Issuu on Google+

C M Y K

Edisi Juli-Agustus No. 69/X/2011


Sinamar 2 TABLOID LUAK LIMO PULUH KOTA

15 - 31Juli-Agustus Oktober 2012No. | No.69/X/2011 87/XI/2012 Edisi

MEDIA ASPIRASI ANAK NAGARI

REDAKSI ETALASE

TAJUK

Panjat Tebing Di Lembah Harau

Antara TMMN dan Partisipasi Warga

LEMBAH Harau di Kecamatan Harau, di samping mempunyai air terjun (sarasah) yang mempesona, pagar tebing cadas yang curam dan lurus berwarna kemerah-merahan, yang berdiri tegak mengelilingi lembah, juga menantang untuk olahraga panjat tebing. Setidaknya di lokasi ini terdapat sebanyak 300 titik pendakian. Di sisi lain, pagar tebing cadas yang curam dan menciptakan relief yang cantik, yang menantang Anda yang menyukai olahraga panjat tebing. Di sinilah para pemanjat seperti menemukan surganya. (joi)

Pemanjat Tebing (f/int)

Sinamar

KALAU hendak melihat tentara tidak sedang melaksanakan tugas pokoknya memanggul senapan mengusir pasukan musuh, dan malah memanggul cangkul dan sekop untuk terlibat langsung dalam sejumlah kegiatan fisik pembangunan, datanglah ke Kecamatan Pangkalan Koto Baru, karena kawasan itu untuk tahun ini ditetapkan sebagai lokasi T MMN (Tentara Manunggal Masuk Nagari) atau yang dikenal juga dengan T MMD (Tentara Manunggal Masuk Desa). Merupakan pelaksanaan ke-89 dari 33 tahun penyelenggaraan, kegiatan TMMN/D yang dipusatkan di Kecamatan Pangkalan Koto Baru itu dilaksanakan selama 21 hari, terhitung sejak 10 sampai 30 O ktober. Sementara sebelumnya juga dilakukan kegiatan yang bernama Pra-T MMD/N, yang dilakukan selama sekitar tiga bulan. Program TMMN/D itu sediri mencakup kegiatan fisik dan non-fisik. Adapun kegiatan fisik yang dilaksanakan berupa pembukaan jalan Nagari Pangkalan dari Jorong Lubuk Tabuan ke Jorong Lubuk Jantan Nagari Manggilang sepanjang 4,67 Km, pembuatan jalan lingkung di Nagari Pangkalan dan Nagari Koto Alam , jalan lingkung SMKN 1 Pangkalan, jalan lingkung di Jorong Koto

Ranah Dusun Tanjung Pauh, jalan lingkung SD 02 Jorong Koto Tangah, dan jalan lingkung Mushala Hidayatullah Jorong Koto Ranah. Juga dilaksanakan rehabilitasi dan pembuatan irigasi Sungai Sirah dan Lubuak Tabuan, pemasangan pipa air PDAM Lubuak Tabuan, dan pembuatan Kantor Wali Nagari Jorong di Lubuak Tabuan. Sedangkan kegiatan non-fisik berupa penyuluhan kesadaran bela negara; penyuluhan Kamtibmas dan narkoba; penyuluhan tolerans i beragama; penyuluhan hukum, penyul uhan pertanian, perikanan dan kehutanan dan lainnya. Sudah dapat dipasti kan, dampak nyata dari sejumlah kegiatan yang dilakukan melalui TMMN/D itu akan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak, karena sejumlah kegiatan yang dilakukan bersentuhan langsung dengan kepentingan publik. Pada sisi lain, mas yarakat juga mendapat pengayaan berbagai ilmu dan pengetahuan serta wawasan melalui sejumlah kegiatan yang bersifat nonfisik.Tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana dari kegiatan seperti T MMN/D mampu memanc ing dan menggugah partisipasi aktif semua elemen masyarakat dalam proses pem

bangunan. Ketika anggota TNI saja sudah mau keluar dari barak, kemudian berbaur dengan masyarakat untuk melakukan sejumlah kegiatan buat kepentingan publik; saatnya pula anggota mas yarakat yang lain merasakan keterpanggilan untuk berbuat yang hal sama. Persoalan seperti ini terasa perlu untuk dikemukakan di tengah timbulnya gejala degradasi part isipasi dan sikap apat isme sementara kalangan terhadap proses pembangunan yang sedang berjalan. Ada sementara pihak yang seakan tidak ambi l pedul i terhadap pr oses pembangunan yang sedang berl angsung, sementara yang bers angkutan merupakan objek sekaligus s ubjek dari pr oses pembangunan yang ada. Kir anya pelaksanaan T T MN/D ke-89 yang dipusatkan di Kecamatan Pangkalan Koto Baru itu mampu menggugah kesadaran dan rasa tanggung jawab semua anak negeri dari semua elemen yang ada bahwa pada hakikatnya pembangunan itu merupakan tanggung jawab semua, baik dalam proses pelaksanaannya, termasuk juga dalam tahap pemanfaatan hasil-hasil dan pengawasannya.(**)

TABLOID LUAK LIMO PULUH

DARI REDAKSI

MEDIA ASPIRASI ANAK NAGARI

Makin Diminati Penerbit : Bagian Humas dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota PELINDUNG : Bupati Lima Puluh Kota I Wakil Bupati Lima Puluh Kota PENASEHAT: Sekda Kab. Lima Puluh Kota I Asisten Adm. Umum Setda Kab. Lima Puluh Kota PENANGGUNG JAWAB : Kabag. Humas dan Protokoler Setda Kab. Lima Puluh Kota PEMIMPIN REDAKSI : Muhamad. S DEWAN REDAKSI : Muhamad. S (Ketua), Adi Warman, Joni Indra, Ronny M.Nur, Mike Zaimy REDAKTUR PELAKSANA: Adi Warman REDAKTUR: Joni Indra, Ronny M.Nur, Mike Zaimy, Eliza STAF REDAKSI: Herpatarmidi REPORTER: Heri Ronaldo, Tesy Febrina, Hendri Gunawan FOTOGRAFER: Herpatarmidi SEKRETARIS : Iis Sugiarti DISTRIBUTOR: Zulfadli KONTRIBUTOR: Wali Nagari, Camat, SKPD, Anggota Balai Wartawan Lima Puluh Kota TATA LETAK/ARTISTIK: Joni Indra ALAMAT REDAKSI : Bagian Humas dan Protokoler Setda Kab. Lima Puluh Kota Kantor Bupati Lima Puluh Kota, Jl. Raya Negara Payakumbuh - Pekanbaru KM 10 Sarilamak 26271 Web : www.limapuluhkotakab.go.id | Email : tabloid.sinamar@gmail.com PERCETAKAN : PT. Padang Graindo Mediatama (Isi diluar tanggungjawab percetakan Redaksi menerima tulisan, opini, foto dan surat pembaca yang diketik satu setengah spasi, panjang tulisan maksimal 2 halaman folio. Untuk tulisan dan opini panjang 5.00 karakter disertai foto penulis dan biodata. Redaksi berhak merubah redaksional naskah yang dikirim, tanpa merubah maksud dan tujuan. Dikirim via email : tabloid.sinamar@gmail.com

TERSERAH apakah kami dinilai terlalu membanggakan diri atau menepuk dada, tapi kami m erasa perlu menyampaikan inform asi tentang kondisi terakhir terkait dengan pengelolaan Tabloid Sinamar. Yaitu terl ihat kecender ungan bahwa bertambah waktu, tabloid yang mungkin sedang berada di genggaman Anda, para pembaca, makin diminati. Setiap edisi tertentu kami lemparkan ke titik-titik yang telah ditetapkan sebagai wil ayah edarnya, maka ada saja pihak yang kemudian menghubungi jaj aran pengelola untuk menyampaikan keluhan bahwa Tabloid Sinamar yang dikirimkan belum sesuai yang dibutuhkan, dan minta ditambah jumlah distribusinya. Tidak sedikit pula yang datang langsung ke kantor Tabloid Sinamar di kantor Bupati Sarilamak meminta tabloid ini untuk edisi-edisi tertentu. Kondisi ini tentu saja perlu disyukuri, terutama oleh kami yang dipercaya sebagai pengelola. Berarti segala upaya dan kerja keras kami selama ini untuk membuat Tabloid Sinamar makin baik lagi, m ulai menampakkan hasil dan mendapat apresiasi positif dari banyak kalangan. Pada gilirannya, diharapkan tujuan keberadaan Sinamar untuk menjadi media komunikasi dan informasi yang efektif dan efisien antara jajaran Pemkab dengan mas yarakat Kabupaten Limapuluh Kota bisa tercapai. Tapi tentu

Muhamad. S ( Pemred) dan Joni Indra ( Redaktur) melihat proses cetak Sinamar edisi 86 di percetakan PT.Padang Graindo. (f/her)

saja dinamika yang terjadi belakangan tidak akan pernah membuat kami berpuas diri. “Kita tidak akan pernah berhenti di satu titik tertentu,� kata Muhamad S.Pd, Pemimpin Redaksi sekaligus penanggung jawab tabloid ini. Dengan kata lain, dijelaskan Muhamad, di tengah kemajuan ilmu jurnalistik yang bergerak dengan cepat, para awak pengelola tabloid ini juga dituntut untuk terus meningkatkan kemampuannya. Muhamad memang memiliki obsesi yang besar untuk menjadikan Tabloid Sinamar sebagai media yang dibutuhkan oleh banyak kalangan, sekal igus menj adi media ref erensi yang terpercaya. Kendati Sinamar hanya merupakan media internal milik Bagian Humas dan Protokoler Setdakab Lima

puluh Kota, tapi bukan tidak mungkin tujuan membuat Sinamar menjadi besar tidak akan bisa tercapai. Tapi untuk mencapai tujuan itu, selain dibutuhkan kerja keras dari semua unit yang mendukung penerbitan tabloid ini, menurut Muhamad, dukungan yang tidak kalah diharapkan lagi adalah dari kalangan masyarakat pembaca. Belum lama ini di bawah pimpinan Muhamad, sejumlah tenaga pengelola Tabloid Sinamar dari berbagai divisi melakukan kunjungan ke sebuah perusahaan percetakan di Padang untuk melihat secara langsung proses pencetakan Tabloid Sinamar. Seorang kru mengaku sangat puas dengan kegiatan itu karena mendapatkan sesuatu yang selama ini sama sekali belum ia ketahui. (joi)


Sinamar 3 TABLOID LUAK LIMO PULUH KOTA

15 - 31Juli-Agustus Oktober 2012No. | No.87/XI/2012 Edisi 69/X/2011

MEDIA ASPIRASI ANAK NAGARI

LAPORAN UTAMA TMMN Ke-89 Di Pusatkan Di pangkalan

UPAYA MEMPERCEPAT PROSES PEMBANGUNAN “ Sebagai program lintas sektoral secara terpadu, program TMMD dirancang dengan melibatkan TNI, Kementerian, lembaga pemerin tah non-kementrian dan pemerintah daerah serta segenap lapisan masyarakat ”. Herpa/Mike

P

rogram TMMN (Tentera Manunggal Membangun Nagari) ke-89 tahun 2012 yang dilaksanakan serentak di 61 wilayah kabupaten/kota seluruh Indonesia, untuk tingkat Kabupaten Limapuluh Kota dipusatkan di Kecamatan Pangkalan Koto Baru. Acara pembukaannya digelar dalam sebuah upacara terpadu di lapangan bola kaki SMP Negeri Pangkalan, Rabu (10/10). Dalam upacara pembukaan dengan inspektur upacara adalah Komandan Pangkalan Utama TNI-AL II Padang Brigjen TNI (Mar) Gatot Subroto itu, tampak hadir antara lain Danrem 032 Wirabraja Kol. Inf, Drs. Amrin, Bupati Limapuluh Kota, dr. Alis Marajo Dt. Sori Marajo, Wakil Wali Kota Payakumbuh Suwandel Muchtar, dan para Dandim se-Sumatera Barat. Juga tampak hadir Kapolres Limapuluh Kota dan Kapolresta Payakumbuh, Ketua DPRD Limapuluh Kota Darman Sahladi, dan Ketua DPRD Kota Payakumbuh Wilman Singkuan,  Dandim 0306 Limapuluh Kota Letkol Inf. Isdon Andoko, serta para kepala dinas/badan di lingkungan Pemkab Limapuluh Kota, tokoh masyarakat, ninik mamak dan tokoh pemuda. Program TMMN atau yang dikenal juga dengan TMMD (Tentera Manunggal Masuk Desa) ke-89, atau telah memasuki tahun ke-33 dalam pelaksanaannya, untuk tingkat Kabupaten Limapuluh Kota dinilai banyak kalangan menyentuh langsung kepentingan masyarakat banyak karena sejumlah proyek yang dilaksanakan baik fisik maupun nonfisik merupakan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan kekinian masyarakat. Komandan Pangkalan Utama TNI-AL II Padang Brigjen TNI (Mar) Gatot Subroto yang membacakan amanat tertulis KSAD (Kepala Staf TNI Angkatan Darat) Jenderal TNI Pramono Edi Wibowo menjelaskan bahwa pada penyelenggaraan TMMD/

Upacara Pembukaan Kegiatan TMMN/D Di Pangkalan (f/her)

Penyerahan Peralatan Gotong Royong Secara Simbolis Oleh Brigjen TNI (Mar) Gatot Subroto (f/her)

TMMN ke - 89 tahun ini setidaknya terdapat 61 sasaran, terutama daerah pedesaan, daerah rawan bencana dan pulau terluar, serta daerah kumuh perkotaan. Dikatakan, dalam pelaksanaan kegiatan ini, sasaran fisik program TMMD/TMMN diarahkan pada pembagunan infrastruktur, sarana dan prasana yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat banyak. Sedangkan sasaran nonfisik, menurut Jenderal TNI Pramono Edi Wibowo, diarahkan pada kegiatan yang dapat mengubah kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. “ Sebagai program lintas sektoral secara terpadu, program TMMD dirancang dengan melibatkan T N I, kementerian, lembaga pemerintah non-kementrian dan pemerintah daerah serta segenap lapisan masyarakat,” kata Komandan Pangkalan Utama TNI-AL II Padang

Brigjen TNI (Mar) Gatot Subroto yang membacakan amanat tertulis KSAD Jenderal TNI Pramono Edi Wibowo. Dalam kapasitasnya selaku Penanggung Jawab Operasional TMMD, Komandan Pangkalan Utama TNI-AL II Padang Brigjen TNI (Mar) Gatot Subroto menyampaikan beberapa hal untuk dipedomani oleh para prajurit di lapangan. Antara lain, kata Gatot Subroto, para prajurit yang terlibat dalam program itu diminta melaksanakan tugas mulia ini dengan penuh keikhlasan dan rasa tanggung jawab. Brigjen TNI (Mar) Gatot Subroto juga meminta para prajurit untuk bekerja secara profesional dengan tetap memperhatikan kewaspadaan, terutama yang berada di daerah-darah yang tergolong rawan. Yang tidak kalah pentingnya, menurut Brigjen T N I

