Swara kita 31 maret 2017

JUMAT 31 MARET 2017 NOMOR 3196 TAHUN XI

Harga: Rp.3000,Luar Kota + Ongkos Kirim

HARGA Langganan: Rp. 50.000,-/bulan (luar kota tambah ongkos kirim) NO REK: 001 01.52.000663-1 Bank Sulut a/n PT. Sulut Lestaripress ALAMAT: Mega Smart VIII No.7 Kawasan Mega Mas Boulevard Manado, Telp (0431) 841060, Fax: (0431) 841071

Berpikir dan berbuat

INTERNASIONAL Israel akan pangkas sumbangan ke PBB ISRAEL mengumumkan akan memangkas sumbangannya pada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebesar US$2 juta. Hal itu, didasari kekesalan Israel akibat kritik konstan Dewan Hak Asasi Manusia PBB terhadap kebijakan negaranya soal Palestina. ‘Diskriminasi obsesif terhadap Israel oleh bagian dari PBB’ menjadi landasan Menteri Luar Negeri Israel untuk menjustifikasi keputusannya memangkas dana sumbangan.

“Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memutuskan mengalokasikan dana tersebut bagi bantuan internasional dan investasi di negara berkembang yang mendukung Israel di badan-badan internasional,” tulis Kemenlu Israel, Kamis (30/3).

Sebelumnya, Israel telah memotong sumbangannya sebesar US$6 juta dari jumlah total US$11,7 juta, menyusul resolusi Dewan Keamanan PBB, Desember lalu, yang mengecam pembangunan gedung di wilayah Palestina yang diduduki Israel.

Baca: Israel ( Halaman 2 )

OPINI Perlu Ketegasan Pemerintah Menangani Ormas Radikal (3/habis) Oleh : Otjih Sewandarijatun *) SEOLAH ada pembiaran dan negara mentolerir keberadaan kelompok yang dapat mengancam kepentingan nasional. Sebut saja semisal dengan kelompok yang menyatakan terang-terangan menghendaki berdirinya Khilafah di Indonesia seperti Hitzbut Tahrir, sejumlah ormas yang mendukung teroris seperti ISIS, atau FPI yang dalam aksinya sering melibatkan penggunaan kekerasan dan tindakan melawan hukum, maupun sejumlah kelompok yang berada di balik propaganda komunisme.

PERLU PENGATURAN EFEKTIF Jean Jacques Rousseau dalam Du Contract Social menulis, “every man has born free, but in chain( setiap orang terlahir bebas, tetapi juga dirantai)”. Pernyataan ini mengandung makna pengakuan terhadap kebebasan sebagai hak azasi manusia, sekaligus konsekuensi perlunya pengaturan atas kebebasan itu. Munculnya radikalisme merupakan ekspresi dari keyakinan kebebasan yang ekstrim sehingga merasa memiliki hak untuk menyatakan eksistensi dirinya melampaui kepentingan orang lain untuk melindungi eksistensinya.

Baca: Perlu ( Halaman 2 )

SELEBRITI VICTORIA BECKHAM

Kembali bernyanyi SUDAH lama mantan anggota Spice Girls, Victoria Beckham tidak tampil menyanyi. Namun, ia dijadwalkan akan kembali unjuk suara di mobil James Corden dalam acara Carpool Karao-ke. Hal itu dikabarkan sen-diri oleh Posh, julukannya, melalui fitur instagram story, Rabu, (29/3). Dalam video durasi singkat itu, Victoria menunjukkan aktivitasnya jelang pengambilan gambar Carpool Karaoke. Dan sesaat kemudian, terlihat James Corden datang masuk ke dalam mobil menyusul Victoria. Meski sudah ada tanda ia akan kembali bernyanyi, meski tidak lama, tanggal pasti penampilan Victoria itu belum dirilis.

Baca: Kembali ( Halaman 2 )

AGUS DW Martowardojo (kanan) dan Ganjar Pranowo (kiri) bersaksi di sidang e-KTP. Gubernur BI Agus DW Martowardojo, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Anggota DPR RI Agun Gunanjar dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus korupsi e-KTP, di Pengadilan Tipikor.(foto: ist/merc)

Ganjar disebut tahu soal bagi-bagi uang proyek e-KTP Setnov: Kritik kasus e-KTP, jangan galak-galak Jakarta—Penyidik senior KPK Novel Baswedan menyebut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tahu perihal bagi-bagi uang hasil dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP berdasarkan kesaksian dari sejumlah pihak saat proses

penyidikan.

Novel pun mengaku sempat akan mengkonfrontir Ganjar dengan mantan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Hanura, Miryam S Haryani terkait aliran uang tersebut. Sayangnya, Miryam menolak dan merasa takut bertemu dengan Ganjar.

“Pasti tahu. Saya pertemukan dengan Pak Ganjar. Yang bersangkutan (Miryam) menyampaikan, dengan Pak Ganjar takut (bertemu),” kata Novel saat dikonfrontir dengan Miryam di sidang lanjutan

perkara dugaan korupsi e-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Menurut Novel, soal penerimaan uang hasil dugaan korupsi e-KTP, yang disebut-sebut merugikan negara hingga Rp2,3 triliun itu, Miryam sudah “Di pemeriksaan terkahir, saya periksa sendiri dan saya beri tahu terkait uang yang diterima, untuk kooperatif agar segera dikembalikan,” kata Novel.

Baca: Ganjar ( Halaman 2 )

PIMPINAN DPD

MA batalkan masa jabatan 2,5 tahun Jakarta—Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan perkara uji materi Peraturan DPD nomor 1 tahun 2017 tentang tata tertib.

MA dalam putusannya menegaskan, masa jabatan pimpinan DPD adalah 5 tahun, bukan 2 tahun enam bulan.

Uji materi ini dilakukan oleh enam anggota DPD yang merasa keberatan dengan aturan jabatan pimpinan DPD hanya 2,5 tahun.

Mereka adalah Anang Prihantoro, Marhany Victor Poly Pua, Djasarmen Purba, Sofwat Hadi dan Denty Eka Widi Pratiwi serta Anna Latuconsina.

Dikutip dari laman mahkamahagung.go.id, Kamis (30/3), pemohon merasa masa jabatan pimpinan DPD 2,5 tahun mengganggu kinerja DPD. Sebab, nantinya DPD akan disibukkan perebutan kekuasan dan bakal terjadi penge-

lompokkan di internal DPD. Sehingga hal ini merugikan pemohon secara pribadi dan DPD secara kelembagaan. MA melalui putusan bernomor 20P/HUM/2017 menilai, Peraturan DPD nomor 1 tahun 2017 pasal 47 ayat 2 dan pasal 323 bertentangan dengan UU nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan.

PEMERINTAHAN

4 hal penting yang jadikan Sulut Hebat Manado— Wakil Gubernur Sulut Drs Steven Kandouw sejenak memberi waktu kepada sejumlah wartawan berbincang ringan seputar program pembangunan daerah, Kamis (30/ STEVEN Kandouw.

3) siang kemarin. Wagub Kandouw, awalnya menukik kinerja para wartawan yang perlu disiplin dan profesional dalam menjalankan fungsi kontrol, bahkan selaku mitra Pemprov Sulut. Hal itu disampaikan, agar para pekerja pers tetap menjalankan tanggungjawab membangun daerah dengan memberi informasi yang benar dan aktual.

Sekalipun sesekali diselingi dengan tawa dan gurauan, akan tetapi maksud dan tujuan sikap kritisnya bagi wartawan adalah penting.

Sebaliknya, pertanyaan dan klarifikasi para wartawan, dijawab dan diberi penjelasan, apalagi terkait program pemerintah dan kondisi aktual di lapangan saat ini. Menurut mantan Ketua DPRD Sulut ini, Pemprov terus menggenjot sejumlah agenda yang tidak jalan penting, yakni dengan prioritas sektor pariwisata. Menurut dia, promosi pariwisata terus berjalan seiring dengan pembangunan infrastruktur penunjang pun, renovasi pada tempat yang menjadi obyek wisata.

Baca: MA ( Halaman 2 )

Baca: 4 hal ( Halaman 2 )

Thaye Dorje, Karmapa Lama

Biksu Tibet hengkang dari Kuil demi menikah Biksu senior di Tibet memutuskan meninggalkan pengabdiannya untuk menikah.

Keputusan biksu bernama Thaye Dorje itu tentu membuat banyak penganut Buddha terkejut. Pasalnya, Thaye mengaku sebagai reinkarnasi Karmapa Lama, pemimpin salah satu sekolah Buddha utama di Tibet, Karma Kagyu.

NOMOR TELEPON/FAX (0431) 841071, FAX: (0431) 841060)

KABAR mengejutkan itu diumumkan kantor Thaye Dorje, Kamis (30/3). Thaye bahkan telah menikahi teman masa kecilnya dalam sebuah upacara privat di New Delhi, Kamis (25/3) dan meninggalkan dunia biksu.

“Saya punya perasaan yang kuat di dalam hati, bahwa keputusan menikah ini akan memiliki dampak positif bukan hanya bagi saya, tapi juga bagi aliran Karma Kagyu,” kata Thaye Dorje.

“Sesuatu yang indah, se-

suatu yang menguntungkan akan muncul bagi kita semua.”

Baca: Biksu ( Halaman 2 )

THAYE Dorje, Karmapa Lama

KUNJUNGI www.swarakita-manado.com & www.swaramanado-online.com

SAMBUNGAN Israel ... Dari Halaman 1 Minggu lalu, pakar hak asasi PBB juga mengeluarkan kritik keras atas kebijakan Israel, yang semakin memperuncing prasangka anti-Israel dalam PBB. Dalam laporannya, informan PBB di wilayah Palestina, Michael Lynk, menuding Israel melakukan ‘penaklukan kemanusiaan’ dan memicu reaksi keras dari pelaku kampanye hak asasi manusia. Klaim itu disampaikan Lynk dalam ‘Agenda Item Seven’ atau sesi khusus Dewan HAM PBB di Israel.

Israel adalah satu-satunya negara yang diberi sesi khusus oleh Dewan HAM PBB. Di lain pihak, Israel dan para pendukungnya, termasuk AS, kerap menuding PBB melakukan ketidakadilan, dan selalu menarget Israel secara tidak proporsional.

Bahkan, Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson secara terbuka mengancam akan menarik diri dari PBB karena ‘agenda bias terhadap Israel’.(cnni)

Kembali ... Dari Halaman 1 Victoria juga memberikan video cuplikan saat dia mengikuti permainan dalam acara yang dipandu Corden, the Late Late Show. Tampilan tersebut turut menjadi tanda bahwa episode dia menjadi bintang tamu bincang malam sukses itu akan segera tayang. Istri David Beckham yang sekaligus desainer itu terakhir kali tampil menyanyi dalam acara penutupan resmi Olimpiade London 2012 lalu.

Dalam acara tersebut, Victoria tampil bersama anggota Spice Girls lainnya dan membawakan Spice Up Your Life dan Wannabe.

Tahun lalu, Victoria dan Melanie C memutuskan untuk tidak bergabung dalam kesempatan konser reuni 20 tahun Spice Girls. Hal itu diketahui setelah Emma Bunton, Geri Halliwell, dan Melanie B mengatakan di Youtube. Namun rumor mengatakan Victoria telah melarang trio tersebut menyanyikan lagu-lagu hits di masa kejayaan Spice Girls.

Victoria tercatat hanya mengeluarkan satu album solo pada 2001 bertajuk Victoria Beckham. Album berikutnya pada 2003 dan 2004, Open Your Eyes dan Come Together, gagal rilis setelah label yang menaungi penyanyi itu mengalami kebangkrutan.(cnni)

Perlu ... Dari Halaman 1 Radikalisme tidak hanya sebatas berpikir dan bertindak secara mengakar terhadap realitas tatanan sosial yang dihadapinya, tetapi telah berkembang hingga pemaksaan orang lain atau masyarakat pada pilihan yang mereka yakini tersebut.

Dalam kerangka pemikiran ini, kelompok radikal apakah berdasar justifikasi agama seperti pendukung ISIS dan penganut ideologi komunis, meyakini kebenaran tunggal dan menolak setiap yang berbeda dari mereka.Kelompok ini akan menggunakan berbagai pilihan yang dianggap efektif, termasuk kekerasan, untuk memaksakan kehendaknya. Ekspresi paling moderat dari kelompok radikal seperti ini adalah eksklusifitas, intoleransi dan apriori terhadap orang atau kelompok di luarnya.Ekspresi ini dapat berkembang hingga bentuk-bentuk agresi terhadap kelompok, menentang aturan, hingga perlawanan terhadap otoritas negara.Karena itulah, pengaturan secara efektif oleh negara terhadap potensi perkembangan ormas/kelompok yang mengarah pada radikalisme menjadi sangat penting.

Memang, bukan hal mudah menata kehidupan Ormas.Menurut data Kemendagri, ada sekitar 306.397 ormas yang terdeteksi, dan hanya 287 yang terdaftar. Di tingkat Propinsi ada sekitar 2.477 ormas tidak berbadan hukum, namun memperoleh surat keterangan terdaftar dari Pemerintah Daerah. Kementerian Hukum dan HAM mencatat sekitar 301.760 ormas berbadan hukum, disusul data Kementerian Luar Negeri yang menyatakan ada 66 ormas yang didirikan oleh warga negara asing di Indonesia. Angka resmi ormas yang terdaftar ini diduga jauh lebih kecil dibandingkan keberadaan ormas yang tidak terdaftar.

Demikian besarnya potensi ormas di masyarakat tentu menjadi kesulitan sendiri bagi negara, apalagi kewenangan yang dimiliki negara sangat terbatas secara hukum untuk melakukan pengaturan.Gagasan revisi UU Ormas karena itu perlu memperluas kewenangan pemerintah untuk melakukan penataan, termasuk membekukan, melarang dan membubarkan ormas yang bertentangan dengan ideologi negara, konstitusi dan membahayakan kepentingan nasional. Proses penataan Ormaspenting diterapkan secara efektif guna mencegah terjadinya radikalisasi dan pemanfaatan ormas untuk kepentingan yang bertentangan dengan ideologi negara dan hukum yang berlaku. Sedangkandi sisi lain, penataan inijuga untuk menjamin agar tidak terjadinya absolutisme kekuasaan negara ketika merespon berbagai dinamika Ormas dalam masyarakat yang bisa saja hanya sekedar kritis terhadap kekuasaan atau menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kekuasaan.

Negara harus hadir dalam kerangka menciptakan tertib sosial dan politik dalam masyarakat yang sedang eforia kebebasan.Negara tidak boleh kalah dengan setiap bentuk gerakan radikal yang mengusung isu apapun.Langkah pembinaan persuasif, hingga penindakan represif dibenarkan sepanjang dalam kerangka penegakan hukum dan menjamin kepentingan masyarakat luas.Instansi pemerintah seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, TNI-Polri, Kejaksaan, Badan Intelejen Negara, dan stakeholder terkait perlu untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi guna mencegah berkembangnya radikalisasi di dalam ormas. Pengaturan terhadap ormas harus diletakan dalam kerangka memastikan keberadaan ormas itu berkontribusi positif bagi kepentingan seluruh masyarakat dengan tetap bersandar pada prinsip-prinsip perlindungan HAM dan aturan yang berlaku.Tanpa kehadiran negara secara efektif, niscaya yang terjadi adalah anarkhi, chaos dan konflik dalam masyarakat sepertihalnya ketika hukum rimba yang berlaku. *) Penulis adalah mantan Direktur Komunikasi Massa di LSISI, Jakarta. Alumnus Udayana, Bali

JUMAT 31 MARET 2017

2

Gubernur apresiasi warga Sulut di Jepang DENGAN berbagai kesibukan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey SE dan Ketua TP PKK Sulut Rita Tamuntuan Dondokambey dalam kunjungan ke Jepang, berusaha menyempatkan diri bertemu dengan warga Sulut yang ada di Kota Oarai, sekalipun tidak diagendakan tetapi Gubernur dan rombongan berusaha memenuhi harapan warga Nyiur Melambai yang bermukim di Qarai, dalam pertemuan yang singkat beberapa masyarakat menyampaikan harapan - harapan kepada Pemerintah Sulawesi Utara .

Dalam suasana kekeluargaan

yang penuh keakraban ini Gubernur memberi apresiasi kepada warga Sulut yang berjuang di rantau, dan berkomitmen membantu beberapa persoalan terkait ketenagakerjaan di Jepang , dimana menurut penuturan Stery Makalew salah seorang warga yang telah 18 tahun bermukin di negara Sakura ini, persoalan di Jepang adalah banyaknya perusahan/ LPK yang mendatangkan tenaga magang swasta namun tidak dibarengi dengan pelatihan bahasa dan ketrampilan memadai sehingga berakibat pada buruknya kualitas latihan

tersebut, menanggapi hal ini Gubernur Olly berjanji akan menyiapkan pelatihan bahasa bagi putra putri sulut yang akan mengikuti program magang ke Jepang bekerja sama dengan

Unsrat, Gubernur juga memberikan apresiasi kepada salah satu warga Jony Galag yang membentuk NGO ( Non Goverment Organization ) atau LSM di Jepang dan sudah

mendapat persetujuan dari Pemerintah Jepang, diharapkan NGO ini bisa membantu masyarakat Sulut yang berada di Negara Matahari Terbit ini.(erer/bhps)

Gusti Ngurah Rai, Bali.

Hal ini terungkap, ketika Ketua Majelis Hakim perkara dugaan korupsi proyek e-KTP, John Halasan Butar-butar membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) milik Ganjar.

Ganjar pun lantas membenarkan percakapan dengan Setnov, yang ketika proyek ini bergulir menjabat Ketua Fraksi Golkar di DPR. “Tiba-tiba itu, saya tiba di bandara, ketemu dan ber-salaman, langsung Novanto bilang, jangan galak-galak. Saya bilang, oh iya sudah beres,” kata Ganjar dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (30/3). Ganjar bersaksi bersama mantan Anggota Komisi II DPR, Agun Gunandjar Sudarsa dan Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo untuk dua terdakwa, Irman dan Sugiharto, mantan pejabat di Kementerian Dalam Negeri.

Hakim John langsung menanggapi keterangan Ganjar itu.

John pun meminta penjelasan kepada Ganjar mengenai maksud dari ‘jangan galak-galak’ dalam proyek e-KTP yang disampaikan Setnov itu.

Ganjar pun merasa maksud dari ‘jangan galak-galak’ itu saat dirinya mengkritisi kesiapan proyek ambisius di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu. Salah satu yang ia minta ketika itu yakni mengenai uji coba proyek eKTP ini.

Menurut Ganjar, pengadaan eKTP ini akan dilaksanakan di seluruh Indonesia, sehingga persiapan harus dilakukan dengan matang. Lalu mengenai keamanan data dari e-KTP tersebut, tambah Ganjar, apakah ada yang menjamin tak dibobol oleh pihak yang tak bertanggungjawab. “Iya, saat itu kita mau uji coba, kita kritisi. Apakah yakin tidak, karena akan digunakan seluruh Indonesia. Mungkin itu yang dianggap galak,” kata Ganjar.

Ganjar membantah telah menerima uang hasil korupsi proyek pengadaan e-KTP, yang

merugikan negara hingga Rp2,3 triliun. Namun, Ganjar mengaku sempat beberapa kali ditawarkan uang proyek tersebut.

“Saya tidak mengetahui. Saya ditanya, apakah pernah ditawari uang? Saya jawab pernah. Anda terima? Tidak. Itu yang saya jelaskan,” kata Ganjar menirukan tanya jawab dengan penyidik KPK saat diperiksa.

Tak puas dengan jawaban Ganjar, Ketua Majelis Hakim John Halasan Butar-butar kemudian memcecar Ganjar soal tawaran uang dari seseorang tersebut. John bertanya, apakah Ganjar mengetahui uang tersebut bagian dari proyek e-KTP dan kenapa tak menyelidiki pemberian uang itu. “Saya memang tak cari tahu. Udah saya pikir, saya nggak usah terlibat dengan urusan itu (pemberian uang e-KTP),” jawab Ganjar. Menurut Ganjar, saat dirinya duduk sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR beberapa kali ditawari uang yang dimasukan dalam goody bag.

Ganjar mengaku menolak uang tersebut dan meminta orang yang menawarkannya untuk mengambilnya.

KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (30/3). Agus berkata, Kemdagri harus menjelaskan tentang pembiayaan proyek anggaran yang menggunakan rupiah murni secara rinci agar pengajuan kontrak tahun jamak disetujui.

Selain itu, Kemdagri juga mesti menjelaskan berapa lama proyek tersebut akan berjalan.

Dalam perkembangannya, pihak Kemenkeu menyetujui perpanjangan kontrak yang semula 2011-2012 menjadi 2011-2013. Pada rentang waktu tersebut terdapat peningkatan jumlah anggaran yang semula Rp2,48 triliun menjadi Rp5,9 triliun.

Dia mengatakan, tak menutup kemungkinan terjadi penambahan maupun pengurangan jumlah anggaran yang akan digunakan saat pembahasan di DPR. “Karena bisa terjadi negosiasi, diskusi, atau asumsi dalam pembahasan itu,” ucapnya. Agus menyatakan, urgensi pengajuan kontrak tahun jamak ini terjadi karena pemerintah tengah membangun sistem eKTP menjelang pemilu 2014.

“Di situ dikatakan bahwa eKTP harus selesai akhir tahun 2012. Dalam APBN pun pemerintah bilang ini proyek prioritas nasional karena sebagai dasar pemilu 2014 harus punya sistem e-KTP,” terangnya.

Agus sebelumnya menyatakan bahwa tak ada yang salah dengan sistem tahun jamak.

Bahkan, ia menyebut, sistem tahun jamak justru dibutuhkan untuk pembangunan Indonesia.

Hanya saja, saat itu Kemdagri mengajukan sistem tahun jamak untuk anggaran, bukan pelaksanaan. Hal ini membuat Agus sempat menolak proyek yang memiliki nilai anggaran sebesar Rp6 triliun tersebut.

Namun saat kembali diajukan oleh mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi untuk kedua kalinya,Agus meloloskan proyek e-KTP. Agus menyatakan persetujuan anggaran proyek senilai Rp6 triliun akhirnya diberikan oleh Kemenkeu karena Kemendagri selaku pemohon anggaran dinilai Direktorat Jenderal Anggaran telah memenuhi aturan.(cnni)

memerintahkan pasal tersebut untuk segera dicabut. MA memberikan sanksi kepada termohon dalam hal ini pimpinan DPD, yakni Irman Gusman, GKR Hemas dan Faroukh

Ganjar ... Dari Halaman 1 Namun, Novel mengungkapkan, Miryam menyatakan bukannya tak mau mengembalikan uang dari megaproyek senilai Rp5,9 triliun itu. Menurut Novel, Miryam ketika itu ingin menunggu hingga ada anggota DPR lain yang mengembalikan uang terlebih dulu.

Pasalnya, dari pengakuan Miryam, dirinya akan habis oleh kawan-kawannya sesama anggota dewan di Senayan. “Dia bilang, kalau kembalikan uang, habis saya sama kawan-kawan di DPR,” tutur Novel menceritakan pengakuan Miryam.

Ganjar Pranowo, yang ketika proyek ini bergulir duduk sebagai Wakil Ketua Komisi II tak menampik bila ada yang menawarkan uang proyek e-KTP tersebut. “Iya (tahu), setidaknya ada orang yang kasih saya,” kata Ganjar saat tiba di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Ganjar mengungkapkan, pihak yang sempat menawarkan uang kepada dirinya adalah Mustokoweni (almarhum) yang duduk di Komisi II DPR periode 20092014. Tak hanya Mustokoweni, setelah diinget-inget ternyata Miryam juga pernah menawarkan dirinya uang.

“Seinget saya Bu Mustokoweni (yang menawarkan), kemudian Bu Miryam coba (saya) inget-inget lagi, dia pernah tawari saya,” tuturnya.

Seperti diketahui, dalam dakwaan Irman dan Sugiharto, dua pejabat Kementerian Dalam Negeri, Ganjar disebut menerima uang sebesar USD520.000.

Penerimaan itu terjadi saat Ganjar masih menjadi Wakil Ketua Komisi II DPR RI. GALAK Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengakui pernah diminta oleh Ketua DPR Setya Novanto agar tak galak-galak dalam pembahasan proyek pengadaan e-KTP pada kurun waktu 2010-2011. Permintaan Setnov itu disampaikan kepada Ganjar ketika tak sengaja bertemu di Bandara Internasional I

KONTRAK KERJA JAMAK

Muhammad membayar denda Rp 1 juta. Hakim MA yang mengadili putusan ini yakni Supandi sebagai ketua majelis, Yosran dan Irfan Fachrudin sebagai anggota majelis.(merc)

Salah satu sasaran kerjasama yang dilakukan pemerintah dengan sejumlah negara yakni menjadikan Sulut sebagai destinasi pariwisata.

Maka negara negara yang dikunjungi Gubernur Sulut, selalu disampaikan kondisi dan peluang investasi di Sulut. Tentunya ini akan berdampak pada peningkatan ekonomi daerah, khususnya ekonomi masyarakat Sulut.

Selain itu, Gubernur direncanakan, juga akan memenuhi undangan Pemerintah Filipina dalam rangka membuka akses transportasi laut Bitung-Filipina dengan diluncurkan KM Roro di Manila. Transportasi laut ini diharapkan bisa membuka pasar internasional terhadap produksi petani seperti Kopra, Pala dan produksi lainnya asal Sulut.

Selain itu, Perhatian terhadap iven olahraga bertaraf internasional seperti lomba terjun payung, international paragliding, tour sepeda bertaraf internasional dan lomba olahraga lainnya.

