BI-OJK Berbagi Peran PALEMBANG, RP – Bank Indoensia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berbagi peran dalam hal pengawasan terhadap lembaga keuangan perbankan. Meski Undang-undang mengatur OJK merupakan lembaga pengawasan, namun secara prakteknya BI masih memiliki andil. Kepala Divisi Setrategi Departemen Komunikasi Bank Indonesia Hestu Wibowo mengatakan, meski terjari peralihan pengawan perbankan, namun sejatinya Bank Indonesia masih memiliki peran pengawan perbankan. “Kalau pengawasan secara formal kinerja perbankan seperi kinerja kredit, dana pembukaan cabang, menjadi ranah OJK. BI mengawasi perbankan mana kala ada gejala yang bisa menimbulkan dampak sistemik. Pasalnya BI memiliki kewenangan untuk mengawasi makro prudensial lembaga keuangan dan system pembayaran. Sementara yang terkait mikro prudensial perbanakan diawasi OJK,” kata dia. Management Research Center Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Rofikoh Rokhim PhD saat memberikan edukasi dan pelatihan Wartawan Ekonomi se-Sumbagsel di kantor Bank Indonesia Perwakilan Wilayah VII, Kamis (27/3). Seperti diketahui sejak 1 Januari 2014, fungsi pengawasan Bank dialihkan ke OJK. BI dibebankan sebagai pengendali kebijakan moneter. Namun pada prakteknya dilapangan, ketika ada satu bank yang melanggar kebijakan moneter yang sudah dibuat BI, maka BI wajib berkoordinasi dengan OJK, untuk melakukan peneguran atau menjalankan fungsi pengawasan tersebut “Aturan koordinasi tersebut perlu dibuat. Bagaimana ✑ Ke halaman 5
www.radarpalembang.biz
www.radarpalembang.biz
2
EKONOMI & PERBANKAN SYARIAH
# # $ # # ' $ ! , !)* $ *$ ! & ( "*'* & ' $! $ !%$+ $( %$ " *$)*! # # $ ! $ ( )%' $ $ ! $! (- ' $ - $ # ( $ # ( $ & ' $! $ !%$+ $( %$ " # $ & & )' " *$ JAKARTA, RP - Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Anggito Abimanyu menyebutkan, saat ini total dana haji yang ada di Kemenag mencapai Rp 64,5 triliun, dan dana abadi umat mencapai Rp 2,3 triliun.“Itu adalah outstanding dana yang ada di Kemenag, Perbankan, dan APBN,� kata dia saat acara “Pemindahan Dana Haji dari BNI ke BNI Syariah,� di Kantor BNI Syariah, Jakarta. Dari jumlah tersebut, yang diinvestasikan ke sukuk atau obligasi syariah negara mencapai Rp 35 triliun, sementara yang disimpan di perbankan mencapai Rp 32 triliun. Dari angka Rp 32 triliun di perbankan tersebut, sejumlah Rp 16 triliun belum dipindahkan ke perbankan syariah. “Mulai Juni semuanya pindah ke syariah,� ujar Anggito.Anggito mencatat, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) memiliki dana haji Rp 8 triliun. Dari jumlah itu, Rp 1 triliun sudah dipindahkan ke Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Rp 7 triliun akan dipindahkan ke bank syariah. Sementara itu, PT Bank Mandiri Tbk sudah memindahkan dana haji sebesar Rp 800 miliar dari total Rp 2 triliun. “Itu adalah bagian dari reformasi keuangan. Insya Allah target Kemenag untuk melaksanakan pengelolaan haji dengan prinsip syariah,� tandasnya. BNI Pindahkan Rp 908 Miliar PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) melaksanakan pemindahan dana haji tahap pertama sejumlah Rp 908 miliar kepada BNI Syariah. Tahap selanjutnya akan dilakukan pada 28 Mei 2014 dengan total nilai menjadi Rp 2,135 triliun dalam bentuk deposito.\Adapun, secara nasional total dana haji yang akan dipindahkan kepada perbankan syariah mencapai Rp 12 triliun. Pemindahan dana haji ini sudah disetujui Kementerian Agama (Kemenag) yang bertujuan mengembangkan perbankan syariah Indonesia. (drk/dnl/dru)
RADAR PALEMBANG, JUMAT 28 MARET 2014
$ "%" $ $ ! Oleh : Duski Ibrahim SALAH satu unsur wakaf yang sangat penting adalah nazhir. Nazhir menempati posisi yang sangat strategis dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Efektif dan produktifnya harta benda wakaf sangat tergantung dengan kemampuan dan kompetensi pengelolannya. Arti penting nazhir semakin terlihat ketika kita menyadari bahwa selama ini keberadaan harta benda alih-alih berkembang, malah semakin tidak terurus dan tidak terawasi, sehingga berakibat rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf. Kata nazhir berasal dari bahasa Arab nazhara-yanzhuru-nazhran wa nazhratan, yang dalam kaidah ilmu sharaf disebut isim fa il, yang artinya: Pemerhati, penjaga, pemelihara, pengawas dan pengelola.
sebagai seseorang yang dipercaya oleh wakif untuk memperhatikan, mengurus, menjaga, memelihara, mengawasi dan mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Dalam literatur-literatur disebut dengan mutawalli. Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf disebutkan, bahwa: Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Al-Ghamarawi dalam as-Siraj al-Wahhaj, mengatakan bahwa nazhir itu haruslah (1) memiliki integritas moral yang tinggi (al- adalah); (2) mumpuni (kifayah) (3) kompeten dalam melaksanakan
tugas pengelolaan (alihtida` ila at-tasharruf) (Al-Ghamarawi, t.t.: 307). Dengan ungkapan lain, nazhir itu adalah orang atau pihak yang profesional, dengan kriteria: Memiliki keahlian dan keterampilan di bidang pekerjaan yang digeluti; memiliki komitmen moral yang tinggi, dengan pedoman yang jelas; berhak mendapatkan imbalan yang layak (ma ruf) dari pekerjaannya tersebut; dan dalam pengabdian kepada masyarakat, nazhir itu haruslah berpegang kepada prinsip mendahulukan kepentingan umum dari kepentingan pribadi (al-mashlahah al-mashlahah al-khashah). Adapun bentuk-bentuk Nazhir adalah: Pertama, nazhir perseorangan. Kedua, nazhir organisasi. Ketiga, nazhir badan hukum. Perseorangan dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: (a) Warga negara Indonesia, (b) Beragama Islam, (c) Dewasa, (d) Amanah, (e) Mampu secara jasmani dan rohani, dan (f) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Sedangkan organisasi dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: (a) Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan (b) Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam. Adapun adan hukum dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: (a) Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan, (b) Badan
hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; dan (c) organisasi, yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan / atau keagamaan Islam.Nazhir mempunyai tugas-tugas sebagai berikut: (a) Melakukan pengadministrasian hartabenda wakaf, (b) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, (c) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, dan (d) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Dalam melaksanakan tugas, nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10 % (sepuluh persen), dan berhak memperoleh pembinaan dari menteri dan Badan Wakaf Indonesia. Selain memiliki hak, nazhir juga mempunyai kewajiban sebagai berikut: (1) Nazhir harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia, (2) Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, (3) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazhir dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah, (4) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazhir dilakukan secara produktif, (5) Dalam mengelola dan mengambangkan harta benda wakaf, nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia. (*)
Radar Palembang INSPIRASI BISNIS MASYARAKAT SUMSEL
radar_palembang@yahoo.com
ONLINE Telp : (0711) 361 638 FAX : (0711) 362 452
JUMAT 28 MARET 2014
Harga eceran Rp 4.000
@radar_palembang
Kondisi Sumsel Jelang dan Sesudah Pemilu
Pengusaha Ingin Selalu Kondusif PARA pengusaha yang ada di Sumatera Selatan (Sumsel) dan Palembang berharap jelang dan sesudah pemilihan umum (Pemilu) baik itu Pemilihan Legislatif (Pileg) maupun Presiden (Pilpres) kondisi keamanan di Sumsel dan Palembang selalu kondusif atau aman seperti saat ini.
