Gambar 8.10 Peta Rencana Fasilitas Persampahan Tahun 2040

Kecamatan Kerjo sehingga mampu untuk melayani masyarakat Wilayah Jenaka dan desa di sekitarnya serta sarana dan prasarana Jenawi yang dapat melayani seluruh Kecamatan Jenawi dan sebagian Kecamatan Kerjo maupun desa di sekitarnya. Adapun keterkaitan ekonomi yang memfokuskan pada pendistribusian hasil komoditas dari Kecamatan Jenawi untuk ke Pasar Batujamus di Kecamatan Kerjo. Terakhir, pada keterkaitan wisata dimana keberadaan dari Waduk Gondang (Desa Gempolan, Kecamatan Kerjo) dan Candi Cetho (Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi) menjadi unggulan di Wilayah Jenaka sehingga dapat menjadi daya Tarik wisatawan dari Kecamatan Ngargoyoso dan Kabupaten Sragen sebagaimana Sragen sendiri berbatasan langsung dengan Wilayah Jenaka.

Konsep perencanaan di Kawasan Perkotaan Jenawi adalah “Kota Satelit Kreatif dengan Wisata Kerakyatan”. Konsep ini didefinisikan sebagai kota kecil yang menunjang aktivitas perdagangan dan pariwisata melalui peningkatan infrastruktur dan industri kreatif dari kota inti di sekitarnya. Sedangkan, menurut F. Schnore, dalam Nurul Hasanah (2015), kota satelit dapat didefinisikan sebagai pusat-pusat kecil di bidang industri dan perdagangan yang berfungsi sebagai kota produksi. Konsep kota satelit ini dikembangkan dalam rangka menunjang aktivitas yang terdapat di inti kota, penerapannya dengan adanya pembangunan berbagai fasilitas, seperti fasilitas Pendidikan, perdagangan, perkantoran, hunian, dan lain-lain. Konsep kota satelit ini pernah diterapkan di berbagai kota di dunia, di antaranya adalah 6th of October City (mesir), Kota Petaling Jaya dan Bayan Lepas (Malaysia), Kota Brighton, Cambridge, Darfield (New Zealand), Kota Buceon dan Seongnam (Korea Selatan), dan Kota Bintaro Jaya, Alam Sutera, dan BSD City (Indonesia). Selain itu, menurut Baskoro dalam Rukendi (2008) menjelaskan bahwa secara konseptual prinsip dasar kepariwisataan kerakyatan merupakan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama melalui pemberdayaan masyarakat dalam berbagai kegiatan kepariwisataan sehingga kemanfaatan kepariwisataan sebesar-besarnya diperuntukkan bagi masyarakat. Melalui konsep ini, Kawasan Perkotaan Jenawi akan berperan sebagai penunjang aktivitas dari inti kota yang berada di sekitarnya dengan fokus pada pengembangan industri kreatif untuk aktivitas distribusi dan perdagangan dan jasa di kawasan perkotaan. Konsep Kota Satelit Kreatif dengan Wisata Kerakyatan ini dalam penerapannya di Kawasan Perkotaan Jenawi terdapat beberapa indikator, meliputi tata guna lahan, aksesibilitas, amenitas/akomodasi, objek dan daya tarik, serta kelembagaan. Indikator tata guna lahan (landuse) memfokuskan Desa Balong sebagai pusat pelayanan, perdagangan jasa dan pariwisata, Desa Menjing sebagai kawasan pendidikan dan pariwisata, sedangkan Desa Seloromo sebagai kawasan perdagangan jasa dan pariwisata. Indikator aksesibilitas atau accessibility berupa rute atau jalur transportasi kawasan destinasi wisata serta peningkatan aktivitas distribusi barang dan jasa. Indikator amenitas (amenities) atau akomodasi yang merupakan fasilitas penunjang dan pendukung wisata yang meliputi akomodasi, rumah makan, retail, toko cinderamata, fasilitas penukaran uang, bus perjalanan, pembenahan sistem pengelolaan sampah, pusat informasi dan fasilitas kenyamanan lainnya. Indikator selanjutnya adalah objek dan daya tarik (attractions)yang merupakan indikator yang membantu meningkatkan daya tarik wisatawan dengan basis utama pada kekayaan alam, budaya, maupun buatan (artificial), seperti pengadaan event. Terakhir adalah indikator mengenai kelembagaan (institutions) yang berkaitan dengan keberadaan dan peran masing-masing unsur dalam mendukung terlaksananya kegiatan pariwisata, perdagangan dan jasa, serat aktivitas lainnya.

Rencana pengembangan sistem perkotaan berkaitan dengan peningkatan orde perkotaan di Wilayah Jenaka, di mana terdapat dua kawasan perkotaan di Wilayah Jenaka yaitu Kawasan Perkotaan Jenawi yang berada di orde V dan direncanakan meningkat menjadi orde IV, serta Kawasan Perkotaan Kerjo yang berada di orde IV dan direncanakan meningkat menjadi orde III. Rencana sistem perkotaan berfokus pada peningkatan orde perkotaan yang diwujudkan melalui perluasan kawasan perkotaan serta penguatan fungsi perkotaan. a) Perluasan Kawasan Perkotaan

Perluasan kawasan perkotaan dilakukan melalui peramalan dari demand, baik di Kawasan Perkotaan Jenawi dan Kawasan Perkotaan Kerjo. Pada Kawasan Perkotaan Jenawi, luas kawasan eksisting mencakup Desa Balong, Desa Seloromo, serta sebagian Desa Menjing yang secara quantity memiliki jumlah penduduk yang lebih banyak, bentuk kota yang lebih compact, serta letak kawasan yang strategis bagi kawasan sekitarnya karena keberadaan fasilitas-fasilitas yang ada. Dalam hal ini, Kawasan Perkotaan Jenawi direncanakan meluas hingga mencakup keseluruhan Desa Menjing. Selain itu, pada Kawasan Perkotaan Kerjo yang pada kondisi eksisting mencakup Desa Sumberejo, Desa Kuto, dan Desa Kwadungan direncanakan akan meluas hingga Desa Karangrejo. Selain luas kawasan perkotaan yang bertambah, rencana ini juga berkaitan langsung dengan jumlah penduduk yang masuk ke dalam kawasan perkotaan serta fasilitas-fasilitasnya. b) Penguatan Fungsi Perkotaan

Rencana penguatan fungsi perkotaan berkaitan dengan fasilitas-fasilitas yang ada di kawasan perkotaan, baik fasilitas pelayanan umum maupun fasilitas-fasilitas yang memberikan dampak ekonomi pada Wilayah Jenaka.

Tabel 7.1Pemetaan Fungsi Perkotaan

Berdasarkan tabel pemetaan fungsi perkotaan di atas, fungsi perkotaan eksisting pada Kawasan Perkotaan Jenawi mencakup pusat pelayanan umum dan sosial berupa sarana-sarana umum, pusat pemasaran dan perdagangan regional berupa Pasar Balong dan Pasar Pelang, serta pusat transportasi berupa Terminal Balong. Perencanaan Kawasan Perkotaan Jenawi sebagai pusat komersial berupa pengadaan koridor perdagangan dan jasa di sekitar objek wisata, pusat pemrosesan produk pertanian berupa UMKM, pusat industri kecil di Desa Menjing, serta menjadi sumber

pendapatan bagi daerah perdesaan. Perbedaan fungsi perkotaan eksisting pada Kawasan Perkotaan Kerjo yakni pusat industri yang telah ada di Desa Sumberejo sebagai pengolahan karet. Perencanaan fungsi perkotaan pada kawasan perkotaan ini juga tidak berbeda jauh dengan perencanaan fungsi perkotaan pada Kawasan Perkotaan Jenawi.

Rencana pengembangan regionalisasi merupakan salah satu rencana sistem keruangan wilayah dengan tujuan untuk meningkatkan jangkauan pelayanan kawasan perkotaan pada 20 tahun yang akan datang. Rencana pengembangan regionalisasi ditentukan dengan melihat orde perkotaan dan fungsi kota. Peningkatan orde Kawasan Perkotaan Jenawi dan Kawasan Perkotaan Kerjo ditentukan dengan rencana peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas serta memproyeksikan jumlah penduduk di tahun 2040 sehingga menghasilkan jangkauan pelayanan yang bertambah luas. Dimana pada Kawasan Perkotaan Kerjo meluas hingga Desa Karangrejo serta pada Kawasan Perkotaan Jenawi meluas hingga Desa Menjing, hal ini mendorong adanya peningkatan orde perkotaan yaitu Perkotaan Kerjo menjadi orde 3 dan Perkotaan Jenawi menjadi orde 4, yang menyebabkan jangkauan pelayanan perkotaan tersebut juga akan semakin meluas. Jangkauan pelayanan kawasan perkotaan Kerjo direncanakan mampu melayani wilayah Kecamatan Kerjo dan Jenawi secara keseluruhan serta kecamatankecamatan lain di sekitarnya. Sedangkan jangkauan pelayanan kawasan perkotaan Jenawi direncanakan mampu melayani wilayah Kecamatan Jenawi secara keseluruhan dan juga desa-desa yang berbatasan dengan kawasan perkotaan.

a) Rencana Peningkatan Pendapatan Perkapita Tujuan dari adanya rencana peningkatan pendapatan perkapita pada tahun 2040 yaitu agar Kecamatan Jenawi dan Kerjo mengalami peningkatan pendapatan perkapita dari Rp 5.050.000 pada tahun 2010 di Kecamatan Jenawi dan Rp 5.230.000 pada tahun 2010 di Kecamatan Kerjo menjadi 60.000.000 pada tahun 2040. Adanya peningkatan pendapatan perkapita akan mempengaruhi perubahan tipologi Kecamatan Jenawi dan Kerjo. b) Rencana Peningkatan Pendapatan Masyarakat Tujuan dari adanya rencana peningkatan pendapatan masyarakat pada tahun 2040 yaitu agar pendapatan masyarakat Kecamatan Jenawi dan Kerjo memiliki pendapatan yang setara dengan UMR Kabupaten Karanganyar. Pada tahun 2021 pendapatan masyarakat Kecamatan Jenawi dan Kerjo masih berada dikisaran 1.000.000-2.000.000. Oleh karena itu, melalui adanya rencana tersebut diharapkan pendapatan masyarakat pada tahun 2040 mencapai kisaran 3.500.000 sampai dengan 7.000.000.

a) Rencana Penambahan Pusat Distribusi Tujuan adanya penambahan pusat distribusi adalah untuk memasarkan hasil produksi ke pasar yang lebih luas, diketahui bahwa secara eksisting pusat distribusi Jenaka berpusat pada Kabupaten Sragen, berdasarkan rencana pusat distribusi dibagi menjadi 3 yaitu Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar dan Pasar Batu Jamus. Penambahan pusat distribusi ini akan meningkatkan jumlah barang yang dapat

dialirkan sehingga berdampak terhadap pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di Jenaka.

b) Rencana Penurunan Ketergantungan Tenaga Kerja di Sektor Pertanian

Tujuan pembuatan rencana ini adalah membuat aktivitas ekonomi lain berkembang di jenaka, diketahui bahwa selama ini Jenaka sangat bergantung pada sektor pertanian oleh karena itu disusun rencana pengurangan ketergantungan tenaga kerja di sektor pertanian dengan membuat aktivitas ekonomi baru seperti pengolahan, industri, pariwisata dan lainnya.

c) Rencana Pengembangan Pariwisata

Pembuatan rencana ini adalah untuk mengefektifkan potensi yang dimiliki Jenaka. Diketahui bahwa jenaka memiliki potensi wisata yang berpotensial untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi seperti waduk gondang, kebun karet ,candi cetho dan air terjun jumog. Pada kondisi eksisting hanya 2 objek wisata yang berperan terhadap aktivitas ekonomi di Jenaka oleh karena itu disusun rencana untuk mengoptimalkan 4 objek wisata yang berpotensial di Jenaka. Pengoptimalan 4 objek wisata ini akan memberikan dampak berupa pembukaan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan masyarakat dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di Jenaka. d) Rencana Penambahan Sektor Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif merupakan salah satu sektor ekonomi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sebuah wilayah. Ekonomi kreatif masih sedikit di temui di wilayah Jenaka oleh karena itu disusun rencana untuk menambahkan sektor ekonomi kreatif di Jenaka berupa Pada tahun 2040, pelaku ekonomi kreatif menjadi 200 pelaku melalui penambahan 5 fasilitas pendukung ekonomi kreatif berupa sentra kuliner.

Gambar 7.1Peta Rencana Spesialisasi Ekonomi

Rencana struktur ruang merupakan sebuah kerangka tata ruang wilayah yang tersusun oleh sistem pusat pelayanan aktivitas perkotaan yang berhierarki dan dihubungkan satu sama lain oleh sistem prasarana perkotaan. Kondisi eksisting struktur ruang Kawasan Perkotaan Jenawi adalah multiple nuclei dengan satu pusat pelayanan dan satu subpusat pelayanan yang berada di Desa Balong dan Desa Seloromo.

Gambar 8.1Peta Struktur Ruang Kawasan Perkotaan Jenawi Tahun 2040

Rencana struktur ruang Kawasan Perkotaan Jenawi terbagi menjadi dalam empat periode yaitu mulai dari tahun 2021-2025, tahun 2026-2030, tahun 2031-2035, serta tahun 2036-2040. Pada periode kedua, terdapat peningkatan aktivitas masyarakat dan perluasan jangkauan pelayanan dari pusat pelayanan yang diikuti dengan perluasan kawasan perkotaan ke arah utara, yaitu Desa Menjing yang sebelumnya hanya di sekitar jalan kolektor saja yang termasuk ke dalam kawasan perkotaan, pada periode kedua tersebut semua wilayah Desa Menjing menjadi kawasan perkotaan. Rencana struktur ruang pada tahun akhir perencanaan yaitu 2040 menunjukkan adanya penambahan satu subpusat pelayanan di Desa Menjing. Penambahan subpusat pelayanan tersebut agar dapat memberikan pelayanan bagi wilayah Desa Menjing. Hal tersebut juga bersamaan dengan peningkatan dan

penambahan sarana prasarana penunjang seperti perdagangan dan jasa, industri, pendidikan, pariwisata, dan lain-lain.

Rencana pola ruang merupakan rencana distribusi peruntukan ruang yang meliputi rencana peruntukan fungsi lindung maupun budidaya. Rencana pola ruang berfungsi sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat, mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang, sebagai dasar penyusunan indikasi program utama, serta sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang pada wilayah kota. Perumusan rencana pola ruang disadari oleh kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kota, kebutuhan ruang untuk pengembangan kegiatan sosial ekonomi dan lingkungan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Gambar 8.2Peta Pola Ruang Kawasan Perkotaan Jenawi Tahun 2040

Perencanaan pola ruang di Kawasan Perkotaan Jenawi berfokus pada peningkatan dan perluasan kawasan terbangun. Terdapat 1 pusat dan 2 sub pusat kota, sebagai Desa Balong sebagai pusat kota yang berfungsi sebagai pusat pelayanan umum dan Desa Menjing sebagai sub pusat kota dengan fungsi sebagai pusat pendidikan, serta Desa Seloromo sebagai sub pusat kota dengan fungsi perdagangan dan jasa. Pada tahun 2040 direncanakan perluasan kawasan perkotaan tepatnya pada Desa Menjing seluas 279,2 Ha. Penggunaan lahan pada kawasan perkotaan direncanakan akan bertambah pada kawasan-kawasan sosial ekonomi seperti pendidikan, perdagangan, pelayanan umum, perumahan, transportasi, pariwisata, industri, serta pemakaman.

