4
GAGASAN
RABU, 23 OKTOBER 2013
Taj u k Jangan Abaikan Sektor Pertanian SELASA (22/10) kemarin, ada dua agenda pemerintah kabupaten yang patut kita beri apresiasi. Di Kabupaten Kepulauan Meranti, Bupati Irwan Nasir menghadiri kegiatan tanam padi serentak di Rangsang Barat. Dalam kesempatan itu atas nama Pemkab Kepulauan Meranti, Bupati Irwan menargetkan Rangsang Barat menjadi sentra tanaman padi. Program ini dicanangkan, menyusul hampir 80 persen kebutuhan pangan masyarakatnya didatangkan dari luar. Hanya 20 persen dari produksi dalam daerah. Sementara, di Kampar, kegiatan yang tak jauh berbeda juga digelar. Bertepat di Desa Sei Sigingging, Kecamatan Kampar Kiri, Bupati Jefry Noer mencanangkan Kampar menjadi sentra produksi bawang merah di Sumatera. Jefry mengatakan, untuk tahap awal, Pemkab Kampar menanam bibit bawang di lahan seluas 13 hektare di Desa Geringging. Tahun berikutnya akan terus dikembangkan hingga 150 hektare. Direncanakan, tahun depan Pemkab juga bertekad akan mengembangkan budi daya bawang merah di setiap kecamatan dengan luas tanam 50 hektare per kecamatan atau seluas 1.050 hektare seluruh Kampar. Masalah ketahanan pangan, sejak beberapa tahun belakangan menjadi fokus perhatian di Provinsi Riau. Bayangkan, dari total kebutuhan beras Riau setiap tahunnya mencapai lebih kurang 600 ribu ton, hanya bisa ditutupi dari produksi beras dalam daerah sebanyak, lebih kurang 400 ribu ton. Artinya, sekitar 200 ribu ton didatangkan dari luar Riau. Di tengah gemerlapnya pembangunan fisik di Riau dalam sepuluh tahun terakhir, persoalan ketahanan pangan hampir saja terabaikan. Meski, dari sektor perkebunan, Riau mengalami pertumbuhan signifikan. Tapi sayang komoditas unggulan hanya terpaku pada kelapa sawit yang tidak tergolong pada kebutuhan pokok mendasar. Sawit yang dianggap kebanyakan masyarakat lebih menjanjikan telah menggerus semangat para petani kita untuk mengalihfungsikan lahannya dari persawahan menjadi perkebunan. Kemilau dan daya pikat keuntungan sawit mengalahkan semangat bertani yang secara turun menurun telah diwariskan nenek moyang kita sebelumnya. Bagi Pemerintah Provinsi Riau, alih fungsi lahan pertanian diakui memang menjadi persoalan besar bagi pengembangan Operasi Pangan Riau Makmur (OPRM) yang digalakkan sejak tahun 2009 lalu. Meski dianggap menjadi kendala, tapi sayang, Pemda masih menerapkan sikap mendua dengan tetap membiarkan penambahan areal perizinan perkebunan di Riau. Semestinya ini tidak boleh terjadi. Dengan luas wilayah areal perkebunan di Riau yang mencapai 2 juta hektare lebih, sudah sepatutnya pertumbuhan areal perkebunan kelapa sawit dihentikan. Selanjutnya, Riau harus serius menatap jauh ke depan ke arah swasembada beras. Harusnya, skala prioritas menjadi kunci penerapan program pertanian di Riau ke depan. Angka pertumbuhan lahan pertanian harus digenjot secara serius untuk mewujudkan semangat itu. Apa yang dilakukan oleh Kepulauan Meranti dan Kampar, kiranya dapat diikuti oleh daerah lain. Jika hal ini terus berjalan, disokong kegigihan Pemprov Riau dengan program OPRM-nya maka bukan tidak mungkin mimpi menjadikan Riau sebagai sentra pertanian di Sumatera akan terwujud. Paling tidak untuk jangka pendek, Riau bisa memenuhi sendiri kebutuhan pangannya.***
POKOK PIKIRAN
Menahan Diri BUPATI Kampar Jefry Noer mengimbau semua pihak menahan diri dan jangan mudah terpancing provokasi pasca terjadinya bentrok antara pekerja PTPN V dengan warga Desa Senamanenek, Senin (21/10) kemarin. "Saya sudah dapat laporan bentrok itu, tapi sesungguhnya saya bingung kenapa terJefry Noer jadi bentrok. Karena Pemkab sudah Bupati Kampar pertemukan mereka malahan PTPN V sudah cari lahan pengganti dan dipanjar pembelian lahan. Jadi apalagi yang dituntut," ujar Jefry.