(Mar) Gatot Subroto, para prajurit memanfaatkan momen TMMD atau TMMN untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat, yang dimaksudkan untuk lebih memantapkan kemanunggalan TNI dengan masyarakat. Ditekankan Danlantamal Brigjend TNI Marinir Gatot Subroto, sesuai dengan tema yang diusung pada program TMMN ke-89, yaitu Melalui Program TNI Manunggal Membangun Nagari, “Mari kita tingkatkan sinergisitas kegiatan dan kerja sama antara TNI, Polri, kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian, pemerintah daerah dan segenap komponen masyarakat, untuk mewujudkan percepatan pembangunan di pedesaan atau nagari menuju masyarakat yang damai dan sejahtera,” katanya. Sementara itu, Bupati Limapuluh Kota dr. Alis Marajo Dt. Sori Marajo dalam sambutannya mengatakan, pelaksanaan TMMN ke-89 di Kecamatan Pankalan Koto Baru dapat memberikan manfaat berharga dan berdampak positif terhadap percepatan pembangunan dan peningkatan perekonomian masyarakat di Kabupaten Limapuluh Kota, khususnya di Nagari Pangkalan, Manggilang dan Koto Alam. “Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan bagian dari visi dan misi Kabupaten Limapuluh Kota,” ujar Bupati Alis Marajo. Makanya, tambah Bupati, segala daya dan upaya yang tersedia akan diarahkan untuk mencapainya. “Pelaksanaan TMMN merupakan perwujudan dari keterpaduan, kebersamaan dan keserasian dalam pelaksanaan pembangunan antara TNI, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat nagari,” jelas Alis Marajo. Bupati Alis Marajo pada kesempatan yang sama menekankan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan bagian terpenting dari visi dan misi Kabupaten Limapuluh Kota. Makanya, tambah Bupati Alis Marajo, kebersamaan antara pemerintah daerah dan masyarakat berpeluang untuk mengaktualisasikan segala kepentingan dalam format demokratis.


Sinamar 4 TABLOID LUAK LIMO PULUH KOTA

MEDIA ASPIRASI ANAK NAGARI

15 - 31Juli-Agustus Oktober 2012No. | No.69/X/2011 87/XI/2012 Edisi

LAPORAN UTAMA DARI MEMBANGUN JALAN SAMPAI KE REHAB RUMAH Bantuan bibit ikan nila yang diberikan kepada masyarakat di tiga nagari yang ada di lokasi TMMN bersumber dari Dinas Perikanan provinsi dan kabupaten dengan total bibit ikan yang diserahkan kepada masyarakat berjumlah 20 ribu ekor.

Dandim 50 Kota Letkol Inf. Isdon Andoko (f/joi)

S

ejumlah prajurit TNI berseragam lengkap tampak berada di beberapa nagari dalam wilayah Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Limapuluh Kota. Tidak seperti biasanya, yaitu berperang atau latihan militer; para prajurit yang sedang bertugas di Pangkalan itu justru memanggul cangkul dan bersimbah keringat mengerjakan sejumlah proyek fisik. Pemandangan serupa itu merupakan bagian dari kegiatan TMMN (Tentera Manunggal Masuk Nagari) atau yang lebih dikenal dengan TMMD (Tentera Manunggal Masuk Desa). Sudah merupakan tahun ke-33 untuk tahun 2012 ini, pelaksanakan kegiatan serupa dilakukan di 61 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Termasuk di antaranya Kabupaten Limapuluh Kota, yang pelaksanaannya dipusatkan di Kecamatan Pangkalan Koto Baru. Seremoni pembukaan kegiatan tersebut dilakukan dalam sebuah upacara terpadu di lapangan bola kaki SMP Negeri Pangkalan, Rabu (10/10). Dalam upacara pembukaan dengan inspektur upacara adalah Komandan Pangkalan Utama TNIAL II Padang Brigjen TNI (Mar) Gatot Subroto itu, tampak hadir antara lain Danrem 032 Wirabraja Kol. Inf, Drs. Amrin, Bupati Limapuluh Kota, dr. Alis Marajo Dt. Sori Marajo, Wakil Wali Kota Payakumbuh Suwandel Muchtar, dan para Dandim seSumatera Barat.

JugatampakhadirKapolresLimapuluhKota danKapolrestaPayakumbuh, KetuaDPRD LimapuluhKotaDarmanSahladi, danKetua DPRDKotaPayakumbuhWilmanSingkuan,  Dandim 0306 Limapuluh Kota Letkol Inf. IsdonAndoko,serta parakepaladinas/badan , ninik mamak dan tokoh pemuda. Bupati Limapuluh Kota dr. Alis Marajo Dt. Sori Marajomenjelaskan, pelaksanaan TMMN / TMMD ke- 89ini dilakukanselama21ha

ri terhitung dari 10 sampai tanggal 30 Oktober mendatang, mempunyai sasaran pokok kegiatan berupa pembukaan jalan Nagari Pangkalan dari Jorong Lubuk Tabuan ke Jorong Lubuk Jantan Nagari Manggilang sepanjang 4,67 km.Kegiatan pokok fisik lainnya, menurut Bupati, adalah pembuatan jalan lingkung di Nagari Pangkalan dan Nagari Koto Alam, jalan lingkung SMKN 1 Pangkalan, jalan lingkung di Jorong Koto Ranah Dusun Tanjung Pauh, jalan lingkung SD 02 Jorong Koto Tangah dalam Kenagarian Koto Alam. ”Dalam pelaksanaan TTMD/TMMN tahun ini kita juga melaksanakan rehabilitasi dan pembuatan irigasi Sungai Sirah dan Lubuak Tabuan, pemasangan pipa air PDAM Lubuak Tabuan, pembuatan Kantor Wali Nagari Jorong di Lubuak Tabuan, yang kesemuanya berlokasi di Kenagarian Pangkalan,” jelas Bupati Alis Marajo. Komandan Kodim 0306/50 Kota selaku Dansatgas TMMD/N ke-89 tahun 2012 Letnan Kolonel Inf. Isdon Handoko dalam kesempatan tersebut melaporkan bahwa sebelum dilaksanakan kegiatan TMMN, sudah dilaksanakan sejumlah kegiatan yang disebut dengan pra-TMMD/N. Pra-TMMD/ N menyita waktu sekitar tiga bulan, terhitung mulai dari 28 Juli sampai 5 Oktober 2012. Setentang sasaran fisik dari kegiatan TMMD/ N ke-89 itu, menurut Dandim Letkol. Inf. Isdon Handoko, antara lain sasaran pokok yang meliputi pembuatan jalan yang menghubungkan Jorong Lubuk Tabuan Nagari Pangkalan dengan Jorong Lubuk Jantan di Kenagarian Manggilang, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Limapluh Kota, dengan panjang jalan 4,67 km. Berikutnya, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi di Jorong Lubuk Tabuan Nagari Pangkalan 7.000 meter rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi Jorong Sungai Sirah Nagari Pangkalan 1.750 meter pembuatan jalan Lingkung SMKN 1 Kecamatan Pangkalan sepanjang 200 meter, pembangunan jalan lingkung di Jorong Koto Ronah, Kenagarian Koto Alam, sepanjang 180 meter. Selanjutnya, menurut Dandim Letkol. Inf. Isdon Handoko, pembangunan jalan lingkung SDN 02 Koto Alam sepanjang 100 meter, dan pembangunan jalan lingkung Mushala Hidayattullah sepanjang 150 meter. Sementara sasaran tambahannya berupa pemasangan pipa air bersih 150 meter, dan rehabilitasi rumah tidak layak huni sebanyak satu unit. TMMND/N ke-89, sama dengan TMMD/N sebelumnya, juga melakukan sejumlah kegiatan yang bersifat non-fisik. Untuk kegiatan jenis ini, antara lain meliputi penyuluhan kesadaran bela negara, penyu

luhan Kamtibmas dan narkoba; penyuluhan toleransi beragama; penyuluhan hukum; penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan; penyuluhan ketahanan pangan; penyuluhan wawasan kebangsaan politik dan Linmas; penyuluhan kesehatan dan pengobatan gratis, dan penyuluhan pelestarian lingkungan hidup. Melepas Bibit Ikan Usai seremoni pembukaan, Danlantamal II Brigjend TNI Marinir Gatot Subroto bersama Danrem 032 Wirabraja, Kol. Inf, Drs. Amrin didampingi Bupati Limapuluh Kota, Alis Marajo serta Dandim 0306 50 Kota Letkol Inf, Isdon Handoko, Kapolresta Limapuluh Kota dan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Limapuluh Kota, Ir. Refilza,  secara simbolis melepas bibit ikan Nila di Lubuk Larangan Elok Basamo Pangkalan. Menurut Kepala Dinas Perikanan Lima Puluh Kota Ir. Refilza, bantuan bibit ikan nila yang diberikan kepa

da masyarakat di tiga nagari yang ada di lokasi TMMN bersumber dari Dinas Perikanan Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Limapuluh Kota dengan total bibit ikan yang diserahkan kepada masyarakat berjumlah 20 ribu ekor. Bantuan bibit ikan tersebut diberikan secara bertahap kepada kepada kelompok perikanan, kolam sekolah, panti asuhan dan Lubuk Larangan Elok Basamo. Menurut Refliza, kelak memasuki 2 tahun sejak pelepasan ikan tersebut, masyarakat boleh memanennya dan hasilnya 1/3 akan diserahkan untuk masjid, pemuda dan anak yatim. Di samping penyerahan bibit ikan, juga dilakukan penanaman pohon, utamanya   di  sepanjang  jalan  baru menghubungkan Jorong Lubuak Tabuan, Nagari Pangkalan dengan Jorong Lubuak Jantan, Nagari Manggilang, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Limapuluh Kota, yang menjadi sasaran TMMN ke 89. (herpa/mike)

Pelepasan BIbit Ikan Nila Oleh Danlantamal II Brigjend TNI Marinir Gatot Subroto (f/her)

Rehab Rumah Penduduk Salah Satu Kegiatan Fisik Yang Dilakukan Pada TMMN/D (f/int)


Sinamar 5 TABLOID LUAK LIMO PULUH KOTA

MEDIA ASPIRASI ANAK NAGARI

15 - 31Juli-Agustus Oktober 2012No. | No. 87/XI/2012 Edisi 69/X/2011

LAPORAN UTAMA Pangkalan Punya Prospek Bagus untuk Berkembang “ Kecamatan Kapur IX, Bukit Barisan, dan Pangkalan Kotobaru secara fisik akan mendapat porsi ekstra dalam strategi pembangunan kita.” an hukum yang berkeadilan dengan da November mendatang mulai pengamalan Pancasila sebagai ideologi dioperasikan. Agar pembangunan negara; dan mewujudkan infrastruktur termasuk ke kawasan yang pemer intahan yang bersih dan selama ini terisolasi secara fisik berwibawa. “Kami kira, kalau kita menghasilkan multiplier effect dan spil semua komit untuk menjalankan misi over effect,   maka  pembangunan daerah ini, apa yang kita harapkan itu infrastruktur dilakukan seiring dengan akan terealisasikan dengan sendirinya,” konsep pengembangan pusat pertumbuhan kata Bupati Alis Marajo. Makanya, daerah. “Dari konsep tata ruang wilayah menur ut Alis Marajo, pihaknya yang sedang kita garap, maka yang menjadi membutuhkan dukungan dari semua pusat pertumbuhan ekonomi utama di pihak. “Mari kita tinggalkan sikap Kabupaten Limapuluh Kota adalah Alis Marajo (f/joi) Asyirwan Yunus (f/joi) Darman Sahladi (f/joi) saling curiga dan saling menjatuhkan Sarilamak. Beberapa kantor-kantor yang sempat terbentuk dalam proses penting dikawasan Ibu Kota Sarilamak ipilihnya Kecamatan Pangkalan untuk memacu pembangunan dan pemilukada yang lalu,” katanya. (IKK) tersebut, tentunya perlu dibangun. Koto Baru sebagai lokasi hubungan lintas kabupaten, maka Ditanya soal peran pembangunan di Sehingga koordinasi, komunikasi dan pelaksanaan kegiatan TMMN/D beberapa ruas jalan pada lokasi-lokasi Limapuluh Kota ke depan, Bupati Alis kelancaran tugas-tugas administrasi dan ke-89 tahun 2012, tidak terlepas dari yang berbatasan dengan kabupaten di Marajo mengaku menyadari birokrasi pemerintahan dan pembangunan arah dan kebijakan Pemkab Limapuluh Sumatera Barat dan Provinsi Riau juga sepenuhnya peran penting yang berjalan dengan baik. Di samping Kota untuk membebaskan kawasanperlu dikembangan dan dibangun. dimainkan kabupaten yang dipimpinnya, menyiapkan Sarilamak sebagai pusat kawasan terisolir dan menjadikan “Sehingga, isolasi yang menyelimuti terutama dalam konteks membangun pemerintahan, ekonomi dan budaya, maka kawasan di bagian timur Limapuluh Kota perekonomian Provinsi Sumatera Barat beberapa wilayah kecamatan perlu itu sebagai pusat pertumbuhan ekonomi daerah tersebut segera terbuka dan ke depan. “Kami sangat menyadari dikembangan sebagai pusat pertumbuhan dan bisnis yang baru di daerah ini. perekonomian pada wilayah tertinggal strategisnya peran pembangunan di baru. Wilayah tersebut meliputi tersebut dapat berkembang dengan Karena berbatasan langsung dengan Kabupaten Limapuluh Kota,” kata Kecamatan Mungka, Kecamatan Harau Provinsi Riau, yang belakangan baik,” terang Alis Marajo. mencatatkan dir i sebagai pusat Bupati Alis Marajo menyadari bahwa Bupati Alis Marajo dalam sebuah dan Kecamatan Pangkalan. Ketiga pertumbuhan baru di bagian barat masih banyak didaerah ini yang harus kesempatan, belum lama ini. Menurut wilayah ini menjadi prioritas utama dalam Indonesia; Kecamatan Pangkalan Koto dibenahi, utamanya pembangunan Bupati Alis Mar ajo, membangun Rencana Pembangunn Jangka Menengah Baru dengan sejumlah nagar i yang mendasar seperti reformasi birokrasi, Limapuluh Kota tidak hanya berfaedah Daerah (RPJMD) karena memiliki potensi berada di dalamnya dinilai memiliki posisi ketahanan pangan, penanggulangan bagi upaya peningkatan kesejahteraan khas dan prospek untuk berkembang geografis yang menguntungkan sebagai kemiskinan, pengembangan kawasan masyarakat di daerah ini saja, tapi juga dengan cepat. “Justru itulah, ketiga wilayah pusat pertumbuhan ekonomi dan bisnis member i dampak luas bagi itu sudah diperlukan adanya pembangunan strategis, pendidikan dan kesehatan. baru, selain juga didukung oleh sejumlah “Di satu sisi kita boleh bangga dengan pembangunan perekonomian di jalan yang menghubungkan ketiga wilayah potensi ekonomi yang cukup prospektif. perkembangan struktur perekonomian Sumbar. Ini terkait dengan posisi kecamatan ini, sehingga aliran Bupati Limapuluh Kota dr. Alis Marajo geografis Kabupaten Limapuluh Kota, perekonomian antara ketiga wilayah Dt. Sori Marajo membenarkan hal itu. daerah yang bercirikan agraris. Namun, yang berada di pintu gerbang menuju semakin besar dan lancar,” ulas Alis Menurut Alis Mar ajo, ia bersama struktur perekonomian agraris murni Provinsi Riau, sebuah daerah pusat Marajo. Untuk menjaga keseimbangan pada saat ini tidak bisa lagi terlalu wakilnya Drs. Asyirwan Yunus M.Si. pada periode kepemimpinan mereka diandalkan. Salah satu penyebabnya pertumbuhan ekonomi di kawasan pembangunan antar wilayah, maka perlu untuk rentang waktu 2010-2015 akan daya saing produk pertanian akan Pulau Sumatera. Apalagi, posisi sekali perhatian besar terhadap wilayah memprioritaskan pembangunan semakin melemah, disebabkan nilai geografis Limapuluh Kota sebagai pintu ecamatan yang berjauhan dengan IKK terhadap kawasan-kawasan tertinggal. tambah yang dihasilkan tidak mampu gerbang masuk ke Provinsi Riau makin Sarilamak, yaitu Kecamatan Kapur IX, “Kecamatan Kapur IX, Bukit Barisan, memberikan keuntungan lebih besar diuntungkan oleh pembangunan Jalan Bukik Barisan dan Gunuang Omeh.(evi dan Pangkalan Kotobaru secara fisik dalam membawa masyarakat menuju Layang Kelok 9, yang direncanakan pa endri) akan mendapat porsi ekstra dalam kemakmuran dan kesejahteraan”, ucap strategi pembangunan kita,” katanya. Alis. Bahkan, tambah Bupati Alis Dijelaskan Bupati Alis Marajo, program Marajo, untuk menunjang agenda yang membebaskan sejumlah kawasan dari keterisolasian secara fisik dimaksudkan sangat strategis ini secara kongkrit, dalam rangka mendukung pr ogram pihaknya telah menuangkan dalam pembangunan yang telah ditetapkan bentuk Misi Daerah tahun 2011-2015, dalam kerangka Rencana Pembangunan yang terdiri dari sembilan butir. Yaitu Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan mewujudkan lingkungan sosial yang kemudian dijabarkan dalam Rencana smart (smart society), mewujudkan Pembangunan Jangka Menengah masyarakat yang cinta pendidikan, dan Daerah (RPJMD) Kabupaten mewujudkan masyarakat dengan Limapuluh Kota. “Dimaksudkan untuk lingkungan yang sehat. Butir selanjutnya menjaga keseimbangan pembangunan mewujudkan dinamisasi gerak antarwilayah, maka dirasa perlu sekali pembangunan sektor agraris; perhatian besar terhadap wilayah mewujudkan pembangunan kecamatan yang berjauhan dengan IKK infrastruktur, penataan ruang dan Sarilamak, yaitu Kecamatan Kapur IX, lingkungan hidup; mewujudkan nagari Kecamatan Bukik Barisan dan yang berbasiskan adat dan syarak, Kecamatan Gunuang Omeh,” katanya. mewujudkan pengembangan ekonomi “Ketiga Kecamatan tersebut juga kerakyatan yang berbasis sektor riil; memiliki potensi dan spesialis masing- mewujudkan masyarakat yang Nagari Pangkalan (f/joi) masing,” tambah Alis Marajo. Kemudian demokratis, menghargai HAM, penegak

