RABU
PELALAWAN 24 20 Pelajar tak Lulus UN SMA Sederajat
21 MEI 2014
PANGKALAN KERINCI (HR)- Tahun ini, tingkat kelulusan di Kabupaten Pelalawan agak merosot. Beredar kabar sebelumnya, pelajar yang tak lulus Ujian Nasional mencapai 17 orang. Terdiri dari jurusan IPA 2 dan IPS 15. Seiring semakin dekatnya waktu pengumuman di masing-masing sekolah, angka ketidaklulusan bertambah menjadi 20 orang. SUPENDI Liputan Pelalawan "Untuk pelajar yang tidak lulus tahun ini mencapai 20 orang. Sebanyak 17 pelajar dari SMA, yakni SMA Teluk Meranti, SMA 2 Langgam, SMA 2 Pangkalan Kuras dan SMAN 2 Pangkalan Kerinci. Sedangkan sisanya yakni tiga orang dari SMK, yakni SMKN 1 Pangkalankerinci satu orang dan SMK Swasta Bandar Petalangan dua orang," terang Kepala Dinas Pendidikan Pelalawan MD Rizal, melalui
biah selaku Kabid Kurikulum menyarankan agar para siswa bisa mengikuti
Ujian Nasional bagi siswa Paket C yang akan digelar pada bulan Agustus menda-
tang. Hal ini menimbang supaya para siswa tidak kembali mengulang selama
satu tahun. "Kalau untuk siswa yang tak lulus, disarankan mengi-
kuti ujian paket C saja yang akan digelar bulan Agustus mendatang," tutupnya.***
Kabid Kurikulum Salbiah, Selasa (20/5). Salbiah mengatakan, dibanding tahun lalu, tahun ini peringkat Pelalawan menurun satu peringkat. Kalau tahun lalu, Kabupaten Pelalawan berada di peringkat 10 tapi tahun ini berada di peringkat 11, turun satu peringkat. Begitu juga dengan siswa yang tak lulus, tahun lalu jumlah siswa yang tidak lulus hanya delapan pelajar tahun ini meningkat tajam berjumlah 20 orang. Disinggung soal nasib pelajar yang tak lulus itu, Sal-
DENYUT
NEGERI SEIYA SEKATA BKD AKUI
Ratusan Berkas CPNS K2 Telah Rampung PANGKALAN KERINCI (HR)- Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pelalawan telah merampungkan proses verifikasi data terhadap ratusan honorer kategori dua. Para honorer Pemda Pelalawan yang telah dinyatakan lulus tes CPNS oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara beberapa bulan lalu namun dari semua berkas yang di verifikasi empat orang calon yang belum menyerahkan. "Verifikasi terhadap data persyaratan dari peserta sudah kita selesaikan. Namun masih 263 saja. Sedangkan yang empat lagi belum menyerahkan berkasnya," ujar Kepala BKD Pelalawan Andi Yuliandri, Selasa (20/5). Andi menjelaskan, keempat honorer yang sejak awal memang tak kunjung mengirimkan berkas persyaratannya tak menjadi penghalang bagi pihaknya. Pasalnya, hingga kini keempat peserta yang berasal dari tenaga pendidikan itu tak pernah melapor atau memberikan jawaban serta alasan mengenai hal tersebut. Padahal, saat ini proses verifikasi telah tuntas. BKD mengisyaratkan, para peserta yang tak menyerahkan bahan verifikasinya, kemungkinan besar dibatalkan kelulusannya. Sesuai peraturan yang ada, peserta yang tidak mendaftar ulang dianggap gugur. "Karena bahan-bahan yang sudah kita verifikasi akan kita kirimkan ke Badan Kepegawaian Nasional. Jadi pada hari Rabu ini kita akan rapat masalah ini, sebelum berkas K2 diantar ke BKN pada hari Jumat nya," ungkapnya. Selain itu, persoalan lain yakni adanya beberapa data yang masih diragukan kebenaranya. Untuk itu, pihaknya melakukan koordinasi kepada pihak terkait seperti inspektorat dan instasi bersangkutan. Namun sampai saat ini belum ada laporan indikasi pemalsuan data yang dilakukan oleh honorer K2.(pen)
BEBAN KERJA MENINGKAT
