiatan usaha yang dibangun oleh petani maka namanya adalah badan usaha milik petani (BUMP). Jadi, masyarakat petani yang tergabung dalam BUMP itu bisa bekerjasama dengan BUMDes. Dr. Ir. S. Edi Waluyo, Dosen Profesional Program Doktor Penyuluhan Modalnya BUMDes Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat (P3M) Universitas Sebelas Maret dan Universitas Islam Batik Surakarta. itu misalnya berapa, lalu dapat dikerjasamakan Betulkah? dengan BUMP. Akhirnya kita pahamkan Ya. BUMDes milik perangkat desa itu dan dia pun senang. melalui Perdes, sedangkan BUMP memang murni miliknya petani. Jadi, walaupun ada dua Undang-undang (UU) yang sasarannya desa, yaitu UU Kalau begitu dalam pembentukan untuk dasar pendirian BUMDes dan juga BUMP tidak harus melalui ijin atau UU untuk landasan BUMP, keduanya tidak memerlukan persetujuan khusus tidak akan saling bertentangan pada dari lembaga pemerintahan desa. Pun saat operasionalnya? pemerintahan Desa tidak berwenang Ya, kalau menurut saya kedua melarangnya juga ? badan usaha justru bisa saling sinergi Memang tidak harus minta ijin. Tapi ataupun saling mengisi peranan satu alangkah baiknya bila ada koordinasi sama lain. Kalau BUMDes itu kan dulu dengan aparat desa. digerakkan lewat Perdes (Peraturan Desa). Sedangkan kalau melalui BUMP, Jadi, sempat munculnya penolakan kita bisa berharap, tidak akan ikut BUMP itu hanya karena kekurang terpengaruh konflik antar tokoh-tokoh pemahaman belaka ya? masyarakat desa pada saat proses Betul. Itu karena kurang sosialiasi pergantian pemerintahan di tingkat desa UU tentang BUMP maupun UU tentang (Pemilu Kades). pemerintahan Desa itu sendiri. Dengan demikian, BUMP boleh dikatakan murni milik petaninya, sedangkan BUMDes itu kepemilikannya di bawah lembaga pemerintahan desa.

Bagaimana menjelaskan perbedaan kepemilikan saham antara yang BUMDes dengan BUMP? Wah, kalau soal kepemilikan saham

EDISI NO. 73 1 AGUSTUS - 15 AGUSTUS 2015

BUMDes, terus terang saya sendiri kurang mempelajarinya. Sedangkan kalau saham untuk BUMP itu pemiliknya adalah para petani itu sendiri. Kalau menyebut contoh petani yang tergabung dalam LMDH ya berarti sahamnya ada di kelompok tani LMDH selaku pendiri BUMP tersebut. BUMP memang miliknya petani, yang tertera di kelembagaan itu, untuk dapat bekerja secara profesional dalam organisasi usaha berbadan hukum. Asset BUMP berdasarkan setoran modal dasar dan modal yang ditempatkan. Lah, modal yang ditempatkan itu jumlahnya berapa. Itulah modal asli miliknya BUMP yang diperoleh dari iuran atau modal yang ada di dalam LMDH itu sendiri. Kalau di BUMP itu jelas, sebagai badan usahanya itu bentuknya apa. Apa nantinya sesuai UU 25 berdasarkan Koperasi atau nanti UU 40 berupa Perseroan Terbatas. Kalau di UU no 6 (BUMDes) saya tidak tahu persis, karena itu berdasarkan Perdes. Kalau misalnya antara BUMDes dengan BUMP bergerak dalam bisnis yang sama dalam satu desa, misalnya samasama usaha jagung, bagaimana? Tidak masalah karena bisa sinergi. BUMP ini mau bergerak di bidang on farm apa off farm. Apa non farm? Lah, pemerintahan desa ini mestinya sebagai

TAMU KITA stakeholder mengarahkan. Ini loh rakyat saya, sudah aktif, sudah tidak ada ketergantungan, punya daya saing. Itu mestinya dapat berperan sebagai counterpart alias mitra strategis. Misalnya BUMDes usahanya dagang jagung, maka petani yang memproduksi tanaman jagungnya. Begitu? Bisa juga begitu. BUMDes begerak di bidang usaha sesuai yang dikehendaki dalam Perdes, lalu BUMP sebagai mitra strategisnya. Inilah maka diperlukan seorang pendamping, atau konsultan yang mampu memahami bukan hanya sebatas konsep menyampaikan informasi, tapi harus juga punya inovasi. Oh, inilah usaha, oh inilah konsep pemberdayaan masyarakat, oh ini pendampingan bisnisnya. Inilah yang akan membuat lebih harmonis. Kembali ke soal pemilikan saham. Kalau pemiliknya adalah sekumpulan petani, apakah secara perorangan dari para petani itu bisa mewariskan saham kepada keturunannya? Kalau di BUMP maka perlu dilihat dulu operasionalnya akan pakai badan usaha apa. Kalau berbentuk Perseroan Terbatas (PT) bisa dengan lembaran saham. Kalau bentuk badannya Koperasi ya dengan simpanan pokok dan simpanan wajib. Tapi kalau yang saya contohkan

LMDH disana, ini bisa dikembalikan, ditawarkan secara internal oleh kelembagaan LMDHnya sendiri. Bisa dapat ganti senilai per bagiannya sesuai nilai kayu umur pohon saat dia keluar itu. Inilah kelebihannya jika BUMP didirikan berbasis PT. Misalnya, jika nilai saham awalnya per lembar Rp100 ribu. Tapi kalau sudah 5 tahun ini kan dapat diperhitungkan perkembangannya, dari pertumbuhan pohon jatinya setinggi sekian ini. Kan begitu. Bisa diserahkan kepada yang berminat gantikan posisinya, dengan cara mengganti senilai pada saat itu kepada yang mau keluar tersebut.