Rencana mobilitas merupakan rencana sistem jaringan transportasi untuk menunjang pergerakan masyarakat di Kawasan Perkotaan Jenawi. Aktivitas masyarakat Perkotaan Jenawi dapat berfjalan dengan baik apabila terdapat penunjang pergerakan berupa sistem jaringan transportasi yang terintegrasi. Berikut merupakan rencana mobilitas yang akan diterapkan di kawasan perkotaan Jenawi.

Gambar 8.3Peta Rencana Jalan Baru Kawasan Perkotaan

Fasilitas kesehatan berupa apotek, klinik, dan puskesmas, fasilitas pendidikan berupa SD, SMP, dan SMK, pasar, serta terminal yang ada belum menjangkau seluruh Kawasan Perkotaan Jenawi karena kurangnya akses menuju fasilitas tersebut. Untuk mengatasinya, dilakukan penambahan jaringan jalan dengan hierarki jalan lingkungan pada Desa Seloromo dan Desa Menjing sepanjang 12,8 km sehingga masyarakat dapat menjangkau fasilitas tersebut.

Gambar 8.4Peta Rencana Penambahan dan Perbaikan Jaringan Jalan

Pada tahun 2040, ditargetkan kerusakan jalan yang terdapat di sepanjang jalan raya Sragen-Balong dapat teratasi 100% sehingga pergerakan masyarakat tidak terganggu, lalu karena terdapat rencana bus wisata, maka dilakukan pelebaran jalan menuju wisata yang terdapat di Kawasan Perkotaan Jenawi dan Desa Balong menuju Kecamatan Kerjo sepanjang 12,8 km menjadi 4,5 km. Lalu dilakukan pula peningkatan hierarki jalan lingkungan menjadi jalan lokal dari Desa Balong menuju Desa Plosorejo sepanjang 2,91 km. terakhir, untuk keamanan jalan diperlukan pemenuhan kelengkapan sarana pendukung jalan berupa lampu jalan dengan jarak tiang 25 m hingga 50 m, rambu-rambu lalu lintas, penambahan pengaman jalan berupa roller dan marka jalan.

Gambar 8.5Peta Rencana Pola Pergerakan dan Moda Transportasi

Peta di atas menunjukkan rencana pola pergereakan dan moda transportasi yang dibuat lebih berfokus pada perencanaan transportasi publik dan perbaikan terminal. Pada tahun perencanaan, direncanakan adanya penambahan rute menuju destinasi wisata seperti Air Terjun Jumog Jati, Air Terjun Grenjengan, Air Terjun Dung Aron, jalur pendakian, Museum RRI, Gondola dan Alas karet Kerjo, penambahan rute menuju Terminal Batujamus di Kecamatan Kerjo, penambahan rute angkutan desa serta bus sekolah. Untuk memfasilitasi rute yang semakin bertambah, terdapat rencana penambahan luas Terminal Balong yang semula 1.000 m2 menjadi 2.000 m2 yang dilengkapi dengan perbaikan fasilitas umum yang tersedia di terminal. Selain itu, direncanakan terdapat penyediaan 14 halte pemberhentian bus rute wisata, Batujamus, dan Sragen serta 36 titik bus stopuntuk angkutan desa dan bus sekolah.

1. Rencana Hunian (Elemen Wisma)

Rencana hunian adalah redistribusi kawasan tempat tinggal masyarakat yang ada di Kawasan Perkotaan Jenawi. Melalui perencanaan hunian ini, harapannya kebutuhan hunian masyarakat dapat terpenuhi dan mengurangi adanya backlog rumah di Kawasan Perkotaan Jenawi. Hunian akan dikategorikan menjadi tiga, yaitu hunian dengan kepadatan tinggi, sedang dan rendah. Kawasan hunian di tahun 2040 bertambah dari yang semula adalah 31,25 Ha menjadi 36,55 Ha dengan zoning kawasan seluas 188 Ha. Hal ini direncanakan berdasarkan hasil proyeksi penduduk Kawasan Perkotaan Jenawi pada tahun 2040 mencapai 12.387 jiwa. Selain itu, kenyamanan dan keamanan masyarakat juga lebih meningkat melalui penataan hunian sesuai dengan konturnya. Penataan ini diwujudkan melalui adanya relokasi kawasan perumahan masyarakat dari bangunan yang berada di kawasan berkontur

curam menuju area yang aman untuk di bangun. Berikut merupakan Peta Rencana Hunian tahun 2040:

Gambar 8.6Peta Rencana Sebaran Hunian Kawasan Perkotaan Tahun 2040

2. Rencana Tempat Bekerja (Elemen Karya)

Kondisi eksisting tempat bekerja di kawasan perkotaan Jenawi yang tersedia adalah Pasar Balong dan Pasar Pelang. Belum ditemukan tempat bekerja lainnya yang nanti mendukung konsep perkotaan Jenawi. Maka dari itu, pada tahun 2040 direncanakan penambahan 3 unit retail berupa minimarket yakni di Desa Balong, Desa Seloromo, dan Desa Menjing. Selain itu, akan direncanakan juga penambahan 3 unit restoran atau rumah makan di Desa Balong. Melalui rencana ini, Kawasan Perkotaan Jenawi dapat menjadi salah satu daya tarik belanja masyarakat dari desadesa di sekitarnya serta menjadi pusat aktivitas komersial perdagangan. Selain itu, rencana tempat bekerja yang dibangun berpengaruh pula terhadap besarnya jumlah tenaga kerja yang terserap, hal ini membawa dampak pada peningkatan pendapatan dan arus transaksi penduduk keluar masuk di Kawasan Perkotaan Jenawi. Di bawah ini merupakan peta rencana tempat bekerja tahun 2040.

Gambar 8.7Peta Rencana Tempat BekerjaKawasan Perkotaan Jenawi Tahun 2040

3. Rencana RTH dan Rekreasi (Elemen Suka)

Kondisi eksisting beberapa tempat rekreasi belum terkelola dengan baik, dimana kualitas jaringan jalan masih buruk, belum terpenuhinya sasrana penunjang rekreasi, dan belum adanya lembaga pengelola tempat wisata. Selain itu, belum tersedianya taman lingkungan di Kawasan Perkotaan Jenawi yang difungsikan sebagai ruang hijau. Berdasarkan jumlah sarana, kebutuhan ruang, dan prakiraan di masa mendatang, rencana rekreasi dan ruang terbuka yang dapat terealisasi pada tahun 2040 adalah peningkatan kualitas dan penyediaan sarana penunjang destinasi wisata serta penambahan destinasi wisata berupa wisata gondola dan jalur pendakian di Desa Balong. Penambahan destinasi ni dilakukan karena Kawasan Perkotaan Jenawi sangat potensial dalam pengembangan wisata alam karena kondisi topografi yang tinggi dan memiliki keindahan alam yang luar biasa. Selanjutnya, terdapat 3 penambahan taman lingkungan di Desa Balong, Seloromo, dan Menjing. Selain itu, rencana RTH dan Rekreasi yang dibangun juga berpengaruh pula pada peningkatan perekonomian dari masyarakat perkotaan karena penambahan destinasi wisata baru dapat membuka lapangan pekerjaan baru, bertambahnya kesempatan berusaha, dan dikenalnya Kawasan Perkotaan Jenawi oleh wisatawan. Berikut merupakan peta rencana RTH dan rekreasi tahun 2040.

Gambar 8.8Peta Rencana Ruang Terbuka dan Rekreasi Kawasan Perkotaan Jenawi Tahun 2040

4. Rencana Sarana Kesehatan (Elemen Penyempurna)

Berdasarkan kondisi eksistingnya, Kawasan Perkotaan Jenawi memiliki 6 fasilitas kesehatan yang terdiri dari 2 unit apotek, 1 unit puskesmas, 1 unit puskesmas pembantu, dan 2 unit poliklinik. Pada tahun 2040, direncanakan penambahan 1 unit klinik, 1 unit apotek, dan 1 unit puskesmas pembantu. Hal ini dilakukan untuk meratakan pelayanan kesehatan di Kawasan Perkotaan Jenawi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Gambar 8.9Peta Rencana Fasilitas Kesehatan

Pada tahun 2040, direncanakan penambahan 1 unit klinik, 1 unit apotek, dan 1 unit puskesmas pembantu.Hal ini dilakukan untuk meratakan pelayanan kesehatan

di Kawasan Perkotaan Jenawi sehingga daoat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

5. Rencana Jaringan Persampahan (Elemen Penyempurna) Kawasan Perkotaan jenawi belum memiliki fasilitas persampahan berupa TPS dan hanya memiliki bak sampah yang berlokasi di Desa Balong sebanyak 17 unit, Desa Seloromo 2 unit, dan 1 unit di Desa Menjing. Pada tahun 2040, direncanakan penambahan 1 unit TPS di Desa Balong, 1 unit TPS di Desa Seloromo, dan 1 unit TPS di Desa Menjing. Selain itu, juga terdapat rencana pemerataan bak sampah sebanyak 8 unit. Hal ini dilakukan untuk mengurangi polusi dan meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam bertempat tinggal.

Gambar 8.10Peta Rencana Fasilitas Persampahan Tahun 2040

6. Rencana Sarana Pendidikan (Elemen Penyempurna)

Kawasan Perkotaan Jenawi memiliki 13 fasilitas pendidikan yang terdiri dari 3 unit TK, 7 unit SMP, dan 1 unit SMK. Pada tahun 2040 direncanakan penambahan 5 unit TK dan unit SMP. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kawasan Perkotaan Jenawi sehingga terwujud SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

9.1.1.1 Program Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat

Gambar 9.1Peta Program Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Kecamatan Jenawi dan Kecamatan Kerjo

Periode I (2021-2025) Pada periode pertama (2021-2025), pembangunan dimulai dengan penyusunan rencana program peningkatan aksesibilitas masyarakat dengan output berupa dokumen rencana program serta survei kondisi eksisting yang dilakukan di tahun yang sama yaitu tahun 2022. Kemudian di tahun 2023 dilakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai rencana program dan FGD dengan para stakeholder dengan output berupa kesepatakan antar stakeholder. Setelah didapatkan kesepakatan antar stakeholder, di tahun yang sama yaitu tahun 2023 hingga tahun 2024 kegiatan selanjutnya adalah pengajuan izin untuk peningkatan hierarki jalan. Setelah didapatkan izin di tahun 2024, kegiatan selanjutnya adalah pembebasan lahan untuk pelebaran Jalan Balong-Plosorejo yang direncanakan selesai pada tahun 2025. Pada periode ini juga berjalan kegiatan rehabilitasi prasarana jalan serta monitoring dan evaluasi yang dimulai dari tahun 2022 semenjak kegiatan penyusunan rencana program hingga tahun 2040.

Periode II (2026-2030) Pada periode kedua (2026-2030), pembangunan berfokus pada pelebaran Jalan Balong-Plosorejo dari selebar 3 meter menjadi selebar 5 meter dan peningkatan

hieraki Jalan Balong-Plosorejo dari yang berstatus jalan lingkungan menjadi berstatus jalan lokal. Pada periode ini juga berjalan kegiatan rehabilitasi prasarana jalan serta monitoring dan evaluasi yang dimulai dari tahun 2022 semenjak kegiatan penyusunan rencana program hingga tahun 2040.

Periode III (2031-2035) Pada periode ketiga (2031-2035), pembangunan berfokus pada penyediaan fasilitas pelengkap prasarana jalan dengan output berupa rambu-rambu lalu lintas, penerangan, dan marka jalan. Pada periode ini juga berjalan kegiatan rehabilitasi prasarana jalan serta monitoring dan evaluasi yang dimulai dari tahun 2022 semenjak kegiatan penyusunan rencana program hingga tahun 2040.

Periode IV (2036-2040) Pada periode keempat (2036-2040), pembangunan masih berfokus pada penyediaan fasilitas pelengkap prasarana jalan dengan output berupa rambu-rambu lalu lintas, penerangan, dan marka jalan yang ditargetkan pada tahun 2040 berjumlah 200 unit. Pada periode ini juga berjalan kegiatan rehabilitasi prasarana jalan serta monitoring dan evaluasi yang dimulai dari tahun 2022 semenjak kegiatan penyusunan rencana program hingga tahun 2040.

9.1.1.2 Program Peningkatan Mobilitas Masyarakat Periode I (2021-2025) Pada periode pertama (2021–2025), pembangunan dimulai dengan penyusunan rencana program peningkatan mobilitas masyarakat di tahun 2022-2023 yang kemudian dilakukan survei kondisi eksisting serta sosialisasi dan FGD kepada masyarakat dan stakeholders mengenai program peningkatan mobilitas, dengan mengembangkan terminal yang ada di Wilayah Jenaka yang dilakukan pada tahun 2023. Setelah mendapatkan kesepakatan melalui kegiatan FGD tersebut, dilakukan pemerolehan izin untuk peningkatan fungsi terminal sebagai fungsi terminal angkutan dan wisata di tahun 2024. Kegiatan selanjutnya setelah mendapatkan izin peningkatan, diperlukan pembebasan lahan seluas 1.000 m2 di tahun 2024 yang digunakan untuk perluasan lahan terminal di tahun 2025. Selain itu, kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan sepanjang periode dari tahun 2022–2040.

Gambar 9.2Peta Program Peningkatan Mobilitas Masyarakat Periode I (2021-2025)

Periode II (2026-2030) Pada periode kedua (2026-2030), kegiatan berfokus pada pembangunan fasilitas umum dan penunjang terminal, penambahan rute trayek terminal BalongBatujamus, serta penambahan jumlah dan rute angkutan umum antar kecamatan di Wilayah Jenaka dengan jenis angkutan umum yaitu minibus. Pada periode ini juga dilakukan pemeliharaan terminal dan angkutan yang dimulai sepanjang tahun 20252040, dan juga kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan pada periode dari tahun 2022–2040.

Gambar 9.3Peta Program Peningkatan Mobilitas Masyarakat Periode I (2026-2030)

Periode III (2031-2035) Pada periode ketiga (2031-2035), kegiatan yang dilakukan pada periode ini sehubungan dengan pengembangan wisata di Wilayah Jenaka yaitu dengan penyediaan angkutan wisata berupa angkutan pengumpan atau feeder. Kemudian untuk meningkatkan mobilitas warga antar desa, dilakukan penambahan jumlah dan rute angkutan umum antar desa berupa angkutan pengumpan atau feeder yang penambahannya dimulai tahun 2031-2040. Pada periode ini juga masih berjalan kegiatan pemeliharaan terminal dan angkutan serta monitoring dan evaluasi hingga tahun 2040.

