Laut Yang Berada Di Darat (Pasal 58 Ayat 2), 27. Peraturan Pemerintah mengenai Prosedur Dan Persyaratan Perencanaan (Pasal 60 Ayat 2), 28. Peraturan Pemerintah mengenai Inventarisasi Sumber daya Air (Pasal 61 Ayat 5), 29. Peraturan Pemerintah mengenai Perencanaan Pengelolaan Sumber daya Air (Pasal 62 Ayat 7), 30. Peraturan Pemerintah mengenai Izin Pelaksanaan Konstruksi Pada Sumber Air (Pasal 63 Ayat 5), 31. Peraturan Pemerintah mengenai Operasi Dan Pemeliharaan Sumber daya Air (Pasal 67 Ayat 8), 32. Peraturan Pemerintah mengenai Sistem Informasi Sumber daya Air (Pasal 69), 33. Peraturan Pemerintah mengenai Pemberdayaan Dan Pengawasan Pengelolaan Sumber daya Air (Pasal 76), 34. Peraturan Pemerintah mengenai Pembiayaan Pengelolaan Sumber daya Air (Pasal 81), 35. Peraturan Pemerintah mengenai Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber daya Air (Pasal 84 Ayat 2), 36. Keputusan Presiden mengenai Wilayah Sungai Dan Cekungan Air Tanah (Pasal 13 Ayat 1), 37. Keputusan Presiden mengenai Bencana Akibat Daya Rusak Air Yang Berskala nasional (Pasal 55 Ayat 2), 38. Keputusan Presiden mengenai Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Wadah Koordinasi Yang Bernama Dewan Sumber daya Air (Pasal 86 Ayat 4). 2.3.2. Pengelolaan Sumber Daya Air Pengelolaan sumber daya air perlu menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Demi menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya air yang sesuai dengan tujuan yang dimaksud maka perlu menyusun
9