Saham kolektif adalah yang atas nama LMDH. Maka haknya para petani itu akan melekat selama yang bersangkutan masih tercatat sebagai anggota LMDH. Begitu? Ya, kalau misalnya keluar ataupun dikeluarkan dari keanggotaan LMDH karena kena sangsi misalnya, ya tidak lagi berhak atas saham itu. Sedangkan saham bagian andilnya itu sendiri bisa dinilai oleh LMDHnya, misalnya seratus atau dua ratus ribu. Kalau waktu dia ikut terlibat menanam pertama, misalnya dia 0,25 ha nilai andilnya, dengan jarak tanam 3x3 ada tumbuhan jatinya sekian batang. Kalau lima tahun kemudian dia pindah atau mundur dari keangotaan

Prasyarat yang boleh membeli saham kolektif sebagai pengganti nilai saham pesanggem yang sudah keluar itu juga harus anggota LMDH setempat, yang dibuktikan dengan pemilikan kartu pesanggem juga. Dengan demikian ide pembuatan kartu identitas pesanggem menjadi relevan juga secara nilai ekonomi, ya ? Betul, sehingga para petani desa hutan tersebut punya prospek ketika mereka merasa perlu untuk ikut bersungguh-sungguh menjaga keamanan kawasan hutan yang juga sedang menjadi lahan perusahaanya (BUMP). Dengan demikian, tidak akan ada lagi yang bakal diam-diam mencuri kayu Perhutani. (Sugayo Jawama)

H. Illia Amin, Ketua DPRD Brebes

idup bersahaja bagi Ketua DPRD Kabupaten Brebes, Dr Illia Amin MPd menjadi pijakan kesuksesannya. Apalagi di jaman yang makin sesak akibat banyaknya persaingan, maka harus disikapi dengan sikap tawadlu, rendah hati dan tidak gampang tersulut emosi. Dari sikap low profile, sederhana dan menerima apa adanya, mengantarkan anak Desa Jipang ini mengemban tapuk kepemimpinan DPRD hingga dua periode. Menurut Illia Amin, yang lahir di Brebes, 23 Juni 1947, memegang palu Dewan harus dilakoni dengan sikap bersahaja tanpa tendensi. Lelaki kelahiran Brebes 23 Juni 1947 ini mengaku sepanjang hidupnya tidak mau neko-neko yang dilandasi dengan nrimo apa yang diberikan Allah SWT. Segala yang dia dapatkan, pada dasarnya hanyalah buah renungan yang harus diambil hikmahnya. Semua yang diberikan Allah SWT adalah nikmat yang harus disyukuri.

sesuai dengan yang dibentuk dengan UU 40 tentang PT. Artinya, pendirian BUMP yang berbasis UU 40 itu berarti LMDH bersama dengan kelompok kelompok masyarakat itu. Lah, di dalam kepemilikan itu ada istilahnya saham kolektif yang bisa atas nama LMDH. Misalnya saham kolektif LMDH sebesar 95%, disitu nanti bisa dipecahkan. Oh, LMDH sahamnya 95% sehingga nominalnya per lembar saham misalnya Rp100 ribu. Lah, per seratus ribu itu bisa atas nama orang per orang. Nanti dipecah lagi jadi saham pribadi. Yang kolektif adalah yang LMDH tadi.

Memegang Palu Dewan Harus Tanpa Tendensi Kesuksesan ayah Drs Barliana Amin MBA, Jonathan Amin S.Kom serta Samantha Amin SIP tak lepas dari kehidupan agama yang amat kental. Sholat lima waktu tak pernah ditinggalkan, termasuk puasa dan sholat sunah yang dilakoninya untuk melancarkan tugas kehidupannya di dunia. Bangun pagi dan tidur teratur menjadi ritme hidupnya yang tidak boleh dilanggar. Ketika pukul 22.00 harus tidur dan pukul 04.00 harus bangun. Ritme indah itu, dilakoninya tanpa basa-basi meski kelihatan kaku bagi orang lain. Tetapi itu sangat indah, sebab begadang tidak baik bagi dirinya. Mengemban tugas sebagai Ketua DPRD Brebes, dijalaninya bolak-balik dari rumahnya di Desa Jipang RT.01 RW. 01 Kecamatan Bantarkawung ke kota Brebes. Sebagai pimpinan DPRD Kabupaten Brebes, visi dan misinya mewujudkan DPRD yang kredibel, kapabel dan aspektabel, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi serta keadilan dan keseahteraan rakyat dalam wadah NKRI. Guna mewujudkan visi tersebut, pihaknya menampung dan memperjuangkan aspirasi rakyat dalam pembuatan kebijakan pemerintah, meningkatkan kualitas sumber daya DPRD, dan meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemerintah di daerah. Sikap dan penampilannya yang low

TABLOID BERITAKITA

profile, membuat dia meraih suara signifikan saat pemilihan legislatif di Dapil 3 Brebes, yang terdiri dari Kecamatan Bantarkawung, Kecamatan Larangan dan Kecamatan Salem. Politisi PDIP ini memperoleh 14.729 suara. Pengalaman pahit pernah dialami Illia. Yakni saat ia terbaring sakit di rumah sakit karena tidak siuman selama tiga hari. Dalam ‘tidur’nya, Illia mengaku sangat kesepian, mencekam, dan tidak tahu apa-apa. Namun ia selalu istighfar, sehingga terselamatkan. “Dalam keadaan seperti itu, saya teringat Surat Asy’Syuaro ayat 88-89. Yaitu, hari ketika harta dan anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih,” kenang Illia Ami n seraya menukil Al Quran. Budayawan Pantura yang juga Kabag Humas Setda Brebes, Drs Atmo Tan Sidik sangat terkesan dengan keseimbangan fikir dan dzikir Illia Amin. Kesan itu, kata Atmo, sangat nampak dari ketenangannya ketika menghadapi masalah. Illia tampak nyaman menghadapi segala tantangan. Bupati Brebes Hj Idza Priyanti SE mengaku sangat kagum pada sosok Ketua DPRD Brebes yang berulangtahun pada 23 Juni. Idza mengucapkan selamat dan semoga bisa tetap konsisten mengemban amanat rakyat serta selalu selaras dan

seimbang dalam membantu menjalankan roda pemerintahan Brebes. Karier Illia Amin diawali menjadi Pengatur Rawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung pada tahun 1967-1970, Register Nurse Rumah Sakit Ruesselsheim German Barat (19721979), Anesthesie & Intensive Medizine Universitat Klinik Mainz German Barat (1979-1982), Anesthesi & Intensive Medizin KKH Gross Gerau German Barat (1982–1988). Illia pernah menjadi dosen tidak tetap Fakultas Hukum Uninus Bandung (1995-1998), Siemens Indonesia Jakarta (1989-2004), Dosen Tidak Tetap Pasca Sarjana Uninus Bandung (2009-2011), Dosen Tidak Tetap STIT Brebes (2009Skrng), Dosen Tidak Tetap Universitas Peradaban Bumiayu (2011-Skrng) dan Dosen Tidak Tetap Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Panca Sakti Tegal (2012-2014). Semasa HM. Tajoedin Noer Ali menjadi Bupati Brebes, Illia Amin pernah menjadi staf ahli bidang ekonomi (1999-2001). Dalam menapaki pendidikan, Illia Amin termasuk anak yang beruntung. Karena dia bisa menempuh pendidikan secara runtut, meski terlahir di desa. Illia menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat Bantarkawung (19551961), SMP Negeri Bumiayu (19611964), Sekolah Pengatur Rawat Bandung (1964-1967). Sekolah di Institut Anaesthesiologi Universitas Johannes Gutenberg Mainz German Barat (1979-1982), Faschule Fur Leitende Krankenpleger (Pendidikan Kepemimpinan di Profesi Keperawatan tahun 1982-1984, Fakultas Hukum Uninus Bandung (S1) 1991-1994, Pasca Sarjana Management Pendidikan (S2) 2000-2002 dan Pasca Sarjana Management Pendidikan (S3) tahun 2008-2011. (BK)

