Issuu on Google+

SEMANGAT ASPIRASI RAKYAT

Rakyat Sumsel radar_palembang@yahoo.com

RAKYAT SUMSEL

RABU 16 APRIL 2014

@radar_palembang

ONLINE Telp : (0711) 361 638 FAX : (0711) 362 452

HARGA Rp 4.000

Perolehan Kursi Parlemen

Parpol Saling Klaim PALEMBANG, RS - Hasil perolehan suara pada pemilihan mbent di Insyallah seluruh incu sedangkan umum legisDPRD Sumsel terpilih, g baru dan atan pend ya lainn yang lative (pileg) n/kota, data incumbent kabupate ini mencapai yang berlangyang sudah masuk ana hasil 90 persen sebagaim sung pada 9 rekapitulasi PDIP, april lalu, Partai Politik (Parpo) saling mengklaim mendapatkan suara yang dominan, sehingga menempatkan calegnya melengang mulus menuju kursi parlemen DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Darmadi Jufri

N

AMUN caleg yang diperkirakan terpilih sebagai wakil rakyat tersebut berdasarkan C1 yang dimiliki saksi para Parpol, sebagaimana rekapitulasi suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan tempat pemungutan suara (TPS), Namun klaim parpol tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk memuluskan langkah caleg menuju kursi wakil rakyat yang terhormat, karena secara resmi caleg mana saja yang akan terpilih tetap menunggu hasil resmi rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) nantinya. Wakil Ketua DPD PDIP

Sumsel, Darmadi Jufri menfklaim partainya meraih 4

kursi DPR RI dari Dapil Sumsel 1 dua kursi dan Sumsel

2 dua kursi sedangkan untuk DPRD Sumsel meraih 14 kursi lebih tinggi dibandingkan pemilu 2009 lalu dengan 11 kursi parlemen. ”Insyallah seluruh incumbent di DPRD Sumsel terpilih, sedangkan yang lainnya pendatang baru dan incumbent kabupaten/kota, data yang sudah masuk ini mencapai 90 persen sebagaimana hasil rekapitulasi PDIP,”kata Darmadi. Sementara untuk perolehan suara di tingkat kabupaten/ kota, PDIP mengklaim meraih 11 kursi parlemen, sedangkan Banyuasin 7 kursi namun ada beberapa kabupaten/kota sedang dilakukan repaitulasi oleh saksi internal Partai.

Ketua DPP PAN, Hafisz Tohir berdasarkan rekapitulasi Suara, PAN akan meraih suara diangka 12 hingga 13 persen. Namun dirinya belum dapat merinci perolehan kursi, karena rekapitulasi suara masih berlangsung oleh para saksi PAN Sama halnya dengan Sekretaris Gerindra Sumsel, Nopran Marjani setelah melakukan pendataan ditingkat PPK dan TPS, Gerindra meraih banyak kursi, seperti ditingkat DPR RI Gerindra meraih kursi kursi, 2 dari Dapil Sumsel 1, dan 1 dari dapil Sumsel 1. ”Untuk DPRD Sumsel berdasarkan C1 KWK yang dimi❏ Ke halaman VII

㻸㼑㼚㼓㼗㼍㼜㼕㻌 㻮㼑㼞㼗㼍㼟㻘㻌 㻼㼍㼚㼣㼍㼟㼘㼡㻌

㻴㼍㼐㼕㼞㼗㼍㼚㻌 㼀㼕㼙㻌㻭㼔㼘㼕 PALEMBANG, RS – Karena belum melengkapi berkas persyaratan administrasi untuk mempidanakan dugaan pelanggaran pemilu yang diduga dilakukan Caleg DPRD Kota Palembang Dapil 5 Partai Demokrat Anton Nurdin dan kasus TPS 6 Kecamatan SU 1 Palembang, Panwaslu Kota Palembang menggelar perkara di Sentra Gakkumdu Provinsi Sumsel, pada Selasa (15/4/) malam.

Kasus yang terjadi di TPS 6 Kecamatan SU 1 dan Anton Nurdin akan digelar perkara. Menghadirkan tim ahli pakar pemilu Saud Panjaitan dari Unsri. Sehingga dengan adanya tim ahli ini kasusnya tidak bertolak belakang,” Ketua Panwaslu Kota Palembang, Riduwansah, yang ditemui, selasa, (15/4) . Kedua berkas perkara ini sebenarnya telah dibawa ke Polresta Palembang, pada Senin (14/4) malam. Namun lantaran yang disampaikan bukan produk Gakkumdu, sehingga Polresta palembang menolaknya, maka dari itu Panwaslu akan melakukan perkara bersama Kejaksaan dan Kepolisian. Dikatakannya, setelah keterangan KPPS, RT 6 namun caleg PPP Desmana Akbar belum memnuhi pangilan Panwas sehingga berkas belum terpenuhi sehingga harus dilakukan gelar perkara. ❏ Ke halaman VII

Awas Jual Beli Suara ! PALEMBANG, RS - Tahap pemilu legislatif terus berproses. Sampai kemarin, panitia pemungutan suara (PPS) di tingkat kelurahan masih merekapitulasi suara. Proses rekapitulasi ini dikhawatirkan membuka peluang terjadinya

jual beli suara oleh para caleg maupun partai politik untuk dapat memperoleh kursi legislatif. Menanggapi hal itu, politisi dari Partai Golkar, M Hidayat mengatakan, dalam dunia politik semua kemungkinan dapat saja

terjadi, hanya saja hal tersebut dapat diantisipasi jika parpol maupun caleg memiliki kesiapan untuk dapat mencegahnya. “Salah satu cara yang dapat dilakukan dengan memegang data quick count dari saksi yang ditempatkan

Perangkat KPPS TPS 6 SU I Diganti

Angka Partisipasi PSU Tinggi PALEMBANG, RS - 11 Tempat Pemungutan suara (TPS) yang melakukan pemungutan suara ulang (PSU) untuk pemilihan anggota legilative (pileg) yang berlangsung, kemarin,

bang, Syarifuddin mengaku sebagaian besar 11 TPS yang melakukan PSU antusias masyarakat sangat tinggi untuk menyalurkan hak demokrasinya pada PSU.”minslanya di

ejumlah TPS, kemarin. Ketua, Panitia Pemungutan Suara (KPPS) kelurahan 12 Ulu Ali mengatakan hanya 216 orang yang menyalurkan hak suaranya pada PSU di

PSU : Proses pemilu ulang di beberapa TPS yang ada di kota Palembang. Dalam Pemilu ulang ini tingkat partisipasi masyarakat masih cukup tinggi. FOTO : SALAMUN/RADAR PALEMBANG

(15/4), partisipasi masyrakat lebih tinggi dibandingkan partisipasi masyarakat pada pileg 9 april lalu. Komisioner KPU Palem-

Sako pada 9 April lalu sekitar 141 orang yang memilih, tetapi pada mencapai 154 lebih,”kata Syiarifuddin usai melakukan pemantauan langsung kes-

TPS 11 Kelurahan 12 Ulu Kecamatan SU II, dari 356 Daftar Pemilihan Tetap (DPT). Ada sekitar 148 orang yang tidak mengunkan hak suaranya atau

golput. Menurut Ali TPS 11 kembali melakukan PSU dikarenakan adanya kesalahan dalam pemilihan, yang seharusnya mencoblos dapil DPRD Provinsi Sumsel Iamun surat suara DPRD Dapil Sumsel 2 yang dipilih warga pada 9 April yang lalu sehingga harus dilakukan PSU. Namun berbeda yang terjadi pada TPS 6 Kelurahan 1 Ulu Kecamatan Seberang Ulu (SU) I sangat antusias untuk melakukan pencoblosan ulang. Pantauan di lapangan, di TPS ini memang tidak terlalu panjang mengalami antrian. Namun dari pagi hingga menjelang siang warga tidak pernah sepi menyempatkan diri untuk menyalurkan suaranya. “Saya hari ini memang bekerja, tetapi sebelum pergi bekerja saya menyempatkan diri untuk ke TPS menyalurkan suara saya,” ❏ Ke halaman VII

di setiap TPS,” kata dia, ketika dibincangi Rakyat Sumsel. Selasa (15/4). Agar data quick count lebih jelas, lanjutnya, pihak parpol maupun caleg harus menggandeng salah satu lembaga sur-

vey. Sehingga, nantinya didapati perolehan data untuk dikemudian hari dapat menjadi bukti untuk menggugat apabila terjadi penyimpangan suara saat keputusan dari KPU. “Sebagai contoh, kami ❏ Ke halaman VII

㻼㼑㼞㼑㼗㼍㼜㼍㼚㻌㻿㼡㼍㼞㼍㻌 㻹㼑㼚㼏㼑㼗㼍㼙㻌 LUBUKLINGGAU, RP - Polres Lubuklinggau dan puluhan anggota Brimob mengamankan satu orang diduga dari salah satu massa Calon Legislatif (Caleg) yang berkumpul saat jalannya proses perekapan suara dikantor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Lubuklinggau Timur II di Jl Fatmawati sejak Senin (14/4) hingga selesai dini hari kemarin (15/4) sekitar pukul 03.00 WIB.

