ZONA RIAU
JUMAT, 20 DESEMBER 2013
15
REBUT ANGGARAN DI PUSAT
Dinas Bina Marga Kuansing Berjuang Sendiri TELUK KUANTAN (HR)-Dinas Bina Marga SDA Kuansing harus berjuang sendiri dalam merebut anggaran di pusat. DEVELOPER WAJIB SEDIAKAN RACUN API
Tak Ikut Aturan, Terancam Dipenjara PEKANBARU (HR)-Mulai 2014 mendatang, developer atau pengembang perumahan wajib menyediakan satu alat proteksi pemadam kebakaran (racun api) di tiap satu rumah yang dibangun. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran (DPK) Kota Pekanbaru, Andy Sukarmen, Kamis (19/12). Andry menyatakan, aturan tersebut juga wajib dipenuhi untuk bangunan kantor, tempat usaha, hotel, rumah sakit sampai kendaraan umum. Dikatakannya, hal itu sesuai dengan aturan UndangUndang No 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. Di mana setiap satu rumah wajib memiliki satu alat pema-
DPRD... KARENA ketidakjelasan perencanaan dan teknis pelaksanaan program. "Dinas Pertambangan tidak mempunyai perencanaan yang matang dan tidak jelas, misalnya seperti tenaga listrik, di mana? Airnya diletakkan di mana? Dan penyalurannya bagaimana?," ungkap Aziz. Lebih lanjut Aziz mengatakan, prosedur yang diajukan oleh Distamben juga menyalahi aturan karena
Di-PHK... HAK normatif tersebut antara lain, uang pesangon, uang cuti, perumahan dan transportasi yang menurut mereka seharusnya didapatkan sesuai dengan peraturan SKK Migas. "Kami ke sini mencari keadilan dan solusi dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini karena keluhan kami tidak ditanggapi oleh pihak perusahaan," ungkap Hakim, salah seorang karyawan. Mendengar pengaduan tersebut, Ketua Komisi D Bagus Santoso mengatakan, ia akan mengawal kasus ter-
Dewan... YANG sampai ke kita, ada yang e-KTP hilang, diganti tak siap-siap. Belum lagi warga yang pindah, urusannya lebih payah lagi," ungkap anggota DPRD Kota Pekanbaru Nofrizal, baru-baru ini. Karena Pemerintah Kota Pekanbaru belum mampu untuk melaksanakan program e-KTP ini, politisi PAN tersebut meminta pada 2014 nanti pencetakan e-KTP diserahkan ke daerah. Sementara, pemerintah pusat diminta memberikan arahan kepada Pemko untuk bisa melaksanakan program tersebut dengan baik.
q REDAKTUR: MOHD MORALIS
ROBI SUSANTO Liputan Teluk Kuantan Hal ini diakui Kepala Dinas Bina Marga SDA Kuansing Azwan kepada Haluan Riau, Kamis (19/12). "Kita harus berjuang sendiri merebut anggaran dari pusat untuk pembangunan infrastruktur didaerah. Kita lang-
sung yang melobi anggaran di kementrian," kata Azwan. Anggaran dari pusat yang didapatkan untuk tahun 2014 hanya dari Dana Alokasi Khusus sebesar Rp12 miliar. Kalau dari perjuangan anggota DPR itu tidak ada. "Cuma dari DAK yang kita dapat, itu pun hanya sedikit 12 miliar, tidak sebanding apa yang akan kita
bangun di daerah," katanya. Pada tahun 2012 lalu, Kuansing tidak mendapatkan sama sekali kucuran dana dari pusat, padahal pembangunan yang dilakukan pemerintah sesuai permintaan masyarakat sangat banyak. Pemerintah Kuansing harus membangun menggunakan APBD-nya. "Yang ada cuma dari provinsi setiap tahun untuk pembangu-
nan di daerah kita," katanya. Tidak hanya Azwan yang merasakan sulitnya mendapatkan kucuran dana dari pusat, salah seorang anggota DPRD Kuansing Maisiwan dari Partai Demokrat juga mengakui. Menurutnya, selama ini peran anggota DPR RI sangat minim untuk memperjuangkan aspirasi daerah, terutama dalam pembangu-
