T(P]( KOMISI PEMBERAIITASAI{ KORUPSI 1 REPUBLIK I]{DOIIESIA .T
UilTUK KEADILA]I
'
PENDAPAT ATAS MEMORI PENINJAUAN KEMBALI YANG DIAJUKAN OLEH TERPIDANA
H. ARUIIN AS, S.H.
dalam perkara atas nama Terdalrwa:
H. ARWIN AS, S.H.
Pekanbaru, 18 Juna 2OL2
KPK KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA *1'Untuk Keadilan"
Jakarta, Kepada Yth
18 Juni 2012 :
KETUA MAHKAMAH AGUNG RI Jl. Medan Merdeka Utara No. 9 - 13 Jakarta Pusat Melalui : KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT Jl. Gajah Mada No. 17 Jakarta Pusat diJAKARTA
Perihal : PENDAPAT ATAS MEMORI PENINJAUAN KEMBALI
Putusan
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Pekanbaru No. 1O/Pid.sus12011 IPN.PBR tanggal 22 Desember 2011 Terdakwa Nama lengkap
Tempat lahir Umur / tanggal lahir
Jenis kelamin Kebangsaan Ternpat tinggal
:
: H. ARWIN AS, SH. : Bengkalis : 59 tahun/ 10 Juni 1952 : Laki-laki. : Indonesia. : Jl. Raya Kecik No. 3 Siak Sri lndrapura atau Jalan Singgalang, Pekanbaru.
Ag a m a
:lslam.
Pekerjaan
:
Pendidikan
:S
Mantan Bupati Siak. 1.
2
Dengan Hormat, Yang bertanda tangan dibawah ini kami : Moch. Rum, sH, Riyono,sH.MHum,
sisanto, sH, dan Andi suharlis, sH, selaku penuntut Umum pada Komisi Penrberantasan Korupsi (KPK)ffermohon Peninjauan Kembali, berdasarkan surat
Ferintah Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2ahr24n72011
:
sprint.Juk-
al 21 Juli 2011, dalam perkara Tindak pidana Korupsi atas nâ‚Źilm Tedakwa H. ARWIN, SH mengajukan PendapaUKontra Memori peninjauan tangg
Kernbali terhadap Memori Peninjauan Kembali atas permohonan peninjauan Kembali diajukan Terpidana rang H. ARWIN AS, SH, selanjutnya disebut sebagai pemohon Feninjauan Kembali (pK).
rilg
Sebelum kami menyampaikan pendapat atas memori peninjauan Kembali diajukan Pemohon Peninjauan Kembali, terlebih dahulu kami akan mengutip
ketentuan Pasal 263 Ayat (2) dan ayat (3) Kitab Hukum Acara pidana (KUHAp) nengenai alasan-alasan yang menjadi dasar permintaan peninjauan yaitu :
a'
Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung,
hasilnya
akan berupa putusan bebas atau putusan /epas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang tebih ringan (novum).
b'
c'
Apabila dalam petbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata bertentangan satu dengan yang lain (conflict van rechtspraak) Apabila putusan itu dengan jetas mempertihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata.
Selanjutnya dalam ayat (3) dinyatakan
:
Ahs dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu
gtfusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan gmintaan diaiukan peniniauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan fang didakwakan telah dinyatakan telah terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pmidanaan.
Oleh karena itu alasan diluar keempat permasalahan tersebut bukanlah rnerupakan alasan/dasar peimohonan Peninjauan Kembali sebagaimana yang dirnaksud dalam pasat263 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHAP.
3
Yang Mulia Majelis Hakim peninjauan Kembali. Sdr. Pemohon Peninjauan Kembali, yang saya hormati,
Permohonan Peninjauan Kembali oleh Pemohon terhadap putusan Perqadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri pekanbaru No. 1O/Pid-Susl2011/PN.PBR tanggal 22 Desember 2011 dengan alasan-alasan hukum berdasarkan pasaf.2G3 ayat (2) KUHAp yaitu :
'
Keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah
diketahui pada waktu sidang berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segara tuntutan hukum (Novoem).
' o
Keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan lain.
Penerapan hukum putusan tersebut dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan majelis hakim atau kekeliruan yang nyata.
Setelah kami mendengar, membaca dan mencermati secara seksama alasan penrnhonan peninjauan kembali dari Pemohon pada pokoknya tentang hal-hal sebagai berikut:
L
Keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang berlangsung, hasitnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segata tuntutan hukum (Novoem). Pemohon PK dalam memori PK pada halaman 4 sampai dengan 10, pada pokoknya menyatakan adanya keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat,
jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, pemohon PK mengajukan bukti baru berupa Salinan Putusan Mahkamah Agung Rl No.
746 l(Pid Sus/2009 tanggal 3 Agustus 2009 dalam perkara atas nama TENGKU MMUN JAAFAR, SH.