S

EJUMLAH massa tersebut diduga hendak mengganggu jalannya proses perekapan suara yang kecewa atas hasil penghitungan suara sebelumnya sudah dilaksanakan ditingkat PPS. Puncaknya sekitar pukul 00.00 WIB, massa bertam-

bah banyak yang berkum- linggau Timur II ketika proses pul diarea halaman kantor perekapan suara berlangsung PPK hingga Polisi langsung hingga dengan selesai cukup melakukan upaya antisipasi ketat. Sejumlah Polisi dan yakni sterilisasi lokasi den- Brimob berjaga-jaga disekitar gan merazia kerumunan akses jalan menuju kanmassa tersebut. tor PPK yang berjarak Informasi yang sekitar 100 meter. n ka an Am dihimpun, satu orang Setiap pengendara yang diamankan yang melintas diaktersebut lantaran ses Jl Fatmawati dikedapatan memperiksa guna menbawa senjata tajam gantisipasi hal-hal (Sajam) dibawah jok yang tidak diinginkan. motornya ketika berada Anggota Dewan Perdilokasi kerumunan massa wakilan Rakyat Daerah (DPdidepan pintu masuk kantor RD) Lubuklinggau, yang PPK. Selain itu, informasi kembali mencalonkan diri lain menyebutkan dilokasi kembali, Romijaya membanditemukan sejumlah batu dan tah bila sejumlah orang yang derigen berisi bahan bakar diamankan dihalaman kantor minyak yang diduga hendak PPK Lubuklinggau Timur II digunakan massa untuk tin- lantaran membawa sajam, dakan anarkis. batu dan dirigen berisi bahan Bahkan, pengamanan seki- minyak merupakan massa tar area kantor PPK Lubuk❏ Ke halaman VII

Satu

Orang


Pasar Kito

II

RAKYAT SUMSEL, RABU 16 APRIL 2014

Impor dan Ekspor Beras Diperketat Pasca Kasus Beras Vietnam KEMENTERIAN Perdagangan (Kemendag) menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 19/ M-DAG/PER/3/2014 Tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras pada 28 Maret 2014 yang berlaku 3 April 2014. JAKARTA, RS- Aturan ini terbit setelah adanya kasus temuan beras impor ilegal asal Vietnam beberapa waktu lalu. “Permendag ini diterbitkan mengingat beras merupakan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat Indonesia sehingga kegiatan pengadaan dan distribusi beras menjadi sangat penting dalam menciptakan stabilitas ekonomi nasional, menjaga ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, serta melindungi kepentingan konsumen," kata Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Bachrul Chairi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (15/04) Bachrul menjelaskan ada beberapa pokok pengaturan dalam Permendag tersebut yang terkait dengan ekspor beras yaitu ekspor beras hanya dapat dilakukan bila persediaan beras di dalam negeri telah

melebihi kebutuhan. Adapun jenis beras yang dapat diekspor adalah beras yang tidak diproduksi melalui sistem pertanian organik, beras ketan hitam, dan beras organik dengan tingkat kepecahan paling tinggi 25%. Selain itu, ekspor beras hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan ekspor dengan memperhatikan rekomendasi dari Kementerian Pertanian, kecuali untuk ekspor beras yang dilakukan oleh Perum Bulog, persetujuan ekspornya dengan memperhatikan rekomendasi dari Tim Koordinasi. Impor beras dapat dilakukan untuk keperluan stabilisasi harga, penanggulangan keadaan darurat, masyarakat miskin, dan kerawanan pangan, keperluan tertentu guna memenuhi kebutuhan industri sebagai bahan baku/

penolong yang tidak atau belum sepenuhnya dihasilkan di dalam negeri, keperluan tertentu dapat dilakukan dengan ketentuan yang terkait dengan kesehatan/ dietary dan konsumsi khusus/segmen tertentu, serta beras yang bersumber dari hibah. "Impor beras untuk keperluan kesehatan/ dietary dan konsumsi khusus/segmen tertentu hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapatkan penetapan sebagai (Importir Terdaftar) ITBeras," katanya. Sedangkan impor beras untuk keperluan tertentu guna memenuhi kebutuhan industri sebagai bahan baku/penolong yang tidak atau belum sepenuhnya dihasilkan di dalam negeri, dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapatkan pengakuan sebagai IP-Beras dengan memperhatikan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Jenis beras yang dapat diimpor meliputi beras dengan tingkat kepecahan paling tinggi 25%, beras pecah dengan tingkat kepecahan 100%, beras ketan pecah dengan tingkat kepecahan 100%, beras Japonica dengan tingkat kepecahan paling tinggi 5%, beras ketan utuh dan beras Thai Hom Mali dengan tingkat

FOTO:DOK/RP

kepecahan paling tinggi 5%, serta beras kukus dan beras Basmati dengan tingkat kepecahan paling tinggi 5%. Ia menjelaskan persyaratan untuk mendapatkan IT-Beras, antara lain fotokopi Angka Pengenal Importir Umum (API-U) yang mencantumkan bagian/ section II, bukti penguasaan gudang sesuai dengan karakteristik produknya berupa fotokopi Tanda Daftar Gudang (TDG), dan surat

pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan tidak memiliki afiliasi atau hubungan kepemilikan dengan perusahaan lain yang bergerak di bidang perberasan. I T- B e r a s y a n g a k a n melakukan impor beras harus mendapatkan persetujuan impor dari Kemendag dengan memperhatikan rekomendasi dari Kementerian Pertanian. Setelah memperoleh persetujuan impor, IT-Beras wajib merealisasikan

impor beras paling sedikit 80% dari persetujuan impor. “Jika kewajiban realisasi impor beras paling sedikit 80% dari persetujuan impor tidak dilaksanakan, maka IT-Beras akan dicabut,” tegas Bachrul. Pokok-pokok pengaturan lainnya yang disampaikan oleh Bachrul yaitu bahwa pada setiap pelaksanaan ekspor dan impor beras wajib dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis di pelabuhan muat untuk ekspor

dan di negara asal untuk impor. Selain itu, beras yang diimpor harus memenuhi persyaratan kemasan dan pada saat memasuki Indonesia wajib berlabel dalam Bahasa Indonesia. Dirjen Bachrul juga menyebutkan adanya penyesuaian Pos Tarif/HS pada Lampiran Permendag dari Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) Tahun 2007 ke Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) Tahun 2012. (wij/hen)

Bertahan Ditengah Sulitnya Bahan Baku

FOTO:DOK/RP

PALEMBANG, RS- Usaha pembuatan mimbar masjid di Palembang tergolong langka tidak banyak usaha ini mampu bertahan di tengah persaingan. Kendala dihadapi pengerajin kurangnya tenaga ahli, modal hingga fasilitas kurang mendukung para pengusaha dibidang ini gulung tikar. Namun tidak bagi Adi Candra baginya usaha pembuatan mimbar ini merupakan usaha yang sudah menjadi turun menurun sehingga harus terus dilestarikan.

“usaha pembuatan mimbar ini memang sangat potensial karena selain melestarikan seni ukir juga menjadi mata pencarian bagi masyarakat” ujar Adi saat di wawancarai di rumah produksinya di Jalan Ihta Zen 24 Ilir dekat Mess MUBA Selasa (15/4). Diceritakanya, usaha pembuatan mimbar ini sudah dirintisnya sejak tahun 1980. ilmu pembuatan mimbar ini didapat saat masih ikut dengan kakak, namun lambat daun ilmu dari sang kakak ini diterapkan se-

SEMANGAT ASPIRASI RAKYAT

hingga berhasil membangun usaha mimbar ini sendiri “ Pada tahun 2007 saya memberanikan diri untuk membuka usaha ini sendiri dengan modal seadanya dan jaringan yang ada usaha ini mulai menanjak karna banyak pesanan yang datang langsung kesini” Ujar Adi Sambung Adi, dalam setiap bulanya dirinya mampu membuat 1 hingga 2 mibar dnegan lama waktu pengerjan mencapai 2 minggu tergantung dengan bentuk desain dan ukiran yang ada.