FOTO : SALAMUN/RADAR PALEMBANG
DIALOG:
Kapolda Sumsel Irjen Pol Saud Usman Nasution saat berdialog dengan para pengurus Kadin Sumsel di Hotel Aryaduta Palembang, kemarin.
PALEMBANG, RP – PT Thamrin Brothers yang selama ini dikenal di dunia otomotive, property dan mal kedepan akan melebarkan usahanya di bisnis hotel. Hal ini ditegaskan oleh Lisa Thamrin Owner PT Thamrin Brothers. “Memang ada rencana dari Thamrin Brother untuk membangun hotel di kota Palembang,”ungkap Lisa, kemarin. Menurut Lisa, rencana membangun hotel tersebut untuk memaksimalkan lahan yang sudah dimiliki Thamrin Brothers di be-
TARGETKAN PRODUKSI 19,80 JUTA TON
PTBA Bagikan Deviden Tunai Rp 1 T JAKARTA, RP - Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Untuk tahun buku 2013, membagikan deviden tunai sebesar Rp 1 triliun atau Rp 461,97 per lembar saham. “Jumlah ini merupakan 55 persen dari laba bersih perseroan tahun buku 2013 sebesar Rp 1,83 triliun,” kata Direktur Utama PTBA, Milawarma, saat jumpa pers kepada awak media usai RUPS di Hotel Four Seasons, Jakarta. Kamis (27/3) IJELASKANYA, perolehan laba bersih pada tahun 2013 kemarin, merupakan kontribusi dari hasil penjuAlan “emas hitam” tersebut dengan sebesar 17,76 juta ton. “ Jumlah tersebut terdiri dari 9,59 juta ton penjulan ekspor dan 8,17 juta ton berupa penjulan domestik dengan total omzet Rp 11,21 triliun,” tukasnya. Meski demikian, Milawarma mengaku, kinerja tahun
D
✑ Ke halaman 5
FOTO : SALAMUN/RADAR PALEMBANG
Thamrin Brothers Lirik Bisnis Hotel
Lisa Thamrin
berapa kawasan yang ada di kota Palembang. “Semua lahan yang kita punya ada di tengah kota. Jadi kita akan membangun hotel di tengah kota,”katanya.
PALEMBANG, RP –“Iya kita para pengusaha tentu berharap Sumsel selalu kondusif,”ungkap Adam Sautin, Owner JM Group disela-sela coffee morning antara Kapolda Sumsel dan Kadin di Hotel Aryaduta, kemarin. Menurut Adam, jika kondisi tak kondusif bukan hanya membuat para pengusaha takut untuk berinvetasi tapi juga bisa membuat daya beli masyarakat berkurang karena takut untuk keluar rumah. “Itu yang tidak diinginkan para pengusaha,”kata Adam yang juga ketua Perhimpunan Indonesia Tionghoa (Inti) Sumsel. Adam menceritakan, jika bisnis ritel terus berkembang maka bisa menjadi roda penggerak sektor riil yang memiliki
efek domino berupa penyerapan tenaga kerja. Sehingga memiliki peran yang sangat penting dalam membantu pemerintah mengatasi masalah pengangguran. “Selain itu, bisnis ritel juga menjadi sarana pemasaran produk manufaktur sekaligus menjadi ujung tombak bagi usaha kecil dan menengah untuk meningkatkan akses pasar produknya,” ujarnya. Adam menambahkan, pada pemilu 9 April mendatang JM Group akan buka diatas pukul 11.00 Wib. “Iya itu kita lakukan agar para karyawan bisa mencoblos sesuai dengan keinginan mereka,”terang pria yang dikenal ramah dan memiliki jiwa sosial yang tinggi ini.
✑ Ke halaman 5
Kapan akan dibangun? “Untuk saat ini belum, karena masih akan berkordinasi dahulu. Selain itu kita masih melihat kondisi Indonesia khususnya, Sumsel dan Palembang setelah pemilihan legislatif dan pilpres.,”katanya. Lisa mengatakan, jika iklim investasi memungkinkan dalam arti pertumbuhan ekonomi terus membaik dan kondisi keamanan kondusif maka Thamrin Brother akan terus berinvestasi. “Jadi dengan kata lain jelang dan sesudah Pemilu ini kita para pengusaha
✑ Ke halaman 5
PERBANKAN:
FOTO : SALAMUN/RADAR PALEMBANG
Edukasi tentang Perbankan yang digelar oleh Bank Indonesia Palembang kepada wartawan se Sumbagsel
Rafikoh : Arisan Pun Diawasi OJK PALEMBANG, RP – Otoritas Jasa Kauangan mengambil alih sebagain dari fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia. Peralihan pengawasan bank ini masih menjadi pro dan kontra dikalangan masyarakat. namun ada satu hal yang menarik, OJK dibekali kewenangan untuk mengawasi lembaka keuangan mikro termasuk arisan. Managemen Reasearch Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Rafikoh Rokhim mengatakan, peralihan pengawasan perbankan ke OJK memang ma-
sih menimbulkan pro dan kontra, kalangan yang mendukung pengawasan sistem lembaga keuangan terintegrasi memiliki argumentasi yang kuat sebaliknya kalangan yang tidak setuju juga memiliki argumentasi. “Jika mencontoh negara yang menerapkan pola pengawasan lembaga keuangan yang terintegrasi seperti yang dilakukan OJK Jepang dan Australia, Indonesia kurang cocok, sebab dilihat dari kondisi ekonomi dan geografis Negara kurang cocok, “ kata dia
✑ Ke halaman 5
4
PERISTIWA
RADAR PALEMBANG, JUMAT 28 MARET 2014
Kondisi SDN 7 Rusak Parah Khawatir Jumlah DPK Membludak
KONDISii SDN 7 Palembang yang mengalami KONDIS kerusakan berat, nampak seorang siswa sedangkan melihat kondisi dinding sekolah yang retak.