Perayaan religius tingkat

nasional, diantaranya Natal 2016 dan Paskah Nasional 2017 didaerah ini. Perayaan religi bertaraf nasional ini ikut mengundang para tamu baik dalam negeri maupun luar negeri, bahkan Presiden Joko Widodo, untuk menyatakan bahwa daerah ini, aman, nyaman, tujuan dan sampai, dan pantas jadikan Sulut sebagai destinasi wisata.

Wagub juga sedikit menyentil keberadaan angkutan online.

Menurut dia, jasa angkutan inipun harus ada payung hukum dan mengikuti aturan mainnya.

Sementara terkait disiplin, Wagub Kandouw menegaskan kedisiplinan ASN Pemprov Sulut, apalagi keluyuran pada jam kerja, pulang sebelum jam kerja berakhir, dan melakukan pengerjaaa proyek adalah tindakan yang tidak benar. “Saya tahu, ada yang main proyek, saya dapat, pasti saya pecat,” ujarnya.

Hal ini harus dilakukan secara tegas, karena menyalahi aturan.

Karena menurut Wagub, disiplin menjadi kunci sukses semua program pembangunan di daerah.(erer)

mun, titel Karmapa Lama yang diklaim Thaye Dorje menimbulkan perkara. Pasalnya, aliran Karma Kagyu lebih mempercayai Urgyen Trinley Dorje, yang juga disetujui oleh Dalai Lama.

Di sisi lain, Karmapa Lama bukan satu-satunya titel yang diperkarakan di Tibet. Tahun

1995, pemerintah China memilih seorang remaja untuk menjadi Panchen Lama, posisi yang sudah diisi oleh remaja lain pilihan Dalai Lama.

Selanjutnya, anak pilihan Dalai Lama ditahan oleh otoritas China di usia enam tahun dan belum terlihat hingga kini.

Panchen Lama sendiri

merupakan titel signifikan yang menentukan pilihan pengganti Dalai Lama. Kendati demikian, Partai Komunis China kerap mengatakan bahwa negara berhak mengatur proses pemilihan Dalai Lama, hal yang menjadi kekhawatiran bagi para penganut Buddha di Tibet.(cnni)

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo menjelaskan soal sistem kontrak tahun jamak atau multiyears dalam proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).

Agus menegaskan bahwa kontrak tahun jamak tak berhubungan dengan pengadaan maupun pengelolaan anggaran suatu proyek. Sebagai Menteri Keuangan saat itu, Agus berwenang memberikan persetujuan terkait pengajuan kontrak tahun jamak.

“Ketika mengajukan ke menkeu perlu ada persyaratan. Nanti akan dikaji untuk kemudian disetujui,” ujar Agus saat memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-

MA ... Dari Halaman 1 Selain itu, pasal tersebut juga dinilai bertentangan dengan UU MD3 yang telah mengatur masa jabatan pimpinan MPR, DPD, DPRD dan DPD yakni lima tahun. MA pun

4 hal ... Dari Halaman 1

Biksu ... Dari Halaman 1 Istri Thaye Dorje adalah wanita kelahiran Bhutan bernama Rinchen Yangzom, yang mengenyam pendidikan di India dan Eropa.

Sementara Thaye Dorje lahir di Tibet dan ayahnya, merupakan pemegang titel Karmapa Lama. Adapun ibu Thaye Dorje adalah keturunan bang-

sawan Tibet. Menurut biografi resminya, Thaye Dorje baru berusia 1,5 tahun saat mulai berkata pada orang-orang bahwa dia adalah reinkarnasi Karmapa.

Dalam tradisi Tibet, biksu bisa mengidentifikasi anakanak sebagai reinkarnasi pemuka agama terdahulu. Na-

SULUT

JUMAT 31 MARET 2017

Infrastruktur Sulut akan lebih diprioritaskan pusat Kementerian PUPR gelar pra konsultasi Regional 2017 Manado—Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar kegiatan Pra Konsultasi Regional tahun 2017 wilayah Sulawesi-Maluku-Papua, di Hotel Sintesa Peninsula Manado, Kamis (30/3) kemarin.

Wakil Gubernur Sulut Drs Steven Kandouw mengapresiasi terhadap kegiatan Kementerian PUPR yang dilaksanakan di Manado dan mengucapkan selamat datang selamat bakudapa untuk mengikuti dan melaksanakan agenda ini.

Di Sulut sedang dilaksanakan beberapa program prioritas dan proyek strategis Nasional diantaranya, Bendungan Lolak di Bolmong, Bendungan Kuwil di Minut, jalan Tol Manado Bitung, International Hub Port Bitung, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung, dan jalan penghubung Gorontalo-Manado.

Sedangkan program prioritas pengembangan Bandara Sam Ratulangi, Pembangunan Trem Dalam Kota Manado, Jalur Kereta Api Manado Bitung, Pengembangan Kawasan Pariwisata Likupang, Manado Outer Ring Road III ( Winangun-Malalayang) Pembangunan TPA Regional di Kabupaten Minut dan pembangunan Bendungan Sawangan di Minahasa. “Pasti dengan menjadi tuan rumah terkait kegiatan ini, maka infrastruktur di Sulut, ikut akan lebih diprioritaskan oleh pemerintah pusat.

Maka diharapkan identifikasi dan underline kebutuhan akan infrastruktur Sulut lebih mendapat perhatian dari daerah daerah lain di Indonesia,” tegas Wagub Dengan adanya masukan dan materi

KEGIATAN Pra Konsultasi Regional tahun 2017 wilayah Sulawesi-Maluku-Papua, di Hotel Sintesa Peninsula Manado yang turut dihadiri Wagub Sulut.(foto: ist)

yang dibawakan, membuat para peserta saat pulang dari sini, dapat menyiapkan program tahun ini dan tahun depan.

Pra Konsultasi Regional ini digelar Kementerian PUPR untuk mengidentifikasi isu isu strategis bidang PUPR tahun 2018, sekaligus mengidentifikasi awal rencana aksi pencapaian output atau pekerjaan strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Selain itu, kegiatan ini dimaksud juga sebagai ajang konsolidasi program tahun 2018 antara Kementerian PUPR dengan Pemerintah daerah melalui

dinas bidang PUPR termasuk sinkronisasi antar sektor guna mengetahui kebutuhan infrastruktur di masing masing wilayah pengendalian strategis.

“Saya berharap ada koordinasi lintas sektor baik dari Perhubungan, PU , pariwisata dan sektor lainnya agar sulut nanti semakin maju karena kebutuhan infrastruktur di sulut bisa terpenuhi,” tambahnya.

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Rido Matari Ichwan mengatakan kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh program pembangunan infrastruktur prioritas dari daerah daerah dengan

Polda pengembangan infrastruktur yang berbasis WPS. “Hal ini dimaksud, agar kawasan kawasan kawasan yang menjadi pusat pertumbuhan, dianalisis kebutuhan infrastrukturnya, dan dibuatkan masterplan dalam jangka waktu tertentu, dari 10 tahun, 5 tahun, 3 tahun, dan malahan tahunan,” jelasnya. Dia pun mencontohkan, bagaimana sentra produk dari Bolmong, Tomohon, dan sejumlah sentra produksi, boleh mencapai pasar dengan ketersediaan infrastruktur jalan yang memadai. Konsultasi Regional di hadiri oleh Kepala Bapeda , Dinas PU se Sulawesi Maluku dan Papua.(erer)

3

RAT KE-38

Wagub harap KP-RI Kopergub mampu sejahterakan anggotanya Manado—Koperasi mempunyai misi untuk beperan nyata dalam menyusun perekonomian yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat.

Hal itu dikatakan Wakil Gubernur Drs. Steven O.E Kandouw dalam sambutannya yang diwakili Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Ch E Talumepa SH MSi dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kantor Gubernur (KP-RI Kopergub) ke-38 Tahun Buku 2016 di Ruang FT Tumbelaka, Kamis (30/3) kemarin. “Dalam rangka mewujudkan misi tersebut, koperasi harus terus berusaha mengembangkan, memberdayakan dan memperkuat kelembagaan dan usaha agar sehat, kuat, mandiri, tangguh dan berkembang melalui peningkatan kerjasama, potensi dan kemampuan ekonomi anggota,” katanya. Wakil Gubernur juga mengatakan tantangan yang harus dihadapi KP-RI Kopergub saat ini di tengah persaingan dengan berbagai lembaga usaha lainnya.

“Tantangan utama koperasi adalah mensejahterakan anggotanya di tengah persaingan dengan lembaga usaha lain yang lebih baik dari segi modal, SDM dan teknologi,” bebernya.

Lebih lanjut, Kandouw berharap pelaksanaan RAT selain menjadi evaluasi organisasi juga dimanfaatkan untuk mengoptimalkan peranan KP-RI Kopergub yang diantaranya adalah memperbanyak diversifikasi jenis usaha. “Perbanyak perekrutan anggota baru, perbanyak diversivikasi jenis usaha, buka peluang kerjasama dengam lembaga usaha lain,” katanya.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Ch E Talumepa SH MSi dalam kapasitasnya sebagai pejabat pembina koperasi menjelaskan pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) merupakan kewajiban setiap pengurus dan pengawas koperasi untuk mempertanggungjawabkan kegiatan koperasi selama satu tahun. “Pertanggungjawaban kegiatan koperasi ini dilaporkan ke anggota melalui rapat anggota yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi sekaligus pemilik koperasi,” katanya. Talumepa juga mengapresiasi pelaksanaan RAT tersebut karena dapat dilaksanakan sebelum jadwal yang telah ditentukan. “Penyelenggaraan RAT Tahun Buku 2016 ini layak diapresiasi karena dapat dilaksanakan sebelum 30 Juni 2017,” ujarnya.

Diketahui, KP-RI Kopergub di tahun 2016 menunjukkan kinerja keuangan yang cukup baik. Rasio Likuiditas atau kemampuan melunasi kewajiban jangka pendek sangat baik atau 1,063%. dan rasio solvabilitas atau kemampuan melunasi total kewajiban juga sangat baik atau 332,45%.

Adapun rasio rentabilitas atau kemampuan modal sendiri (kekayaan bersih) mengjasilkan SHU baik atau 9,15%.

Di tempat yang sama, Ketua KP-RI Kopergub Drs. F. Mewengkang, MM menjelaskan keberhasilan pengurus koperasi untuk menurunkan nilai tunggakan pada akhir tahun 2016 menjadi sebesar Rp1,27 miliar. “Hasil positif terlihat pada jumlah tunggakan tahun 2016 sebesar Rp1.273.262.351.

Ini adalah penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2015 yang sebesar Rp1.467.

307.000,” katanya.

Meskipun nilai tunggakan di tahun 2016 menurun, Mewengkang mengatakan pengurus koperasi tetap melakukan penagihan dari rumah ke rumah di tahun 2017. “Pengurus selalu melakukan penagihan door to door dan telah memberikan hasil positif. Tahun 2017 penagihan terus dilaksanakan,” paparnya.

Terkait keuangan KP-RI Kopergub tahun 2016, Mewengkang mengatakan seluruhnya telah diaudit oleh kantor akuntan publik. “KPRI Kopergub mendapatkan opini wajar dalam semua hal pada tahun buku 2016.

Selain itu, pengawas KP-RI Kopergub juga selalu memeriksa rutin setiap tiga bulan,” imbuhnya.(erer)

YUSTISIA

JUMAT 31 MARET 2017

4

Polda Sulur gelar Rakerwas Itwasda Hindari temuan Wasrik internal Polri dan eksternal, Kapolda perintahkan kompetensi APIP ditingkatkan SYUKUR TUGAS Hari ini, Polda Sulut gelar Istighosah

POLDA Sulut bersyukur dan siap melakukan acara Istighosah yang digelar hari ini.(foto: hms/plda)

BERBAGAI persiapan dilakukan Polda Sulut dalam rangka acara Istighosah yang akan digelar besok, Jumat (31/3) hari ini, pukul 19.00 Wita, di halaman Polda Sulut.

Sebagaimana dijelaskan Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Ibrahim Tompo SIK MSi, Polda Sulut akan menggelar Istighosah Dzikir dan Doa di halaman Polda Sulut. Berbagai persiapan telah dilaksanakan termasuk rencana menghadirkan ribuan jamaah.

Kegiatan ini menurutnya, merupakan wujud syukur Polda Sulut atas kondisi kamtibmas di Sulawesi Utara yang kondusif, dan terlaksananya Pilkada di Bolmong dan Sangihe yang berjalan aman dan sukses, serta menjalin ukhuwah antar sesama. “Rencananya kegiatan Istighosah tersebut akan dihadiri pemuka-pemuka agama di Sulawesi Utara diantaranya Ketua MUI Sulut KH. Abd Wahab Abd Gafur Lc, Kakanwil Kemterian Agama Sulut Drs Hi Suleman Awad MPd, KH Rizali M Nur, Lc dan KH. Yasir Bin Salim Bachmid, Lc,” ujar Kabid Humas.

Sementara itu Kapolda Sulut Irjen Pol Drs. Bambang Waskito melalui Ketua Panitia Istighosah Polda Sulut Kombes Pol Drs. Dadik Soesetyo Soelistijono mengajak kepada seluruh masyarakat muslimin dan muslimat, TNI, Polri agar bisa hadir dalam kegiatan yang dimaksud. “Acara akan diawali dengan Sholat Isya berjamaah,” pungkasnya.(erel)

PERLINDUNGAN PEREMPUAN Ditinggal suami, IRT Mantehage melapor SUNGGUH miris yang dialami oleh Ibu Rumah Tangga (IRT) asal Desa Mantehage, yakni Hermina Bukunusa (57). Pasalnya, sejak Desember 2016 lalu dirinya telah ditinggal suami yang diketahui berinisial OA alias Okta (62).

Atas perbuatan Okta, Rabu (29/3) lalu, Hermina melaporkan perbuatan suaminya ke Polresta Manado, dalam kasus penelantaran. Menurut keterangan dari pelapor, perbuatan suaminya tersebut bermula ketika Hermina diajak oleh Okta ke Manado untuk menemaninya bekerja.

Sesampainya di Manado, keduannya pun menyewa tempat kos di wilayah Tuminting. Setelah tinggal kurang lebih satu bulan, suami pelapor pun mengatakan kalau dirinya ada tawaran lerja di luar Manado. Nah dengan terpaksa, Hermina harus merelakan kepergian dari suaminya untuk pergi bekerja. Ironisnya, ketika ditinggal Okta sejak Desember 2016 lalu, Hermina tidak lagi menerima kabar dari Okta. Sehingga Hermina pun merasa ditelantarkan, dan Hermina pun harus hidup sebatangkara sampai saat ini.

Kapolresta Manado Kombes Pol Hisar Siallagan, ketika dikonfirmasi melalui Kasubag Humas AKP Rolly Sahelangi, membenarkan adanya laporan ini.(rees)

KEHILANGAN BPKB TELAH HILANG SEBUAH BPKB KENDARAAN JENIS MOBIL PICK UP, DB 8571 AJ DENGAN NOMOR RANGKA RH11804130, NOMOR MESIN 12R2359789, TAHUN 1981 PREMIUM ATAS NAMA SIEL P WILAR, DENGAN ALAMAT KEL. TINGKULU LINGK. III MANADO BAGI YANG MENEMUKAN, HARAP DAPAT MENGHUBUNGI IBU SIENTJE

DENGAN NOMOR HP 0852 40 607 306

Manado—Jajaran Inspektorat Pengawas Daerah (Itwasda) Polda Sulut, Kamis (30/3) kemarin, menggelar Rapat Kerja Pengawasan (Rakerwas) Itwasda Polda Sulut Tahun Anggaran 2017, di ruang Tomohon-Tondano Hotel Ibis Manado. Tema yang diangkat dalam acara tersebut yaitu optimalisasi fungsi pengawasan dalam mendukung pelaksanaan tupoksi Polri yang promoter.

Tema tersebut diangkat karena merupakan salah satu program prioritas Kapolri.

Kapolda Sulut Irjen Pol Drs Bambang Waskito, dalam sambutannya menegaskan, agar jajaran Polda Sulut harus meningkatkan kompetensi Aparat Pengawasan Intern Polri (APIP). “Ciptakan sinergitas antara pengawas internal Polri dan eksternal, serta tingkatkan hasil pengawasan untuk mendorong terwujudnya Polri yang profesional, modern dan terpercaya dalam rangka menuju clean governance dan good governance,” tegas Kapolda.

Lebih lanjut Kapolda menjelaskan, bahwa sangat penting sebagai penjamin kualitas konsultan, dan mengawal pencapaian tujuan Polri dalam rencana strategi Polri dan Gran Strategi Polri. Menurutnya, berbagai pencapaian keberhasilan Polda Sulut tak lepas dari kesuksesan fungsi inspektorat, dalam melakukan pengawasan internal Polri yang harus dipertahankan dan ditingkatkan.

Kapolda mengungkapkan, banyak penghargaan dan prestasi yang dicapai Polda Sulut diantaranya penilaian dalam 5 tahun berturut-turut, mulai dari 2010-2013 mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sedangkan 2014-2015

mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI. “Dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Polri dari Kemenpan-RB setiap tahun mengalami peningkatan, untuk tahun 2015 Polri mendapatkan nilai sebesar 68,04 dengan kategori B atau Baik. Penghargaan juga berasal dari Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI tahun 2016 terhadap 5 kementerian dan lembaga, yang mengelola keuangan dengan baik dengan pagu diatas 10 triliun, Polri berada di urutan ketiga dibawah Kementerian Hukum dan Ham serta Kementerian Keuangan. Dengan demikian, secara umum capaian kinerja Polri saat ini sudah baik, keberhasilan ini tidak lepas dari kesungguhan dan dedikasi yang tinggi dari seluruh Kasatker serta kerja keras seluruh personil Polri,” ungkap Kapolda.

Kapolda pun berharap kepada seluruh Kasatker agar berdayakan seluruh Perwira Pemeriksa dan Auditor Itwasda. Ia juga meminta untuk melaksanakan kerja sama sinergis lintas fungsi dan lintas sektoral bersama institusi pemerintah, APIP serta pengawas eksternal independen dalam rangka mewujudkan transparansi akuntabilitas Polri.

“Apabila terdapat kendala tugas di masing-masing satker, konsultasikan atau mintakan asistensi dibidang tugasnya sehingga nantinya tidak terjadi temuan wasrik internal maupun eksternal. Setiap satker harus terus menerus berupaya melakukan perbaikan dalam rangka mewujudkan tercapainya visi misi, tujuan dan sasaran strategis Polri, khususnya di Polda Sulut. Kelola dan temukan solusi terbaik dalam

KAPOLDA Sulut, Irjen Pol Bambang Waskito, membuka Rakerwas Itwasda yang dihadiri Kepala BPKP Sulut, Ombudsman dan Kepala Kantor Direktorat Perbendaharaan Negara.(foto: hms/plda)

menghadapi pengaduan masyarakat, serta masukan dari pengamat dan pengawas eksternal Polri,” jelasnya.

Sementara itu, Irwasda Polda Sulut, Kombes Pol Drs Hotman Simatupang SH mengatakan, kegiatan tersebut merupakan sarana untuk mensosialisasikan kebijakan pimpinan Polri dan Kapolda Sulut dalam manajemen operasianal, Sumber Daya Manusia Polri, anggaran keuangan dan logistik. “Intinya kita bersamasama meningkatkan peran APIP, serta menyamakan persepsi APIP baik ditingkat Polda maupun di tingkat Polres,” pungkas Simatupang.

Kegiatan rapat kerja ini diikuti oleh 120 peserta terdiri dari para Wakapolres/ta jajaran, Parik dan Auditor, Kasubag Renmin Polda, para Kabag Sumda dan Kasiwas Polres jajaran. Sedangkan para narasumber terdiri dari Kepala Perwakilan BPKP Sulut, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulut, Kepala Kantor Direktorat Perbendaharaan Negara, Karo SDM Polda Sulut dan Kabid Propam Polda Sulut.(erel)

SINERGITAS APARAT

Warsito-Waskito pimpin apel bersama TNI-Polri

KEJAHATAN JALANAN

Tersangka penikaman di Pasar Bersehati dibekuk Manado—Anggota Polresta Manado mengamankan pelaku penganiayaan dengan senjata tajam (sajam) di Kelurahan Calaca, Kecamatan Wenang, Rabu (29/3) sore.

Pelaku berinisial IT alias Irwan (37), warga setempat, digiring ke Kantor Polisi karena telah melakukan penganiayaan terhadap Nanang Lihawa (40), warga Kelurahan Sumumpo, Lingkungan IV, Kecamatan Tuminting, yang mengakibatkan korban mengalami luka sobek pada tangan sebelah kiri, akibat sabetan sajam. Peristiwa itu terjadi di kompleks Pasar Bersehati, Kelurahan Calaca, Rabu (29/3) lalu, sesaat kejadian terjadi.

Dari informasi yang diperoleh, kejadian tersebut berawal ketika tersangka ditegur oleh kakaknya bernama Rustam Tadulo (45), yang disertai dengan PELAKU penikaman di pemukulan. Saat bersamaPasar Bersehati berhasil an, korban juga turut diringkus petugas dan membantu memukuli terdigiring ke Mapolsek sangka sehingga terjadi Wenang untuk proses adu jotos diantara merelanjut.(foto: onal/sk) ka. Merasa terpojok dengan duel tidak seimbang itu, tersangka kemudian berlari mencari sebilah pisau dapur di salah satu warung makan didekat lokasi kejadian, dan selanjutnya melakukan penikaman terhadap korban. Buntut dari itu, korban harus dilarikan ke rumah sakit terdekat setelah mengalami luka sabetan sajam di lengan tangan kiri, sedangkan pelaku diamankan beberapa saat setelah peristiwa.

Sementara itu, Kapolresta Manado Kombes Pol Hisar Siallagan SIK, ketika dikonfirmasi melalui Kasubag Humas AKP Roly Sahelangi, membenarkan kejadian tersebut. “Tersangka dan barang bukti sudah diamankan di Mako Polsek Wenang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku,” tandasnya.(rees)

PENCURIAN

Spesialis curanik ditangkap Resmob Polresta Manado

HILMAN Rohendi.

PANGDAM XIII/Merdeka, Mayjen TNI Ganip Warsito, bersama Kapolda Sulut Irjen Pol Bambang Waskito, memimpin apel bersama yang digelar di lapangan Makodam, di Jalan 14 Februari, Teling Atas.(foto: hms/plda)

TERSANGKA tak berkutik saat ditangkap Tim Resmob Polresta Manado bersama sejumlah babuk hasil curian.(foto: onal/sk)

Manado—Kapolda Sulut, Irjen Pol Drs Bambang Waskito bersama para pejabat utama menghadiri apel bersama TNI-Polri, Kamis (30/ 3) pagi, di Markas Kodam XIII/Merdeka, Jalan 14 Februari Teling Atas, Kota Manado.

Apel bertajuk “Tingkatkan Soliditas dan Sinergitas TNIPolri di dalam Pelaksanaan Tugas Demi Rakyat, Bangsa dan Negara” ini dipimpin oleh Pangdam XIII/Merdeka, Mayjen TNI Ganip Warsito SE MM, yang turut dihadiri Danlantamal VIII Manado, Danlanudsri, diikuti personel

Manado—Tim Resmob Polresta Manado berhasil meringkus pelaku spesialis pencurian barang elektronik (curanik) juga spesialis pencurian rumah kosong. Tersangka berinisial KD alias Kardi (29), warga Desa Pineleng Dua, Jaga II, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa ini, ditangkap di rumahnya tanpa perlawanan, Rabu (29/3) lalu, sekitar 14.00 Wita. Berdasarkan informasi yang diperoleh, pelaku ternyata sudah menjadi target operasi (TO) dari pihak kepolisian, karena telah beraksi dibeberapa rumah yang berada di wilayah hukum Polresta Manado. Nah, berkat kecurigaan salah satu anggota Polresta yang melihat pelaku akan menjual televisi hasil curian kepada temannya, anggota Resmob langsung menciduknya.

Dari pengakuan tersangka, dia sudah beberapa kali melakukan aksi pencurian di rumah kosong. "Kalau Airmadidi saya mengambil HP Samsung dan HP Mito, di Kampung Jawa Karombasan Selatan, saya mencuri Tablet Mito dan HP Avan, di Karombasan mencuri Laptop Acer, di Winangun Atas saya mencuri TV Samsung 48 inch dan di Maumbi mengambil Ayam Fhilipina 2 ekor dan HP Cina,” aku pelaku. Kapolresta Manado, Kombes Pol Hisar Siallagan SIK, ketika dikonfirmasi melalui Kasubag Humas AKP Roly Sahelangi mengatakan, kalau pelaku melakukan aksinya selang tiga bulan terakhir.

“Pelaku bersama barang bukti TV telah diamankan di Sat Reskrim Polresta Manado.

Dan dia akan diproses hukum sesuai pasal 363 KUHPidana,” tandasnya, saat berada di Mapolresta Manado.(rees)

TNI AD, AL, AU dan Polri.

Pangdam XIII/Merdeka dalam amanatnya menjelaskan, apel bersama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas, disiplin, loyalitas dan kepatuhan hukum guna mewujudkan TNI-Polri yang kuat, hebat, profesional dan dicintai rakyat. “Personel TNI-Polri harus selalu siap siaga untuk menjalankan tugas kapanpun dan dimanapun, karena sebagai Prajurit Sapta Marga dan Insan Bhayangkara sejati telah ditanamkan disiplin, loyalitas dan dedikasi,” tegas Pangdam.