“ Bahan baku yang biasa kami gunakan untuk membuat mibar ini banyak macamnya mulai dari tembesu, jati dan lainnya untuk harga sendiri biasa kita patok Rp 3 Juta dengan ukuran mimbar 1 X 80 Meter. “ ungkapnya Moment ramadhan menjadi berkah baginya karna omset pembuatan mimbar ini bisa meningkat, tidak hanya ramadhan saat perayan hari besar islam seperti Isra Miraj, lebaran haji juga dibanjiri order. “ Setiap usaha pasti mengalami naik dan turunya tinggal sejauh mana kita bisa menghadapi itu semua. Pengerajin seperti kami ini persoalanya itu pada modal, faslitas dan managemen pemasaran sehingga tak jarang kami harus menyambil pekerjan lain ketika tiadak ada pesanan” tuturnya “ Proses pembuatan mimbar ini memang menghadapi tangan yang besar namun bukan bearti kita harus berhenti untuk bisa menghadirkan produk yang berkualitas” ujarnya Ketika minim order pembuatan mimbar, Adi beralih operasi sebagai tukang service lemari, fiture, dan pengecetan ulang. “ Profesi sampingan ini menjadi pilihan alternatif, karna kebutuhan keluarga juga ahrus terepenuhi. tandasnya (fun)

klik...........www.radarpalembang.biz


RAKYAT SUMSEL, RABU 16 APRIL 2014

III

           

                                                                 PALEMBANG,RP Ritual sembahyang penutupan Cheng Beng yang diikuti seluruh panitia Cheng Beng 2013 ini dimulai pukul 13:00 wib hingga pukul 15:00 wib. Ketua panitia cheng beng, Chandra Husein mengatakan ritual sembahyang penutup bertanda telah berakhir pelaksanaan cheng beng. Dalam ritual sembahyang penutup ini bertujuan memberitahukan kepada dewa jika pelaksaan telah berakhir dan berjalan sukses. Selain itu, dalam ritual sembahyang tersebut, para panitia juga melakukan ritual sembahyang mendoakan

serta memberikan persembahan kepada para arwah yang tak dikunjungi oleh ahli warisnya. “ hari ini kita menggelar sembahyang penutup sebagai tanda telah berakhirnya cheng beng dan mengucapkan terima kasih kepada dewa,� Kata Chandra Husein selaku Ketua Panitia Cheng Beng 2014, kemarin Jelasnya, dilaksanakan ritual sembahyang penutup karena sebelum dimulainya perayaan tradisi Cheng Beng ini telah dilakukan sembahyang pembukaan di tempat yang sama yang bertujuan memberitahukan kepada

Dewa bahwa akan dilaksanakan tradisi ziarah kubur atau Cheng di TPU Talang Kerikil. “sebelumnya kita juga telah melaksanakan ritual sembahyang pembukaan sebelum dimulainya cheng beng ini,� Ungkapnya. Jelas chandra dengan berakhir Cheng beng telah berakhirnya tradisi ziarah kubur, karena dalam kepercayaan etnis tionghoa dalam berkunjung ke makam leluhur waktu yang baik pada saat tradisi Cheng beng jika sudah melewati waktu cheng beng dipercaya mereka yang datang ke makam leluhur

FOTO : BENI / RADAR PALEMABANG

panitia cheng beng 2014 menggelar ritual sembahyang penutup cheng beng dipimpin suhu she ming lian di posko utama cheng beng taman pemakaman umum talang kerikil, selasa (15/4)

akan mendapatkan kesialanMenurutnya, jika etnis tionghoa akan datang ke makam leluhur diluar waktu Cheng

Beng biasanya akan melihat dari tanggal, bulan dan tahun dari leluhur serta generasi berdasarkan fengshui untuk

melihat kapan waktu yang bagus untuk berkunjung ke makam leluhur.“jika diluar waktu cheng beng biasanya

akan dilihat berdasarkan fengshuinya untuk menentukan kapan waktu baiknya,� ujarnya. (ben)

             PALEMBANG,RP- Beraneka ragam persembahan mengiring setiap pelaksanaan persembahyang yang berlangsung di kelenteng, vihara maupun di rumah saat sembahyang leluhur. Salah satu persembahannya yakni uang kertas atau kertas sembahyang. Ketua Matrisia Chandra Husein menyebutkan kertas sembahyang disimbolkan sebagai uang yang dipersembahkan bagi arwah leluhur. Hal itu bertujuan agar di alam baka, arwah dapat memiliki sejumlah uang untuk digunakan. Tak jauh halnya dengan persembahan rumahrumahan atau persembahan lainnya yang kerap disiapkan warga Tionghoa yang masih mempercayai tradisi tersebut. “ kertas sembahyang ini merupakan simbol pengharapan tentu saja berbeda dengan uang kita di alam nyata ini,� kata Chandra. Masih kata dia, kertas sembahyang tak hanya memberikan pemahaman tentang sebuah tradisi dalam kehidupan masyarakat tionghoa juga segala sesuatu memerlukan pemikiran atau cara untuk menghubungkan antara satu hal dengan yang lainnya. Termasuk dalam ritual atau tradisi Tionghoa yang memberikan isyarat tentang bagaimana caranya berhubungan dengan alam lainnya. “Apapun itu persembahyangannya yang pasti berbagai sesajian itu sebagai cara atau media untuk menghubungkan dengan alam lainnya ,� terangnya.

SEMANGAT ASPIRASI RAKYAT

kertas sembahyang bermula dari leluhur orang Tionghoa telah terlebih dahulu mengenal penghormatan pada leluhur tersebut. Penghormatan leluhur ini kemudian menjadi titik tolak dan dasar daripada kepercayaan tradisional Tionghoa. Kepercayaan tradisional mempercayai bahwa ada 2 alam di alam semesta ini, alam langit dan alam manusia. Alam langit merupakan tempat domisili para dewa-dewi yang dimuliakan, mempunyai kontribusi dan jasa yang besar bagi masyarakat pada zamannya. Evolusi kepercayaan tradisional Tionghoa ini kemudian mempercayai bahwa manusia setelah meninggal akan

menuju ke alam baka, namun bagi manusia yang dianggap mempunyai kontribusi dan jasa besar bagi masyarakat dapat pengecualian untuk berdomisili di alam langit. Alam langit, alam baka juga dipercaya mempunyai pemerintahan, kehidupan interaksi masyarakat yang mirip dengan alam manusia. Atas dasar kepercayaan inilah, uang emas dan uang perak diciptakan. Uang emas (kim cua) adalah diperuntukkan kepada dewadewi di alam langit. Uang perak (gin cua) diperuntukkan kepada roh manusia di alam baka. Uang perak juga diperuntukkan bagi roh manusia yang gentanyangan di alam manusia. (ben)

FOTO : BENI / RADAR PALEMABANG

klik...........www.radarpalembang.biz


IV

RAKYAT SUMSEL, RABU 16 APRIL 2014 Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banyuasin mengagendakan pemanggilan terhadap pihak terkait yang dianggap bertanggung jawab keluarnya berkas palsu yang digunakan salah satu CPNS dari honorer kategori 2 (K2) dari tenaga pendidikan. BANYUASIN, RS – Kepala BKD Banyuasin, Drs Meldi Sartono mengatakan, pihaknya akan segera memanggil mulai dari Kepala Sekolah (Kepsek), UPTD, hingga SKPD terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Banyuasin. “Untuk kelanjutan masalah pemalsuan berkas tersebut, segera kami akan melakukan pemanggilan terhadap pihak terkait yang mengeluarkan surat keterangan palsu lamanya bertugas oknum CPNS tersebut,” kata Meldi Sartono ketika dihubungi, kemarin.

Diterangkannya, pelaksanaan pemanggilan akan dilakukan oleh Ketua Tim Verifikasi dan Validasi yang dalam hal ini adalah Sekda Banyuasin, Ir Firmansyah bersama tim pengawas Inspektorat Kabupaten (Irkab) Banyuasin. “Waktu pemanggilan masih dijadwalkan, karena ketua tim verifikasi masih ada pekerjaan lain, namun dalam waktu dekat akan segera dilakukan,” sambung Meldi Sartono. Tindakan tegas, kata Meldi, akan diberikan kepada siapa saja yang terbukti memberikan

BKD Beri Sanksi Honorer Nakal kesempatan kepada oknum tersebut hingga keluarga surat keterangan palsu lamanya oknum tersebut mengajar. “Ya, siapa saja tentu akan ditindak,” sambungnya. Lalu, apakah ada peserta K2 lainnya yang akan mengantikan oknum CPNS yang mengundurkan diri tersebut. Dengan tegas Meldi menyebutkan tidak ada pergantian terhadap oknum pemalsu berkas palsu tersebut. “Itu tidak ada pergantian. Karena, semua hasil verifikasi yang kami lakukan itu akan diberikan ke BKN untuk di-

ikan NIP. Jika ada ya angg berikan yang oret karena hasil verifi fik kkasi asi dicoret emukan kecurangan, ya itu tu ditemukan mlah yang ada kita ser erahahjumlah serahanti, nti,”” kan,, tidak ada yang diga diganti,” ernya. bebernya. Sejauh ini, kata Meldi bbaru aru emuan pemalsuan berka kass 1 temuan berkas il dari verifikasi terse ebut. hasil tersebut. mun, pihaknya sampai saat att Namun, ini masih melakukan verifi-kasii dan validasi berkas yangg suk ke BKD Banyuas asin. as in in. masuk Banyuasin. dak ada batas waktuny unya, nya “Tidak waktunya, mpai semua berkas 100% 00% sampai mi verifikasi dan sege gee rraa kami segera mi serahkan ke BKN KN N ,”” kami BKN,” ngkasnya. (tri) pungkasnya.