SEKOLAH Dasar Negeri 7 beralamat di jalan seruni bukit lama semakin lama semakin memprihatinkan, terlihat kondisi ruang kelas dan bangunan sekolah mengalami rusak berat. Bahkan kondisi bangunan ruang kelas enam hampir roboh membuat proses belajar mengajar disekolah ini terganggu PALEMBANG,RP- . Parahnya lagi bangunan ini berada di daerah rawa membuat bangunan sendiri tidak berdiri kokoh lagi serta tidak layak untuk di tempati. Melihat kondisi seperti ini membuat para siswa harus bergantian kelas dengan lainnya. Kepala sekolah SDN 7 Suwarni mengatakan bangunan kelas ini belum dapat di pastikan untuk perbaiki secepatnya
hal ini dikarenakan anggaran yang di usulkan belum di realisasikan. “Kami selaku pihak sekolah hanya dapat menunggu kepastian pemerintah kota Palembang,” Ungkap suwarni saat di jumpai di ruang kerjanya kamis (27/3) kemarin. Lanjutnya, Pihak sekolah juga sudah mengajukan proposal kepada Disdikpora kota palembang
SEMANGAT ASPIRASI RAKYAT
guna pembangunan gedung kelas rusak tersebut. “Saya berharap agar bangunan ruang kelas SDN 7 ini agar segera di perbaiki, agar kenyamanan dan proses belajar mengajar siswa sendiri tidak tergangu lagi.”ujarnya.“Apalagi mengingat siswa kita yang sebentar lagi akan menghadapi ujian sekolah,”kata Suwarni Sementara itu,kepala seksi pembangunan Dinas pendidikan kota Palembang Rahmat Purnama mengatakan pembangunan pada sekolah yang rusak parah di Palembang saat ini menjadi prioritas utama akan di lakukan pihak disdikpora palembang yang anggaran dananya berasal dari APBN DAK 2014 “Pembangunan tersebut akan dilakukan setiap sekolah yang
rusak parah, untuk pembangnan di SD 7 Palembang akan di bangun pada bulan April ataupun Mei nanti karena sekolah tersebut kategorinya rusak parah. Dana senilai 600 juta yang kita peruntuhkan untuk pembangunan tiga ruangan kelas di sekolah tersebut,”katanya Dijelaskannya setiap sekolah yang ruangan kelasnya mengalami rusak berat untuk mengatasi masalah tersebut sekolah harus melaksakan kegiatan belajarnya secara double shif. Menurutnya kegiatan belajar dan pembelajaran harus tetap dilaksanakan di sekolah yang mengalami rusak berat. “Apabila dana yang di peruntuhkan tidak segera kita realisasikan maka dana tersebut akan hangus”pungkasnya. (agn pms)
PALEMBANG,RP- Mendekati pemilihan legislatif (Pileg) yang tinggal hitungan hari lagi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel dihantui kehawatiran akan kekuarangan jumlah surat suara jika pemilih yang masuk daam daftar pemilih khusus (DPK) membeludak. “Kekhawatiran ini juga dirasakan KPU RI, jika kehadiran DPK membludak, maka akan menyebabkan kuranganya surat suara,” kata ketua KPU Sumsel, Aspahani saat pemaparan kesiapan pemilu dalam acara media gadering di Media Center KPU Sumsel, kamis (27/3). Menurut Aspahani, jumlah mata pilih terbagi dalam beberapa kelompok, selain DPT terdapat juga DPK dan DPTB. Aturan ini dibentuk, guna memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. “Akan tetapi,justru dengan adanya ketentuan demikian
menimbulkan kekhawatiran bagi penyelenggara pemilu. Mengingat, jumlah surat suara yang disediakan oleh pusat sesuai dengan jumlah DPT plus 2 persen,”katanya Dijelaskannya, kekuarangan surat suara akan terjadi jika tingkat partispasi pemilih mencapai 100 persen. Tetapi, kemungkinkan itu tidak akan terjadi belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa partispasi pemilui 73%. Bahkan, pihaknya pada pileg kali ini hanya menargetkan 80%. “Mengenai DPK ini, memang menjadi perhatian kami dan juga KPU pusat. Sebab, kalau sampai terjadi kekurangan surat suara tentu menjadi sorotan negatif bagi penyelenggara pemilu darimasyarakat,” ucapnya. Komisioner KPU Sumsel, Divisi Teknis Penyelenggara, Liza Lazuarni menambahkan, berdasarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2014 diatur bahwa un-
tuk mengakomodir hak pilih masyarakat yang berada di Sumsel, walau bukan daerah pemilihannya seperti pelajar/ mahasiswa yang berasal dari provinsi lain atau pekerja. Mereka bisa memberikan hak pilihnya di daerah itu, dan tidak perlu mengurus peralihan mencoblos dengan mengisi formulir A-5, dari daerah asal. Melainkan, cukup melapor ke PPS, dengan menunjukkan identitas atau KK. “Aturan ini kemudian di keluarkan, karena tidak memungkinkan bagi mereka yang daerah pemilihan asalnya berada di luar provinsi. Seperti para mahasiswa banyak melapor ke kami, kalau mereka hanya memiliki waktu libur satu hari sehingga tidak memungkinkan untuk pulang kampung meminta formulir A-5. Kita dapat maklumi itu, seperti mereka dari Jambil dan provinsi lainnya tentu tidak memungkinkan,”tegasnya (zar)
Polda Sumsel Belum Temukan Keterlibatan Harnojoyo PALEMBANG,RP- Wakil Walikota Palembang, Harnojoyo, terbukti tidak bersalah atas laporan dugaan pemalsuan surat penunjukkan Calon Wakil Walikota Palembang yang dilaporkan Sarimuda beberapa waktu lalu. Harno dinyatakan tidak bersalah saat Unit I Kamneg Ditreskrimum Polda Sumsel melakukan gelar perkara, Kamis (27/3). Dikatakan Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Djarod Padakova, Unit I Kamneg Ditreskrimum Polda Sumsel belum menemukan adanya tindak pidana seperti yang dilaporkan Sarimuda. Dengan demikian, status Harno saat ini belum ditingkatkan ke tahap penyidikan. “Dari enam saksi yang sudah kita periksa, belum ditemukan adanya bentuk pelanggaran tindak pidana yang dilaporkan Sarimuda. Jadi, kita belum meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikkan,” kata Djarod.