Sementara itu, Kapolda Sulut dalam sambutannya menyatakan bahwa Polda Sulut dan jajaran selalu siap bersinergi dengan TNI demi kepentingan rakyat, bangsa dan negara serta untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Kapan pun dan dimana pun, Polda Sulut siap melakukan pengamanan dan memberi rasa aman kepada masyarakat, serta menjaga gangguan serta ancaman di wilayah hukum Sulut. Polri selalui siap bersinergi dengan TNI,” pungkas Kapolda.(erel)

NUSA UTARA pilkada sitaro Moncong putih rapatkan barisan PELAKSANAAN Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Sitaro akan dihelat tahun 2018 mendatang. Berbagai persiapan mulai digelar sejumlah partai politik (parpol) di negeri 47 pulau itu termasuk yang kini sedang berkuasa yakni PDI Perjuangan.

Untuk itu, Partai dengan sebutan moncong putih Sitaro mengumpulkan pengurus tingkat PAC hingga anak ranting se-Siau di Sekretariat DPC PDI-P di Kelurahan Akesimbeka Kecamatan Siau Timur untuk membicarakan berbagai hal terkait persiapan pelaksanaan sejumlah pesta demokrasi, baik Pilkades, Pilkada 2018 hingga Pileg 2019. “Pertemuan ini dilaksanakan untuk membahas persiapan jelang pilkades, pilkada bahkan pileg 2019 nanti,” kata Wakil Ketua DPC PDI-P Sitaro Djon Janis SE saat membuka kegiatan pertemuan. Terkait dengan pembahasan yang mencuat dalam pertemuan tersebut antara lain soal pembuatan Kartu Tanda Anggota Elektronik (e-KTA) bagi seluruh pengurus dan anggota partai serta penyusunan jadwal musyawarah ranting (musran) PDI-P se-Sitaro.

“Dalam waktu dekat kita akan membuat e-KTA. Makanya diharapkan kepada seluruh pengurus dan anggota untuk melakukan pengisian data diri sekaligus pengambilan gambar atau foto. Nantinya data bapak ibu semuanya terakses langsung sampai DPP PDI-P,” lanjut Janis. Mengenai musran itu sendiri, Plh Ketua DPRD Sitaro itu menerangkan perlu dilakukan pembagian jadwal, sehingga bisa berjalan maksimal. Nantinya, sambung Janis, ada beberapa agenda dalam musrna tersebut yang akan dilaksanakan untuk menyiapkan partai menghadapi beberapa pesta demokrasi mendatang. “Untuk musran kita sepakati setelah perayaan Paskah.

Nantinya itu dilaksanakan secara bertahap sesuai jadwal yang telah disepakati,” tukas Janis yang didampingi Wakil Sekretaris DPC PDI-P Sitaro Max Lombo serta dua kader partai masing-masing Hardi Tatodi SH dan Verry Mahaganti. Di sela pertemuan, sejumlah pengurus PAC dan anak ranting menyampaikan keluhan dihadapan para pengurus DPC PDI-P yang intinya berharap agar pertemuan-pertemuan demikian bisa terus berlangsung, baik sebelum maupun sesudah perhelatan pesta demokrasi. “Jangan nanti ada kepentingan baru mengadakan pertemuan. Harusnya ini berjalan terus. Dan yang terpenting, perhatikan setiap pengurus yang ada,” ujar beberapa pengurus ranting.(esge)

JUMAT 31 MARET 2017

SANGIHE, SITARO, TALAUD

5

Pembangunan PLTU Tarun Mangkrak Terkendala SDM pekerja, cuaca, dan pengiriman material Melonguane—Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Desa Tarun yang terletak Kepulauan Talaud sudah mencapai 80 persen.

Meski begitu, pembangunan fasilitas yang tendernya tahun 2012 dan mulai dikerjakan tahun 2013 lalu ini dinilai berjalan lamban dan bakal tidak selesai tepat waktu. Ada 3 kendala yang menyebabkan lambatnya penyelesaian pekerjaan tersebut yakni, SDM, cuaca, dan pengiriman barang

material.

“Pertama yakni SDM para pekerjanya berasal dari jawa dan sering pulang, sedangkan penduduk lokal tidak memiliki skill kerja seperti mereka.

Kemudian, faktor cuaca yang sering ekstrim terutama diperairan Talaud sangat menghambat pengiriman material, dan yang ke tiga adalah material bangunan yang semuanya harus berasal dari luar daerah bahkan ada juga bahan seperti pipa dan lainnya yang harus didatangkan

dari luar negeri seperti Tiongkok dan material berupa boiler didatangkan dari Perancis,” kata Asisten Manajer Pelaksana pembangunan PLTU Meki Maleke beberapa waktu lalu, saat mendampini tim supervisor dari PLN Pusat dan Provinsi Sulut.

Ia menambahkan, sebelumnya juga BPKP Provinsi Sulut sudah pernah datang dan bertanya kepadanya mengenai anggaran. “Saya hanya pengawas, kalau tanya sistem dan teknis-

nya saya tahu, tetapi kalau soal anggaran silahkan tanya ke kantor kami di Manado, sementara kontraktornya PT BMI ada di Jakarta. Yang pasti anggaranya bukan berasal dari APBN, tapi APLN. Waktu BPKP tanya, saya juga jawab tidak tahu mengenai anggaran,” kata Maleke. Disentil mengenai 34 PLTU bermasalah di Indonesia yang telah beredar di sejumlah media, Maleke mengakui bahwa PLTU yang sementara dibangun di Talaud ini masuk di salah satu

yang bermasalah. “Iya, proyek ini juga salah satu PLTU yang bermasalah tadi.Tapi saat BPKP datang.Kami sampaikan kendala-kendala yang terjadi,” Katanya.

PLTU di desa tarun ini dibangun di atas lahan seluas 10 hektar dan targetnya harus selesai Tahun 2017. Pembangkit listrik ini dapat memenuhi kebutuhan pasokan listrik yang ada di Pulau Karakelang, karena memiliki daya 2×3 Mega watt. (debe)

latihan Dikpora Sangihe gelar Bimtek penyelenggaraan keluarga DINAS Pendidikan Pemuda dan Alahraga (Dikpora) Sangihe, Kamis (30/3) pagi kemarin, menggelar bimbingan teknis (bimtek) penyelenggaran pendidikan keluarga. Bimtek yang dijadwalkan hingga Sabtu (1/4) April mendatang itu, diikuti oleh 50 peserta.

Demikian dijelaskan oleh Sekretaris Dinas Dikpora yang mewakili Pejabat Bupati Sangihe, Drs H Pasaribu, kemarin, di hadapan para awak media.

“Kegiatan ini merupakan agenda dinas Dikpora yang rutin dilaksanakan mulai tahun ini, dengan target utama adalah keluarga sebagai nukleusnya (inti, red),” kata Pasaribu. Dijelaskannya juga, para peserta yang mengikuti kegiatan dapat menarik manfaat dari kegiatan tersebut. “Mari kita mengikuti kegiatan ini dengan seksama, terutama para peserta.

Sebab, dampak dari kegiatan ini harus benar-benar mendarat (tercapai, red),” ujarnya. Kepada harian ini, seorang peserta mengatakan, sangat antusias mengikuti bimtek dimaksud. “Saya sangat senang dan tentu akan mengikutinya dengan baik, sehingga tidak akan percuma ketika kembali ke lingkungan masingmasing,” ucapnya.(try01)

fungsi kontrol Pemkab Talaud minta warga kawal pembangunan infrastruktur SALAH satu faktor penggerak majunya perekonomian rakyat, adalah tersedianya infrastruktur yang layak dan terjamin kualitasnya. Untuk itu, Pemkab Kepulauan Talaud minta warga mengawal pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan tahun ini di daerah tersbut.

Demikian disampaikan Bupati Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip SE, melalui Kabag Humas dan Protokol Pemkab Frets Latjandu.

“Infrastruktur mulai dari jalan, jembatan dan dermaga merupakan hal krusial dalam pengembangan perekonomian daerah. Maka dari itu pemkab sangat memberi penekanan pembangunan infrastruktur dilakukan dengan baik dan profesional oleh seluruh pihak ketiga. Jangan sampai baru satu dua bulan dibangun sudah menimbulkan masalah,” tutur Latjandu, Kamis (30/3) kemarin di Melonguane.

Dikatakannya, sebagaimana dikatakan lebih jauh oleh Latjandu, partisipasi masyarakat melakukan pengawalan dan pengawasan menjadi salah satu instrumen penting, agar para pelaksana atau kontraktor tidak bekerja asalasalan dalam melakukan pekerjaan di Tanah Porodisa.

“Sangat besar peranan masyarakat, dalam melakukan pengawalan dan pengawasan sepanjang pelaksanaan proyek di Talaud. Itu juga demi kebaikan kita semua, utamanya masyarakat sendiri yang merasakan langsung dampak dari kehadiran infrastruktur yang layak dan berkualitas,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua JPKP Talaud Marwan Pakaya mengatakan, setuju dan siap mendukung serta bekerja sama dengan Pemkab, dalam mengawal pembangunan infrastruktur di Talaud. “Sudah ada pengalaman dimasa lalu, akibat lemahnya pengawasan dan kurang dilibatkannya masyarakat secara aktif mengawal setiap kerja pembangunan infrastruktur, hasil akhir dari sekian banyak proyek sangat jelek dan merugikan masyarakat Talaud.

Dengan ajakan ini kami dari kalangan muda akan mendorong masyarakat untuk mengambil peran aktif memperhatikan, mengawal, mengoreksi dan mengawas setiap pembangunan infrastruktur yang dikerjakan di Tanah Porodisa,” ucap Pakaya. (debe)

KETUA PPI Sitaro saat memberikan arahan kepada peserta capas 2017.(foto:stenly/sk)

AGENDA

LEGISLASI

Sitaro siap utus capas 2017 Ulu Siau—Setelah melaksanakan seleksi di tingkat Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan (SMA/SMK) yang tersebar di bumi Karangetang Mandolokang Kolo-Kolo, kini Kabupaten Kepulauan Sitaro siap mengutus Calon Paskibraka 2017 ke provinsi.

Kesiapan tersebut didasarkan pada hasil seleksi terakhir Kamis (30/3) kemarin, yang diikuti sembilan orang putra dan sembilan putri dari lima SMA/SMK di wilayah Siau yang dilaksanakan di SMPN 1 Sitim.

“Untuk wilayah Tagulandang tidak ada utusan ke Siau, sehingga secara otomatis gugur,” kata

Ketua Tim Seleksi Capas 2017, Eka P Dalughu SE. Menurut Dalughu, seleksi capas meliputi beberapa tes diantaranya tes PBB dan kesamaptaan, dan setiap peserta wajib mengikuti setiap tes yang kemudian mendapat penilaian dari tim seleksi dari Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Kabupaten Sitaro. “Dari hasil tes semua peserta mendapat nilai yang baik, sehingga ada beberapa kriteria penilaian yang memaksakna beberapa peserta digugurkan,” kata Dalughu.

Sementara itu, anggota pengurus Bidang Pembinaan dan Pelatihan PPI Kabupaten Sitaro, Novita

Lianto pada harian ini mengatakan, dari hasil tes atau seleksi peserta yang berhasil yakni Lerick I Pangulimang (SMA 1 Sibar), Aprianto Dolika (SMA 2 Sitim), Evi C Tolosang (SMKN 1 Sitim), dan Christin W Kelung (SMAN 1 Sitim). “Nantinya keempat peserta masing-masing dua putra dan dua putri ini akan mengikuti seleksi di tingkat provinsi dan apabila lolos, akan mengikuti seleksi tingkat pusat. Tapi untuk seleksi di tingkat provinsi nantinya hanya dua pasang yang akan diseleksi sedangkan dua pasang digugurkan dan kembali ke daerah,” jelas dia.(esge)

DATA

30 persen warga Sangihe masuk kategori miskin Tahuna—Masyarakat miskin di Kabupaten Kepulauan Sangihe ternyata masih cukup tinggi, yakni sekitar 50.329 jiwa, atau diperkirakan sekitar 30 persen dari jumlah total penduduk.

Hal ini dikatakan Kepala Bidang Sosial Fakir Miskin Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara, Fredrik Umboh, saat menghadiri kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2018.

Menurut Umboh, data warga miskin itu sesuai dengan data penerima bantuan iuran khusus Sulawesi Utara, sebagaimana yang dilegitimasi SK Menteri Sosial RI Nomor 351 Tanggal 30 Desember 2016, termasuk juga dengan jumlah pemegang kartu Indonesia Sehat atau BPJS. ”Jadi ini merupakan data terakhir dari

Kementerian Sosial, untuk penerima bantuan iuran, di dalamnya pemegang kartu Indonesia Sehat atau kartu BPJS di Kabupaten Sangihe berjumlah 50.329.

Kalau dibanding dengan jumah penduduk Sangihe yang terinformasikan berjumlah 145 ribu lebih, ada sekitar 30 persen orang miskin Sangihe,” ungkap Umboh.

Terkait dengan tingginya jumlah warga miskin di Sangihe, Dinas Sosial Sulut kata Umboh, juga gencar mensukseskan program Orientasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK), termasuk mensinkronkan program SKPD teknis lingkup Pemkab Sangihe dengan program ODSK. ”Tugas Dinas Sosial akan mengantar mulai dari aspek sosial sampai warga yang miskin keluar dari miskin, kemudian program langsung dalam pemenuhan

kebutuhan dasar sampai pada pemberdayaan yang bersinergi dengan instansi terkait,” ujarnya.

Sementara terkait tingginya angka kemiskinan di Sangihe juga tak ditepis Sekretaris Badan Penelitian dan Perencanaan Pembangunan (Balitbang) Sangihe, Hanry Lumiu SIP, MM dikonfirmasi terpisah. Ia bahkan mengatakan, saat ini pemkab sedang menyusun dokumen strategi penanggulangn kemiskinan daerah (SPKD) yang juga menjadi acuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengetahui keseriusan pemerintah daerah menanggulangi kemiskinan. ”Khusus di Sulut Sangihe urutan ketiga tingginya angka kemiskinan, sehingga dengan adanya penyusunan SKPD akan menjadi pilar utama pemkab dalam menanggulangi kemiskinan,” kata Lumiu. (try01)

Demokrat Sitaro komitmen kawal aspirasi rakyat Ulu Siau—Meski hanya memiliki dua kursi di Dewan Kabupaten (Dekab) Sitaro namun memiliki suara terbanyak pada fraksi Gerakan Demokrasi Nasional (Gardenas) memastikan akan tetap berkomitmen dalam mengawal aspirasi rakyat yakni warga masyarakat di bumi Karangetang Mandolokang Kolo-Kolo.

Hal ini disampaikan Ketua DPD II Partai Demokrat Kabupaten Kepulauan Sitaro, Joutje Luntungan SE pada harian ini Kamis (30/3) kemarin. “Kami dari partai Demokrat yang duduk di legislatif tetap berkomitmen untuk mengawal aspirasi masyarakat,” tukas Luntungan.

Menurut Luntungan, selain sebagai ketua partai dan juga sebagai ketua fraksi tentu dirinya memastikan akan mengawal setiap program kerja yang diajukan pemerintah daerah. “Pada intinya kami akan terus mengawal semua aspirasi rakyat untuk disampaikan kepada pihak eksekutif,” kata Luntungan.

Sehingga dirinya berharap agar kedepan setiap anggota fraksi terus meningkatkan kinerja. “Untuk memantapkan komitmen tersebut maka pentingnya segenap wakil rakyat meningkatkan kinerja, salah-satu melalui tata-tertib dewan. Saya yakin kita semua memiliki komitmen yang sama yang muaranya untuk kesejahteraan rakyat,” kata dia.

Hal ini turut disampaikan Sekretaris Demokrat Sitaro, Halasan Tampubolon yang juga senantiasa mengajak kader partai yang duduk di legislatif untuk punya komitmen yang sama. “Ini sangat penting karena ini sudah menjadi tugas dan tanggungjawab dalam menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Tampubolon.(esge)

KINERJA

Majukan sektor pariwisata, Talaud harus tingkatkan promosi Melonguane—Pariwisata yang dijadikan salah satu sektor unggulan pembangunan Kabupaten Kepulauan Talaud, masih perlu penanganan serius. Hal penting yang perlu ditingkatkan lagi upayanya adalah promosi.

Hal ini disampaikan pemerhati pariwisata Talaud, Yan Lighthard Bawiling, Kamis (30/3) kemarin di Melonguane. “Keindahan dan keunikan alam yang menjadi lokasi wisata Talaud, tidak kalah bahkan mungkin jauh lebih eksotis dibanding yang dimi-

liki daerah bahkan negara lain, yang dunia pariwisatanya sudah maju,” tuturnya.

Ia mencontohkan keindahan Pulau Sara, Pulau Intata dan Malo bahkan Miangas, serta pulau kecil lainnya merupakan lokasi tujuan wisata yang bila digarap serius serta pelaksanaan promosi yang baik dan serius, akan membuat wisatawan lokal dan macanegara ingin berkunjung.

“Belum lagi tujuan wisata budaya seperti Mane’e di

Kakorotan. Manami di Miangas, Desa Adat Musi dan sejumlah spot diving yang sangat unik dan menantang yang ada, Goa Totombatu di Tarohan, Desa Tua Bannada dan lain lokasi yang tersebar di hampir seluruh pulau besar dan kecil.

Satu hal yang sangat unik di Talaud, adalah lokasi wisata lautnya berhadapan langsung dengan samudera pasifik, sehingga menimbulkan kesan menantang yang luar biasa.

Persoalannya persektif promosi yang ingin disampaikan

kepada para penikmat wisata itu belum kuat dan tergarap baik. Saya berharap pemkab melalui dinas kebudayaan dan pariwisata mampu melakukan promosi yang handal,” ucap Bawiling.

Kepala Bidang Pariwisata Disbudpar Pemkab Kepulauan Talaud Erwin Tamatompo mengatakan, upaya promosi saat ini sementara dilakukan seiring dengan pengelolaan berbagai lokasi wisata yang ada yang terus dibenahi dan ditingkatkan keberadaannya, termasuk

sarana dan prasarana penunjang yang dibutuhkan oleh wisatawan selama berkunjung.

“Sesuai arahan Bupati Sri Wahyumi Maria Manalip SE dan Kadis Budpar, pekerjaan pengembangan sektor pariwisata Talaud mengarah pada pengelolaan industri pariwisata. Tentunya ini butuh perhatian dan kerja keras serta dukungan dana dan tenaga serta pemikiran dari seluruh stake holder yang ada di Tanah Porodisa,” ucap Tamatompo. (debe)

PENDAPAT SWARA KAMI

Yang sudah dilupakan BAHWA konstitusi memberi amanat supaya kehidupan bernegara dijalani bertanggunggugat, dan bagi sebuah sistem yang dalamnya mencantumkan rakyat sebagai bagiannya, maka, pelaksana sistem mestinya bertanggunggugat pada rakyat. Coba kita ulangi lagi tajuk yang pernah kita bincangkan di hari silam. Mungkin di sini gugat rakyat adalah diam.

Sejarah di tataran praksis bicara lain, tanggunggugat hanyalah kemeriaan yang dirasakan sendiri oleh sistem, rakyat ada dalam barisan penonton abadi, sampai hari ini. Jangan tanyakan kemarin sebab pengulangannya sudah merubuhkan waktu yang tak akan pernah kembali. Kembali pada cerita praksis sistem. Coba tanya pengalaman hari-hari yang sudah kita tinggalkan bersama berlalunya waktu, kapan rakyat pernah boleh mendapatkan haknya yang sering dibahas sejumlah teori partisipatif, demikian ujaran yang sering dilontarkan untuk mengabutkan asap.

Sistem sering mengumbar, bahwa rakyat juga dimintakan untuk bisa lebih peka melakukan pengawasan proyek di sekitar wilayah masing-masing.

Sebab kemungkinan adanya pekerjaan menyimpang atau tidak sesuai bestek sangat berpotensi terjadi.

Penyimpangan sudah dilupakan di persimpangan hukum yang mendua. Dan kita masih merasa patut terus menambahkan wacana yang sama agar segala penyimpangan itu beroleh jalannya sendiri menempu pembangunan yang tak ‘nyambung’ dengan kebutuhan rakyat. Pembangunan yang hanya merasa diri hebat di atas panggung seremoni gunting pita untuk memberi kabar kepedulian, dan segala sumbang menyumbang sumbing ketidaktahuan rakyat terhadap apa yang sementara berlangsung di wilayah mereka selain menonton dan terus mengamati dari jauh.

Sesumbar masa depan penuh rejeki nomplok bagi mereka yang beroleh kesempatan menikmati. Jawaban sistem membentuk kebodohan terus bertahta. Rakyat perlu kembali beberapa waktu kemudian untuk menduga jawaban yang sama akan semakin mahal biayanya. Sejurus kita teriakkan keterbukaan yang menjadi ketelanjangan, kemiskinan yang semakin menebal di dinding sistem. Ia seumpama karat yang menempel di besi dan akan segera memporandakan cerita bersambung kita tentang rencana-rencana segala sukses yang dinilai dari kacamata kuda pembangunan berkelanjutan yang ternyata gagal membuat adonan kesejahteraan boleh dinikmati bersama. Tempelkan telingamu pada segala senyap.

Lupakan jalan-jalan yang ramai yang pernah dilalui proyek bermata buta. Saluran inspirasi sudah banyak yang tersumbat, penuh sampah dan kurang memenuhi syarat sebagai penghentar suara. Limbah mengental memberi semacam kebimbangan baru terhadap hari esok yang sudah penuh sesak. Proyek-proyek yang memberi kita rasa untuk tertawa dan menangis di waktu bersamaan. Hanya kemiskinan menangisi kegilaan hari ini yang sempat memuat segala beban yang semakin menindih karena kegemukan. Timbanglah ini sebagai jualan banding bagi rencana yang sementara digeluti dalam proses. Kemiskinan bukan merupakan issue yang baru dan sudah banyak kajian yang mencoba mengangkat persoalan tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, program-program pengentasan kemiskinan juga sudah banyak diimplementasikan. Namun dalam kenyataannya kemiskinan masih membelenggu kehidupan sebagian penduduk Indonesia.

Lorong yang menghubungkan perbedaan yang menebar perkelahian juga iri hati. Karena seperti itu juga kita menyebut diri sebagai pelaku, pemeran segala pameran pembangunan gedung-gedung pencakar otonomi basi. Masih akan ada kalimat yang sama di lain kesempatan untuk menuturkan iming-iming hak rakyat supaya mereka taat membayar kewajibannya.

Supaya berdiri di depan mereka para tokoh yang lebih mirip badut namun dapat disembah sebagai pembawa sumbangan rumah peribadatan yang dibiayai politik pembeli kursi kekuasaan. Sekali lagi bertanyalah pada diri sendiri hai rakyat. Berapa banyak hak rakyat diteriakkan, supaya kepedulianmu terhadapnya menjadi tumpul. Perkara pembangunan sudah selesai lewat pengguntingan pita peresmian pencakar langit yang berdiri sebagai saksi hutang terus menumpuk.

Sekarang kita sudah tiba di masa depan, yang terlambat.

Kapan rakyat punya kesempatan untuk berpartisipasi, memberi ide bagi pembangunan yang cinta diri sendiri dan terus memaksakan keinginan kantong pribadi yang terbuai ilusi masa depan yang terlambat tiba. Mungkin aspirasi sudah penuh di tong penampungan dan meminta diri untuk tumpah menjadi laknat bagi mereka yang disebut banyak bicara dan sok tau. Selamat ulang tahun walau sudah terlewat. Kisah usang yang membuat kuping merah hati panas. Pernah disebutkan bahwa semua proses tender pada seluruh satuan kerja perangkat daerah dilakukan secara transparan dan tidak ada yang mencoba memonopoli proyek, dan jika untuk proses itu rakyat berhak untuk mengawasinya, nah, seperti apa pengawasan yang dapat dilakukan rakyat?

Jangan-jangan apa yang disebut sebagai hak rakyat itu modelnya masih tak terdefinisikan. Hai rakyat, tunggulah di masa depan. Mimpi punya kiat dalam meramu kalimat untuk sekedar menentramkan, seperti ujar tentang rakyat yang disebut patut peduli terhadap setiap proyek pembangunan, sebab sebenarnya dana yang digunakan untuk membiayai setiap proyek, berasal dari rakyat juga. Kesadaran itu pula yang sekarang kita coba bangun dalam wacana transparansi. Namun wacana selalu berulang dalam diam dan tak peduli. Berapa janji masa depan yang masih tidur lelap saat ini? Jawaban prihatin sudah menanti dalam khotbah-khotbah seremoni dan sambutan sesudah bencana.

Redaksi

JUMAT 31 MARET 2017

6

Menyikapi Kasus Freeport Oleh: Ardian Wiwaha, Mahasiswa FISIP Universitas Indonesia SUDAH sekitar 45 tahun aktivitas pertambangan oleh PT Freeport-McMoran Indonesia (Freeport) bereksplorasi di Ibu Pertiwi. Lagi, berbagai macam polemik ditimbulkan oleh penyumbang PDB terbesar Republik ini.

Setelah beberapa waktu silam, perusahaan yang dikenal sebagai perusahaan emas terbesar ketiga didunia ini bermasalah dengan penduduk lokal lantaran aktivitas warga melakukan pendulangan emas dari sisa-sisa limbah produksi Freeport, kini mendekati masa selesainya kontrak antara PT Freeport dan Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2021 nanti, publik kembali ditarik perhatiannya lantaran kedua belah pihak sampai saat ini bersikukuh mempertahankan kepentingan masing-masing terkait dengan kontinuitas kontrak yang konon berpotensi menuai bibit petaka.