H.
Pemohon PK mengajukan bukti baru berupa Putusan Putusan Mahkamah Agung Rl No. 746 KPid Sus/2009 tanggal 3 Agustus 2009 dalam perkara atas nama H. TENGKU MMUN JAAFAR, sH, dengan alasan pada pokoknya:
o
Mahkamah Agung telah mempertimbangkan keberatan yang dilakukan oleh PT. Mitra Hutani Jaya dan PT. Satria Perkasa Agung yang mengajukan 10 (sepuluh) alasan hukum dan ada 2 (dua) alasan hukum yang pada pokoknya sma dengan perkara Pemohon PK, yakni dari 15 (lima belas) IUPHHKHT
yang diterbitkan Bupati diantaranya termasuk pemiihon keberatan telah
4
memperoleh verifikasi dari l\lenteri Kehutanan......dst (memori PK halaman 5 s/d 6). Pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung Rl No. 746 ,,(pid Sus/2009
tanggal 3 Agustus 2009 dalam perkara atas nama H. TENGKU MMUN JAAFAR, SH tersebut dapat dimaknai dari 15 perusahaan yang memperoleh IUPHHKHT di Kab. Pelalawan 8 (delapan) perusahaan pemagang IUpHHKHT
telah dilakukan verifikasi mendapat perlindungan dengan kualifikasi bertikad
baik.
1
Jika dihubungkan dengan perkara Pemohon PK, dari seluruh perusahaan yang
telah mendapatkan IUPHHKHT dari Pemohon PK sebagaimana didakwakan Penuntut Umum telah memperoleh verifikasi dari Kementrian Kehutanan (Memori PK pada halaman 7 s/d 9).
.
Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kelas I
A
Pekanbaru Reg. Perkara No.
10/Pid Sus/2011lPN. PBR tidak mempertimbangkan tentang IUPHHKHT yang
telah diverifikasi dan diperbaharui oleh Pemegang Otoritas tertinggi di bidang Kehutanan yaitu Menteri Kehutanan sebagaimana pertimbangan hukum
dalam Putusan Mahkamah Agung Rl No. 746 KlPid Sus/2009 tanggal 3 Agustus 2009 dalam perkara atas nama H. TENGKU MMUN JAAFAR, sH Pemohon PK dalam sidang tanggal 28 Mei 2012 telah mengajukan dan diperlihatkan oleh Majelis Hakim bukti baru berupa : salinan Putusan .
.
Mahkamah Agung Rl No. 746 KlPid Sus/2009 tanggal 3 Agustus 2009 dalam perkara atas nama H. TENGKU AZMUN JAAFAR, SH .
tr. Keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu dengan lainnya. Pemohon PK dalam memori PK pada halaman 11 s/d 15 menguraikan alasan permohonan PK, yang pada pokoknya mengemukakakan hal-hal sebagai
berikut:
A) Pertimbangan hukum telah bertentangan satu dengan lainnya. Pertimbangan hukum majelis hakim putusan No. 10/Pid.susl2O11 PN.PBR pada halaman 338 sangat nyata adanya pertentangan satu dengan lainnya, dengan alasan
1.
:
Disatu pihak Majelis Hakim mengakui pemberian hak IUPHHKHT merupakan dasar penerbitan ijin opersional berupa UBKT.dan atau RKT
akan tetapi disatu pihak tidak sependapat dengan pendapat Ahli
Dr.
5
Chairul Huda, SH,MH dan pendapat Prof. Muhamad Abduh, SH....dst. (memori PK halaman 12).
2.
Disatu pihak Majelis Hakim mengakui pemberian hak IUPHHKHT merupakan dasar penerbitan ijin opersional berupa UBKT dan atau RKT
artinya sebagai sebuah putusan, akan tetapi majelis tidak mengakui maksud dari IUPHHKHT tentang bagian huruf E angka 2......dst (memori PK hala.gan 12).
3-
Disatu pihak Majelis Hakim mengakui pemberian hak IUPHHKHT merupakan dasar penerbitan ijin opersional, mengandung makna majelis
hakim mengakui sebagai putusan tata usaha negara, akan tetapi diliain
pihak majelis hakim telah mengakui UBKT dan RKT sebagai
ijin
operasional, padahal ijin operasional yang dimaksud oleh Majelis Hakim
tidak ada diperintahkan atau dimaksudkan dalam pemberian IUPHHKHT (memori PK halaman 12-13).
Pertimbangan hukum majelis hakim putusan No. 1O/Pid.sus12011 PN.PBR pada halaman 337 alinea 1 dan halaman 338 alinea 1 sangat nyata adanya pertentangan satu dengan lainnya, dengan alasan 1.