Harnojoyo Harnojoy o Namun, lanjut Djarod, Polda Sumsel selaku tim yang menangani perkara ini tidak serta merta menghentikan kasus ini. Ditegaskannya, kasus akan terus didalami sampai benar-benar menemukan bukti adanya bentuk tindak pidana. Untuk itu, Harno akan terus dipanggil untuk diminati keterangan sebagai saksi. Ditambahkanya, hingga kini pihaknya telah melakukan pemanggilan sebanyak enam
saksi, termasuk Harno sebagai terlapor dan Sarimuda sebagai pelapor. Jika nanti dalam penyelidikan kedepanya tidak terbukti maka pihaknya, baru akan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). “Selama penyelidikan yang akan kita lakukan setiap perkembangan akan kita informasikan kepada pelapor dalam bentuk SP2HP,” ungkapnya Terkait belum adanya bentuk tindak pidana yang dilaporkan Sarimuda, belum ada komentar resmi dari Harno. Saat dihubungi melalui ponselnya, pemilik ponsel mengaku bukan Harno. Pria yang mengangkat ponsel itu mengaku anak Harno dan Harno kini sedang berada di Jakarta. “Ini bukan nomor ponsel pak Harno lagi, melainkan punya anaknya. Nanti saya kirimkan nomor ponsel Harno,” kata pria tersebut. Namun, hingga pukul 18.00, belum ada realisasi dari ucapan pemilik nomor ponsel tersebut. Dijelaskan Djarod, gelar perkara ini menindak lanjuti laporan Sarimuda yang telah masuk ke Polda Sumsel. Dimana dugaan pemalsuan surat itu terjadi, saat terlapor masih menjabat sebagai ketua DPRD kota Palembang. “Sebelumnya Ditreskrimum Polda Sumsel juga telah melakukan pemeriksaan kepada Sekwan DPRD kota Palembang dan dua anggota DPRD kota Palembang sebagai saksi” pungkas Djarod. (can)
klik...........www.radarpalembang.biz
5 sambungan
RADAR PALEMBANG, JUMAT 28 MARET 2014
SBY: Ekonomi Indonesia Unstopable Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan seluruh jajaran pemerintah dan pelaku dunia usaha di tanah air bahwa akselerasi kemajuan ekonomi nasional saat ini merupakan sebuah awal untuk sebuah perjalanan panjang menuju kesejahteraan Indonesia. DELI SERDANG,RP - Hal ini disampaikan SBY ketika meresmikan Bandar Udara Internasional Kualanamu dan Penandatanganan Prasasti Peresmian beberapa Bandara dan Fasilitas Pendukung Bandara di beberapa daerah di Pulau Sumatera, di Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis (27/3). “This is a begining, a good begining. Ekonomi Indonesia akan terus maju dan tidak akan berhenti, unstopable,” tutur SBY dalam sambutannya. Menurut dia, perekonomian nasional terus menunjukkan kemajuan yang pesat. Dan ini, tambahnya, terbukti sampai saat ini, Indonesia berdasarkan PDB nasional, berada di peringkat ke 16 dari seluruh negara di dunia.”Indonesia berada dalam posisi 16 di dunia berdasarkan pertumbuhan domestik bruto (GDP)-nya. Ini menunjukkan terus adanya kemajuan yang harus terus diupayakan,” imbuhnya. Presiden berharap pembangunan sarana prasaran yang mendukung konektivitas nasional, terus didorong sehingga dapat berdampak terhadap tingkat kesejahteraan nasional. (mrt)
Thamrin
Dari Hal 3)...................................
masih wait and see,”terangnya. Lisa mengungkapkan, saat ini kondisi perekonomian di Sumsel dan Palembang khususnya dunia otomotive dan properti sedikit lesu imbas dari menurunnya hargaharga komoditi karet dan sawit serta meningkatnya suku bunga bank. “Ini yang membuat kita melirik bisnis hotel yang saat ini cukup menjanjikan karena banyak even baik itu berskala nasional dan internasional yang digelar di Sumsel”jelasnya.(sep)
Pengusaha
Dari Hal 3)...........................
H Herryanto, owner CV Tri Bharata Sumsel yang bergerak dibidang jasa angkutan mengungkapkan hal yang sama. Menurutnya, setidaknya ada dua kunci berkembang atau tidaknya dunia usaha di suatu daerah. Pertama, tergantung kondisi ekonomi, jika ekonominya baik dalam arti masyarakatnya mampu untuk membeli suatu produk maka dunia usaha akan terus berkembang. Kedua, kondisi keamanan. Sebab, jika tidak aman maka para pengusaha atau investor akan takut untuk mengembangkan usahanya di Sumsel. “Selama ini, dua kategori ini ada di sini. Makanya pertumbuhan ekonomi di Sumsel saat ini baik,” kata pria yang juga Pembina PITI Sumsel dan Paguyuban Zhang Zhau serta Sekjen Perhimpunan Indonesia Tionghoa Sumsel ini. Pria yang pernah menerima penghargaan dari Presiden SBY dibidang jasa angkutan ini berharap agar semua pihak mulai dari aparat keamanan baik itu Polri dan TNI serta masyarakat luas untuk selalu menjaga keamanan di Sumsel dan Palembang. “Bagi peserta pemilu baik itu Pileg dan Pilpres yang kalah untuk menerima kekalahan dengan lapang dada dan bagi yang menang bawalah Indonesia termasuk Sumsel dan Palembang kearah yang lebih baik,”katanya. Sementara itu, Kapolda Sumsel Irjen Pol Saud Usman Nasution mengatakan, untuk pemilu 9 April mendatang Polda Sumsel bekerjasama dengan linmas dan TNI telah menurunkan sekitar 8.000 personil untuk pengamanan. “Sampai sekarang suasana selalu kondusif dan kita dari pihak keamanan akan berusaha semaksimal mungkin menciptakan rasa aman di masyarakat,”tegasnya. (sep)
Rafikoh
Dari Hal 3).....................................