Gambar 9.4Gambar 9.2 Peta Program Peningkatan Mobilitas Masyarakat Periode I (2031-2035)

Periode IV (2036-2040) Pada periode keempat (2036-2040), kegiatan yang dilakukan merupakan keberlanjutan dari periode sebelumnya, yaitu penambahan jumlah dan rute angkutan umum antar desa berupa angkutan pengumpan atau feeder yang berakhir pada tahun 2040. Pada periode ini, kegiatan pemeliharaan terminal dan angkutan serta monitoring dan evaluasi masih berjalan dan berakhir pada periode ini yaitu di tahun 2040.

Gambar 9.5Peta Program Peningkatan Mobilitas Masyarakat Periode I (2036-2040)

9.1.2.1 Program Pengembangan Kualitas SDM Periode I (2021-2025) Pada periode pertama (2021-2025), pembangunan dimulai sosialisasi kepada masyarakat mengenai program pengembangan kualitas SDM dan pengajuan izin penambahan 3 jumlah unit SMP yang dilakukan di tahun yang sama yaitu tahun 2023. Setelah didapatkan perizinan, pembangunan 3 unit SMP mulai dilaksanakan di tahun selanjutnya yaitu tahun 2024 hingga hingga direncanakan akan berakhir di tahun 2030. Kemudian di tahun 2025, dilakukan pengajuan izin kembali untuk pembangunan 1 unit SMA/SMK tambahan. Pada periode ini juga berjalan kegiatan penyelenggaraan pelatihan tenaga pengajar yang dimulai dari tahun 2023 serta monitoring dan evaluasi yang dimulai dari tahun 2025 hingga kedua kegiatan tersebut berakhir di tahun 2040. Berikut merupakan peta program pengembangan kualitas SDM Kecamatan Jenawi dan Kecamatan Kerjo tahun 2021 – 2025.

Gambar 9.6Peta Program Pengembangan Kualitas SDM Periode I (2021-2025)

Periode II (2026-2030) Pada periode kedua (2026-2030), pembangunan berfokus pada pembangunan unit SMP tambahan yang ditargetkan pada tahun 2030 terdapat 3 unit SMP tambahan dan pembangunan 1 SMA/SMK tambahan. Pada periode ini juga berjalan kegiatan penyelenggaraan pelatihan tenaga pengajar yang dimulai dari tahun 2023 serta monitoring dan evaluasi yang dimulai dari tahun 2025 hingga kedua kegiatan tersebut berakhir di tahun 2040. Di bawah ini merupakan peta program pengembangan kualitas SDM Kecamatan Jenawi dan Kecamatan Kerjo pada periode II tahun 2026 – 2030.

Gambar 9.7Peta Program Pengembangan Kualitas SDM Periode II (2026-2030)

Periode III (2031-2035) Pada periode ketiga (2031-2035), dalam program pengembangan kualitas SDM lebih berfokus pada penyelenggaraan pelatihan tenaga pengajar yang sudah berjalan dari tahun 2023 serta monitoring dan evaluasi yang sudah berjalan dari tahun 2025 hingga kedua kegiatan tersebut berakhir di tahun 2040. Berikut merupakan peta program pengembangan kualitas SDM Kecamatan Jenawi dan Kecamatan Kerjo pada periode III tahun 2031 – 2035.

Gambar 9.8Peta Program Pengembangan Kualitas SDM Periode III (2031-2035)

Periode IV (2036-2040) Pada periode keempat (2036-2040), dalam program pengembangan kualitas SDM masih lebih berfokus pada penyelenggaraan pelatihan tenaga pengajar yang

sudah berjalan dari tahun 2023 serta monitoring dan evaluasi yang sudah berjalan dari tahun 2025 hingga kedua kegiatan tersebut berakhir di tahun 2040.

9.1.2.2 Program Pemberdayaan SDM di Sektor INTANPARI Periode I (2021-2025)

Gambar 9.9Peta Program Pemberdayaan SDM di Sektor INTANPARI Periode I (2021-2025)

Dalam periode ini, diawali dengan kegiatan kerjasama dengan pihak sponsorship, donatur, dan kolabolator di tahun 2023 dengan target mendapatkan 10 kerjasama yang dibuktikan dengan surat perjanjian kerjasama. Selanjutnya,dari kerjasama tersebut, terdapat pendataan mitra yang dilanjutkan dengan penetapannya untuk mitra di bidang INTANPARI di tahun 2024. Di tahun yang sama, sosialisasi untuk kegiatan program beasiswa D3 & S1, pelatihan keterampilan, pengenalan penyalur tenaga kerja (outsourcing) di bidang INTANPARI juga dilakukan bersamaan. Sosialisasi beasiswa dijalankan sebanyak 3 kali dalam setahun, sosialisasi pelatihan berlangsung satu kali, dan sosialisasi outsourcing sebanyak x kali setahun. Adapun program beasiswa tersebut mulai berjalan dalam tahun yang sama hingga akhir periode IV. Untuk penyelenggaraan pelatihan dan jasa outsourcingsendiri, juga dimulai di periode ini yaitu pada tahun 2025. Terakhir, periode ini diakhiri dengan adanya monitoring dan evaluasi di tahun akhir periode (2025).

Periode II (2026-2030) Kemudian, di periode II tidak terdapat kegiatan baru, namun hanya melanjutkan kegiatan dari periode sebelumnya. Dimana kegiatan sosialisasi masih terus berjalan di tiap tahunnya yang juga disertai dengan pengadaan beasiswa tersebut. Kemudian pendataan mitra juga masih terus dijalankan untuk mendata adanya mitra-mitra baru di bidang INTANPARI. Lalu, diawal periode juga dilakukan kembali sosialisasi outsourcing dan juga kegiatan pelatihan yang telah dijalankan dari periode I. Kemudian akhir periode juga diakhiri dengan kegiatan monitoring dan evaluasi.

Periode III (2031-2035) Adapun di periode III kegiatan yang diselenggarakan masih sama dan melanjutkan dari periode sebelumnya dengan perbedaan pada kegiatan sosialisasi pengenalan jasa outsourcing yang tidak lagi diselenggarakan.

Periode IV (2036-2040) Pada periode terakhir ini, kegiatan yang dilakukan masih sama dengan periode sebelumnya, namun pada kegiatan pendataan dan penetapan mitra sudah tidak lagi dilakukan.

9.1.2.3 Program Penciptaan Wirausahawan Baru Periode I (2021-2025) Berkaitan dengan upaya penciptaan wirausaha baru, pada periode pertama pelaksanaan program ialah berupa kegiatan sosialisasi terkait pelatihan kewirausahaan yang akan diselenggarakan pada tahun 2023 guna mendorong minat masyarakat di Kecamatan Jenawi dan Kerjo dalam berwirausaha. Setelah sosialisasi dilakukan dengan menjangkau 19 desa yang ada di Wilayah Jenaka, pelatihan pun diselenggarakan pada tahun yang sama, 2023, dan akan rutin dilaksanakan 3 bulan sekali. Bagi para wirausahawan yang telah memulai usahanya minimal selama 6 bulan, dapat mengajukan pinjaman berupa KUR atau Kredit Usaha Rakyat yang dapat diakses melalui bank-bank BUMN untuk bantuan modal usaha. Selanjutnya pada tahun 2025 akan dilaksanakan evaluasi terkait pelaksanaan rangkaian sosialisasi, pelatihan, hingga pemberian bantuan modal.

Periode II (2026-2030), Periode III (2031-2035), Periode IV (2036-2040) Pada periode kedua sampai dengan periode empat pelaksanaan kegiatan akan dilakukan secara berkala. Dimana rangkaian sosialisasi, pelatih dilaksanakan.

9.1.3.1 Program Pengembangan Kawasan Perdagangan Periode I (2021-2025) Dalam pelaksanaan program pengembangan kawasan perdagangan, pada periode pertama dilakukan penyusunan rencana program yang diikuti oleh survei kondisi kawasan perdagangan serta pendataan UMKM di Wilayah Jenaka. Selanjutnya, dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pedagang mengenai revitalisasi kawasan pasar, yakni Pasar Pelang, Pasar Balong, dan Pasar Batujamus. Setelah itu, dilakukan pengurusan perizinan revitalisasi di ketiga pasar yang ada di Wilayah Jenaka. Penyusunan rencana revitalisasi pasar ini ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah, khususnya pada sektor perdagangan, serta meningkatkan demand masyarakat untuk berkegiatan jual-beli di pasar.

Periode II (2026-2030) Sebagai tindak lanjut dari periode pertama, pada periode kedua dilakukan revitalisasi secara bertahap pada Pasar Pelang, Pasar Balong, dan Pasar Batujamus sesuai dengan rencana program yang telah disusun sebelumnya. Revitalisasi yang dimaksud mencakup peningkatan kualitas pasar serta kelengkapan fasilitas pasar. Kegiatan revitalisasi pasar ini diiringi dengan pengurusan lahan untuk penambahan pusat distribusi dan puja sera.

Periode III (2031-2035)

Pada periode ketiga ini, difokuskan pada pusat distribusi baru yakni pengadaan puja sera sentra UMKM serta pertokoan di sepanjang koridor jalan. Pengadaan pusat distribusi dilakukan setelah ketersediaan lahan sudah terurus dan dilaksanakan secara bertahap untuk dapat mewadahi penciptaan nilai tambah kepada masyarakat, khususnya dari potensi UMKM yang ada.

Periode IV (2036-2040) Pada periode terakhir, dilakukan pengadaan fasilitas pelengkap setelah berkembangnya pasar dan koridor perdagangan. Selain itu, dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pasar serta koridor perdagangan baru.

9.1.3.2 Program Pengembangan Kawasan Wisata Periode I (2021-2025) Pada periode pertama diawali dengan perizinan penyediaan lahan untuk pengembangan, dan survei kondisi eksisting untuk melihat potensi wisata yang akan dikembangkan. Selanjutnya, untuk memperlancar rencana program pengembangan dilakukan FGD dengan tokoh masyarakat, investor, dan pemerintah mengenai konsep perencanaan. Di tahun yang sama, pembukaan akses wisata Air Terjun Jumog juga dilakukan, dan kegiatan pada tahun berikutnya adalah penambahan akses wisata ke Candi Cetho. Terakhir, pengembangan lebih berfokus pada penyediaan fasilitas penunjang aktivitas Agrowisata Kebun Karet Karangrejo seperti penyediaan lahan parkir, toilet, dan, peribadatan. Periode II (2026-2030) Pada periode kedua, pembangunan berfokus pada penyediaan tempat penginapan sebagai penunjang aktivitas wisata dan dilakukan pembangunan kawasan wisata Waduk Gondang. Selain itu, pemeliharaan dan monitoring dilanjutkan seperti yang telah dilakukan pada periode sebelumnya.

Periode III (2031-2035) Pada periode ketiga, pengembangan dilakukan dengan melanjutkan kegiatan pada periode sebelumnya yaitu pembangunan kawasan wisata Waduk Gondang, pemeliharaan kawasan, dan pengawasan secara berkala.

Periode IV (2036-2040) Pada periode keempat, pelaksanaan kegiatan hanya berfokus pada pemeliharaan kawasan wisata dan pengawasan secara berkala seperti yang dilakukan pada periode sebelumnya.

9.1.3.3 Program Pengembangan Kawasan Agroindustri Periode I (2021-2025) Pada periode pertama, diawali dengan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat Desa Kuto dengan tujuan menginformasikan secara menyeluruh mengenai rencana program pengembangan kawasan agroindustri di Desa Kuto dan mengajak masyarakat untuk terlibat secara langsung pada program tersebut. Setelah kegiatan tersebut berlangsung, dilanjut dengan kegiatan akuisisi dan pembebasan lahan kosong yang akan diperuntukkan sebagai kawasan agroindustri serta pengurusan perizinan dan legalisasi lahan. Kegiatan penandatanganan kerja sama dengan masyarakat juga dibutuhkan sebagai bentuk kesepakatan antara pemerintah, planner, dan masyarakat atas rencana program. Kemudian pembangunan pabrik pengolahan, pelebaran jalan, dan peningkatan sarana dasar dan utilitas umum mulai dilaksanakan.

Periode II (2026-2030) Pada periode kedua, proses pembangunan pabrik pengolahan masih berlangsung. Selain itu, kegiatan difokuskan pada pencarian 100 supplier bahan baku yang berasal dari masyarakat sekitar, penyerapan tenaga kerja ditargetkan sebanyak 500 orang, dan pembukaan atau peresmian kawasan agroindustri.

Periode III (2031-2035) Pada periode ketiga, dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala atas untuk mengukur seberapa efektif keberjalanan program.

Periode IV (2036-2040) Pada periode keempat, kegiatan yang dilaksanakan masih sama dengan periode sebelumnya.

9.1.4.1 Program Pengembangan UMKM Periode I (2021-2025) Pada periode pertama, Program pengembangan UMKM berfokus pada peningkatan usaha mikro menjadi usaha kecil di mulai dengan adanya pendataan UMKM di Kecamatan Jenawi dan Kecamatan Kerjo. Pendataan ini dilakukan untuk mengetahui jumlah UMKM yang ada di dua kecamatan tersebut. Setelah melakukan pendataan dilanjutkan dengan pembukaan akses modal dari perbankan dan juga Bumdes. Kemudian dilanjutkan dengan memfasilitasi UMKM menjadi usaha kecil melalui pengembangan produksi, pengolahan, SDM.

Periode II (2026-2030) Pada periode kedua berfokus terhadap peningkatan usaha mikro menjadi usaha kecil melalui cara yang sama yaitu dengan pembukaan akses modal dari perbankan dan Bumdes yang kemudian dilanjutkan oleh memfasilitas UMKM menjadi Usaha Kecil melalui pengembangan produksi,pengolahan pemasaran,SDM serta desain dan teknologi.

Periode III (2031-2035) Pada periode ketiga berfokus kepada peningkatan usaha kecil menjadi usaha menengah dengan pemberian akses modal dari perbankan dan Bumdes.

Periode IV (2036-2040) Pada periode keempat tetap berfokus kepada peningkatan usaha kecil menjadi usaha menengah dengan pemberian akses modal dari perbankan dan Bumdes.

9.1.4.2 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata Periode I (2021-2025) Pada periode pertama diawali dengan melakukan survei lapangan, kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi mengenai produk perencanaan dengan desa karangrejo, gempolan,sumberejo, gumeng dan balong. Kemudian dilakukan perbaikan dan pembukaan akses baru wisata candi cetho dan air terjun jumog . Pada periode ini dilakukan pembentukan organisasi wisata berupa POKDARWIS di desa Gumeng dan desa balong serta pemasaran destinasi wisata melalui platform resmi Kecamatan Jenawi dan Kerjo.

Periode II (2026-2030) Pada periode kedua berfokus pada pembangunan kawasan wisata waduk gondang Desa Gempolan dan agrowisata Kebun Karet Karangrejo. Pada periode ini dilakukan pembentukan POKDARWIS di Desa gempolan dan Desa Karangrejo serta pemasaran destinasi wisata melalui platform resmi dan pengadaan event wisata di Wisata waduk Gondang.

