Gambar 1. Lokasi Areal Kerja PT. DRT
Secara administratif, areal ini termasuk dalam: § Provinsi : Riau § Kabupaten/Kota : Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai § Kecamatan : Sinaboi, Bangko, Batu Hampar, Rimba Melintang dan Sungai Sembilan Berdasarkan kesatuan pemangkuan hutan, areal konsesi berada di bawah: § Dinas Kehutanan Provinsi Riau, di Pekanbaru § Dinas Kehutanan Kabupaten Rokan Hilir, di Bagan Siapiapi § Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Dumai, di Dumai Batas-batas wilayah konsesi PT DRT dan lahan yang berbatasan: § Sebelah Utara : Selat Malaka dan lahan milik masyarakat § Sebelah Selatan : Perkebunan kelapa sawit PT. Gunung Mas Raya dan PT. Sindora Seraya serta HTI PT. Ruas Utama Jaya dan PT. Suntara Gajapati § Sebelah Timur : Selat Malaka, HTI PT. Ruas Utama Jaya dan PT. Suntara Gajapati § Sebelah barat : Lahan milik masyarakat dan perkebunan kelapa sawit PT. Gunung Mas Raya dan PT. Sindora Seraya Luas areal kerja IUPHHK PT. DRT berdasarkan SK perpanjangan IUPHHK (SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 443/KptsII/1998 tanggal 8 Mei 1998) adalah 90.956 ha. Surat izin berlaku untuk periode 20 tahun dan akan habis pada tanggal 07 Mei 2019. Tata Batas Areal Saat ini batas-batas KPHP PT. Diamond Raya Timber telah ditetapkan secara partisipatif oleh Tim Tata Batas yang terdiri dari Tim Sosial Daerah (wakil-wakil dari masyarakat setempat, Kecamatan dan Kabupaten), Departemen Kehutanan (INTAG, BIPHUT) dan BAPPEDA. Penataan batas areal kerja PT. DRT telah dilaksanakan dan telah selesai (temu gelang) pada tahun 1996 dan telah disetujui serta ditandatangani oleh stakeholder (pihak-pihak terkait) pada bulan Oktober 1996 (Laporan Penataan Batas Sendiri Areal Kerja IUPHHK PT. Diamond Raya Timber Propinsi DATI I RIAU – Laporan TBT No. 1205) dengan panjang batas secara keseluruhan 144,80 km. Dengan selesainya tata batas, areal kerja telah dikukuhkan pada tahun 1997 dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 518/Kpts-II/1997 tanggal 12 Agustus 1997. Saat ini, tidak ditemukan pemukiman penduduk atau enclave dalam batas hutan. Batas ini mengikuti pola geografis seperti garis pantai Selat Malaka yang telah ditandai dengan tiang kayu. Biasanya pancang batas ini dibuat dari beton. Namun yang menjadi masalah adalah kondisi lapang yang tidak memungkinkan orang untuk membawa pancang yang berat tersebut. Tiang kayu akan lapuk dan harus diganti tiap lima tahun. Akan tetapi disarankan untuk memeriksa batas-batas tersebut tiap tahun untuk memastikan tidak ada perambahan. Penandaan batas akan dipelihara secara rutin dengan memperbaiki dan mengganti tanda yang rusak atau hilang. Tanda batas pada awalnya dibuat dari kayu kemudian secara bertahap diganti dengan beton (SOP-PC-02). Realisasi pekerjaan ini hingga sekarang adalah dalam bentuk pemeliharaan. Untuk memperjelas batas, PT. DRT juga membuat plang batas yang dipasang tiap 20 m pada areal yang aksesibilitas pihak luar tinggi dan tiap jarak 100 m pada areal yang akses pihak l uar masih rendah. Sejarah Penggunaan Lahan PT. DRT telah memulai operasinya pada tahun 1979 berdasarkan surat izin No. 403 Kpts/UM/6/1979 di dalam hutan rawa gambut alami berdasarkan sistem silvikultur TPTI yang berlaku di Indonesia (Tabel 1). Luasan areal menurut SK pertama adalah seluas 115.000 ha dan berakhir pada tanggal 27 Juni 1999. Pada tahun 1998, PT. DRT mendapatkan SK izin perpanjangan kedua yang total areal konsesi menjadi 90.956 ha (SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 443/Kpts-II/1998 tanggal 8 Mei 1998). Berdasarkan peraturan kehutanan terdahulu, rencana pengelolaan terbagi dalam beberapa tingkat yang terdiri atas rencana 20 tahunan (RKD), 5 tahunan (RKL), dan tahunan (RKT) serta rencana pemanenan blok yang mencakup luasan tiap 100 ha. Namun