D


6 Sinamar TABLOID LUAK LIMO PULUH KOTA

MEDIA ASPIRASI ANAK NAGARI

15 - 31Juli-Agustus Oktober 2012No. | No.69/X/2011 87/XI/2012 Edisi

LAPORAN UTAMA

Darman Sahladi, Ketua DPRD

Posisi Geografis Pangkalan Sangat Menguntungkan “DPRD Kabupaten Limapuluh Kota sangat mendukung serta mengapresiasi apa yang disampaikan pemerintah pusat maupun provinsi, karena setiap daerah tersebut mempunyai ciri khas masing-masing.” KETUA DPRD Kabupaten Limapuluh Kota Darman Sahladi mengatakan mendukung konsep Pemkab Limapuluh Kota menjadikan Kecamatan Pangkalan Koto Baru sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan bisnis baru di Kabupaten Limapuluh Kota, bersebab posisi geografisnya yang menguntungkan untuk itu. Menurut Darman, pembangunan wilayah pada dasarnya bersifat komprehensif yang melibatkan berbagai sektor kehidupan. “Pada prinsipnya pengembangan kawasan strategis Kabupaten Limapuluh Kota dalam rangka pemetaan dari masing-masing wilayah, mempu

nyai keunggulan baik dari sisi pertanian, perikanan, peternakan, dan lain-lainnya,” katanya. “DPRD Kabupaten Limapuluh Kota sangat mendukung serta mengapresiasi apa yang disampaikan pemerintah pusat maupun provinsi, karena setiap daerah tersebut mempunyai ciri khas masing-masing,” kata politisi dari Partai Demokrat itu. Darman ditanya soal itu sehubungan konsep Pemkab Limapuluh Kota yang akan mengembangkan sejumlah kawasan strategis, termasuk Kecamatan Pangkalan Kotobaru.Dijelaskan Darman, ditetapkannya Pangkalan sebagai salah satu kawasan strategis yang akan dijadikan sebagai pusat perekonomian Limapuluh Kota, dinilai sesuai karena kawasan Pangkalan berbatasan langsung dengan Provinsi Riau. “Pangkalan adalah pintu gerbang Sumbar ke Riau, dan sebagai pusat bisnis untuk menjawab kepentingan Sumbar ke Riau,” tambahnya. Dikatakan, jika orang

ingin mengenal Sumbar, maka disanalah pintu gerbang Riau ke Sumbar. “Di sana akan ada pusat kebutuhan seperti beras, lauk-pauk, telur, sayur mayur dan lain-lainnya, sehingga di Pangkalan akan tergambar secara keseluruhan hasil-hasil produksi yang ada di Sumbar. Sebelum itu harus dibuat rencana tata ruang dimana lokasi-lokasi tersebut diadakan,dan tahun 2013 akan dimasukkan rencana detail tata ruangnya,” tambahnya. Sedangkan di sisi lain, tambah Darman, baru saja dirampungkan pembangunan Rumah Makan Sederhana. “Ini secara tidak langsung akan memicu kedatangan masyarakat Riau, serta sarana dan prasarana untuk mendukung kawasan strategis tersebut telah dibuka beberapa bank di daerah Pangkalan Koto Baru, salah satunya Bank Syari’ah Mandiri, Bank Nagari, serta BRI, sehingga akan memudahkan masyarakat setempat maupun masyarakat yang melewati daerah tersebut ataupun investor untuk bertransaksi,” ujar Darman.(evi endri)

Darman Sahladi (f/joi)

Asyirwan Yunus, Wakil Bupati

Cemas Kalau Masyarakat Tak kompak “Kita tetap berupaya agar harga gambir dan karet kembali membaik, tapi warga juga dituntut berikhtiar untuk mencari sumber ekonomi baru yang prospektif.” DALAM padangan Wakil Bupati Limapuluh Kota Drs. Asyirwan Yunus M.Si., menyusul dengan ditetapkannya Kecamatan Pangkalan Koto Baru sebagai daerah pertumbuhan ekonomi dan bisnis baru di bagian timur Limapuluh Kota, maka ke depan banyak kegiatan pembangunan yang akan dilakukan di daerah itu. Tapi, diingatkan Wabup, untuk mensukseskan program menjadikan Pangkalan sebagai pusat ekonomi dan bisnis baru di Limapuluh Kota, tidak cukup hanya berupa keinginan pemkab, yang disertai dengan pelaksanaan sejumlah program kegiatan. “Yang paling menentukan adalah dukungan dari masyarakat, baik dukungan moral dan dukungan lain berupa men

menjaga kondusifitas kawasan,” katanya. Karena, menurut Wabup Asyirwan, dengan ditetapkannya Pangkalan Koto Baru sebagai pusat ekonomi dan bisnis baru di Limapuluh Kota, akan disusul dengan pelaksanaan sejumlah program berupa pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. “Kalau di antara sesama warga sekecamatan saja tidak kompak, saya malah mencemaskan pelaksanaan sejumlah program itu tidak akan bisa dilakukan dengan baik,” tambahnya. Padahal, pembangunan sejumlah sarana dan prasarana itu sasaran akhir yang hendak dituju adalah untuk kepentingan masyarakat guna meningkatkan akses ekonomi dan sosialnya. Begitu pun penetapan Pangkalan sebagai pusat ekonomi dan bisnis baru, masyarakat setempatlah yang terlebih dahulu yang akan merasakan secara langsung manfaatnya. “Saatnya kita membuka mata hati dan pikiran

masing-masing,” ia mengingatkan. Wabup mengingatkan, sebagai kawasan yang berbatasan langsung dengan Riau, warga yang bermukim di bagian timur Limapuluh Kota itu memiliki sejumlah peluang dan potensi untuk tumbuh dan berkembang dibandingkan warga di kawasan-kawasan lain Limapuluh Kota. ”Tambahan  tidak  lama  lagi  Jalan  Layang Kelok Sembilan akan dioperasikan, memungkinkan kawasan ini untuk tumbuh dan berkembang dengan cepat,” katanya. Menurut Wabup, kondisi itu seyogianya disikapi secara arif dan bijaksana oleh warga dengan mencari dan membuka peluang-peluang ekonomi baru. Apalagi  sejak  dua  tahun  terakhir  harga komoditas andalan gambir tidak kunjung membaik, yang menuntut semua warga berpikir keras untuk keluar dari kondisi yang ada. “Kita tetap berupaya agar harga gambir dan karet kembali membaik, tapi warga juga dituntut berikhtiar untuk mencari sumber-sumber ekonomi baru yang prospektif,” sarannya.(evi endri)

Asyirwan Yunus (f/joi)

Abdul Malik, Anggota DPRD

Jangan Hanya Untungkan Investor bahwa ia bersama para koleganya di DPRD Kabupaten Limapuluh Kota pada dasarnya mendukung kebijakan Pemkab Limapuluh Kota menjadikan kawasan Kecamatan Pangkalan Koto Baru sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan bisnis baru di daerah ini. Tapi, Abdul Malik yang juga yang juga Ketua Fraksi PAN (Partai Amanat Nasional) di DPRD Limapuluh Kota itu wanti-wanti bahwa pihaknya akan mengawasi secara ketat pelaksanaan program tersebut, terutama yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat banyak. “Kita tidak menginginkan kalau kelak dalam pelaksanaan program, ada kebijakan atau langkah yang dinilai merugikan kepentingan publik,” tambahnya. Yang dimaksud Abdul Malik adalah, kalau kelak dalam upaya mendukung Pangkalan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan bisnis baru di Abdul Malik (f/joi) Kabupaten Limapuluh Kota ada investor yang melakukan kegiatan di kawasan itu, “Jangan karena terlalu diharapkan aktivitas usaha yang memanjakan investor, lalu dilakukan investor juga memperhatikan kepentingan dan hak-hak masyarakat tempatan. “Jangan malah kehadiran investor mengangkangi hak-hak masyarakat jadi terabaikan.” masyarakat tempatan,” ujarnya. Malik mengakui, untuk HAJI Abdul Malik, anggota Komisi B DPRD Abdul Kabupaten Lima Puluh Kota, mengatakan mendatangkan investor buat menanamkan

modalnya, memang diperlukan kemudahan - kemudahan dan perlakuan khusus. “Tapi jangan karena terlalu memanjakan investor, lalu kepentingan dan hak-hak masyarakat terabaikan,” katanya. Abdul Malik menginginkan, investor mendapat keuntungan, sementara masyarakat tempatan diharapkan juga ikut menikmati imbasnya. Abdul Malik memang berkeyakinan, bila kelak langkah-langkah mewujudkan Pangkalan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan bisnis baru di Limapuluh Kota dimulai melalui pembangunan sejumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan, sejumlah pihak akan melirik Pangkalan sebagai lokasi baru untuk berinvestasi, dikarenakan kawasan ini memiliki sejumlah keunggulan kompetitif dan komparatif. “Imbas dari kondisi itu tentu masyarakat yang akan diuntungkan,” ia menambahkan. Selain akan terbuka sejumlah peluang kerja baru, juga akan membuka peluang berusaha yang luas bagi masyarakat setempat di berbagai sektor kehidupan. “Sebagai komunitas masyarakat yang dikenal berjiwa pedagang sejak dulunya, tentunya masyarakat setempat akan jeli melihat dan memanfaatkan peluang yang

ada,” katanya. Tapi Abdul Malik yang berasal dari Daerah Pemilihan Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan Kapur IX itu mengingatkan, sebelum dilakukan action plan untuk mewujukan Pangkalan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan bisnis baru di Kabupaten Limapuluh Kota, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyiapkan sejumlah infrastruktur dasar yang diperlukan seperti jalan, jembatan, listrik, dan air bersih. “Terutama infrastruktur dari jenis jalan agar segala aktivitas ekonomi dan sosial tidak hanya tergantung dari ruas jalan negara seperti yang terjadi selama ini,” sarannya. Sebab, dalam pandangan Abdul Malik, antarsejumlah nagari di Kecamatan Pangkalan Koto Baru pada dasarnya bisa dibuka jalur jalan alternatif, yang memungkinkan rentang kendali antarnagari bisa diperpendek. Ia menyebut contoh antar-Nagari Pangkalan dengan Manggilang, atau antar Nagari Pangkalan dengan Koto Alam, idealnya dibuka jalur jalan alternatif sehingga semua kegiatan ekonomi dan bisnis tidak hanya tertumpu kepada ruas jalan negara. Ditanya apakah APBD Limapuluh Kota cukup mampu untuk membiayainya, “Saya pikir di sinilah kita menuntut kelihaian jajaran eksekutif untuk mencari sumber-sumber dana alternatif seperti di APBN dan APBD provinsi,” katanya.(evi endri)


TABLOID LUAK LIMO PULUH KOTA 69/X/2011 Edisi Juli-Agustus No.