:
Bahwa disatu pihak Majelis hakim mengakui pemberian hak IUPHHKHT
dan pembaruan IUPHHKHT tunduk kepada ketentuan perundangundangan yang berlaku, dalam pembaharuan IUPHHKHT oleh Menteri Kehutanan dan menjadi dasar dari penerbitan pembaharuan ijin kepada
perusahaan-perusahaan dimaksud
adalah undang-undang
tentang
Kehutanan, akan tetapi dalam pertimbangan berikutnya majelis hakim
tidak sependapat dengan pendapat ahli Dr. Chaerul Hudan, SH,MH........dst (Memori PK halaman 13 s/d 14). 2.
Disatu pihak pertimbangan hukum majelis hakim mengakui tentang Pembaharuan IUPHHKHT, yaitu tentang butir kedua belas keputusan-
keputusan tentang pembaharuan IUPHHKHT
kelima
perusahaan..............dst (memori PK halaman 14).
Pertimbangan hukum majelis hakim putusan No. 1O/Pid.sus12011 PN.PBR pada halaman 333 alinea 2, halaman 340 alinea ke 2 dan halaman 341 alinea 2 dihubungkan dengan keterangan saksi Agus Syamsir, saksi Sunariyo, saksi Samuel Songjadi, saksi H. Asral Rachman, saksi Pina Lianggita, saksi Merry, saksi Anisa Utomo, saksi Sutrisno, tidak bersesuaian yaitu
:
6
l.
Pertimbangan hukum pada halaman 342 alinea 2 yang disimpulkan oleh Majelis bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa telah memperkaya diri
sendiri Terdakwa sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) ditambah US $ 2000 (dua ribu dollar Amerika Serikat) adalah saling bertentangan karena dalam pertimbangan hukum pada halaman 333 alinea 2............dst (memori PK halaman 14 s/d 15)l
B) Dissenting frinion dalam pertimbangan putusan. Pemohon PK dalam Memori PK halaman 15 menguraikan tentang adanya Dissenting opinion dalam putusan perkara atas nama Pemohon PK yang pada pokoknya sependapat dengan argumen Pemohon PK bahwa tidak
ada perbuatan melawan hukum dalam
penerbitan IUPHHKHT dan
membebaskan Terdakwa dari dakwaan............dst.
lll. Penerapan Hukum Putusan Tersebut dengan Jelas Memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau Kekeliruan yang Nyata. Pemohon PK dalam memori PK pada halaman 16 s/d 39 menguraikan
alasan PK tentang Penerapan hukum putusan tersebut dengan
jelas
memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :
a) Majelis Hakim tidak menerapkan Pasal 160 ayat (1) Huruf c UU No.8 Tahun 1981 yaitu tidak mendengarkan seluruh keterangan saksi sebagaimana tercantum dalam Berkas Perkara No. BP/1 4l23llv12011 tanggal 01 April 2011
atas nama tersangka H. ARWIN As, sH yang jumlahnya sebanyak 72 (tujuh puluh dua) orang saksi fakta dan 4 (empat) orang Ahli dan yang didengarkan hanya 32 (tiga puluh) dua orang saksi sehingga Pemohon PK berkesimpulan sangat berasalasan hukum pertimbangan putusan perkara a quo tidak lengkap
dan telah dapat dikualifikasi sebagai pertimbangan hukum yang tidak benar oleh Majelis Hakim dalam membuktikan H. ARWIN AS, SH bersalah.
b) Pertimbangan Hukum Putusan telah menerapkan Peraturan yang sudah tidak berlaku.
Bahwa fakta persidanan terbukti Kepmenhut No. 10.1/Kpts-ll/2000 tanggal 6 Nopember 2000 telah dicabut dengan Kepmenhut No. 32lKpts-ll/2003 tanggal 5 Februari 2003.
Bahwa pada saat beralihnya kewenangan dan pengawasan dari Bupati kepada Menteri Kehutanan berdasarkan Kepmenhut No. 32lKpts-ll/2003
7
targgal 5 Februari 2003 F Keprnenhut No. 33/Kpt+ll/2003 tanggal 5 Februari 2003, pemegang IUPHHKHT belum mengoperasikan ijin tersebut, sehingga apabila ijin tersebut- penerbitannya tidak sesuai dengan Kepmenhut No. 10.1/Kpts-lll200} adalah kewajiban Menteri Kehutanan untuk mencabut ijin yang diterbitkan oleh Bupati.
Bahwa IUPHHKHT yang diterbitkan oleh Pemohon PK seluruhnya telah diperbaharui oleh Menteri Kehutanana dalam kurung waktu tahun 2006 s/d 2007. \.'
c) Pertimbangan Hukum tidak menerapkan hukum administrasi negara. Bahwa dalam sidang dapat dibuktikan telah mengadili surat keputusan tata
usaha negara yang masih berlaku yaitu IUPHHKHT yang diterbitkan oleh Pemohon PK yang pengesahannya telah dilakukan oleh Menteri Kehutanan yang sampai saat ini tidak pernah dicabut atau dinyatakan tidak berlaku baik oleh Menteri Kehutanan atau putusan Pengadilan yang benryenang untuk itu.