nan infrastruktur. "Untuk ketemu kita mungkin mereka takut, bagaimana mau komunikasi," kata Maisiwan. Selama dirinya jadi anggota DPRD, belum pernah mendengar ada anggota DPR yang langsung melakukan komunikasi dengan satker yang ada untuk memperjuangkan aspirasi, terutama untuk pembangunan infrastruktur. ***
dam kebakaran. "Itu cukup racun api ukuran tiga kilogram. Sementara, pengembang perumahan, juga wajib menyediakan dan itu dapat dimasukkan ke komponen harga dari rumah yang dijual," terang Andry. Andry menjelaskan, Pemko Pekanbaru juga sudah memiliki Peraturan Daerah No 3 Tahun 2013 tentang pemungutan retribusi alat pemadam kebakaran dan diharapkan masyarakat harus ikuti aturan tersebut. Pasalnya, aturan itu juga disertai dengan sanksi yang tegas. "Di mana pelanggar dapat dikenai sanksi administrasi bisa pencabutan izin IMB hingga pidana berupa ancaman tiga bulan penjara," tegasnya. (rud) Dari Hal. 9 belum adanya teknis perencanaan yang rinci dan hasil survey yang memadai tetapi sudah mengajuakan permintaan anggaran dana pelaksanaan. Suasana rapat sempat memanas karena terjadi debat antara staf Distamben dengan Komisi C terkait program air bersih tersebut. Dengan penolakan tersebut, anggaran untuk Distamben tetap sebesar Rp53 miliar untuk tahun 2014. *** Dari Hal. 9 sebut, namun terlebih dahulu pelapor harus melaporkan kejadian ini kepada pemerintah setempat yaitu di Kabupaten Rokan Hulu. "Untuk prosedurnya kami sarankan agar melapor dulu ke Pemerintah Kabupaten Rohul karena mereka bekerja di sana seperti ke DPRD Rohul, Bupati, dan Kepolisian," kata Bagus. Hakim menambahkan, saat ini ia beserta lima orang temannya hanya mendapatkan gaji harian tanpa gaji pokok padahal kontrak mereka baru akan berakhir tanggal 31 Desember 2013. (mg10) Dari Hal. 9 "Harus lebih siap lagi kalau dicetak di sini, karena yang lama saja belum tuntas. Mesti ada arahan lagi dari pemerintah pusat agar pemerintah daerah lebih siap dengan program ini," tuturnya. Nofrizal juga mencontohkan, salah satu bukti ketidaksiapan pemerintah dalam program e-KTP, seperti warga yang mengurus e-KTP, setelah selesai dicetak ternyata terjadi kesalahan ketik dalam penulisan nama. Maka untuk menggantinya warga tersebut harus menunggu lagi dengan waktu yang tidak ditentukan. (ben)
Baliho Sobek
HALUAN RIAU/AZWAR
Baliho sobek terlihat berkibar saat angin berhembus kencang di Jalan Tuanku Tambusai, Pekanbaru, Kamis (19/12). Kondisi ini sangat merusak keindahan kota dan membahayakan pengguna jalan. Tidak terlihat adanya upaya penertiban oleh dinas terkait.
KESUKSESAN PENGELOLAAN HUTAN INDONESIA
Greenpeace: Riau Bisa Jadi Barometer PEKANBARU (HR)-Riau bisa menjadi barometer kesuksesan pemerintah dalam melindungi kekayaan hayati hutan Indonesia dan habitat penting sejumlah satwa dilindungi. Namun dengan syarat, harus ada penegakan hukum dan menerapkan kebijakan nol deforestasi yang diikuti komitmen kuat dari sektor industri kehutanan dan perkebunan. Dalam seminar sehari hutan Riau yang mengambil tema "Menuju Nol Deforestasi Melindungi Hutan Riau Tersisa" yang digelar di Pe-
kanbaru, Kamis (19/12), Greenpeace menilai Riau adalah jantung pengelolaan hutan Indonesia. Hutan dan gambut Riau juga memiliki cadangan karbon terbesar di Asia Tenggara. Sementara di sisi lain, Riau adalah tempat kerusakan hutan tertinggi di Indonesia, yang meliputi bencana tahunan kabut asap akibat kebakaran hutan untuk ekspansi perkebunan skala besar, banjir yang dipastikan terjadi karena degradasi lingkungan dan tingginya laju kerusakan hutan, terus terjadi.
