EKONOMI Kepahiang Disanksi ATAU KELUARGA Rakyat Bengkulu
Sabtu, 23 Maret 2013
7
Transaksi Kartu Kredit Diperketat
JAKARTA - Pemerintah pusat makin tegas mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sanksi pun dijatuhkan bagi 17 daerah yang tidak menjalankan prosedur penyelesaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk Kepahiang. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Yudi Pramadi mengatakan, demi peningkatan kualitas implementasi pelaksanaan program dan kegiatan serta penyerapan anggaran belanja daerah, APBD memang harus diselesaikan tepat waktu. “Dari 524 daerah, ada 17 daerah yang terlambat menyampaikan APBD 2013 dan dikenai sanksi,” ujar Yudi melalui siaran resmi, Kamis (21/3). Untuk diketahui, 17 daerah yang terkena sanksi tersebut adalah Kabupaten
Aceh Jaya, Kabupaten Dairi, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Blora, Kabupaten Kudus, Kabupaten Lumajang, Kota Singkawang, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Alor, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Puncak dan Kabupaten Lingga. Menurut Yudi, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 65 Tahun 2010, Pemerintah Daerah (Pemda) wajib menyampaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun kepada Menteri Keuangan. Untuk tahun 2013, lanjut Yudi, batas waktu penyampaian APBD paling
lambat tanggal 20 Maret 2013. Adapun informasi tentang batas waktu tersebut telah disampaikan kepada daerah pada tanggal 15 Februari 2013. “Karena sampai 20 Maret belum memasukkan laporan, maka sanksi pun dijatuhkan,” kata Yudi. Apa sanksinya? Yudi menyebut, sanksi diberikan dalam bentuk penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 25 persen dari DAU setiap bulan. Sanksi akan berlaku efektif mulai April 2013. “Sanksi akan dicabut kembali setelah Pemda menyampaikan APBD kepada Menteri Keuangan,” ujar Yudi. Menurut Yudi, pengenaan sanksi atas keterlambatan penyampaian APBD dimaksudkan untuk mendorong Pemda agar menetapkan APBD tepat waktu, sehingga pelaksanaan program pemban-
gunan daerah dapat terlaksana secara lebih baik. Sementara itu, menurut catatan RB (Selasa, 19 Maret 2013), Sekda Kepahiang Drs. H. Hazairin A. Kadir, MM mengaku setuju dengan pemberian sanksi tersebut. “Saya setuju dan mendukung sanksi pemangkasan dana DAU/DAK atas keterlambatan pembahasan dan pengesaran RAPBD menjadi APBD. Kedepan, pembahasan dan pengesahan APBD itu dapat dipercepat dewan,” papar Hazairin. Keterlambatan pembahasan dan pengesahan APBD disebabkan beberapa faktor. Misalnya, pembahasan program dan kegiatan. “Kedepan, kami berharap mulai Januari RAPBD sudah bisa dibahas dan disahkan. Seperti yang dilakukan Kabupaten Badung, Bali,” tutur Hazairin. (owi/kim)
Lowongan Kerja
PT SIAM CEMENT GROUP Posisi: Officer Mechanical Engineer Electric Engineer Lamaran paling lambat diterima pada 05 April 2013 Info lebih lanjut bisa dilihat di www.karirkoe.com
MASRIYADI/RB
YONEX Posisi: Commercial cum Administrative Executive Marketing Officers (3 Positions)
PROSPEKTIF: Bisnis perumahan di Kota Bengkulu sangat prospektif. Data publikasi statistik ekonomi keuangan daerah Provinsi Bengkulu yang diterbitkan Bank Indonesia Bengkulu edisi Januari 2013, menunjukkan posisi pinjaman yang diberikan Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) pada Desember 2012 untuk rumah tinggal mencapai Rp 518,90 miliar. Terlihat, salah satu lokasi pembangunan perumahan di kawasan Bentiring.