Bahwa menurut Hukum Tata Usaha Negara berlaku asas bahwa selama suatu keputusan Tata Usaha Negara itu tidak digugat, maka keputusan itu dianggap sah menurut hukum.
d) Pertimbangan hukum tidak menerapkan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum telah mendakwa H. ARWIN AS
sebagai Bupati Siak secara melawan hukum telah menerbitkan IUPHHKHT
dan IUPHHKHT yang diterbitkan Pemohon PK tersebut telah diverifikasi oleh Menteri Kehutanan dan seluruhnya telah diterbitkan SK Pembaharuan.
Bahwa akan tetapi dilain pihak Penuntut Umum tersebut menyebutkan pemegang IUPHHKHT telah melakukan penebangan liar dilahan IUPHHKHT yang ditebitkan oleh Pemohon PK tersebut, dengan perhitungan penebangan kayu telah merugikan negara yang dibuktikan sebagaimana audit BPKP yang
dilakukan oleh NASRUL WATHON dan kawan-kawan sebagai illegal loging (penebangan liar). Bahwa oleh karena pemegang ijin telah melakukan penebangan kayu secara ilegal di areal IUPHHKHT maka instrumen yang digunakan adalah UU No.
41
Tahun 1999 tentang Kehutanan jo lntruksi Presiden Rl No. 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan secara illegal di kawasan'hutan.
I i
I
e) Pertimbangan hukum putusan tidak menerapkan azas ketertiban hukum.
I
Bahwa konsekuensi _negara hukum yang demokratis setiap
tindakan
Pemerintah (Badan/Pejabat.Tata Usaha Negara) haruslah berdasarkan atas
hukum yang diperoleh atas dasar atribusi (orisinil legislation atau delegated legislation) sebagai sumber kewenangan melakukan tindakan tersebut yang
kemudian azas wetmatigeheid van bestuur), oleh karenanya untuk dapat menyatakan";iebuah produk pemerintah merupakan hukum haruslah ditelsuri atau diuji sumebr kewenangannya (atribusi).
Bahwa sangat jelas Kepmenhut No. 10.1/Kpts-1112000 tanggal
6
Nopember
2000 bersumber pada UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang sebagian kewenangannya diberikan kepada Bupati atas dasar atribusi kemudian kewenangan tersebut dicabut kembali oleh yang memberikan kewenangan.
Bahwa dalam persidangan telah disampaikan dan dibuktikan yaitu berdsarkan
Kepmenhut No. 32lKpts-ll/2003 tanggal
5
Februari 2003
jo
Kepmenhut No.
33/Kpts-ll/2003 tanggal 5 Februari 2003 telah diverifikasi ijin-ijin tersebut.
0
Kekhilafan pertimbangan hukum yang tidak menerapkan fakta persidangan.
Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang disebutkan dalam Memori PK pada halaman 29 s/d 32 dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim
maka telah terjadi kekeliruan dan kekhilafan yang nyata karena hanya pengakuan Agus Syamsir seorang yang mengatakan telah menyerahkan uang atau dana sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) pada Bupati Siak......dst.
Bahwa demikian juga pemberian bantuan sebesar USD 2000 untuk bantuan haji H. ARWIN AS adalah hanya Sunariyo tanpa ada keteranan saksi lainnya.
Bahwa dalam petitum putusan pada angka 7 (tujuh) sangat jelas dan tegas barang bukti uang sebesar Rp. 500.000.000,- yang disita dari Sunarijo telah
dapat dibuktikan uang tunai sebesar Rp. 300.000.000,- dan uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,- adalah merupakan barang bukti dalam perkara aquo yang pada tahun 2O1O berada di tangan saksi Sunariyo tidak pernah diterima oleh Pemohon PK.
Tqhdap or;ndaoert
alasan Permohon PK sebagaimana diuraikan kami
*bagai berikut :
'menyampaikan
I Tentarg alasan Pemohon PK No. I Keadaan baru (nqvoem) sebagai alasan Peninjauan Kembali menurut M.
Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika tahun 2002 pada halaman 619 rnenyatakan keadaan baru yang mempunyai sifat dan kualitas menimbulkan dugaan kuat
-
1)Jika seandainya keadaan baru itu diketahui atau ditemukan dan dikemukakan pada waktu sidang berlangsung, dapat menjadi faktor dan alasan untuk menjatuhkan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau
2) Keadaan
baru itu jika ditemukan dan diketahui pada waktu
sidang
berlangsung, dapat menjadikan alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, atau 3) Dapat dijadikan alasan
dan faktor untuk menjatuhkan putusan
dengan
menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
Osman Simanjuntak dalam bukunya Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum, terbit 1994 pada halaman 221 mengemukakan bahwa keadaan baru yang mempunyai arti yuridis atau bersifat yuridis, dan novum disini hanya dimaksudkan suatu fakta yang dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti biasa yaitu keterangan saksi, alat bukti surat dan sebagainya.