Sinamar MEDIA ASPIRASI ANAK NAGARI

EKONOMI & BISNIS

15 - 31 Oktober 2012 | No. 87/XI/2012

7

Bupati Minta Inovasi Akademisi dalam Memanfaatkan Gambir

Alis Marajo (f/joi)

Asyirwan Yunus (f/joi)

“LAI naik saketek,” ujar Abas 43, seorang petani gambir di Sialang, Kecamatan Kapur IX. Abas mengatakan hal itu saat ditanya berapa harga gambir terakhir yang ia jual ke pedagang pengumpul. Dikatakan Abas, kalau pekan sebelumnya harga gambir hanya antara Rp9.000 sampai Rp10.000/ kg, tapi belakangan sudah naik menjadi Rp12.000/kg. Kendati naik, tapi tingkat kenaikan harga yang dialami tetap tidak mampu menolong nasib petani gambir. Ia membahasakan dengan kalimat: “Tatap indak akan bisa maubah nasib,” keluhnya. Bahkan, dengan bahasa yang sarkasme, Abas mengatakan, kalaulah tidak takut dengan dosa, ia sudah mengambil jalan pintas dengan cara maling atau merampok untuk mempertahankan kelangsungan hidup para anggota keluarganya. Pahit? Sepertinya, kondisi yang mesti dilalui para petani gambir sejak sekitar dua tahun belakangan lebih dari itu. Dengan tingkat harga yang bergerak di bawah Rp20.000/ kg, bahkan yang tersering malah Rp15.000/kg, membuat nasib petani gambir seakan dilemparkan ke lembah yang tak berpengharapan. Susahnya lagi, sebagian petani gambir tidak punya alternatif sumber rezeki yang lain. Dalam rasio para petani gambir, tingkat harga yang layak untuk komoditas itu setara dengan 2,5 gantang beras. Kalau harga beras belakangan berada pada posisi Rp12.000/gantang, berarti tingkat yang layak untuk nilai jual gambir setidaknya Rp30.000/kg. Masalahnya, dibandingkan dengan komoditas lain seperti karet, gambir menuntut biaya produksi yang tinggi dengan melibatkan jumlah tenaga kerja yang cukup banyak. Nah, kalau sejak sekitar dua tahun belakangan harga gambir malah di bawah angka Rp15.000/ kg, apa yang bisa diharapkan petani dari ladang gambir yang dimilikinya? Tak heran banyak di antara petani gambir yang memilih membiarkan ladang gambirnya merimba. Atau, malah ada yang menjual ladang gambirnya dengan harga yang sangat murah, daripada menyiangi yang belum tentu akan mendatangkan umpan balik. Karena Kabupaten Limapuluh Kota termasuk sentra utama gambir di Sumatera Barat, maka tak ayal lagi yang paling merasakan dampak dari penurunan harga gambir itu adalah para petani di daerah ini. Dua kecamatan yang menjadi sentra utama perladangan gambir di daerah ini, yaitu Kapur IX dan Pangkalan Koto Baru, merupakan kawasan yang paling terpukul dengan anjloknya harga jual gambir. Merujuk data yang ada, sedikitnya di Kabupaten Limapuluh Kota terdapat sekitar 14.682,50 ribu hektare lahan gam

Darman Sahladi (f/joi)

“Perguruan tinggi harus berperan aktif untuk melakukan penelitian lebih jauh dan menjadikan zat yang ada di dalam gambir seperti, asam katechu tannat, katechin, pyrocatechol diolah sedemikian rupa.”

bir dengan produksi per tahunnya sar. Mengutip hukum dagang yang lam sebuah diskusi dengan parawartawan mencapai angka 14.601 ton. Ribuan pe­tani mengan­dalkan komoditi ini untuk mata pencaharian mereka. Bahkan, bukan cerita baru lagi, bahwa sebelumnya  masyarakat  di  dae­rah pen­g­hasil  gambir,  seperti  Kapur  IX, Pangkalan dan Maek, dulunya me­miliki kehidupan yang  sejah­tera dibandingkan dengan petani lainnya. Tapi sejak lemahnya harga di pasaran dunia, kondisi itu berbanding terbalik. Tak sedikit petani gambir  mencoba  beralih  pro­fesi. Tapi sebagian besar di antara tetap bertahan sebagai petani gambir lantaran ketiadaan alternatif  lain.  Sementara  pe­me­rintah kabupaten,  provinsi,  bah­kan  nasional belum  bisa  ber­buat  banyak  terhadap me­le­mah­nya  harga  gambir.  Faktanya, harga gambir melemah sejak dua tahun silam. Apa solusi? Bupati Limapuluh Kota dr. Alis Marajo Dt. Sori Marajo berharap peran  aktif  pergu­ruan  tinggi  berinovasi me­manfaatkan  gambir.  “Perguruan tinggi harus berperan aktif untuk me­la­kukan  penelitian  lebih  jauh  dan menjadikan zat yang ada di dalam gambir seperti, asam katechu tannat, katechin, pyrocatechol diolah sedemikian rupa. Sehingga petani bisa terus memproduksi gambir dengan harga yang bisa lebih menguntungkan sebelum di ekspor keluar negeri,” ungkapnya. Bupati Alis Marajo mengakui  terlambat  me­ngetahui  apa yang sebenarnya terkandung dalam gambir tersebut. Sehingga negara lain sudah  lebih  dulu  me­man­faat­kannya untuk berbagai kebutuhan. Sementara daerah penghasil masih sebatas me­ngambil  getahnya  saja.  Se­hingga keuntungan  pun  se­batas  bahan  baku getah gambir hasil olahan tradisional saja yang bisa diharapkan. “Jangankan petani, ka­langan  pejabat  mungkin  baru mengetahui  apa  yang  ter­kan­dung  di dalam gambir. Maka tak heran selama ini komoditi gambir seperti salah urus. Gambir seharusnya lebih dekat dengan ilmu pe­nge­tahuan alam ketimbang dalam pengelolaannya, biologi dan kimia. Sehingga dibutuhkan peran lebih perguruan tinggi untuk mengolah lebih lanjut guna mengoptimalkan pemanfaatan kandungan dalam gambir sebelum diekspor,” terang Alis. Lain dengan Alis Marajo, Wakil Bupati Limapuluh Kota Drs. H. AsyirwanYunus malah mengaku tak bisa berbuat banyak bila dihadapkan dengan kondisi yang dialami oleh para petani gambir sejak beberapa waktu belakangan ini. Dalam sebuah pertemuan dengan masyarakat, Wabup Asyirwan mengaku bahwapihaknya sejauh ini belum mampu berbuat banyak karena tinggi atau rendahnya nilai jual gambir sangat tergantung dengan mekanisme pa

menyebutkan bahwa di saat permintaan banyak, harga akan tinggi, begitu juga sebaliknya; “Semua kita praktis tidak bisa berbuat banyak bila dihadapkan dengan hukum pasar,” tandasnya. Kendati demikian, menurut Wabup, ia bersama jajarannya di Pemkab Limapuluh Kota bukannya tidak berupaya sama sekali agar bagaimana harga gambir kembali membaik. “Sebagai komoditas andalan dari daerah kita, kami tidak pernah berhenti melakukan berbagai upaya agar bagaimana harga gambir kembali membaik, karena hal itu sangat menentukan maju atau mundurnya kondisi perekonomian masyarakat,” sebutnya. Upaya terakhir yang dilakukan jajaran Pemkab Limapuluh Kota agar harga gambir kembali terkatrol naik, menurut Wabup, yaitu menjadikan gambir sebagai bahan baku tinta pemilu. “Secara keilmuan, getah gambir layak dijadikan sebagai tinta pemilu,” sebut Wabup, sambil menambahkan bahwa dirinya baru saja mengadakan pertemuan dengan jajaran KPU Pusat untuk merundingkan kemungkinan tersebut. Dalam pandangan Wabup, bila nanti gambir ditetapkan sebagai bahan tinta pemilu, diyakini harga gambir akan bisa bergerak pada nilai jual yang layak. “Karena kita sudah menemukan pasar alternatif yang menjanjikan,” ujarnya. Berbeda dengan selama ini, ketika harga gambir sangat tergantung dengan satu pasar tertentu, maka nasib petani sangat ditentukan oleh pasar yang dimaksud. Saran untuk perbaikan nasib para petani gambir juga datang dari Refrizal, anggota DPR RI dari PKS ( Partai Keadilan Sejahtera ). Da

di Sarilamak, beberapa waktu lalu, Refrizal mengatakan bahwa untuk mengatasi persoalan harga gambir, pemerintah bisa menerapkan sistem resi gudang. Caranya, pemerintah membeli gambir saat harga pasar dunia anjlok dengan harga yang wajar. “Ini tertuang jelas dalam Undang-Undang No 9 tahun 2006 tentang Resi Gudang. Sayang, sistem resi gudang ini belum diterapkan. Sudah saatnya pemerintah menerapkan sistem resi gudang untuk gambir dan hasil bumi lainnya. Kami akan coba memasukkan usulan ini agar dapat dibahas di DPR. Tapi, pemkab harus usulkan ini kepada pemerintah pusat. Nanti, akan kami dorong,” ulas Refrizal. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Limapuluh Kota Darman Sahladi berpandangan bahwa penentuan harga gambir memang berdasar hukum pasar, yaitu permintaan dan penawaran. Walaupun demikian, kondisi harga yang turun sekarang harus disikapi pemda. Kalau dibiarkan terus berlanjut, akan terjadi gejolak sosial di tengah masyar akat,” kata politisi Partai Demokrat itu. Makanya, Darman yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Limapuluh Kota itu mendesak pemerintah untuk ikut campurtangan, terkait persoalan harga gambir yang terus menur un. “Apa langkah konkret   pemerintah  daerah  untuk mengatasi kondisi saat ini? Lalu apa pula langkah ke depan?” tanya Darman. Membiarkan petani dalam keterpurukan yang berkepanjangan, menurut Darman, jelas bukan sebuah langkah yang bijak.(mm)

Petani Gambir (f/joi)


Sinamar TABLOID LUAK LIMO PULUH KOTA

C M Y K

8

15 - 31Juli-Agustus Oktober 2012No. | No.69/X/2011 87/XI/2012 Edisi

MEDIA ASPIRASI ANAK NAGARI

GALERI


Sinamar TABLOID LUAK LIMO PULUH KOTA

15 Edisi - 31Juli-Agustus Oktober 2012No. | No.69/X/2011 87/XI/2012

C M Y K

MEDIA ASPIRASI ANAK NAGARI

9

GALERI TMMN LIMA PULUH KOTA DI PANGKALAN

P

rogram TMMN (Tentera Manunggal Membangun Nagari) ke-89 tahun 2012 untuk Kabupaten Limapuluh Kota dipusatkan di Kecamatan Pangkalan Koto Baru. Acara pembukaannya digelar dalam sebuah upacara terpadu di lapangan bola kaki SMP Negeri Pangkalan, Rabu (10/10), dengan inspektur upacara Komandan Pangkalan Utama TNI-AL II Padang Brigjen TNI (Mar) Gatot Subroto. Tampak hadir saat acara pembukaan antara lain Danrem 032 Wirabraja Kol. Inf, Drs. Amrin, Bupati Limapuluh Kota dr. Alis Marajo Dt. Sori Marajo, Wakil Wali Kota Payakumbuh Suwandel Muchtar, para Dandim se-Sumatera Barat, Kapolres Limapuluh Kota dan Kapolresta Payakumbuh, Ketua DPRD Limapuluh Kota Darman Sahladi, dan Ketua DPRD Kota Payakumbuh Wilman Singkuan, dan undangan lainnya. TMMN melakukan sejumlah kegiatan fisik berupa pembukaan jalan Nagari Pangkalan dari Jorong Lubuk Tabuan ke Jorong Lubuk Jantan Nagari Manggilang sepanjang 4,67 km, pembuatan jalan lingkung di Pangkalan dan Koto Alam, jalan lingkung SMKN 1 Pangkalan, jalan lingkung di Jorong Koto Ranah, jalan lingkung SD 02 Jorong Koto Tangah, dan jalan lingkung Mushala Hidayatullah Jorong Koto Ranah. Selain juga dilakukan sejumlah kegiatan non-fisik.(mamad)

Pemukulan Gong Pertanda Di bukanya Kegiatan TMMN/D Ke-89 (f/her)

Sambutan Dari Bupati Lima Puluh Kota Alis Marajo (f/her)

Penyerahan Peralatan Gotong Royong Secara Simbolis Oleh Brigjen TNI (Mar) Gatot Subroto (f/her)

Brigjen TNI (Mar) Gatot Subroto Memeri ksa Pasukan Upacara (f/her)

Prosesi Penyambutan (f/her)

Pemaparan Agenda Kegi atan TMMN/D Ke-89 (f/her)

N M T k e 98 k t a n u p sD i d i n a k n l g a P Menuju Lapangan Upacara (f/her)

Upacara Pembukaan TMMN/D Ke-89

(f/her)

Peninjauan Lokasi TMMN/D di Lubuak Tabuan (f/her)


Sinamar TABLOID LUAK LIMO PULUH KOTA

10

MEDIA ASPIRASI ANAK NAGARI

15 - 31 Juli-Agustus Oktober 2012 No. | No.69/X/2011 87/XI/2012 Edisi

NAGARI

Kenagarian Suliki (f/mm)

Suliki, Nagari Yang Terus Berbenah Diri Dibandingkan dengan sejumlah bidang pembangunan lainnya, yang termasuk menonjol pembangunannya di Suliki adalah pada bidang kesehatan, yang ditopang dengan keberadaan RSUD.