Empat Rekapitulasi PPK Rampung SEKAYU,RS – KPU Musi Banyuasin memberikan batas waktu atau deadline kepada 10 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk menyelesaikan rapat pleno dan rekapitulasi hasil penghitungan suara hingga 17 April mendatang. “Berdasarkan tahapan, rekapitulasi penghitungan suara dan rapat pleno di tingkat PPK selesai pada 15 April (kemarin). Tapi kita masih berikan toleransi hingga 17 April untuk menyelesaikan seluruh tugas,” ujar Ketua KPU Muba, Rustam Effendi, saat dibicangi diruang kerjanya,

kemarin.Hingga saat ini, baru terdapat 4 PPK yakni Kecamatan Babat Toman, Sekayu, Sanga Desa, dan Keluang yang menyelesaikan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Sedangkan 10 PPK lainnya sedang dalam proses. “10 kecamatan sudah menggelar rapat pleno dan kalau tidak ada halangan dapat selesai dengan cepat,” ujarnya. Setelah tingkat PPK secara menyeluruh, lanjut Rustam, pihaknya akan langsung menggelar rapat pleno pada 20 April mendatang. “setelah kita selesai melakukan rapat pleno dan

memutuskan hasil penghitungan suara. Hasil tersebut akan langsung kita antarkan ke KPU Provinsi,” tegas Rustam. Komisioner KPU Muba Divisi Teknis, Lukman menambahkan, dari empat PPK yang telah menyelesaikan rekapitulasi dan rapat pleno, hanya terdapat satu PPK yang belum menyampaikan salinan hasil rapat pleno ke KPU Muba. “Dari empat PPK, hanya PPK di Kecamatan Keluang yang belum menyampaikan salinan atau foto copy data hasil rapat. Sedangkan logis-

Tangkarkan Hewan Liar LUBUKLINGGAU RS - Pemerintah Kota LUBUKLINGGAU, berenca akan menangkarkan seLubuklinggau berencana jumlah hewan liar ddi Obyek Wisata Bukit Sulap. Penangkaran itu bbertujuan untuk menambah daya tarik wisata wisatawan dan memperkaya kehidupan hewani. ““Hewan liar yang ditangkarkan jenis hewan ti tidak buas. Ini dalam rangka mempercantik dan memperkaya keindahan di Bukit Sulap,” ujar Wal Walikota Lubuklinggau, H. SN Prana Putra Sohe. Dia juga mengungk mengungkapkan, dalam rencana jangka panjang seluruh kawas kawasan Obyek Wisata Bukit Sulap pema bakal dilakukan pemagaran supaya perkembangdapa dijaga dan diawasi dengan biakan hewan liar dapat penangk baik. “Rencana penangkaran hewan dan pemagaran kawas Bukit Sulap merupakan sekitar 200 hektar kawasan program jangka panjang de dengan melibatkan Kementrian meng Kehutanan RI. Kalau mengandalkan APBD Kota Lubuklinggau saja tidak memun memungkinkan dananya,” katanya. Selain itu, pasca pemberian pemb izin prinsif pengelolaan Obyek Wisata B Bukit Sulap oleh Kemenhut RI rencananya ppemerintah setempat segera akan memban membangun belbagai sarana prasarana penun penunjang di Bukit Sulap. Seperti, pembang pembangunan Iclinator, pemondokan, akomod akomodasi dan sarana lainnya. “Tot “Total lahan yang diberikan izin prinsif seluas 42 hektar, dan 4,2 hektar segera kita manfaatkan untuk pemb pembangunan sarana dan prasarana penu penunjang. Izin dan kerjasama itu sang sangat dibutuhkan karena Bukit Sula Sulap masuk dalam Kawasan Tam Taman Nasional Kerinci Sebelat (TN (TNKS),” bebernya. Walikota mengakui, masih ba banyak dana yang dibutuhkan un untuk pengembangan sarana da dan prasarana obyek Wisata B Bukit Sulap. Oleh sebab itu, ddia berharap ada bantuan dari ppemerintah pusat dan penanam man modal pihak investor. (pin)

SEMANGAT ASPIRASI RAKYAT

tic, berupa kota, bilik, surat suara, dan lainnya sudah sampai di KPU Muba,” jelasnya. Adapun data hasil rapat pleno di Kecamatan Babat Toman, Sekayu, dan Sanga Desai, yakni untuk Kecamatan Babat Toman dari Jumlah DPT 24.125, jumlah suara yang sah mencapai 11,925 dan jumlah suara tidak sah mencapai 1.232. Sedangkan untuk Kecamatan Sekayu, dari jumlah DPT sebanyak 63.613, jumlah suara yang sah mencapai 41.718 dan jumlah suara tidak sah mencapai 3.572. (ace)

Dinkessos Salurkan 64 Orgil MARTAPURA, RS - Terhitung sejak Januari 2013 lalu hingga April 2014 ini Dinas Kesejahteraan Sosial OKU Timur telah menyalurkan sebanyak 64 orang gila atau stres ke pondok pesantren Labuhan Batin, Desa Negeri Agung kecamatan Buay Pemuka (BP) Peliung. Hal demikian diungkapkan Kepala Dinas Dinas Kesejahteraan Sosial OKU Timur, Yasir SIP MM melalui Kabid Kessos Marwan SE kemarin (15/4). Menurut Marwan, Orgil atau stres yang disalurkan tersebut, merupakan tangkapan Sat Pol PP saat sedang melakukan razia.

“Setelah ada laporan dari masyarakat ada orang gila berkeliaran di jalan maka Sat Pol PP turun melakukan razia. Selanjutnya penangkapan Orgil itu lalu disampaikan ke kita untuk didata dan sesudah itu langsung diantarkan ke Ponpes Labuhan Batin,” ujarnya. Dikatakan Marwan, kerjasama pihaknya dengan Ponpes Labuhan Batin sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu. “Terkait teknis penyembuhan dan pengobatan sepenuhnya kita serahkan ke Kyai Hasyim sebagai pengurus Ponpes itu. Kita dari Dinas Kessos sendiri setiap bulannya

membantu bahan makanan dan pakaian untuk mereka (Orgilred),” terangnya. Sementara saat ditanya adanya razia rutin penangkapan gelandangan dan pengemis (gepeng-red) yang berkeliaran dijalanan kota Martapura oleh Sat Pol PP itu disalurkan kemana, menurut Marwan, pihaknya tidak mengetahui. “Karena selama ini setiap habis razia gepeng kita tidak pernah dapat laporan dari Sat Pol PP OKU Timur,” jelasnya. Semestinya secara prosedural, lanjut Marwan, seharusnya ada laporan resmi ke Dinas Kesejahteraan Sosial. “Sebab

kalau sudah dilaporkan kesini sepenuhnya merupakan tanggungjawab kita. Tapi jka tidak ada laporan berarti kita tidak tahu menahu masalah itu,” ungkapnya. Disinggung pasca pelaksanaan pemilihan umum legislatif (pileg) 9 April lalu apakah ada laporan ke Dinas Kessos atau Ponpes Labuhan Batin kemungkinan ada Caleg datang dan minta tolong konsultasi psikologis, menurut Marwan sejauh ini belum ada laporan. “Hingga sekarang belum ada laporan dari Ponpes Labuhan Batin mengenai adanya kemungkinan Caleg yang stres,” pungkasnya.(awa)

Bawaslu Periksa Anak Amien Rais Soal Duit 2 Karung JAKARTA, RS - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daerah Istimewa Yogyakarta memeriksa calon legislatif dari Partai Amanat Nasional, Hanafi Rais. Pemeriksaan terkait dugaan politik uang menyusul penemuan uang dua karung senilai Rp510 juta. Komisioner Bawaslu DIY Bagus Sarwono mengatakan, Hanafi hari ini, Selasa 15 April dipanggil untuk diperiksa terkait temuan itu. Pukul 14.00 Hanafi datang memenuhi panggilan Bawaslu DIY. Pemanggilan ini untuk

kedua kalinya. Pada Senin kemarin, putera tokoh reformasi M Amien Rais ini tidak memenuhi panggilan karena sedang berada di luar kota. Konsultan politik PAN Satria Hermawan mengatakan, uang yang dibawa dalam mobil Avanza itu rencananya untuk membayar 2 ribu relawan di DIY. “Uang itu berasal dari DPP PAN,” katanya di kantor Bawaslu saat mendampingi Hanafi. Dia mengaku mendapat kontrak dari DPP PAN untuk membentuk relawan guna meningkatkan pencitraan

partai berlambang matahari itu. Relawan ini, katanya, di luar garis struktural PAN, tim sukses, maupun caleg. “Relawan ini saya rekrut secara profesional, dilatih secara profesional, dan bekerja secara profesional. Ada kontraknya juga,” kata Satria meyakinkan. Konsultan politik yang juga Direktur PT Lokalindo Surabaya ini menjelaskan, sesuai kontrak pembayaran relawan yang sudah lolos seleksi mendapat Rp300 ribu selama satu bulan. Tahap pertama sudah dibayar

Rp100 ribu, sedangkan tahap kedua dan ketiga Rp200 ribu. “Ditambah Rp35.000 ribu untuk honor 2 ribu saksi bayangan,” katanya. “Sisanya untuk dana cadangan.” Pada 6 April, Polres Gunungkidul mengamankan uang tunai Rp510 juta dalam mobil Avanza warna hitam bernomor polisi L, saat razia cipta kondisi masa tenang Pemilu yang digelar di Rest Area Bundar, Desa Gading, Kecamatan Playen. Dalam mobil ini, juga terdapat alat peraga kampanye Hanafi Rais. (viv)

klik...........www.radarpalembang.biz


V

RAKYAT SUMSEL, RABU 16 APRIL 2014

KPU Pelajari Tuntutan Pemilu Ulang     !          !             

            !                         !  !   