KUA Minta Mobil Operasional PANGKALAN KURAS (HR)- Melihat dari peran dan kerja Kepala Kantor Urusan Agama dengan intensitas yang tinggi, sudah selayaknya lembaga pernikahan itu memiliki mobil operasional. Mengingat terkadang jarak tempuh menuju sebuah acara pernikahan mempelai yang sangat jauh, semestinya Kepala Urusan Agama yang masih berkutat sebagai lembaga vertikal itu memperoleh mobil operasional. "Terkadang jarak tempuh yang jauh menuju pemukiman mempelai yang hendak dinikahkan. Belum lagi, tiba-tiba saja hujan tercurah dari langit, membuat petugas berjibaku hingga berbasahbasah menuju tempat mempelai tersebut. Semestinya oleh Pemdakab Pelalawan, seluruh kepala lembaga KUA yang terdiri dari 12 kecamatan ini diberikan mobil dinas oleh Pemda," tutur Umar Satun Kepala Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kuras, Selasa (20/5). Ditegaskan Umar Satun, ditambah lagi dengan jarak tempuh yang jauh, membuat waktu tidak efesien dan jadwal penghulu tiba dilokasi pernikahan sering telat. Menurutnya, alangkah bijaksananya bila hal itu bisa diberikan solusi Pemkab Pelalawan. "Bukan tidak mensyukuri dengan kendaraan dinas jenis roda dua saat ini, namun dinilai tidak sesuai dengan beban kerja yang kita emban sekarang ini. Dulu ada wacana dari Pemkab untuk 12 KUA di masing-masing kecamatan akan mendapatkan mobil dinas. Tentu saja kita sangat mendukung dan segera terealisasi," ujarnya. (zol)
TELEPON PENTING Layanan Langganan Koran
Dan Iklan
0812-7567834
Pelalawan: Kantor Bupati
07617050053
Kantor DPRD
0761 95922
Pengadilan Negeri
07617051048
q REDAKTUR: NURSYAMSI
HALUAN RIAU/ZOLA
WABUP Marwan Ibrahim dan Ketua Tim Penilai Lomba Desa Tingkat Provinsi Riau didampingi anggota DPRD Pelalawan terpilih Rinto serta Camat Ukui Basyarudin mengunjungi Desa Bukit Gajah, Selasa (20/5).
LOMBA DESA TINGKAT PROVINSI RIAU
Bukit Gajah Duta Pelalawan UKUI (HR)- Tim Penilai Lomba Desa Tingkat Provinsi Riau bersama Wakil Bupati Marwan Ibrahim yang didampingi sejumlah pejabat Pemkab Pelalawan mengunjungi Desa Bukit Gajah, Kecamatan Ukui, Selasa (20/5). Desa Bukit Gajah berhak mewakili Kabupaten Pelalawan dalam lomba Desa tingkat Kabupaten Pelalawan setelah menjuarai di tingkat Kabupaten Pelalawan. Dalam kesempatan itu, Camat Ukui, Basyarudin menyampaikan tentang kondisi dan keadaan Desa Bukit Gajah
yang masuk kedalam wilayah Kecamatan Ukui. "Desa Bukit Gajak, Kecamatan Ukui Berpenduduk kurang lebih 3.319 jiwa, dengan luas wilayah mencapai 240 KM," sebutnya. Sambutan Camat Ukui dilanjutkan expose desa oleh Kepala Deaa Bukit Gajah Munjirin, yang memaparkan desanya secara mendetail kepada tim penilai lomba desa tingkat Provinsi Riau. Dalam sambutanya, Wakil Bupati Pelalawan, H Marwan Ibrahim berharap Desa Bukit Gajah bisa menjuarai
dalam ajang lomba desa tingkat Provinsi Riau itu. "Kita harapkan Bukit Gajah bisa keluar menjadi juara kali ini," harapnya. Dijelaskan Wabup, dari sebanyak 118 desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Pelalawan, sebelumnya Desa Bukit Gajah sudah dilakukan penilaian dan meraih berbagai prestasi (koperasi, lingkungan) dan meraih juara desa tingkat Kabupaten Pelalawan tahun 2014 ini. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Tim Penilai Lomba Desa Tingkat Pro-
vinsi Riau Arlisman Agus mengatakan, dengan hadirnya Wakil Bupati Pelalawan merupakan kesempatan yang baik saat penilaian berlangsung. "Tentunya dengan hadirnya Pak Wabup dan rombongan bisa menambah penilaian untuk kami. Pada hari ini kami mulai melakukan penilaian," katanya. Dijelaskannya, dalam kriteria penilaian yang akan dilakukan oleh tim penilai beberapa kriteria akan dinilai, seperti dalam bidang pendidikan masyarakat, ke-
sehatan masyarakat, ekonomi masyarakatnya, ketentraman dan ketertiban masyarakat, pemerintahan desanya, lembaga kemasyarakatanya dan PKK. "Kami hanya melakukan kros cek saja dari data yang telah kami terima," tandasnya. Turut hadir pada kegiatan Lomba Desa Tingkat Provinsi Riau itu, anggota DPRD Pelalawan terpilih, Rinto, Sudirman Laham, Reflita, Hj Fatmalena serta Kepala Desa Bukit Gajah Munjirin. (zol)
MASUK TRIWULAN II