Merujuk pada pengertian keadaan baru sebagaimana diuraikan di atas, maka persyaratan bukti baru tersebut nyata-nyata harus menimbulkan keadaan
baru yang sebelumnya belum pernah terungkap atau diungkapkan dalam persidangan.
Bukti baru yang diajukan Pemohon PK berupa foto copy di legalisir Rrtusan Mahkamah Agung Rl No. 746 KlPid Sus/2009 tanggal 3 Agustus 2009 dalam perkara atas nama H. TENGKU MMUN JAAFAR, SH
, menurut kami
tklak relevan diajukan sebagai bukti baru sebagaimana dimaksud pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP dengan alasan-alasan sebagai berikut : 1) Putusan Mahkamah Agung Rl No. 746 KlPid Sus/2009 tanggal 3 Agustus
2009 dalam perkara atas nama H. TENGKU AZMUN JAAFAR,
SH
tidak
mempunyai hubungan langsung dengan perkara atas nama Pemohon PK, Pernohon PK hanya mengambil dari pertimbangan putusan MA tersebut
10
terkait masalah perusahaan-penrsahaan yang IUPHHKHT nya
telah
memperoleh SK Pembaharuan dari Menteri Kehutanan dan hal yang sama
terhdap IUPHHKFIT yang diterbitkan oleh Pemohon PK seluruhnya telah diberikan SK pembaharuan oleh Menteri Kehutanan.
2) Putusan Mahkamah Agung Rl No. 746 KlPid Sus/2009 tanggal 3 Agustus
2009 dalam perkara atas nama H. TENGKU MMUN JAAFAR, SH bermaksud memberikan perlindungan hukum kepada perusahaan-
\,
perusahaan pemegang IUPHHKHT yang telah beriktikad baik dan telah diverifikasi, sehingga perampasan harta kekayaan dari hasil penebangan
kayu hutan alam di areal IUPHHKHT tidak sepantasnya dilakukan hal tersebut karena dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 12lPidnPK2}}SlPT. DKI tanggal 6 Januari 2009 memerintahkan untuk merampas harta kekayaan perusahaan-perusahaan IUPHHKHT sebesar
yang diperoleh dari penebangan kayu hutan alam di areal IKUPHHKHT,
oleh karena itu perusahaan-perusahaan tersebut mengajukan keberatan atas putusan tersebut.
3) Putusan Mahkamah Agung Rl No. 746 KlPid Sus/2009 tanggal 3 Agustus
2009 dalam perkara atas nama H. TENGKU AZMUN JAAFAR, tidak menghapuskan kesalahan H. TENGKU AZMUN JAAFAR, SH atau membebaskan
H. TENGKU AZMUN JAAFAR, SH dari
perbuatannya
menerbitkan IUPHHKHT meskipun terhadap perusahaan-perusahaan tersebut telah memperoleh verifikasi dan SK Pembaharuan dari Menteri Kehutanan dan dalam menghitung kerugian keuangan negarapun dihitung
dari hasil penebangan kayu hutan alam berdasarkan seluruh IUPHHKHT yang diterbitkan H. TENGKU MMUN JAAFAR, SH.
di atas, maka kami berpendapat bukti baru berupa Putusan Mahkamah Agung Rl No. 746 KlPid Sus/2009 tanggal 3 Berdasarkan alasan kami
Agustus 2009 dalam perkara atas nama H. TENGKU MMUN JAAFAR, SH bukanlah bukti baru yang jika diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat
diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
Mengenai verifikasi dan SK Pembaharuan terhadap 5 (lima) IUPHHKHT
Fng
diterbitkan oleh Pemohon PK juga bukan bukti baru, kareha hal tersebut
telah terungkap di depan persidangan perkara atas nama Pemohon PK karena
11
telah diajukan sebagai bukti yarg diaiukan olefr Pemohon PK (dahulu Terdakwa)
dan diuraikan dalam Nota Pembelaan pada halaman 171 s/d 173
serta
dilampirkan pula dalam Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Dengan demikian masalah verifikasi dan SK Terdakwa (Pemohon
itfl.
Pembaharuan tersebut hanyalah pengulangan dari materi pembelaan Terdakwa (Pemohon PK) oleh karena itu masalah verifikasi dan SK Pembaharuan tersebut
telah
dipertimbangkan
oleh Majelis Hakim dalam
putusannya
No.
atas nama Terdakwa H. ARWIN AS, SH (Pemohon lO/Pid.Sust2o11/PN.PBR \H. Pto. Berdasarkan uraian kami di atas, maka kami menolak alasan Pemohon PK yrarg mengajukan bukti baru berupa Putusan Mahkamah Agung Rl No. 746 K/Pid Sus/2009 tanggal 3 Agustus 2009 dalam perkara atas nama H. TENGKU AZMUN JAAFAR, SH.
