JAKARTA COASTAL DEFENCE STRATEGY (JCDS)
ATLAS PENGAMANAN PANTAI JAKARTA
STRATEGI PENGAMANAN PANTAI JAKARTA
JABODETABEKPUNJUR Peta Perkembangan Liputan Lahan Jabodetabekpunjur Tahun 1992 –2002
Masa Penjajahan Jepang (1942-1945). Penjajahan oleh Jepang dimulai pada tahun 1942 dan mengganti nama Batavia menjadi Djakarta untuk menarik hati penduduk pada Perang Dunia II. Masa Kemerdekaan (1945– sekarang). Kota ini juga merupakan tempat dilangsungkannya Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 dan diduduki Belanda sampai pengakuan kedaulatan tahun 1949. Sebelum tahun 1959, Djakarta merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 1959, status Kota Djakarta mengalami perubahan dari sebuah Kota Praja di bawah Walikota ditingkatkan menjadi daerah tingkat satu (Dati I) yang dipimpin oleh Gubernur. Yang menjadi gubernur pertama ialah dr. Sumarno Sosroatmodjo, seorang dokter tentara. Pengangkatan Gubernur DKI waktu itu dilakukan langsung oleh Presiden Sukarno. Pada tahun 1961 dengan PP No.2 Tahun 1961 jo UU No.2 PNPS 1961, status Djakarta diubah dari Daerah Tingkat Satu menjadi Daerah Khusus Ibukota (DKI). Gubernurnya tetap Sumarno. Pada tahun 1964, tepatnya 31 Agustus 1964 berdasarkan UU No.10 Tahun 1964 dinyatakan DKI Jakarta Raya sebagai ibukota Republik Indonesia dengan nama Jakarta. Semenjak dinyatakan sebagai ibukota, penduduk Jakarta melonjak sangat pesat akibat kebutuhan tenaga kerja kepemerintahan yang hampir semua terpusat di Jakarta. Pada saat ini, dasar hukum bagi DKI Jakarta adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007, tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. UU ini menggantikan UU Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Negara Republik Indonesia Jakarta serta UU Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu kota Negara Republik Indonesia Jakarta yang keduanya tidak berlaku lagi.
Tahun 2002
Tahun 1992
DKI Jakarta
DKI Jakarta
Sumber : (1). Www. wikipedia.com, 2011 dan (2). Www. jakarta.go.id, 2011
Sumber : Direktorat Penataan Ruang Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah,2011
Perkembangan DKI Jakarta
2.1.2 Sejarah Perkembangan Wilayah Jabodetabekpunjur Tahun
Keterangan
Abad ke 14
Sunda Kelapa sebagai pelabuhan Kerajaan Pajajaran.
22 Juni 1527
Fatahilah mengganti nama Sunda Kelapa menjadiDPR Jayakarta. Tanggal ini ditetapkan sebagai hari jadi Kota Jakarta sesuai dengan Keputusan DPR Kota Sementara No.6/D/K/1956).
4 Maret 1621
Belanda untuk pertama kali membentuk pemerintah kota bernama Stad Batavia.
1 April 1905
Stad Batavia berubah namanya menjadi Gemeente Batavia.
8 Januari 1935
Gemeente Batavia berubah menjadi Stad Gemeente Batavia.
8 Agustus 1942
Stad Gemeente Batavia oleh Jepang diubah namanya menjadi Jakarta Toko Betsu Shi.
September 1945
Pemerintah Kota Jakarta diberi nama Pemerintah Nasional Kota Jakarta.
20 Februari 1950
Pada masa pemerintah pre-federal berubah nama menjadi Stad Gemeente Batavia.
24 Maret 1950
Stad Gemeente Batavia diganti menjadi Kota Praja Jakarta.
18 Januari 1958
Kedudukan Jakarta sebagai Daerah Swatantra dinamakan Kota Praja Jakarta.
1961
PP No.2 Tahun 1961 jo UU No.2 PNPS 1961 dibentuk Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya
31 Agustus 1964
Menurut UU No.10 Tahun 1964 dinyatakan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya tetap sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta.
DKI Jakarta
DKI Jakarta adalah sebuah ibukota negara, perkembangannya mengarah kepada terbentuknya megalopolitan dengan fungsi sebagai kota induk dan wilayah sekitarnya secara fungsional dan fisik geografis memiliki hubungan saling bergantungan. Perkembangan megapolitan tersebut memberikan konsekuensi adanya kebutuhan kerjasama antara DKI Jakarta dengan daerah sekitar. Kerjasama ini dilakukan dalam kaitannya untuk menanggulangi permasalahan yang muncul, seperti sistem dan prasarana transportasi, tata air dan pengendalian banjir, ruang terbuka hijau, gejala perubahan iklim, peningkatan konsumsi energi, perekonomian, tekanan kependudukan dan permasalahan sosial, keterbatasan pe nyediaan air bersih, pengelolaan limbah cair, dan pengelolaan sampah. Sumber : stat.kompasiana.com, 2011
Sudut kota Jakarta Tahun 1930
Jabotabek
Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No, 13/1976 tentang pengembangan wilayah Jabotabek, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan bahwa wilayah Jabotabek sebagai wilayah penyangga Kota Jakarta. Hal ini disebabkan terlalu padatnya kota Jakarta untuk menampung semua aktivitas pemerintah, perdagangan, dan industri. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah mulai mengatur pembangunan dan peruntukkan wilayah di Jabotabek. Untuk aktivitas pemerintahan, tetap dikonsentrasikan di wilayah Jakarta Pusat. Untuk industri, pengembangan dikonsentrasikan di kawasan Cibitung dan Cikarang (Kabupaten Bekasi) serta Cikupa (Kabupaten Tangerang). Untuk pemukiman, pengembang-pengembang besar banyak membangun kota-kota satelit yang dilengkapi dengan sarana pendukung kota seperti sekolah, pusat perbelanjaan, rumah sakit, dan tempat hiburan. Kota-kota satelit ini banyak berkembang di Kota Bekasi, Kota Tangerang, Serpong (Kota Tangerang Selatan), Cibubur (Kab. Bekasi), Cileungsi (Kab. Bogor), dan Kota Depok.
Sumber : wisata.kompasiana.com, 2011
Sumber : Www.DKI Jakarta.go.id, 2011
Sudut Kota Jakarta Tahun 2010
49
PROFIL SOSIAL – EKONOMI 2.1 Sejarah