Periode III (2031-2035) Pada Periode ke 3 berfokus pada penambahan kegiatan perdagangan dan jasa di Kawasan wisata air terjun jumog dan candi cetho , Pembangunan Pujasera di Desa Sumberejo. Pada periode ini akan diadakan event wisata di kawasan pujasera desa sambirejo , air terjun jumog dan candi cetho serta pemasaran wisata melalui platform resmi wisata Kecamatan Kerjo dan Kecamatan Jenawi.

Periode IV (2036-2040)

Pada periode ke empat berfokus pada penambahan kegiatan perdagangan dan jasa di kawasan wisata waduk gondang dan agrowisata desa karangrejo, Pembangunan Pujasera di Desa Balong serta pengadaan event wisata di waduk gondang, agrowisata desa karangrejo dan Pujasera desa Balong serta pemasaran wisata melalui platform resmi. Pada periode ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi.

9.2.1.1 Program Penyediaan Fasilitas Pelengkap Prasarana Jalan Periode I (Tahun 2021-2025) Pada periode pertama, pembangunan difokuskan pada penyediaan fasilitas pelengkap prasarana jalan. Fasilitas pelengkap jalan tersebut berupa lampu penerangan jalan dan pengecatan marka jalan. Berikut merupakan peta pada kegiatan penyediaan fasilitas pelengkap jalan di periode pertama.

Gambar 9.10Peta Program Penyediaan Fasilitas Pelengkap Prasarana Jalan Periode I (2021-2025)

Pada kegiatan penyediaan lampu penerangan jalan yang akan disediakan sebanyak 150 unit di sepanjang jalan kolektor Kawasan Perkotaan Jenawi. Pada pengecatan marka jalan sepanjang 4,498 km juga dilakukan di sepanjang jalan kolektor. Kegiatan penyediaan fasilitas pelengkap prasarana jalan di periode pertama ini akan dilakukan pada tahun 2024 dan tahun 2025.

Periode II (Tahun 2026-2030)

Gambar 9.11Peta Program Penyediaan Fasilitas Pelengkap Prasarana Jalan Periode II (2026-2030)

Pada periode ini akan dilakukan kegiatan berupa penyediaan pengaman jalan tipe roller sepanjang 1,818 km di jalan lokal yang menghubungkan Balong-Plosorejo,

serta penyediaan rambu-rambu sebanyak 78 unit yang berupa 14 titik halte, 36 titik bus stop, 21 titik pemberhentian bus sekolah, 2 penunjuk arah, dan 3 rambu tanjakan, turunan, atau tikungan.

Periode III (Tahun 2031-2040) Pada tahun 2031-2040 atau periode ketiga dan keempat perencanaan, kegiatan pada program penyediaan fasilitas pelengkap prasarana jalan hanya difokuskan kepada Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas pelengkap prasarana jalan.

9.2.1.2 Program Peningkatan Mobilitas Masyarakat melalui Pengembangan Jaringan Jalan dan Transportasi Umum Periode I (2021-2025) Pada periode pertama, kegiatan pembangunan pada program Peningkatan Mobilitas Masyarakat difokuskan pada penyediaan halte pemberhentian angkutan, pelebaran jalan, perluasan lahan Terminal Balong, dan pembangunan jalan lingkungan. Berikut merupakan peta program Peningkatan Mobilitas Masyarakat pada periode pertama.

Gambar 9.12Program Peningkatan Mobilitas Masyarakatmelalui Pengembangan Jaringan Jalan dan Transportasi UmumPeriode I (2021-2025)

Berdasarkan peta di atas, dapat dilihat bahwa akan direncanakan pelebaran jalan di sepanjang Jalan Balong-Plosorejo. Kemudian, penyediaan halte pemberhentian angkutan sebanyak 14 unit di sepanjang jalan kolektor Kawasan Perkotaan Jenawi. Selain itu, pada periode ini juga direncanakan pembangunan jalan linkungan di Desa Seloromo dan Desa Menjing. Pada kegiatan peleberan Jalan BalongPlosorejo dan penyediaan halte akan dilakukan pada tahun 2024 dan tahun 2025, sedangkan pada kegiatan pembangunan jalan lingkungan di Desa Seloromo dan Menjing akan dimulai pada tahun 2025 di Desa Seloromo yang kemudian pada periode kedua akan dilanjutkan di Desa Menjing. Periode II (2026-2030) Pada tahun 2026-2030 atau periode kedua perencanaan, kegiatan pada program Peningkatan Mobilitas Masyarakat melalui Pengembangan Jaringan Jalan dan Transportasi Umum difokuskan kepada pembangunan jalan lingkungan baru,

penambahan rute, dan penyediaan bus stop. Berikut merupakan peta rencana program Peningkatan Mobilitas Masyarakat melalui Pengembangan Jaringan Jalan dan Transportasi Umum periode kedua tahun perencanaan.

Gambar 9.13Program Peningkatan Mobilitas Masyarakat melalui Pengembangan Jaringan Jalan dan Transportasi UmumPeriode II (2026-2030)

Berdasarkan peta di atas, dapat dilihat bahwa akan direncanakan pembangunan jaringan jalan lingkungan sepanjang 12,8 km di Kawasan Perkotaan Jenawi. Kemudian, penyediaan rute bus dari Terminal Balong menuju Terminal Batujamus yang berada di Kecamatan Kerjo dan juga penyediaan rute angkutan bus sekolah untuk melayani Kawasan Perkotaan Jenawi. Selain itu, pada periode ini, direncanakan penyediaan rambu bus stop sebanyak 13 titik di Desa Balong pada tiap sekolah-sekolah.

Periode III (2031-2035) Pada periode selanjutnya, pembangunan difokuskan pada penyediaan rute bagi angkutan pengumpan dari Terminal Balong menuju 6 lokasi wisata yaitu Air Terjun Jumog Jati, Wisata Gondola, Wisata Pendakian, Monumen RRI, Air Terjun Dung Aron, dan Air Terjun Grenjengan. Selanjutnya dilakukan penyediaan rambu bus stop pada sekolah di Desa Seloromo sebanyak 4unit dan Desa Menjing sebanyak 4 unit. Penentuan lokasi dapat dilihat pada peta di bawah ini.

Gambar 9.14Program Peningkatan Mobilitas Masyarakat melalui Pengembangan Jaringan Jalan dan Transportasi UmumPeriodeIII (2031-2035)

Selain itu, dalam menunjang kegiatan yang telah dilakukan pada periode sebelumnya dilakukan penyediaan bus sekolah gratis sebanyak 15unit bus dimana titik awal dari pusat permukiman dan titik tujuan menuju masing-masing sekolah, penyediaan angkutan pengumpan (feeder) menuju lokasi wisata sebanyak 10 unit, penetapan jam operasional angkutan pengumpan (feeder) wisata yaitu pukul 05.30 18.00, serta pemeliharaan rutin bagi minibus, bus sekolah, fasilitas terminal, dan jaringan jalan.

Periode IV (2036-2040) Pada tahun 2036-2040 dilakukan penyediaan titik pemberhentian angkutan desa berupa rambu bus stop di kawasan permukiman pada Desa Balong sebanyak 3 unit, Desa Seloromo 4 unit, dan Desa Menjing 8 unit. Selain itu dilakukan penyediaan rute angkutan desa guna menunjang aktivitas masyarakat yang menghubungkan bus stop di kawasan permukiman menuju Terminal Balong sehingga masyarakat dapat bermobilisasi ke tempat lain dari terminal tersebut. Penentuan rambu bus stop dan rute angkutan desa dapat dilihat dalam peta di bawah ini.

Gambar 9.15Program Peningkatan Mobilitas Masyarakat melalui Pengembangan Jaringan Jalan dan Transportasi UmumPeriodeIV (2036-2040)

Selain kegiatan di atas, dalam menunjang program peningkatan mobilitas masyarakat dilakukan pula penyediaan angkutan desa sebanyak 10 unit, penetapan jam operasional angkuta desa seperti jam kerja yaitu pukul 05.30-19.00, pembuatan sistem informasi rute serta jam operasional transportasi umum berbentuk bussiness account aplikasi Whatsapp sehingga mempermudah penyebaran informasi mengenai transportasi umum di Kawasan Perkotaan Jenawi baik angkutan desa, bus sekolah, angkutan pengumpan menuju kawasan wisata, maupun minibus menuju Kab Sragen dan Kecamatan Kerjo. Serta melakukan pemeliharaan angkutan desa, minibus, bus sekolah, fasilitas terminal dan jaringan jalan.

9.2.2.1 Program Penataan Lahan Terbangun Menjawab dari permasalahan yang ada tentang penggunaan lahan yang masih belum sesuai dengan fungsi lahannya. Maka dengan adanya program penataan lahan terbangun diperlukan beberapa kegiatan yang mana dapat diturunkan menjadi empat periode, diharapkan dapat mengatasi permasalahan lahan tersebut.

Periode I (2021-2025) Pada periode I atau pada tahun 2021-2025, kegiatan yang dilakukan lebih kepada persiapan atau seperti pelaksanaan FGD dengan para stakeholder terkait, penyusunan 7 zoning lahan terbangun Kawasan Perkotaan Jenawi dan disertai dengan UDGL per kawasan tersebut. Ketiga kegiatan tersebut ditargetkan dapat dilaksanakan pada tahun 2023.

Periode II - Periode IV (2026-2040) Pada periode II – IV atau pada tahun 2026-2040 kegiatan pada program penataan lahan terbangun lebih berfokus pada kegiatan pembangunan dan pengembangan lahan terbangun sesuai dengan zonasi peruntukannya. Mulai dari perumahan, perdagangan dan jasa, pelayanan umum, pendidikan, industri,

pariwisata, serta transportasi. Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat maka baik pembangunan baru atau konsolidasi lahan untuk lahan-lahan sesuai dengan fungsinya. Berikut merupakan peta zoning Kawasan Perkotaan Jenawi.

Gambar 9.16Peta Zoning Kawasan Perkotaan Jenawi Tahun 2040

9.2.2.2 Pengendalian Pemanfaatan Lahan Terbangun Dalam melakukan program penataan dan pengembangan pasar, diperlukan beberapa kegiatan yang mana dapat diturunkan menjadi empat periode. Berikut merupakan rencana program pengendalian pemanfaatan lahan terbangun menurut periode. Periode I (2021-2025) Terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan pada tahun 2023 yang termasuk pada periode I. Kegiatan tersebut meliputi penyusunan persyaratan dan Prosedur penerbitan izin lokasi, pembentukan tim pengendalian, serta sosialisasi tentang pemanfaatan dan penggunaan lahan. Kemudian pada akhir periode I terdapat kegiatan monitoring penggunaan, pemanfaatan, dan alih fungsi lahan.

Periode II – Periode IV (2026-2040) Pada periode II – IV atau pada tahun 2026-2040 kegiatan yang dilakukan hanya melakukan monitoring penggunaan, pemnfaatan, dan alih fungsi lahan. Kegiatan tersebut dilakukan hanya pada setiap akhir tahun periode yaitu pada tahun 2030, 2035, serta 2040.

9.2.3.1 Penataan dan Pengembangan Pasar Dalam melakukan program penataan dan pengembangan pasar, diperlukan beberapa kegiatan yang mana dapat diturunkan menjadi empat periode. Berikut merupakan rencana program penataan dan pengembangan pasar di Kawasan Perkotaan Jenawi menurut periode.

Periode I (2021-2025) Pada periode I atau pada tahun 2021-2025, kegiatan yang dilakukan meliputi perluasan Pasar Balong dan Pasar Pelang, pengadaan lahan parkir, penambahan jam operasional pasar, pembangunan pos pengamanan, pos kesehatan pasar, pengadaan hydrant pemadam kebakaran pada tahun awal 2023. Selanjutnya pada tahun 20242025, dilakukan kegiatan standarisasi lapak usaha, pembangunan dan renovasi toilet, pembangunan ruang peribadatan berupa mushola, pembangunan gudang penyimpanan, dan pengadaan area bongkar muat.

Periode II – Periode IV (2026-2040) Kegiatan pada periode II – Periode IV pada program penataan dan pengembangan pasar di Kawasan Perkotaan Jenawi sudah diselesaikan sehingga hanya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala pada pasar.

9.2.3.2 Pengembangan Koridor Perdagangan dan Jasa Dalam melakukan program pengembangan koridor perdagangan dan jasa, diperlukan beberapa kegitan yang mana dapat diturunkan menjadi empat periode. Berikut merupakan rencana program pengembangan koridor perdagangan dan jasa di Kawasan Perkotaan Jenawi menurut periode.

Periode I (2021-2025) Pada periode I atau pada tahun 2023 adalah Sosialisasi dan konsolidasi kepada masyarakat Desa Balong, Desa Seloromo, dan Desa Menjing terkait rencana pengembangan Koridor Perdagangan dan Jasa. Tahun selanjutnya pada 2024-2025 adalah dengan pembangunan restauran dan rumah makan, dan Pembangunan cafe dengan view sawah. Serta terdapat kegiatan monitoring dan evaluasi terkait berbagai pembangunan yang ada.

Gambar 9.17Peta Program Pengembangan Koridor Perdagangan dan Jasa Periode I (2021-2025)

Periode II (2026-2030) Kegiatan pada periode II atau pada 2026-2030 terdapat kegiatan Pembangunan pertokoan di sepanjang koridor jalan dan Pembangunan pujasera Balong. Serta terdapat kegiatan monitoring dan evaluasi terkait berbagai pembangunan yang ada.

Gambar 9.18Peta Program Pengembangan Koridor Perdagangan dan Jasa Periode II (2026-2030)

Periode III (2031-2035) Kegiatan pada periode III atau pada 2031-2035 terdapat kegiatan Pembangunan pertokoan di sepanjang koridor jalan dan Pembangunan minimarket/swalayan. Serta terdapat kegiatan monitoring dan evaluasi terkait berbagai pembangunan yang ada.

Gambar 9.19Peta Program Pengembangan Koridor Perdagangan dan Jasa Periode III (2030-2035)

Periode IV (2036-2040) Kegiatan pada Periode IV atau pada 2036-2040 pada program pengembangan koridor perdagangan dan jasa di Kawasan Perkotaan Jenawi sudah diselesaikan sehingga hanya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala pada koridor perdagangan dan jasa.

Gambar 9.20Peta Program Pengembangan Koridor Perdagangandan Jasa Periode IV (2036-2040)

9.2.3.3 Pengembangan Usaha yang Berdaya Saing Dalam melakukan program pengembangan usaha yang berdaya saing, diperlukan beberapa kegitan yang mana dapat diturunkan menjadi empat periode. Berikut merupakan rencana program pengembangan usaha yang berdaya saing di Kawasan Perkotaan Jenawi menurut periode.

Periode I (2021-2025) Kegiatan pada periode pertama yaitu pada tahun 2021-2025 meliputi Penambahan Variasi Dagangan, Penerbitan Surat Izin Usaha, dan Edukasi dan Pelatihan Bisnis Usaha yang dilakukan tiga tahun berturut-turut. Serta terdapat kegiatan monitoring dan evaluasi terkait berbagai kegiatan yang ada di akhir periode yaitu tahun 2025.