saat acara pelatihan wartawan ekonomi bisnis se-Sumbagsel Kamis (27/3) di gedung Bank Indonesia Palembang. Menurutnya, alasa utama kalangan yang tidak mendukung system pengawasan terintegrasi ada beberapa factor. Hal utama tentu kondisi ekonomi. Negara yang paling terpat menerapkan sisite terintegrasi adalah Negara maju bukan Negara berkembang. Selain itu wilayah tidak terlalu luas dan jumlah penduduk tidak padat namun memiliki kualitas. Jika melihat kondisi ekonomi Indonesia dan geografisnya mengam berbanding terbalingan Negara yang menerapkannya yakni Jepang dan Asurtralia. Menurutnya, Negara yang menerapkan pola pengawasan lembanga keuangan terintegrasi harus mengawasi semua lembaga keuangan termasuk sector mikro sekalipun. “Bahkan arisan ibu-ibu yang anggotanya lebih dari 100 orang harus diawasi oleh OJK. Sebab jika ada permasalahan dalam arisan ini tentu menimbulkan dampak yang besar setidaknya bagai segolongan masyarakat yang ada di satu kampong,” ujarnya. Hal ini lanjut dia, pernah terjadi di Inggris yang menerapkan pola yang sama dengan apa yang dilakukan oleh OJK. Karena Inggris wilayahnya tidak terlalu besar seperti Indonesia, sementra penduduknya merupakan orang-orang yang terdidik, OJK-nya Inggris mengambil keputusan dengan menutup salah satu lembaga keuangan bermasalah. “Namun di Indonesia eksekusi seperti itu sangat sulit, bisa dilihat kasus bank Centuruy yang hingga kini masih menjadi perdebatan yang belum kunjung selesai,” ungkap dia. (iam)
Pejabat Kemenkeu Jadi Komisaris di MRT Jakarta JAKARTA, RP - PT MRT Jakarta menunjuk jajaran komisaris baru. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dilakukan hari ini, dilakukan agenda perubahan susunan dewan komisaris di PT MRT Jakarta. RUPSLB menunjuk dan mengangkat pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yakni Freddy Rickson Saragih sebagai sebagai komisaris.Kami menyambut baik penunjukan Pak Freddy Saragih sebagai Komisaris karena pengalaman dan kapabilitas selama ini dalam hal yang terkait dengan pembangunan infrastruktur di Indonesia,” kata Direktur Utama PT MRT Jakarta Dono Boestami Kamis (27/3). Freddy saat ini menjabat Kepala Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal (PPRF) Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan. Freddy meniti karir yang panjang di Kemenkeu, dan menduduki berbagai jabatan penting termasuk di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga keuangan (Bapepam-LK). Keputusan pengangkatan Freddy berlaku untuk periode 27 Maret 2014 hingga 26 Maret 2017. RUPLSB yang dilangsungkan hari ini dipimpin oleh Komisaris Utama PT MRT Jakarta Erry Riyana Hardjapamekas. Kuasa Pemegang saham Gubernur DKI Jakarta diwakili Asisten Perekonomian dan Administrasi Sekda Provinsi DKI
Jakarta, Hasan Basri Saleh dan Direktur Utama PD Pasar Jaya mewakili pemegang saham PD Pasar Jaya Djangga Lubis. Terkait penunjukkan Freddy Saragih, Dono Boestami mengatakan jajaran Direksi dan Staf Perusahaan menyambut baik penunjukan tersebut. Dengan diangkatnya Freddy, maka susunan Dewan Komisaris PT MRT Jakarta menjadi sebagai berikut:
JAKARTA,RP -PT Bank Mega Tbk (MEGA) mengangkat 4 direktur baru. Usulan ini sudah disetujui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2014 perseroan di kantornya. Seperti dikutip dari siaran pers, Kamis (27/3), pemegang saham sepakat mengangkat kembali Kostaman Thayib sebagai Direktur Utama dan 4 orang direktur masa jabatan sebelumnya yaitu Max Kembuan, Madi Darmadi Lazuardi, Tati Hartawan dan Yuni Lastianto. Bank Mega juga menunjuk 4 direktur baru yaitu Indivara Erni, Suparman Kusuma, YB Hariantono, dan Martin
Mulwanto. Dalam RUPST itu juga disepakati penggunaan seluruh laba perseroan Tahun Buku 2013 sebesar Rp 524,8 miliar sebagai laba ditahan dan juga disisihkan sebagai dana cadangan. Sepanjang tahun 2013 lalu, aset perseroan meningkat 1,9%, dari Rp 65,2 triliun menjadi Rp 66,5 triliun. Kredit yang disalurkan meningkat 11,8% dari Rp 27 triliun menjadi Rp 30,2 triliun. Sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat 4,2% dari Rp 50,3 triliun menjadi Rp 52,4 triliun. Dengan Capital Adequate Ratio (CAR) di kisaran 15,7% (ang/dnl)
• • • • • • • • •
Komisaris Utama: Erry Riyana Hardjapamekas Komisaris: Sarwo Handayani Komisaris: Tundjung Inderawan Komsiaris: F. Trisbiantara Komisaris: Freddy R. Saragih Dewan Direksi PT MRT Jakarta: Direktur Utama: Dono Boestami Direktur Konstruksi: M. Nasyir Direktur Operasi dan Pemeliharaan: Albert Tarra Direktur Keuangan dan Administrasi: Tuhiyat (feb/dnl)
Bank Mega Angkat 4 Direktur Baru
PTBA Bagikan
Dari Hal 3)..................................................................................................
2013 kemarin mengalami penurunan produksi sekitar 37 persen dari target produsi yang ditetapkan. Dimana jika dibandingkan dengan tahun 2012 lalu, laba bersih yang mampu dihasilkan mencapai Rp 2,9 triliun. “ Hal ini merupakan dampak penurunan indek harga batubara yang cukup signifikan pada tahun 2013, dengan rata - rata berada pada level 22 persen,” kata dia. Namun, sebagai catatan, dari laporan keuangan semua emiten perusahaan tambang batubara plat merah, pihaknya memperoleh net provit margin margin tertinggi mencapai 15,6 persen. “Hasil ini berkat langkah-langkah strategis di bidang operasional, diantaranya kami memprioritaskan penjualan batubara kalori tinggi yang banyak diminati pasar ekspor,” ujar pria berkaca mata tersebut. Sementara itu, Sekretaris Perusahaan, Joko Pramono menambahkan, untuk tahun 2014 ini pihaknya menargetkan volume penjualan batubara mampu mencapai 24,72 juta ton. Artinya, terjadi peningkatan 37 persen dari realisasi penjualan tahun lalu. “Untuk mendukung target penjualan tersebut, kami bersama anak perusahaan PT IPC menetapkan target produksi mereka sebesar 19,80 juta ton,
serta memalui pembelian batubara dari pihak ketiga oleh anak perusahaan PT BAP sebesar 3,98 juta ton,” urainya. Target tersebut dirasanya cukup realistis, mengingat dukungan sejumlah proyek infrastruktur yang pada tahun ini siap beroprasi, diantaranya PLTU
SALAM KOMPAK: Para pimpinan PT BA melakukan salam kompak.