LAHAT, RS - Ketua KPU Lahat Samsurizal Nusir mengatakan, KPU Lahat adalah sebagai badan penyelenggara Pemilu dan Pileg namun untuk pelanggaran yang terjadi pihak Panwaslu yang berhak memutuskan dan mengenai tuntutan pemilihan ulang yang diuntut warga juga tergantung dari hasil penyidikan yang dilakukan pihak terkait. “Kita tidak bisa serta-merta langsung memutuskan Pemilu ulang karena pelanggaran yang terjadi harus di dukung dengan bukti yang kuat dan memiliki dasar,�ujarnya. Untuk itu, KPU Lahat berharap agar masyarakat dapat tenang sembari menunggu hasil rekapitulasi surat suara yang dilakukan. “Kita harap situasi tetap kondusif dan masyarakat jangan mudah dihasut oleh oknum untuk melakukan hal yang tidak

diinginkan,�imbuhnya.Sementara itu, ketua Panwaslu Lahat Dely k Lani

Masyarakat-PT LPI Saling Klem

Perbaikan Jalintim Belum Dianggarkan

  

MARTAPURA, RS - Pertemuan antara masyarakat Desa Mulyajaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur dengan perusahaan tebu PT Laju Perdana Indah (LPI) yang difasilitasi Pemerintah Daerah (Pemda) OKU Timur Selasa (15/4) berlangsung tertutup. Koordinator Masyarakat Mulyajaya Bersatu (Mujatu) Wayan Kosta dan ketua Muja        terkait pertemuan tersebut mengatakan, dalam pertemuan tersebut belum disimpulkan titik temu karena masyarakat menolak mengakui bahwa lahan yang mereka garap dan tempati saat ini merupakan milik PT LPI. “Pertemuan yang digelar itu membahas dan seakan meminta agar masyarakat mengakui lahan yang mereka garap itu merupakan milik perusahaan. Tentu saja masyarakat meno-

lak,� u n g k a p Wayan yang dibenarkan Santoso. Alasan masyarakat menolak mengakui lahan tersebut milik perusahaan karena sejak pertama kali masyarakat membuka lahan tersebut untuk berkebun dan bermukim tidak ada larangan dan peringatan baik dari perusahaan maupun pemerintah daerah. “Kok sekarang tau-tau mereka meminta masyarakat mengakui lahan tersebut merupakan milik perusahaan. Jelas-jelas masyarakat menolak,� tegasnya. Jadi pertemuan yang digelar tersebut lanjut Wayan sama dengan memaksa masyarakat agar mengakui bahwa lahan yang saat ini digarap masyarakat dan masih dalam sengketa merupakan milik perusahaan. Masyarakat kata dia, seakan

       LAHAT, RS – Berkas kasus dugaan tindak pidana korupsi anggaran rutin APBD Perubahan Lahat Tahun 2012 di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lahat, akhirnya dinyatakan P21 oleh satuan pidana korupsi (Pidkor)

disudutkan agar mengakui bahwa lahan tersebut masuk dalam HGU perusahaan. Sementara Ketua Mujatu          mengatakan, bahwa PT LPI mempersilakan masyarakat untuk menolak mengakui lahan tersebut masuk HGU. Namun perusahaan kata dia, akan melakukan pengukuran kembali bersama pemerintah daerah untuk memastikan batas HGU perusahaan. “Yang jelas jika masyarakat diminta mengakui lahan tersebut milik perusahaan tidak akan pernah berhasil karena lahan seluas 1.500 Ha tersebut sudah digarap masyarakat sejak awal,� ujar Sansoto. Sementara asisten I setda OKU Timur Kori Kuntji SH      

Polres Lahat. Berkas kasus yang menyeret kepala BPBD Lahat berinisial FI tersebut diserahkan kepada Kejari Lahat, Selasa (15/4). Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Helmy SH MH, melalui Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Edy Hermansyah SH mengatakan, membenarkan jika pihaknya telah menerima berkas perkara kasus BPBD dari Polres Lahat. Menurutnya, Kepala BPBD Lahat berinisial FI diduga telah melanggar Pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 ayat 1 hurup B ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pem-

SEMANGAT ASPIRASI RAKYAT

jika dalam pertemuan tersebut masyarakat diminta mengakui bahwa lahan tersebut milik perusahaan. Berdasarkan data yang didapat tim terpadu, diketahui bahwa lahan yang diukur dan diklaim masyarakat milik mereka masuk dalam HGU perusahaan. Jadi atas dasar itulah disimpulkan bahwa lahan tersebut masuk dalam HGU perusahaan. “Itu sesuai fakta dan bukan memaksa maupun mengadaada. Namun karena belum ditemukan titik temu. Maka dalam waktu dekat pemerintah dan unsur terkait akan melakukan pengukuran ulang di seluruh kawasan yang diklaim warga milik mereka,� ujarnya. (awa)

berantasan tindak pidana korupsi. “Hari ini kita baru melaksanakan tahap dua yakni penyerahan berkas kasus korupsi BPBD Lahat, dari Polres Lahat,� ujarnya.\ Dijelaskannya, meskipun telah dinyatakan P21, sambung Edy, pihaknya masih meneliti kelengkapan berkas dan memeriksa ratusan dokumen dari 24 item kegiatan BPBD Lahat, dari belanja tak langsung proyek logistik harian APBD perubahan 2012 di BPBD Lahat. Dimana dari 24 item kegiatan yang menggunakan APBD Perubahan 2012 tersebut, ada yang dikerjakan

menuturkan, selama ini pihaknya telah melakukan pengawasan dan

menindak lanjuti laporan kecurangan yang disampaikan masyarakat namun karena tidak cukup bukti kuat akhirnya perkara tersebut tidak bisa dilanjutkan, dan saat ini Panwaslu Lahat siap menerima semua laporan yang disampaikan masyarakat. “Laporan yang disampaikan kiranya harus memiliki bukti kuat agar dapat ditindak, dan Panwaslu Lahat menerima semua laporan yang disampaikan masyarakat,�ucapnya. Sementara itu, Syafudin (35) warga Lahat mengungkapkan, Panwaslu Lahat saat ini tak ada beda dengan macan ompong karena tidak ada laporan yang mencuat kemeja pengadilan. “Mau bukti yang seperti apa Panwaslu ini, dan hingga kini belum ada pelanggaran yang ditindak secara hukum,�pungkasnya. (man)

BANYUASIN, RS – Jalan Pangkalan BalaiBetung tepatnya di KM 48 Dusun Suak Bara Kelurahan Kedondong Raye, patut disebut sebagai satu-satunya titik kerusakan terparah yang ada di Jalintim Kabupaten Banyuasin. Titik kerusakan sekitar 20 meter tersebut, dipenuhi lubang mengangga dengan diameter antara 1-1,5 meter dan kedalaman 50 cm. Selain menghasilkan debu pekat, kendaraan yang melintas terpaksa melambat kecepatan untuk menghindari kendaraan terbalik terperosok lubang. Ismail, warga Suak Bara menyebutkan, kerusakan jalan ini terjadi sejak 3 bulan terakhir, namun belum ada tindakan yang dilakukan oleh pihak terkait untuk segera memperbaiki titik kerusakan jalan yang tepat berada didepan kantor Panwaslu Banyuasin tersebut. “Ya, saya pantau sepanjang Jalintim ini, cuma disini yang rusaknya

dan ada yang tidak dikerjakan oleh BPBD Lahat. “Untuk FI apakah akan segera ditahan atau tidak Kejari Lahat masih menunggu hasil pemeriksaan kelengkapan berkas perkara yang dilakukan anggota Kejari Lahat. Penahanan tersangka masih menunggu pemeriksaan kelengkapan berkas. Selain itu kita juga masih menunggu petunjuk dari Kajari Lahat,�imbuhnya. Ditambahkannya, mengenai akan adanya tersangka lain semuanya bisa terjadi sebab, pihaknya masih mendalami kasus

parah sekali. Lihat saja dampaknya, tiap hari jalan disini macet, karena kendaraan memperlambat lajunya untuk menghindari lubang. Baik dari arah Pangkalan Balai atau Seterio, semua kendaraan antri untuk melintas,� katanya. Sehingga, sudah menjadi pemandangan umum, jika kemacetan kerap terjadi. Panjangnya kendaraan bahkan sampai ke Simpang Kedondong Raye Kecamatan Banyuasin III. Diterangkan Ismail, jika perbaikan jalan pernah dilakukan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Sumatera Selatan beberapa waktu yang lalu. Namun, perbaikan jalan hanya dilakukan dengan cara penimbunan koral saja. Dan dampaknya, justru menyebabkan debu beterbangan disetiap kali kendaraan melintas. Sehingga tidak sedikit pengguna jalan menutup hidung untuk terhindar menghisap debu. “Harus segera diperbaiki, ditakutkan nanti jalan ini jadi benar-benar

ini hingga seluruh orang yang terlibat dan terindikasi, akan segera ditetapkan sebagai tersangka. “Berkas perkara bendahara BPBD Lahat berinisial M masih P19, jika sudah memungkinkan untuk dilakukan penahanan atau berkas perkaranya masuk ke tahap P21, kita akan segera menahan bendahara tersebut,� jelasnya. Menurut Edy, kasus dugaan tindak pidana korupsi anggaran rutin APBD Perubahan Lahat Tahun 2012 di BPBD Lahat, berdasarkan hasil audit BPKP, telah menyebabkan kerugian Negara yang diperkirakan