Beda sekarang beda pula terdahulu, konon siapapun Presidennya, pemerintah Indonesia sudah dipastikan tersandera dengan kontrak G2B yang merupakan warisan orde terdahulu.

Banyaknya sekali diskresi pemerintah Indonesia yang hilang untuk mengeksekusi kebijakan yang bertentangan dengan isi kontrak.

Namun demikian, ibarat sebuah penyakit, sudah seharusnya kita masyarakat Indonesia mendukung penuh upaya pemerintah untuk mendivestasi

saham Freeport sebesar 51% guna mengobati berbagai macam penyakit yang selama ini telah akut dibuat oleh Freeport.

ERA GUS DUR Ditahun 2000 an, pada saat era Pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid atau yang disapa akrab dengan Gus Dur, pemerintah sempat menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2000 yang berisikan tentang pengubahan tarif royalti tembaga dan emas yang semula 3,75% dan 1% berubah menjadi 4% dan 3,75%. Namun yang terjadi, Freeport dengan mudahnya mengatakan bahwa “Kami tidak akan patuh dengan aturan yang menyalahi kontrak”.

ERA PRESIDEN SBY Berlanjut ke era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, banyak sekali peraturan dan kebijakan yang ditetapkan.

Ditahun 2009 silam, Presiden yang dikenal dengan singkatan SBY ini mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba yang secara garis besar berisikan tentang mengubah rezim kontraktual ke lisensi (IUP) dalam industri pertambangan. Sementara itu, pada pasal 169 Undang-Undang tersebut secara jelas menyatakan Pemerintah menghormati kontrak hingga akhir, akan tetapi ketentuan kontrak yang telah ditetapkan harus disesuaikan selambat-

lambatnya 1 (satu) tahun sejak UU tersebut berlaku.

Selain itu, pada pasal 170, pemerintah juga mewajibkan kontraktor yang sudah melakukan produksi, harus melakukan pemurnian selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak UU Minerba berlaku.

Lantas apa respons Freeport? Hingga detik ini pun belum ada ketentuan internal Freeport yang disesuaikan dengan Undang-Undang. Ditambah lagi dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 yang diharapkan dapat menetapkan kembali tarif royalti, namun apa yang terjadi? Semua seakan angin lewat semata.

Setahun sebelum selesainya masa jabatan Presiden SBY, dirinya sempat menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014. Pasal 112C angka 3 beleid ini menyebutkan bahwa pemegang KK dapat melakukan penjualan mineral ke luar negeri setelah melakukan kegiatan pemurnian. Namun apa yang terjadi, Freeport justru bermanuver balik kepada pemerintah dengan mengancam akan mem-PHK para karyawannya.

ERA PRESIDEN JOKOWI Baru dua tahun menjabat, Presiden Jokowi telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 yang bertujuan untuk merelaksasi ketentuan terkait syarat ekspor konsentrat.

Pada saat yang sama pula, Pemerintah mewajibkan kontraktor harus mengubah

Evaluasi & Dinamika Putaran Kedua Pilgub Jakarta (2/selesai)

Oleh: O. Sewanda, Alumnus Universitas Udayana.

Mantan Direktur Komunikasi Massa LSISI KEEMPAT, potensi politik uang.

Menurut publikasi Bawaslu RI, kasus politik uang ditemukan tertinggi di Pilgub DKI Jakarta yakni 8 temuan.Temuan politik uang ini tentu pelanggaran serius dalam Pilkada dan berimplikasi pada pidana pemilu.Karenanya perlu perhatian khusus agar tidak mencederai kredibilitas penyelenggaraan Pilkada.

Kelima, keamanan sistem IT KPU dari potensi peretasan.Perubahan data hasil real count KPU meski telah diklarifikasi, dapat menjadi celah untuk meragukan keamanan sistem IT dan kredibilitas KPUD sebagai penyelenggara Pilkada.Karena itu masalah keamanan sistem IT tidak dapat dianggap sepele karena menyangkut kepercayaan publik terhadap kredibilitas penyelenggara dan hasil Pilkada.

ISU POLITIK DAN POTENSI MIGRASI SUARA Selain evaluasi persoalan teknis administratif Pilkada, isu menarik lainnya adalah memprediksi migrasi suara yang akan diperebutkan oleh paslon BasukiDjarot dan Anies-Sandi. Ada 17% suara Agus-Sylvi serta 27% suara Golput yang potensial untuk dimobilisasi sehingga dapat berpartisipasi dalam Pilkada.

Perolehan 17% suara Agus-Sylvi sendiri memang kontras dengan total suara partai pendukung (PPP, PD, PKB, dan PAN) yang mencapai 26%. Begitu pula dengan Basuki-Djarot yang suaranya berada di bawah jumlah suara koalisi Golkar, PDIP, Hanura dan Nasdem yang mencapai 49%.Sementara, Anies-Sandi justru memperoleh suara yang melampaui jumlah suara koalisi PKS dan Gerindra yang hanya 26%.

Perolehan suara Anies-Sandi menunjukan tim pemenangan baik partai maupun jaringan relawan efektif bekerja, kualitas personal dan program kebijakan paslon ini mendapat respon positif pemilih.Selain itu, posisi Gerindra maupun PKS relatif stabil dan tidak banyak diterpa isu miring.Kehadiran Prabowo dalam

kampanye juga berkorelasi positif terhadap pencitraan yang dilakukan oleh AniesSandi.Hal ini diperkuat dengan dukungan kelompok eks PDIP yang mampu menarik gerbong massa PDIP yang kecewa dengan kebijakan elit partai yang identik dengan “wong cilik” tersebut.

Kualitas personal antara Anies-Sandi yang cenderung low profileakanhead to head secara kontras dengan Basuki-Djarot yang hard profile. Bagiundecided voters terutama pemilih rasional yang melihat kapasitas dan program,serta pemilih tradisional karena kedekatan secara sosiologis, seperti isu sosial budaya dan agama, kapasitas dan personifikasi paslon Anies-Sandi menjadi daya tarik politik yang kuat. Pemilih rasional melihat debat sebagai momentum untuk menilai kualitas individu paslon, dan Anies-Sandiberhasil memanfaatkan dengan baik serial debat kandidat. Sedangkan bagi pemilih tradisional, dukungan menguat bersamaan dengan gelombang isu agama sebagai preferensi memilih.Anies-Sandi mendapat keuntungan politik ketika kesadaran identitas keagamaan di pemilih Islam dibangkitkan.

Perolehan suara Basuki-Djarot tidak lepas dari dukungan loyal pemilih tradisional terutama dari kalangan etnis keturunan Tionghoa dan nonmuslim, yakni dari Katolik, Kristen, dan Konghucu.Survey SMRC yang dirilis sebelum pemungutan suara menunjukan bahwa 95% pemilih dari Kristen dan Katolik, serta 51% pemilih dari Konghucumemilih Basuki-Djarot.

Sedangkan jumlah pemilih beragama Islam yang jumlahnya mencapai 85% tersebar secara proporsional dalam tiga paslon.Basuki-Djarot juga diuntungkan dengan posisinya sebagai Petahana sehingga bisa mengklaim prestasi sejumlah kebijakan sebagai political evidenceyang proven.Hal ini tentu menarik perhatian dari pemilih rasional, terutama kalangan swasta, pebisnis dan profesionalyang menjadikan pertimbangan manfaat maksimal yang akan didapat dari kebijakan Basuki-Djarot jika terpilih kembali.

Melihat kualifikasi dukungan politik dan personal antara Anies-Sandi dan BasukiDjarot, tampaknya akan terjadi persaingan yang lebih sengit. Suara Agus-Sylvi secara alamiah akan bermigrasi, namun akan terakselerasi dengan efektif jika masingmasing paslon dapat mengidentifikasi

faktor-faktor yang homofilial atau sama dengan karakteristik pendukung AgusSylvi. Paslon Anies-Sandi akan banyak mendapat limpahan secara alamiah karena irisan politik yang sama dengan pemilih Agus-Sylvi, yakni pemilih Islam ideologis, sentimen anti Ahok dan pemilih rasional yang menghendaki perubahan suasana di DKI Jakarta.

Efek sugestif akan memperkuat dorongan motif politik bagi pemilih Agus-Sylvi untuk mendukung Anies-Sandi jika partai pendukung Agus-Sylvi juga dapat berkoalisi dengan Gerindra dan PKS. Langkah manuver PAN yang konstituennya banyak berasal dari Muhammadiyah setidaknya dapat mensugesti pemilih loyal PKB dan PPP untuk mengikuti jejaknya mendukung Anies-Sandi. Namun, tampaknya PKB dan PPP tidak akan tergesa-gesa memutuskan mengingat keputusannya dapat berimplikasi pada potensi masalah internal yang dapat dipolitisasi. Sedangkan Partai Demokrat, sangat mungkin mengambil sikap abstain dari Pilkada karena personifikasi kekuasaan SBY. Namun demikian, pada level konstituen, massa PD telah terbentuk sentimen anti Ahok yang potensial bergeser menjadi dukung Anies-Sandi.

Sedangkan Basuki-Djarot, tambahan massa diharapkan dari swing voters karena pemilih loyalnya telah maksimal dalam putaran pertama. Swing voters potensial dari kelompok majority adopters, mereka yang memilih karena persepsi tentang bagian dari kekuatan yang menang. Posisi suara terbanyak memberikan efek psikologis berupa sugesti kemenangan.

Kalangan pemilih ini terutama akan berasal dari keluarga birokrasi karena psikologis untuk menjadi bagian dari yang dianggap akan menang sangat penting bagi jaminan stabilitas eksistensinya dalam mesin birokrasi. Namun, hal ini akan kontraproduktif dengan persoalan status hukum Basuki Tjahaja Purnama (BTP).

Secara psikologis, pemilih tidak ingin suaranya menjadi sia-sia jika mendukung sementara status hukum BTP justru berpotensi menjadi hambatan kemenangannya.

Pilgub putaran kedua akan diwarnai dengan persaingan politik yang ketat, isuisu SARA, PKI, tuntutan kasus penistaan agama, politisasi penegakan hukum akan menjadi mainstream pemberitaan maupun propaganda politik. Putaran kedua akan mendorong terciptanya solidaritas in group dan out group dalam skala yang masif.

Potensi segregasi sosial tinggi akibat persaingan politik, karena itu perlu dikelola dan dikenali sejak dini agar tidak berkembang menjadi gesekan ditingkat akar rumput. SARA akan menjadi preferensi utama dalam perilaku pemilih. Secara teoritis, hal ini sesungguhnya alamiah terjadi, namun akan berkontribusi terhadap intensitas gejolak sosial.

Karena itu, hal penting yang harus diantisipasi adalah memastikan pada level penyelenggara pemilu untuk mengatasi segala masalah pada putaran pertama, sedangkan pada level kontestan dapat menjadikan momentum Pilkada sebagai sarana untuk menampilkan gagasangagasan pembangunan yang terbaik, menguji kualitas kepemimpinan individu dan menjadikan momentum untuk mendidik masyarakat lebih cerdas secara politik hingga rasional dalam memilih pemimpin daerah yang terbaik.(*)

rezim Kontrak Karya kepada IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus). Selain itu, pemerintah juga berupaya mewajibkan kontraktor melakukan divestasi hingga 51% pada tahun ke-10 sejak produksi.

Namun, Freeport justru secara sepihak menghentikan kontrak dan mengganti ke IUPK dan disertai dengan ancaman akan membawa penyelesaian kasus ini ke Mahkamah Arbitrase Internasional apabila Pemerintah RI bersikukuh memaksakan kehendaknya.

Menyikapi respons Freeport yang selama ini seolah menjadi raja di Bumi Cenderawasih, selaku generasi penerus bangsa harus mendukung segala kebijakan Pemerintah untuk mengambil alih seluruh operasi tambang Freeport di Timika, Papua melalui kebijakan divestasi saham.

Mulai menatap lembar baru dan memfokuskan kacamata kita ke permasalahan Freeport, karena perlu diwaspadai bahwa perusahaan yang konon dibackingi oleh Central Intelligent Agency (CIA) Amerika ini memiliki banyak strategi dan upaya untuk mengorek luka pemerintah.

Waspadai upaya provokasi dan intimidasi SARA, serta mulai menaruh perhatian secara objektif terhadap keluarga kita di Papua, karena cepat atau lambat, sebuah strategi operasi Freeport untuk menggoalkan tujuannya agar tetap bertahan mengeksplorasi bumi Papua tidak serta merta berhenti sampai disana.(*)

Time to Take Over Freeport (4/finished) By: Wildan Nasution *) Since beginning of Freeport has been putting off the obligation realization of building a smelter, Freeport is now threatening the government of a sovereign state after decades of obtaining billions of dollars in profits from the earth. Thus, governments need to consider options other than the change KK became IUPK, namely the termination of the contract and take over the operations of Freeport.

Believes in Its Own Abilities Intimidation as presented by the CEO of Freeport McMoran, Richard C Adkersosn cannot be regarded as a usual business strategy. Those ways can be interpreted as a serious threat to the authority of a sovereign state to create policies for its country.Freeport has got a wide range of discretion and the opportunities provided by the government to guarantee its operation in Indonesia for decades. Even, when the company did not fulfill any obligations, the Indonesian government still provides a variety of policies to prevent the relaxation of the cessation of production at Papua. Because Freeport, the government should not be afraid to take a firmer option to cease cooperation with PT. Freeport Indonesia. Termination of cooperation will have the full support of all the people of Indonesia. It is not merely a wave of nationalist euphoria, but rationally because Indonesia has the human resources and national industry that is able to manage Freeport’s operations in Papua. It is important to ensure the role of the country fully and effectively manage strategic natural resources, including various essential minerals other than gold, silver and copper contained in the Freeport mine. According to various reports strongly suspected that there is the potential for important minerals such as uranium, for future energy development in Indonesia.

Therefore, the takeover Freeport is also a security measure future energy (energy security) for Indonesia.

Indonesia is also no need to fear if true Freeport brought the issue to international arbitration. Steps to be taken by the Indonesian authorities in accordance with applicable law in Indonesia as a sovereign state. In addition, the international community would also open his eyes that for Freeport operation has caused many problems, in business Freeport gain in ways that are not fair, contributing to environmental damage and is strongly suspected to be behind a number of events that trigger violence in Papua.

This moment is the right moment for the Indonesian government to demonstrate its capacity to realize the national interest in accordance with the program Nawacita.

Countries present in natural resource management is important and strategic for the interests of development and improvement of people’s welfare. Whatever the option is to be taken by the state, it should be emphasized also the interests of Indonesian workers to be aware of the rights and economic security by the government. If Freeport was taken over then the origin Freeport Indonesia workers should be prioritized to occupy a position as before.

Neither the public access around Freeport to benefit either directly or indirectly from mining operations in their area. Increased development and prosperity should be a major concern that the presence of the Freeport mine can be a blessing and not a disaster for the community, state and nation. *) The author is a researcher at Cersia, Jakarta.

KOMISARIS UTAMA: Ina Eryana. KOMISARIS: Christianus H. DIREKTUR UTAMA: Meilany Mongilala, DIREKTUR: Hendra Zoenardjy, WAKIL DIREKTUR I: Ronald Rompas, WAKIL DIREKTUR II: Noldy Poluan, PEMIMPIN REDAKSI: Hendra Zoenardjy. REDAKTUR EKSEKUTIF: Ronald Rompas, Donny Wungow, Glenly Bagawie, Tonny Mait MUSYAWARAH REDAKSI: Hendra Zoenardjy, Ronald Rompas, Donny Wungow, Glenly Bagawie, Tonny Mait. REDAKTUR: Robby Liando, Hanny Rais, REPORTER: Deddy Wakkary, Hanny Rais, Robby Liando, Ronald Sumakul Ridwan Nurhamidin. FOTOGRAFER: Christian Farry Pratasik, KORDINATOR BIRO: Wolter Pangalila (BITUNGMANADO), Stenly Gaghunting (NUSA UTARA), Yunita Datalamon (BOLMONG RAYA), BIRO-BIRO: Glenly Bagawie (TOMOHON), Erwien Bojoh (MINAHASA), Rusdianto Rantesalu (MINUT), Servi Maradia (MINSEL), Wolter Pangalila (BITUNG), Stenly Gaghunting (SANGIHE, SITARO), Denny Dalihade (TALAUD) Yunita Datalamon (KOTAMOBAGU-BOLMONG, BOLMUT), Faruk Langaru (BOLTIM), Chandra Paputungan (BOLSEL). KONTRIBUTOR: Syaiful W Harahap (KHUSUS KESEHATAN). KOORDINATOR ARTISTIK: Fadjrin Haryanto. STAF ARTISTIK: Richard Tamara. SEKRETARIS REDAKSI: Angelia Natasia Herline. MANAGER IKLAN: Herry Bagau, STAF IKLAN: Denny Moningka. ADMINISTRASI IKLAN: Nancy Bertha. MANAGER PEMASARAN: Noldy Poluan. STAF PEMASARAN: Meisisco Gaghana. DISTRIBUSI: Denny Poluan (Minahasa, Tondano, Tomohon, Mitra), Sterfi Lumangkun (Bitung), Alfrits Samolah (Minsel), Marchel Wowor, Steven Manengkey (Manado). PACKING: Samiun Hulantu. KOLEKTOR PEMASARAN: Reinold Welong, ADMINISTRASI: Lisa Wuisan. STAF UMUM: Deydi Mokoginta, Iman. SEKRETARIS/BENDAHARAPERUSAHAAN: Nancy Bertha.

PENERBIT : PT. Sulut Lestaripress, PERCETAKAN: PT. Manado Media Grafika (Isi di luar tanggung jawab percetakan) HARGA Langganan: Rp. 50.000,-/bulan (luar kota tambah ongkos kirim) NO REK: 001 01.52.000663-1 Bank Sulut a/n PT. Sulut Lestaripress TARIF Iklan: Rp. 9000/mm kolom (BW), Rp.15000/mm Kolom (FC), ALAMAT: Mega Smart VIII No.7 Kawasan Mega Mas Boulevard Manado, Telp (0431) 841060, Fax: (0431) 841071 PERCETAKAN: Jl. AA Maramis, Kairagi, Manado. Telp (0431) 812777

IBUKOTA

JUMAT 31 MARET 2017

17

MENARA TELEKOMUNIKASI

Wawali Mor: Tanpa IMB & izin warga sekitar, akan dieksekusi Tikala—Terkait keberadaan menara telekomunikasi yang banyak berdiri di sekitar wilayah perumahan masyarakat, mendapat perhatian serius Pemkot Manado. Pasalnya, mulai ada keluhan dari warga Manado jika keberadaan menara tersebut tanpa sepengetahuan atau pemberitahuan mereka.

Wakil Walikota Manado Mor Bastiaan SE mengatakan, pihaknya melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) akan membentuk tim lapangan untuk melakukan pengawasan.

“Sebagai pemberitahuan awal, menara telekomunikasi yang berdiri di area tempat tinggal masyarakat, harus sepengetahuan tetangga atau warga sekitar dalam radius tinggi menara,” tegas Wawali Mor, Kamis (30/3) kemarin.

Dijelaskan pula, untuk menara yang tingginya mencapai 6 meter termasuk yang didirikan diatas bangunan, maka pemilik harus mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dilengkapi persetujuan tetangga sekitar. “Dari pengawasan di lapangan, ada menara yang coba melakukan

siasat ketentuan ini dengan berlindung di bawah Peraturan Bersama Menteri dengan menggunakan penopang atau talang. Padahal hitungan ketinggian menara, adalah atap bangunan atau dasar yg dijadikan pijakan dimana menara itu berdiri,” tegas Wawali Mor. Diungkapnya, sepanjang April dan Mei 2017, Dinas Kominfo akan mulai melakukan sosialisasi tentang pembangunan menara komunikasi, sekaligus menjelaskan kewajiban pemilik atau operator menyesuaikan seluruh perizinan sesuai ketentuan.

Termasuk menara di bawah ketinggian 6 meter, wajib memiliki rekomendasi Cell Plan dan rekomendasi perangkat telekomunikasi.

“Apabila pembangunan menara tidak sesuai prosedur, yakni tidak memiliki izin mendirikan menara dan syaratsyarat lainnya, maka berdasarkan pasal 21 Permenkominfo 02 Tahun 2008, pemerintah daerah dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran, peringatan, denda serta pencabutan izin sesuai dengan peraturan perundangan-

WAKIL Walikota Manado Mor Bastiaan dengan tegas akan menertibkan menara telekomunikasi yang berdiri tidak sesuai aturan.(foto: ist)

undangan. Untuk itu, usai sosialisasi, Juni 2017 pengawasan di lapangan akan

diperketat oleh tim gabungan.

Kedapatan tak berizin dan tidak sesuai aturan akan segera

dieksekusi dan diberi tindakan sanksi secara berjenjang,” tandas Wawali Mor.(eres)

Disdukcapil menunggu janji pusat terkait blangko e-KTP Pemkot Manado ajukan permintaan 17.920 lembar, Mendagri targetkan tersebar bertahap awal April

MOBIL milik Pemkot Manado berkeliling mendakatkan pelayanan kepada masyarakat yang akan melakukan perekaman e-KTP.(foto: ist)

Tikala—Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Manado, sejak Oktober 2016 lalu hingga akhir Maret 2017 ini, belum menerbitkan KTP elektronik (eKTP) kepada lebih dari 20 ribu warga Manado.

Untuk itu, Kepala Disdukcapil Manado Julises Oehlers meminta agar masyarakat Manado yang sudah melakukan perekaman data bersabar, karena memang belum ada blangko yang dikirimkan pusat ke daerah termasuk Sulut, sehingga pencetakannya juga ditunda. "Discapilduk Manado belum mencetak dan menerbitkan e-KTP, sebab sampai akhir Maret belum ada blangko yang dicetak Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Ditjen Kependudukan," kata dia.

Menurut Oehlers, pada Februari lalu, Komisi II DPR-RI berjanji memfasilitasi Manado untuk mendapatkan blangko e-KTP dari

Kementerian Dalam Negeri, asalkan mengajukan sesuai kebutuhan dan jumlah yang sudah merekam tapi belum dicetak kartunya. “Saat itu Discapilduk, langsung membuat surat permohonan dan minta agar bisa dibantu, dan saat itu Kementerian Dalam Negeri maupun Komisi II berjanji mengirimkan blangko sesuai permintaan sebanyak 17.920 lembar,” ujarnya.

Menurutnya, sampai saat ini pihanknya pun masih menunggu realisasi janji dari pusat, mengenai pengiriman blangko e-KTP. “Karena warga Manado sudah banyak yang mendatangi kantor Disdukcapil untuk mempertanyakan tentang hal tersebut (blanko, red),” tandas Oehlers.

Dari Jakarta, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya tengah mengebut distribusi e-KTP ke masyarakat yang sempat terhambat

kasus korupsi. Setelah sejumlah proses, pihaknya sudah menentukan pemenang tender dan melakukan kontrak kerjasama. "Ya lewat proses yang cukup panjang akhir bulan Februari kemarin sudah teken kontrak. Panitia lelang sudah menentukan pemenang.

Dikonsultasikan dengan Dirjen, dengan BPKP, ada waktu ngecek pasar benar nggak harganya sekian," tutur Tjahjo. "Kalau sekarang yang menentukan tidak panitia lelang tapi ULP di Kemendagri yang online, bisa dikontrol oleh BPKP, oleh semua pihak, dan masyarakat umum juga," lanjut dia.

Hal itu lantaran Kemendagri berkaca dengan kasus korupsi eKTP yang terendus KPK. Jika langsung panitia lelang yang menentukan, nantinya dikhawatrikan terjadi lagi praktik rasuah penggelembungan dana.

"Kalau dulu panitia lelang.

Sehingga panitia lelang sudah me-

mark up yang akhirnya bergulir seperti itu. Dalang kasus e-KTP ya berawal dari panitia lelang yang Rp4 ribu sekian jumlah markup jadi Rp16 ribu. Tapi KPK menemukan bukti bahwa harganya tidak sebesar Rp16 ribu dan sekarang terungkap," jelas Tjahjo.

Dari situ, Tjahjo yakin dapat mulai mencetak e-KTP mulai awal April 2017. Hanya saja, memang dalam prosesnya bertahap dan menggunakan skala prioritas sesuai kebutuhan daerah yang ada.

"Mudah-mudahan awal April ini sudah mulai cetak. Kami cetak kalau nggak salah tahap pertama hampir 7 juta, menyelesaikan yang 4,5 juta dan memberikan stok bagi warga negara yang pindah alamat, yang dari bujangan ke dewasa, yang belum punya KTP jadi punya KTP, kemudian yang rusak pertahun lebih kurang 3 juta. Mana yang memang daerah membutuhkan paling banyak," tandas Mendagri.(eren/lip6)

suka bekerja dengan orang (GSVL, red) yang komitmennya sudah jelas,” ungkapnya kepada Swara Kita Group.

Dia mengakui, sejak dirinya dilantik di struktur DPD

Partai Demokrat Sulut, ada begitu banyak rekan sesama politisi yang bertanya tentang keputusannya itu. Dia menjawab dengan ilustrasi rumah kopi. “Kita bilang pa teman-teman, torang boleh

beda rumah kopi, mar depe minuman tetap sama kopi susu. Artinya, kendati torang so beda partai politik namun pertemanan tetap berlangsung, hehehehe,” ujarnya.

Ditanya soal target kedepan termasuk ingin kembali mencalonkan diri sebagai anggota legislatif Manado, dirinya hanya merendah.