POJOK HALUAN - 19 160.914 Warga Pekanbaru Belum Rekam e-KTP + Disdukcapil harus kerja ekstra keras ye Pak Cik - DPR Setuju Sutarman Jadi Kapolri + Moge bisa menjawab harapan masyarakat ye Pak Cik
U MANDIRI) TERBIT SEJAK 1 AGUSTUS 2000 (RIA (RIAU
HALUAN MEDIA GRUP
Pemimpin Umum : H Basrizal Koto Wakil Pemimpin Umum / Pemimpin Perusahaan : H Dheni Kurnia Plt Pemimpin Redaksi / Penanggungjawab : H Ahmad Zulkani Redaktur Pelaksana I : Mohd Moralis Redaktur Pelaksana II : Doni Rahim General Manager Minggu : Hendra Saputra Koordinator Liputan : Elpi Alkhairi Manajer Pracetak/Grafis : Zul Pramana S
Hukum dalam Jerat Koruptor M
ENGAPA banyak or ang pintar, berposisi mapan, dan bahkan sudah bergaji besar, tetapi masih bernafsu menggelincirkan dirinya dalam praktik korupsi? Atau, mengapa hasrat menjadi koruptor mengalahkan upaya pemberantas korupsi? Banyaknya orang yang bernafsu jadi masuk jaringan koruptor (neokleptokratis) itu tak lepas dari kebobrokan penegakan hukum. Hukum yang semestinya membuat jera pelaku dan menciptakan atmosfir yang menakutkan calon-calon pelaku, dalam praktiknya telah menghasilkan atmosfir yang potensial mendorong neokleptokratis atau para regenerasinya untuk "memerdekakan" kriminalitasnya. Salah satu elemen penegak hukum yang bertanggungjawab terhadap bopengnya jagat yuridis itu adalah hakim. Ketika menyerahkan sederet nama hakim yang menjatuhkan vonis bebas atau vonis percobaan pada terdakwa korupsi ke Komisi Yudisial (KY), Illian Deta Artha Sari dari ICW (Indonesia Corruption Watch) menyatakan, bahwa dari 199 perkara korupsi dengan 378 terdakwa saja misalnya, sebanyak 59,6 persen di antaranya divonis bebas oleh hakim di pengadilan umum. Bahkan ada kasus menarik, satu orang hakim membebaskan 35 terdakwa korupsi (Faisal, 2012) Dalam data yang diserahkan ke KY tersebut, juga terdapat sekitar 100 nama hakim yang memberikan vonis bebas dan enam nama hakim di antaranya yang menjatuhkan hukuman percobaan. Data tersebut didapat-
Oleh Mariyadi Faqih kan dan diolah oleh ICW melalui laporan jaringan antikorupsi di seluruh Indonesia, serta, pemantauan pemberitaan media massa. Diantara data ini, Penga-
yang diserahkan ke pengadilan bisa berakhir bebas atau hukumannya ringan. Lalu, apa gunanya memburu koruptor, kalau ujungujungnya di pengadilan, me-
Rule of game atau aturan main yang digariskan oleh koruptornya ditempatkan sebagai rambu-rambu yang menguntungkannya. Dari koruptor, mereka bisa mendapatkan
dilan Negeri Makassar pernah memegang angka tertinggi sebagai penghasil terdakwa korupsi dibebaskan. Sebanyak 38 terdakwa dari kasus yang mereka tangani justru menghirup udara kebebasan. Posisi kedua, ditempati Pengadilan Negeri Tahuna Talaud dengan 20 terdakwa yang divonis bebas. Lalu, ada pula Pengadilan Negeri Manado yang membebaskan 10 orang terdakwa korupsi. Posisi ketiga, ditempati Pengadilan Negeri Gresik dengan 9 terdakwa korupsi yang bebas, di samping terdapat kasus korupsi yang ditangani Mahkamah Agung (MA) juga berakhir bebas. Dengan begitu banyaknya kasus korupsi atau tersangka/ terdakwa dalam kasus penyalahgunaan uang negara