putus dan menghambat arus lalin Jalintim,� bebernya. Sementara, Kepala Dinas PU BM Banyuasin, Abi Hasan membenarkan, jika titik kerusakan jalan di Suak Bara adalah salah satu titik kerusakan Jalintim yang ada di Banyuasin selain kerusakan jalan di Desa Pangkalan Panji Kecamatan Banyuasin III dan Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung. Hanya saja, dia mengatakan, jika tahun ini, perbaikan jalan nasional di Kabupaten Banyuasin, hanya dipusatkan mulai dari Kelurahan Seterio Kecamatan Banyuasin III hingga Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung. “Sehingga, titik kerusakan jalan di Suak Bara tahun ini tidak dianggarkan oleh pusat. Tapi, kami sudah koordinasi dengan pihak kecamatan, untuk menyampaikan kondisinya ke Balai Besar, kemungkinan akan dilakukan perbaikan jalan secara darurat,� pungkasnya.(tri)

mencapai sekitar Rp473.000.469.7 juta. “Tersangka FI akan segera kita tahan dalam waktu dekat,� tegas Edy. Sementara itu, pantauan di Kejari Lahat, Kepala BPBD Kabupaten Lahat FI didampingi pengacaranya terlihat tenang menghadapi pemeriksaan yang dilakukan petugas Kejari Lahat terhadap dirinya. Bahkan, saat beberapa awak media mencoba mengambil foto dan gambar, ia tampak tersenyum dan menyapa ramah. “Cakmano dulurku, lah cukup belum foto-fotonyo,�pungkas tersangka FI. (man)

klik...........www.radarpalembang.biz




VI

RAKYAT SUMSEL SELASA 15 APRIL 2014

       "  

      JAKARTA, RS - Jutaan smartphone dan tablet PC yang menjalankan sistem operasi Android diperkirakan terancam bahaya. Hal ini terkait dengan penemuan software bug Heartbleed pada sistem enkripsi OpenSSL. Bug ini mampu mengungkap data sensitif yang disimpan di memori server. Lebih

bahaya lagi, para peretas bisa menciptakan ‘duplikasi kunci’ untuk melakukan dekripsi setiap data yang diacak lewat teknologi OpenSSL. Akibatnya, informasi penting seperti password bisa diangkut. Google memang menyatakan sebagian besar versi sistem operasi Android kebal dari celah keamanan tersebut.

Namun rupanya ada pengecualian di versi 4.1.1 atau yang sering disebut Jelly Bean, yang

bisa ditembus Heartbleed. Versi ini dirilis Google pada tahun 2012. (fyk/ash)

    !"##     "$!""$ !$  ! ! %

   ("(%"$%#%!$%  

)"!!%"&!$'" $ ""("'(!"#"'#"$%'""" &$# $")# "%&%"& " %* %#%!"&"!'& (%($ """#&'$%)% !($("$&)%!(   $% "  ( !"'" PALEMBANG, RS - Untuk memperoleh kesempatan menonton sepak bola langsung di Spanyol, Inggris, Perancis, dan Brasil, pelanggan harus mengumpulkan e-kupon. Untuk program ini, Indosat juga menggaet beberapa klub sepak bola lokal, Persib dan Arema, yang pula menawarkan hadiah berupa nonton gratis pertandingan, kaos dan jersey resmi dari klub yang bersangkutan. Program HiperBOLA 888 ini dapat diikuti pengguna dengan dua cara, yakni membeli paket perdana atau mengisi ulang. Bagi yang mengisi ulang adalah dengan mendaftar ke *123*888# dan pilih daftar (gratis) dan lakukan isi ulang mulai Rp10.000, untuk paket layanan program. Sementara untuk mengikuti undian nonton langsung liga sepakbola di Eropa, pengguna harus mengumpulkan e-kupon dengan isi ulang mulai dari Rp25.000. Soejanto Prasetya selaku Head of Area Southern Sumatera, Indosat meluncurkan program HiperBOLA 888 yang memberikan gratis 8 jam nelpon sesama Indosat mulai 00.00– 08.00 WIB, gratis 8 jam SMS sesama Indosat mulai 16.0024.00 WIB dan gratis 8 jam internetan mulai 08.00–16.00 WIB setiap hari. “Program ini dapat dinikmati oleh seluruh pelanggan seluler Indosat, baik prabayar maupun pascabayar. Kami tidak hanya meretensi pelanggan yang sudah ada kami juga membidik segmen pengguna seluler baru. Nah, program ini berlangsung mulai tanggal 15 April–15 Juli 2014,â€? kata Soejanto, saat peluncuran program HiperBOLA 888, Selasa (15/4) di Barong Cafe Palembang Square Selain paket reguler, program HiperBOLA 888 juga menawarkan paket ekstra, yakni

setiap pekan pelanggan akan mendapat 3x paket data dengan tarif Rp2.000 per paket data. Caranya cukup dengan tekan *123*888 lalu pilih menu 2 (VAS HiperBOLA).Keuntungan dari memilih menu 2 (VAS HiperBOLA), pengguna akan mendapat data 10MB, konten mengenai info beberapa pemain dan klub sepakbola informatif. Setiap pengisian pulsa pelanggan akan diberikan e-kupon yang diikutsertakan dalam pengundian. Pengundian pertama akan dilakukan pada 3 Juni 2014 dan kedua akan diberikan pada 22 Juli 2014.Semakin banyak e-kupon terkumpul, maka makin besar kesempatan mendapatkan tiket dan akomodasi nonton pertandingan Chelsea di Stamford Bride - Inggris, Barcelona di Nou Camp - Spanyol, PSG di Paris - Perancis, dan nonton piala dunia langsung di Brazil. Tidak ketinggalan, bisa juga menonton pertandingan Persib di Bandung dan Arema di Malang. “Program HiperBOLA 888 ini diharapkan dapat memberikan kemudahan, kenyamanan akses komunikasi sesuai dengan kebutuhan pelanggan khususnya pecinta sepak bola dengan harga terjangkau,� ujarnya Menurutnya, selain itu para pecinta sepak bola juga semakin mudah mengakses informasi terkini mengenai aktivitas pemain, jadwal pertandingan dari layar smartphone pelanggan.�Ini dapat memberikan nilai tambah bagi pelanggan,� imbuhnya. Program HiperBOLA 888 juga memberikan gratis menelepon delapan jam sesama pelanggan Indosat mulai 00.00-08.00 WIB, gratis delapan jam SMS sesama pengguna Indosat mulai 16.00-24.00 WIB, dan gratis delapan jam internet mulai pukul 08.00-16.00 WIB. (ben)

iPhone 4,7 Inch Memang Nyata JAKARTA, RS - Potongan gambar soal bentuk iPhone 6 terus mencuat ke permukaan. Dari beberapa bocoran tersebut, satu hal yang pasti bahwa iPhone terbaru kemungkinan besar menggunakan layar yang lebih besar. Kali ini bocoran datang dari situs asal Prancis, Nowhereelse.fr yang mengklaim mendapatkan gambar cetakan iPhone 6. Menariknya, layar yang diusung akan sedikit melebar dan memanjang dari versi sebelumnya. Di foto tersebut disandingkan iPhone 4 atau iPhone 4S yang masih terpaku pada layar 3,5 inch, Tampak sekali perbedaan mencolok dari keduanya, sehingga kuat dugaan itu adalah iPhone 6 dengan ukuran 4,7 inch. Demikian yang dikutip dari Ubergizmo, Selasa (15/4/2014). Menurut gosip yang beredar, iPhone 6 disebut mengandalkan Apple A8 terbaru yang pastinya telah mendukung komputasi 64 bit. Namun tidak tertulis berapa kecepatan clock yang dimilikinya. Beralih ke bagian RAM, besarannya meningkat menjadi 2 GB. Selain mengusung versi iPhone dengan ukuran 4.7 inch, Apple juga dikabarkan akan memproduksi yang mempunyai bentang seluas 5,5 inch. Malahan isunya, dua varian ini sudah masuk tahap produksi. (tyo/ ash)

   

 !# ## PALEMBANG, RS - Pada tanggal 14-15 April 2014, SMP Negeri 43 Palembang mengadakan workshop kurikulum 2013 dengan tema melalui kegiatan workshop kurikulum 2013 kita songsong implementasi kurikulum 2013.