pelabuhan tarahan yang berkapasitas 2x8 MW untuk pemakaian sendiri. “Pembangunan PLTU ini juga merupakan bagian dari proyek peningkatan kapasitas Pelabuhan Tarahan dari 13 juta ton menjadi 25 juta ton,” pungkasnya. (tma)
Sederhana Tapi Tetap Cantik DARI segi penampilan, Marcella Zalianty bukan tipikal orang yang glamor mengenakan busana-busana dari perancang mahal. Gaya riasannya pun sederhana dan tidak berlebihan. Menurut desainer ternama Deden Siswanto, Marcella Zalianty sangat cantik saat rambutnya diikat. Dia melihat sisi keanggunan dan kecantikan alami saat Marcella menguncir rambut panjangnya. “Kalau rambutnya diikat, Marcella terlihat lebih cantik dan seksi. Aura kecantikan alaminya terpancar, walaupun tanpa riasan wajah,” katanya lewat sambungan telepon, Senin, (24/3). Deden melihat karena kepribadiannya yang ramah dan baik membuat kecantikannya semakin terpancar.“Orangnya juga baik, makanya cantiknya tidak hanya dari luar, tapi dari dalam juga,” tutup Wakil Ketua Asosiasi Perancang dan Pengusaha Mode Indonesia (APPMI) ini.(tty)
Sidang Suap MK
Divonis Bersalah Suap Akil: Cornelis Terima Putusan, Hambit Pikir-pikir JAKARTA,RP - Bupati Gunung Mas, Kalteng, terpilih Hambit Bintih dan pengusaha Cornelis Nalau divonis bersalah menyuap Akil Mochtar. Hambit meminta waktu untuk berpikir. Sedangkan Cornelis langsung menerima putusan. “Saya langsung menerima,” kata Cornelis di Pengadilan Tipikor, Jl HR Rasuna Said, Jaksel, Kamis (27/3). “Saya berpikir dulu,” kata Hambit sesaat kemudian. Hambit Bintih dihukum 4 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider 3 bulan kurungan. Hambit Bintih terbukti menyuap Akil Mochtar Rp 3 miliar untuk mengurus permohonan terkait sengketa Pilkada Gunung Mas. Majelis hakim juga menghukum pengusaha Cornelis Nalau Antun dengan pidana penjara 3 tahun, denda Rp 150 juta, subsider 3 bulan kurungan. Dalam putusan, dipaparkan Hambit meminta bantuan politikus Golkar Chairun Nisa untuk menghubungi Akil Mochtar selaku hakim konstitusi. Menindaklanjuti permintaan tersebut, Chairun Nisa kemudian berkomunikasi dengan Akil Mochtar yang juga menjabat Ketua MK. Dalam komunikasi via pesan singkat (SMS), Akil meminta agar Hambit menyediakan duit Rp 3 miliar. “Terdakwa 1 (Hambit Bintih) menyetujui pemberian uang Rp 3 miliar,” kata hakim anggota Sofialdi. Hambit lalu meminta pengusaha Cornelis Nalau Antun untuk menyiapkan uang Rp 3 miliar yang diminta Akil. “Terdakwa 2 (Cornelis Nalau) juga diminta menemani Chairun Nisa mengantarkan uang tersebut ke rumah Akil Mochtar,” sebut Sofialdi. Tujuan pemberian duit agar MK menolak permohonan keberatan hasil pilkada sehingga kemenangan pasangan Hambit Bintih-Arton Dohong sebagai pasangan calon terpilih untuk periode 2013-2018 dinyatakan tetap sah. Hambit terbukti melanggar pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHPidana.(mok/mpr)
Mesin
Dari Hal 1)........................................
polanya. Apakah hanya melalui surat pemberitahuan saja, atau BI-nya sendiri bisa menegur perbankannya langsung atau via BBM saja sudak cukup. Ini yang perlu diperjelas,” ujar Rofiqoh. Bila perlu, Juklak teknisnya dibuat dalam aturan undang-undang khusus agar tidak menyalahi. Dilihat dari aturan peralihan yang dikeluarkan pemerintah, sudah jelas bahwa fungsi BI lebih kepada operasional moneter, sementara OJK lebih kepada pengawasan semua aktifitas perbankan maupun lembaga keuangan. “Artinya BI masih punya fungsi pengendalian dan berhak menegur bank jika bank menyalahi aturan moneter. Ini yang salah nilai masih rancu dan perlu pembahasan secara detail,”kata dia. Disebutkan, mengacu UU No 21 tahun 2011 pasal 40, BI untuk melakukan fungsi, tugas dan wewenangnya memerlukan pemeriksaan khusus terhadap bank tertentu. BI. Ia menambahkan, dapat melakukan pemeriksaan langsung dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada OJK. Isi aturan tersebut, kata Rofiqoh, jelas akan terjadi tumpang tindih. Bagaimana mekanisme koordinasinya, semuanya belum diatur secara teknis maupun kajian hukum yang pasti. Sementara faktanya ke depan akan banyak koordinasi yang dilakukan BI dan OJK, baik menyankut makro prudential maupun pengawasan. “Ini yang belum saya lihat, selama masa transisi ini, kami memandang Pemerintah perlu mengeluarkan aturan teknis tersebut,” kata dia. Dia melihat masih banyak tantangan yang perlu dilakukan pemerintah, tak hanya soal aturan tapi perlu kesiapan SDM yang handal, mengingat banyak lembaga yang masuk dalam tanggung jawab OJK. “Tak hanya pengawasan bank saja yang diatur OJK. Bahkan arisan melibatkan 100 orang saja perlu diawasi lembaga ini. Tentu kaki dan tangannya harus kuat dan mengakar,” pungkasnya. (iam)
JUMAT 28 MARET 2014 l HALAMAN 6
RADAR PALEMBANG
Walikota Lubuklinggau Raih Dua Penghargaan Dedikasikan Untuk Seluruh Masyrakat HAL hebat kembali dilakukan Walikota kebanggan masyarakat Kota Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe dan hal tersebut benar-benar patut diacungi jempol dengan menampilkan kinerja luar biasa. Walikota, H. SN Prana Putra Sohe dan Wakil Walikota, H. Sulaiman Kohar beserta jajarannya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan menciptakan iklim kondusif serta transparan di pemerintahan. Hal ini dapat dibuktikan, be-
lum lama ini Walikota, H. SN Prana Putra Sohe berhasil menyabet dua penghargaan nasional sekaligus. Yaitu, penganugrahan kepala daerah terbaik bidang kesehatan dan terbaik bidang good governance.