Tentang alasan Pemohon PK No. ll Bahwa uraian Pemohon PK yang menyatakan Keadaan sebagai dasar dan
dasan putusan yang telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu dengan &dmya, menurut kami bukanlah alasan mengajukan PK sebagaimana dimaksud pasal263 ayat (2) huruf b KUHAP. Bahwa yang dimaksud dalam pasal 263 ayat (2) huruf b adalah adanya pertentangan putusan satu dengan lainnya. Osman Simaniuntak dalam bukunya
Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum pada halaman 223 memberikan contoh grtgsan-putusan yang saling bertentangan itu bisa terjadi pada pengadilan yang berbeda terhadap terpidana yang sama karena melakukan perbuatan pidana berlainan pada waktu yang bersamaan.
H. Yahya Harahap dalam
bukunya Pembahasan Permasalahan dan Fenerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan kninjauan Kembali, Penerbit Sinar Grafika Edisi Kedua, pada halaman 620 s/d
frt.t menyatakan alasan kedua yang dapat dipergunakan
sebagai dasar
pennintaan peninjauan kembali yakni apabila dalam pelbagai putusan terdapat
. .
:
Pemyataan bahwa sesuatu telah terbukti
Kemudian pernyataan tentang terbuktinya hal atau keadaan itu dijadikan dasar atau alasan putusan dalam suatu perkara,
.
akan tetapi dalam putusan perkara
lain hal atau keadaan yang dinyatakan
terbukti itu saling bertentangan antara putusan yang satu dengan putusan
png
lain.
12
Misalnya pertentangan antara putusan perdata dengan putusan pidana.
Menurut Kami alasan Pemohon PK yang menyatakan keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang telah terbukti ternyata telah bertentangan satu
dengan lainnya sebagai alasan Permohonan PK adalah tidak tepat, karena rnenurut kami hal tersebut kalaupun Pemohon PK menganggap sebagai alasan untuk melakukan upaya hukum bukanlah alasan untuk mengajukan permohonan I
PK, karena menyangkut masalah hukum pembuktian dan keyakinan hakim. Bahwa \"
I
Pemohon
PK selalu menyatakan Majelis Hakim
tidak
nrempertimbangkan Pendapat Ahli yang diajukan oleh Pemohon PK (dahulu Terdakwa). Majelis Hakim yang tidak sependapat dengan Ahli yang diajukan oleh Terdakwa menurut kami tidak menyalahi hukum acara yang berlaku serta prinsipprinsip hukum pembuktian karena pendapat seorang ahli bukanlah masalah fakta
melainkan hanya pendapat yang didasarkan pada keilmuan atau pengetahuan seorang Ahli, sehingga Majelis hakim tidak terikat dengan pendapat ahli tersebut
apabila bertentangan dengan keyakinanya. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 121ll(Kr11974 tanggal 22 Juni 1976 yang menyatakan : Kesimpulan saksi ahlitidak mutlak harus meniadi kesimpulan hakim'9
F
tilak
Bahwa mengenai alasan Pemohon PK yang menyatakan Majelis Hakim
mengakui maksud dari IUPHHKHT bagian huruf
E angka 2
tentang
pelestarian alam, menurut kami pertimbangan Majelis Hakim tersebut sudah tepat
karena ketentuan yang disebutkan dalam IUPHHKHT bagian huruf E angka 2
yang diterbitkan Pemohon PK (dahuku Terdakwa) tersebut bukanlah perintah kepada perusahaan-perusahaan pemegang IUPHHKHT untuk mengenclave daerah-daerah yang masih berhutan sebagaimana dimaksud Kepmenhut No. 10.1/Kpts-ll/2000 pasal 3 angka 7 melainkan hanya mengatur tentang sarana pergusahaan hutan yang diperbolehkan pada daerah penyangga yaitu hanyalah pembuatan jalan angkutan setelah mendapat ijin dari Dinas Kehutanan Kab. Siak. Padahal diketahui areal yang diberikan IUPHHKHT sebagian besar masih berupa ]urtan alam yang seharusnya tidak boleh diberikan IUPHHKHT.
