Rakyat Bengkulu
Kamis, 16 Mei 2013
TELEPON PENTING Polres Bengkulu Selatan Telkom UGD RSUD Damrah Manna PLN Ranting Manna Pemadam Bahaya Kebakaran
0811731988 (0739) 21070 (0739) 2118 (0739) 123 (0739) 23141
BENGKULU SELATAN
SELATAN
Aspirasi Gerakan Pramuka ”Stagnan” GERAKAN Pramuka di sekolah di Kabupaten Bengkulu Selatan (BS)-- saat ini stagnan alias jalan ditempat. Padahal kegiatan Pramuka sangat bermanfaat untuk membentuk karakter pelajar untuk berorganisasi. Pembina Pramuka SMA 6 BS, Marjoko Susilo, M.Pd, I, mengungkapkan kondisi gerakan Pramuka di sekolah-sekolah BS berbeda dengan dulu yang aktif dan penuh kegiatan. ‘’Saat ini gerakan pramuka kegiatannya jalan ditempat serta belum ada terobosan baru yang dilakukan untuk kegiatan di sekolah,” ujar guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMAN 6 BS ini. Dijelaskan Marjoko gerakan pramuka di sekolah stagnan karena sumber daya manusia untuk pembina bidang pramuka di sekolah, masih kurang. Apalagi untuk pembina perempuan sangat jarang ada. ‘’Kadang kalau yang perempuan itu sudah menikah, tidak mau lagi menjadi Pembina,” kata Marjoko.(key)
Info Pembangunan Dibangun Dua KUA KEMENTERIAN Agama (Kemenag) Kabupaten Bengkulu Selatan (BS) tahun ini berencana membangun YASAROH MAKSUM dua Kantor Urusan Agama (KUA). Yakni di Kecamatan Bunga Masa dan Kedurang Ilir. Selain itu akan dibangun Kantor Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Anggaran pembangunan tiga kantor tersebut sudah diploting di APBN. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten BS, Drs. Yasaroh Maksum, mengatakan pembangunan tiga kantor tersebut sedang dalam proses lelang di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Provinsi Bengkulu. Sedangkan pekerjaan fisik akan mulai setelah adanya hasil pemenang tender. ‘’Sumber dana berasal dari DIPA. Masing-masing kantor anggarannya sebesar Rp 300 juta,” ujar Yasaroh.(key)
YUNIKE/RB
LANTIK: Pelantikan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manna Dahlia Panjaitan, SH oleh Ketua Pengadilan Negeri Manna, Rinaldi Triandiko, SH, MH. Dalam acara pelantikan kemarin (15/5), dihadiri para pejabat di lingkungan Pemda BS.
33
Waka PN Manna Diganti KOTA MANNA – Wakil Ketua (Waka) Pengadilan Negeri (PN) Manna yang baru Dahlia Panjaitan, SH, resmi menduduki jabatannya menggantikan waka yang lama Syahri Adamy, SH, M.Hum. Pelantikan dilakukan oleh Ketua PN Manna Rinaldi Triandiko, SH, MH, kemarin (15/5). Ketua PN Rinaldi Triandiko dalam sambutannya mengatakan PN Manna akan terus meningkatkan kinerjanya dengan memberikan pelayanan terbaik, agar mendapatkan citra yang baik di mata warga BS. Selain itu, PN Manna sejak 2003 sudah melakukan reformasi birokrasi, dengan lebih terbuka pada masyarakat yang ingin mengetahui dunia peradilan. ‘’Sekarang sudah ada program IT. Untuk di Provinsi
Bengkulu hanya PN Manna dan Bengkulu saja yang IT-nya langsung konek ke Mahkamah Agung (MA). Sehingga apapun yang terjadi dan kerja kita di PN Manna, bisa dipantau oleh MA,” ungkap Rinaldi. Rinaldi juga mengingatkan ada Waka PN yang baru untuk bekerjasama dengan pegawai PN yang lain. Sehingga diharapkan kinerja PN akan lebih baik dalam memberikan pelayanan dan mewujudkan harapan masyarakat pada PN mengenai kepastian hukum dan keadilan. ‘’Saya juga berharap koordinasi antar unsur pimpinan daerah. Ini tidak lain guna meningkatkan pelayanan kita di masyarakat sesuai tupoksi masing-masing,” pungkas Rinaldi.(key)