Walikota Lubuklinggau H. SN Prana Putra Sohe
Kepala Bagian Humas dan Prokotol Setda Lubuklinggau Hendra Gunawan mengungkapkan, H. SN Prana Putra Sohe merupakan satu-satunya kepala daerah yang menyabet dua katagori sekaligus dari 10 katagori yang diperebutkan oleh 10 bupati dan 9 walikota. Adapun beberapa walikota lainnya yang mendapatkan penghargaan, seperti Walikota Surabaya terbaik dibidang lingkungan, Walikota Bandung terbaik
Wakil Walikota Lubuklinggau H. Sulaiman Kohar
Suasana pemberian penghargaan walikota dan bupati oleh Mendagri Gamawan Fauzi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Armida Alisyahbana. Walikota Lubuklinggau menerima dua penghargaan sekaligus.
bidang ekonomi kreatif dan 5 walikota lainnya. Sedangkan Walikota Lubuklinggau, H. SN Prana Putra Sohe mendapatkan 2 penghargaan sekaligus terbaik dibidang kesehatan dan terbaik bidang good governance. Penghargaan tersebut diraih walikota berdasarkan hasil survey lembaga survei dimana dirujukan kepada seluruh kabupaten/ kota di Indonesia. “Penghargaan diserahkan oleh
Mendagri Gamawan Fauzi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Armida Alisyahbana. Walikota Lubuklinggau menjadi nominator di bidang kesehatan karena program-program yang benar-benar nyata dan benar-benar gratis serta adanya mobil jemput bola yang baru pertama ada di Indonesia,” ujarnya. Sementara bidang good governance, karena Walikota Lu-
bulinggau mampu memberikan kemajuan secara signifikan di Kota Lubuklinggau secara menyeluruh pada seluruh sektor atau bidang,” bebernya. Terpisah, Walikota Lubuklinggau, H. SN Prana Putra Sohe mengatakan penghargaan ini dipersembahkan untuk masyarakat Kota Lubuklinggau. “Saya mengajak seluruh masyarakat untuk dapat mentukseskan program-program
Pemerintah Kota dan mari kita majukan Kota Lubuklinggau. Tidak mungkin penghargaan ini bisa didapatkan tanpa dukungan seluruh pihak dan elemen masyarakat dan juga terus mohon doanya agar Lubuklinggau bertambah maju dan berkembang dengan kerjasama seluruh pihak sehingga Lubuklinggau dapat dikenal dikanca dunia,” pungkasnya. (adv/pin)
Foto bersama para penerima penghargaan termasuk walikota Lubuklinggau H Prana Putra Sohe
7
PRESTASI
RADAR PALEMBANG, JUMAT 28 MARET 2014
Jl. Melati I No. 31 Perumnas, Palembang Telp. 0711 - 817446 l Jl. MP. Mangkunegara Villa Kenten No. 1 Telp. 0711 - 8647489
MARTAPURA, RP – Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) Kabupaten OKU Timur tahun 2014 ini, menempatkan Kecamatan Buay Madang sebagai juara umum. Penetapan juara umum MTQ ini sekaligus menandai ditutupnya pelaksanaan STQ dan MTQ serta Festival rebana OKU Timur. Adapun kontingen dari Kecamatan Buay Madang berhasil menyabut juara I dicabang Tilawah Al-Qur’an golongan tartil anak-anak putra dan putri, Cabang Hifzil Al-Qur’an golongan 1 Juz Putri, Cabang Khat Al-Qur’an golongan Naskah Putra, golongan dekorasi putra serta golongan hiasan mushaf Putri. Penutupan MTQ dilaksanakan di Lapangan Koni Martapura, Kamis (27/3) oleh Bupati OKU Timur H Herman Deru SH MM diwakili Sekda H Idhamto dan dihadiri perwakilan unsure Muspida. Dalam sambutannya Sekda mengucapkan selamat kepada para pemenang. “Bagi pemenang akan mewakili Kabupaten OKU Timur ketingkat Provinsi, sementara bagi yang kalah jangan berkecil hati, terus berlatih dan masih ada kesempatan ditahun berikutnya,” ujar Sekda. Sementara itu, Ketua Pelaksana sekaligus Kabag Kesra Setda OKU Timur, Sonpiani SE mengatakan, bagi pemenang satu dan dua akan diikutkan pada kegiatan Training Center (TC) sebagai persiapan sebelum berlomba di ajang tingkat Provinsi. “Disamping itu, untuk pemenang pertama kita juga memberikan penghargaan berupa tropi, piagam dan uang pembinaan sebesar Rp5 juta bagi juara pertama, Rp4 juta untuk juara kedua dan uang pembinaan sebesar Rp3 juta untuk juara ketiga,” ucapnya. Sedangkan untuk pemenang festival rebana cabang Hadroh dan dewasa keluar sebagai pemenang dari Desa Pemetung Basuki, Kecamatan Buay Pemuka Peliung, sedangkan golongan remaja dimenangkan oleh utusan dari Kecamatan Belitang Mulya. (awa)
Puluhan Peserta Bersaing Sengit Kompetensi Siswa Berprestasi Sekitar 70 peserta dari 35 sekolah dasar yang berada di Kecamatan Ilir Barat mengikuti kompetensi siswa berprestasi. Kegiatan yang diadakan di SD Negeri 21 Puncak Sekuning, Kamis (27/3). PALEMBANG, RP - Tujuan diadakan kegiatan kompetesi untuk meningkatkan mutu serta mengukur batas kemampuan siswa di Kecamatan Ilir Barat. Dalam kompetisi ini, dicari juara satu sampai tiga untuk bersaing di tingkat kota. Peserta harus mengerjakan soal pilihan ganda sebanyak 120 soal yang terdiri dari pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan PPKN. Dan waktu yang diberikan peserta selama dua jam. Sekretaris UPTD Ilir Barat Mulyana SPd MPd mengatakan, kompetisi dilaksakan untuk seleksi siswa berprestasi untuk kecamatan. Materi tesnya pun ada dua yakni teori dan praktek. Ia menjelaskan untuk teori terdiri dari 120 soal mencakup lima mata pelajaran
FOTO: AGUNG
Buay Madang Juara Umum MTQ
KONSENTRASI: Salah satu peserta kompetensi siswa berprestasi di SD Negeri 21 Puncak Sekuning, Kamis (27/3) tampak konsentrasi mengisi soal.
