8
SRIWIJAYA POST Selasa, 27 Agustus 2013
SBY Punya Simpanan Dolar
JELANG
DEADLINE
● Gita Wiryawan Punya 626.677 Dolar AS ● Faisal Basri: Silakan Lepas TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –– Pemerhati masalah ekonomi, Faisal Basri menulis di blog Kompasiana, Sabtu (24/8/2013), hampir separuh atau 41,35 persen kekayaan Presiden SBY dalam bentuk dolar AS ditanggapi serius oleh pihak Istana. Juru Bicara Presiden Julian Aldrian Pasha menegaskan harus ada data valid soal itu. “Harus ada data,” kata Julian, di kantor Presiden Jakarta, Senin (26/8/2013). Ekonom senior itu menulis angka kekayaan Presiden SBY mencapai nilai 589.188 dolar AS per tahun 2011. Dalam tulisan itu, Faisal Basri menulis sebagian besar data yang dipakai adalah data LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara) dari Komis Pemberantasan Korupsi. Pada tahun 2004 kekayaan Presiden SBY dalam bentuk dolar AS masih nihil. Kekayaan SBY dalam bentuk dolar AS baru muncul tahun 2007. Setelah itu, jumlahnya meningkat pesat hingga mencapai lebih dari setengah juta dolar AS atau 42 persen dari kekayaan total. Saat Julian dikonfirmasi soal data yang ditulis Faisal Basri berasal dari LHKPN, Julian menegaskan, yang penting SBY dan keluarganya adalah pembayar pajak. Julian mengatakan Presiden sudah menjelaskan semua kekayaan pribadi dan kekayaan keluarga. “Yang penting sudah bayar pajak sebagai seseorang yang taat pajak. Sudah dilaporkan sebagaimana mestinya,” kata Julian. Dalam tulisannya itu, Faisal Basri mengatakan negeri ini sangat membutuhkan suri tauladan dari para pemimpinnya, ter-
ANTARAFOTO/FANNY OCTAVIANUS/AMA/13 IST
IST
Faisal Basri
Gita Wirjawan
utama pemimpin tertinggi, apalagi ketika sedang mengalami krisis. Ia berharap Presiden bisa memelopori penguatan rupiah dengan menjual kekayaannya dalam dollar AS. Presiden menunjukkan kepada rakyat bersedia lebih dahulu sedikit “berkorban” demi kemaslahatan perekonomian dan rakyat banyak. Bisakah SBY menjadi panutan dalam hal ini? “Saya tidak bersedia memberi pernyataan soal ini. Yang jelas Presiden dan keluarga sudah bayar pajak dengan baik,” kata Julian. Dalam tulisannya itu, Faisal Basri juga menemukan cukup banyak sosok yang berlatar belakang tentara atau polisi memiliki kekayaan dalam valuta asing senilai 100.000 dolar AS atau lebih. KASAD, Jenderal TNI Moeldoko memiliki 450.000 dollar AS. Irjen Saud Usman Nasution (Kapolda Sumsel) memiliki 100.000 dollar AS. Di jajaran pimpinan DPR muncul nama Priyo Budi Santoso dengan kekayaan dalam valas sebesar 195.960 dollar AS berdasarkan pelaporan tanggal 1 Desember 2009. Juga ada nama Lukman Hakim Saefuddin dengan kekayaan dalam valas sebesar 102.274 dollar AS.
Di jajaran eksekutif yang menonjol adalah Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan, dengan kekayaan mata uang asing sebesar 626.677 dollar AS (berdasarkan LHKPN 2009). Ada juga M. Chatib Basri, Kepala BKPM dan Menteri Keuangan) yang berdasarkan LHKPN 2012 memiliki 365.506 dollar AS. “Saya sekadar menyampaikan beberapa petinggi negeri saja yang telah saya cek ulang berkali-kali dan jumlahnya 100.000 dollar atau lebih. Jumlah itu sebatas yang dilaporkan kepada KPK atau Ditjen Pajak. Data yang disajikan tidak boleh jadi sudah tidak mencerminkan keadaan dewasa ini. Semoga mereka menjadi pelopor penguatan rupiah. Semoga kekayaan dollarnya sudah banyak yang ditukarkan ke rupiah,” tulis Faisal Basri. Namun pendapat berbeda disampaikan Satrio Utomo, Kepala Riset Universal Broker Indonesia. Menurutnya, jika pejabat melepas dolar AS mereka, hasilnya tidak berpengaruh besar bagi perekonomian Indonesia. “Kalau mau dan berani, SBY keluarkan ketentuan berapa maksimal tabungan pejabat dalam dolar Amerika,” kata Satrio. (Tribunnews)
Pialang mengamati transaksi saham jelang penutupan perdagangan di 'dealing room' Mandiri Sekuritas, Jakarta Pusat, Senin (26/ 8). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup anjlok 49 poin ke level 4.120.