Lamaran paling lambat diterima pada 02 April 2013 Info lebih lanjut bisa dilihat di www.karirkoe.com
JAKARTA - Aksi kejahatan pada alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) terus terjadi. Bank Indonesia (BI) pun menginstruksikan kepada perbankan untuk memperketat transaksi kartu kredit maupun kartu debit ATM. Direktur Kepala Grup Hubungan Masyarakat BI Difi Johansyah mengatakan, fraud atau pelanggaran pada transaksi kartu kredit dan debit terjadi karena masih adanya kartu dengan teknologi lama magnetic stripe. “Untuk itu, kami mendorong issuer (penerbit) untuk segera menggantinya dengan sistem chip,” ujar Difi, Jumat (22/3). Menurut Difi, BI sudah mengeluarkan regulasi terkait penggunaan teknologi baru chip pada kartu kredit dan kartu debit. Untuk kartu kredit, prosesnya sudah dimulai sejak 2010 dan untuk kartu debit mulai 2012. “Memang, ada transisi sampai 2015, tapi lebih cepat akan lebih baik,” kata Difi. Difi mengakui, transaksi dengan kartu berteknologi magnetic stripe memang sangat rawan kejahatan. Hal itu bisa terjadi ketika kartu digesek pada mesin electronic data capture (EDC) pada merchant ketika pemilik kartu melakukan pembayaran. “Sebab, saat di-swipe (digesek), data itu telanjang, mudah dilihat dan diduplikasi,” terang Difi. Sebagaimana diketahui, beberapa hari yang lalu ter-
jadi aksi kejahatan terhadap kartu kredit dan debit yang digunakan berbelanja di merchant The Body Shop Indonesia di Jakarta. Data kartu dicuri ketika digunakan bertransaksi. Data curian tersebut lantas digunakan untuk membuat kartu duplikat yang lantas digunakan untuk berbelanja di Meksiko dan Amerika Serikat (AS). Kartu yang datanya dicuri di antaranya adalah kartu debit yang diterbitkan Bank Mandiri dan BCA. Kedua bank itu pun langsung memblokir kartu, namun kerugian diperkirakan sudah mencapai ratusan juta rupiah. Sekretaris Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) Steve Marta mengatakan, kebocoran data bisa disebabkan oleh mekanisme double swiping (dua kali penggesekan) pada kartu dengan teknologi magnetic stripe. “Karena itu, kami bersama BI sepakat untuk memperketat aturan bagi merchant,” ujar Steve. Difi menambahkan, sebagai langkah antisipasi, pemilik kartu harus ikut mengawasi proses transaksi di merchant. Dia memisalkan, usai makan di restoran, pemilik kartu seringkali hanya menyerahkan kartunya kepada pelayan dan lantas menerima print hasil transaksi. “Sebaiknya, kita ikut melihat saat kartu digesek di mesin EDC. Pokoknya diawasi,” katanya. (owi/dos)
Rancang SPAM untuk Layani 600.000 Jiwa PT Holcim Indonesia Posisi : Buyer Lamaran paling lambat diterima pada 05 April 2013 Info lebih lanjut bisa dilihat di www.karirkoe.com HATI-HATI DENGAN PENIPUAN !!!
BENGKULU - Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu telah merancang Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) terpadu guna melayani pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah dan Kota Bengkulu. Menurut Kepala Bappeda Provinsi Beng-
kulu Ir. Edy Waluyo, hasil studi pihaknya diketahui bahwa debit air buangan air dari PLTA Musi di Kepahiang mencapai 1.500 liter per detik. Bila air tersebut dikelola, maka bisa memenuhi kebutuhan air bersih untuk 600.000 jiwa atau 150.000 kepala keluarga di Bengkulu Utara, Bengkulu Te-
PUSAT OBAT KUAT IMPORT/TOCKER
NEVADA OIL / COBRA OIL (satu) Menit Dioles Langsung Reaksi Tambah Besar dan panjang)
~ NEVADA OIL : Menambah ukuran penis tambah besar, tambah panjang 1 x oles langsung reaksi. Hasilnya dalam (3 x pemakaian) permanenuntuk selamanya. ~ PROKOMIL SPRAY : Khusus untuk tahan lama kuat ereksi 1 x oles tahan untuk satu malam. ~ COBRA CAPSUL: Mengobati penyakit yang sudah lama diderita : L. Syahwat/Impotensi, K. Manis, M. Encer, Sakit Pinggang, Sakit Gula, Reumatik, cepat membuang serta memproduksi sperma pria. Menambah kekuatan hubungan suami/istri 100% patent. Tanpa efek samping telah banyak terbukti........ ~ CREAM PAYUDARA : Membesarkan, memadatkan, memontokan PAYUDARA, menghilangkan keriput lembek. Hasilnya (3 x oles) langsung kelihatan permanen untuk selamanya. ~ JUGA TERSEDIA : P. Langsing, P. Gemuk badan, Pemutih wajah, Peninggi BadanPembangkit gairah wanita (prigid) menjadi normal, juga tersedia berbagai merk jamu import yang lain. Tersedia accesories untuk pria/wanita yang super canggih, antik dan modern. HUBUNGI DISTRIBUTOR
Jl. Pendakian No. 44
HU - SENG
Samping. Masjid Agung HP. 0811738043 Kampung Cina Kota Bengkulu
Jl. DR. AK. Gani No. 985
depan Hotel Aman Jaya Curup Rejang Lebong, HP. 081278770700
Pesanan : Dalam kota diantar - luar kota dikirim
ngah dan Kota Bengkulu. “Model SPAM ini mencontoh model di Jawa Barat dan sudah memenuhi kebutuhan air bersih di empat kabupaten seperti Cirebon, Garut, Kuningan dan lainnya,” kata Edy, Kamis (21/3). Edy menambahkan, pembangunan SPAM tersebut penting dilakukan.
Mengingat debit sumber air bersih dari mata air Sungai Nelas di Seluma sudah menipis dan hanya cukup untuk keperluan 5 tahun mendatang. “Untuk membahas ini kami akan melakukan pertemuan pada 25 Maret dengan para pemegang kebijakannya termasuk dari unsur Pemerintah Pusat,” ujar Edy. (iks)