seperti Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan PPKN. Sedangkan untuk praktek mencakup kemampuan siswa seperti mengarang dan pidato. Ia menambahkan, peserta yang berasal dari 35 sekolah yang ada di Kecamatan Ilir Barat. Mereka mengirimkan anak didiknya sebanyak dua orang yakni
putra dan putri. Dan juara dalam tingkat kecamatan, akan diikut sertakan dalam kompetisi tingkat kota. “Melalui kompetisi ini, kita bisa mengukur kemampuan setiap anak. Kemampuan dalam hal mengerjakan soal dengan waktu yang singkat,” katanya. Sementara itu, Ketua Pelaksana
Kompetisi Siswa Berprestasi Harun Al Rasyid mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu siswadi tingkat kesulitan soal, sama seperti tahun lalu. “Tingkat kesulitan soal seimbang dari tahun kemarin dan yang membuat soal yakni pengawas dan tim K3S yang berada di UPTD Ilir Barat,” katanya. Ia menambahkan, kompetisi siswa berprestasi merupakan kegiatan rutin tahunan yang diadakan Dispora kota Palembang. Kegiatan yang berawal dari tingkat kecamatan dan nanti berakhir ditingkat kota. hadiah yang diberikan adalah piala. “Sebenarnya ini kegiatan rutin setiap tahun. Awalnya dari tingkat kecamatan dan yang juara akan diikutsertakan dalam tingkat kota,“ tambahnya. Febrian salah seorang peserta kompetisi mengaku, dengan kemampuan dalam menjawab soal. Ia membutuhkan waktu hanya satu setengah jam untuk mengerjakan soal dari waktu yang diberikan. Berbagai persiapan ia lakukan untuk mengikuti kompetisi ini. Ia belajar dengan tekun dan juga berkat dukungan penuh dari orang tua. Ia juga bangga karena dipilih oleh sekolah dari ratusan murid lainnya. (pms/agn)
8
PALEMBANG RAYA
BPJS Ketenagakerjaan Minim Sosialiasi Masih rendahnya sosialisasi kepada para pekerja perihal Undang–undang (UU) No 24 Tahun 2011 tentang Badan Jaminan Sosial Nasional
(BPJS) membuat para pekerja dari Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan, dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Su-
matera Selatan (FS RTMM SPSI Sumsel) berinistiaf melakukan diskusi sosialisasi tentang mekanisme dan aturan BPJS.
RADAR PALEMBANG, JUMAT 28 MARET 2014
FOTO: SALAMUN
PAPARAN: Federasi Serikat Pekerja Rokok,
Tembakau, Makanan, dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Sumatera Selatan (FS RTMM SPSI Sumsel)melakukan diskusi sosislaisi tentang mekanisme dan aturan BPJS, di Best Sekip, Kamis (27/3).
PALEMBANG, RP – Ketua FS RTMM Aminoto Zen yang diwawancarai di sela–sela kegiatan sosialisasi BPJS ketenagakerjaan di Best Sekip, Kamis (27/3) menjelaskan keberadan BPJS ini belum sepenuhnya diketahui pekerja sehingga banyak para pekerja yang sudah membayar iuran eksehatan tiap bulan harus gigit jari ketika di toal rumah sakit. “BPJS Ketenagakerjaan ini semestinya jemput bola untuk melakukan sosialisasi kepada pekerja dan masyarakat. Jangan hanya menarik premi trilliunan semata namun tidak melakukan kegiatan sosialisasi ditingkatan bawah,” ungkapnya. Menurutnya, ada hal penting yang harus diberitahukan kepada masyarakat seperti sistem birokrasi, persyaratan, dan klaim bisa menimbulkan konflik bagi para pekerja dan masyarakat karena BPJS hanya melakukan sosialisasi ditingkatan atas tidak pernah menyentuh sampai level bawah. “Jika pelayanan tidak maksimal, jangan hanya ganti nama,
Aminoto Zen
tapi bagaimana memaksimalkan pelayanan karena masih banyak warga yang mengeluhkan pelayanan kesehatan. Kami pekerja rela mengeluarkan dana pribadi untuk melakukan sosialisasi ini,” ujarnya. Dahulu sebelum BPJS, premi kesehatan dikelola oleh PT Jamsostek saat ini berganti, tentunya pelayanan juga harus lebih bagus jangan sampai merugikan para pekerja. “Jaminan kesehatan merupakan tangung jawab negara sebagaimana dijamin dalam UU dasar,” pungkasnya. (fun)
ADVERTORIAL
BNN Sumsel Gelar Pembekalan dan Sosialisasi P4GN
Peserta diskusi mengamati dengan cermat materi yang disampaikan.
FOTO: IST
BNN Sumsel diskusi melakukan koordinasi dan fungsi LSM dalam pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P3GN).
Amirul Husni
Bontor Hutapea
BADAN Narkotika Nasional Provinsi Sumsel (BNN) mengelar Focus Group Discussion (FGD) di
Dedy Setyo
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Tema Koordinasi dan fungsi LSM dalam pencegahan
Kusmaneti pemberantasan penyalagunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di komplek perumahan
Bukit Sejahtera (Poligon) Palembang. Hadir sebagai narasumber BNNP Sumsel Brigjen Pol Bontor Hutapea, Kabid Pencegahan Kusmaneti, Direktur reserse Narkoba Polda Sumsel Kombes Pol Drs Dedy Setyo Yudo Pranoto SSTMK, Amirul Husni Direktur PKBI dan delapan LSM se Sumsel. BNNP Sumsel Brigjen Pol Bontor Hutapea mengatakan
apresiasi yang sangat luar biasa kepada LSM di Sumsel Anti Narkoba atas langkah langkah yang sangat strategis selain itu beliau juga menyampaikan beberapa materi tentang pentingnya sosialisasi P4GN kepada seluruh masyarakat Indonesia agar mengetahui akan bahaya narkoba terutama generasi muda sebagai generasi penerus bangsa. “Mari untuk bersama-sama
berperan serta aktif dan merapatkan barisan serta tetap konsisten untuk memerangi bahaya narkoba sesuai dengan cita-cita kami bersama,” katanya. Pada kesempatan ini juga beliau menghimbau kepada para pecandu/pengguna narkoba agar melaporkan diri untuk mendapatkan rehabilitasi dan tidak akan memproses secara hukum selain itu menurutnya pemberantasan
narkoba adalah tanggung jawab seluruh elemen bangsa dan masyarakat karena memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan Indonesia bebas narkoba. “Harapan semoga dimasa mendatang LSM dapat menghasilkan kader kader anti narkoba yang tangguh agar indonesia benar benar bebas narkoba,” terangnya. (adv)