Para penyidik Tindak Pidana Korupsi Polri yang mendatangi KPK Senin pekan lalu. Ahmad Wiyagus (kiri bawah).
yang telah dilakukan polisi. Dalam penjelasan yang terbagi dalam sembilan poin itu, Sutarman menguraikan panjang-lebar berbagai proses penyidikan yang telah dilakukan polisi. Pada poin ketiga, dia menulis: ”terhadap proses penyidikan yang dilakukan, penyidik berpendapat telah cukup bukti dan telah dilakukan pengiriman berkas untuk diteliti jaksa penuntut umum di Kejaksaan Agung”. Pada poin kesembilan soal mekanisme penyerahan perkara, Sutarman mengatakan ada tiga hal yang dilimpahkan. Pertama, berkas perkara yang terdiri atas administrasi penyidikan serta berita acara pemeriksaan saksi dan tersangka. Kedua, barang bukti yang dilakukan penyitaan. Ketiga, para tersangka yang sekarang dalam tahanan polisi. Seorang penyidik KPK mengatakan surat Sutarman itu mementahkan kembali kesepakatan yang dibuat sebelumnya. Sebab, dengan keharusan penyerahan berkas dan memasukkan hasil penyidikan polisi, Pasal 50 ayat 3 Undang-Undang KPK diabaikan. ”Ini juga bertentangan dengan isi pidato Presiden,” kata seorang penyidik KPK. Sutarman membantah jika suratnya di-
anggap memperlambat penyerahan perkara simulator kemudi. Dia menuding KPKlah yang belum siap menerima pelimpahan itu. ”Justru saya yang memerintahkan agar segera dilimpahkan,” ujarnya. Sehari kemudian, Busyro Muqoddas mengirimkan surat kepada Kepala Polri Timur Pradopo. Surat yang diantarkan Direktur Tindak Pidana Korupsi III KPK Zet Tadi Allo itu diterima Timur pada pukul 20.30 WIB. Dalam suratnya, Busyro meminta kepolisian segera menghentikan penyidikan perkara simulator kemudi. Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Brigjen Boy Rafli Amar mengatakan, dalam surat itu, Busyro memberi petunjuk agar Badan Reserse Kriminal menghentikan penyidikan. Selain itu, KPK meminta polisi menyerahkan berkas perkara dan barang bukti, tapi tanpa penyerahan tersangka. ”Ini menjadi pertanyaan, kenapa tanpa tersangka,” katanya. Juru bicara KPK, Johan Budi S.P., membantah ada arahan agar polisi menerbitkan surat penghentian penyidikan. Menurut dia, pemimpin KPK hanya meminta agar penyerahan perkara sesuai dengan Pasal 50 ayat 3 Undang-Undang KPK. ”Kami sudah fi-
nal tetap memakai pasal itu,” ujarnya. Penyidik KPK tadi mengatakan lembaganya tidak mau terjebak dalam ”siasat” pelimpahan para tersangka, yang akan habis masa penahanannya dalam sepuluh hari ke depan. Apalagi saat ini tersangka utama KPK dalam kasus itu, Inspektur Jenderal Djoko Susilo, belum ditahan. ”Jika dipaksakan diterima, dua tersangka itu akan bebas karena habis masa penahanannya,” katanya. Tak kunjung usainya polemik dua lembaga penegak hukum ini membuat bingung Budi Susanto, salah satu tersangka yang kini ditahan di rumah tahanan Badan Reserse Kriminal. Menurut dia, tarik-ulur KPK dan polisi menghambat penuntasan kasusnya. ”Bagi saya, cukup satu lembaga saja yang menangani,” ujarnya. Rufinus, pengacara Budi, menjawab kegalauan kliennya dengan membuat surat pengaduan ke Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dasar pengaduan itu, konflik antara KPK dan kepolisian telah merugikan Budi. ”Surat sudah kami kirimkan,” katanya. ● SETRI YASRA, RUSMAN PARAQBUEQ, TRI SUHARMAN, MUHAMAD RIZKI, SUBKHAN
28 OKTOBER 2012 |
| 39