12 TABLOID BERITAKITA

Jateng Siap Laksanakan

Wajib Belajar 12 Tahun

enteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengatakan, sebanyak 120 juta tenaga kerja Indonesia berpendidikan terakhir di bawah SMA. Bahkan sekitar 78 juta di antaranya hanya lulusan SD dan SMP. Selain tingkat pendidikan, kualitas lulusan masih jauh dari harapan. Sehingga program wajib belajar sembilan tahun harus makin digencarkan agar ke depan gerakan wajib belajar 12 tahun dapat terwujud. Hal dikatakan Menteri Anies Baswedan saat memberi sambutan pada pembukaan expo produk kompetensi dan job fair SMK 2015 di Auditorium SMA Taruna Nusantara Kota Magelang, Selasa pekan lalu. Sekarang, kata Anies, menyekolahkan hingga SMA itu masih banyak yang belum mampu. Karena wajib belajar sembilan tahun saja kita belum optimal. Maka kedepan harus ada pencanangan wajar 12 tahun,” ujar Mendikbud.

Menurut Mendikbud, wajib belajar hingga SMA atau sederajad hingga kini belum ada undang-undangnya. Namun jika ada daerah yang mempunyai gerakan wajib belajar 12 tahun seperti di Provinsi Jateng maka Kementerian Pendidikan pasti akan mendukung. Salah satu tantangan dunia pendidikan, tandas Anies, adalah menyeimbangkan dua aspek. Pertama pendidikan bukan untuk persiapan bekerja namun membentuk karakter dan aspek. Kedua, pendidikan menjadikan orang mampu hidup mandiri atau bisa memenuhi kebutuhannya sesuai tantangan zaman. “Salah satu kegiatan menyangkut aspek kemampuan dan kemandirian pelajar adalah pameran teknologi dan job fair atau bursa kerja. Kegiatan ini merupakan forum mencocokkan apa yang dipelajari di sekolah dengan apa yang dibutuhkan dunia usaha. Kita harus dorong job fair sebagai tradisi,” kata Mendikbud Anies Baswedan.

Melalui kegiatan yang diikuti belasan SMK dari berbagai kabupaten dan kota ini, lanjut dia, para lulusan SMK bisa hidup mandiri, meraih citacita, dan mengembangkan apa yang sudah dipelajari selama di bangku sekolah. Selain itu, mereka bisa berkarya sesuai dengan keahlian dan kemampuan yang dimiliki. Setiap karya menjadi potret diri mereka. “Berproduksi di pelosok daerah tidak jadi masalah yang penting hasilnya mendunia. Silakan berkarya di mana saja tapi standarnya internasional. Saya berharap SMK menjadi contoh generasi berbudi pekerti luhur. Kita sama-sama memajukan pendidikan, dan dimulai dari sini dari Jawa Tengah,” tandasnya. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menjelaskan, dunia pendidikan Indonesia membutuhkan adanya sinergitas gagasan pikiran akademisi, bisnis, dan government (ABG). Jika tiga unsur tersebut dapat bersinergi, maka berbagai produk anak bangsa terutama SMK, berpeluang dipakai, dihargai, dan layak mendapatkan proteksi, kemudian diproduksi massal. Apalagi melihat beragam teknologi yang dipamerkan pelajar SMK yang berlangsung hingga Kamis (30/7), sudah saatnya pihakpihak terkait turut andil menyempurnakan karya mereka. Termasuk melibatkan perguruan tinggi dan pelaku usaha. “Saya sudah meminta kepada beberapa rektor salah satunya UGM, supaya hasil riset yang tersimpan di perpustakaan perguruan tinggi dikeluarkan. Sehingga produk produk hasil intelektualitas dapat diproduksi,” katanya. Pada kegiatan expo produk kompetensi dan job fair SMK tahun 2015 bertema ‘Kita Bangun Terus Generasi Unggul Berkarakter dan Berdaya Saing Seiring Dinamika MEA itu, gubernur menyatakan Jateng siap melaksanakan program wajib belajar 12 tahun. Program tersebut salah satu upaya meningkatkan kualitas generasi muda bangsa. (BK)

PGRI Brebes Raih Tiga Prestasi Tingkat Jateng

Tarsono, Ketua PGRI Kabupaten Brebes.

ersatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Brebes meraih tiga prestasi tingkat Jateng. Ketiga prestasi itu menjadi PGRI terbaik bidang tata kelola administrasi, operator Daspen terbaik dan gedung PGRI terbaik Se Jateng. Sehingga PGRI Brebes menjadi PGRI terbaik tingkat Jateng. Hal itu dikatakan Ketua PGRI Kabupaten Brebes Drs H Tarsono Henri,

EDISI NO. 73 1 AGUSTUS - 15 AGUSTUS 2015

PENDIDIKAN

MPd saat halal bihalal di Aula PGRI Tanjung, Selasa lalu. Menurut Tarsono, PGRI Brebes maju karena semangat dan solidaritas yang tinggi anggotanya. “Dari kepatuhan para anggota dalam membayar iuran gotong royong dana sosial dan iuran pembangunan gedung PGRI, misalnya, membuktikan kalau para anggota semangat solidaritasnya sangat tinggi. “Kami sangat berterima kasih atas sumbang sih para anggota sehingga PGRI Brebes menjadi maju,” tutur Tarsono. Dalam membangun Gedung Guru, kata dia, tiap anggota sukarela gotong royong membayar Rp 10 ribu selama 36 kali. Hingga saat ini terkumpul dana Rp 1,7 milyar, sehingga masih kurang Rp 2,8 milyar. Peletakan batu pertama pada November 2014, kini belum genap setahun gedung sudah berdiri megah. Tarsono menandaskan, kalau PGRI bukan hanya milik salah satu guru di satu tingkatan. Namun semua guru dari guru PAUD, TK, RA, SD, MI, SMP, MTs, SMA, SMK, MA baik negeri

maupun swasta. “GTT. TTT, maupun PNS semuanya memiliki hak untuk bergabung dengan PGRI, tidak ada diskriminasi,” tandas Tarsono. Ketua Panitia halal bi halal PGRI Tanjung, Markono SPd menjelaskan, halal bihalal diikuti 851 anggota, mayoritas sudah pensoiun, sedangkan yang GTT tinggal 163 orang guru. “Sebanyak 35 GTT K2 sudah diangkat menjadi PNS beberapa waktu lalu,” terang Markono yang juga Ketua Cabang PGRI Tanjung. Dari halal bihalal tersebut Markono, berharap para guru makin meningkat keimanan dan ketakwaannya dengan bersama-sama saling memaafkan. Dalam ajang silaturahmi itu, Markono mengajak anggota PGRI agar menjadi pendidik yang bermartabat. Dalam kesempatan itu hadir Kepala Dinas Pendidikan Brebes Dr Tahroni, Kepala UPTD Pendidikan Tanjung Tusdi, para pengawas dan Forkopimca Tanjung. Acara diakhiri dengan saling berjabat tangan, maaf memaafkan. (Wasdiun)