Periode II (2026-2030) Kegiatan pada periode kedua yaitu pada tahun 2026-2030 meliputi Penguatan Kelembagaan Pasar dan Pemberian Akses Modal. Edukasi dan Pelatihan Bisnis Usaha juga tetap dilakukan pada periode ini. Setelah selesai melakukan kegiatan edukasi dan pelatihan bisnis usaha, akan dilakukan penerbitan surat izin usaha. Selain itu, terdapat juga kegiatan monitoring dan evaluasi terkait berbagai kegiatan yang ada.

Periode III – Periode IV (2031-2040) Kegiatan pada Periode III- IV atau pada 2031-2040 pada program pengembangan usaha yang berdaya saing di Kawasan Perkotaan Jenawi tetap memberikan akses modal dan tetap dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala pada pelaku usaha.

9.2.4.1 Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Kegiatan yang dilakukan untuk program peningkatan daya tarik pariwisata di Kawasan Perkotaan Jenawi terbagi menjadi empat periode dan dapat diselesaikan dalam tiga periode. Berikut merupakan peta rencana program peningkatan daya tarik pariwisata di Kawasan Perkotaan Jenawi menurut periode.

Gambar 9.21Peta Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata Periode I (2021-2025)

Periode I (2021-2025) Kegiatan pada periode pertama meliputi Pembukaan akses menuju kawasan wisata Air Terjun Dong Aren, Air Terjun Grenjengan, Wisata Gondola, dan Wisata Pendakian serta Perbaikan akses menuju wisata Air Terjun Jumog Jati dan RRI yang dilaksanakan pada tahun 2023. Kemudian dilanjutkan dengan pengadaan amenitas berupa lahan parkir, tiketing, toilet, tempat ibadah dan foodcourt di empat objek wisata yaitu Air Terjun Dong Aren, Air Terjun Grenjengan, Air Terjun Jumog Jati dan Monumen RRI di tahun 2024-2025.

Gambar 9.22Peta Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata Periode II (2026-2030)

Periode II (2026-2030) Kegiatan pada periode kedua meliputi Pengadaan lahan untuk 2 potensi wisata baru gondola dan pendakian di tahun 2026-2027. Kemudian dilanjutkan dengan pengadaan amenitas berupa lahan parkir, tiketing, toilet, tempat ibadah dan foodcourt di dua objek wisata baru yaitu gondola dan pendakian pada tahun 20272030. Serta terdapat kegiatan monitoring dan evaluasi terkait berbagai pembangunan yang ada.

Gambar 9.23Peta Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata Periode II (2031-2035)

Periode III (2031-2035) Kegiatan pada periode ketiga meliputi pembangunan gondola, dan pembangunan resto di transit gondola di tahun 2031-2033 serta pembangunan rute pendakian yang terdiri dari 2 rute pendakian di tahun 2034-2035. Serta terdapat kegiatan monitoring dan evaluasi terkait berbagai pembangunan yang ada.

Gambar 9.24Peta Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata Periode IV (2036-2040)

Periode IV (2036-2040) Pada periode keempat kegiatan pada program peningkatan daya tarik pariwisata di Kawasan Perkotaan Jenawi sudah diselesaikan sehingga hanya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala pada masing-masing amenitas penunjang wisata.

9.2.4.2 Peningkatan Produktivitas Sektor Pariwisata Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mendukung program ini terbagi menjadi empat periode yaitu sebagai berikut: Periode I (2021-2025) Kegiatan yang dilakukan pada periode ini berupa survei lapangan terkait destinasi pengembangan wisata dan penyusunan rencana pengembangan wisata berupa site planning dan proses desain kawasan wisata Air Terjun Grenjengan, Air Terjun Jumog Jati, Air Terjun Dong Aren, Monumen RRI, Wisata Pendakian, dan Wisata Gondola yang dilakukan oleh tenaga ahli dan secara participatory. Dua kegiatan ini dilakukan pada tahun 2023. Kegiatan berikutnya dilakukan pada tahun 2024 yaitu sosialisasi dan konsolidasi kepada masyarakat Desa Balong, Desa Seloromo, dan Desa Menjing terkait rencana pengembangan wisata dan pelaksanaan FGD bersama para stakeholders. Kegiatan terakhir pada periode pertama berupa penandatanganan MoU dengan masyarakat terkait dengan rencana pengembangan wisata yang dilakukan pada tahun 2025.

Periode II (2026–2030) Kegiatan pada periode kedua meliputi penerapan site plan dan desain kawasan wisata Air Terjun Grenjengan, Air Terjun Jumog Jati, Air Terjun Dong Aren, Monumen RRI, Wisata Pendakian, dan Wisata Gondola serta pengembangan enam destinasi wisata berupa wisata Air Terjun Grenjengan, Air Terjun Jumog Jati, Air Terjun Dong Aren, Monumen RRI, Wisata Pendakian, dan Wisata Gondola. Pada periode ini juga telah dimulai kegiatan monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan destinasi wisata.

Periode III (2031-2035) Kegiatan pengembangan enam detinasi wisata yang telah dilakukan pada periode pertama masih berlanjut hingga periode ketiga. Kegiatan lain yang termasuk dalam periode ketiga yaitu pendataan pelaku kegiatan perdagangan dan jasa sebagai penunjang wisata, pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa sebagai penunjang wisata, pemeliharaan sarana dan prasarana destinasi wisata, pemasaran destinasi wisata baik Dalam dan Luar Negeri, dan monitoring serta evaluasi terkait pengelolaan destinasi wisata.

Periode IV (2036-2040) Kegiatan yang ada di periode keempat merupakan lanjutan dari kegiatan yang telah dilaksanakan pada program ketiga. Kegiatan tersebut meliputi pemeliharaan sarana dan prasarana destinasi wisata, pemasaran destinasi wisata baik dalam dan luar Negeri, dan monitoring serta evaluasi terkait pengelolaan destinasi wisata.

9.2.5.1 Penyediaan Layanan Persampahan Perkotaan Program penyediaan layanan persampahan terbagai menjadi empat periode dan direncanakan akan selesai dalam tiga periode, yaitu yang diperinci sebagai berikut:

Periode I (2021-2025) Pada periode pertama, dilakukan pembuatan rencana program penyediaan layanan persampahan perkotaan yang akan dilakukan pada tahun 2023, lalu diikuti dengan pelaksanaan survei lokasi penyediaan layanan persampahan di tahun berikutnya. Pada tahun 2025, kegiatan yang dilakukan antara lain adalah penambahan 1 titik TPS di Desa Balong, pemerataan penyediaan 4 unit bak sampah di Desa Balong, Desa Seloromo, dan Desa Menjing, serta kegiatan monitoring dan evaluasi.

Gambar 9.25Penyediaan Layanan Persampahan PerkotaanPeriode I (2021-2025)

Periode II (2026-2030) Kegiatan pada periode kedua merupakan lanjutan dari periode sebelumnya, antara lain penambahan 1 titik lokasi TPS di Desa Seloromo dan 1 titik lokasi TPS di Desa Menjing. Selain itu juga dilakukan penambahan 4 unit bak sampah yang tersebar di Desa Balong, Desa Seloromo, dan Desa Menjing. Selanjutnya akan dilakukan pengadaan 1 armada pengangkutan sampah dan kemudian diikuti dengan kegiatan monitoring dan evaluasi.

Gambar 9.26 Penyediaan Layanan Persampahan Perkotaan Periode II (2026-2030)

Periode III (2031-2035) Kegiatan pada periode kedua berupa pengadaan 2 armada pengangkutan sampah sehingga pada Kawasan Perkotaan Jenawi memiliki total 3 armada pengangkutan sampah serta penyediaan 2 ruang pengelolaan sampah, masingmasing 1 di Desa Balong dan Desa Seloromo serta melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi.

Gambar 9.27 Penyediaan Layanan Persampahan Perkotaan Periode III(2026-2030)

Periode IV (2036-2040) Pada periode terakhir, kegiatan yang dilakukan adalah melengkapi ruang pengelolaan sampah di Desa Menjing dan melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi sehingga pada akhir tahun perencanaan layanan persampahan perkotaan di Kawasan Perkotaan Jenawi telah dilengkapi dengan TPS, bak sampah, armada pengangkutan sampah, serta ruang pengelolaan sampah yang tersebar di masingmasing desa di Kawasan Perkotaan Jenawi.

Gambar 9.28 Penyediaan Layanan Persampahan Perkotaan Periode IV(2036-2040)

9.2.5.2 Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dalam Sistem Persampahan Perkotaan Pada program peningkatan peran aktif masyarakat dalam sistem persampahan perkotaan, terdapat beberapa kegiatan yang terbagi ke dalam empat periode. Berikut penjabaran dari kegiatan tersebut beserta peta rencana programnya. Periode I (2021-2025) Pada periode I kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 diantaranya pembinaan pemeliharaan infrastruktur persampahan, pengangkutan sampah rutin setiap 3x seminggu, dan edukasi dan pelatihan pengelolaan sampah rutin setiap 1x sebulan. Dikarenakan pengangkutan sampah serta edukasi dan pelatihan pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang rutin sehingga dilaksanakan sepanjang periode. Pada tahun terakhir, 2025, dilaksanakan pemberian modal usaha kepada pengusaha olahan sampah dan monitoring dan evaluasi kegiatan.

Periode II – IV (2026 – 2040) Pada sepanjang periode II – IV dilaksanakan kegiatan rutin yakni pengangkutan sampah rutin setiap 3x seminggu, dan edukasi dan pelatihan pengelolaan sampah rutin setiap 1x sebulan, lalu juga dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan.

9.2.5.3 Pemenuhan Kebutuhan Hunian Perkotaan Dalam melakukan program pemenuhan kebutahan hunian perkotaan, diperlukan beberapa kegitan yang mana dapat diturunkan menjadi empat periode. Berikut merupakan peta rencana program pemenuhan kebutahan hunian perkotaan di Jenawi menurut periode.

Periode I (2021-2025) Kegiatan yang dilakukan pada periode pertama yaitu survei lokasi di Kawasan Perkotaan Jenawi untuk mengetahui kondisi eksisting lahan yang diperuntukkan guna pembangunan perumahan sebagaimana akan dilaksanakan pada tahun 2023.

Selanjutnya, pada tahun 2024 terdapat pelaksanaan focus group discussion (FGD) dengan beberapa stakeholders terkait. Lalu pada tahun 2025, terdapat beberapa kegiatan yaitu berupa pengajuan perizinanan dan pembiyaan, melakukan pembebasan lahan, serta kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan

Gambar 9.29Peta Program Pemenuhan Kebutuhan Hunian Perkotaan Periode I (2021-2025)

Periode II (2026-2030) Beberapa kegiatan yang dilakukan pada periode kedua yaitu melakukan penambahan lahan hunian dengan rencana pembangunan seluas 5,3 ha dan relokasi perumahan seluas 1,2 Ha di Desa Balong. Selain itu, adanya monitoringdan evaluasi agar keberjalanan kegiatan sesuai dengan tujuan perencanaan pembangunan yang telah dibuat.

Gambar 9.30 Peta Program Pemenuhan Kebutuhan Hunian Perkotaan Periode II (2026-2030)

Periode III (2031-2035)

Gambar 9.31 Peta Program Pemenuhan Kebutuhan Hunian Perkotaan Periode III(2031-2035)

Kegiatan yang dilakukan pada periode ketiga yaitu relokasi perumahan sebesar 10 Ha di Desa Seloromo dan pengadaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang mana dilakukan dalam kurun waktu 5 tahun.

Periode IV (2036-2040)

Gambar 9.32 Peta Program Pemenuhan Kebutuhan Hunian Perkotaan Periode IV(2036-2040)

Kegiatan yang dilakukan pada periode keempat yaitu melanjutkan relokasi perumahan sebesar 7 hektar di Desa Seloromo yang akan diselesaikan dalam kurun

waktu 3 tahun yaitu pada tahun 2036-2038. Selanjutnya akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala pada masing-masing perumahan.

9.2.5.4 Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sarana Pelayanan Umum Kegiatan yang dirancang untuk mencapai program peningkatan kuantitas dan kualitas sarana pelayanan umum khususnya pada sarana pendidikan dan kesehatan akan melibatkan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing yang dilaksanakan dalam 4 periode dimana tiap periode berjangka waktu 5 tahun.

Periode I (2021-2025) Pada periode pertama, dilakukan penyusunan program dan sosialisasi kepada masyarakat terkait program peningkatan kualitas dan kuantitas sarana pelayanan umum, serta melakukan survei kondisi eksisting sarana pendidikan berupa SD dan SMK. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan FGD dengan para stakeholder yang terkait dan melakukan pembangunan sarana pendidikan berupa 5 unit TK dan 1 unit SMP, serta sarana kesehatan berupa 1 unit klinik, 1 unit apotek, dan 1 unit puskesmas pembantu.

Gambar 9.33Peta Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sarana Pelayanan Umum Periode I (2021-2025)

Periode II (2026-2030) Pada periode kedua, dilakukannya beberapa penambahan pembangunan yang merupakan lanjutan dari periode satu yaitu pembangunan sarana pendidikan sebanyak 2 unit TK dan pembangunan sarana kesehatan, sepert 1 unit apotek serta 1 unit puskesmas pembantu. Selain itu, juga adanya pembinaan pemeliharaan sarana pendidikan dan sarana kesehatan serta kegiatan monitoring.

Gambar 9.34Peta Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sarana Pelayanan Umum Periode II (2026-2030)

Periode III-Periode IV (2031-2040) Pada periode ketiga dan keempat dilakukan kegiatan pelaksanaan pemeliharaan sarana pelayanan umum, dimana jika terjadi kerusakan pada fasilitas sarana pelayanan umum yang ada pada Kawasan Perkotaan Jenawi maka pemerintah serta masyarakat akan melakukan kegiatan pemeliharaan sehingga sarana pelayanan umum dapat terpelihara dengan baik, lalu kegiatan selanjutnya monitong dan evaluasi secara berkala terhadap sarana pelayanan umum.

10.1.1.1 Program Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Program peningkatan aksesibilitas masyarakat merupakan program yang termasuk ke dalam urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Instrumen kebijakan pembangunan untuk program ini tergolong ke dalam kategori instrumen kebijakan pembangunan place based. Masing-masing instrumen memiliki stakeholder masing-masing sebagai penanggung jawab.