Tampil sebagai narasumber dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang Yustinawati M.Pd dan Dra Hj. Sukesi Kumalayanti MM. dalam acara tersebut diisi mulai dari penyampaian materi elemen perubahan dari

kurikulum KTSP 2006 menjadi kurikulum 2013 hingga persentasi evaluasi. Triyanto SPd MSi, ketua penyelenggara sekaligus ketua tim pengembang sekolah berujar, dalam rangka implementasi, kurikulum ini telah dijalankan untuk sekolah yang dahulu menyandang Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional. “Untuk di sekolah kami, kurikulum 2013 akan dilaksanakan pada tahun ajaran

Triyanto

Sukesi Kumalayanti

2014-2015. Kegiatan ini diikuti oleh guru-guru sekolah kami sebanyak 61 orang,� ujarnya. Drs Tarmuzi Bakra, kepala sekolah SMPN 43 Palembang

Yustinawati

Proses penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan suasana pelaksanaan workshop

mengatakan, guru-guru khususnya kelas 7 dan 8 di sekolah bisa memahami isi dan cara penerapan kurikulum yang baru. Sehingga pada saat penerapan kurikulum nanti, guru-guru

tidak mengalami kesulitan. “Dengan adanya sosialisasi dalam workshop saat ini, guruguru sudah ada persiapan untuk apa saja yang akan diterapkan di kurikulum nanti pada tahun aja-

ran baru. Selanjutnya nanti akan diadakan diklat oleh Lembaga Peningkatan Mutu Pendidikan (LPMP) yang berlokasi di SMP Xaverius 1,� pungkasnya. (mrs/ pms)

#'#%&!$%&%')#%&#$")"(%(*" &"" !"("$%&$"$"%$"(%( (!

Semangat aspirasi rakyat

klik...........www.radarpalembang.biz


VII Parpol

sambungan

RAKYAT SUMSEL, RABU 16 APRIL 2014

Dari Hal I) ..............................................................................................................................................

liki dari 10 dapil yang tersedia Gerindra meraih 9 kursi, setiap dapil Gerindra mendapatkan 1 kursi, sedangkan untuk dapil 8 yang meliputi kota Lubuk Linggau dan Musi Rawas masih dalam tahap pengumpulan data sehingga belum dapat dipastikan mudah-mudaha juga mendapatkan 1 kursi,”kata Nopran Marjani. Ketua DPW PKB Sumsel, Ramlan Holdan mengklaim meraih 1 kursi tingkat DPR RI dari Dapil Sumsel 1, namun untuk tingkat DPRD Sumsel PKB baru meraih 5 kursi dari Dapil Oku Timur, OKI-OI, OKU Selatan dan OKU, Banyuasin dan Palembang 1, masing-masing 1 kursi.”untuk dapil lainnya masih dalam tahap rekapitulasi sehingga diharapkan PKB dapat meraih kursi setiap dapilnya,”kata dia Menurut Ramlan signifikannya perolehan suara PKB pada pemilu kali ini, karena tingginya dukungan Nahdatul ulama, mesin Parpol dan caleg bergerak sehingga perolehan suara PKB sangat baik dari pemilu sebelumnya.”Pada pileg ini kita semakin solid sehingga perolehan suara PKB melampaui dari perolehan suara Partai Islam lainnya,”akunya. Ketua DPW Hanura provinsi Sumsel mengklaim memperoleh signifikan dibandingkan pada pemilu 2009 lalu dengan memperoleh 10 kursi tingkat DPRD Sumsel yang tersebar dari 10 dapil yang tersedia.”untuk DPR RI kita mendapatkan 1 kursi dari dapil Sumsel 1, untuk kabupaten/ kota kita belum bisa dipastikan berapa banyak perolehan kursi, karena masih dalam tahahap rekapitulasi di PPK,”kata dia. Ketua DPW PBB Sumsel Junial Komar mengklaim meriah 1 kursi tingkat DPR RI dari Dapil Sumsel 2, sedangkan untuk DPR Sumse, meraih 6 kursi parlemen, dan kabupaten/kota sebagian besar memperoleh kursi. ”Data yang sudah masuk mencapai 90 persen, dari data yang dimiliki suara PBB sangat signifikan,”kata Junial Sementara itu Partai Golkar, Demokrat dan PKS belum dapat berkomentar akan hasil perolehan kursi parlemen dis-

emua tingkatan, karena sedang dilakukan pendataan di tingkat internal berdasarkan C1 KWK dan rekapitulasi PPK yang sedang berlangsung. PPP DAN PKS KLAIM LIMA KURSI Meskipun perhitungan resmi KPUD Muara Enim untuk pemilihan legislatif DPRD Muara Enim belum ditetapkan dan akan penghitungan sesuai jadwal akan dilakukan 19-21 April nanti. Namun, berdasarkan penghitungan suara dari internal PPP dan PKS berdasarkan formulir C1, sama-sama mengklaim mendapatkan lima kursi di DPRD Muara Enim. “Total perolehan suara PPP pada pileg 2014 ini mendapatkan 33 ribu suara, untuk suara perdapil masih belum kita publikasi sebab untuk perbandingan hasil penghitungan suara di KPUD Muara Enim. Dengan raihan 33 ribu suara itu, PPP berhasil mendapatkan satu kursi di lima Daerah Pemilihan (dapil) yang ada di Kabupaten Muara Enim,” kata Ketua DPC PPP Kabupaten Muara Enim, H Nurul Aman yang juga Wakil Bupati Muara Enim, Selasa (15/4). Sementara itu, Sekretaris DPC PPP Hafidz Firsada Fadil menambahkan, bahwa sejak awal sebelum pileg, PPP memang sudah menargetkan untuk meraih minimal satu kursi disetiap dapil. PPP bersyukur target lima kursi tersebut bisa diraih PPP dalam pileg pekan lalu. “Ini hitungan kita berdasarkan formulir C1 dari saksi PPP, “ ucap Hafidz. Sambung Hafidz, raihan suara PPP yang mendapatkan 33 ribu suara tersebut mengalami kenaikan signifikan dari pileg 2009 lalu yang meraih 21 ribu suara lebih. Kenaikan suara PPP di sumbang dari dapil III meliputi Kecamatan Lembak, Belide Darat, Muara Belide, Gelumbang, Sungai Rotan, Kelekar. Di mana dapil III ini, katanya merupakan basis dari Ketua DPC PPP H Nurul Aman SH yang juga Wabup Muara Enim. “Kita berharap penghitungan suara di PPK kecamatan dan KPUD Muara Enim berjalan lancar dan PPP meraih lima kursi sesuai data suara PPP ber-

Lengkapi Berkas Riduwansah membantah, jika mentalnya pelimpahan berkas ke Polresta dianggap terlalu dipaksakan. ”pada intinya Panwaslu ingin cepat menuntaskan kasusu ini sehingga tidak berjalan

dasarkan formulir C1,” pungkas Hafidz. Sementara itu, Ketua DPD PKS Muara Enim Kuyung Rizal mengaku capaian kursi untuk pemilihan legislatif (pileg) DPRD Muara Enim Tahun 2014 tidak sesuai apa yang ditargetkan.”Dari perhitungan internal kita, suara yang masuk 94-95 persen,jika dikalkulasikan sekitar 25 ribu. Diprediksi hanya 5 kursi,”kata Kuyung Rizal. Sebelumnya, PKS menargetkan 8 kursi yang duduk di DPRD Muara Enim. Namun, dengan perolehan suara parpol sekarang ini, dipastikan lima kursi yang diraih. “Ya, lima kursi ini, sama dengan perolehan kursi pada pileg 2009 lalu,”ujar Kuyung seraya menjelaskan kalau jumlah itu mewakili lima dapil yang ada.Kalau lumbung suara tertinggi berasal dari dapil I. Itungan kasar kita sekitar 10 ribuan,”ungkap Kuyung. Tunggu Hasil Pleno PPK Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) OKU Timur hingga kini masih terus merampungkan dan menunggu hasil pleno rekapitulasi suara Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2014 ditingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk selanjutnya dibawa ke pleno KPUD. Dimana hingga Selasa (15/4) kemarin, baru dua dari 20 PPK di wilayah kabupaten OKU Timur yang telah merampungkan hasil rekapitulasi suara pemilu Legislatif yang dilangsungkan pada Rabu 9 April 2014 tersebut. Adapun kedua PPK yang telah merampung hasil akhir dan menetapkan pleno tersebut yakni PPK Martapura dan PPK Buay Madang. Sementara itu untuk PPK lainnya, hari ini (kemarin, red) dan Besok (hari,red) akan menggelar pleno penetapan hasil penghitungan suara tersebut. Ketua KPUD OKU Timur H Leo Budi Rachmadi, didampingi Komisoner KPUD Divisi Logistik, Rialdi SSos, setelah seluruh PPK selesai melakukan pleno, maka selanjutnya pleno tingkat kabupaten akan dilakukan. Dimana untuk pleno di tingkat KPUD OKU Timur

rencananya akan digelar pada 21 April mendatang. “Untuk saat ini kita baru menerima 2 hasil rekapitulasi yakni dari PPK Martapura dan PPK Buay Madang. Apabila hasil rekap dari masing-masing PPK kecamatan lainnya telah dikirimkan maka Pleno KPU akan segera kita laksanakan untuk menentukan hasil akhirnya,” ujarnya. Dengan begitu, sambungnya masih terdapat beberapa hari lagi untuk masing-maing PPK tersebut menyelesaikan penghitungan rekapitulasi suara dan menggelar pleno untuk menetapkan dan mengirimkan hasil rekapitulasi suara pemilu tersebut kepada pihak KPU. Sementara itu Ketua PPK Martapura, Erwin Tarmizi menyebutkan untuk rekapitulasi perolahan suara tingkat PPK Martapura didapat untuk DPRD Kabupaten/Kota Partai Nasdem memperoleh 2,864 suara, PKB 1,841 suara, PKS 1,647 suara, PDIP 4,959, Golkar 3,216 suara, Gerindra 2,503 suara, Demokrat 3483 suara, PAN 1212 suara, PPP 417 suara, Hanura 3602 suara, PBB 1272 suara dan PKPI 760 suara. Untuk DPRD provinsi, Partai Nasdem memperoleh 4348 suara, PKB 1730 suara, PKS 1357 suara, PDIP 6321, Golkar 2500 suara, Gerindra 2254 suara, Demokrat 3656 suara, PAN 1123 suara, PPP 380 suara, Hanura 2346 suara, PBB 490 suara dan PKPI 218 suara. Sedangkan untuk DPR RI provinsi, Partai Nasdem memperoleh 2747 suara, PKB 3640 suara, PKS 1606 suara, PDIP 4785, Golkar 2534 suara, Gerindra 3837 suara, Demokrat 3284 suara, PAN 787 suara, PPP 422 suara, Hanura 1857 suara, PBB 577 suara dan PKPI 240 suara.