A

nda pernah berkunjung ke Kenagarian Suliki? Inilah salah satu nagari di kaw asan Kabupaten Limapuluh Kota yang terus berbenah diri. Salah satu langkah berbenah yang tengah dilakukan adalah dengan mempersiapkan Suliki menuju Kota Sehat, karena didukung oleh keberadaan RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) dr. Ahmad Darwis Suliki. Belum lama ini, di RSUD itu sedang dibangun gedung baru IGD (instalasi gawat darurat), yang dipresentasikan akan dimanfaatkan masyarakat setempat maupun masyarakat daerah lain yang membutuhkan bantuan pengobatan serta demi tercapainya tujuan menjadikan Nagari Suliki sebagai Kota Sehat. Pada saat kunjungan ke Nagari Sul iki, beberapa waktu lalu, Bupati Limapuluh Kota dr. Alis Marajo Dt. Sori Marajo meminta camat setempat, Harmen, A.Md., untuk segera memperbaiki jalanjalan menuju ke RSUD dr. Ahmad Darwis. Dengan langkah itu, menurut Bupati Alis Marajo, diharapkan akan l ebih memudahkan masyarakat menuju RSUD dan menja dikannya pilihan utama dalam mendapatkan pengobatan. Tidak luput dari pantauan Bupati Alis Marajo bagaimana tata letak ruang yang akan dibangun tidak hanya berupa persiapan teknis saja. Bupati juga meminta kepada Camat Suliki supaya mensosialisasikan Suliki sebagai kota sehat. Selain itu, Bupati juga meminta pihak konsultan untuk menimbun pondasi dengan tanah agar bangunan tidak mudah retak. Jika yang dijadikan pasir, kemungkinan cepat rusak sangat besar. Di tengah upaya Suliki menuju Kota Sehat, beberapa waktu lalu terbetik kabar yang kurang mengenakkan dari sana, yaitu masyarakat setempat mengeluhkan kua

litas air PDAM (perusahaan daerah air minum) yang bersumber dari Batang Sinamar. Bila air Batang Sinamar keruh, misalnya akibat curah hujan yang tinggi, maka praktis air PDAM juga keruh, sehingga air tersebut tidak bisa diminum. “Kualitas air PDAM di Suliki sangat buruk, sehingga air tersebut tidak bisa diminum. Air PDAM hanya digunakan masyarakat untuk mencuci, seperti mencuci pakaian atau kendaraan,” ungkap Endah, seorang warga. Lantaran air PDAM tidak bisa diminum, masyarakat terpaksa mencari sumber air minum yang lain. Pada umumnya pelanggan PDAM memiliki sumur di rumah mereka masing-masing. Air sumur itulah yang dijadikan sebagai sumber air minum. Bagi yang tidak memiliki sumur, masyarakat mengambil air minum dari mata air yang ada dekat rumah mereka. Tapi, jajaran PDAM Limapuluh Kota yang dikonfirmasi tentang itu, membantahnya. “Air PDAM melewati serangkaian pengolahan terlebih dahulu sebelum didistribusikan ke rumah masyarakat pelanggan. Tidak terkecuali di Suliki, yang pengolahannya terletak di Sialang,” ungkap Almasrizal, dari Bagian Produksi, Transmisi dan Distribusi. Karena sudah melewati pengolahan, kata Almasrizal, air PDAM Suliki layak diminum. Selain pengolahan air sebelum didistribusikan ke rumahrumah masyarakat PDAM memeriksa sumber air ke labor sebulan sekali. Namun Almasrizal mengakui pengolahan air dari sumber air yang dilakukan PDAM baru bersifat pengolahan sederhana. Hanya di Guntung, Bukik Barisan, yang pengolahannya merupakan pengolahan lengkap. Memiliki luas wilayah 5.200 hektare, saat ini penduduk Kenagarian Suliki tercatat 2.580 jiwa yang tersebar di delapan jorong, yaitu Jorong Suliki

Pasar, Suliki Baruah, Atehkoto, Guguakpalano, Padangloweh, Jariangau, Taratak, dan Jorong Soriak. Masingmasing jorong dipimpin oleh kepala jorong. Sementara jabatan wali nagari dipegang oleh H. Sabri. Dibandingkan dengan sejumlah bidang pembangunan lainnya, yang termasuk menonjol pembangunannya di Suliki adalah pada bidang kesehatan. Di Kenagarian Suliki saat ini terdapat delapan unit posyandu, tiga poskesri, 1 puskesmas pembantu, dan satu RSUD yang bernama dr. Ahmad Darwis Suliki. Maju di bidang kesehatan, tapi sayangnya masih banyak keluarga kurang mampu belum mendapatkan pelayanan Jamkesmas dan Jamkesda. Kendati pernah menjadi sebuah kota di zaman Belanda dan Jepang tapi sekarang jalan-jalan di Suliki terutama ruas jalan Siamang Bunyi-Mudiakliki kondisinya rusak berat sepanjang sekitar 8 kilometer. Selain rusak berat, jalan kabupaten ini, sepanjang 300 meter masih tanah. Yang perlu mendapat perhatian di Suliki saat ini agaknya pembangunan infrastruktur dasar dari jenis jalan , Bukan hanya ruas jalan antara Siamang Bunyi dengan Mudiakliki yang butuh perhatian, informasi yang diterima dari masyarakat setempat juga menyebutkan bahwa ruas jalan menuju Jorong Taratak juga membutuhkan sentuhan. Konon kabarnya, dalam APBD Kabupaten Limapuluh Kota tahun anggaran 2010, pembangunan jalan Taratak sebenarnya sudah disetujui, namun dengan alasan defisit, tak bisa dilaksanakan. Masih Terjaga Sebagaimana dilansir Harian Padang Ekspres, mengunjungi Kenagarian Suliki seperti mengunjungi kota-kota tua waris

an kolonial Belanda. Maklum saja, di nagari ini sejumlah bangunan tua, tempat tuan dan nona-noni Belanda pernah berpesta-pora, masih terselip di antara bangunan-bangunan baru. Selain bangunan-bangunan tua, rel kereta api, sarana transportasi yang digunakan penjajah Belanda untuk menguras kekayaan emas Mangani (sekarang berada di Nagari Kototinggi), masih terlihat pada sejumlah sudut di Suliki. Begitu pula tempat yang pernah dijadikan serdadu Jepang sebagai markas dan gudang senjata, masih dapat disaksikan dengan mata telanjang. Tidak hanya ‘warisan’ penjajah Belanda dan Jepang yang masih dapat disaksikan di Suli ki, tempat bendera Merah-Putih dikibarkan untuk pertama kalinya di Kabupaten Limapuluh Kota pada September 1945 juga masih terjaga. Walaupun belakangan sejarah tempat itu tidak banyak diketahui oleh kalangan generasi muda. Mengunjungi Suliki kita juga seakan dibawa menuju kegemilangan peradaban Minangkabau tempoe doeloe. Kita juga seperti kembali melihat kembali keanggunan Kesultanan Kunt u (Kunt u Darus salam) yang wilayahnya menjalar dari aliran Sungai Kampar-Kiri, Payakum buh, Sul iki, Pelalawan, dan Kuntu. Semua itu, menjadi penanda bahwa Suliki sudah lama menjadi peradaban manusia. Suliki pernah menjadi sebuah kampung dalam wil ayah kesultanan, menjadi kota, pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat ekonomi, dan tentu saja sebuah nagari. Dalam semua kapasitas tersebut, Suliki selalu memegang peranan penting, penghasil rempah-rempah terutama cengkeh. Syahdan, sampai tahun 1980an, cengkeh dari Suliki masih menguasai pasar Sumbar. “Dari tahun 1960 sampai 1980-an, Suliki masih menjadi penghasil cengkeh terbesar di Kabupaten Limapuluh Kota,” ujar Sabri. Sayang, pohon-pohon cengkeh di Suliki tidak berumur panjang. Cengkeh Suliki pada zaman Orde Baru banyak yang mati ataupun ditebang. Akibatnya, produksi cengkeh Suliki melorot drastis. Kondisi ini, membuat Sabri sebagai pemimpin di nagari itu, tidak mau tinggal diam. “Kita i ngin mengembalikan kejayaan Suliki sebagai penghasil cengkeh. Untuk itu, dalam beberapa tahun terakhir, sudah ditanam 4.000 batang cengkeh. Kedepan, kita memi nta pemerintah propinsi atau kabupaten menyediakan bibit, untuk perluasan kebun cengkeh di Suliki menjadi 300 hektare,” ujar Sabri. Disamping itu, Pemnag Suliki menetapkan kakao sebagai salah satu komoditi unggulan. “Luas kebun kakao di Suliki, mencapai 900 hektare. Sebagian sudah panen. Kendalanya ada pada hama penyakit. Kita minta, penyuluh dapat membina masyarakat, mengatasi hama tersebut,” imbuh Sabri. Tanaman padi dan cabe juga menjadi andalan warga Suliki. Luas areal pertanian produktif di Suliki mencapai 217 hektare. Kendala utama yang dihadapi petani tetap pupuk. Selain pasokan yang kurang, kelompok tani kesulitan modal untuk menebus pupuk melalui RDKK. Sabri berharap pemerintah dapat memperbaiki jaringan irigasi di nagarinya. “Ada empat irigasi di Suliki, tiga sudah diperbaiki, kami berterima kasih untuk itu. Sekarang, tinggal satu lagi jaringan irigasi butuh renovasi,” ulas Sabri, yang juga pengusaha rumah makan itu.(fajar rillah veski)


Sinamar 11 TABLOID LUAK LIMO PULUH KOTA

MEDIA ASPIRASI ANAK NAGARI

Edisi 15 - 31Juli-Agustus Oktober 2012No. | No. 69/X/2011 87/XI/2012

INFRASTRUKTUR & AGROPOLITAN

Infrastruktur

Agropolitan

Dulu “Sempong”,Sekarang Sudah Seperti Jalan Tol “Bahwa pemkab kurang memperhatikan pemerataan pembangunan bagi sejumlah kawasan di daerah ini, agaknya terjawab dengan pembangunan jalan itu.”

Jalan Aspal Jorong Padang Jariang Nagari Situjuah Gadang (f/ike/allye)

A

rnes, 55 tahun, yang seharihari mengajar di PAUD Baiturrahmah, mengaku sebagai pihak yang paling bersyukur dan diuntungkan dengan pembangunan jalan beraspal sepanjang lebih kurang satu kilometer, tepatnya di ruas jalan batas Kota Payakumbuh dan Jorong Padang Jariang N agari Situjuah Gadang, Kecamatan Situjuah Limo Nagari. Dengan dibangunnya ruas jalan tersebut, menurut Arnes, dipastikan akan semakin memperlancar akses jalan di kawasan Situjuah, dan tidak lagi seperti sebelumnya, yang terkesan seakan mengharuskan warga untuk berputar ke Situjuah Padang Ambacang untuk sampai ke pusat Kota Payakumbuh. “Jalan yang semula sempong-sempong (rusak), sekarang kondisinya sudah seperti jalan tol,” ujar Arnes bersemangat. Selain bentuk kepedulian Pemkab terhadap jorong percontohan pada bidang kesehatan dengan menjadi “Jorong Siaga” mewakili Kabupaten Limapuluh Kota pada perlombaan Jorong Siaga Tingkat Provinsi Sumbar mendatang, Jorong Padang Jariang juga merupakan akses jalan yang dapat memudahkan warga dalam menjual hasil pertanian dan barang dagangan dari dan menuju Kecamatan Situjuah. Pembangunan ruas jalan tersebut juga seakan mampu menjawab suara miring dari sementara kalangan di daerah ini, yang menyoal dan mempertanyakan kebijakan Pemkab Lima Puluh Kota tentang pemerataan pembangunan. “Bahwa pemkab

kurang memperhatikan pemerataan pembangunan bagi sejumlah kawasan di daerah ini, agakny a terjawab dengan pembangunan jalan itu,” kata seorang pemuka masy arakat Padang Jariang. M enurut informasi yang diterima di lapangan, pekerjaan fisik jalan tersebut dimulai awal Oktober lalu, yang dikerjakan oleh rekanan di bawah bendera PT Pebana Adi Sarana, dan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.583.519.000. Dana untuk pembangunan fisik jalan tersebut diambilkan dari APBD Kabupaten Limapuluh Kota. Sejalan dengan itu, juga dikerjakan perbaikan jalan di ruas jalan Taram-Ganting, ruas Jalan Cagar Alam-Sarasah Murai dan ruas jalan Koto Baru- Bukik Apik melalui Dinas PU Kabupaten. Limapuluh Kota. “Hal ini juga membuktikan tekad pasangan Alis Marajo dan Asyirwan Yunus untuk melaksanakan pemerataan pembangunan, yang disesuaikan dengan kemampuan APBD Limapuluh Kota,” tambah tokoh masyarakat yang lain. Seorang pemuda setempat mengatakan, setelah dua kali periode penunjukan wali jorong di Jorong Padang Jariang Nagari Situjuah Gadang, masyarakat akhirnya bernafas lega karena permintaan perbaikan jalan terkabul. “Terima kasih tidak henti-h entinya disampaikan oleh masyarakat Padang Jariang kepada pemkab. Mskipun perlahan, namun dapat diwujudkan, dan tidak menjadi masalah bagi masyarakat Padang Jariang,” katanya. (ike/eli)

Petani Berharap Program PRPTE

N

asib kurang beruntung tidak hanya melanda para petani atau pekerja di ladang gambir. Mereka yang menggantungkan sumber nafkahnya dari tanaman karet, kondisinya hampir sebangun. Selain harga yang belum kunjung membaik, ditambah lagi dengan hujan yang turun berkepanjangan, yang membuat petani tak bisa menderes tanaman karetnya. Harga karet alam yang pada beberapa waktu lalu sempat menembus angka Rp18.000/kg di tingkat pedagang pengumpul, belakangan melorot tajam. Dimulai pada saat menjelang Idul Fitri beberapa waktu yang lalu, di mana harga karet saat itu “jatuh tapai” Rp4.000/kg; belakangan harga mulai sedikit membaik, tapi belum sampai pada titik yang diinginkan, yaitu hanya bergerak pada kisaran Rp8.000Rp9.000/kg. Angka penjualan sebesar itu jelas tidak memberi arti banyak untuk menopang kehidupan para petani karet. Karena sebagian besar kebun karet di Kabupaten Limapuluh Kota dikelola secara tradisional sehingga tidak berproduksi maksimal, maka rata-rata hasil kebun karet rakyat hanya sebanyak 10 kg/hari produksi. Dikalikan dengan harga yang Rp8.000-Rp9.000/kg, berarti hasil yang didapat hanya Rp80.000 sampai Rp90.000/kg. Hasil sebanyak itu hanya akan diperoleh oleh penderes yang sekaligus sebagai pemilik kebun. Cerita hasil menjadi lain kalau si penderes bukan si pemilik kebun. Untuk kategori seperti ini berlaku ketentuan: 2/3 hasil untuk penderes, sementara 1/3 lainnya menjadi bagian pemilik kebun. Itu artinya, kalau hasil deresan Rp90.000/hari, yang menjadi hak penderes hanya Rp60.000 saja. Berbeda dengan komoditas-komoditas perkebunan lainnya, masalah pemetikan hasil tanaman karet tidak bisa dilakukan saban hari karena sangat tergantung dengan musim. Kalau hujan turun berkepanjangan, batang karet praktis tidak bisa dideres karena kalau tetap dipaksakan bisa berakibat fatal bagi tanaman. Begitu pun kalau kemarau berkepanjangan, tanaman karet tidak menghasilkan getah yang memadai. Itu artinya, angka penghasilan Rp90.000 atau Rp60.000 bagi pemilik atau buruh penderes di kebun karet tidak berlaku ketentuan dalam hitungan hari. Artinya, kalau dalam sepekan hari kerja tercatat enam hari, maka tidak sendirinya penghasilan petani atau penderes karet dikalikan dengan enam. Bisa-bisa hari kerja yang efektif hanya empat, atau dua hari, atau malah dalam sepekan itu sama sekali tidak bisa menderes. “Kalau ha