“Pemerintah harus sungguh-sungguh menyelamatkan hutan Riau dari kerusakan yang didorong oleh perluasan perkebunan sawit dan HTI yang tidak terkendali. Seperlima dari kerusakan hutan Indonesia para periode 2009-2011 terjadi di Riau. Keberhasilan menyelamatkan hutan tersisa Riau dapat menjadi kunci bagi perlindungan hutan Indonesia,� kata Yuyun Indradi, Jurukampanye Hutan Greenpeace Indonesia. Selain kekayaan hutan yang besar dan tingginya
konflik sumber daya serta laju deforestasi, Riau juga adalah tempat lahirnya sejumlah inspirasi kebijakan pengelolaan hutan yang baik seperti hutan desa di Segamai dan Serapung di kabupaten Pelalawan dan pengelolaan sawit skala kecil di Desa Dosan, Kabupaten Siak Sri Indrapura. Kampanye hutan Greenpeace memajukan penerapan kebijakan nol deforestasi yang berarti tidak ada konversi hutan oleh manusia, dari hutan menjadi non hutan. Namun tidak terma-
Disajikan... Hal ini untuk sharing pengalaman demi kemajuan Unilak ke depan. Pertemuan pertama dimulai pada Senin (16/12) dengan lawatan pertama ke Universiti Malaya UM). Rombongan yang dipimpin Rektor Unilak Syafrani, diikuti Pembantu Rektor II Surya Dailiati, Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Hernimawati, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Adolf Bastian, Dekan Fakultas Teknik Masnur Putra Halilintar, Dekan Fakultas Pertanian Enny, dosen Fakultas Ilmu Hukum Yusuf Daeng, Ketua Rombongan Edi Asnawi, Dekan Fakultas Ekonomi Bambang Suroto dan Dekan Fakultas Ilmu Komputer Nurliana
suk konversi skala kecil untuk keperluan subsisten masyarakat tempatan. “Sejumlah perusahaan besar sawit dan bubur kertas telah menunjukkan komitmennya untuk menerapkan kebijakan nol deforestasi, tetapi itu belum cukup jika tidak diikuti sejumlah perusahaan lainnya seperti RAPP/APRIL, Cargill, dan Musim Mas, di mana Greenpeace dan sejumlah pihak dan konsumen telah meminta mereka untuk meninggalkan praktik buruknya,� ungkap Yuyun Indradi. (rls/ral) Dari Hal. 9
Nasution, serta wartawan Haluan Riau Erma Sri Melyati. Di UM ini, rombongan Unilak disajikan sejarah suku asli Mah Meri yang merupakan suku asli di Malaysia, seperti suku asli di Riau, yaitu Sakai. Hal ini diberikan di Fakultas Sastera dan Sains Sosial dengan menggunakan tayangan dalam bahasa Inggris dan bahasa Melayu. Penyajian ini cukup menarik, kata Rektor Unilak Syafrani. Karena dibutuhkan bagi dosen dan mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya yang juga ada di Unilak. "Ini akan jadi masukan untuk kita dalam penyajian kepada para mahasiswa yang bisa dikombinasikan dan
kerja sama pertukaran mahasiswa melalui MoU. Karena sebagai negara serumpun, tentu kita memiliki persamaan yang bisa dibagi," tuturnya di sela-sela penyajian soal suku Mah Meri yang cukup menarik karena menggunakan teknologi tinggi. Di ruangan ini juga disajikan beberapa ukiran yang dibuat oleh suku ini. Terlihat di UM ini, mereka menyusun dengan rapi sejarah sehingga mahasiswa bisa mengenal sejarah dan mempelajarinya dengan teknologi yang sangat canggih, gampang dimengerti dan nyaman. UM adalah perguruan tinggi milik Pemerintah Malaysia. "Harapan kita pun kita bisa melakukan hal yang sama. Karena sebagai satu-
satunya perguruan tinggi yang memiliki Fakultas Ilmu Budaya, kita sangat ingin mengembangkan budaya asli Melayu dan dikenal oleh seluruh mahasiswa dan masyarakat Riau bahwa kita ada fakultas yang sangat unik dan hanya ada di Unilak," sebutnya. Pendidikan Timbalan Dekan Penyelidikan dan Pembangunan Fakultas Sastera dan Sains Sosial Universiti Malaya Dr Zulkarnain menjelaskan, dosen di UM rata-rata sudah S2 dan S3 bahkan guru besar. Bagi mereka, pendidikan dosen itu sangat penting karena akan berpengaruh bagi lulusannya. Mahasiswanya lebih diutamakan riset untuk kelulusan sar-
jananya. Dari pertemuan di UM ini, Syafrani berharap ada yang dicontoh sehingga ke depan Unilak terutama Fakultas Ilmu Budaya akan menjadi idola bagi calon mahasiswa Unilak. Diupayakan akan ada sinergi, di mana mahasiswa FIB bisa kuliah enam bulan atau 1 tahun di UM ini dan begitu juga sebaliknya. Perjalanan selanjutkan dilakukan pada Selasa (17/ 12) ke beberapa universitas di Malaysia dengan tetap berdiskusi hangat. Lawatan ini merupakan balasan dari Unilak di mana rombongan UM juga sudah pernah berkunjung ke Unilak dan adanya MoU di Pekanbaru yang ditandatangani dan dilanjutkan saat ini. (bersambung).
q LAYOUT: TAUFIK