13 Anggota Pramuka

Jateng ke Jepang

wartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Jateng, mengirimkan 13 anggotanya untuk mengikuti Jambore Pramuka Dunia ke-23 di Kirara-Hama, Yamaguchi Jepang. Peserta perwakilan Jateng yang terdiri dari 12 penggalang dan satu penegak itu, akan masuk di Pasukan Garuda Satu bersama kontingen nasional dengan jumlah total 387 peserta. Saat memberi sambutan pada acara pelepasan anggota pramuka ke Jepang, Ketua Kwarda Jateng Prof Dr Ir S Budi Prayitno MSc mengatakan, Jambore Dunia yang diselenggarakan pada 28 Juli - 8 Agustus 2015 merupakan bentuk penggalangan semangat persaudaraan Pandu Pramuka sedunia. Ribuan peserta dari berbagai negara akan melakukan beragam kegiatan. “Mereka juga dikenalkan tentang cara memanfaatkan air secara baik. Sedangkan kegiatan terakhir yaitu perdamaian dan persaudaraan antarnegara dan suku bangsa untuk perdamaian dunia. Kami berharap seluruh peserta menjaga nama baik Jateng dan dapat mengangkat budaya Indonesia,” katanya. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyampaikan, akan banyak hal yang dapat diperoleh oleh peserta dari Banyumas, Klaten, Magelang, Sukoharjo, Kota Pekalongan dan Kota Semarang tersebut selama mewakili Jateng di negara sakura. Baik mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya, budi pekerti, maupun perilaku dan kedisiplinan warga Jepang. (BK)

Temanggung Masih 6 Hari Sekolah

abupaten Temanggung masih memberlakukan 6 hari masuk sekolah per minggu. Menurut Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Temanggung Darmadi, SPd terkait surat edaran Gubernur Jateng, yang mengatur penyelenggaraan pendidikan di jenjang SMA/SMK dan SLB mulai tahun ajaran 2015/2016 dilaksanakan lima hari per minggu, pihaknya sudah menyampaikan nota dinas ke Bupati. ‘’Pemkab belum mengambil keputusan mengenai sekolah lima hari. Untuk menerapkan lima hari sekolahperminggu, Pemkab perlu melakukan pembahasan dan kajian melalui pertimbangan berbagai aspek,” ungkap Darmadi. Menurutnya, atas seijin Sekda pihaknya menerbitkan edaran penyelenggaraan kegiatan pendidikan pada satuan pendidikan mengenai penarapan 6 hari sekolah. Disebutkan sesuai pasal 8 Kepmendiknas No. 125/U/2002 dinyatakan, sekolah dapat menyelenggarakan kegiatan pendidikan lima atau enam hari belajar per minggu. Hal itu setara dengan 200 hari sampai 245 hari efektif per tahun sepanjang tidak mengurangi jumlah jam belajar yang telah ditetapkan. (BK)

EDISI NO. 73 1 AGUSTUS - 15 AGUSTUS 2015

Himpaudi Bangun Intelektual

Anak Sejak Dini Pengurus Cabang Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) empat Kecamatan dan satu Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Tegal dilantik, Kamis (30/7) di Pendopo Ki Gede Sebayu Balaikota Tegal. Mereka dilantik oleh Ketua Himpaudi Kota Tegal Dra. Zulfa Huzein dalam acara halal bihalal. Hadir pada acara tersebut Walikota Tegal yang juga sebagai Bunda PAUD Kota Tegal Hj. Siti Masitha Soeparno yang juga. Hadir pula Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Margadana, Dra. Hj. Nur Farida dan Kepala UPPD Tegal Timur Trismanto. Walikota dalam sambutannya mengucapkan selamat bagi yang hari ini dilantik, selamat bertugas dan teruskan pengabdian dilandasi keikhlasan. Walikota mengatakan keberadaan PAUD di Kota Tegal merupakan salah satu institusi pendidikan paling dasar yang akan memberikan pondasi kuat bagi pendidikan selanjutnya. “Saya sebagai Bunda PAUD Kota Tegal menyambut gembira dan penghargaan yang tulus kepada panitia penyelenggara yang melaksanakan acara Halal Bi Halal Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) dan pelantikan pengurus cabang Himpaudi se-Kota Tegal,” kata Walikota. Disebutkan Walikota, kegiatan semacam ini bukan hanya menjadi sarana untuk saling bertukar informasi tentang pendidikan anak usia dini di Kota Tegal. Juga menjadi media untuk memperkuat organisasi Himpaudi hingga ke tingkat cabang. “Membangun intelektual anak sejak dini tidak hanya dibangun melalui lembaga pendidikan yang berkualitas, akan tetapi di keluarga juga perlu disadarkan akan pentingnya pola gizi yang sehat. Di sekolah, anak usia dini perlu ditunjang oleh pengembangan potensi jasmaniah, rohaniyah, rasa percaya diri, disiplin, sopan santun, dan saling tenggang rasa serta kekompakan sesama teman untuk membangun karakter anak di masa usia emas melalui pola asuh yang baik. Tentunya, harapan kita semua akan melahirkan generasi emas Indonesia, termasuk generasi emas di Kota Tegal,” kata Walikota. Walikota berharap, ke depan kegiatan - kegiatan yang bersifat pendidikan anak usia dini dapat terus dilaksanakan, begitu juga kepada para pendidik usia dini (guru - guru PAUD) agar dapat membekali anak - anak, sehingga terasah keberanian, ketrampilan dan kemampuannya. “Dengan demikian anak nantinya mudah beradaptasi dalam melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi,” tutur Walikota Tegal Hj. Siti Masitha. (BK)