nya menggantungkan nafkah dari kebun karet, praktis tak bisa,” ungkap Halim, pemilik sekaligus penderes karet di Nagari Halaban. Kalaupun Halim menjadi penderes sekaligus pemilik dari kebun karet yang dideres, hasilnya tak juga mencukupi biaya hidup dalam sepekan. “Paling banter dalam sepekan dapat Rp300.000, bahkan yang tersering kurag dari angka itu,” tambah Halim. Bila dihadapkan dengan harga sejumlah barang –terutama kebutuhan pokok—di pasaran, pendapatan Rp300.000/ pekan untuk memutar roda ekonomi sebuah keluarga jelas tidak banyak menolong. Yang lebih susah lagi, menurut Halim, terutama bagi keluarga yang menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan menengah, bahkan tinggi. “Mesti ada upaya optimalisasi kebun karet,” katanya. Yang dimaksud Halim, kalau selama ini sebagian besar kebun karet rakyat dikelola dengan tata cara pertanian tradisional, sudah saatnya tanaman karet itu diremajakan dan pengelolaan kebunnya dilakukan dengan tata cara pertanian modern. Tapi langkah yang disebut terakhir bukannya tanpa kendala. “Kebanyakan petani dihadapkan dengan keterbatasan modal usaha,” Halim menambahkan. Makanya Halim meminta pemerintah untuk melaksanakan kembali program PRPTE (peremajaan dan rehabilitasi tanaman ekspor), yang pernah dilakukan di daerah ini belasan tahun yang lalu. Melalui program itu, petani dibantu membuka lahan, menanam karet dan melakukan pemeliharaan, sementara utang yang timbul dibayar melalui hasil produksi. Jenis bibit yang ditanam juga dari kualifikasi bibit unggul. Halim yakin dengan cara itu nasib para petani karet di daerah ini akan terdongkrak. Karena kebun ditanami dengan bibit karet unggul yang rata-rata berproduksi Rp1 ons/batang/ hari, maka dalam satu hektar kebun karet dengan jumlah batang sekitar 500, akan mendatangkan hasil produksi 50 kg/hari. “Jangankan 50 kg, bisa saja kebun karet menghasilkan 25 kg/hari, sudah lebih dari cukup,” katanya. Berbeda dengan kondisi sekarang, di mana sebagian besar kebun karet di daerah ini dikelola dengan cara-cara tradisional, praktis hasil yang diperoleh juga jauh di bawah angka yang memadai. Halim sendiri yang mengaku memiliki kebun karet hampir 2 hektar yang tersebar di dua lokasi, dalam tiap kali produksi mengaku hanya mendapatkan hasil sadapan antara 10 sampai 12 kg saja.(e2)

Penderes Karet (f/joy)


Sinamar TABLOID LUAK LIMO PULUH KOTA

MEDIA ASPIRASI ANAK NAGARI

12

15 - 31Juli-Agustus Oktober 2012No. | No.69/X/2011 87/XI/2012 Edisi

ADAT dr. Alis Marajo Dt. Sori Marajo Ketua LKAAM Kab. Lima Puluh Kota

Susunan Pasukuan di Luak Limo Puluah Koto (Bag 3)

IV. KELEMBAGAAN ADAT BASANDI SYARAK YANG dimaksud kelembagaan”adat basandi syarak” adalah siapa yang memiliki otoritas nilai-nilai dasar adat basandi syarak itu. Dalam hal ini dapat kita simak ungkapan adat yang selalu disajikan oleh ninik mamak

hakikat, katik nan tau jo tharikat, angku kadi na tau jo

Nagari itu terdapat sebuah komplek “pendidikan Islami

syari’at, angku Bilal nan tahu jo ma’rifat. Maka lahirlah

yang terdri dari Gobah, Surau, Palanta dan Masjid”.

dua lembaga adat basandi syarak, syarak basandi

Hal ini dapat kita lihat di Canduang, Parabek, Padang

kitabullah: Pertama disebut orang ampek jinih yaitu,

Jopang, Ampang Gadang dan banyak lagi ditempat lain

penghulu, manti, mualim (tuanku) dan Dubalang. Kedua

di Minangkabau ini yang melahirkan Ulama-Ulama

disebut dengan urang jinih nan ampek yaitu imam,

besar yang berskala Nasional dan Internasional. Kalau

katik, kadi dan Bilal.

kita meneliti munculnya istilah Tuanku dalam suatu

Kedua bentuk lembaga ini mutlak harus ada dalam

pasukuan, dan apabila dikaitkan dengan pertumbuhan

Nagari. Kalau di atas tadi sudah kita bicarakan tentang

Ulama Islam, ternyata Ulam yang tumbuh akibat

orang yang mempunyai fungsi jabatannya seperti yang

jabatan adat itulah yang sangat berakar, hal ini dapat

budi Pengulu, nan baraka Manti, nan tahu jo ulemu

kita lihat misalnya Inyiak Canduang yang jabatan

Mualim, mungkin nan patuik adalah Dubalang, maka

adatnya adalah Tuanku Mudo Sikumbang, Inyiak

begitu juga dengan syarak nan ampek, yaitu Hakikat,

Parabek sebagai Tuanku Tuo Jambak. Hal ini beralasan

tharikat, makrifat dan syriat, juga demikian halnya:

karena setiap Penghulu harus sekurangnya memiliki

imam nan ba hakikat, katik jo tasaufnyo, Bilal jo

seorang Tuanku, dan nama Surau dalam suku itupun

ma’rifatnyo, dan angku kadi jo syari’atnyo.

disebut sesui dengan nama Tuanku itu. Sebagai contoh

dala setiap acara adat: “panghulu nan babudi, manti nan Baraka, dubalang yang tahu mungkin jo patuik, mualim nan baulemu”, artinya otoriras budi dimiliki oleh penghulu, lalu apa itu budi, bagaimana cirri orang yang

seorang Penghulu Datuak Sori Marajo, Mantinyo adalah

IV. GOBAH, SURAU, PALANTA DAN MASJID

Datuak Majo Lelodan Dubalangnyo adalah Lati Sori, dan Tuankunya adalah Tuanku nan Elok, suraunya pun bergelar Surau Tuanku nan Elok. Bagaimana pula kaitan

berbudi, dikataka oleh ninik mamak, bahwa penghulu nan babudi adalah “mamancuang indak putuih,

Dari pengamatan langsung pada lokasi-lokasi

manabang indak rabah”, artinya tidak orang akan

pertumbuhan agama Islam di Minangkabau, selalau

tersinggung karena ucapannya, karena ucapannya itu

Masjid itu dikitari oleh suatu komplek, dimana disana

tidak menjatuhkan pilihan alternative, benar atau salah

ada makam ulama yang terkenal dan makam itu

oleh karena selalu mempertimbangkan affeksi

didalam sebuah bangunan, dan ini disebut mereka

(perasaan) orang lain jangan tersinggung oleh

“Gobah”, dan sekitar Gobah kita melihat bangunan

ucapannya. Hal inilah dikatakan semacam “kato

seperti Masjid kecil tidak punya podium dan mereka

pusako”.

menamakan ini surau, disekitar itu juga juga ada

Lalu bagaimana “manti nan Baraka”, manti adalah

bangunan seperti rumah biasa dengan tempat duduk

pegawai pembantu penghulu atau dalam bahasa

melingkar, dan mereka beri nama Palanta, lalu

minangkabau disebut sebagai “panungkek penghulu”.

kemudian ditengah-tengah bangunan yang tinggi ini

Setiap tindakannya memerlukan sudi dan siasat, dicari

terdapat bangunan Masjid.

sebab musababnya melalui musyawarah dan mufakat,

Dari pertanyaan yang kuta ajukan kepada masyarakat

sehingga ada keputusan alternatifnya tentang benar

sehubungan dengan Gobah, Surau, Palanta, dan

dan salah. Begitu jugahalnya dengan Dubalang nan

Masjid itu, mereka memberi jawaban: kok mangaji

tahu mungkin dan patut, kalau dua orang kemenakan

hakikat di Gobah, kok mangaji Tharikat (Tasaif) di

berbeda pendapat kemudian dikadukan kepada

surau, mangaji Ma’rifat di Palanta dan mangaji syari’at

Dubalang, maka jawaban Dubalang adalah “indak

di Musajik. Sehingga apabila kita menanyakan tentang

patuik waang bacakak, sabab kadua waang bainduak

meksud dari “Adat Basandi Syarak”, jawabannya

babako” artinya kedua orang tersebut mempunyai

adalah “Budi Basandi Hakekat”, aka basandi tharikat.

kaitan darah, dimana kalau perbedaan pendapat ini

Mungkin patuik basandi makrifat, ulemu basandi

diteruskan akan menyebabkan rusaknya hubungan

Syari’at. Tentang syarak basandi kitabullah, tentunya

silturahmi kedua orang tersebut.

semua subut-sebutan tadi seperti hakekat, tharikat,

Selanjutnya “mualim nan tahu”, artinya kalau ada dua

ma’rifat dan syri’at terdapat dalam makna dan maksud

kelompok yang berbeda pandangan sehingga timbul

Firman Allah SW T di dalam Al-Qur’an dan juga

konflik pribadi akibat perbedaan itu, maka mualim

diperkuat oleh Sunnah Rasulullah SAW. Maka

mencari kebenarannya dengan norma atau kaidah dan

konsekuensi dari keterpaduan nilai dasar adat dan nilai

dalil. Maka kesimpulannya adat Minangkabau

dasar Islami

mangatakan dengan sebutan “kato nan ampek”: kato

inilah yang menyebabkan setiap “Pasukuan itu memiliki

pusako (penghulu), kato mufakat (Manti), kato

Penghulu, Manti, Tuanku (Mualim) dan Dubalang, yang

mahimbau (Dubalang) dan Kato Badaulat untuak

terkait dengan Imam, Katik, Kadi, dan Bilal. Maka

Tuanku (Mualim). Adagium syarakpun tidak luput dari

setiap pasukuan pun memiliki Pandam (Gobah) dan

uraian diatas, misalnya dikatakan: imam nan tau

Surau. Dan gabungan inilah yang nenyebabkan sebuah

jabatan syarak itu dengan jabatan adat dalam sebuah suku yaitu Penghulu, Manti, Mualim, dan Dubalang. Maka penghulu itu adalah Imam, dan Manti itu adalah Katik, sementara Mualim itu adalah Tuanku Kadi, sementara Dubalang itu adalah Bilal. Begitu juga dalam jabatan adat suetu Nagari, misalnya dalam suatu Nagari yang sistem adatnya adalah Lareh na Gadang atau yang biasa disebut dengan adat koto Piliang, diman Struktur penghulunya terdiri dari Kaampek Suku, Tuo Kampuang dan Andiko. Yang disebut dengan Kaampek Suku adalah Penghulu yang kebesaran adatnya secara Sako, mempunyai Tuanku, Mualim dan Dubalang, kemudian juga secara pusako mempunyai ulayat yang luas atau disebut dalam Bahasa Minangkabau “baharato tagak”, katakanlah sebutannya seper ti Kaampek Suku Sembilan, Kaampek Suku Melayu, Kaampek Suku Chaniago, Kaampek Suku Pitopang, (sebagaimana kita sebutkan dalam urutan suku terdahulu). Masing-masing Kaampek Suku dalam Suatu Nagari memiliki jabatan yang berbeda-beda, misalnya dalam suatu Nagari Kaampek Suku Sembilan jabatannya adalh Pasak Kunci, Kaampek Suku Pitopang adalah Pasak Kungkuang, kaampek suku Chaniago adalah Peti Bunian, kaampek Suku Melayu adalah Pasak Jalujua. Fungsi-fungsi adat tersebut adalah menentukan dalam musyawarah adat, seperti Pasak Kunci adalah pemimpin Rapat, Peti Bunian menyimpan keputusan rapat, Pasak Kungkuang adalah untuk menjaga aturan adat yang disebut dengan adat nan taradat. Pasak jalujua adalah untuk menjelaskan setiap hasil musyawarah kepada anak kemenakan. (bersambung pada edisi mendatang).


Sinamar TABLOID LUAK LIMO PULUH KOTA

MEDIA ASPIRASI ANAK NAGARI

Edisi 15 - 31Juli-Agustus Oktober 2012No. | No. 69/X/2011 87/XI/2012

13

KEBIJAKAN Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

MUHAMAD DARMAWIJAYA KABAG HUKUM SETDA 50 KOTA

I. PENDAHULUAN Und ang – Unda ng Da sar 1945 menga manat kan Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kep ada daera h di arah kan u ntuk memp erce pat ter wujud nya kesej ahter aan masyar akat mela lui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperha tika n pri nsip demok rasi, pemerata an, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Disamping itu, perlu diperhatikan pula peluang dan ta ntangan dal am persain gan global dengan pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya dis ertai den gan p ember ian hak d an ke waji ban menyelenggarakan otonom daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. II. OTONOMI DAERAH Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas – luasnya dan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Otonomi Daerah adalah : hak, wewenang , dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat set empat ses uai d engan per atura n per unda ngundangan. Prinsip otonom i seluas-luasnya adalah : Daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah (sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) PP Nomor 38 Tahun 2007, yaitu urusan Pemerintah yang tidak diserahkan kepada daerah, meliputi : politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama ). Prinsip otonomi yang nyata adalah : Suatu prinsip bahwa unt uk menang ani pemer inta han dilak sana kan berdasarkan tugas, wewenang, dan tanggungjawab yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Prinsip otonomi bertanggungjawab adalah : Otonomi yang dalam penyelenggaraannya benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk unt uk me ning katka n kes ejaht eraan rak yat y ang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. III. TUGAS PEMBANTUAN Penyelenggaran Tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan pemerintah kepada daerah dan /atau desa, dari pemerintah propinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan

mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan. Tugas Pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pembantuan dap atdi lakuk an de ngan meng gunak an a sas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksud untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.

ditugaskan pada tahun anggaran berikutnya setelah Kebijakan Umum Anggaran serta Penetapan Plafon Anggaran Sementara disepakati antara Gubernur dengan DPRD Propinsi;i pemerintah kab./kota dan pemerintah desa dalam menyusun perencanaan dan anggaran pendapatan dan belanja.

