-6e. layanan prima, yaitu orientasi dan komitmen untuk memberikan layanan pendidikan formal yang
terbaik
demi
kepuasan
pemangku
kepentingan, terutama peserta didik; f.
akses
yang
berkeadilan,
yaitu
memberikan
layanan pendidikan formal kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis, gender, status sosial, dan kemampuan ekonominya; g. keberagaman,
yaitu
akomodatif
terhadap
kepekaan
dan
berbagai
sikap
perbedaan
pemangku kepentingan yang bersumber dari kekhasan agama, ras, etnis, dan budaya; h. keberlanjutan,
yaitu
kemampuan
untuk
memberikan layanan pendidikan formal kepada peserta
didik
menerapkan
secara pola
terus-menerus,
manajemen
yang
dengan mampu
menjamin keberlanjutan layanan; dan i.
partisipasi atas tanggung jawab negara, yaitu keterlibatan
pemangku
penyelenggaraan
kepentingan
pendidikan
mencerdaskan
kehidupan
dalam
formal
untuk
bangsa
yang
merupakan tanggung jawab negara. BAB III JENIS, BENTUK, PENDIRIAN, DAN PENGESAHAN Pasal 5 (1) Jenis badan hukum pendidikan terdiri atas BHP Penyelenggara dan badan hukum pendidikan satuan pendidikan. (2) BHP Penyelenggara merupakan jenis badan hukum pendidikan
pada
menyelenggarakan
1
penyelenggara, (satu)
atau
lebih
yang satuan
pendidikan formal. (3) Badan . . .