PENDIDIKAN

TABLOID BERITAKITA

ubernur Jateng Ganjar Pranowo merasa perlu memperbanyak ‘jalan tol’ bagi para siswa berprestasi. ‘Jalan tol’ yang dimaksud Ganjar adalah fasilitas, bimbingan dan pendampingan dari pemerintah untuk mendorong para siswa berprestasi memilih jurusan ilmu pengetahuan sesuai dengan minat dan bakat masingmasing siswa. “Saya kira perlu jalan tol. Jadi pembibitan, talent scoutingnya dalam mencari bakat dan minat harus dilakukan sejak dini,” kata Ganjar saat melakukan dialog dalam program ‘Suara Jateng’ TVRI di Studio Mini Kantor Gubernur, Senin pekan lalu dalam rangka penyelenggaraan Olimpiade Astrologi dan Astrofisika di Candi Borobur Magelang Menurut Ganjar dengan adanya ‘jalan tol’, misalnya dalam bentuk beasiswa akan menciptakan ilmuwanilmuwan baru yang nantinya bisa mengabdikan diri untuk kepentingan bangsa dan negara. “Kita punya orang banyak sekali, kurang lebih 250 jutaan. Masa kita mencari 10 orang yang ahli tidak dapat,” ujar Ganjar seraya tidak menampik kepandaian seorang siswa juga dipengaruhi sosok guru berkualitas. Karenanya, guru juga perlu difasilitasi, antara lain melalui pelatihanpelatihan sehingga kapasitasnya meningkat. Ditambahkan, setelah siswa mendapat fasilitas dan pendampingan sesuai minat dan bakatnya, pemerintah juga harus membentengi mereka agar tidak memilih bekerja di negara lain. Leader dari tim Indonesia Hakim Lutfi Malasan sepakat dengan Gubernur Ganjar Pranowo bahwa olimpiade internasional dapat dijadikan sebagai ajang talent scouting para siswa. Kemudian, setelah mendapat siswa

Perbanyak ‘Jalan Tol’ Untuk Siswa Berprestasi berbakat, baru pemerintah memikirkan cara untuk mengasah bakat agar menjadi ilmuwan yang hebat dan produktif di negara sendiri. “Olimpiade itu merupakan interface yang paling bagus untuk talent scouting dan bagaimana nanti memaintain ilmuwan yang hebat,” kata Hakim sembari memberikan gambaran peserta olimpiade astronomi dan astrofisika, meski masih duduk di bangku SMA sudah dapat mengerjakan materi S2 astronomi. Padahal, astronomi di SMA masih menjadi barang langka, baik dalam kurikulum maupun ekskul. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan H Amin Muhammad membeberkan potensi

anak-anak Indonesia di bidang science sangat luar biasa dan dapat bersaing dengan negara lain. Bahkan potensi tersebut tidak hanya ada di Pulau Jawa namun merata dari Sabang sampai Merauke. Untuk itulah, pemerintah selalu memberikan beasiswa bagi anakanak beprestasi yang mendapatkan medali dalam olimpiade internasional hingga ke jenjang S3. “Beasiswa diberikan bagi anak-anak berprestasi yang mendapat medali. Reward tersebut yang paling bermakna dibanding piala dan piagam,” kata Amin sembari menambahkan, Olimpiade Astronomi dan Astrofisika Internasional di Borobudur diikuti 317 peserta dari 41 negara. Jumlah itu meningkat dari tahun lalu, yakni 37 negara. (BK)

MTQ Pelajar Bagian Revolusi Mental

enerasi muda bangsa terutama pelajar harus mampu membangun mental dan spiritual yang baik melalui berbagai kegiatan. Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) tingkat pelajar menjadi salah satu medianya. Sebab, tidak hanya menjadi ajang kompetisi tapi juga sebagai sarana mengasah mental peserta, menumbuhkan sikap meghormati dan menghargai orang lain, berbudi pekerti, dan menciptakan keharmonisan. Hal itu dikatakan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo saat memberi sambutan pada pembukaan MTQ Pelajar se-Jateng ke-30 di Pendapa Kabupaten Boyolali, Senin lalu. Menurut Ganjar, kegiatan tahunan yang diikuti 805 pelajar SD hingga SMA dari 35 kabupaten dan kota itu, merupakan sarana mempererat silaturrahim antarpelajar dan masyarakat sekaligus merevolusi mental peserta. “MTQ pelajar ini menjadi ajang berkompetisi membaca, memahami, dan menghayati makna Alquran, kemudian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kegiatan ini para peserta diharapkan lebih menghormati orang tua, guru, serta menumbuhkan toleransi untuk mewujudkan harmoni,” ujar Ganjar. Dijelaskan, MTQ pelajar yang berlangsung 27-30 Juli merupakan

bagian revolusi mental generasi muda yang mampu membangun karakter bangsa, mewujudkan dan menjaga persatuan mulai dari kelompok kecil hingga kelompok besar. Ketua LPTQ Prov. Jateng Drs H Ahmadi MAg menjelaskan, tujuan MTQ untuk meningkatkan dan mendorong semangat pelajar dalam memahami dan menghayati Alquran agar menjadi generasi muda yang berakhlak karimah, mandiri, dan menepis pengaruh negatif. Ratusan peserta berkompetisi dalam Tartil Alquran, Tilawah, dan Tahfidz Alquran. Mereka akan memperebutkan piala gubernur juga menjadi ajang seleksi wakil MTQ Jateng maju ke tingkat nasional. Kegiatan tersebar di beberapa lokasi. Di Masjid Agung Boyolali, SMK Mojosongo, SMK 1 Boyolali, SMA 1 Boyolali, Gedung Panti Marhaen, dan Pendapa Alit Dinas Bupati. (BK)

Pengumuman Lelang Perum Perhutani Kesatuan Bisnis Mandiri Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset Jawa Tengah akan menyelenggarakan lelang pengadaan/ pekerjaan sebagai berikut:

Nama Paket

Pagu Anggaran

Pembangunan 10 Toko di lahan BKPH Jembolo Selatan KPH Semarang.

Rp 1.249.901.000,-

Kepada penyedia jasa yang berminat dapat mendaftar dan mengambil dokumen pada: Tanggal : 10 Agustus s/d 11 Agustus 2015 Waktu : Pukul 09.00 s/d 14.00 WIB Pempat : Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kantor KBM Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset I Jawa Tengah Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 45 Semarang Persyaratan Pendaftaran, menyerahkan: 1. Surat Kuasa dari Perusahaan ditanda tangani Direktur (apabila dikuasakan) 2. Copy SIUP/ SBUJK dan SIUJK 3. Copy NPWP dan PKP Perusahaan 4. Copy Akta Pendirian dan Perubahan 5. Copy Referensi Pekerjaan Demikian untuk diketahui seperlunya. Semarang, 10 Agustus 2015 Panitia Pengadaan Barang/ Jasa

14 TABLOID BERITAKITA

DESA KITA

EDISI NO. 73 1 AGUSTUS - 15 AGUSTUS 2015

Kekeringan di Jateng Merata Akan Dibangun Seribu Embung

ebanyak 29 titik kekeringan ditemukan pada musim kemarau tahun ini. Dari titik-titik kekeringan tersebut terdapat 10 persen desa di Jawa Tengah yang mengalami kekeringan. Untuk mengatasi kekeringan tersebut, Pemprov. Jateng telah menganggarkan sekitar Rp 20 miliar untuk air bersih. Sedangkan untuk air pertanian, pemprov mengusahakan sungai yang siap untuk pengairan atau membuat sumur artesis. Hal itu dikatakan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo usai menghadiri seminar penyiaran di Hotel Sahid Jaya Surakarta, Jumat pecan lalu. Menurut Ganjar, kekeringan di Jateng cukup merata. Di wilayah selatan ada di Sragen dan Wonogiri, wilayah tengah kekeringan terletak di pegunungan serta kekeringan terjadi wilayah utara bagian timur, seperti Grobogan, Blora, Pati,