“Torang lihat saja nanti,” tandas Cing.(dewe)

berharap kehadiran para delegasi kecamatan dalam Musrenbang tingkat kota ini, dapat muncul ideide yang cemerlang demi kemajuan Manado. Jangan sampai sebentar muncul lagi tanggapan miring soal hasil Musrenbang, dan itu banyak yang melapor dan mengeluh kepadanya," tukas Walikota Manado dua periode itu. Terkait kehadiran personil Dekot Manado dimaksudkan agar usulan rencana pembangunan Manado yang dirumuskan dalam Musrenbang,

bisa melibatkan legislatif. “Hasil Musrenbang ini saya berharap adalah hasil kita bersama, yang nantinya akan dibahas antara pemerintah kota dengan DPRD,” ujarnya. Dan dalam kesempatan itu, Walikota meminta para peserta Musrenbang untuk membahas masalah transportasi, pengolahan kebersihan kota serta pembentukan Pos Keamanan Terpadu. Hadir dalam Musrenbang RKPD Manado 2018 antara lain anggota Dekot Manado, perwakilan Badan Peren-

canaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulut, Plt Sekkot Manado Drs Rum Dj Usulu, perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Manado, BKSAUA, FKUB, pimpinan Perangkat Daerah (PD) Pemkot Manado, Camat/Lurah serta para delegasi kecamatan.

Diketahui, Musrenbang merupakan agenda tahunan di mana warga saling bertemu mendiskusikan masalah yang mereka hadapi dan memutuskan prioritas pembangunan jangka pendek. Ketika prioritas telah tersusun, kemudian diusulkan kepada pemerintah di level yang lebih tinggi, dan melalui BadanPerencanaan,Penelitiandan Pengembangan Daerah (Bapelitbang) usulan masyarakat dikategorisasikan berdasar urusan dan alokasi anggaran.

Proses penganggaran partisipatif ini menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan kebutuhan mereka pada pihak pemerintah.

Musrenbang merupakan pendekatan bottom-up di mana suara warga bisa secara aktif mempengaruhi rencana anggaran kota dan bagaimana proyek-proyek pembangunan disusun. Masyarakat seharus berpartisipasi karena ini merupakan kesempatan untuk secara bersama menentukan masa depan wilayah.

Masyarakat juga harus memastikan pembangunan yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kebutuhan.(dewe)

Dari ... Dari Halaman 8 Padahal saat itu, Partai Hanura punya jagoannya sendiri. Pilihan poliknya pun tepat. Kini, pria yang akrab disapa Cing ini telah menentukan sikap politik yang baru juga, dengan memutuskan

hijrah ke Partai Demokrat.

Sabtu (11/3) lalu, Cing dilantik sebagai Ketua Divisi Hubungan Eksternal Daerah DPD Partai Demokrat mengisi struktur partai yang diketuai GSVL yang tak lain

juga sebagai Walikota Manado. Alasan dirinya berlabuh ke partai politik berlambang segitiga mercy itu pun sangat sederhana. “Kali ini saya ingin membantu pak GSVL. Saya sebagai pekerja partai,

Walikota ... Dari Halaman 8 Nantinya, hasil Musrenbang tingkat Manado akan disinkronkan dengan Musrenbang tingkat Provinsi Sulut dan tingkat Nasional. “Ada yang bilang percuma ikut Musrenbang karena hasilnya tidak terealisasi. Saya mau katakan disini bahwa, hasil Musrenbang ini disinkronkan dengan Musrenbang Provinsi sampai Musrenbang Nasional.

Tetapi, kita di Manado ada yang namanya e-Monev atau monitoring dan evaluasi secara elektronik dengan pola naik keatas, ada

rencana program yang terlaksana dapat dilihat, yang belum terlaksana akan naik dan masuk dalam program berikutnya,” tukas Walikota GSVL saat membuka Musrenbang RKPD Manado tahun 2018, di ruang Serbaguna Kantor Walikota, Jl Balaikota Tikala, Kamis (30/3) siang kemarin.

Dirinya berharap, partisipasi aktif dari peserta Musrenbang agar memunculkan ide-ide cemerlang dalam perencanaan pembangunan di Manado. “Saya

DIBUTUHKAN PERUSAHAAN PENERBITAN YANG SEDANG BERKEMBANG MEMBUTUHKAN TENAGA ACCOUNT EKSEKUTIF (AE) SYARAT:

-

PRIA/WANITA USIA MAX 30 TAHUN BERPENAMPILAN MENARIK PENDIDIKAN SMA BERKOMUNIKASI BAIK & MAMPU BEKERJA SAMA TIM - MEMPUNYAI KENDARAAN RODA DUA/SIM C - DIUTAMAKAN BERPENGALAMAN KERJA DI MEDIA

LAMARAN DITUJUKAN KE ALAMAT MEGA SMART VIII NO.7 KAWASAN MEGA MAS BOULEVARD MANADO, TELP (0431) 841060, PALING LAMBAT 1 MINGGU SETELAH PENGUMUMAN INI TERBIT

HUBUNGI SDR. DIDI (085145777735)

PEMBELIAN Arloji/Jam bermerk Rolex,Omega,Cartier,Ebel,dll dengan se-gala kondisi dengan harga tidak terbatas.TERIMA BELI SEMEN-TARA.Hub:J.E& CAKUNG.Tidak melayani SMS.Terima 24 Jam. Hp:0852 4059 8888 / BBM : 73MS B0ND

FINANCE Pinjam Dana Cepat..?? Jaminan BPKB.Angsuran bermasalah..??

Take Over Kredit..??Kurang dana beli mobil/motor..??Juga

melayani kredit modal kerja jaminan sertifikat rumah/ta-nah.PROSES CEPAT.Hub: Adi 0823 9439 6006 Kost Exclusive fasilitas AC,Non AC,TV,Furniture,Kamar mandu/WC dalam.Jl.Sam Ratulangi ( depan jl.pertigaan lampu me-rah),dpn Hotel Galaxy.Harian/Mungguan.Hub. 0853 9964 0234

ELITA PROPERTY DijualtanahdipusatkotaManadoLT.3000 &4000m2. Harga Mena-rik.Hub.0851 0136 9886/0812 4288 4555

Dikontrakkan rmh mewah Manimbang 5KT,5KM,AC,Garasi 2 mobil,halaman luas parkir muat 10 mobil.Harga menarik. Hub: 0851 0136 9886/0812 4288 4555 Dikontrakkan rmh blkng RS Kan-dow Malalayang,2KT ada kamar mandi dlm,perabot,garasi, PAM, sumur.Harga 17,5jt/thn. Hub. 0851 0136 9886/0812 4288 4555 Dijual tanah Manimbang LT.400 / 3200/1Ha,view laut kota Manado.Harga bagus.Hub: 0851 0136

9886 / 0812 4288 4555

LOWONGAN KERJA

SEWA EXCAVATOR

SOLID GROUP Perusahaan di bidang Jasa Keuangan membutuhkan KONSULTAN ANA-LIS. Benefit: Gaji pokok,Reward,Bonus.Ketentuan : Pria/ Wanita min.

18thn,pend.min.SMU/SMK.Walk

Excavator mini.

Hub.0813 4033 9205 Valent.

KOST TERIMA KOST HARIAN / mingguan / bulanan.Full AC,TV,Fasilitas Lengkap.

Dikontrakkan 2 ruangan kantor depan PJR Samrat.Hub.0852 4088 6111/0811 436 111

SALESMAN DICARI/DIBUTUHKAN Salesman..

Usaha Dibidang Hp, Accessories elektronik dll mempunyai motor untuk kota Manado. Hub. 0811430115

Interview Senin ~ Jumat ( 09.00~15.00) CP:CAHYO (0823 4525 7712)

SPA & MASSAGE EXOTIC SPA MENGHADIRKAN LAYANAN PIJAT PANGGILAN KHUSUS KE HOTEL DENGAN TENAGA WANITA BERSIH, CANTIK,MUDA ,PROFESIO-NAL,RAMAH & SOPAN.PASTI PUAS & TIDAK KECEWA. HUB: 0823 4788 8621

JUAL PAJEKO DIJUAL KAPAL IKAN ( PAJEKO) SIAP PAKAI.Spek ukuran P:21m

/ Lebar : 4 m (body baru),pukar/ jaring 250x50m,mesin 2x40PK mu-lus,wings,genset,alcon,surat ijin lengkap.Harga 215jt NEGO.Hub.0852 9872 9467 / 0813 5602 1185

HEWAN PELIHARAAN JUAL ANJING RAS,GOLDEN,SHITZU,HERDER, PUDLE,DLL.HP.0853 9753 2787 / 0853 9494 2829.TONDANO

JUMAT 31 MARET 2017 NOMOR 3196 TAHUN XI

HARGA Langganan: Rp. 50.000,-/bulan (luar kota tambah ongkos kirim) NO REK: 001 01.52.000663-1 Bank Sulut a/n PT. Sulut Lestaripress ALAMAT: Mega Smart VIII No.7 Kawasan Mega Mas Boulevard Manado, Telp (0431) 841060, Fax: (0431) 841071

Surat Kabar Harian Berpikir dan Berbuat

IBUKOTA

Walikota: Hasil Musrenbang harus sesuai kebutuhan bukan keinginan

TAMU KITA

Oke ‘Cing‘ Sumual Dari Hanura hijrah ke Demokrat karena GSVL RKPD Manado 2018 mulai dibahas, transportasi dan kebersihan prioritas

ada dan bukan karena keinginan.

Ditegaskannya, Musrenbang merupakan pertemuan penting untuk menghasilkan kesepakatan bersama antara delegasi kecamatan dengan pemerintah.

SECARA umum masyarakat luas, mungkin belum terlalu mengenal sosok yang satu ini. Namun di kalangan politisi maupun pers, Oke Sumual sudah tak asing lagi. Berkarir politik di Partai Hanura dan menjadi calon anggota legislatif Manado pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014, politisi muda ini sempat merubah peta politik di dapil Malalayang-Sario.

Posisinya sebagai Ketua PAC Partai Hanura Kecamatan Malalayang membuat dirinya cukup leluasa menggalang massa. Apalagi ditopang dengan eksistensi pergaulan yang luwes dan bisa diterima di berbagai kalangan.

Saat menghadapi Pilkada Manado belum lama ini, Sumual yang masih berbalut seragam Partai Hanura dengan sikap politiknya memutuskan memilih dan memenangkan pasangan DR GS Vicky Lumentut (GSVL) dan Mor Dominus Bastiaan SE yang diusung Partai Demokrat.

Baca: Walikota ( Halaman 7 )

Baca: Dari ( Halaman 7 )

Baca: Untuk ( Halaman 7 ) WALIKOTA Manado GS Vicky Lumentut mendandatangani berita acara pelaksanaan Musrenbang tingkat kota, Kamis (30/3) kemarin.(foto: ist)

Tikala—Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Manado tahun 2018 mulai dibahas. Walikota DR GS Vicky Lumentut (GSVL) menegaskan bahwa hasil Musrenbang ini harus disesuaikan dengan kebutuhan yang

TEMU Koordinasi/ Rapat Kerja (Raker) teknis Kelautan dan Perikanan yang difasilitasi oleh Dinas Kelautan dan Perikan Provinsi Sulawesi Utara, digelar di Aula Kantor Bupati Bolaang Mongondow Selatan, Kamis (30/3) kemarin. pelaksanaan ini akan berlangsung selama empat hari kedepan.

Dalam tema pelaksanaan yang dihadiri oleh 15 Kabupaten/Kota se Sulut, dibuka secara langsung oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey yang diwakili oleh Asisten II Rudi Mokoginta. Turut hadir dalam pelaksanaan tersebut, Kepala Dinas Provinsi Sulut, Ir Ronal Sorongan, Mewakili Kapolda Sulut Kasubdit Tipiter Polda Sulut AKBP Iwan Manurung, Mewakili Kejati, Kajari Kotamobagu Dasplin SH MH, Pimpinan UPT KKP se Sulut, KepalaKepala Dinas Kelautan dan Perikanan se Sulut, perwakilan Bank Indonesia, dan pejabat-pejabat

NOMOR TELEPON/FAX (0431) 841071, FAX: (0431) 841060)

tinggi kemeterian KKP RI. Bupati Kabupaten Bolsel H Herson Mayulu SIP yang diwakili oleh Wakil Bupati Iskandar Kamaru SPt, dalam sambutan selaku tuan rumah pelaksanaan kegiatan ini, mengucapkan terima kasihnya kepada Gubernur Sulut Olly Dondokambey yang sudah menunjuk Bolsel sebagai tempat penyelenggaraan Rakernis bidang kelautan dan perikanan.

Lanjut Wakil Bupati, sebagai salah satu Kabupaten yang berada dipesisir Teluk Tomini, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang memiliki garis pantai kurang lebih 294 KM, memiliki keunggulan utama potensi sumber daya laut yang luar biasa. “Daerah kita memiliki ikan konsumsi dan jenis yang dilindungi, ekosistem hutan mangrove dengan pohon bakau yang telah berusia tua dan tetap terjaga, keragaman terumbu karang sebagai surga bagi para penyelam termasuk wisata bahari dan

pulau-pulau kecil,” kata Wabup.

Wabup berharap pada pelaksanaan Rakernis bidang kelautan dan perikanan, dapat menjadi momentum positif untuk kebangkitan kembali daerah, sebagai sentra produksi hasil perikanan guna menunjang target produksi ikan provinsi.

“Untuk mencapai hal tersebut, Pemerintah Kabupaten tengah berupaya secara maksimal melalui penyediaan sarana dan prasarana bagi nelayan tangkap, pembudidayaan ikan, nelayan pengelolah dan pemasar hasil perikanan,” terang Wabup.

Selain itu, Kadis kelautan dan Perikanan Provinsi Sulut, Ir Ronal Sorongan juga dalam sambutannya mengatakan pelaksanaan Rakernis ini, akan digelar secara bergilir di masingmasing daerah se Sulut. Pelaksanaan tersebut dibuka secara resmi oleh Asisten II Pemprov Sulut Rudi Mokoginta mewakili Gubernur Sulut Olly Dondokambei. (adve/cepe)

KUNJUNGI www.swarakita-manado.com & www.swaramanado-online.com

JUMAT 31 MARET 2017 NOMOR 3196 TAHUN XI Ridho Rhoma

HILANG DARI MEDSOS

Tampak tenang

P

LAMA tak terlihat, Taylor Swift kabarnya meninggalkan akun media sosialnya untuk menghindari bully.

Selain itu, langkah ini diambil Taylor untuk menenangkan diri dari berbagai komentar negatif tentangnya. Berkenaan dengan hal tersebut, seorang sumber memastikan bahwa kini Taylor memang tengah mengistirahatkan diri dari berbagai kegiatan di media sosial. “Taylor sangat senang bisa beristirahat dari (kegiatan) media sosial,” kata seorang sumber kepada Hollywoodlife.

“Dia sangat senang bisa berhubungan dengan penggemar, tapi dia juga harus berjuang meng-hadapi komentar negatif juga para pengganggunya disetiap kolom komentar Instagram,” tuturnya.

Meski begitu, sumber tadi memastikan bahwa Taylor Swift akan kembali ke media sosialnya, setelah merasa siap untuk kembali menerima berbagai hal negatif yang ditujukan padanya. “Dia akan kembali mengunggah berbagai hal ke media sosial segera, tapi saat ini ia benar-ben a r ingin melakukan detoksifikasi dan menjauhi energi negatif dari sana (media sosial),” tukas sumber tadi.

Taylor Swift me-mang telah menjadi salah satu selebriti korban bully, terlebih saat tengah berseteru dengan Kanye West dan Kim kardashian, hingga drama cintanya dengan Tom Hiddleston berakhir pada September 2016 lalu.(deth)

EDANGDUT Ridho Rhoma baru saja selesai menjalani proses assessment terpadu yang diselenggarakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN). Assesment kali ini merupakan pemeriksaan secara psikologis serta analisa hukum atas permohonan rehabilitasi yang diajukan oleh pihak keluarganya.

Menjalani pemeriksaan sekitar 6 jam di Kantor Pusat BNN, Cawang, Jakarta Timur, tak ada sepatah kata pun yang keluar dari Ridho. Padahal, sejak berada di depan pintu keluar laboratorium BNN, awak media sudah melontarkan berbagai pertanyaan kepada putra dari raja dangdut, Rhoma Irama.

Tidak hanya pertanyaan mengenai apa yang ia lakukan hari ini, bibir Ridho pun bungkam ketika awak media menanyakan kabarnya setelah beberapa hari menjadi tahanan polisi.

Mengenakan baju tahanan berwarna hijau dan topi hitam, Ridho Rhoma tampak tenang saat keluar ruangan menuju kendaraan polisi. Dengan sesekali menunduk, Ridho hanya tersenyum mendengar berbagai pertanyaan yang dilontarkan padanya.

Kedatangan Ridho Rhoma ke kantor BNN sendiri bukan kali pertama semenjak ia kedapatan membawa 0,7 gram sabu pada Sabtu (25/ 3). Sebelumnya, pada Senin dan Rabu lalu pun Ridho diketahui datang ke kantor BNN guna menjalani proses assessment.

Assessment sendiri merupakan salah satu cara yang dilakukan aparat terkait, dalam hal ini Polres Metro Jakarta Barat dan Badan Narkotika Nasional (BNN) guna memproses permohonan dari pihak keluarga Ridho Rhoma yang meminta Ridho untuk direhabilitasi.

Seperti diberitakan sebelumnya, pada Sabtu (25/3) lalu, Ridho Rhoma dan seorang rekannnya diamankan oleh pihak kepolisian dari Polres Metro Jakarta Barat di sebuah hotel di kawasan Daan Mogot. Saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan satu paket narkotika jenis sabu seberat 0,7 gram, lengkap dengan alat isapnya.

Polres Jakarta Barat menegaskan proses hukum akan terus berlanjut meski dilakukan rehabilitasi terhadap Ridho Rhoma.

Proses hukum dan rehabilitasi berjalan bersamaan.

“Dia direhabilitasi sekaligus melakukan proses hukum,” ujar Kasat Narkotika Polres Jakarta Barat AKBP Suhermanto kepada wartawan di Mapolres Jakarta Barat, Jalan S. Parman, Rabu (29/3). Suhermanto menjelaskan ada beberapa jenis rehabilitasi. Pertama, pengguna narkotika menyerahkan diri kemudian meminta rehabilitasi.

“Begitu dia lapor, kan kadang-kadang ada orang tua yang tidak bisa nangkep anaknya, dia minta tolong ke kita buat nanti direhab. Terus ada lagi korban melapor sendiri, tapi itu jarang terjadi,” katanya.

“Itu tidak perlu proses hukum.

Begitu tes urine, positif, langsung direhab,” sambung Suhermanto.

Sedangkan rehabilitasi yang diberikan kepada Ridho tidak membuat proses hukumnya berhenti. Suhermanto menjelaskan Ridho tetap direhabilitasi, tapi proses hukumnya tetap berjalan hingga berkas dilimpahkan ke kejaksaan.

“Ridho sekarang sedang masuk proses hukum,” ucapnya.

Apakah nantinya Ridho akan divonis penjara atau hanya direhabilitasi, ia menyerahkan sepenuhnya pada pengadilan.

“Nanti vonis hakim, mau rehab atau penjara,” ujar Suhermanto.(deth)

DANUR MULAI “GENTAYANGAN” Jamal Konser Puisi di Gorontalo

Bukti Eksistensi Seniman Multi Talenta

J

AMAL Rahman Iroth kembali membuktikan eksistensinya. Kali ini dia diundang membacakan puisi-puisinya di Gorontalo. Sanggar Sang Surya dari Universitas Muhammadiyah Gorontalo (UMG), bersedia menjadi penyelenggara pentas Puisi Jamal, dalam tajuk “Live Performance Seniman Multi Talenta”. Yang akan digelar dua hari berturut-turut (07 - 08 April 2017), di Pentadio Resort.

Ahmad Lamusu, dari Sanggar Sang Surya mengatakan, pihaknya tertarik untuk menghadirkan Jamal Rahman Iroth di Gorontalo, karena kapasitas dan dedikasinya di bidang seni. “Kami ingin masyarakat Gorontalo, khususnya generasi muda, bisa menyaksikan penampilan Seniman Multi Talenta ini, dan bisa terinspirasi dengan karya-karyanya.

Menurut Panitia, sebelum pentas puisi, Jamal akan memberikan workshop Puisi dan sharing

mengenai Fotografi, bagi para penggiat foto. Untuk keseluruhan

pertunjukan dan workshop, panitia hanya mengenakan biaya sebesar Rp.35.000,- sudah termasuk voucher makan di National village, salah satu obyek wisata yg ada di kabupaten gorontalo yang merupakan Pusat Kuliner dan Kerajinan Nusantara.

Salah satu Program Pilot Project Ekonomi Kreatif Gorontalo yang digagas Bupati Prof. Nelson Pomalingo. Hal ini dimaksudkan agar terjangkau oleh semua kalangan, namun sekaligus sebagai edukasi bahwa seni harus diapresiasi dengan baik.

Dipastikan juga, selama di Gorontalo Jamal akan bertemu para seniman dan penyair di sana, di antaranya, pelukis Fandhy Rais, dan penyair Jamil Massa. Jamal juga akan bersilaturahmi dengan komunitas pecinta Iwan Fals, dari Ormas Oi. Sebab Jamal juga tercatat sebagai manatan ketua Oi Manado, dan Majelis Pertimbangan Oi Pusat.(*)

NOMOR TELEPON/FAX (0431) 841071, FAX: (0431) 841060)

B

AGI seorang gadis kecil bernama Risa, sosok Peter, Hans, Jansen, Hendrik, dan William adalah temanteman nyata. Risa kerap diajak bermain dan menghabiskan waktu di rumahnya kapan saja. Hingga kemudian, di sebuah momen Risa menyadari sosok mereka bukanlah sosok seperti dirinya. Bahkan ketika Risa tumbuh beranjak dewasa, bocahbocah Belanda itu masih terlihat sama. Tak ada yang berubah bahkan secara fisik.

Sepenggal kisah di atas merupakan sekelumit cerita tentang ‘Danur’, yang dalam bahasa Indonesia memiliki makna cairan yang keluar dari bangkai (mayat) yang sudah membusuk.

Diadaptasi dari novel berjudul sama, film ‘Danur’ kini resmi dirilis dan dapat disaksikan di berbagai bioskop.

Prilly Latuconsina didapuk menjadi pemeran Risa dewasa. Dikisahkan, Prilly memiliki kemampuan berkomunikasi dengan makhluk halus sejak ia kecil. Di antara sosok hantu baik hati, ada Asih, hantu perempuan yang bergentayangan mencari anaknya yang hilang semasa ia hidup. Hii! ‘Danur’ yang juga dibintangi Shareefa Daanish dan Inggrid Wijanarko mulai bergentayangan hari ini, Kamis (30/3). Siap-siap merinding dan jangan nonton sendirian di bioskop! (deth)

KUNJUNGI www.swarakita-manado.com & www.swaramanado-online.com

10 JUMAT 31 MARET 2017 NOMOR 3196 TAHUN XI

Menguak potret kehidupan di Korea Utara TERTUTUP, kesan itulah yang kiranya melekat pada negara-negara komunis. Lantaran minim informasi, wilayah-wilayah ini tak menjelma sebagai destinasi populer di kalangan turis. Faktor keamanan kerap jadi alasan untuk singgah dan melakukan penjelajahan.

Namun seiring waktu bergulir, sedikit demi sedikit paras negara berisme komunis ini nampak. Ketika Kuba sudah makin populer bagi para pelancong, Korea Utara pun perlahan membuka diri. Belakangan, potret kehidupan di kota-kota di negara tetangga Korea Selatan ini menyebar di dunia maya.

Hidup di bayang-bayang diktator mungkin membuatmu berpikir senyum akan sama sekali hilang di wajah warga Korea Utara. Namun siapa sangka, negara di Asia Timur ini malah menawarkan kejutan-kejutan panorama yang menarik untuk diamati.

Bagi beberapa penjelajah, pergi ke negara yang terisolasi, termasuk Kuba, Turkmenistan dan Korea Utara malah jadi tantangan tersendiri. Dikutip dari Bored Panda, berikut potret kehidupan sehari-hari di Korea Utara yang mungkin bisa mengubah persepsimu.

Setelah melihatnya, apakah tertarik datang?(btgc)

MINAESA tomohon Polres jamin keamanan dan kenyamanan wisatawan

Kisruh GPdI Karmel Tara-Tara tuntas

MINAHASA, TOMOHON, MINUT, MINSEL, MITRA BITUNG

Aset dan TGR jadi masalah terbesar Minsel raih WTP Tetty minta SKPD benahi kelemahan yang jadi temuan BPK

PANSUS LKPJ Dekot Tomohon turun berikan masukan ke SKPD.(foto: ist) PENGAMANAN wilayah pariwisata Tomohon dimantapkan.(foto: ist) POLRES Tomohon menggelar Rakor Peningkatan Keamanan Pariwisata di wilayah hukum Polres Tomohon bersama Dinas Pariwisata Kota Tomohon dan Kabupaten Minahasa yang dilaksankan di aula Mapolres Tomohon, Kamis (30/3) kemarin. Kapolres Tomohon, AKBP Monang Zonir Simanjuntak SIK dalam sambutan mengingatkan beberapa hal pokok untuk ditindak lanjuti guna memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para wisatawan maupun para pengusaha wisata dan pemandu wisata yang saling kait-mengait. “Standard operational prosedur pencegahan terjadinya kerawanan bagian tindakan kepolisian, koordinasikan tentang rencana pengamanan lokasi-lokasi wisata berdasarkan kerawanannya. Namun upaya atau tindakan-tindakan pencegahan terjadinya musibah dalam kepariwisataan melalui pelatihan bersama butuh anggaran dalam rangka meningkatkan keamanan, kenyamanan di lokasi wisata,” jelas Simanjuntak. Sebelumnya pemaparan dinas pariwisata Tomohon dan Minahasa terkait obyek wisata di wilayahnya dan tantangan serta permasalahan di obyek wisata tersebut untuk dicarikan solusi bersama, sehingga menjamin keamanan dan keselamatan para wisatawan maupun masyarakat setempat, begitu juga dengan pengelola obyek wisata tersebut.