Gambar 10.1Peta Program Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat

Kegiatan pada program pertama dilakukan dengan melakukan penyusunan rencana program terkait peningkatan aksesibilitas masyarakat. Instrumen kebijakan yang dibutuhkan untuk kegiatan ini ialah penetapan perencanaan oleh stakeholders terkait, yaitu planner dan Bappeda Kabupaten karanganyar. Kegiatan kedua sampai keempat adalah melakukan survei kondisi eksisting, sosialisasi kepada masyarakat setempat, dan melakukan FGD bersama pemerintah kecamatan dan desa, UPT Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Kecamatan, dan masyarakat setempat dengan intrumen berupa pemberian insentif dana. Setelah itu dapat dilakukan kegiatan peningkatan hierarki jalan Balong-Plosorejo menjadi jalan lokal, diawali dengan pemerolehan izin peningkatan hierarki jalan, pembebasan lahan, dan pelebaran jalan. Untuk mempermudah keberjalanan kegiatan tersebut maka instrumen kebijakan yang digunakan adalah pemberian insentif dana untuk ganti rugi pembebasan lahan, pemberian kemudahan perizinan, dan penerapan manajemen K3 (Kesehatan dan Kesehatan Kerja) bagi tenaga kerja. Stakeholder yang terkait dalam pembebasan lahan yaitu UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan, dan Irigasi Kecamatan Jenawi sebagai instansi yang membutuhkan lahan dan Kementerian ATR/BPN Kabupaten

Karanganyar sebagai instansi yang melaksanakan perubahan hak tanah dan penetapan hak atas tanah, dan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR sebagai lembaga yang berperan dalam hal peningkatan perizinan hierarki jalan. Kegiatan kesembilan dan kesepuluh merupakan kegiatan penyediaan fasilitas pelengkap prasarana jalan dan rehabilitasi prasarana jalan dengan yang dilakukan oleh UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan, dan Irigasi Kecamatan Jenawi dengan instrumen penetapan titik lokasi penyediaan pelengkap prasarana dan rehabilitasi jalan. Terakhir adalah kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan melalui pengawasan dan pemeliharaan fasilitas secara berkala oleh UPT Pemeliharaan Jalan Jembatan dan Irigasi Kecamatan Jenawi. Instrumen ini memiliki tujuan untuk menjaga kondisi jaringan jalan, serta menjaga kenyamanan dan keamanan berkendara di Wilayah Jenaka. 10.1.1.2Program Peningkatan Mobilitas Masyarakat Program peningkatan mobilitas masyarakat merupakan program yang termasuk ke dalam urusan pemerintah bidang perhubungan. Instrumen kebijakan pembangunan untuk program ini tergolong ke dalam kategori instrumen kebijakan pembangunan place based. Masing-masing instrumen memiliki stakeholder masingmasing sebagai penanggung jawab.

Gambar 10.2Program Peningkatan Mobilitas Masyarakat

10.1.2.1Program Pengembangan Kualitas SDM Program pertama dari sasaran 2 adalah pengembangan kualitas SDM. Program ini merupakan program yang termasuk ke dalam Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan. Pada program ini terdapat 7 kegiatan, dimana masing-masing dari kegiatan tersebut memiliki instrumennya sendiri. Instrumen kebijakan pada program ini terdiri dari people based yang berfokus kepada pembinaan masyarakatnya dan place based yang menekankan pada keruanganya. Adapun peta zoning dari program ini sebagai berikut.

Gambar 10.3Peta Program Pengembangan Kualitas SDM

Kegiatan pertama pada program ini yakni sosialisasi kepada masyarakat mengenai program pengembangan kualitas SDM melalui pendidikan. Kemudian, kegiatan kedua yaitu penyelenggaraan pelatihan tenaga pengajar dengan instrumen kebijakan pemberian insentif dana dan sertifikasi (people based). Adapun stakeholder yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan kedua ini adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar, serta tenaga pengajar. Kegiatan selanjutnya adalah pemerolehan izin penambahan jumlah SMP dengan instrumen kebijakan pemberian kemudahan perizinan (place based). Kegiatan ketiga ini dilaksanakan di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar serta pihak swasta. Setelah didapatkan izin penambahan, dilakukan pembangunan SMP sebanyak 3 unit dengan instrumen kebijakan pemberian insentif dana (place based) didukung oleh stakeholder terkait yaitu Pemerintah Kabupaten Karanganyar serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya, kegiatan kelima adalah pemerolehan izin penambahan jumlah SMK dengan instrumen kebijakan pemberian kemudahan perizinan (place based). Kegiatan ketiga ini dilaksanakan di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar serta pihak swasta. Setelah itu, dilakukan pembangunan SMK sebanyak 1 uni dengan instrumen kebijakan pemberian insentif dana (place based) didukung oleh stakeholder terkait yaitu Pemerintah Kabupaten Karanganyar serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar. Terakhir, terdapat monitoring dan evaluasi. 10.1.2.2Program Pemberdayaan SDM di Sektor INTANPARI Program pemberdayaan SDM di Sektor INTANPARI merupakan program yang termasuk ke dalam urusan pemerintah bidang ketenagakerjaan. Instrumen kebijakan pembangunan untuk program ini terdiri dari instrumen kebijakan pembangunan

people based dan place based. Masing-masing instrumen memiliki stakeholder masing-masing sebagai penanggung jawab.

Gambar 10.4Peta Program Pemberdayaan SDM di Sektor INTANPARI

10.1.2.3 Program Penciptaan 100 Wirausaha Baru Program penciptaan 100 wirausaha baru merupakan program yang termasuk ke dalam urusan pemerintah bidang kewirausahaan. Instrumen kebijakan pembangunan untuk program ini tergolong ke dalam kategori instrumen kebijakan pembangunan people based. Masing-masing instrumen memiliki stakeholder masingmasing sebagai penanggung jawab.

10.1.3.1Program Pengembangan Kawasan Perdagangan Program pengembangan kawasan perdagangan merupakan program yang termasuk ke dalam urusan pemerintah bidang perdagangan. Instrumen kebijakan pembangunan untuk program ini tergolong ke dalam kategori instrumen kebijakan pembangunan place based. Masing-masing instrumen memiliki stakeholder masingmasing sebagai penanggung jawab.

Gambar 10.5Program Pengembangan Kawasan Perdagangan

Kegiatan pertama dalam Program Pengembangan Kawasan Perdagangan adalah penyusunan rencana program dengan instrumen berupa penetapan program dan stakeholder yang mencakup Pemerintah Kecamatan Jenawi dan Kecamatan Kerjo, Pemerintah Desa, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Selanjutnya, dilakukan survei kondisi eksisting kawasan perdagangan dan pendataan UMKM yang ada di Wilayah Jenaka serta sosialisasi kepada masyarakat dan pedagang mengenai rencana revitalisasi pasar. Kegiatan survei dan sosialisasi ini didukung dengan instrumen berupa pemberian insentif dana pada kawasan perdagangan dan UMKM yang ada dengan stakeholder Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, masyarakat, dan akademisi. Setelah itu, dilakukan pemerolehan izin revitalisasi kawasan pasar dengan instrumen berupa pemberian kemudahan perizinan pada pihak Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Setelah memperoleh izin, dilakukan revitalisasi pada Pasar Balong, Pasar Batujamus, dan Pasar Pelang serta pembangunan restoran, rumah makan, dan kafe secara bertahap dengan dukungan pemberian insentif dana dan stakeholder mencakup Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, investor, masyarakat, kontraktor, dan buruh pekerja. Hal ini selanjutnya diikuti dengan penambahan pusat distribusi baru dengan pengadaan pujasera sentra UMKM, pembangunan minimarket/swalayan, pembangunan pertokoan di sepanjang koridor jalan, serta pengadaan fasilitas pelengkap kawasan perdagangan. Kegiatan tersebut didukung oleh instrumen kebijakan berupa pemberian keringanan pajak

kepada investor dan insentif dana dari investor dengan stakeholder yang mencakup investor, masyarakat, pelaku UMKM, pedagang, kontraktor, dan buruh pekerja. 10.1.3.2 Program Pengembangan Kawasan Wisata Program pengembangan kawasan wisata merupakan program yang termasuk ke dalam urusan pemerintah bidang pariwisata. Instrumen kebijakan pembangunan untuk program ini terdiri dari instrumen kebijakan pembangunan people based dan place based. Masing-masing instrumen memiliki stakeholder masing-masing sebagai penanggung jawab. Kegiatan pertama dan Kegiatan kedua pada program ini adalah survei kondisi eksisting untuk melihat potensi wisatanya dan FGD dengan tokoh masyarakat, investor dan pemerintah mengenai konsep perencanaan dengan instrumen berupa pemberian intensif dana oleh stakeholder terkait, seperti Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Dinas Pariwisata Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya, Kegiatan kedua adalah penyediaan lahan untuk pengembangan kawasan wisata dengan dukungan instrumen berupa pemberian kemudahan perizinan oleh ATR/BPN dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya, dilakukan pembukaan dan penambahan akses ke Wisata Air Terjun Jumog dan Wisata Candi Cetho dengan instrumen penetapan rute wista oleh stakeholder PU Bina Marga dan Disparpora. Setelah itu, penyediaan fasilitas berupa lahan parkir, toilet, dan peribadatan di Kawasan Agrowisata Kebun Karet Karangrejo. Kegiatan ini didukung oleh instrumen berupa dana investasi yang dilaksanakan oleh stakeholder terkait seperti investor, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Dinas Pariwisata, dan kontraktor. Selanjutnya adalah pembangunan wisata Waduk Gondang dengan dukungan instrumen perancangan wisata, pemberian intensif dana kemudahan perizinan oleh stakeholder terkait seperti Akademisi/Planner, Kemenparekraf, Investor, dan ATR/BPN. Kegiatan terakhir adalah pemeliharan dan monitoring/pengawasan secara berkala oleh pengelola wisata dan masyarakat.

10.1.3.3 Program Pengembangan Kawasan Agroindustri Program pengembangan kawasan agroindustri merupakan program yang termasuk ke dalam urusan pemerintah bidang pertanian, industri, dan perdagangan. Instrumen kebijakan pembangunan untuk program ini terdiri dari instrumen kebijakan pembangunan people based dan place based. Masing-masing instrumen memiliki stakeholder masing-masing sebagai penanggung jawab. Kegiatan pertama adalah melakukan sosialisasi dan konsolidasi kepada masyarakat Desa Kuto terkait rencana pengembangan kawasan agroindustri. Instrumen kebijakan yang digunakan adalah place based yaitu berupa pemberian kemudahan perizinan dengan stakeholder yang terlibat antara lain pemerintah Kecamatan Jenawi, pemerintah Desa Kuto, Disperindag, Disdagnarkerkop UKM, dan Dispertan. Kegiatan kedua adalah akuisisi dan pembebasan lahan kosong yang ingin dilakukan pembangunan pada seluruh stakeholder. Instrumen kebijakan yang digunakan adalah people based berupa penyediaan sumber daya manusia yang kompeten. Stakeholder yang terlibat sama dengan kegiatan yang pertama. Kegiatan ketiga adalah melakukan proses perizinan dan legalisasi lahan kepada stakeholder. Instrumen kebijakan yang digunakan adalah place based berupa pembangunan kawasan agroindustri dengan

stakeholder yang terlibat seperti pada kegiatan sebelumnya namun ditambah dengan kontraktor dan buruh pekerja. Kegiatan keempat adalah penandatangan dengan MoU dengan masyarakat. Instrumen kebijakan yang digunakan adalah place based berupa pembukaan iklim investasi. Stakeholder yang terlibat seperti pada kegiatan pertama dan kedua. Kegiatan kelima adalah site planning dan proses desain kawasan agroindustri. Instrumen kebijakan yang digunakan adalah place based berupa pengembangan fasilitas agroindustri dengan stakeholder yang terlibat seperti pada kegiatan yang ketiga. Kegiatan keenam hingga kesembilan mencakup pembangunan pabrik pengolahan, pelebaran jalan, peningkatan sarana dasar dan utilitas umum, dan pencarian supplyer bahan baku dari masyarakat sekitar. Instrumen kebijakan yang digunakan adalah place based berupa pemberian insentif dana untuk implementasi kegiatan tersebut dengan stakeholder seperti pada kegiatan pertama. Untuk kegiatan yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi.

10.1.4.1 Program Pengembangan UMKM Program pengembangan UMKM merupakan program yang termasuk ke dalam urusan pemerintah bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah. Instrumen kebijakan pembangunan untuk program ini tergolong ke dalam kategori instrumen kebijakan pembangunan people based. Masing-masing instrumen memiliki stakeholder masing-masing sebagai penanggung jawab. Kegiatan pertama dan kedua berupa pendataan UMKM Jenawi dan Kerjo serta Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi. Kedua kegiatan ini membutuhkan instrumen kebijakan berupa Pemberian pelatihan serta pendidikan kepada pelaku usaha mikro dengan stakeholdenya yaitu DISDAGNAKERKOP UKM Karanganyar. Stakeholder ini memiliki peran sebagai penyelenggara dan fasilitator. Kegiatan ketiga dan keempat berupa peningkatan usaha mikro menjadi usaha kecilmenengah serta pembukaan akses modal dari perbankan dan BUMDES. Kedua kegiatan ini membutuhkan instrumen kebijakan berupa Mempermudah Pemberian Kredit langsung kepada UMKM dengan stakeholdernya Perbankan dan Bumdes,dimana stakeholder ini berperan sebagai lembaga yang memberikan pinjaman kepada para pelaku UMKM.

10.1.4.2Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata Program peningkatan daya tarik destinasi wisata merupakan program yang termasuk ke dalam urusan pemerintah bidang pariwisata, bidang perdagangan, serta bidang investasi dan penanaman modal. Instrumen kebijakan pembangunan untuk program ini tergolong ke dalam kategori instrumen kebijakan pembangunan place based. Masing-masing instrumen memiliki stakeholder masing-masing sebagai penanggung jawab.

Kegiatan pertama dan kedua berupa survei dan sosialisasi terkait rencana pengembangan wisata, kedua kegiatan ini membutuhkan instrumen kebijakan berupa pemberian insentif dana terkait pengembangan wisata dengan stakeholder yaitu urusan pemerintah bidang pariwisata Karanganyar. Dan kegiatan ketiga dan keempat berupa pembangunan atau perbaikan pada destinasi wisata dan penambahan kegiatan perdagangan dan jasa, kedua kegiatan ini membutuhkan instrumen kebijakan berupa Pembukaan keran investasi, Memberikan Keringanan Pajak Kepada Investor, dan Memberikan kemudahan perizinan dengan stakeholder

yaitu urusan pemerintah dan Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan. Setelah itu kegiatan kelima dan keenam berupa pengadaan organisasi dan event sebagai pengelola dan penunjang wisata, kedua kegiatan ini membutuhkan instrumen kebijakan berupa pembentukan organisasi wisata (POKDARWIS) dengan stakeholder yaitu berupa masyarakat sekitar destinasi wisata. Kegiatan ketujuh berupa pemasaran destinasi wisata, kegiatan ini membutuhkan instrumen kebijakan berupa Penyediaan Platform media sosial,elektronik maupun cetak sebagai tempat pemasaran wisata dengan stakeholder yaitu berupa POKDARWIS dan Pemerintah Desa di destinasi wisata.

Instrumen kebijakan merupakan arahan perencanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang di dalamnya mencakup arah tindakan perencanaan ke depan, kesepakatan stakeholder, pengaturan kembali sumber daya publik dan lainnya untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Instrumen Kebijakan dibagi menjadi dua yaitu berbasis people based dan place based. Instrumen kebijakan biasanya digunakan untuk mempermudah program yang sudah disusun sebelumnya. Pada instrumen kebijakan pembanguan kawasan perkotaan cenderung pada instrumen kebijakan berbasis place based. Adapun rincian instrumen kebijakan di setiap program pembangunan kawasan perkotaan adalah sebagai berikut:

10.2.1.1 Program Penyediaan Fasilitas Pelengkap Prasarana Jalan Program pertama yaitu Fasilitas Pelengkap Prasarana Jalan yang merupakan urusan pemerintah bidang perhubungan. Terdiri dari 9 kegiatan dengan instrumen kebijakan berbasis place based karena bersangkutan dengan lokasi geografis tertentu yaitu pada Kawasan Perkotaan Jenawi.