Donald Trump Digugat Rp 444 M DONALD Trump yang tokoh publik dan konglomerat di AS, tidak bisa sesuka hati membuka bisnis tanpa izin dan pemergang otoritas di pemerintah. Ia diguat denda Rp 444 miliar ke pengadilan karena dituduh menjalankan bisnis tanpa izin. Jaksa mengatakan sekolah investasi miliknya, Trump University, tidak berlisensi dan menipu mahasiswa yang mengambil kelas pelatihan investasi
dengan klaim-klaim palsu. Lebih dari 5.000 orang diduga telah membayar total US$40 juta untuk mengikuti pelatihan tersebut. Trump menanggapi gugatan itu dengan menulis di akun Twitternya bahwa Kejaksaan New York, “berusaha memeras saya dengan gugatan perdata.” Tweet itu juga menyertakan tautan ke sebuah situs internet yang mengatakan bahwa Trump University memiliki reputasi
terpercaya. Pada 2011, sekolah itu mengubah namanya menjadi Trump Entrepreuner Initiative, tetapi justru menuai keluhan dan gugatan perdata setelah banyak bekas siswanya merasa sekolah itu tidak memberikan hasil yang dijanjikan. Pada Sabtu (24/08) Kepala Kejaksaan New York Eric Schneiderman mengatakan, “Tidak ada seorang pun, tidak peduli betapa kaya atau populernya mere-
ka, yang boleh menipu warga New York.” Antara periode 2005-2011, kejaksaan menuduh sekolah itu membuat klaim-klaim palsu tentang kualitas pendidikan mereka, termasuk bahwa Trump memilih sendiri tim pengajarnya. Tetapi pengusaha properti itu sama sekali tidak memilih satu pengajar pun dan hampir tidak terlibat dalam merancang materi pengajaran, kata kejaksaan. (Tribunnews/BBC)
Mendagri: Pemda Jangan Intervensi Pemilu JAKARTA, SRIPO — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengingatkan pemerintah daerah agar tidak overacting membantu penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) apabila tidak diminta oleh penyelenggara resmi. Karena, cara seperti itu (memberi bantuan tanpa diminta alian mencampuri) justru akan mengganggu proses pemilu. Itu dikatakan Gamawan usai mengisi ‘Rakornas Persiapan Pelaksanaan Pemilu 2014 Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Teng-
gara,’ di Jakarta, Senin (26/ 8/2013). Rakornas diikuti sekda provinsi dan kabupaten/kota, Bawaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, serta jajaran dari TNP/Polri se-Indonesia. “Prinsipnya, kami membantu apa yang dibutuhkan penyelenggara pemilu. Pemerintah akan mem-back up. Tapi, tidak boleh berinisiatif sendiri yang justru dapat mengganggu pemilu. Karena, kita sebatas membantu apa yang diminta KPU,” jelas Gamawan. Gamawan mencontoh-
kan, bantuan pemda akan turun terkait Peraturan KPU yang membatasi pemasangan alat peraga kampanye partai politik dan calon legislatif sesuai zona. Ini bisa dilakukan dengan adanya koordinasi KPU dan pemda. “Kalau memang sudah ada PKPU-nya, kita akan bantu KPU untuk menyosialisasikan ke pemda untuk memberikan dukungan,” papar mantan Gubernur Sumatera Barat. Ia menekankan, apapun yang diminta penyelenggara pemilu, akan dibantu pemerintah. Agar bantuan
ini tidak disalahpahami dan dicurigai, KPU harus berkoordinasi dulu dengan pemerintah. Jangan sampai, pemerintah bekerja sebelum diminta, karena akan memunculkan kesan pemerintah mengintervensi proses pemilu. “Kita sepakat harus ada permintaan KPU ke pemerintah. Karenanya, koordinasi dan sinkronisasi sangat diperlukan. Saya katakan tadi, sinkronisasi dan sinergi pemerintah dan penyelenggara pemilu penting,” bebernya. (Tribunnews)