Terkait hal tersebut, Kapolres memohon bantuan pemerintah dalam pengamanan di wilayahnya masingmasing. Sehingga menjaga citra kepariwisataan di Sulut melalui peran para camat dan lurah guna melaksanakan langkah-langkah preventif.

“Untuk lebih mengoptimalkan pelayanan pemerintah dan instansi terkait dalam kepariwisataan maka ke depan akan dilaksanakan pelatihan penyelamatan di gunung, danau, sungai untuk arum jeram dan di laut,” kata Kompol Thonny Salawati SH selaku Kabag Ops Polres Tomohon saat memandu acara tersebut. “Forum ini juga untuk mengusulkan dan mengingatkan kepada Dinas Pariwisata untuk melengkapi infrastruktur penunjang kepariwisataan seperti pemasangan tanda-tanda peringatan mengenai bahaya atau tanda petunjuk keselamatan lainnya melalui papan informasi untuk keamanan dan kenyamanan di lokasi wisata,” tambahnya. Selain Kabag Ops Tony Salawaty SH yang menjadi pembicara, Kasat Intelkam dan Kasat Reskrim serta 6 Kapolsek yakni Kapolsek Tombariri, Sonder, Tomohon Utara, Tengah dan Kapolsek Tomohon Selatan turut memaparkan beberapa hal kegiatan tersebut.

Kegiatan ini dihadiri pula Camat Tomohon Timur T Polii, Camat Tomohon Tengah Sjerly Bororing, mewakili Camat Selatan dan mewakili Camat Tomohon Barat serta perwakilan Camat Tombariri dan Perwakilan Camat Sonder dan dari Dinas Pariwisata Minahasa.(teem)

minahasa Hari ini, kejuaran atletik digelar RENCANANYA, Bupati Minahasa Drs Jantje Wowiling Sajow MSi akan membuka kejuaraan atletik se-Kabupaten Minahasa selama 2 hari, dari Jumat (31/3) hari ini sampai sabtu (1/4) besok di Stadion Maesa Tondano. Kegiatan yang akan dilaksanakan ini bertujuan untuk mempersiapan atlit-atlit Minahasa yang terbaik dan berprestasi, akan mengikuti kejuaraan ditingkat provinsi nanti.

Menurut ketua Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) Nicky Sajow melalui sekertaris panitia Maikel Kaseger mengatakan, bahwa para peserta atletik ini adalah mereka utusan kecamatan yang bisa ikut lomba tersebut.

“Pembukaannya dilangsungkan tepat pukul 07.30 Wita hingga 17.00 Wita dan dibuka Bupati Minahasa. Adapun persyaratan dari lomba ini, peserta umurnya maksimal 18 tahun,” terang Kaseger.

Lanjutnya, nomor yang dilombakan untuk lari putra kelas 100 meter, 200 meter, 400 meter, 800 meter, 1500 meter, 5000 meter dan 10.000 meter. Untuk putri lari 100 meter, 200 meter, 400 meter, 800 meter, 1500 meter dan 5000 meter. Kemudian diikuti cabang atletik lain seperti lempar lembing, lempar cakram, tolak peluru, lompat jauh.

“Nantinya para juara akan mendapatkan hadiah berupa medali, piagam dan uang pembinaan. Untuk juara umum akan mendapatkan tropi Bupati Minahasa serta tropi Ketua PASI Minahasa. Kejuaraan ini sekaligus mempersiapkan tim Atletik Minahasa untuk PORPROV 2017 yang akan dilaksanakan bulan Oktober di Kabupaten Minahasa,” bebernya.(erbe)

minut Dandes Kaima akan difokuskan ke infrastruktur PADA bulan April mendatang, pemerintah akan segera menyalurkan dana desa (Dandes) bagi seluruh daerah termasuk juga di Kabupaten Minut. Dandes yang akan disalurkan ini, kebanyakan oleh pemerintah desa akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

Seperti halnya dengan Desa Kaima Kecamatan Kauditan yang mendapatkan Dandes tahun ini sebesar kurang lebih Rp800 juta dimana akan dipergunakan untuk pembangunan sarana infrastruktur. “Dana desa tahun 2016 sekitar kurang lebih 600 juta. Pada tahun 2017 naik sekitar 30% menjadi kurang lebih 800 juta.

Rencananya akan di adakan pembuatan jalan Lapen desa kurang lebih 1500m dan beberapa infrastruktur penunjang. Salahsatunya adalah pembangunan Pos Kamling untuk mendukung sistem keamanan lingkungan di desa” ujar Hukum Tua Desa Kaima Kecamatan Kauditan Meydi “Medot” Kumaseh.

Dikatakan Kumaseh yang juga baru di kukuhkan sebagai Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerindra Minut, hasil penggunaan dana desa 2016 adalah beberapa jalan lapen desa dan masih memerlukan kelanjutan sehingga sebagian anggaran 2017 dialokasikan untuk jalan tersebut. Bahwa jalan merupakan salah satu penunjang perekonomian masyarakat dan mempunyai peran yang sangat vital.

Begitu pun dengan keberadaan Poskamling untuk keamanan lingkungan. “Kita tahu bersama bahwa jalur Kecamatan Kauditan sering terjadi tindak pencurian anjing atau sering di sebut Doger. Dengan adanya Poskamling, mudah mudahan dapat meminimalisir dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan lingkungan,” tambah Kumaseh.(gebe)

11

JUMAT 31 MARET 2017

Amurang—Pemeriksaan awal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulut di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) telah usai pada pekan lalu. Meski demikian masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Pernyataan ini ditegaskan Bupati Minsel Christiany Eugenia Paruntu kepada

wartawan. “Memang ada kelemahan, namun perbaikan juga akan kami tindaklanjuti.

Ada temuan, namun bukan hal-hal yang besar dan saya rasa masih bisa diperbaiki.

Tinggal tunggu nanti ada pemeriksaan yang terperinci.

Ini kan pemeriksaan awal.

Sudah dilihat apa saja yang harus dikerjakan dan akan terus dikejar sebelum BPK kembali melakukan pemerik-

MEDIASI

saan tahap kedua,” ujar Tetty sapaan familiar bupati.

Untuk itu dia mengimbau kepada seluruh SKPD untuk menindaklanjuti kelemahan yang ada. “Sekarang staf yang di Manado mengurus aset dan mereka kerja keras untuk menyelesaikan laporan tersebut.

Hal itu sangat penting.

Kalau aset belum diinput semua, itu akan menjadi

masalah lain lag,”ujarnya.

Sebagaimana diketahui, hari ini merupakan kesempatan untuk melengkapi dokumen dan laporan aset karena pemeriksaan tahap kedua akam segera dilakukan BPK. Dikatakannya untuk masalah barang dan jasa yang lain, ada temuan namun SKPD terkait sudah mengetahui apa yang harus diperbaiki.

“Dalam hal ini administrasinya, PHO-nya. Ada ga dokumen-dokumennya? Seperti itu saja,” jelasnya.

Ketika ditanya apakah dirinya optimis meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dirinya merespon dengan ajakan seluruh SKPD untuk terus bergerak.

“Semua SKPD harus bekerja-keras. Jangan cuma satu atau dua SKPD saja yang bekerja.

Baca: Aset ( Halaman 12 )

PARIPURNA

Kisruh GPdI Karmel Tara-Tara tuntas

VAP sampaikan LKPJ 2016 ke legislator Minut

MEDIASI Pemkot Tomohon terkait kisruh ijin keramaian GPDI KArmel Tara-Tara berjalan damai.(foto: ist)

Tomohon—Kisruh yang berujung penolakkan ijin keramaian dalam melaksanakan kegiatan acara dan peribadatan antara kelompok yang mengatasnamakan Pemuda Lintas Agama dan GPdI Karmel Tara-Tara akhirnya berakhir dengan damai.

Kedua pihak sepakat menahan diri dan menyesalkan peristiwa yang terjadi sebelumnya, dan berkomitmen untuk saling menjaga keharmonisan antar umat beragama di Kelurahan Tara-Tara II. “Iya. Kedua pihak sudah sepakat dan menyesali kesalahpahaman yang sempat terjadi sebelumnya, dan akhirnya berembuk setuju untuk saling memaafkan dan hidup damai,” ujar Camat Tomohon Barat, Edvien MJ Joseph SSTP MSi, usai mediasi yang dilakukan pihaknya bersama FKUB Tomohon, Kemenag Tomohon, Kesbangpol, Polres dan Koramil Tomohon, Kamis (30/ 3) kemarin.

Lanjut Edvien, dalam mediasi kedua yang dilakukan pemerintah bersama unsur terkait tersebut, kedua pihak sepakat untuk mentaati poin-poin yang telah disepakati bersama.

“Isi poin tersebut yakni, Peribadatan Jemaat Karmel GPdI tetap berjalan seperti biasa sambil pihak Gembala mengurus proses perizinan di Kemenag Tomohon.

Kedua, Masing-masing pihak berkomitmen untuk menjaga harmonisasi kerukunan antar umat beragama di Tara-Tara II. Ketiga, Dimintakan kepada Gembala GPdI untuk intens membangun komunikasi dan sosialisasi bersama masyarakat dan keempat, Pemerintah Kota lewat Kelurahan dan Kecamatan akan memfasilitasi proses pengurusan ijin dari GPdI Karmel TaraTara II,” pungkasnya.

Walikota Tomohon Jimmy Feidie Eman SE Ak langsung memberikan apresiasi kepada FKUB serta para tokoh Agama kota Tomohon yang telah membantu memediasi selisih paham pembangunan gedung GPDI Karmel Tara-Tara. “Mari kita jaga terus kebersamaan dan keamanan dan harmonisasi antar umat beragama di kota Tomohon. Saya apresiasi FKUB dan tokoh agama yang selesaikan persoalan ini dengan penuh rasa kebersamaan,” tandas Walikota.(teem)

RAPAT Paripura istimewa dalam rangka penyampaian LKPJ kepala daerah tahun anggaran 2016.(foto: ist)

Airmadidi—Pihak eksekutif dan legislator Minut, Kamis (30/ 3) kemarin, melaksanakan rapat Paripura istimewa dalam rangka penyampaian laporan keterangan pertanggungawaban (LKPJ) kepala daerah tahun anggaran 2016 yang dipimpin langsung oleh Ketua Dekab Minut Berty Kapojos Ssos.

Bupati Minut Vonnie Anneke Panambunan (VAP) dalam sam-

butannya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota legislator yang telah bersinergi dengan baik selang kurun waktu 2016 lalu dalam menjalankan roda pemerintahan di Minut untuk kepentingan kemajuan daerah dan masyarakat.

Dirinya menjelaskan jika sampai dengan 31 Desember 2016, realisasi pendapatan sudah sebesar

INFRASTRUKTUR

Rp2,5 miliar untuk Dinas Pangan Minut Airmadidi—Pada tahun ini, Dinas Pangan Minut akan mendapatkan bantuan sebesar Rp2,5 miliar dari pemerintah pusat melalui Badan Ketahanan Pangan Nasional (BKPN). Bantuan ini nanti akan dipergunakan untuk pembangunan kantor Dinas Pangan dan juga program pengolahan pangan non beras. “Untuk penyediaan fasilitas kantor baru ini, tinggal menunggu Pemkab Minut yang menyediakan lahannya,” jelas Plt Kadis Pangan Minut Ir John Mantiri kepada wartawan barubaru ini.

Persetujuan pusat atas pengadaan bangunan dinas pangan itu diusulkan Mantiri hanya beberapa hari setelah dipercayakan Bupati Minut Vonnie Panambunan sebagai Plt Kadis Pangan awal Januari 2017.

“Setelah dilantik ibu Bupati, saya langsung bergerak cepat mengajukan proposal ke pusat. Karena saya ingin melaksanakan kepercayaan yang diberikan ibu Bupati sebaik mungkin dan ternyata usulan cepat disetujui pusat,” ujar Mantiri.

Soal pengolahan pangan non

beras, katanya, sangat penting dan akan memberi keuntungan bagi warga Minut jika didorong oleh seluruh pemangku kepentingan.

“Kita tahu bersama di Minut masih banyak bahan atau potensi yang besar diluar beras yang bisa diolah menjadi pangan, misalnya jagung, pisang, umbi-umbian. Pangan ini bisa menjadi substitusi beras,” jelas Mantiri.

Selain itu, Dinas Pangan juga telah melakukan beberapa sosialisasi kepada warga agar menanam cabe karena harga cabe yang tinggi.

“Lewat menanam cabe, tentunya dapat meningkatkan taraf hidup petani cabe itu sendiri. Apalagi saat ini harga cabe berkisar Rp90 ribu hingga Rp125 ribu per liter,” tuturnya.

Untuk itu dirinya mengimbau kepada rekan-rekan ASN untuk terus mensosialisasikan pentingnya substitusi beras sebagai bahan pangan. “Bagi teman-teman yang masih aktif, marilah kita tak bosanbosan turun lapangan mensosialisasikan pangan bukan beras,” pungkas Mantiri.(gebe)

Rp882.090.820.922 atau 89,73 persen dengan realisasi belanja sebesar Rp970.198.074.904 atau 90,94 persen. “Di tahun 2016 lalu karena kebijakan pemerintahan pusat melalui presiden terhadap pengurangan atau pemangkasan anggaran APBN sehingga berdampak juga terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kita di Minut. Akan hal itu kita selaku pemerintah mencari jalan keluar dengan melakukan pemotongan anggaran belanja perjalanan dinas dan operasional kendaraan dinas. Namun, tidak mengurangkan operasional yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” kata VAP. Lanjutnya, patut disyukuri dengan pemanfaatan anggaran dan pengelolaan yang sesuai peruntukannya, Minut mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sulut pada APBD tahun 2015 lalu. Itu menunjukan efisiensi penggunaan anggaran pada tiap-tiap pos pemerintahan berjalan dengan seksama. Dan itu menjadi acuan tolak ukur eksekutif bersama legislatif untuk menjadikan daerah ini lebih baik kedepannya.

“Bukan hanya itu, di tahun 2016 kemarin, kita meraih penghargaan Pangripta Nusantara. Di bidang pengentasan angka kemiskinan dan pengangguran juga kita tekan melalui program-program industri rumah tangga. Namun, hal itu masih menjadi pekerjaan berat kita bersama agar di tahun-tahun akan datang dapat kita optimalkan pengurangan angka kemiskinan.

Untuk peningkatan kualitas pendidikan juga terus digenjot dan peningkatan kualitas tenaga kerja lokal agar bisa bersaing di tengah kemajuan kemampuan pengetahuan tenaga kerja di skala nasional maupun internasional,” tambah VAP.(gebe)

PROGRAM MINSEL

Pemkab gelar Musrenbang RKPD tahun 2018 Amurang—Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) melalui Bapelitbang menggelar Musrembang Kabupaten dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2018 bertema Penguatan Infrastruktur dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat serta Peningkatan Aksesibilitas.

Kegiatan yang digelar Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Amurang dibuka langsung Wakil Bupati Frangky Wongkar SH.

Dalam sambutannya, Musrenbang mempunyai prioritas pembangunan di tahun 2018 nanti yang meliputi, penanggulangan kemiskinan, pembangunan dan peningkatan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pengembangan pariwisata, kedaulatan pangan, revitalisasi pertanian dan perkebunan, perikanan dan kemaritiman, peningkatan daya saing Ivestasi, reformasi birokrasi, revolusi mental, penanggulangan bencana dan mitigas,” jelasnya.

Wongkar juga mengaku untuk skala prioritas pembangunan Kabupaten Minahasa Selatan saat ini dengan memperhatikan program dan kegiatan pokok yang disusun oleh Perangkat Daerah yang bersifat realistis memilik dampak nyata, terukur dan dilangsungkan oleh masyarakat serta tentunya disinkronkan denga visi dan misi Pa-Kar. Dalam acara tersebut dilanjutkan dengan penandatangan RKPD 2018.

Baca: Pemkab ( Halaman 12 )

SUASANA foto bersama usai Musrembang.(foto: ist)

MINAESA minsel Komputer perekaman KTP-El Kecamatan difungsikan kembali DINAS Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) akan memperbaiki seluruh unit komputer perekaman KTP Elektronik (KTPEl) yang ada di Kecamatan. Hal tersebut disampaikan CORNELES Mononimbar.

Kepala Dinas Disdukcapil Minsel Drs Corneles Mononimbar, kemarin. “Nantinya seluruh perangkat komputer perekaman KTP-El di setiap Kecamatan akan difungsikan kembali. Ini dimaksudkan agar perekaman KTP akan kembali dilakukan di setiap Kecamatan sehingga Kantor Disdukcapil Minsel hanya melakukan pencetakan saja,” ujar Mononimbar.

Dirinya menambahkan, tanggung jawab untuk memperbaiki komputer perekaman KTP El menjadi tanggung jawab operator yang memiliki kontrak. Dengan adanya pergantian kontrak dari Indosat ke Telkomsel, pemeliharaan perangkat komputer memang belum pernah dilakukan. “Kita juga berharap peralatan-peralatan ini tidak mubazir.

Dan bisa terus digunakan. Ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat dalam pengurusan atupun perekaman KTP dan tidak bolak balik di Dinas untuk merekam data warga,” pungkasnya.(try-31)

mitra Sumendap hadiri Workshop LKPD dari BPK RI di Makasar BUPATI Minahasa Tenggara James Sumenda, SH menghadiri WorkShop Laporan Keuangan Pemerinrah Daerah (LKPD) yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, di Hotel Clarion Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (29/3) lalu.

Menurut Kabag Humas Franky Wowor, acara LKPD yang dilaksanakan BPK RI tersebut membicarakan pengelolaan keuangan pemerintah daerah. “Pengelolaan keuangan seluruh pemerintah daerah diharapkan akan lebih baik, transparan dan akuntabel,” jelas Wowor.

Lanjut Dia, keikutsertaan bupati merupakan bukti nyata keseriusan Pemkab Mitra dalam pengelolaan keuangan terlebih mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP. “Hadir pada kegiatan ini perwakilan Kemendagri, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Anggota III BPK RI Eddy Mulyadi Soepardi, Gubernur Sulsel, serta kepala daerah se-Indonesia Timur,” tukasnya.(esem)

bitung Syukuran HUT MaMa pertama meriah SYUKURAN HUT Pertama kepemimpinan Walikota Maximiliaan J Lomban dan Wakil Walikota Bitung Ir Maurits Mantiri (MaMa). Pihak Pemkot Bitung menggelar Ibadah Syukur yang dipimpin Ketua Sinode GMIM, Pdt DR H WB Sumakul MTh berjalan dengan penuh hikmat dan penuh kesederhanaan di Lapangan Kantor Walikota Bitung, Kamis (30/3) kemarin.

Lomban dalam sambutannya menjelaskan satu tahun kepemimpinannya bersama Mantiri, merupakan kasih dan anugerah Tuhan, lewat kepercayaan seluruh warga Kota Bitung. “Bagi kami dan terima kasih patutlah kita naikkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Agung, yang kasih dan kemuliaan-Nya telah memampukan kita semua untuk berjuang, bekerja dan berkarya bersama bagi kota Bitung yang tercinta,” ucap Lomban.

Dirinya menegaskan bahwa komitmen MaMa adalah demi terwujudnya Bitung Hebat yang berdaya saing, beriman, mandiri, berbudaya, hebat dan terdepan melalui percepatan dan ketepatan pembangunan. “Komitmen kita, bahwa sebelum kami dipilih, dipercayakan dan dilantik sebagai Walikota dan Wakil Walikota, sebuah “goal’’ yang akan terus kami perjuangkan dengan apapun rintangan dan tantangannya. Kami tentu akan terus perjuangkan dengan apapun rintangan dan tantangan. Kami tentu menyadari, akan segala kekurangan, keterbatasan dan kemampuan.

Sebagai manusia biasa, akan tetapi kami percaya bahwa dalam perkenan Tuhan Yang Maha Kuasa, melalui keberhasilan seluruh jajaran pemerintah daerah, DPRD dan Forkompinda dan segenap instansi vertical. Dunia usaha serta dukungan segenap masyarakat kota Bitung,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Walikota Bitung, Ir. Maurits Mantiri terus meminta doa dan dukungan masyarakat Kota Bitung dalam tugas dan tanggung jawab menjalankan amanah untuk Bitung Hebat. “Kami berharap doa dan dukungan masyarakat Kota Bitung tercinta dalam membangun kota yang kita cintai. Tanpa adanya doa dan dukungan, kami tidak bisa berbuat apa-apa,” singkat Manitiri.

Akhir sambutan, Lomban dan Maurits juga memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Forkopimda, segenap pimpinan dan anggota DPRD, segenap jajaran pemerintah dan seluruh komponen masyarakat yang selama ini telah memberikan dukungan doa. “Dedikasi dan kerja sama yang baik. Sehingga tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kota Bitung dapat terlaksana dengan optimal,” pungkas MaMa.(wepe)

MINAHASA, TOMOHON, MINUT, MINSEL, MITRA BITUNG

JUMAT 31 MARET 2017

12

Fantastis, BKSUA Minahasa dapat anggaran Rp9,75 miliar IvanSa berharap sinergitas BKSUA dengan Pemkab bisa terus terjalin Tondano—Badan Kerja Sama Antar Umat Beragama (BKSUA) anggarannya telah tertata dalam APBD tahun 2017. Bahkan nilai yang ditata pun sangat fantastis karena menyentuh Rp9,75 miliar. Untuk itu sudah sepantasnyalah organisasi ini dapat meningkatkan pelayanan dan kerja sama saling bersinergi dengan Pemkab Minahasa.

Wakil Bupati Minahasa, Ivan Sarundajang (IvanSa) pada wartawan, Kamis (30/3) kemarin mengatakan, jika anggaran sudah dikucurkan kepada BKSUA, itu menandakan jika Pemkab terus memperhatikannya badan kerukunan beragama ini. Sebab memiliki peran sentral dalam pembangunan Minahasa, sehingga secara organisator patut menjadi perhatian. “Selama BKSUA andil dalam membantu

pemerintah dan secara positif mampu menjadi katalisator pembangunan, maka patut mendapat dana bantuan untuk digunakan dalam pelayanan di tempat-tempat ibadah,” ujar IvanSa. Pemkab Minahasa sangat terbantu dengan adanya BKSUA. Sebab sepanjang keberadaan BKSUA ini telah berkontribusi secara positif tanpa pamrih serta tak terbatas ruang dan waktu.

“Saya berharap sinergitas antara BKSUA dengan Pemerintah Kabupaten Minahasa terus terjalin.

Selanjutnya juga, kami terbuka atas saran dan masukan, bahkan kritik-kritik membangun dari warga masyarakat. Disadari bahwa pembangunan daerah akan sukses, jika ada kebersamaan segenap komponen rakyat Minahasa,” tandas IvanSa.(erbe)

PROGRAM MINAHASA

Pemkab gelar Musrenbang RKPD 2018 Tondano—Terkait penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2018, maka Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Minahasa menggelar Musyawarah Perencanaan dan Pengembangan (Musrenbang) tingkat Kabupaten di aula Pusgiat Tondano, Kamis (30/ 3) kemarin.

Kepala Bappelitbangda Minahasa, Drs Donald Wagey MBA saat membacakan laporan kegiatan mengatakan, bahwa Musrenbang tingkat kabupaten merupakan bagian dari rangkaian proses perencanaan pembangunan partisipatif yang dimulai dari tingkat desa/ kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten/kota. Ada beberapa poin pokok yang menurutnya jadi tujuan pelaksanaan Musrenbang RKPD, salah satunya guna menyeleraskan arah kebijakan pemerintah daerah dengan sasaran pembangunan ditingkat provinsi.

Sementara Bupati Minahasa Drs Jantje Wowiling Sajow MSi dalam sambutannya mengharapkan kegiatan Musrenbang ini akan menjadi tolak ukur peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam menunjang program Pemerintah Provinsi Sulut yaitu Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK).

“Intinya apa yang menjadi keinginan rakyat itu yang kita lakukan,” katanya.

Lanjutnya, untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, Pemkab Minahasa terus melakukan berbagai program pro rakyat. Karena menurut dia, arah pembangunan nawacita semua menuju pada kesejahteraan masyarakat. “Makanya pembangunan infrastruktur terus kita lakukan, karena itu salah satu cara mendongkrak perekonomian masyarakat. Petani sekarang tak lagi kesulitan karena infrasruktur jalan sudah semakin baik, saat kita membangun sesuatu,

implikasinya harus dilakukan,” tukas JWS. Mengakhiri acara, dilakukan pula penandatanganan kesepakatan Musrenbang yang diwakili sejumlah pihak terkait. Adapun kegiatan Musrenbang RKPD ini turut dihadiri pihak Dekab Minahasa, Forkopimda, lintas lembaga vertikal diantaranya Kemenag dan BPJS, LSM dan perwakilan organisasi masyarakat, serta para pejabat dilingkup Pemkab Minahasa.(erbe)

SEKKOT Tomohon saat dampingi rombongan Kabupaten Gorontalo dalam kunker di Kota Tomohon.(foto: ist)

KUNKER

Gorontalo belajar agro wisata Tomohon Tomohon—Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Fadli Hasan ST MSi memimpin kunjungan kerja rombongan Kabupaten Gorontalo di kota Tomohon Kamis (30/3) kemarin.