reka bisa mendapatkan putusan yang menguntungkan koruptor? Apa gunanya menyeret atau mempertanggungjawabkan secara yuridis perkara korupsi kalau di pengadilan justru pelakunya mendapatkan jalan menemukan kebebasan dari ancaman penjara? Memang di negeri ini tidak sedikit hakim yang nakal, mudah disuap, rentan dikalahkan, atau "diperbudak" oleh neokleptokratis, sehingga apa saja yang diinginkan oleh koruptor ini dikabulkannya. Saat berhadapan dengan koruptor, hakim model ini bukannya ditangani dengan baik dan benar sesuai dengan norma yuridis yang berlaku. Tetapi mereka mengikuti rule of game yang ditentukan oleh koruptornya.
kompensasi uang, mobil, rumah, sepeda motor berharga mahal, atau apa saja yang menguntungkannya, sementara koruptor memperoleh jaminan keringan atau pembebasan dari anncaman jeratan sanksi hukum yang memberatkannya. Palu yang diketukkan oleh hakim yang bernafaskan pro-justitia dan "demi Tuhan", hanya menjadi ru-musan idealisme keadilan dan kebertuhanan di atas kertas dan pemanis lisan. Namun kenyataannya, rumusan sakral ini direduksi dan bahkan didegradasi dari implementasi sistem peradilan pidana (criminal justice system) yang berbasiskan keadilan, kejujuran, dan egalitarian. Palu pengadilan digunakan oleh oknum hakim untuk mencabik-cabik atau mempermainkan keberdayaan
hukum (legal empowering). Kekuatan yuridis dan integritas profetis yang dipercayakan di tangannya supaya menjadi hukum dan profesi yang hidup, berkeadilan, berkeadaban, dan progresif, diamputasi dan dibuatnya menjadi mati justru oleh pilar yudisial yang seharusnya menjadi "mulut peradilan" yang fair. Hakim yang menempati posisi di jantung pertahanan terakhir ini bukannya kapabel dan berintegritas dalam menyeret siapa saja yang diduga menyalahgunakan atau membocorkan uang negara ini sebagai terpidana dengan hukuman memberatkan, tetapi mereka sendirilah yang malah terseret memasuki wilayah jaringan korupsi dengan cara membiarkan dan menyerahkan dirinya memasuki kubangan lingkaran setan. Keterjeratan hakim memasuki jagad "penjahat krah putih" itu layak menempatkannya sebagai segmentasi dari praktik kolonialisme kontemporer. Praktik mencuri hak orang lain dengan cara konvensional yang pelakunya dari kalangan "wong cilik" mudah ditemukan dan dibuktikan, serta diadili, seperti mencuri semangka, kakau, sandal jepit di masjid, atau lainnya, akan tetapi kalau yang dicuri adalah "hak keadilan" masyarakat dan uang negara, yang pencurinya berasal dari oknum pejabat tinggi dan elite ekonomi, hakim ini terjerumus dalam desakralisasi moral profestisnya. *** Penulis adalah doktor Ilmu Hukum di PPS Unibraw.