Gambar 10.6Peta Program Fasilitas Pelengkap Prasarana Jalan

Kegiatan-kegiatan pada program pertama ini berupa penyusunan rencana program peningkatan mobilitas masyarakat, survei kondisi eksisting, sosialisasi

kepada masyarakat mengenai program peningkatan mobilitas masyarakat, kegiatan FGD dengan para stakeholder, penyediaan lampu penerangan jalan sebanyak 150 unit di sepanjang jalan kolektor, pengecatan marka jalan sepanjang 4,498 km di sepanjang jalan kolektor, penyediaan pengaman jalan tipe roller sepanjang 1,818 km, penyediaan rambu-rambu lalu lintas sebanyak 70 unit, rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas pelengkap prasarana jalan sebanyak 1 tahun sekali. Ada pula stakeholder terkait pada program ini yaitu planner dan Baperlitbang sebagai penyusun rencana, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa sebagai pemberi izin, UPT pemeliharaan jalan dan irigasi kecamatan yang berperan sebagai operator, dan masyarakat sebagai objek pembangunan. Keberjalanan kegiatan pada program tersebut membutuhkan instrumen kebijakan yang mayoritas place based yakni penetapan rencana program, pemberian dana survei, penetapan titik-titik lokasi penempatan fasilitas, pengamanan lalu lintas, serta penetapan titik rehabilitasi jalan. Adapun kegiatan yang menggunakan instrumen people based yakni pemberian dana untuk sosialisasi dan FGD

10.2.1.2 Program Peningkatan Mobilitas Masyarakat Melelui Pengembangan Jaringan Jalan dan Transportasi Umum Program kedua yaitu peningkatan mobilitas masyarakat melalui pengembangan jaringan jalan dan transportasi umum yang merupakan urusan Pemerintah Bidang Perhubungan. Program ini terdiri dari 30 kegiatan yang membutuhkan instrumen kebijakan sehingga mobilitas masyarakat dapat meningkat. Instrumen kebijakan pada program ini berbasis place based karena dipengaruhi oleh ruang geografis tertentu. Adapun peta keluaran dari program dua sebagai berikut.

Gambar 10.7Peta Program Peningkatan Mobilitas Masyarakat

Kegiatan pertama pada program 2 yaitu penyusunan rencana program peningkatan mobilitas masyarakat yang dilakukan oleh stakeholder Planner dan instansi Baperlitbangda Kabupaten Karanganyar sebagai penyusun rencana yang kemudian program tersebut akan ditetapkan sebagai rencana. Selanjutnya yaitu survei kondisi di Desa Balong, Seloromo, dan Menjing dengan membutuhkan instrumen kebijakan berupa pemberian dana untuk kegiatan survei yang melibatkan planner sebagai surveyor, pemerintah kecamatan dan desa, masyarakat sebagai responden, serta UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan, dan Irigasi Kecamatan Jenawi

sebagai instansi yang membutuhkan survei. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi serta FGD dengan masyarakat dan pemerintah kecamatan dan desa sebagai partisipan, planner serta UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan, dan Irigasi Kecamatan Jenawi sebagai penyelenggara yang membutuhkan instrumen berupa pemberian dana sosialisasi dan FGD. Selanjutnya pembebasan lahan untuk perluasan terminal dan pembangunan jaringan jalan lingkungan dengan instrumen kebijakan berupa pemberian kemudahan izin pembebasan lahan, insentif dana sebagai ganti kerugian pembebasan lahan, dan penerapan manajemen K3 (Kesehatan dan Kesehatan Kerja) bagi tenaga kerja. Stakeholder yang terkait dalam pembebasan lahan yaitu UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan, dan Irigasi Kecamatan Jenawi sebagai instansi yang membutuhkan lahan dan Kementerian ATR/BPN Kab Karanganyar sebagai instansi yang melaksanakan perubahan hak tanah dan penetapan hak atas tanah.

Kegiatan 7 hingga 26 merupakan kegiatan pembangunan program peningkatan mobilitas masyarakat melalui pengembangan jaringan jalan berupa pelebaran jalan Balong-Plosorejo semula 3meter menjadi 4,5meter, pembangunan jaringan jalan lingkungan di Desa Seloromo dan Desa Menjing sepanjang 12,8km. Dalam penyelesaian kegiatan tersebut, dibutuhkan beberapa instrumen seperti pemberian dana insentif untuk pembangunan jaringan jalan dan penerapan manajemen K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) yang terdiri dari kesehatan, keamanan, dan keselamatan kerja bagi tenaga kerja pembangunan. Kegiatan tersebut melibatkan stakeholder UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan, dan Irigasi Kecamatan Jenawi sebagai instansi yang melakukan pembangunan. Selain itu peningkatan mobilitas masyarakat dilakukan melalui pengembangan transportasi umum berupa penyediaan halte pemberhentian sebanyak 14 unit di sepanjang Jalan Balong-Sragen, penyediaan titik pemberhentian di kawasan permukiman sebanyak 36 titik, perluasan Terminal Balong dan pembangunan fasilitas penunjang di terminal sebanyak 13 fasilitas, penambahan fungsi Terminal Balong sebagai terminal wisata, penyediaan rute bus sekolah, angkutan desa menuju kawasan permukiman, minibus menuju Terminal Batujamus, dan feeder menuju kawasan wisata. Selain itu, dilakukan pula penambahan minibus, angkutan desa, bus sekolah, dan bus feeder dengan total 40 unit, penetapan jam operasional angkutan umum, dan pembuatan sistem informasi rute dan jam operasional. Kegiatan tersebut membutuhkan instrumen berupa pemberian insentif dana untuk pembangunan, pemberian kemudahan izin untuk pembangunan, penetapan rute angkutan umum, jumlah bus, dan jam operasional untuk memudahkan stakeholder dalam manajemen transportasi umum, serta penyediaan business account pada aplikasi Whatsapp untuk memudahkan arus informasi transportasi umum di Kawasan Perkotaan Jenawi. Kegiatan tersebut melibatkan beberapa stakeholder seperti UPTD Terminal sebagai instansi yang melakukan pembangunan, Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar sebagai instansi yang menerbitkan perizinan operasional, penertiban dan pengujian kelayakan angkutan umum, Perusahaan Otobus dan angkutan umum sebagai pemberi layanan jasa angkutan umum kepada konsumen, pemerintah kecamatan dan desa sebagai pemberi nasehat, serta masyarakat sebagai konsumen. Kegiatan 25, 27, dan 28 merupakan kegiatan pemeliharaan angkutan umum yang berada di Kawasan Perkotaan Jenawi. Pemeliharaan angkutan umum ini berupa angkutan desa, minibus, angkutan pengumpan (feeder), dan bus sekolah. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, terdapat instrumen berupa pengawasan dan pemeliharaan secara berkala. Instrumen ini bertujuan agar angkutan umum tetap

terawat dan membuat masyarakat merasa aman dan nyaman jika menggunakan jasa angkutan umum tersebut. Pada kegiatan 29 merupakan kegiatan pemeliharaan rutin fasilitas terminal sebanyak 23 fasilitas. Kegiatan tersebut memiliki instrumen berupa pengawasan dan pemeliharaan secara rutin. Instrumen ini bertujuan untuk menjaga kualitas terminal agar tetap baik, karena terminal ini akan menjadi terminal wisata yang menunjang aktivitas wisata di Kawasan Perkotaan Jenawi. Kegiatan 30 merupakan kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan rutin jaringan jalan sepanjang 82,75 km. Kegiatan tersebut memiliki instrumen berupa pengawasan dan pemeliharaan secara rutin. Instrumen ini memiliki tujuan untuk menjaga kondisi jaringan jalan, serta menjaga kenyamanan dan keamanan berkendara di Kawasan Perkotaan Jenawi. Kegiatan-kegiatan pemeliharaan di program ini melibatkan beberapa stakeholder seperti Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar, UPTD Terminal, Perusahaan Otobus dan angkutan umum. Beberapa stakeholder yang terlibat ini merupakan lembaga yang tepat dalam urusan pemerintah di bidang perhubungan.

Program pada sasaran kedua lebih berfokus pada penataan dan pengendalian pemanfaatan lahan terbangun di kawasan perkotaan. Terdapat 2 program untuk mencapai tujuan dari sasaran ini yaitu: 10.2.2.1 Program Penataan Lahan Terbangun Program pertama dari sasaran 2 adalah penataan lahan terbangun. Program ini merupakan Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Berdasarkan peta zoning di atas dapat diketahui bahwa Kawasan Perkotaan Jenawi terbagi dalam 7 zoning rencana, dengan penambahan 2 zoning baru yaitu pariwisata dan transportasi. Penyusunan zoning Kawasan Perkotaan ini dilakukan agar lokasi untuk pembangunan lahan terbangun dapat menyesuaikan zoning yang telah ditetapkan. Adapun peta zoning dari program tersebut sebagai berikut:

Gambar 10.8Peta Zoning Kawasan Perkotaan

Untuk program penataan lahan memiliki 10 kegiatan yang dibagai menjadi 2 instrumen, people based dan place based. Kegiatan 1-3, yaitu Kegiatan FGD dengan para stakeholder, penyusunan 7 zoning lahan terbangun, dan penyusunan UDGL zoning lahan terbangun. ketiga kegiatan tersebut memiliki instrumen kebijakan

berupa pemberian dana untuk kegiatan FGD dan penyusunan Zoning dan UDGL dengan stakeholders yang bertanggung jawab adalah BAPPEDA, Pemerintah Desa, dan Planner. Pada kegiatan 4-10 merupakan kegiatan yang memiliki instrumen place based, yaitu membangun zona perumahan sesuai rencana pola ruang pada zoning yang telah disediakan seluas 193,8 Ha, membangun zona perdagangan sesuai rencana pola ruang pada zoning yang telah disediakan seluas 21,1 Ha, membangun zona pendidikan sesuai rencana pola ruang pada zoning yang telah disediakan seluas 25,5 Ha, membangun zona pelayanan umum sesuai rencana pola ruang pada zoning yang telah disediakan seluas 3,1 Ha, membangun zona pariwisata sesuai rencana pola ruang yang telah disediakan seluas 12,5 Ha, membangun zona industri sesuai rencana pola ruang yang telah disediakan seluas 7,4 Ha, serta membangun zona transportasi sesuai rencana pola ruang yang telah disediakan seluas 0,3 Ha. Ketujuh kegiatan tersebut memiliki instrumen kebijakan berupa pemberian insentif dana untuk penggunaan dan/atau pengembangan lahan dan pemberian kemudahan perizinan pengembangan lahan, dengan stakeholders yang bertanggung jawab adalah Dinas PUPR, Disperindag, Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, investor, developer, kontraktor, dan mmasyarakat.

10.2.2.2Program Pengendalian Pemanfaatan Lahan Terbangun Program kedua dari sasaran 2 adalah pengendalian pemanfaatan lahan terbangun. Program ini merupakan Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Pada program ini terdapat 5 kegiatan, dimana kegiatan tersebut membutuhkan instrumen kebijakan agar program ini dapat terlaksana dengan baik. Kegiatan pertama yang dilakukan adalah melalui kegiatan survei kesesuaian penggunaan lahan, penyusunan persyaratan dan prosedur penerbitan izin lokasi, pembentukan tim pengendalian, kegiatan sosialisasi tentang pemanfaatan dan penggunaan lahan, dan monitoring penggunaan, pemanfaatan, dan alih fungsi lahan. Kegiatan survei kesesuaian penggunaan lahan ini membutuhkan instrumen kebijakan yakni berupa pemberian dana survei. Stakeholder yang terkait untuk instrumen ini adalah BAPPEDA, Pemerintah Kecamatan Jenawi, Pemerintah Desa, Masyarakat. Kemudian untuk kegiatan penyusunan persyaratan dan prosedur penerbitan izin lokasi, pembentukan tim pengendalian, kegiatan sosialisasi tentang pemanfaatan dan penggunaan lahan, dan monitoring penggunaan, pemanfaatan, dan alih fungsi lahan, kegiatan ini dilakukan melalui instrumen kebijakan berupa pemberian dana untuk kegiatan penyuluhan dan FGD. Untuk kegiatan ini, terdapat beberapa stakeholder yang terkait, yakni BAPPEDA, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Masyarakat.

Program pada sasaran ketiga berfokus pada peningkatan kinerja sektor perdagangan dan jasa di kawasan perkotaan terdapat 3 program untuk mencapai tujuan dari sasaran ini yaitu:

10.2.3.1Program Penataan dan Pengembangan Pasar di Kawasan Perkotaan Jenawi Program pertama dari sasaran 3 adalah Penataan dan Pengembangan Pasar di Kawasan Perkotaan Jenawi. Program ini merupakan Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan, Bidang Investasi dan Penanaman Modal. Pada program ini terdapat dua belas kegiatan, dimana kegiatan tersebut membutuhkan instrumen kebijakan agar program ini dapat terlaksana dengan berhasil. Instrumen kebijakan pada program ini

berbasis pada place basedkarena dipengaruhi ruang geografis tertentu. Di bawah ini merupakan peta program pada tahun 2040.

Gambar 10.9Peta ProgramPenataan dan Pengembangan Pasar di Kawasan Perkotaan Jenawi

Kegiatan pertama sampai keempat merupakan kegiatan pengembangan pasar. Adapun kegiatan pengembangan dari pasar meliputi Perluasan Pasar Balong dan Pelang sebesar 0,26 H, Pengadaan Lahan Parkir sebesar 0,97 Ha, Penambahan Jam Operasional menjadi 6 jam, Pembangunan Pasar Balong dan Pelang menjadi 2 lantai, dan Standarisasi Lapak Usaha menjadi 2x3 m. Instrumen kebijakan yang dibutuhkan untuk kegiatan ini adalah Merevitalisasi Pasar Balong dan Pelang dan Pemberian insentif dana revitalisasi dan pembangunan pasar. Pemberian insentif dana ini untuk memudahkan dari pengembangan pasar pada Kawasan Perkotaan Jenawi. Stakeholder yang terkait untuk instrumen ini adalah Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Disperindag, Kontraktor, dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Peran dari para stakeholder ini adalah terkait revitalisasi pasar dan memberikan insentif dana serta menetapkan peraturan lainnya terkait dengan pengembangan pasar. Melalui instrumen diatas, maka program pengembangan pasar dapat lebih mudah untuk dicapai dan meminimalisir permasalahan yang mungkin terjadi seperti pembiayaan. Sedangkan kegiatan enam sampai dua belas merupakan kegiatan pembangunan dari fasilitas yang ada pada pasar di Kawasan Perkotaan. Adapun kegiatan dari pembangunan fasilitas pasar meliputi Pembangunan dan Renovasi Toilet menjadi 10 unit, Pembangunan Ruang Peribadatan berupa mushola menjadi 2 unit, Pembangunan Pos Pengamanan Pasar menjadi 2 unit, Pembangunan Pos Kesehatan Pasar menjadi 2 unit, Pembangunan Gudang Penyimpanan menjadi 2 unit, Pengadaan Area Bongkar Muat menjadi 2 unit, dan Pengadaan Hydrant Pemadam Kebakaran menjadi 2 unit. Instrumen kebijakan yang dibutuhkan untuk kegiatan ini adalah Pembangunan Fasilitas Pendukung Pasar. Pembangunan fasilitas pendukung ini adalah untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan kepada pengunjung pasar. Stakeholder yang terkait instrumen ini adalah Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Disperindag, dan Kontraktor. Peran dari para stakeholder ini adalah terkait dengan pengembangan fasilitas dari pasar yang masih belum tersedia.