Rembang dan Brebes. “Dalam waktu dekat Pemprov Jateng akan membangun embung di 35 kabupaten/kota. Antara lain di Kabupaten Blora, Sragen, Temanggung, dan Salatiga. Pembangunan sekitar 1.000 embung itu selain untuk mengatasi kekeringan akibat musim kemarau, juga menjadi tempat menabung air saat musim hujan,” tandas Gubernur seraya menambahkan, kekeringan saat ini tidak berdampak pada stok pangan di Jateng. Pasalnya, hingga beberapa bulan ke depan persediaan beras aman atau tidak mengalami kekurangan. Namun untuk target produksi padi kemungkinan akan mengalami penurunan tapi masih ada waktu untuk mengatasi kekeringan baik dengan memompa air maupun membuat sumur. Kementerian Pertanian, kata dia,

telah menyiapkan pembangunan embung untuk mengatasi masalah kekeringan sawah agar swasembada pangan tetap terjaga. Program pembangunan 1.000 embung akan diprioritaskan di daerah rawan kekeringan seperti Kabupaten Grobogan yang saat ini merupakan daerah paling luas mengalami kekeringan. Anggaran pembangunan satu unit embung antara

Rp 1,3 milyar sampai Rp 1,5 milyar dan danya berasal dari APBN dan APBD. “Kami sedang mengejar program pembangunan program 1.000 embung untuk dua tahun bisa selesai. Tapi kita harus mengukur baju badan sendiri, kira-kira tenaga teknisnya sanggup atau tidak. Sedangkan sumur resapan belum dihitung. Itu untuk mengimbangi, misalnya setiap rumah membuat dua sumur resapan,” katanya. (BK)

Jateng Juara Nasional KB MKJP

Mangkrak Puluhan Tahun Terminal Karangmangu Akan Jadi Rumkit

erminal Karangmangu Kecamatan Kroya yang sudah hampir 20 tahun mangkrak direncanakan akan segera dibangun Rumah Sakit (Rumkit). Hal itu diungkapkan Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji, ketika meninjau lokasi Terminal Karangmangu, Rabu pekan kemarin. Dalam kunjungannya, bupati didampingi Sekda Drs. Sutarjo,MM, Kepala Bappeda Indro Cahyono, Kepala DPPKAD, Farid Maruf, Kepala Dishub Kominfo dan sejumlah pejabat Pemkab Cilacap. Menurut Bupati, rencana pembangunan rumah sakit di lahan terminal tersebut, sebenarnya Pemkab ingin manfaatkan lahan terminal yang sudah mangkrak sekitar 20 tahun ini. Sekaligus dalam rangka mengimplementasikan program Bangga Mbangun Desa pilar kesehatan, ujar Bupati. Keberadaan Rumkit nantinya

dapat untuk melayani seluruh warga masyarakat di distrik Kroya. Bahkan, dapat pula untuk melayani warga masyarakat diluar distrik Kroya. Lokasi lahan terminal Karangmangu, menurut Bupati, tanahnya sangat strategis dan cukup luas, sehingga sangat pas untuk dijadikan rumah sakit. Apalagi dikaitkan dengan masyarakat Kroya yang sangat membutuhkan pelayanan kesehatan. Pada kesempatan tersebut, Bupati Cilacap yang didampingi Sekda, dan sejumlah pejabat termasuk Kepala Puskesmas Kroya dan juga Camat Kroya, diminta untuk segera melakukan pembahasan agar lahan terminal Karangmangu yang mangkrak ini segera bisa dimanfaatkan untuk hal yang lebih berguna. Dan pembangunan rumah sakit tersebut dapat dengan segera direalisasi. Tahun depan, rencana pembangunan Rumkit harus bisa dimulai. (BK)

ewakili Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar menjadi juara pertama Lomba Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (KB MKJP) Prasarana Pemerintah Tingkat Nasional. Sebelumnya, tim juri tingkat nasional datang ke Puskesmas Gondangrejo, dipimpin dr. Sofyan Zakaria. Atas hasil yang diperoleh, Kabupaten Karanganyar mendapat penghargaan yang sudah diterima pada peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke 22, Sabtu awal Agustus 2015 di Provinsi Banten. Kepala BP3AKB Karanganyar Any Indrihastuti mengatakan, terdapat beberapa hal dukungan Pemkab untuk program KB, antara lain kemauan Bupati menerbitkan produk hukum untuk mendukung program KB MKJP. “Mengeluarkan Surat Edaran kepada Kepala Desa (Kades) agar

mengalokasikan dana untuk program KB MKJP, juga Surat Edaran seluruh SKPD untuk mengintegrasikan kebijakan dalam rangka mendukung program itu,” ujar Any Indrihastuti. Selain itu juga ada Peraturan Bupati tentang petunjuk teknis penggunaan dana desa dalam mendukung KB MKJP. Bahkan di Puskesmas Gondangrejo, dokter bisa melayani KB MKJP, khususnya vasektomi. Pelayanan KB di puskesmas juga berdiri sendiri. Kemudian klaim Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKM) untuk KB juga berjalan. “Di tahun ini, peserta KB MKJP (IUD,Implant,vasektomi, dan tubektomi) juga meningkat sekitar 34,18 persen atau sebanyak 46.474 peserta sampai pertengahan tahun, dari total peserta KB sebesar 135.957 orang,” katanya seraya menambahkan, di akhir tahun 2015 diperkirakan peserta program KB MKJP bisa mencapai 35,8%. (BK)

Gates Foundation Belajar KB ke Karanganyar

abupaten Karanganyar yang berhasil dengan program Keluarga Berencana (KB) dan namanya mulai dikenal, membuat tertarik Bill and Melinda Gates Foundation untuk belajar lebih jauh tentang keberhasilan itu. Fitri Putcuk, Country Representative in Indonesia John Hopkins University Center for Communication Programs yang mendampingi para utusan Gates Foundation menuturkan ingin mengetahui sukses bidang KB di Kabupaten Karanganyar, dengan memanfaatkan sebagian pendanaannya dari bantuan Gates Foundation. “Kami ingin tau apa saja kesuksesan yang telah dilakukan dan komitmen apa saja untuk mendukung program KB. Selain itu juga kami tertarik dengan metode kontrasepsi jangka panjang” kata Fitri Putcuk, sembari menambahkan, tiga utusan dari Gates Foundation itu juga bertanya ke Bupati Karanganyar Juliyatmono tentang bagaimana cara bisa menyukseskan program KB.