Bahwa Pemohon PK menyatakan adanya pertentangan pertimbangan hrJ<um dengan keteranan saksi-saksi terkait pembuktian bahwa Terdakwa telah
rnemperoleh kekayaan sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta
nprah) dan USD 2000 dikaitkan dengan Barang bukti uang tunai Rp. 9n.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan Rp. 200.000.000,- , (dua ratus juta rupiah) yang disita dari Sunariyo. Alasan Pemohon PK tersebut merupakan
13
pergulangan dari Pembelaan Terdakwa dan telah pula dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim yang berpendapat dengan Penuntut Umum dalam
Jawaban atas Pembelaan Terdakwa yang menyatakan bahwa barang bukti berupa yang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) bukan uang yang
i
akan diberikan kepada Pemohon PK (dahulu Terdakwa) melainkan uang diserahkan oleh Sunariyo kepada negara melalui Penyidik KPK karena perusahaan PT. National Timber and Forest Product tempat Sunariyo bekerja telah melakuf,an penebangan hutan alam dia areal IUPHHKHT yang diterbitkan
oleh Pemohon PK (dahulu Terdakwa). Namun Pemohon PK tidak memahami jawaban Penuntut Umum maupun pertimbangan Majelis Hakim tersebut sehingga I
diulang kembali sebagai alasan permohonan PK oleh Karena itu menurut kami alasan tersebut sudah seharusnya ditolak.
Bahwa putusan a quo terdapat dissenting opinion dari dua anggota Majelis
Hakim yang pada pokoknya menyatakan apabila terjadi penebangan terhadap potensi kayu alam di areal hutan tanaman maka tanggung jawab hukum bukan
pada orang yang menerbitkan ijin hutan tanaman, melainkan tanggung jawab hukum perbuatan pengesahan RKT dan penebangan kayu hutan alam berada di
pda pemegang ijin dimaksud. Menurut
kami pendapat anggota Majelis Hakim
dalam dissenting opinion tersebut tidak berdasar karena dengan jelas Pemohon PK (dahulu Terdakwa) telah menerbitkan IUPHHKHT di areal yang seharusnya
lidak boleh diberikan yaitu areal tersebut sebagian besar masih berupa hutan alam.
Bahwa RKT disahkan berdasarkan adanya IUPHHKHT yang diterbitkan
oleh Pemohon PK (dahulu Terdakwa) karena tidak mungkin RKT disahkan 4&ila tidak ada IUPHHKHT. Oleh karena itu menurut kami penerbitan IUPHHKHT oleh Pemohon PK (dahulu Terdakwa) merupakan condotio sine c*telunon
di
dari terjadinya kerugian keuangan negara akibat penebangan hutan alam
areal IUPHHKHT. Pendapat demikian sama dengan pendapat Putusan
Fengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 06,Pkl.B/TPK2O08lPN.Jkt.Pst tanggal 16 September 2008 yang diperkuat oleh
glfisan
Mahkamah Agung Rl dalam putusan Rl No. 746 KJPid Sus/2009 tanggal
3 Agustus 2009 dalam perkara atas nama H. TENGKU MMUN JAAFAR pada
pda
pokoknya menyatakan : ......dengan demikian IUPHHKHT-IUPHHKHT yang
Mitkan oleh Terdakwa
adalah merupakan penyebab utama untuk
pngesahan RKT-RKT yang mendasari dilakukannya pene.bangan a quo glfrrgga IUPHHKHT-IUPHHKHT yang diterbitkan Terdakwa dalam perkara ini
14
firerupakan qonditio sine quanon dari RKE-RKT untuk melakukan penebangan
lersebuf. (vide Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
No. 06/Pid.BffPl(2008/PN.Jkt.Pst tanggal
16 September
2008 pada halaman 1136-1 137).
Tentang alasan Pemohon PK No. lll BahWh alasan Pemohon
PK mengenai penerapan hukum
putusan
tersebut dengan jelas memperlihatkan suatu kekhlifan majelis hakim atau kekeliruan yang nyata menurut kami alasan tersebut tidak tepat dan mengadaad,a-
Pertimbangan majelis hakim dalam perkara atas nama Pemohon PK sudah tepat berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan. Majelis hakim dalam memerika perkara dan mengambil putusanpun telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya, baik hukum acara pidana, hukum pembuktian
maupun hukum materiil yang diterapkan terhadap diri Pemohon PK (dahulu Terdakwa).