Rp9 Miliar Lebih Dana BOS SD/SMP Telah Cair PANGKALAN KERINCI (HR)- Dana Bantuan Operasional Sekolah telah dicarikan ke sekolah-sekolah tingkat SD dan SMP yang ada di Kabupaten Pelalawan sejak April lalu. Dana BOS triwulan kedua ini, jumlah nominalnya masih sama yakni mencapai Rp9.456.277.500 untuk tingkat SD dan SMP. "Dana BOS itu langsung dikirim ke rekening masingmasing sekolah. Namun kini pembayaran dana BOS tak dibenarkan lagi untuk membayar honor komite, seiring telah diterapkan pendidikan gratis di daerah ini," terang Kepala Dinas Pendidikan Pelalawan MD Rizal melalui Manakjer BOS Pelalawan Mahnizar, Selasa (20/5). Mahnizar mengatakan, penggunaan dana BOS kini memang tak bisa lagi untuk membayar honor komite namun jika untuk membayar honor kegiatan atau ekstrakurikuler sekolah dengan dana BOS, maka masih diperkenankan. Misalnya, diper-
gunakan untuk membayar honor kegiatan atau ekstrakurikuler seperti eskul Pramuka, PMR atau untuk kegiatan-kegiatan try out. "Untuk dana BOS tahap kedua tahun 2014 ini, dana BOS yang dikucurkan untuk tingkat SD baik itu negeri dan swasta mencapai jumlah Rp7.002.340.000. Jumlah dana BOS itu untuk dibayarkan ke 213 SD negeri dan swasta, dengan jumlah siswa yang menerima sebanyak 47.548 orang," ujarnya. Kalau untuk SMP, sambungnya, dana BOS yang diturunkan mencapai Rp 2.453.937.500 yang diberikan untuk 59 SMP negeri dan swasta yang ada di daerah ini. Dengan total pelajar yang menerima untuk tingkat SMP ini sebanyak 12.567 orang. Disinggung soal kendala yang terjadi selama ini dalam penggunaan dana BOS, Mahnizar mengatakan, kendala yang terjadi selalu terlambatnya pihak sekolah dalam membuat laporan pertang-
gung jawaban penggunaan dana BOS ini. Karena itu, pihaknya menegaskan bahwa untuk triwulan kedua ini maka laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS paling lambat bulan Juni sudah harus masuk. "Idealnya, laporan pertanggung jawaban dana BOS ini sudah masuk ke Disdik Pelalawan sebelum pencairan dana BOS tahap berikutnya. Seperti saat ini, misalnya, dana BOS triwulan kedua sudah cair minggu ketiga bulan April lalu maka laporan pertanggung jawaban penggunaan dana BOS triwulan pertama ini paling lambat bulan Juni sudah masuk ke kami," tegasnya. Pasalnya, pada Juni itu biasanya akan kembali digelontorkan dana BOS triwulan ketiga. Menurutnya, hampir semua sekolah melakukan keterlambatan dalam memberikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS ini. Padahal, pihaknya sudah jauh-
jauh hari mengadakan sosialisasi terkait laporan penggunaan dana BOS ini yang bisa msuk tepat waktu. "Kita harapkan, tahun ini tak ada lagi sekolah yang melakukan ke terlambatan dalam penggunaan dana BOS triwulan pertama. Saat ini, kita memang masih memberikan sanksi berupa teguran lisan saja, tapi bukan tak mungkin ke depannya, sanksi ini bisa lebih diperberat lagi," tegasnya. Dikatakannya, untuk implementasi dana BOS ini maka dirinya mengharapkan agar para Kepsek dapat mempergunakan dana itu sesuai dengan juknisnya. Jangan sampai penggunaan dana BOS ini keluar dari koridor yang telah ditentukan. Artinya, jangan sekali-kali kepsek mempergunakan dana BOS yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. "Kepsek jangan mainmain dengan penggunaan dana BOS ini, soalnya penggunaan dana ini akan di-
audit oleh BPK. Jika ada penyimpangan-penyimpangan terkait penggunaan dana BOS ini, maka Kepsek harus bertanggung jawab akan hal ini," tandas Mahnizar seraya mengatakan Jika ada sekolah yang masih belum mendapatkan juknis soal penggunaan dana BOS maka bisa diunduh di situs www.bos.kemendikbud.go.id. Kontrol Ditambahkannya, dirinya juga mengharapkan agar masyarakat dan Komite Sekolah untuk ikut mengontrol penggunaan dana BOS ini. Tak hanya itu, Kepsek juga diharapkan untuk tranparansi dalam penggunaan dana BOS ini. Jika perlu, gunakan transparansi pembukuan seperti di mesjid-mesjid dimana pembukuannya terpampang di dinding. "Sehingga dengan begitu, bukan hanya kami saja yang turut mengawasi tapi juga masyarakat dan wali murid juga ikut bersama-sama mengawasi," tutupnya. (pen) q LAYOUT: DEDE SARTIKA