Rombongan Gates Foundation juga meninjau Puskesmas Tasikmadu guna melihat secara langsung pelayanan KB. Tiga utusan itu, yakni Jennifer A Daves selaku Senior Program Officer bidang Global Policy and Advocacy, Lester Countinho selaku Deputy Director Family Planning pada bidang Global Development dan Maryjane Lacoste selaku Senior Program Officer pada bidang Family Planning-Global Development. Selama ini, Gates Foundation sudah berjalan pada tahun kelima dengan bekerajsama dengan sejumlah kabupaten/kota di Jawa Tengah, Jawa Barat, NTB, dan Kalimantan. Untuk Jateng, kebetulan hanya Kabupaten Karanganyar yang dilihat dan sangat terbuka diajak kerjasama. Bupati Karanganyar Juliyatmono mengatakan program KB dapat menjadikan keluarga berkualitas. Yang aktif Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi contoh, pendorong masyarakat. Disamping ikut aktif, diberi stimulan bagi kelompok usaha produktif. (BK)

EDISI NO. 73 1 AGUSTUS - 15 AGUSTUS 2015

DESA KITA

TABLOID BERITAKITA

Pengurus Koalisi Kependudukan dan

FAPSEDU Pekalongan Dikukuhkan

Romadhon Temukan Guci Berisi

Ratusan Keping Uang Kuno

arga Desa Brambang, Kecamatan Karangawen, Demak, mendadak dikagetkan dengan penemuan barang antik berupa satu buah guci kuno berisi ratusan keping mata uang kuno, Rabu pekan lalu. Barang yang diduga peninggalan jaman Kerajaan Majapahit itu kali pertama ditemukan Romadhon (45) yang beralamat di Dukuh Krajan RT 07 RW 05 Desa Brambang. “Saya tidak sengaja, saat menggali tanah untuk membuat sumur di areal persawahan Dukuh Soka RT 01 RW 04, Desa Brambang, pada kedalaman sekitar dua meter, ujung cangkul saya berulang-ulang membentur benda keras. Lantaran penasaran, saya kemudian mencoba menggali lokasi benda keras itu menggunakan tangan,” aku Romadhon. Mengetahui kalau benda keras itu ternyata guci kuno, sontak Romadhon kaget. Bahkan ia tak berani

mengangkat guci tersebut dari dalam tanah. Lantas ia mengabarkan pada temannya bernama Sudoto. Lalu guci diangkat dan didalamnya terdapat ratusan keeping uang koin. Seketika itu juga pihaknya melapor ke polisi. Kapolsek Karangawen, AKP M Kholil, menjelaskan, untuk mengantisipasi hal yang tak diinginkan pihaknya sudah berupaya mengamankan satu buah guci beserta ratusan keping koin kuno tersebut di Mapolsek. Kepolisian, kata dia, juga sudah menghubungi dinas terkait untuk mengecek kebenarannya. “Supaya tidak terjadi geger. Begitu barang itu ditemukan kami langsung mengamankannya. Kemungkinan ini peninggalan jaman kerajaan Majapahit atau tidak sudah kami sampaikan ke tim purbakala dari dinas untuk meneliti,” kata Kholil seraya menambahkan, lokasi penemuan guci itu merupakan areal persawahan bengkok desa. (BK)

Gang Puskesmas

epengurusan Koalisi Kependudukan dan Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (FAPSEDU) Kabupaten Pekalongan, pekan lalu dikukuhkan Ketua FAPSEDU Jateng, Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA dan Perwakilan Koalisi Kependudukan Jateng, Suwarno Widodo. Sekretaris BPMPKB, Dra. Siti Masruroh, M.Si melaporkan, tujuan pengukuhan di antaranya sebagai upaya meningkatkan peran serta tokoh agama dalam pembangunan keluarga sejahtera berdasarkan prinsip dan nilai agama yang dianut. Selain itu, memperkuat komitmen pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan penduduk dan keluarga sebagai sentral titik pembangunan serta menggerakkan dan memberdayakan masyarakat dalam upaya mengendalikan kuantitas penduduk. Bupati Pekalongan, Drs. Amat Antono, M.Si dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB (BPMPKB) Kabupaten Pekalongan, Drs. Yoyon Ustar H, M.Si menyampaikan rasa terimakasihnya atas kesedian para anggota yang dilantik. Amat Antono berharap agar dalam menjalankan tugas dapat saling mendukung, berjalan beriringan atau bersinergi sehingga tercipta sebuah koalisi yang harmonis. Menurut Antono, para anggota Koalisi kependudkan dan FAPSEDU merupakan para pejuang bangsa, karena dengan fasilitas yang

sangat minim, namun memikul tanggungjawab besar yaitu membantu mewujudkan penduduk Indonesia yang berkualitas. “Karena kondisi jumlah penduduk yang semakin meningkat jika tidak diimbangi oleh kualitas maka akan menimbulkan berbagai masalah, untuk itu diperlukan kepedulian bersama untuk meningkatkan kualitas penduduk,” tandas Antono. Pada bagian lain Kepala Perwakilan BKKBN Prov. Jateng, Dra. Tjondrorini, M.Kes yang diwakili Kepala Bidang Pengendalian Kependudukan, Drs. Sambito, M.Si menjelaskan beberapa alasan perlunya dibentuk Koalisi Kependudukan dan FAPSEDU. Antara lain karena di Jateng terdapat persoalan kependudukan seperti kuantitas dan kualitas penduduk dimana untuk mengatasi hal tersebut diperlukan komitmen politis dan persamaan persepsi dari para stakeholders dan mitra kerja. Menurut Sambito menerangkan berbagai kondisi kependudukan di Jateng, dengan jumlah penduduk yang cukup besar (32.382.657 jiwa), namun berdasarkan HDI Tahun 2012 Jateng masih berada pada peringkat 15 dari 33 provinsi. Dengan kondisi itu, masih diperlukan peningkatan di bidang akses dan mutu pelayanan kesehatan, kualitas pendidikan serta produktivitas. “Jumlah penduduk besar apabila berkualitas akan menjadi potensi sumber daya manusia yang luar biasa serta menjadi modal dasar pembangunan bangsa dan negara,” tandas Sambito.(BK)

HARGA IKLAN Halaman Cover Warna 1 Halaman Warna Cover Belakang,....................Rp. 5.000.000 ½ Halaman Warna Cover Belakang,....................Rp. 3.000.000 ¼ Halaman Warna Cover Belakang,...................Rp. 2.000.000 Iklan Kuping Cover Depan,........................Rp. 1.000.000 Iklan Kuping Cover Belakang,...................Rp. 750.000 Halaman Dalam Hitam Putih 1 Halaman Hitam Putih,.............Rp. 3.500.000 ½ Halaman Hitam Putih,............Rp. 2.000.000 ¼ Halaman Hitam Putih,............Rp. 1.250.000 1/8 Halaman Hitam Putih,...........Rp. 750.000 Adverotial 1 Halaman Advertorial,.............Rp. 2.500.000 ½ Halaman Advertorial,............Rp. 1.500.000 ¼ Halaman Advertorial,............Rp. 1.000.000