Dasar Hukum : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan tugas pembantuan 4. Permendagri Nomor 65 Tahun 2008 Tentang Pedoman pembentukan Tim Koordinasi penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas pembantuan Propinsi dan pembentukan Tim koo rdina si p enyel engga raan tuga s pembant uan Kabupaten/Kota 5. Permendagri Nomor 56 Tahun 2009 Tentang Pedoman penyelenggaraan Tugas pembantuan dari Pemerintah Propinsi kepada pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah dasa dan dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemerintah desa. 6. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

C. PENGELOLAAN DANA TUGAS PEMBANTUAN Pasal 48 PP Nomor 7 Tahun 2008 : (1) Urus an p emeri ntaha n yan g dit ugas kan d ari Pemerintah kepada pemerintah propinsi atau kab./kota dan/atau pemerintah desa didanai dari APBN bagian anggaran kementerian/ lembaga melalui dana tugas pembantuan sebagimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini; (2) Urus an p emeri ntaha n yan g dit ugas kan d ari Pemerintah propinsi kepada pemerintah kab./kota dan/ atau pemerintah desa didanai dari APBD Propinsi; (3) Urus an p emeri ntaha n yan g dit ugas kan d ari Pemerintah kab./kota kepada pemerintah desa didanai dari APBDKab./Kota.

Tugas Pembantuan (pasal 1 angka 11 PP No 7 Tahun 2007) adalah : Penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah propinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepadadesa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. A. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN Pasal 36 PP Nomor 7 Tahun 2008 : a. Urusan Pemerintahan yang dapat ditugaskan dari Pemerintah kepada pemerintah propinsi atau pemerintah kab./kota dan/atau desa merupakan sebagian urusan di luar 6 (enam) urusan yang bersifat mutlak yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai urusan Pemerintah; b. Urusan Pemerintahan yang dapat ditugaskan dari pemerintah propinsi kepada pemerintah Kabupaten /kota dan/atau pemerintah desa merupakan sebagian urusan pemerintahan yang menurut peraturan perundangundangan ditetapkan sebagai urusan pemerintah propinsi; c. Urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari pemerintahan Kabupaten/Kota kepada pemerintah desa merupakan sebagian urusan pemerintah yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai urusan pemerintah kabupaten/kota. Pasal 37 PP Nomor 7 Tahun 2008 : 1) Urusan yang dapat ditugaskan dari pemerintah dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan kementrian/lembaga yang sudah ditetapkan dalam RenjaKL yang mengacu pada RKP; 2) Urusan yang dapat ditugaskan dari pemerintah Propinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemerintah desa dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan pemerintah propinsi yang sudah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renja SKPD) Propinsi yang mengacu pada Rencana Kerja (RKPD) Propinsi; 3) Urusan yang dapat ditugaskan dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa dijabarkan dal am be ntuk prog ram d an ke giata n pe merin tah kabupaten/kota yang sudah ditetapkan dalam Renja SKPD kabupaten/Kota yang mengacu pada RKPD kabupaten/ Kota; B. TATA CARA PENUGASAN TUGAS PEMBANTUAN Pasal 39 ayat (4) dan ayat (5) PP Nomor 7 Tahun 2008 : 1)Ke menter ian/le mbaga member itahuk an kep ada gubernur atau bupati/walikota dan/atau kepala desa mengenai lingkup urusan pemerintahan yang akan ditugaskan paling lambat pertengahan bulan Juni untuk Tahun Anggaran berikutnya setelah ditetapkannya pagu sementara; 2) Lingkup urusan pemerintahan yang akan ditugaskan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga; Pasal 7 Permendagri Nomor 56 Tahun 2009 : (1) Pemerintah Propinsi memberitahukan kepada Pemerintah Kab./Kota dan Pemerintah Desa mengenai lingkup sebagian urusan pemerintah propinsi yang

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah kab./kota dan pemerintah desa dalam menyusun perencanaan dan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Pasal 49 PP Nomor 7 Tahun 2008 : (1) Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan sebagaimana di maksud dalam pasal 48 ayat (1) dialokasikan setelah adanya penugasan pemerintah melalui kementerian /lembaga kepada gubernur atau bupati/walikota dan/atau kepala desa; (2) Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan dialokasikan untuk yang bersifat fisik. D. PERANGKAT PENGELOLADANATUGAS PEMBANTUAN Pasal 5 Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2011 : (1). Perangkat pengelola keuangan Tugas Pembantuan yang diserahkan kementerian/Lembaga kepada Bupati adalah : a. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang; b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); c. Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan: d. Bendahara Pengeluaran. Perangkat Pengelola Keuangan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (2). Perangkat pengelola keuangan Tugas Pembantuan yang diserahkan Gubernur kepada Bupati adalah : a. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang; b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); c. Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM Kuasa) dan: d. Bendahara Pengeluaran. Perangkat Pengelola Keuangan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (3). Perangkat pengelola keuangan Tugas Pembantuan yang diserahkan Gubernur kepada Pemerintah Nagari terdiri dari : a. Kuasa Pengguna Anggaran; b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); c. Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM Kuasa) dan: d. Bendahara Pengeluaran. Perangkat Pengelola Keuangan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan ditembuskan kepada camat setempat. (4). Perangkat pengelola keuangan Tugas Pembantuan yang diserahkan Bupati kepada Pemerintah Nagari terdiri dari : a. Kuasa Pengguna Anggaran; b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); c. Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM Kuasa) dan: d. Bendahara Pengeluaran. Perangkat Pengelola Keuangan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan ditembuskan kepada camat setempat. (5) Perangkat pengelola keuangan Tugas Pembantuan yang dikerjasamakan antara Instansi vertikal dengan SKPD terkait terdiri dari : a. ditugaskan pada tahun anggaran berikutnya setelah Kebijakan Umum Anggaran serta Penetapan Plafon Anggaran Sementara disepakati antara Gubernur dengan DPRD Propinsi;i pemerintah kab./kota dan pemerintah desa dalam menyusun perencanaan dan anggaran pendapatan dan belanja. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); b. Bendahara Pengeluaran Pembantu. Perangkat Pengelola Keuangan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan ditembuskan kepada Instansi Vertikal terkait. (6) Perangkat pengelola keuangan yang telah ditetapkan Bupati diusulkan kepada Kementerian/Lembaga/Instansi Vertikal terkait untuk diterbitkan SK nya.***


Sinamar TABLOID LUAK LIMO PULUH KOTA

MEDIA ASPIRASI ANAK NAGARI

14

15Edisi - 31 Juli-Agustus Oktober 2012 No. | No.69/X/2011 87/XI/2012

HUMANIORA Dewa Ingin Keterampilan Service Telepon Seluler.... “Saya ingin mendapatkan pelatihan service telepon selular, seperti Beni yang juga cacat seperti saya. Sehingga saya juga bisa mendapatkan tambahan ilmu sebagai bekal hidup di masa mendatang.” MEMILIKI cacat fisik berupa lumpuh di bagian kaki sehingga hari-harinya terpaksa tergantung dari kursi roda, apa yang bisa dilakukan Dewa Warman, 32, dalam mencari rezeki untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya? Satu hal yang pasti, “Saya bertekad untuk tidak tergantung dengan orang lain,” katanya. Bersyukur, Dewa yang termasuk kategori penyandang cacat potensial 3, yang tercatat sebagai warga Jorong  Pa­dang  Kandih,  Nagari  VII  Koto Talago, segera akan diberangkatkan ke Medan di Provinsi Sumatera Utara untuk mendapatkan pelatihan. Hal itu tentu saja disambut gembira Dewa dan keluarga dengan harapan  bisa  men­dapatkan  pelatihan keteram­pilan  seperti  menjahit  pakaian, elek­tronika,  service telepon selular dan otomotif. “Saya ingin mendapatkan pelatihan service  telepon  selu­lar,  seperti  Beni  yang juga cacat seperti saya. Sehingga saya juga bisa mendapatkan tambahan ilmu sebagai bekal hidup di masa mendatang,” kata Dewa Warman penuh harap kepada Nova Syafrina, staf  Seksi Reha­bilitasi Sosial PSBD Bahagia Sumatera Utara, yang didampingi oleh Sekretaris Dinsosnakertrans Limapuluh Kota, Saiful,  dan Tenaga  Kerja Sosial  Keca­matan (TKSK), Novia Farina.Menurut Sekretaris Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Limapuluh Kota Saiful, SP, para penyandang cacat berhak hidup layak seperti masyarakat

iriman ke Panti Sosial Bina Daksa ”Bahagia” Medan, Sumatera Utara milik Kementerian Sosial. Untuk pengiriman tahun 2013, telah dilakukan identifikasi bagi penyandang cacat potensial pada 8-9 Oktober di Kecamatan Harau, Payakumbuh, Guguak dan Bukik Barisan bersama Nova Syafrina,A.Md.Kep. Nova yang staf Seksi Rehabilitasi Sosial PSBD “Bahagia.”

Dewa Warman Bersama Tenaga Sosial (f/dodi) normal lainnya, makanya perlu dilakukan tindakan melalui program rehabilitasi sosial sehingga diharapkan dapat hidup sejajar dan wajar sesuai bakat kemampuan dan pengalaman berdasarkan pada prinsip hak asasi manusia dengan lingkungan yang bebas hambatan. “Kabupaten Limapuluh Kota mempunyai 2.350 orang cacat, di mana cacat potensial sekitar 950 orang yang sele

bihnya cacat ganda, “ tambah Saiful. Dalam upaya memulihkan kembali kondisi fisik, psikis, mental, dan sosial, maka dirasa perlu pemberian keterampilan praktis kepada penyandang cacat sehingga penyandang cacat mau dan berkemampuan melaksanakan fungsi sosial secara wajar dan baik di masyarakat. Dijelaskan Saiful, sejak tahun 2010 dilakukan upaya kearah itu melalui peng

Salah seorang penyandang cacat potensial itu, termasuk Dewa Warman yang sehari-hari dapat membuat kerupuk ubi ganepo bersama tetangga di Jorong Padang Kandih. Di bagian lain, Nova Syafrina menjelaskan, Dewa Warman boleh memilih dari empat bimbingan yang ada sesuai keinginan, yaitu menjahit pakaian, elektronika, service telepon  selular  dan otomotif (roda 2). Lama bimbingan selama satu tahun, di mana pada tahun 2013 dimulai Februari. “Apabila Dewa Warman mau dan orangtua menyetujuinya, akan kami terima,” ujar Nova Syafrina. Penyandang cacat dari Kabupaten Limapuluh Kota yang sejak tahun 2010 telah dikirim ke Panti Sosial Bina Daksa  ”Bahagia” Medan  di  Sumatera  Utara itu di antaranya tercatat atas nama Beni Eka Putra (34) Bala Talang, Nagari Guguak VIII Koto; Iswandi (30) Nagari Suliki, Eki Putra (30) Tabek Panjang, Koto Baru Simalanggang; Yudi Hamdi (20) Sungai Rimbang. (dodisyah)

Lagi, Pemkab Bantu Para Korban Bencana Alam SEBAGAI kawasan yang tergolong rawan bencana alam dengan berbagai bentuk dan jenisnya itu, maka tak pelak lagi bencana demi bencana seakan silih berganti terjadi di Kabupaten Limapuluh Kota. Sebagian di antara bencana yan terjadi menelan kerugian material yang tidak sedikit, selain ada juga yang menelan korban jiwa. Pada Kamis (11/10), Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota dr. Alis Marajo Dt. Sori Marajo menyerahkan bantuan   tanggap  darurat  angin  puting beliung kepada  para keluarga  korban  di Jorong Coran dan Jorong Sungai Ipuah, Kenagarian Sitanang, Kecamatan Lareh Sago Halaban. Total bantuan tanggap darurat angin puting beliung yang diserahkan tersebut tercatat sejumlah Rp226.416.000. Dari total Rp226.416.000 bantuan tanggap darurat angin puting beliung yang diserahkan itu, wujudnya berupa 106 kodi atap seng, 63 m3 kayu dan 198 kg paku. Sejumlah material bangunan yang diserahkan itu akan dimanfaatkan par a korban petiung beliung untuk memperbaiki rumah mereka masing-masing. Seperti diketahui, musibah angin putting beliung melanda kawasan itu beberapa waktu yang lalu. Saat menyerahkan bantuan tersebut, Bupati Alis Marajo didampingi oleh Kepala BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Limapuluh Kota Azril Thamin, Kepala Satpol PP Nasrianto, Sekretaris Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Limapuluh Kota Saiful, SP, Kabag Kesra dan Kabag Humas dan Protokoler Muha

mad S.Pd. Sejumlah tokoh masyarakat setempat tampak hadir mengikuti jalannya acar a. Dalam arahannya ketika menyerahkan bantuan tersebut, Bupati Alis Marajo mengingatkan bahwa setiap bencana yang datang –apapun wujud dan bentuknya— tidak satupun yang tahu, karena itu merupakan kehendak Allah SWT. “Tapi yang namanya bencana adalah tetap bencana, yang senantiasa akan mengakibatkan kerugian material bahkan jatuhnya korban jiwa,” kata Bupati Alis marajo. “Upaya kita sebagai umat manusia hanya dapat ber usaha memperbaiki akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana,” ia menambahkan. “Bencana yang terjadi ini adalah bencana yang kita tidak tahu datangnya, dan jangan dijadikan berbagai anggapan yang kita tidak tahu, dan menjadikan sebagai musibah atau ujian dari Allah SWT kerena itu adalah kehendak Nya,” imbuh Bupati Alis Marajo. “Bagaimana kita tahu angin itu yang datang tiba-tiba dan merusak rumah dan lainnya,” beber Alis Marajo. Makanya, inisiatif Pemkab Limapuluh Kota adalah dengan membantu para korban agar dapat memperbaiki bangunan-bangunan rumah yang telah rusak akibat bencana itu. Bupati juga berharap agar para korban yang menerima bantuan, untuk memanfaatkan bantuan semaksimal mungkin sesuai dengan tujuan yang telah digariskan. Pada kesempatan yang sama Bupati Alis Marajo juga mengatakan,

Bupati Alis Marajo bersama masyarakat Jorong Coran (f/herpa)

Jorong Coran merupakan pusat adat di daerah ini, maka Pemkab Limapuluh Kota tetap berupaya agar Jorong Coran sekitarnya dapat meningkatkan pembagunan di segala bidang, dimaksudkan agar jorong itu sejajar dengan jorog-jorong lainnya di daerah ini, dan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. “Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sejak dari awal berusaha untuk membantu masyarakat Jorong Coran dan Jorong Sungai Ipuah dan jorong-jorong lainnya yang kena bencana angin puting beliung,” sambungnya lagi, sambil mengingatkan masyarakat untuk bersama-sama menjaga kelestarian ling

kungan hidup agar semuanya dapat hidup dengan baik, aman, dan tenteram. Sementara dalam eksposenya di hadapan Bupati Alis Marajo, Wali Nagari Wali Nagari Sitanang Asmadi Dt.Pangeran mengatakan bahwa kerusakan rumah korban akibat angin puting beliung yang terjadi beberapa waktu yang lalu itu menimpa sebanyak 62 unit rumah penduduk, di mana 14 unit rumah di antaranya dalam kondisi rusak berat dan satu hewan ternak mati. “Dengan adanya bantuan dari Pemkab Limapuluh Kota ini diharapkan dapat membantu keluarga di Jorong Corang dan Jorong Sungai Ipuah membangun rumah dan memperbaiki kerusakan yang ada,” katanya. (rel/er)