Merek bermaksud studi tentang Agro Wisata yang ada di Kota Tomohon serta belajar tentang Industri Rumah panggung yang ada di Kota Tomohon.

Kunjungan kerja di Kota Tomohon dan diterima oleh Sekkot Tomohon Ir Harold Lolowang MSc didampingi oleh Asisten III Novi Politon SE dan Staf Ahli Bidang Administrasi dan Sumber Daya manusia Mariam Rau, SH di ruang rapat Sekkot.

Kepada Sekkot, Hasan mengungkapkan rasa kagum yang luar biasa begitu menginjak Kota Bunga Tomohon.

“Selain alam yang sejuk, banyak sekali tempat wisata dan masyarakatnya yang ramah serta sudah dikenal baik nasional maupun internasional,” ungkapnya.

Walikota Jimmy Feidie Eman SE Ak dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekkot mengucapkan selamat datang do kota Tomohon kepada Pemkab Gorontalo, kiranya kunjungan yang penting ini akan menjadikan moment strategis dan memberikan nilai positif bagi berprosesnya pembangunan terutama pengembangan destinasi wisata di kabupaten Gorontalo. Walikota menambahkan, Kota Tomohon mempunyai satu kegiatan yang unik yaitu Tomohon International Flower Festival. TIFF merupakan kegiatan festival bunga yang menampilkan

keragaman bungan kota tomohon yang disajikan dalam bentuk parade dengan skala internasional. “TIFF sudah menjadi agenda tahunan yang biasanya dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus, dan tema untuk tahun ini adalah The 7 Wonders of Tomohon.” ucap Lolowang.

“Saya mewakili Walikota Tomohon Jimmy Feidie Eman, SE.Ak dan Wakil Walikota Tomohon Ibu Syerly A. Sompotan mengundang kepada Kabupaten Gorontalo untuk ikut serta dalam Tournament Of Flower 2017 yang akan dilaksanakan di bulan Agustus nanti,” tambah Lolowang.

Selanjutnya dilaksanakan penyerahan cinderamata dari Kabupaten Gorontalo dan juga dari kota Tomohon oleh Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Fadli Hasan, ST. M.Si dan Sekretaris Daerah kota Tomohon Ir. Harold V Lolowang MSc.(teem)

PERTAHANKAN WTP

Inspektorat Mitra desak pihak ke-3 dan ASN segera tuntaskan TGR Ratahan—Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) melalui Inspektorat terus mendesak pelunasan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) terhadap pihak ketiga dan ASN sejak tahun 2008 silam yang telah menjadi temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini dilakukan untuk mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Opini Pengelolaan Keuangan di Kabupaten Mitra.

Kepala Inspektorat Mitra, Robert Rogahang SE mengatakan pihaknya

tetap intens mengejar pengembalian kerugian negara yang ditanggung pihak ketiga, ada pula yang melibatkan para ASN. Pihak ketiga yang terlibat dalam TGR tersebut diantaranya kontraktor, konsultan perencana dan konsultan pengawas. “TGR dari tahun 2008 untuk pihak ketiga ada Rp30-an miliar saat ini masih sekitar Rp4 miliar dan untuk ASN dari Rp68 miliar tinggal 30-an miliar,” ungkapnya belum lama ini.

Rogahang menuturkan, pengembalian kerugian negara untuk ASN yang bersangkutan telah dilakukan dengan

pemotongan TKD disetiap SKPD. “Jadi pemotongan TKD untuk ASN ada kualifikasi dengan membuat surat pernyataan yang bersangkutan dan harus diketaui oleh Kepala SKPD,” katanya.

Dirinya berharap agar terkait pelunasan Tunggakan Ganti Rugi (TGR) dari pihak ketiga agar ada etikat baik untuk pengembalian. “Jadi jika tidak ada etikat baik, Pemkab Mitra akan menyerahkan kasus ini ke Aparat Penegak Hukum untuk diproses lebih lanjut,” tegasnya.(esem)

PEMERINTAHAN

Lomban: Romantisme MaMa kami masih akan terus terjalin Bitung—Walikota Bitung Max J Lomban dan Maurits Mantiri pada saat peringatan 1 tahun kepemimpinan MaMa membuka kiat-kiat kenapa sampai saat ini kedua pimpinan tersebut masih solit. “Kekompakan kami ini karena memang kami terus berkoordinasi dalam menjalankan roda pemerintahan,” jelasnya.

Lomban pun menjelaskan jika ada

persoalan antara dirinya dan Wakil Walikota, biarlah dia dan Wakil Walikota saja yang tahu, tak perlu banyak orang. “Kekompakan kami ini karena kami tidak mau mendengar orang-orang yang berada di ring kami.

Jika ada orang-orang di ring 1, 2 dan 3 ingin menghancurkan kami inilah yang menjadi penyebabnya,” jelasnya.

Pemkab ... Dari Halaman 11

Aset ... Dari Halaman 11

Dalam acara tersebut ada juga arahan dan pemaparan materi Rancangan RKPD Kab.Minahasa Selatan Tahun 2018 oleh Kepala Bapelitbang DR MJ Maindoka MSi serta kesesuaian data Ekonomi Makro dengan perencanaan Pembangunan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Minahasa Selatan Didi Terok Ssos Msi. Dalam Musrembang kali ini masih banyak juga masukan baik dari tokoh masyarakat dan akademisi serta anggota dewan agar nantinya perencanaan kedepan agar dapat ditata dengan lebih baik lagi yang tentunya untuk kesejahteraan masyarakat Minahasa Selatan.

Mereka harus bekerjasama. Yang paling kita butuhkan adalah aset, dan yang perlu ditindak lanjut adalah Tunjangan Ganti Rugi (TGR) dari masing-masing SKPD, yang dulunya ada pihak ketiga yang dibayar namun nilainya kecil-kecil tidak besar. Namun silahkan harus segera dituntaskan,” jelasnya.

Dia mengungkapkan ada tujuh SKPD yang lamban dalam hal pemasukan laporan karena tidak mengerti permasalahn yang ada. “Ada yang merasa bukan dia Kepala Dinasnya yang dulu. Namun harus segera diselesaikan dong. Itu menjadi tanggung-jawabnya dia. Jika tidak mampu silahkan mundur,” tegasnya.

Dia juga meminta semua yang bertanggung jawab baik kepala bidang yanga mempunyai kewajiban untuk

Adapun peserta dalam Musrenbang RKPD Kabupaten Minahasa Selatan yang turut mengambil bagian Bapelitbang Sulut, anggota dewan Propinsi, pimpinan dan anggota dewan Kabupaten Minahasa Selatan, Perangkat Daerah (PD) Instansi Vertikal Kabupaten Minahasa Selatan, (Forkompimda), camat dan delegasi Musrenbang Kecamatan, Ormas LSM, OKP LSM, tokoh masyarakat, tokoh agama serta organisasi pengusaha, walaupun ada beberapa kecamatan, Perangkat Daerah (PD) yang belum sempat hadir tutur Ketua Panitia Bung Tertius VY Ulaan ST MT sekaligus Sekertaris Bapelitbang Kabupaten Minahasa Selatan.(try-31)

Untuk itu dirinya meminta jika orang-orang yang ada di dekat kedua pimpinan ini tetap bijaksana dan tidak mengadu domba keduanya agar supaya pemerintahan ini bisa jalan dengan baik. “Dan kami akan terus solid sampai akhir masa jabatan,” jelas Lomban didepan Undangan yang hadir saat peringatan setahun kepemimpinan MaMa.(wepe)

melaporkan harus segera datang. “Ada yang beralasan ibunya sakitlah atau apalah, tidak bisa. Pekerjaan wajib diselesaikan. Kalau tujuan WTP, seluruh SKPD harus bersama-sama menyelesaikan laporannya,” terangnya.

Ditambahkannya dia bersama Wabup Franky Donni Wongkar sudah berupaya agar Minsel bisa meraih opini yang baik dari BPK namun untuk mewujudkan itu semua SKPD harus maksimal dalam memberikan laporan.”Saya punya komitmen dengan pak Wakil. Tapi kalau mereka tidak mendukung kami bagaimana? Kami berdua sudah setengah mati bekerja. Mereka juga harus menyelesaikan tanggungjawabnya. Sekali lagi kalau tidak mampu silahkan mundur,” tandasnya.(try-31)

TOTABUAN KOTAMOBAGU PERSIAPAN HUT KK

Dekot ingatkan jangan pilih kasih DEWAN kota (Dekot) Kotamobagu mendukung seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan panitia Hari Ulang Tahun (HUT) ke-10 Kota Kotamobagu. menurut Ketua Dekot Kotamobagu Hi Ahmad Sabir, bahwa rencana Pemerintah kota (Pemkot) Kotamobagu untuk memeriahkan HUT daerah adalah baik.

“Sebagaimana yang sudah direncanakan bahwa launching akan dilakukan akhir bulan April mendatang, maka kami sebagai mitra kerja Pemkot selalu mendukung segala kegiatan positif yang akan digelar, termasuk lomba antar Desa,” katanya.

Sabir menilai jika, kegiatan yang akan berlangsung nanti akan membakar semangat masyarakat untuk lebih membenah, baik di tingkat desa/kelurahan, kecamatan hingga akan terasa di tingkat Pemerintah kota. “Karena disini, masyarakat merasa terpanggil untuk menunjukkan kebolehan dan kelebihan yang dimiliki desa/kelurahan masing-masing, baik dari administrasi maupun pengelolaan pembangunan desa/ kelurahan,” imbuhnya.

Baca: Dekot ( Halaman 14 )

bolMUT Tingkatkan, Dekab beri apresiasi Disperindakop PEMERINTAH Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) melalui Dinas Peridustrian Perdaganan Koprasi Dan Usaha Mikro Kecil Menegah (Perindakop-UKM), ditahun 2017 ini akan melakukan peningkatan Usaha Mikro Kecil Menegah (UMKM).

Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Perindakop-UKM Bolmut Uteng Datungsolang, saat bertemu dengan sejumlah wartawan, kemarin.

“Upaya peningkatan UKM di Kabupaten Bolmut ini yang dilakukan oleh pihak Disperindagkop Bolmut ini untuk mencipatakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat,” ujarnya.

Dia juga menjelaskan, bahwa saat ini ada bebrapa UMKM yang berada di pusat lapangan Boroko sudah lebih meningkat dan untuk meningkatkan usaha tersebut pihak dinas akan melakukan pendataan terhadap para pedagang tersebut, akan menyediakan fasilitas pendukung bagi para pedagang diseputaran lapangan Boroko tersebut.

Baca: Tingkatkan ( Halaman 14 )

boltim RAWAN LAKALANTAS

Jalan Mooat-Atoga diminta penambahan rambu Lalin KERAP terjadi Kecelakaan lalulintas (Lakalantas), warga meminta pemerintah daerah agar segera menambah rambu-rambu lalulintas di jalan trans antara Desa Atoga, Kecamatan Motongkad dan Desa Mooat, Kecamatan Mooat.

“Pemkab diminta dapat memasang rambu lalulintas dan lampu diruas jalan yang menghubungkan antara kedua desa tersebut. Pasalnya, di jalan tersebut sudah beberapa kali terjadi lakalantas akibat tidak adanya penerangan dimalam hari, “ kata warga Desa Modayag, Fandi Pramono, Kamis (30/3) kemarin.

Selain lampu jalan, pagar pengaman tepi jalan perlua ada penambahan. Mengingat hampir sepangan jalan Atoga-Mooat tebing jurang.

Terlebih ketika musim hujan, intensitas cahaya pun berkurang pada malam hari. “Untuk mencegah tidak terjadi lagi kecelakaan, pemerintah perlu memperhatikan masalah ini, “ harap Pramono.

Baca: Jalan ( Halaman 14 )

r

n k -

-

12 13

Nelayan dari Mitra “hancurkan” laut Bolsel Tangkap ikan secara ilegal dengan bom Molibagu—Lagi gencargencarnya, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menjaga pelestarian terumbuh karang di wilayah, nelayan dari luar daerah justru masuk merusaknya dan “menghancurkan” dengan cara penangkapan menggunakan bom.

Belakangan diketahui, pelaku-pelaku ilegal fishing menggunakan bom ikan, berasal dari Desa Tumbak Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra).

Bom ikan biasanya terbuat dari potassium nitrate, batu kerikil, dan minyak tanah yang dimasukkan dalam botol-botol mulai botol minuman suple-

men, botol bir, dan botol minuman keras. Berat setiap botol kurang lebih setengah hingga dua kilogram. Setiap botol bom ini memiliki spesifikasi berbeda-beda.

Botol bom yang terbuat dari minuman suplemen, umumnya digunakan mengebom ikan dalam jumlah yang kecil mulai 1–5 kuintal ikan. Sedangkan botol bom yang terbuat dari botol bir dipakai untuk mengebom ikan dalam jumlah yang besar hingga berton-ton.

Satu bom seukuran botol minuman suplemen mampu mematikan ikan hingga radius 15 meter dari titik pengeboman,

sedangkan yang seukuran botol bir radiusnya 50 meter dari titik pengeboman.

Dengan kapasitas radius demikian yang bisa rusak akibat bom ikan yang digunakan oleh nelayan, ekosistem terumbuh karang terancam hancur. Jika hancur karang di laut, mengembalikannya butuh bertahuntahun. Sesuai dengan ilmu pengetahuan terumbuh karang Indonesia, cara hidup karang pertahunnya bertambah setengah sentimeter. Alangkah ruginya jika karang dirusak oleh oknumoknum tak bertanggung jawab.

Baca: Nelayan ( Halaman 14 )

WORKSHOP LKPD

UMKM

a

BOLMONG, KOTAMOBAGU, BOLMUT BOLTIM, BOLSEL

JUMAT 31 MARET 2017

Watung optimis Bolmong WTP

KEAMANAN LINGKUNGAN

Seratus Satpol PP Boltim digodok Tutuyan—Guna pencegahan dan keamanan di Boltim. Sebanyak seratus anggota personil Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) dilingkup Pemkab Boltim, digodok untuk pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan. Asisten III, Djainudin Mokoginta yang membuka langsung kegiatan ini mengatakan kegiatan seperti ini perlu dilakukan secara continue setiap tahun.

Pasalnya, aparat Satpol PP Boltim yang notabene adalah penegak Peraturan daerah (Perda) serta memiliki andil besar dalam hal perwujudan

stabilisasi keamanan dan kenyamanan masyarakat, sehingga perlu dibekali dengan berbagai sumber ilmu dan dasar hukum yang jelas.

“Setiap insan yang termasuk dalam Satuan Pol PP, harus memiliki mental, fisik dan jiwa yang kuat dan profesional.

Itulah tujuannya mengapa kegiatan pelatihan ini dilakukan, “ kata Mokoginta.

Lanjut Mokoginta, dia pun terkadang merasa salut dengan penerapan kedisiplinan dan kinerja aparat Satpol PP daerah lain.

Baca: Seratus ( Halaman 14 )

LKPD 2016

WTP jadi harapan besar Dekab Bolmut Boroko—Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), masi dinyatakan Wajar Dengan Pengecualian (WDP ) sejak tahun anggaran 2014 dan tahun 2015 oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

Untuk itu Ketua Dewan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Karel Bangko

SH, meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmut, pada pemeriksaan LKPD Tahun 2016 ini wajib medapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini disampaikannya, saat bertemu dengan sejumlahwartawan,beberapawaktu lalu. “Saya berharap LKPD tahun 2016PemkabBolmut,wajibuntuk mendapatkan WTP,” ujarnya.

Baca: WTP ( Halaman 14 )

KEGIATAN Workshop LKPD yang dilakukan di Makassar, terkait koordinasi laporan keuangan, Rabu kemarin.(foto: ist)

Lolak—Penjabat (Pj) Bupati Bolaang Mongondow, Adrianus Nixon Watung optimis jika tahun 2017 ini Bolmong akan meraih opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian atas pemeriksaan keuangan periode tahun 2016 sebelumnya.

“Harus optimis, kerjasama serta koordinasi yang baik

dari semua instansi dapat mewujudkan impian tersebut.

Harapannya tahun ini dapat WTP,” ujarnya kemarin.

Watung opmitis dengan capaian tersebut sebab ia sendiri mengikuti Workshop Pemantapan Pemeriksaan dan Entry Meeting Pemeriksaan LKPD 2016 sekawasan Indonesia Timur di

Hotel Clarion Makassar.

“Kegiatan ini digelar Badan Pemeriksa Keuangan RI, untuk menyatukan persepsi sekaligus mencari jalan keluar dari berbagai persoalan terkait penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,” ujarnya.

Baca: Watung ( Halaman 14 )

WILAYAH PESISIR

Neslon Pomalingo undang Sehan Landjar di Green Investment KABAG Humas Boltim Slamet Umbola saat menerima Kabag Humas Gorontalo Rahmad Muhammad untuk mengundang bupati Sehan Landjar pada green investment. (foto: faruk/sk)

PELABUHAN PERIKANAN

Dodepo resmi dikelolah Pemkab Molibagu—Pelabuhan Perikanan Dodepo di Desa Dodepo Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, yang selama ini dikelolah oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Kamis (30/3) kemarin, resmi diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Bolsel.

Dalam pengelolaannya, Pemerintah Kabupaten Bolsel memiliki kewenangan penuh untuk melaksanakannya. Tanggung jawab sepenuhnya diserahkan untuk memperoleh hasil pendapatan daerah di sektor perikanan.

“Kita sudah menyerahkan Pelabuhan Dodepo kepada Pemerintah Kabupaten Bosel untuk dikelolah secara penuh oleh daerah,” kata Kadis Kelautan dan Perikanan Sulut Ir Ronal Sorongan.

Lanjutnya, Pemerintah Kabupaten Bolsel sudah memiliki

kewenangan penuh untuk melakukan pemanfaatan Pelabuhan Perikanan Dodepo. Dalam pengelolaannya, kata Kadis KKP Provinsi, jika ada hasil yang diperoleh, diserahkan kepada daerah.

“Pemerintah Provinsi tinggal melakukan pengawasannya saja.

Untuk hasilnya tentu Bolsel yang lebih besar memperolehnya,” ucap Ronal.

Dia juga menambahkan, termasuk perusahaan-perusahaan perikanan yang didatangkan di Pelabuhan Dodepo, sudah menjadi kewenangan dari daerah.

“Itu sudah diserahkan kepada Pemkab Bolsel. Baik dia misalnya membangun pabrik es balok atau tempat ppengawetan ikan, tinggal daerah yang mengelolahnya dengan baik untuk memperoleh sumber pendapatan daerah,” ucapnya.(cepe)

PROGRAM NAWACITA Tutuyan—Kepala Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Gorontalo, Rahmad Muhammad bersama tiga staf, Kamis (30/3) kemarin, menyambangi Bagian Humas Kantor Bupati Boltim yang diterima langsung Kabag Humas Boltim Slamet Umbola.

Tujuan kedatangan Humas Pemkab Gorontalo untuk mengudang Bupati Sehan Landjar dalam kegiatan Green Investment atau investasi hijau yang rencananya akan digelar di Kabupaten Gorontalo pada tanggal 14 April 2017 ini.

Rahmad mengatakan mereka datang di Boltim mengantarkan undangan dari pak Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo kepada pak Bupati Sehan Landjar, pada kegiatan green investment tanggal 14 April nanti.

Kegiatan investasi hijau kata dia, hanya khusus untuk kabupaten/ kota di wilayah pesisir teluk Tomini yang jumlahnya ada sebanyak tujuh belas daerah.

“Jadi selain Bupati Boltim, kami

juga mengudang enam belas kepala daerah diwilayah tersebut, “ terang Rahmad.

Rahmad menjelaskan, dalam green investment semua kepala daerah akan memaparkan semua objek wisatanya. “Masing-masing kepala daerah memaparkan objek wisata.

Dari hasil pemaparan inilah akan dilihat mana-mana yang bisa dijadikan kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU), untuk investasi kedepan.

Sehingga kita harapkan Bupati Boltim bisa hadir dalam kegiatan tersebut, “ kata Rahmad.

Sementara Kabag Humas Boltim, Slamet Umbola merespon baik rencana kegiatan Pemerintah Gorontalo ini.

“Ini adalah peluang insvestasi dibidang pariwisata, karena Boltim sendiri memiliki lima danau, serta wisata pantai pasir putih. Sehingga untuk menangkap peluang ini tentu kita harus ikut serta dalam green investment tersebut, “ tukas Umbola.(efel)

Pemkab selaraskan 2 program prioritas Lolak—Program Kependudukan dan Pembangunan Keluarga akan diprioritaskan oleh Pemerintah kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong). ini seperti yang diungkapkan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Bolmong DR Rudiawan, bahwa melalui pihaknya, Pemkab akan mensinkronisasikan program dari pemerintah pusat melalui Badan Kependudukan Keluarga Berencana Negara (BKKBN) Republik Indonesia (RI). “Dua program tersebut sudah diseleraskan ke tiap bidang yang ada di Dinas PPKB,” ujar Rudiawan.

Dengan begitu kata Rudiawan, dapat meningkatkan hubungan dan komitmen, serta konsistensi dalam upaya pembangunan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.

“Sehingga dapat terwujudnya

keluarga bahagia, sejahtera dan berkualitas,” katanya.

Sementara itu, Kepala BKKBN RI, dr Surya Chandra Surapaty, menerangkan, maksud kunjungannya ke daerah adalah untuk menindaklanjuti program nawacita yakni membangun ekonomi kerakyatan dimulai dari daerah pinggiran. “Di mana menjadi dasar utama yakni membangun revolusi mental dengan pendidikan karakter dimulai dari keluarga,” kata Surya kemarin.

Sementara, Sekretaris kabupaten (Sekkab) Bolmong, Drs Ashary SUgeha berharap, dengan komitmen yang ada, seluruh kegiatan yang sudah menjadi prioritas dapat terealisasi dengan baik. “Semua program ini, bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sehingga perlu ada keselarasan dan pendekatan yang baik,” katanya.(yede)

TOTABUAN

BOLMONG, KOTAMOBAGU, BOLMUT BOLTIM, BOLSEL

IRT diingatkan waspada pil kontrasepsi palsu Sabriana: Yang biasa berlangganan bukan pada petugas kesehatan harus hati-hati Boroko—Dewan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mengingkatkan kepada masyarakat, khususnya bagi wanita yang sudah menjadi Ibu Rumah Tangga (IRT) yang hendak menggunakan alat kontrasepsi Keluarga Berencana (KB) jenis pil.

Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi I Dekab Bolmut Yanti Harundja saat bertemu dengan sejumlah

wartawan, kemarin. Yanti menyarankan agar kepada IRT, sebaiknya sebelum menentukan kontrasepsi KB yang akan digunakan supaya terlebih dahulu berkonsultasi ke pihak pemerintah atau instansi kesehatan terdekat yang ada di desa.

“Konsultasi dulu, supaya petugas kesehatan akan mengarahkan ke mana kita akan membeli alat

Dekot ... Dari Halaman 13 Sehingganya, Sabir berharap, agar jangan ada pilih kasih dalam penilaian, jika lomba antar desa akan dilakukan nanti. “Yang terbaik patut diapresiasi, yang tidak baik tetap dihargai. Karena semua akan berpartisipasi dalam perayaan HUT Kotamobagu yang akan berusia satu dekade,” ujarnya.(yede)

kontrasepsi asli yang dilegalkan oleh pemerintah,” jelasnya.

Politisi PKB itu juga mengingatkan, kepada pemerintah agar selalu memberi informasi kepada masyarakat hingga ke pelosok desa perkembangan–perkembangan terkait persoalan KB. Terpisah, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Hj Sitti A Sabriana Buhangn saat dimintai tanggapannya,

mengaku telah memberi himbauan terkait pencegahan atas penyalahgunaan alat kontrasepsi berupa Pil KB. “Memang belum ada kasus KB palsu yang terjadi di Bolmut, namun ada baiknya kita bergerak cepat agar penyalahgunaan ini bisa secepatnya diatasi. Untuk itu, ibu-ibu harus berhati-hati yang biasa berlangganan obat KB kepada orang yang bukan petugas kesehatan,” ujarnya.

Dia juga menjelaskan, kepada IRT agar berhubungan langsung dengan tenaga kesehatan atau petugas KB di daerah atau desa masing-masing. “Jangan membeli Pil KB di sembarangan tempat yang tidak memiliki izin, karena

hal ini berpotensi disalahgunakan oleh oknumoknum yang tidak bertanggung jawab,” jelasnya.

Dirinya juga mengungkapkan, bahwa sebenarnya pil KB itu bisa didapatkan secara gratis jika masyarakat berhubungan langsung dengan para petugas kesehatan yang ada di DPPKBPPPA maupun petugas yang turun ke lapangan.

“Perlu diketahui bahwa Pil KB itu sebenarnya gratis, yang artinya tidak dipungut biaya jika masyarakat meminta langsung ke petugas kesehatan yang sudah disediakan oleh Pemerintah,” ungkapnya.(ater)

JUMAT 31 MARET 2017

AKTA KELAHIRAN

Jadi penjamin hak publik & sipil

TAMPAK pelaksanaan sosialisasi terkait kepemilikan Akta Kelahiran, Kamis kemarin di Sutan Raja Hotel Kotamobagu.(foto: ist)

Kotamobagu—Walikota Kotamobagu, Ir Hj Tatong Bara, meminta kepada seluruh Aparat pemerintah dilingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu, agar dapat melakukan sosialisasi, tentang pentingnya kepemilikan Akta Kelahiran kepada seluruh masyarakat di Kota Kotamobagu.