Pemotongan Gaji 13, Gerah, Dewan Bentuk Pansus Kinerja Pemda PGRI BS Pikir-Pikir Kepastiannya Saat Konferensi Kerja KOTA MANNA - Rencana PGRI Provinsi Bengkulu memotong gaji ke-13 guru se Provinsi Bengkulu sebesar Rp 150 ribu/guru menuai gejolak di tingkat bawah. Beberapa PGRI di kabupaten, sudah menyatakan penolakan terhadap pemotongan tersebut. Sementara di Kabupaten Bengkulu Selatan (BS), PGRI masih pikir-pikir dan kepastiannya akan ditentukan pada rapat 22 Mei mendatang di Aula SMKN 1 BS. Ketua PGRI BS, Tarman Hayadi, M.Pd, menjelaskan PGRI BS sudah melaksanakan rapat soal pemotongan gaji ke-13 para guru se Provinsi Bengkulu termasuk Kabupaten BS. Dalam keputusan rapat tersebut, PGRI BS memutuskan segera gelar kon-
ferensi kerja kabupaten. Apakah akan ikut instruksi PGRI Provinsi Bengkulu atau menolak. ‘’Selaku pengurus organisasi PGRI di kabupaten, tentunya kita patuh melaksanakan rencana PGRI yang akan memotong gaji ke-13 para guru. Namun kita juga tidak bisa begitu saja mengabaikan arus bawah. Sehingga kita perlu lakukan konferensi kerja yang akan diwakili setiap kecamatan untuk mendengar pendapat dari guru,” papar Tarman. Masih menurut Tarman, konferensi kerja akan dihadiri 100 orang. Jika nanti dalam konferensi kerja para perwakilan dari setiap kecamatan menyetujui akan dipotong, maka kita akan melakukan sosialisasi dengan mendatangkan pengurus PGRI Provinsi Bengkulu. Untuk apa pemotongan gaji ke-13. Pemotongan ini juga akan diberitahu
kepada bupati dan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) BS. ‘’Sebaliknya jika dalam konferensi nanti mayoritas perwakilan memberi penolakan, maka kita sebagai pengurus PGRI BS tentunya tidak bisa mengabaikan aspirasi dari guru di BS. Karena perwakilan dalam konferensi juga mewakili suara guru yang ada di setiap kecamatan,” jelas Tarman. Tarman menegaskan PGRI BS akan mengambil sikap berdasarkan konferensi kerja pada 22 Mei mendatang. Apakah menolak atau menyetujui pemotongan gaji ke-13. Rencana pemotongan gaji oleh PGRI Provinsi Bengkulu dilakukan guna membangun gedung PGRI di seluruh kabupaten dan kantor PGRI Provinsi Bengkulu. ‘’Untuk peletakan batu pertama kantor PGRI BS sudah kita laksanakan dan Pemda BS mensupport lahan. Rencananya dana hasil pemotongan gaji 13 nanti untuk membangun gedung PGRI BS di lahan tersebut,” kata Tarman.(key)
KOTA MANNA – Mutasi yang terus dilakukan oleh Bupati Bengkulu Selatan (BS) H. Reskan Effendi, SE, membuat gerah DPRD BS. Mutasi yang kerap dilakukan dalam jangka waktu yang tak lama, dinilai dewan menghambat kinerja dan pembangunan di BS. Mulai baru menunjukan kinerjanya, pejabat diganti. Untuk itu DPRD BS bakal membuat Panitia Khusus (Pansus) Kinerja Pemda BS. Pansus ini akan menelusuri dugaan adanya tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) bayangan. Belum lagi penempatan yang tidak sesuai latar pendidikan. Wakil Ketua II DPRD BS Drs. Gunadi Yunir, MM mengungkapkan dewan memiliki fungsi kontrol soal kebijakan yang akan dilakukan bupati, temasuk mutasi. Dewan menilai mutasi yang dilakukan bupati-- merupakan bentuk arogansi dan kesewenangwenangan bupati. ‘’Sudah banyak PNS yang mengadu pada kita, mereka sudah tak nyaman lagi bekerja, karena sebentar-bentar muta-
si. Belum lagi ada kabar untuk mendapat jabatan harus setor sejumlah uang. “Ini-- tentunya tidak bisa kita biarkan, untuk itu kita akan membuat Pansus,” kata Gunadi. Lanjut Gunadi pembahasan Pansus ini sudah dibicarakan di tingkat pimpinan dewan, dan akan dibicarakan dengan anggota dewan lainnya, untuk dapat dukungan. Pansus yang akan dibentuk ini akan melihat seperti apa kajian baperjakat saat melakukan mutasi. ‘’Kalau mutasi dilakukan berbasis kinerja, kinerja yang mana. Sementara baru mau bekerja, sudah dimutasi lagi. Bagaimana bisa dikatakan berbasis kinerja. Pansus yang akan dibentuk nanti akan memanggil tim baperjakat untuk meminta kejelasan,” ujar Gunadi. Gunadi menambahkan indikasi tim baperjakat bayangan juga terlihat saat melakukan mutasi. Ini terlihat dari orang-orang yang dimutasi dan penempatan yang tidak sesuai. Selain itu, pansus yang akan dibuat untuk mengembalikan kenyamanan PNS dalam bekerja.(key)