Sinamar TABLOID LUAK LIMO PULUH KOTA

MEDIA ASPIRASI ANAK NAGARI

15 - 31Juli-Agustus Oktober 2012No. | No. 87/XI/2012 Edisi 69/X/2011

SEKILAS INFO Khidmat, Peringatan Hari Kesaktian Pancasila SARILAMAK – Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2012 untuk tingkat Kabupaten Limapuluh Kota dipusatkan di halaman Kantor Bupati Sarilamak, Senin (1/10), yang dipimpin inspektur upacara Bupati Alis Marajo Dt. Sori Marajo, yang dihadiri unsur Muspida. Juga tampak hadir pejabat esselon II dan III serta peserta upacara dari siswasiswi se-Limapuluh Kota dan mahasiswa Politeknik Unand yang berkampus di Tanjung Pati. Bertindak sebagai komandan upacara Khis De Lova, pembaca dan penandatangan ikrar Ketua DPRD Kabupaten Limapuluh Kota darman Sahladi, SE MM. Dalam membaca Ikrar, Ketua DPRD Darman Sahladi bertindak atas nama bangsa Indo

nesia, membulatkan tekad mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggarakan upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila dilaksanakan secara khidmat dan sederhana,.yang pada tahun ini mengangkat  tema  “Kesaktian  Pancasila  Tonggak  Negara  Paripurna”. Pada upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini, Bupati Alis Marajo membacakan sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengajak seluruh masyarakat untuk saling bekerja sama dan bersatu untuk mengamalkan Pancasila. (mike)

Upacara Hari Kesaktian Pancasila (f/her)

Alfian Resmi Gantikan Wilson SARILAMAK – Alfian, politisi dari Partai Demokrat, resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Limapuluh Kota dalam sidang paripurna istimewa DPRD Limapuluh Kota di Sarilamak, Senin (8/10). Sidang paripurna istimewa itu dipimpin Ketua DPRD Limapuluh Kota, Darman Sahladi. Alfian dilantik menjadi anggota DPRD Limapuluh Kota sebagai PAW (pengganti antarwaktu) dari anggota DPRD sebelumnya, Wilson Fitriadi, yang tersandung persoalan hukum. Pelantikan itu juga di­hadiri Bupati Limapuluh Kota Alis Marajo Dt. Sori Marajo,

Sekdakab Yendri Tomas, 31 anggota DPRD Limapuluh Kota, puluhan kepala SKPD dan kader Partai Demokrat. Bupati Limapuluh Kota Alis Marajo dalam kesempatan itu menyampaikan selamat kepada Alfian yang dilantik sebagai anggota DPRD. Pelantikan Alfian sebagai anggota DPRD, menambah panjang daftar anggota DPRD Lima­puluh Kota yang naik di tengah jalan. Tahun 2010 lalu, srikandi Partai Golkar Yarmiati Yanis atau Titis juga dilantik sebagai anggota DPRD sebagai PAW dari Alis Marajo yang terpilih menjadi bupati.(joi)

Pelantikan Wilson Oleh Ketua DPRD (f/her)

Pangkalan dan Kapur IX Butuh Investor PANGKALAN - Anggota DPRD Kabupaten Limapuluh Kota dari Daerah Pemilihan Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan Kapur IX H. Abdul Malik mengatakan bahwa untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi di Pangkalan dan Kapur IX, membutuhkan kehadiran investor untuk menanamkan modalnya. “Terutama investor di sektor pertanian dengan sejumlah sub-sektornya itu, karena memang Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan Kapur IX memiliki potensi yang besar di sektor pertanian,” kata Abdul Malik. Dijelaskan, selama ini usaha pertanian yang dikelola

masyarakat setempat masih dengan mengandalkan kekuatan modal sendiri sehingga sulit untuk mendapatkan hasil yang maksimal. “Kalau ingin sektor pertanian tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan kondisi yang ada saat ini sehingga membuka peluang kerja dan kesempatan berusaha yang luas bagi masyarakat, salah satu caranya adalah dengan melibatkan investor,” tambah politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu. Abdul Malik yakin masyarakat di kedua kecamatan terbuka dengan kehadiran investor.(allye)

Gerbang Batas Pangkalan dengan Riau (f/int)

57 Jorong Dapat 14,25 Milyar SARILAMAK - Sebanyak 57 jorong di Kabupaten Li­mapuluh  Kota  mendapat  dana  Program  Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) tahun 2012 sebesar Rp14,25 miliar, kata Ketua DPRD Kabupaten Limapuluh Kota yang juga Ketua DPC Partai Demokrat di daerah yang sama, Darman Sahladi. Menyusul dengan bantuan PPIP untuk ke57 jorong itu, menurut Darman, dalam kurun waktu tiga tahun ter­akhir jumlah dana kegiatan PPIP yang masuk ke Kabupaten Limapuluh Kota sudah mencapai Rp25,5 miliar. Dengan rincian, tahun 2010 diperoleh 7 paket PPIP senilai Rp1,75 miliar. Kemudian tahun 2011, diperoleh 38 paket PPIP senilai Rp9,5 miliar dan tahun 2012, diperoleh sebesar Rp14,25 miliar. “Itu artinya, jumlah dana PPIP yang masuk ke Kabupaten Limapuluh Kota dalam 3 tahun terakhir sudah

lebih dari setahun pendapatan asli daerah. Untuk itu, sangat pantas rasanya apabila kita masyarakat Kabupaten Limapuluh Kota menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,” sebut Darman. Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Wendi Chandra Dt Marajo menjelaskan, dana PPIP Rp14,25 miliar yang dikucurkan buat Limapuluh Kota pada 2012 ini bersumber dari APBN dan APBN-P. Untuk 6 jorong yang memperoleh dana PPIP melalui APBN 2012 sudah mulai melaksanakan kegiatan sejak September lampau. Sedangkan 51 jorong yang memperoleh dana PPIP melalui APBN-P 2012, baru melaksanakan proses pada Kamis (4/10).(mm) Darman Sahladi (f/int)

15


Sinamar TABLOID LUAK LIMO PULUH KOTA

16

MEDIA ASPIRASI ANAK NAGARI

15 - 31Juli-Agustus Oktober 2012No. | No.69/X/2011 87/XI/2012 Edisi

PROFIL Rahmanida ( Kepala BPMPN ) MENGANGGAP BAWAHAN SEBAGAI SAUDARA SENDIRI “Bila kepercayaan sudah kita berikan kepada bawahan, selaku pimpinan , tugas kita tinggal mengawasi jalannya suatu kegiatan atau program.”

K

esetaraan gender yang sudah sejak lama diperjuangkan oleh tokoh emansipasi wanita R.A.Kartini sejauh ini tampaknya belum menem ukan perwujudan yang pas, seperti yang diinginkan oleh kalangan perempuan itu sendiri. Tapi keberadaan Rahmanida S.Sos. di jajar an unsur pengambil keputusan di lingkup Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota, setidaknya mampu menjadi “setetes air pelepas dahaga.” Memang, di antara sekian banyak jabatan Eselon II yang tersedia di lingkup Pemkab Limapuluh Kota, sebagian besar di antaranya diisi oleh kalangan lakilaki. Kondisi itu seakan sudah menjadi “tradisi” yang selalu berulang, kendati di daerah ini sudah terjadi beberapa kali pergantian kepala daerah dan wakilnya. Di antara yang sedikit itu, terdapatlah satu nama, yaitu Rahmanida, yang akrab dipanggil dengan Mami. Mami di lingkup Pemkab Limapuluh Kota dipercaya menjabat sebagai K e p a l a B P M P N (Badan

C M Y K

Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Nagari) Kabupaten Limapuluh Kota, yang telah sekitar 1,5 tahun didudukinya. Sebelum menempati pos sebagai Kepala BPMPN, Mami pernah menduduki jabatan sebagai Camat Situjuah Limo Nagari dan Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB Pemkab Limapuluh Kota. Belakangan nama Mami agak sedikit kiclong di lingkup lokal Sumatera Barat menyusul suksesnya penyelenggaraan Gelar Adat dan Budaya Nusantara Tingkat Nasional Tahun 2012 di yang dipusatkan di Medan Nan Bapaneh Tarantang, Kecamatan Harau, Senin (1/10). Sebagai Kepala BPMPN, praktis Mami ber sam a jajaran yang dipimpinnya menjadi si pangka dari alek yang berskala nasional itu. Kegiatan itu dibuka Dirjen Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) Kementerian Dalam Negeri RI Ir.Tarmizi A.Kar im,M.Sc.; yang dihadiri Direktur Pelestarian Adat Istiadat dan Sosbudmas, Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa Kemendagri Dr Ir Sapto Supono, M.Si. bersama Direktor at Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ir. Irman,M.Si.; Ketua Tim Penggerak PKK Pusat Vita Gumawan Fauzi; Wakil Gubernur Sumatera Bar at H . M u s l i m Kasim,MM,Akt., Ketua Tim Penggerak PKK Sumbar Ny.Irwan Pr ayitno, dan undangan lainnya. Mengelak

dikatakan dirinya telah sukses, kendati dipercaya menduduki posisi Eselon II, tapi Mami tidak mau pelit membuka rahasia bagaimana ia mampu mencapai kondisi seperti yang ia rasakan sekarang. Menurut Mami, kiat dia dalam memimpin satu unit pemerintahan tertentu tidak terlepas dari kesediaan untuk bekerja keras, pemberdayaan bawahan, dan memberikan kepercayaan kepada para staf. Mami bukannya tanpa dasar dengan prinsip yang ia pegang teguh itu. Dijelaskan, karena yang akan melaksanakan semua program atau kegiatan adalah jajaran yang lebih rendah, “Bila kepercayaan sudah kita berikan kepada bawahan, selaku pimpinan tugas kita tinggal mengawasi jalannya suatu kegiatan atau program,” katanya. “Insya Allah semuanya akan berjalan sesuai dengan yang telah digariskan,” tambahnya. Mami selama ini, di unit mana pun ia ditempatkan untuk memimpin, memang tidak pernah memposisikan para stafnya sebagai bawahan, seperti yang terjadi dalam konteks hubungan buruh dengan majikannya. Boleh percaya atau tidak, Mami justru menempatkan para stafnya sebagai saudar a. Namanya saja saudara, “Kalau dia salah kita ingatkan,” katanya. Sebaliknya, kalau M ami yang berbuat keliru, “Kita open saja buat dikritik.” Sejumlah PNS (pegawai negeri sipil) di lingkup Pem kab Limapuluh Kota yang pernah menjadi staf Mami, mengakui hal itu. Seorang di antaranya mengatakan bahwa terkadang dalam keseharian di tempat tugas, Mam i m emang mener apkan fungsinya selaku kepala badan/dinas yang memimpin unit kerja yang diper cayakan kepadanya. “Namun kadang dia juga berfungsi sebagai ibu atau kakak bagi kami,” kata PNS yang enggan ditulis jati dirinya itu. Kembali ke sejar ah kar ier M ami di jajar an birokrasi pemerintahan. Menurut Mami, posisi yang capai saat ini untuk meraihnya tidak gampang, melainkan melalui jalan maraton yang panjang dan berliku. “Tentu saja tidak terlepas dari dukungan semua pihak dan izin dari Allah SWT,” katanya. Bayangkan, Mami masuk ke jajaran pejabat dimulai dari Eselon VI b, eselon paling bawah di masa itu. “Jadi bila saat ini saya sampai pada posisi pejabat Eselon II b, itu saya lalui bagai Marathon yang sudah hampir sampai di garis finish,” kata Mami, sambil tidak menutup kemungkinan bila suatu saat nanti ia mencapai puncak karier dengan m enduduki jabatan sekdakab (sekretaris daerah kabupaten), sebagai jabatan tertinggi di lingkungan PNS. “Ya,

siapa tahu…,” katanya, kemudian tertawa lepas. “Berbulan Madu” Kesuksesan Mami ternyata tidak hanya di jalur birokrasi pemerintahan yang menjadi pilihan hidupnya. Dalam kehidupan berumah tangga pun, nenek yang dikaruniai tiga orang cucu ini juga mencatat kesuksesan tersendiri. Setidaknya, kesuksesan itu terlihat dari buah upaya dia bersama sang suami dalam mendidik anak-anaknya. Dua orang puterinya, yang keduanya sudah berumah tangga, mantap pada jalur hidup yang menjadi pilihan mereka masing-masing. Puteri sulungnya sukses sebagai seorang wiraswastawan dalam bidang komputer di Jakarta, sementara puteri keduanya saat ini menjadi manajer sebuah bank swasta di Kota Pekanbar u, Provinsi Riau. “Alhamdulillah, mereka sudah bisa mandiri,” kata Mami. Mungkin tidak banyak yang tahu bahwa perempuan kelahiran Padang Kandi, Nagari VII Koto Talago, Kecamatan Guguak, 28 Juli 1959, ini adalah penyuka tanaman hias dan hobi masak. Bahkan pernah hobi memasak yang dimilikinya dikembangkan dengan membuka usaha katering, beberapa tahun lalu, sebelum dia menduduki posisi penting di Pemkab Limapuluh Kota. Soal kenapa usaha katering yang per nah dirintis itu tidak diteruskan lagi, Mami berdalih bahwa sebagai abdi negar a dan abdi masyarakat yang dipercaya menduduki jabatan Eselon II, ia tidak punya waktu lagi untuk itu. Sebagian besar waktu yang ia m iliki dikerahkan untuk bagaimana agar semua tugas yang menjadi beban tanggung jawab dan kompetensinya berjalan sebagaim ana yang digariskan. Apalagi, tambah Mami, karena sejak beberapa tahun belakangan sang suami sudah pensiun, maka di sela kesibukan tugasnya, Mami juga perlu waktu untuk mengurus suami buat menjalankan kodratnya sebagai ibu rumah tangga. Mami justru mengaku menikmati dalam menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga, terutama dalam mengurus kepentingankepentingan suami. Karena kedua puterinya sudah mandiri dan tidak hidup bersama lagi dengan kedua orangtuanya, menurut Mami, tak jarang ia dengan suaminya di selasela waktu luang seakan kembali “berbulan madu.” Ehm! Atau kadang kala, saat bertugas ke luar kota, Mami mengajak sang suami untuk ikut. “Terasa lebih aman dan nyaman berjalan bersama dengan orang yang telah kita kenal luar dan dalam ,”begitu ia berdalih. (ad i warman)


Sinamar Edisi 87