Hal tersebut disampaikan Walikota, dalam sambutan-

PEMERIKSAAN LKPD

Walikota hadir bersama seluruh kepala daerah

Tingkatkan ... Dari Halaman 13 Dirinya mengungkapkan, fasilitas pendukung yang akan diberikan oleh Pemkab Bolmut ini bukan hanya di Kecamatan Kaidipang saja, namun menyeluruh di enam Kecamatan yang ada di Kabupaten Bolmut, dan penataan bagi UMKM ini dilakukan merupakan kepedulian dari Pemkab Bolmut terhadap masyarakat.

Terpisah, Wakil Ketua I Dewan Kabupaten (Dekab) Bolmut Arman Lumoto saat dimintakan tangapannya, mengapresiasi kepada Pemkab Bolmut melalui Peridakop-UKM yang akan membatu fasilitas terhadap UMKM yang ada di seputara lapangan Boroko dan yang ada di enam kecamatan. “Pihak Dekab Bolmut akan sangat mendukung langkah yang di lakukan instansi terkait, karena itu adalah bentuk peningkatan ekonomi yang ada di Bolmut dan peningkatan UKM,” singkatnya.(ater)

Jalan ... Dari Halaman 13 Salah satu anggota Dekab Boltim Argo Sumaiku membenarkan adanya hal tersebut. Menurutnya, usulan seperti itu juga harus diperhatikan oleh dinas terkait. “Tidak hanya sekali dua kali di jalan tersebut memakan korban lakalantas. Apalagi ketika meningkatnya curah hujan seperti sekarang ini. Jadi perlu ada penambahan lalin,” tegas Sumaiku.(efel)

Watung ... Dari Halaman 13 Kegiatan ini menurutnya sangat penting. Apalagi yang menjadi narasumber dalam kegiatan ini anggota VI BPK RI Bahrullah Akbar dan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. Watung berkesempatan berkoordinasi langsung bersama petinggi BPK dan KPK tersebut. Dalam pertemuan itu, mereka pun sempat berbincang terkait perkembangan Kabupaten Bolmong. “Banyak ilmu yang bisa diserap dari kegiatan ini. Saya juga dapat berbincang langsung dengan kedua narasumber, membahas Bolmong yang lebih hebat ke depannya,” jelasnya.(yede)

WTP ... Dari Halaman 13 Bangko juga mengungkapkan, masalah setiap tahun yang menjadi persoalan adalah perihal aset yang terus menjadi temuan BPK, untuk tahun ini harus benar-benar diselesaikan oleh Pemkab Bolmut, agar capaian WTP pada LKPD tahun 2016 ini dapat tercapai. “Pada prinsipnya kami di dewan dan pemerintah bertekad agar bisa memperoleh penilain WTP,” ungkapnya. Bangko menambahkan untuk mewujudkan opini WTP tersebut, meminta agar kerja keras sehingga apa yang dicita-citakan bisah tercapai. “Mudah-mudahan dengan kerja keras LKPD tahun 2016 bisah mendapat opini WTP,” tambah politisi Partai Golkar tersebut.(ater)

Seratus ... Dari Halaman 13 Namun tidak heran karena menurutnya daerah Boltim saat ini termasuk daerah yang sedang berkembang mengingat Boltim adalah daerah yang baru dimekarkan.

“Saya yakin kedepan dengan adanya pelatihanpelatihan seperti ini, pasti aparat penegak perda kita akan terus berevolusi kearah yang lebih baik, dari sisi kedisiplinan, tata krama, mental, dan yang paling penting adalah profesionalisme, “ ujarnya.

Mokoginta juga berpesan kepada seluruh peserta, agar dalam menerima materi benar-benar memperhatikan makna dan tujuan dari materi tersebut. Sehingga dalam penerapannya, baik di lingkungan kerja maupun dalam kehidupan bermasyarakat, benar-benar tepat sasaran.

“Intinya semua ini demi menciptakan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat maupun kita sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang selalu dalam pengawasan para pamong penegak Perda, “ tukasnya. Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan Satpol PP Propinsi Sulut, yang akan berlangsung selama dua hari.(efel)

TAMPAK Walikota Kotamobagu Tatong Bara bersama sejumlah Kada saat mengikuti Workshop di Makasar, Rabu kemarin.(foto: ist)

Kotamobagu—Walikota Kotamobagu, Ir Hj Tatong Bara, Rabu (28/3) kemarin, menghadiri kegiatan Workshop Pemantapan Pemeriksaan dan Entry Meeting Pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2016, wilayah Indonesia Timur, yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Walikota

Kotamobagu, usai kegiatan tersebut mengatakan bahwa, kegiatan Workshop Pemantapan Pemeriksaan dan Entry Meeting Pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2016, yang dilaksanakan tersebut, merupakan kegiatan yang sangat penting, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara.

“Dengan adanya kegiatan

seperti ini, maka peserta, khususnya para kepala daerah, akan semakin banyak memperoleh informasi, khususnya tentang pengelolaan keuangan negara yang transparan, dan akuntabel, serta sesuai dengan peraturan perundang–undangan,” ujar Walikota.

Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Grand

13 14

Clarion–Makassar tersebut, juga dihadiri Wakil Ketua KPK–RI Saut Situmorang, Anggota III BPK–RI Prof Dr Eddy Mulyadi Soepardi, Staf Ahli Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Hamdani, serta para Gubernur, Walikota dan Bupati, se–Indonesia Timur.(yede)

nya yang dibacakan Asisten 1 Pemerintah Kota Kotamobagu Nasrun Gilalom, pada saat membuka pelaksanaan kegiatan sosialisasi Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran, Kamis (30/3) kemarin. “Kita semua, khususnya para perangkat pemerintah di Kota Kotamobagu, harus selalu melakukan dan mengefektifkan, sosialisasi tentang program kependudukan dan pelayanan bidang pencatatan sipil kepada seluruh masyarakat, khususnya tentang pentingnya kepemilikan Akta Kelahiran,” imbau Walikota.

Menurut Walikota, dengan adanya kepemilikan Akta Kelahiran, tentunya juga akan turut mendukung pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, peningkatan kehidupan demokrasi yang berkualitas, dan menjamin hak publik dan sipil, dibidang administrasi kependudukan.

“Akta kelahiran, merupakan sebuah dokumen yang sangat penting, mengingat bahwa, Akta Kelahiran merupakan sebuah dokumen yang paling mendasar, yang harus diberikan kepada anak–anak, yang baru dilahirkan,” terangnya.

(PPA) Republik Indonesia dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu, yang dilaksanakan di Hotel Sutan Raja Kotamobagu tersebut, juga dihadiri langsung oleh Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak pada Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.(yede)

TUNJANG PENDAPATAN

2 kelompok nelayan Bolsel terima bantuan Provinsi Molibagu—Dalam menunjang pendapatan nelayan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Pemerintah Provinsi menyerahkan bantuan berupa Bibit Ikan Nila, Mesin Motor Tempel dan Mesin Katinting. Penyerahan diberikan langsung mewakili Gubernur Sulut Olly Dondokambei, Asisten II Pemprov Rudi Mokoginta.

“Dua kelompok nelayan memperoleh bantuan dari Pemerintah provinsi. Bantuan ini diberikan untuk menunjang pendapatan ekonomi masyarakat nelayan di pesisir pantai Bolsel,” kata Kabag Humas Setda Bolsel Ahmadi Modeong.

Lanjut Ahmadi, secara simbolis, bantuan tersebut diterima oleh Ketua Kelompok yang sudah terbentuk sebelumnya.

“Bantuan-bantuan yang diberikan tersebut, secara simbolis sudah diserahkan secara langsung kepada kelompok yang ada,” terang Kabag Humas.

Dia berharap, apa yang sudah diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat, tidak lain dimaksudkan untuk mensejahterahkan masyarakat, terutama para kelompok-kelompok nelayan Bolsel. “Manfaatkan dengan baik apa yang sudah diberikan oleh pemerintah, untuk menunjang ekonomi masyarakat nelayan,” ujarnya.(cepe)

PENYERAHAN bantuan kepada kelompok nelayan Bolsel oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambei diwakili Asisten II Pemprov Sulut Rudi Mokoginta.(foto: ist)

Nelayan ... Dari Halaman 13 Wakil Bupati Iskandar Kamaru SPt mengecam perilaku ilegal fishing yang terjadi di laut Bolsel yang sering didapati oleh nelayan setempat, berasal dari Desa Tumbak Kabupaten Mitra. “Mohon maaf saudara-saudara saya dari Mitra, nelayan yang datang melakukan penangkapan di Bolsel, menggunakan bom ikan. Mohon untuk mengingatkan warga Desa Tumbak untuk tidak lagi

menggunakan demikian bila melakukan penangkapan di laut Bolsel,” tegas Kamaru dalam penyampaian Rakernis Kelautan Sulut di Aula Kantor Bupati Bolsel Panango, Kamis (30/3) kemarin.

Dijelaskan Wabup, Kabupaten Bolsel saat ini, tengah menggenjot sektor wisata bawah laut. Salah satu menjadi indikator pendukungnya, terumbuh

karang yang sehat dan baik di wilayah. “Kalau sudah dirusak, tentu ikan-ikan saja tidak lagi yang hidup disekitarnya. Berpindah mencari karang-karang yang baru yang bisa menciptakan makanan untuk ikan yang hidup bebas,” kata Kamaru.

Untuk itu, dirinya berharap, kedepan tidak ada lagi didapati kejadian demikian di laut Bolsel. “Mari kita jaga bersama laut kita, agar bisa

memberikan kehidupan berarti juga buat para nelayan yang ada,” ucapnya.

Kapolres Bolmong AKBP Faisol Wahyudi SIK melalui, Kasat Polair Polres Bolmong Iptu Elfi Rasmudjiono saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya memiliki kekurangan dalam pelaksanaan operasi di laut.

“Kami dari Polair meskipun di Polres Bolmong, tapi harus melakukan koordinasi

dengan Polair Bitung. Kekurangan kita di sini belum ada kapal pengawas. Salah satu cara yang dilakukan hanya sisir pantai. Melakukan penyampaian kepada warga di pesisir pantai,” kata Elfi.

Lanjutnya, jika ditemukan ada kasus demikian, pihaknya harus berkoordinasi dengan Satuan Reskrim.

“Tindakan hukumnya harus jalur koordinasi dengan Reskrim,” ujar dia.(cepe)

LifeStyle

15 JUMAT 31 MARET 2017 NOMOR 3196 TAHUN XI

Sarwendah

Kisah Emak-Emak Berdaster

D

ASTER Sarwendah sempat menjadi viral di media sosial. Dengan jargon “jangan sepelekan emak-emak berdaster, karena kalau sudah dandan, kelar idup loe�, foto Sarwendah mengenakan daster sambil mengasuh anak menjadi viral. Lantas, bagaimana kisah Sarwendah, ibu satu anak itu bisa berani memposting fotonya menggunakan daster? Benarkah sang suami, Ruben Onsu lebih menyukai Sarwendah menggunakan daster daripada berdandan cantik?

Banyak netizen yang tidak menyangka, jika perempuan secantik dan populer seperti Sarwendah mau mengenakan daster apalagi diposting di akun instagramnya. Padahal, belum ada artis yang mengenakan busana yang biasa dipakai sebagian besar ibu-ibu di Tanah Air itu untuk disebarkan melalui akun media sosial.

Sarwendah mengungkapkan, ia dan daster memang tidak bisa dipisahkan. Sejak kecil, Sarwendah mengaku suka sekali menggunakan daster ibundanya. Beranjak remaja, Sarwendah pun kerap menggunakan daster untuk kesehariannya. Selain mudah digunakan, dengan menggunakan daster Sarwendah merasa nyaman bergerak.

Terlebih saat ini saat ia sudah memiliki anak dan menjadi ibu rumah tangga. Selain lebih mudah memberikan ASI kepada Thalia Putri Onsu, Sarwendah merasa lebih bebas bergerak untuk mengurus rumah, bahkan untuk kegiatan ke pasar hingga memasak di dapur. Apalagi, sang suami, Ruben Onsu sangat suka jika Sarwendah mengenakan daster.

Kegemarannya mengenakan daster mengantarkan Sarwendah pada bisnis yang menggiurkan. Ia bekerjasama dengan salah satu produsen pembuat daster, menjual daster yang diberi label Daster Sarwendah. Bagaimana keseharian Sarwendah di rumah dengan menggunakan daster? Benarkah ia sempat merasa malu saat memposting fotonya menggunakan daster di instagram? Simak wawancara selengkapnya berikut ini. “Kalau dibilang mempererat hubungan, ya dia (Ruben Onsu) makin mengerti dan maksudnya kita pasti akan lebih happy. Dia juga orangnya nggak apa-apa aku pakai daster. Lebih suka, apalagi nggak pakai make up. Dia melihatnya jadi lebih santai dan apa adanya,�

DASTER SARWENDAH, DARI HOBI MENUJU BISNIS Kisah emak-emak berdaster sempat menjadi viral di media sosial. Salah satu ikonnya adalah Sarwendah. Ibu satu anak itu tidak menyangka, postingan foto dirinya menggunakan daster menjadi viral. Padahal saat itu ia sedang tidak siap untuk diambil gambar oleh sang suami, Ruben Onsu. Maklum saja, saat itu ia baru bangun tidur dan tengah mengurus anak.

Namun ternyata foto tersebut berbalik menjadi sebuah keberuntungan bagi Sarwendah. Penjualan dasternya malah meningkat tajam.

Memang kamu itu suka pakai daster sejak kapan?

Kalau suka pakai daster sih dari kecil. Karena mami aku sudah biasa pakai daster, jadi kalau ada perempuan pakai daster aku sudah biasa.

Namanya anak kecil, dulu aku suka pakai

daster mami. Kalau pakai daster mami itu nyaman. Sampai remaja pun aku suka pakai daster. Nah sekarang apalagi sudah punya anak, mengurus rumah ini aku memang nyaman pakai daster. Aku kan nyusuin juga, jadi kancing depannya itu sangat membantu sekali.

Ceritakan pertama kali kamu posting foto berdaster?

Itu sebenarnya yang motret suami (Ruben Onsu) dan yang posting dia. Aku lagi kasih makan ke Thalia. Momen anak kecil kan nggak bisa disetting ya, jadi diposting begitu saja dan ternyata menjadi viral.

Lalu kemudian bisnis daster?

Sebenarnya sebelum jadi viral aku sudah sering beli daster dan suami bilang daripada beli terus rugi, bisnis daster saja. Aku pikir kenapa nggak?

Aku kan memang suka pakai daster. Ya itu akhirnya jadi viral, emak-emak berdaster, hahaha.

Jangan remehkan wanita berdaster, karena kalau sudah dandan, kelar idup elo. Aku lihat sebenarnya banyak perempuan Indonesia berdaster, cuma mereka mungkin malu untuk posting. Padahal orang luar negeri banyak yang beli produk daster Indonesia.

Yang membedakan daster produksi kamu dengan yang lain apa?

Kalau daster aku kebetulan memang motifnya print sendiri, ada percetakan sendiri. Motifnya yang original seperti ini (sambil menunjukkan daster yang digunakannya). Kalau dicuci beberapa kali nggak akan berubah warna. Banyak daster yang baru dicuci beberapa kali berubah warna. Sebagai ibu-ibu kan merasa rugi tuh baru dipakai beberapa kali bahannya sudah luntur.

Sudah berapa lama bisnis daster?

Dulu sih jual sendiri, ini baru satu tahunan kerjasama. Kalau dulu kan jual online. Kalau sekarang sudah ada distributor, sudah ada tempatnya bahkan di Tanah Abang juga ada.

Karena banyak yang meniru Daster Sarwendah, akhirnya ke depan packagingnya nanti pakai foto aku.

Disainnya kamu buat sendiri?

Kalau disain, pihak pabrik kasih beberapa contoh disain nanti aku yang tentukan setiap bulan. Daster itu banyak macamnya, ada yang pakai celana, agak pendek, ada yang lengan panjang buat yang berhijab ada pula yang tangan buntung.

Tadi bilang banyak yang meniru Daster Sarwendah, antisipasinya?

Nanti akan dibedakan packagingnya yang ada foto aku itu yang original. Tapi kalau itu jadi inspirasi buat orang lain (meniru) ya sudah.

Merasa terganggu?

Ya, namanya bisnis ada rasa terganggunya.

Apalagi aku publik figur. Tapi kalau itu jadi inspirasi (untuk meniru) ya sudah, nggak apa-apa.

DASTER CINTA PERERAT HUBUNGAN SUAMI ISTRI Daster rupanya lebih mempererat hubungan suami istri Sarwendah dan Ruben Onsu, sang s u a m i . Ruben juga rupanya lebih senang Sarwendah mengenakan daster saat di rumah. Bahkan menurut Sarwendah, sang suami kerap mengajaknya jalan-jalan

sore dengan menggunakan daster.

Setuju daster jadi ikon kesederhanaan?

Aku nggak mengerti kalau dibilang begitu.

Mungkin banyak orang yang pakai tapi hanya di rumah, jadi nggak kelihatan. Kalau sosialita kan malu mungkin ya. Mungkin kalau di rumah mereka pakai daster, tapi di luar nggak mau menampilkannya. Ya mungkin karena itu banyak orang menilai, daster itu salah satu ikon kesederhanaan, padahal yang pakai dari berbagai kalangan.

Kamu sempat malu nggak foto pakai daster tersebar viral?

Nggak sih, cuma kan waktu itu muka baru bangun tidur, urak-urakan. Aku kebiasaan ke pasar juga pakai daster, namanya ibu-ibu ya kalau ke pasar kesiangan dapat sayurnya kurang oke.

Bangun tidur, beresin anak langsung cuci muka, sikat gigi. Lalu ke pasar dulu, pulangnya baru bersih-bersih. Kalau ke pasar pakai daster lebih adem.

Sebenarnya koleksi daster kamu ada berapa?

Koleksi sih banyak banget, modelnya itu sangat banyak. Yang membedakan motif dan warna. Satu motif saja bisa 10 warna, lumayan kan.

Katanya kamu pengin menularkan supaya jangan malu berdaster?

Sebenarnya aku pengin memberikan pengertian, bahwa daster itu nggak cuma dipakai untuk tidur. Kalau lagi santai atau jalan-jalan sore masih bisa dipakai kok.

Sebenarnya daster itu banyak modelnya, ada yang bisa dipakai buat jalan-jalan, di tempat ramai juga bisa. Ada yang modelnya ada iketannya, cuma ya orang lihatnya itu daster, padahal banyak modelnya.

Pernah ada kejadian menarik yang berhubungan dengan daster?

Nah suami kan suka beliin aku daster.

Beberapa koleksiku suka aku bagiin ke asisten. Pas subuh-subuh, beberapa kali tanpa sengaja, suami ajak ngobrol asistenku yang pakai daster, disangkanya aku. Suka lucu saja.

Kamu itu pakai daster sampai lama ya?

Paling sampai sobek. Namanya ibuibu kalau sudah sobek yang dijadiin kain lap. Atau kalau sudah bolong.

Itu dulu seperti itu, zaman mami sampai aku sekarang, ya dijadiin lap, hahaha. Kalau pakai lama wajar ya, habisnya daster itu kalau makin lama dicuci makin lembut dan rasanya makin enak dipakai.

Pakai daster, pererat hubungan kamu dengan suami?

Kalau dibilang mempererat hubungan ya mungkin karena suami jadi lebih mengerti.

Dia memang suka aku apadanya. Malah mending aku nggak usah pakai make

up atau dandan, pakai daster. Malah aku kalau habis ada syuting dia minta aku hapus make up, lalu baru deh ajak jalan.

Suami suka puji kamu pakai daster dong?

Dia suka puji, apalagi kalau warnanya pas dia suka.

Pakai daster merasa aura keibuannya muncul?

Ya mungkin orang lain ya yang melihat. Yang penting aku lebih nyaman saja. Mungkin karena lebih nyaman, aku jadi lebih santai. Kalau baju nggak nyaman kan risih, aura cantiknya nggak keluar, hahaha.

Bahagia itu sederhana. Sarwendah menunjukkan bagaimana kebahagiaan itu bukan sekadar materi semata. Dengan kesederhanaanya menggunakan daster, terbukti membuat Ruben Onsu, sang suami makin lengket saja. Wah, bisa cepat nambah momongan nih.

JUMAT 31 MARET 2017 NOMOR 3196 TAHUN XI

New Marina Bay Cafe & Resto

Enjoy bersama “CELEBRITY MDC ON STAGE” JUMAT (31/3) malam ini New Marina Bay Cafe & Resto menyajikan acara spesial bagi para pengunjung. Cafe yang berlokasi di Bantaran tepi Pantai kawasan Marina Plaza ini bakal menggelar iven yang bertajuk “CELEBRITY MDC On STAGE”. Acara yang akan berlangsung pada malam hari ini bakal di isi dengan penampilan kolaborasi penyanyi

papan atas Kota Manado yakni Ranthy Khepz, Ayu Syla, Bunga Lhuna, Fitria serat Sky yang sudah tak asing lagi dipanggung hiburan kota Manado.

Tak hanya itu ada juga kolaborasi para Keyboardis handal seperti Steven Chivas, Vay Stright, Taleng Tenggo, Indra Putra dan Kevin Ismet yang nantinya akan mem-berikan

suguhan apik alunan musik saat mengiringi para penyanyi-penyanyi suara merdu dari musisi dan artis Manado.

“Untuk informasi lebih lanjut, bisa langsung hubungi di nomor telepon 082197767447. Sebagai tambahan untuk mereka yang mau salurkan hobi bakat dan kreatifitas ayo merapat mulai pkl.17.00 - 03.00 wita,” ujar sang

Gubernur Entertainment ini.

Kini New marina bay cafe n’ resto Manado sudah mulai mendapat tempat di hati para penikmat kuliner cafe dan penikmat hiburan malam yang ada di kota Manado. Tak hanya itu, para wisatawan mancanegara pun tak ketinggalan menikmati suasana Cafe yang berdiri di bantaran tepi pantai ini.(v@n)

Deluxe Executive Karaoke Manado Club

Every Friday bersama Bangbross Band BAGI pecinta tempat hiburan dunia malam, nama Deluxe Executive Karaoke Manado Club yang terletak di lantai dasar Hotel Sintesa Peninsula Manado sudah tidak asing lagi.

Malam ini para pengunjung di Bunaken Lounge akan dihibur oleh salah satu home band Deluxe yakni Bangbross Band.

Dari pihak Deluxe Executive Karaoke Manado Club sendiri menawarkan paket Happy Hour yaitu Free Standard Karaoke Room

disetiap pembelian 2 botol whiskey / Cognac.Tak hanya itu, kini Deluxe Executive Karaoke Manado Club juga menerima paket Ulang tahun, Rapat, serta pesta formal dan Non Formal.

Jika penasaran dengan service dari Deluxe Executive Karaoke Manado Club, datang atau kunjungi website Club Deluxe di www.clubdeluxe.co.id atau hubungi nomor (0431) 863666, untuk lakukan reservasi.(V@n)

Yuk.. gabung di JW Restaurant & Bar

ada "RENDEZVOU5" SELALU ada yang spesial di JW Restaurant & Bar. Satu lagi Event Spesial bakal digelar tempat hiburan yang berlokasi di Manado Town Square di hari Sabtu, (1/4) besok malam. Kali ini, JW Restaurant & Bar hadirkan event bertajuk "RENDEZVOU5 " dan nikmati perform dari DELIZIOUS DEVINA bersama KIMMI Chan. Tak hanya itu, suasana JW Restaurant & Bar akan lebih

hangat lagi dengan kehadiran para Dj-Dj handal yang siap membuat suasana di JW Restaurant & Bar semakin hangat diantaranya ada DJ NOFREE (LOCCO69), DJ ROMEL (JW RESIDENT) serta ANGGA MC. FLAIR (LA FAMIGLIA) juga penampilan dari MR DREAMZ ACOUSTIC “Kami bukan hanya sekedar menghibur para pengunjung tetapi

juga kami menyediakan bermacammacam promo makanan dan minuman untuk menemani para pengunjung menyaksikan penampilan-penampilan atraktif para DJ berkelas yang so pasti bakal menghibur. Untuk yang mau reservasi, silahkan menghubungi di 0812 4425 6690 (ronal)” ujar Fredy, Manager Operational JW Resto and Bar.(v@n)

Good Day Club & Karaoke

DJ Vhyandixy semarakkan Event Thirsty Saturday Good Day Club & Karaoke VIP Manado, Sabtu (1/4) menggelar event bertajuk “Thirsty Saturday” dengan menghadirkan perform dari DJ Vhyandixy. Tak hanya itu,

Good Day Club juga menampilkan tiga penyanyi top Manado pada malam minggu nanti. Vivi Kawengian, Tia Salman dan Kevin Keyz bakal

tampil di atas panggung Good Day Club & Karaoke VIP dengan membawakan lagu-lagu hits berirama pop, rock, slow rock, hingga dangdut. Seperti biasa,

NOMOR TELEPON/FAX (0431) 841071, FAX: (0431) 841060)

keyboardis handal Ephen (Chivas Band) serta resident terbaik Good Day Club & Karaoke VIP yakni DJ Vhandy Batz (Heavenly) bakal

menunjukkan performa apiknya.

So.. bagi para Clubbers yang masih bingung nongkrong di mana malam minggu nanti, langsung saja merapat ke Good

Day Club & Karaoke VIP. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 082188988024 atau Hendra, 082190877056 atau email di htproduction@gmail.com.(tsb)

KUNJUNGI www.swarakita-manado.com & www.swaramanado-online.com