10.2.3.2 Program Pengembangan Koridor Perdagangan dan Jasa Program kedua dari sasaran 3 adalah pengembangan koridor perdagangan di kawasan perkotaan. Program ini merupakan Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan, Bidang Investasi dan Penanaman Modal. Pada program ini terdapat tujuh kegiatan, dimana kegiatan tersebut membutuhkan instrumen kebijakan agar program ini berhasil. Instrumen kebijakan pada program berbasis pada place based karena dipengaruhi oleh ruang geografis tertentu. Adapun peta zoning dari program tersebut sebagai berikut:

Gambar 10.10Peta Program Pengembangan Koridor Perdagangan dan Jasa

Kegiatan pertama adalah melakukan sosialisasi dan konsolidasi kepada masyarakat Desa Balong, Desa Seloromo, dan Desa Menjing terkait rencana pengembangan Koridor Perdagangan dan Jasa. Instrumen kebijakan yang dibutuhkan untuk kegiatan ini ialah penetapan perencanaan koridor perdagangan dan pemberian dana sosialisasi dengan seluruh stakeholder yang terkait, antara lain Dinas Perdagangan, Dinas Investasi dan Penanaman Modal, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Masyarakat, dan Investor. Para stakeholder memiliki peran yang berbeda, seperti Dinas Pariwisata, Dinas Investasi dan Penanaman Modal, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa merupakan stakeholder dari pihak pemangku kepentingan untuk mengurusi regulasi dan sosialiasasi, sedangkan masyarakat sebagai partisipan dan investor sebagai pengembang. Kegiatan kedua hingga keenam merupakan kegiatan pembangunan dari pengembangan koridor perdagangan yang sudah disepakati. Adapun pembangunan dan pengembangan koridor perdagangan ini meliputi pembangunan pertokoan sebanyak 30 unit, pembangunan minimarket/swalayan sebanyak 3 unit, pembangunan Pujasera Balong sebanyak 1 unit, pembangunan restoran dan rumah makan sebanyak 20 unit dan pembangunan cafe dengan view sawah sebanyak 17 unit. Untuk menyukseskan pembangunan tersebut dibutuhkan beberapa instrumen, seperti penetapan pembangunan koridor perdagangan, pemberian insentif berupa kemudahan perizinan dan pemberian

insentif berupa keringanan pajak. Pemberian instrumen kebijakan ini dilakukan untuk menarik investor untuk berinvestasi di kawasan yang sudah direncanakan. Oleh karena itu, instrumen yang dikeluarkan lebih cenderung kepada mempermudah para investor untuk berinvestasi. Stakeholder yang terkait dengan instrumen ini adalah Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Disperindag, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kontraktor, ATR/BPN dan Investor. Peran dari para stakeholder ini adalah terkait mempermudah perizinan, memberikan keringanan pajak serta menetapkan peraturan lainnya terkait dengan pengembangan koridor perdagangan. Peran dari investor adalah memberikan dana atau juga sebagai pengembang dari kawasan tersebut, sedangkan peran dari kontraktor adalah sebagai pihak yang membangun dari kawasan tersebut. Melalui instrumen diatas, maka program pengembangan koridor perdagangan dapat lebih mudah untuk dicapai dan meminimalisir permasalahan yang mungkin terjadi seperti pembiayaan. 10.2.3.3 Program Pengembangan Usaha yang Berdaya Saing Program ketiga dari sasaran tiga adalah pengembangan usaha yang berdaya saing. Program ini memiliki enam kegiatan yang membutuhkan instrumen kebijakan agar dapat berjalan dengan baik. Instrumen kebijakan pada program ini berdasarkan pada place basedkarena dipengaruhi oleh ruang geografis tertentu. Kegiatan pertama adalah penguatan kelembagaan pasar dengan instrumen kebijakan yaitu pembentukan kelembagaan pasar dengan seluruh stakeholder yang terkait seperti pemerintah kecamatan, pemerintah desa, Disperindag, dan pedagang. Peran pemerintah kecamatan dan pemerintah desa adalah untuk mengurusi regulasi dan sosialiasasi sedangkan pedagang merupakan partisipan. Kegiatan kedua dan kegiatan ketiga saling berhubungan dengan instrumen kebijakan yaitu pemberian kredit langsung di kawasan perkotaan Jenawi. Dengan adanya kegiatan pemberian akses modal bisa berdampak pada penambahan variasi dagangan. Stakeholder yang terkait adalah bank daerah, BUMDES, serta masyarakat yang berperan sebagai partisipan. Kegiatan keempat adalah edukasi dan pelatihan bisnis usaha dengan instrumen kebijakannya yaitu pemberian pelatihan kewirausahaan di kawasan perkotaan Jenawi, stakeholder yang terkait adalah pemerintah kecamatan dan pemerintah desa, Disperindag, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Perizinan Domisili Usaha, dan pedagang yang berperan sebagai partisipan. Setelah kegiatan keempat terlaksana, kegiatan kelima yaitu penerbitan surat izin usaha dengan instrumen kebijakan yang cenderung mempermudah surat izin usaha. Kegiatan terakhir adalah monitoring dan evaluasi dengan instrumen kebijakan yaitu pengawaasn dan pemeliharaan fasilitas secara berkala yang memerlukan peran stakeholder Disdagnarkerkop UKM. Kegiatan ini dilakukan sampai pada akhir tahun perencanaan yaitu tahun 2040.

10.2.4.1 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Program pertama dari sasaran 4 yaitu Revitalisasi Wisata dan Pembangunan Wisata Baru di Kawasan Perkotaan Jenawi. Terdapat 12 kegiatan yang mendukung program ini yaitu kegiatan yang pertama adalah pembukaan akses menuju kawasan wisata. Kegiatan berikutnya dilanjutkan dengan perbaikan akses menuju kawasan wisata air terjun jumog jati dan RRI. Selanjutnya terdapat kegiatan pengadaan lahan untuk pembangunan wisata baru berupa gondola dan wisata pendakian yang membutuhkan instrumen place base berupa pembukaan iklim investasi oleh pemerintah desa, kecamatan dan akademisi yang diperuntukan untuk investor. Selain

itu juga dibutuhkan instrumen berupa kemudahan perizinan, keringanan pajak dan penerapan manajemen K3. Stakeholder yang menangai yaitu Kementrian ATR/BPN sebagai lembaga fasilitator pembebasan lahan, serta investor dan konttaktor sebagai eksekutor. Kegiatan selanjutnya berupa pembangunan amenitas sebanyak 6 unit di 6 pariwisata yang akan dibangun dibutuhkan instrumen placebase berupa pembukaan iklim investasi, kemudahan perizinan dan pembangunan fasilitas penunjang wisata. Terdapat peran stakeholder dalam kegiatan tersebut dengan peran berbeda-beda berupa investor sebagai supply dana, kontraktor sebagai pengembang dan masyarakat sebagai partisipan. Selanjutnya dalam kegiatan monitoring dan evaluasi diperlukan pengawasan dan pemeliharaan fasilitas secara berkala oleh stakeholder Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. 10.2.4.2 Program Peningkatan Produktivitas Sektor Pariwisata Program berikutnya yaitu peningkatan produktivitas sektor pariwisata. Terdapat 12 kegiatan yang mendukung program ini diantaranya yaitu dimulai dengan survey lokasi, lalu penyusunan rencana pengembangan pariwisata dilanjutkan dengan sosialisasi dan konsolidasi dengan piahk teerkait.instrumen kebijakan yang dibutuhkan untuk kegiatan ini yaitu berbasis people based karena lebih menitiberatkan kepada pembinaan masyarakatnya. Adapun stakeholder yang berperan dalam pelaksanaan program ini yaitu Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga, Pemerintah Kecamatan Kerjo, Pemerintah Desa Balong, Desa Seloromo, dan Desa Menjing, Masyarakat, Akademisi, Investor.

10.2.5.1 Program Penyediaan Layanan Persampahan Perkotaan Terdapat 7 kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan program penyediaan layanan persampahan perkotaan yang mana merupakan bidang urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup. Masing-masing dari kegiatan yang dilakukan dijalankan menggunakan instrumen kebijakan yang berbasis place based karena lebih menekankan pada konteks lokasi ruang. Berikut merupakan peta zoning dari program penyediaan layanan persampahan:

Gambar 10.11Peta Program Penyediaan Layanan Persampahan

Adapun stakeholder yang turut berperan dalam pelaksanaan program ini antara lain adalah Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, dan akademisi/planner.

10.2.5.2Program Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dalam Sistem Persampahan Perkotaan Program kedua dari sasaran 5 adalah peningkatan peran aktif masyarakat dalam sistem persampahan. Program ini merupakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup. Pada program ini terdapat lima kegiatan, dimana masing-masing dari kegiatan tersebut memiliki instrumennya sendiri. Instrumen kebijakan pada program ini terdiri atas people based yang berfokus kepada pembinaan masyarakatnya dan place basedyang menekankan pada keruangannya. Kegiatan pertama pada program ini yakni pembinaan pemeliharaan infrastruktur persampahan dengan instrumennya pemberian dana untuk pembinaan. Adapun stakeholder terkait dalam penanganan kegiatan ini diantaranya Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Dinas Lingkungan Hidup. Kegiatan kedua dan ketiga merupakan kegiatan rutin yang akan dilaksanakan pada Kawasan Perkotaan Jenawi yaitu pengangkatan sampah rutin setiap 3x seminggu dan edukasi dan pelatihan pengelolaan sampah rutin setiap 1x sebulan. Untuk mensukseskan kegiatan ini diperlukan instrumen seperti penetapan rute pengangkutan sampah, pemberian dana, serta penyediaan fasilitas pelatihan dengan stakeholdernya Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, dan Dinas LIngkungan Hidup. Lalu, kegiatan keempat yakni pemberian modal usaha kepada pengusaha olahan sampah, guna menjadikan sampah tersebut memiliki nilai tambah. Adapun instrumennya yaitu pemberian dana insentif, pemberian keringanan pajak kepada pengusaha, pemberian insentif berupa penghargaan sehingga pengusaha menjadi lebih bersemangat dalam berwirausaha, dan pemberian kemudahan perizinan usaha. Untuk stakeholder dalam kegiatan keempat diantaranya Disdagnakerkop UKM Karanganyar, Ditjen Pajak, dan Kantor Pelayanan Pajak. Kegiatan terakhir, monitoring dan evaluasi kegiatan dengan instrumennya monitoring dan evaluasi kegiatan secara berkala sehingga kegiatan yang direncanakan terlaksana dengan baik, dengan stakeholdernya pemerintah desa dan masyarakat.

10.2.5.3Program Pemenuhan Kebutuhan Hunian Perkotaan Program ketiga dari sasaran 5 yaitu pemenuhan kebutuhan hunian perkotaan. Program ini terdiri dari 8 kegiatan yang mana pada masing-masing kegiatan memiliki instrumen sesuai dengan fokus kegiatannya seperti place based dan people based. Instrumen kebijakan pada program ini lebih berfokus pada place based yang menekankan pada keruangannya dibanding people based yang menitiberatkan kepada pembinaan masyarakatnya. Adapun peta zoning dari program ini sebagai berikut :

Gambar 10.12Peta Program Pemenuhan Hunian Perkotaan

Kegiatan pertama pada program ini yaitu pelaksanaan Focus Group Disccusion dengan instrumen pemeberian dana dalam kegiatan penyuluhan. Adapun stakeholders terkait yaitu pemerintah Kecamatan, pemerintah Desa, Dinas Perumahan Rakyat, masyarakat, dan investor. Kegiatan kedua yaitu pelaksanaan survei lokasi dengan instrumen yaitu pendataan pemenuhan fasilitas hunian serta pembinaan penyelenggaraan urusan perumahan dan kawasan permukiman. Guna mendukung instrumen diperlukannya beberapa stakeholders yaitu pemerintah Kabupaten Karanganyar, pemerintah Kecamatan, pemerintah Desa, serta Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman. Lalu kegiatan ketiga hingga keenam yaitu pembebasan lahan, relokasi, dan penambahan persil bangunan pada kawasan terbangun. Untuk mensukseskan kegiatan ini diperlukan instrumen seperti pemberian kemudahan izin, dana innsentif, dan manajemen K3 serta dukungan dari stakeholders sepertiDinas PUPR, Pemrintah Kecamatan, Pemerintah Desa, investor, developer, kontraktor, masyarakat, dan ATR/BPN. Kegiatan terakhir adalah monitoring dan evaluasi kegiatan dengan instrumen berupa pengawasan dan pemeliharaan pembangunan secara berkala. Bersamaan dengan hal tersebut, diperlukannya stakeholders berupa Dinas PUPR, investor, serta Pemerintah Desa 10.2.5.4 Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sarana Pelayanan Umum Program peningkatan kuantitas dan kualitas sarana pelayanan umum merupakan program yang termasuk ke dalam bidang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan. Instrumen kebijakan pada program ini sebagian besar termasuk ke pada kategori place based karena lebih dipengaruhi oleh ruang geografisnya. Adapun peta zoning dari program ini adalah sebagai berikut:

Gambar 10.13Peta Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Pelayanan

Dari delapan kegiatan yang dilakukan, instrumen kegiatan yang bersifat people based merupakan pemberian dana untuk kegiatan penyuluhan dan FGD dengan stakeholder yang berperan antara lain Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, dan masyarakat. Kegiatan-kegiatan lainnya seperti pembangunan, pembenahan, dan pembinaan pemeliharaan sarana dilakukan dengan instrumen kebijakan place based berupa penetapan rencana, pemberian insentif dana, dan pemeliharaan serta pengawasan secara berkala. Adapun stakeholder yang berperan dalam program ini antara lain adalah Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, planner, dan masyarakat.

Rukendi, Cecep dkk. 2008. Menanggulangi Kemiskinan Melalui Agrowisata dan Wisata Perdesaan yang Berkelanjutan. Jurnal Kepariwisataan Indonesia, Vo.3, No. 4, hal. 503-510. Jakarta : Pusat Penelitian dan Pengembangan Kepariwisataan.

Logframe, Indikasi Program, dan Instrumen Kebijakan Wilayah Logframe, Indikasi Program, dan Instrumen Kebijakan Perkotaan

Output Peta Studio Perencanaan A2 LKM Studio Perencanaan A2

Logbook Jobdesk Studio Perencanaan A2 Website Studio Perencanaan A2