Alasan Pemohon PK yang menyatakan Majelis Hakim tidak menerapkan
pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP karena tidak memeriksa seluruh saksi yang tercantum dalam berkas perkara adalah alasan yang tidak tepat sebagai alasan
danya kekhilafan Majelis hakim dalam menerapkan hukum. Alasan tersebut rnerupakan pengulangan dari materi pembelaan yang sebenarnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Kewajiban pembuktian suatu perkara di
pengdilan ada pada Penuntut Umum sehingga apabila Penuntut Umum telah menyatakan cukup alat bukti untuk membuktikan dakwaannya Hakim tidak dapat
menolak begitu sebaliknya apabila Penuntut Umum maupun Terdakwa masih memerlukan pemeriksaan saksi atau ahli yang tidak tercantum dalam Berkas
Mara
maka Hakim wajib memeriksanya sebagaimana dimaksud pasal 160
ryat (1) huruf c. Majelis hakim tidak perlu memeriksa seluruh saksi-saksi yang tercantum
ddam Berkas Perkara sepanjang Penuntut Umum sudah merasa cukup untuk mernbuktikan dakwaannya berdasarkan saksi-saksi yang telah diperiksa, serta
fiak Terdakwa/Penasihat Hukumnya juga tidak keberatan
karena sudah merasa
ffiak ada hal-hal yang perlq ditanyakan kepada para saksi yang belum diperiksa, 1afg terpentirg adalah tidak mengurangi hak-hak Penuntut Umum maupun
15
Terdalara/Penasihat Hukum unfuk menggali kebenaran materiil dalam membuktikan surat dakwaan. Dengan demikian Majelis hakim tidak menyalahi
hukum acara pidana bahkan Majelis Hakim tersebut telah menerapkan azas peradilan sederhana, cepat dan biaya murah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "Peradilan dilakukan dengan sederhana, epat dan biaya ringan". Bahwa terkait alasan Pemohon PK yang menyatakan Majelis Hakim telah
peraturan yang sudah tidak berlaku karena telah dicabut kelvenangannya Bupati untuk memberikan IUPHHKHT menurut kami alasan
rnenerapkan.lb
Ersebut tidak tepat. Meskipun Kepmenhut No. 10.1/Kpts-I112000 dan Kepmenhut lrb. 21lKpts-ll/2001 telah dicabut dengan Kepmenhut No. 32lKpts-ll/2003 akan
I
Etapi yang dijadikan dasar penerbitan IUPHHKHT oleh Pemohon PK adalah Kepmenhut No. 1 0. 1/Kpts-ll/2000 jo Kepme.ntf*)huilKpts-ll/2001. Meskipun IUPHHKHT-IUPHHKHT yang diterbitkan oleh Terffi' telah diverifikasi dan diperbaharui oleh Menteri Kehutanan akan tetapi Pukan be-rarti pembaharuan SK f*d","t menerbitkanQ,\ brsebut telah membenarkan perbuatan t.HtM IUPHHKHT, karena verifikasi dan pembaharuan tersebut sebenarnya hanyalah
urtuk
memberikan pelayanan kepada Pemegang IUPHHKHT setelah
ke,ryenangan Bupati di cabut. Verifikasi dilakukan setelah dilakukan penebangan
kryu hutan alam di areal IUPHHKHT dan SK Pembaharuan diterbitkan
Erun
pada
2OO7 pada waktu verifikasi lahan yang diberikan sudah berupa lahan
kosong karena
tffiffiu6ut
"n
penebangan berdasarkan IUPHHKHT
yang n
\J\s'
dterbitkan oleh Terdalova sehingga untuk kelangsungan proses penanaman maka diterbitkan SK Pembaharuan oleh Menteri Kehutanan.
Bahwa alasan Pemohon PK yang menyatakan Majelis Hakim tidak menerapkan UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menurut kami adalah
dasan yang mengada-ada dan tidak berdasar, Pemohon PK (dahulu Terdakwa)
ddaft1ya melakukan tindak pidana korupsi terkait dengan penerbitan lUPl-lHKHTdi Kab. Siak secara bertentangan dengan Kepmenhut No. 10.1/KptsllrzQQl
ir Kepmenhut No. 21lKptdll2001
sehingga merugikan keuangan negara
setrinEga tidak logis harus diterapkan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
sebagaimana diaturdalam pasal 50 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Bahwa Pemohon PK menyatakan Majelis Hakim melakukan kekhilafan Ftimbangan hukum yang tidak menerapkan fakta persidangan,menurut kami
dasan tersebut tidak benar, Majelis Hakim telah menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut
16
Umum. Pernohon PK kembali mempermasalahkan barang bukti uang berupa Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua
ratus juta rupiah) yang disita dari Sunariyo sebagaimana telah dikemukakan dalam alasan Pemohon PK pada alasan kedua, oleh karena itu kami menganggap tidak perlu diuraikan kembali mengenai status barang bukti dimaksud karena hal tersebut hanya dikarenakan Pemohon PK tidak memahami keseluruhan fakta yang terungkap di depan persidangan.
Berdharkan uraian kami diatas, maka kami berkesimpulan.menolak n sduruh alasan-alasan Permonon"KfttHifiii yang diajukan oteh Pemohon PK,\r karena alasan-alasan tersebut tidak termasuk alasan-alasan permohonan PK sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) KUHAP. Berdasarkan alasan tersebut di atas, kami mohon supaya Majelis Hakim Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Rl, memutuskan
1-
:
Menolak seluruh alasan Peninjauan Kembali dari Terpidana H. ARWIN AS, SH.
2. Menguatkan
Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada
Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 10/Pid.Sus/2011/PN.PBR tanggal 22 Desember 2011 atas nama Terdakwa H. ARWIN AS, SH.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kekuatan batin dan
ffignfian ffiddalam
iman kepada Majelis Hakim Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung memutus perkara ini. Amin. UM PADA KPK,