ISSN 2086-602X, Pemimpin Umum Agus Yulianto, Pemimpin Perusahaan Yulita Umari, Wakil Pemimpin Perusahaan Supono, S.Sos, Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab Tohar Tokasapu, Redaktur Pelaksana Agoes Dhewa, Redaktur Sugayo Jawama, Joko J Prihatmoko, Rachmat Sujianto, Budi Hari Pujiono, Daniel Simarmata Reporter Anto Sugiarto (Semarang), Antok P (Grobogan), Eko Budi Ariyanto (Demak), Cecep Tri W (Blora), Waskito, Choirun (Pemalang), Alex M. Thohirin, Wasirun, Sunarto (Brebes-Bumiayu), Tri Warno S (Banjarnegara), Kontributor Dentang (Pemalang), Muhammad Nur (Denpasar), Konsultan Keredaksian Handry TM, Sriyanto Saputro, Konsultan Hukum Imanuel Alvares, SH, MH, Grafis Abien Sur, Administrasi Aab Abdul Jalil, Periklanan Hening Iss Samanto Sirkulasi Amani Alamat Redaksi Jl. Puskesmas No. 4 Sambiroto, Semarang 50276, Telepon - Fax. 024-76740042, Email: tabloidberitakita@yahoo.co.id, Web. www.beritakitanews.com, Rekening Bank 2-057 07402-6 Bank Jateng Capem Setwilda TK I Jateng Semarang, Atas Nama Mutohar Diterbitkan CV. Datamedia, SIUP 170/11.01/PK/I/2003. Terdaftar pada Data Pers Nasional 2011 (Dewan Pers) Halaman 161 Nomor 5 Tahun 2011.

SEMUA WARTAWAN TABLOID BERITAKITA DIBEKALI KARTU PERS DAN NAMANYA TERCANTUM DI BOK PENGELOLA

16 TABLOID BERITAKITA

PILKADA KOTA WALI

EDISI NO. 73 1 AGUSTUS - 15 AGUSTUS 2015

Nasir adalah sapaan akrab HM Natsir yang juga Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Demak. Nasir yang kini maju sebagai calon Bupati Demak, pada Pilkada serentak 9 Desember 2015, juga sebagai Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Pramuka Kabupaten Demak. Karenanya, jika terpilih menjadi Bupati Demak, Nasir akan gigih berjuang meningkatkan kesejahteraan guru swasta dan pedagang kaki lima (PKL).

HM Natsir, Calon Bupati Demak

Joko Sutanto, Calon Wakil Bupati Demak

Pasangan Nasir - Jos Akan Tingkatkan Kesejahteraan

Guru Swasta dan PKL

igur yang satu ini juga dikenal gigih. Di tengah kesibukannya aktif berorganisasi, Nasir membuka usaha Warung Makan Ayam Goreng Mbak Tari. Karir Nasir diawali dari guru sejak tahun 1983 di SD Mrisen. Tahun 2005, Nasir dipercaya menjadi Kepala SD Mrisen. Berikutnya, menjadi Kepala UPTD Pendidikan dan terakhir dipercaya menjadi Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Demak. Dari berbagai pengalaman tersebut, HM Natsir maju sebagai calon Bupati Demak pada Pilkada serentak 9 Desember 2015. Pada Pilkada tersebut Nasir berpasangan dengan Drs. Joko Sutanto yang diusung oleh Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Di luar dukungan partai politik, pasangan Nasir dan Joko yang

MBAH MAEMUN

disingkat pasangan Nasir-Jos, juga didukung penuh oleh kalangan pengusaha di Kabupaten Demak. Karenanya pasangan Nasir-Jos optimis akan memenangi Pilkada Demak, terlebih Joko Sutanto yang pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) dengan jabatan terakhir Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, sangat berpengalaman di pemerintahan. Di singgung pertimbangan Nasir maju dalam Pilkada Demak, menurutnya karena adanya dorongan dari sejumlah elemen masyarakat, terutama rekan-rekannya di PGRI Kabupaten Demak. “Kami maju, hanya ingin ingin mengabdi pada daerah.Selain itu juga ingin membuat Demak setara dengan daerah lain dan selangkah lebih maju,” tandas Nasir, seraya menambahkan sda beberapa prioritas yang akan digarap serius. Yakni bidang pendidikan. Baik pendidikan tingkat dasar, menengah dan pendidikan tingkat atas. “Prioritas kami jika terpilih menjadi

Bupati Demak, akan meningkatkan kesejahteraan guru swasta dan guru madrasah. Karena tidak ada sekolah yang baik bila gurunya tidak baik. Guru tidak akan tidak, jika kesejahteraannya tidak baik,” ungkap HM. Nasir. Lebih memprihatinkan lagi, tambahnya, saat ini di Kabupaten Demak masih ada guru di sekolah swasta yang menerima honor Rp 100 ribu per bulan. Nasir mengaku sangat peduli terhadap guru swasta dan madrasah, karena ia pernah mengajar di SD, SMP, SMA, Madrasah Aliyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Ibtidaiyah. “Waktu itu satu bulan hanya dibayar Rp 17 ribu sampai Rp 25 ribu dan tetap saya jalani. Karena kalau semua diniati dengan ikhlas pasti akan berbuah kesuksesan,” kenang Nasir. Oleh sebab itu, Nasir sangat memahami keprihatinan guru swasta terkait kesejahteraan. Untuk itu Nasir bertekad meningkatkan kesejahteraan guru swasta melalui APBD. Penataan Pedagang Kaki Lima

(PKL) juga menjadi prioritas pasangan Nasir-Jos. Terutama PKL di alun alun. “Kalau ingin membuat alun alun tidak perlu memindah PKL. Konsep penataan kota tidak harus mematikan ekonomi sudah berlangsung. Maka PKL alun alun akan kami kembalikan ke tempat semula,” tandas HM. Nasir. Sedangkan Calon Wakil Bupati Joko Sutanto akan meneruskan pembangunan yang belum tuntas saat ia menjabat Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan. Joko juga akan konsentrasi terhadap bidang pertanian, mulai cara pengolahan lahan, pengairan yang baik dan teratur, pemilihan bibit unggul, penanganan pasca panen, dan peningkatan sarana prasarana jalan dan jembatan. Menurutnya, jika sarana prasarana pertanian tidak diperhatikan, maka kesejahteraan petani akan terhambat. (ag)