Kemudian untuk perolehan suara terbanyak DPD diraih oleh Hj Percha Leanpuri BBus MBA dengan 18003 suara, disusul oleh

posisi kedua diraih H Aidil Fitrisyah dengan 1.051 suara, dilanjutkan diposisi ketiga diraih oleh Hj Asmawati SE MM dengan 768 suara, Abdul Aziz SH dengan 702 suara, Alamsyah Mustomi dengan 614 suara.(zar/yan/awa)

Dari Hal I) ....................................................................................................

ditempat, namu. “Kita menerima masukan jaksa dan polisi. Usul Pak Kapolda supaya hadirkan tim ahli. Panwaslu siap masukan elemen masyarakat, lembaga. Untuk cari solusi yang,”ungkapnya.

Riduwansyah mengaku, permintaan gelar perkara ini atas usulan Kapolda Sumsel Irjen Pol Drs Saud Usman Nasution. ”Katanya agar tidak ada persepsi negatif. Ya udah kita

duduk bersama. Untuk memberikan masukan 3 lembaga ini. Kita siap menerima masukan untuk mendapatkan hasil terbaik. Kita bukan mengeksekusi, hanya meneruskan,”tu kasnya.(zar)

Awas Jual Beli menggunakan sistem ini untuk daerah pemilihan (Dapil) enam Palembang dengan margin error hanya 0,4 persen,”tukasnya. Fungsinya bukan hanya untuk caleg maupun parpol, tapi yang lebih diutamakan untuk menjaga agar nantinya jangan sampai terjadi kecurangan perolehan suara dalam pemilu ini. “Terlebih jika ada parpol yang hendak membeli suara dari parpol lainya yang suaranya dianggap minim demi memperoleh kursi lebih di DPRD dari satu dapil,” jelasnya. Terpisah, Pengamat Politik Universitas Brawijaya, Prof Edwar Juliarta beranggapan, daerah-daerah marginal di lingkup Provinsi Sumsel sangat rawan kecurangan proses perhitungan suara. Hal ini dikarenakan akses Panwas maupun relawan sangat sulit. “Namun biasanya caleg maupun partai memiliki data quick count yang memang telah disiapkan untuk mengantisipasi hal ini,” tukasnya. Pria yang saat ini menjabat sebagai Staf Ahli Walikota Palembang bidang Polhukam ini menjelaskan, perbedaan hasil

Dari Hal I) ..................................................................

quick count dengan penghitungan manual dimungkinkan terjadi jika ada praktik kecurangan, terutama jual beli suara. “Jual beli suara mungkin terjadi pada tahap rekapitulasi penghitungan suara di PPS, PPK, KPU kabupaten/kota. Jika praktik ilegal itu terjadi secara masif, hasil hitung cepat benar-benar bisa melenceng,” terangnya. Edwar mengungkapkan, setidaknya ada bentuk penyimpangan yang bisa terjadi pada tahap rekapitulasi suara. Pertama, pencurian suara. Yakni, dengan mengalihkan suara secara tidak sah oleh penyelenggara pemilu kepada parpol atau caleg lain tanpa sepengetahuan parpol atau caleg yang suaranya dicuri. Praktik itu relatif tidak mudah dilakukan karena parpol dan calon cenderung mengawal secara ketat suara yang telah diperolehnya di TPS. Nah, yang agak sulit dideteksi adalah jenis penyimpangan kedua, yaitu praktik jual beli suara. Sebab, praktik perpindahan suara tersebut justru dilakukan penyelenggara pemilu

Angka Partisipasi kata Indra, warga setempat.Ketua Panwascam SU I Korsiyanto mengungkapkan, pada PSU ini pihaknya memang mengawal ketat distribusi undangan pemilih atau form C6. “Ada 150 form C6 yang kita bagikan. Memang banyak kurangnya karena jumlah DPT ada 269. Tetapi kita izinkan bagi yang memiliki KTP dan KK dengan domisili sesuai DPT. Mereka boleh memilih,” ujarnya. Sementara itu, semua perangkat Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6 Kelurahan 1 Ulu Kecamatan Seberang Ulu (SU) I diganti. PadaPSU , tidak ada atupun jasa

dari dirinya. “Tidak benar itu dari pendukung saya, bukan,” tegasnya. Dia tidak menampik, keberadaan pihaknya atas hasil perhitungan suara yang dilakukan ditingkat PPK. “Saya telah mengajukan nota keberatan hasil perhitungan suara yang dilakukan tingkat PPK. Keberatan itu, adanya sejumlah TPS ditingkat kelurahan yang tidak melakukan rekapitulasi usai pencoblosan, lalu adanya sejumlah formulir C1 yang tidak

Dari Hal I) .............................................................

perangkat KPPS lama melakukan tugasnya sebagai penyelengara karena diganti secara tidak hormat karena dalam pileg lalu perolehan suara di TPS ini hanya diraih oleh Partai PPP. Untuk PSU hari ini, menjabat sebagai Ketua M. Kamil, A. Soleh Sulaiman (anggota), Ismail Apun (anggota), Saipul Ham (anggota), Yusmidarti (anggota), Mu’ida (anggota) dan Nahida (anggota).“Zainuddin yang sebelumnya menjabat Ketua tidak lagi dipakai, begitu juga anggota dan linmas. Semua perangkat orang baru,” kata Ketua Panwascam SU I, Korsiyanto. Sebagai informasi, khusus DPRD Kota Palembang, di TPS

Perekapan Suara

atas sepengetahuan dan izin dari parpol atau calon yang suaranya dikurangi. “Jadi, ketika terjadi perubahan komposisi perolehan suara saat pelaksanaan rekapitulasi suara, dipastikan tidak akan muncul keberatan dari parpol atau calon mana pun karena perubahan suara itu telah didahului adanya kesepakatan dan ditransaksikan masing-masing pihak,”beber dia. Praktik jual beli itu, lanjut Edwar, bisa dilakukan dengan membeli suara parpol lain yang tidak lolos parliamentary threshold. Atau, jual beli antar calon, yakni seorang calon pada nomor urut tertentu membeli suara dari teman separtai agar bisa memperoleh suara terbanyak atau bisa juga dari parpol yang menginginkan perolehan kursi leih banyak dengan mendapatkan suara dari parpol lain. Praktik itu tidak akan terjadi tanpa embelembel uang. “Tentu parpol atau calon yang suaranya tidak signifikan tidak mau rugi. Misalnya, untuk mengembalikan modal kampanyenya,” ujarnya. (tma)

6 tersebut semua suara mengalir ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dari 269 pemilih, 265 suara diperoleh Caleg PPP Desmana Akbar. Sedangkan sisanya, dua suara tidak sah dan dua jatuh kepada Ropiko, juga caleg PPP. Komisioner Panwaslu Palembang Amrullah mengklaim dalam PSU kali ini mennerjunkan 7 PPL yang melakukan pengawasan di setiap TPS, sehingga dengan pengawasan ini kecurangan atau tertukarnya surat suara tidak terulang kembali. ”Berdasrkan pantauan tingkat partisipasi masyarakat dalam PSU ini sangat rendah sehingga sebagaian besar di TPS angka Golput sangat tinggi,”tukasnya. (zar)

Dari Hal I) ..............................................................

ada di TPS,” ujarnya. Sementara itu, Kapolres Lubuklinggau, AKBP Dover melalui Kasatreskrim, AKP Karimun Jaya membenarkan bila pihaknya sudah mengamankan satu orang yang membawa sajam ketika berada diluar pagar PPK Lubuklinggau Timur II. “Ada satu orang yang diamankan, ditemukan sajam dari bawah jok motor,” jelas Karimun singkat. Sementara itu Faizal (28),

warga yang kebetulan melintas diakses jalan tersebut ketika berlangsung proses perekapan suara pada malam hari mengungkapkan saat itu situasi cukup mencekam. Setiap pengendara yang hendak masuk ataupun melintas kearah kantor PPK terlebih dahulu ditanyai maksud dan tujuannya oleh sejumlah Polisi saat melintas. “Diperiksa, hanya sebatas mau kemana dan tujuan untuk apa oleh Polisi yang berjaga,” ujarnya. (pin)



Rp#2 16042014