Dinasti Politik di Sumbar? D
EMOKRASI dilaksa nakan di Indonesia ternyata juga menghadirkan paradoks. Salah satunya adalah mun-cul kekuatan politik yang berbasiskan pada keluarga, trah atau klan. Dalam bahasa seharihari kecenderungan ini dikenal dengan istilah dinasti politik atau politik dinasti. Fenomena politik dinasti ini juga menarik perhatian Presiden Yudhoyono sehingga presiden pun tidak tahan untuk mengomentari terkait dengan politik dinasti yang terjadi belakangan ini. Tidak tanggung-tanggung Presiden Yudhoyono menyindir penyelenggaraan kekuasaan politik di Provinsi Banten yang melibatkan keluarga Gubernur Banten Ratu Atut Choisiyah. Namun, komentar presiden ini mendapat reaksi dari berbagai pihak yang menuduh presiden justru mem-
Oleh Asrinaldi A buka aibnya sendiri. Bahkan banyak pihak yang mengungkap bahwa politik dinasti yang dibangun oleh keluarga Presiden Yudhoyono melalui Partai Demokrat justru lebih parah dibanding dengan Ratu Atut. Lalu, bagaimana di Sumatera Barat? Apakah dinasti politik itu memang ada? Kita memang tidak menutup mata dengan fenomena ini. Memang tidak sedikit elite politik di Sumatera Barat ini memberi peluang kepada istri, anak, keponakan, mamak, etek, menantu dan sebagainya untuk mendapatkan keistimewaan dalam upaya-nya menduduki jabatan politik. Apalagi dalam rangka memenuhi daftar calon legislatif yang diajukan partai
politik untuk Pemilu 2014 mendatang, pada umumnya penguasa di partai politik tersebut memberi keistimewaan kepada kerabat terdekat karena kekuasaan yang dimilikinya. Konon kabarnya praktik diskriminatif inilah yang mencuat ke masyarakat. Mereka yang menjadi kerabat yang di-ajukan oleh penguasa bukan karena kapabilitasnya se-bagai calon politisi, akan tetapi garis keluarga dengan penguasa di partai politik. Lalu untuk apa ini dilakukan? Dengan cara ini diharapkan kekuasaan yang dimiliki para penguasa partai tersebut akan semakin membesar karena masuknya keluarga dalam sistem politik. Walaupun begitu, di Su-
matera Barat keadaan ini belum sampai pada tahap yang parah. Artinya, keistimewaan yang diberikan oleh penguasa partai atau yang duduk di pemerintahan baru pada tahapan awal. Para penguasa ini baru pada tahap memberi peluang kepada keluarga mereka agar mendapat kesempatan lebih sehingga dapat meme-nangkan proses pemilihan di jabatan politik. Misalnya, dalam pencalonan anggota legislatif yang berasal dari PAN, Golkar, dan Demokrat di Sumatera Barat. Walaupun belum terbangun dinasti politik yang menggurita di jabatan politik, namun fenomena ini harus tetap dicermati. Jangan sampai kealpaan masyarakat me-nga-wasi kecenderungan ini
justru terlambat untuk diantisipasi dan berdampak pada proses demokrasi. Terbentuknya dinasti politik sebenarnya melalui proses yang panjang dan bukan terbentuk dalam satu atau dua periode kepemimpinan. Begitu juga tahapan dalam pembentukan dinasti politik di Sumatera Barat, baru tahapan awal. Ini dapat dilihat dari kecenderungan yang terjadi yang baru pada fase nepotisme politik yang berlangsung dalam suatu kepemimpinan politik. Untuk Sumatera Barat, fenomena dinasti politik masih jauh dari konsep yang dikenal dalam referensi politik yang ada. Namun, jika ini dibiarkan, bukan tidak mungkin dinasti politik juga akan terbentuk dan mengakar di daerah itu.*** Penulis adalah dosen FISIP Unand
Ranjau Paku Mulai Marak PAK Polisi, tolong sering menyisiri jalan-jalan di Kota Pekanbaru, soalnya teror ranjau paku mulai marak lagi. Jumat (18/10) malam saya melintasi jalan sudirman, 50 meter sebelum simpang Pangeran Hidayat mo-
tor terasa bocor, kemudian saya langsung melihat ada penambal ban dadakan pas di simpang Pangeran Hidayat-Sudirman Pekanbaru. Awalnya saya pikir hanya bocor biasa, rupanya setelah saya perhatikan ada besi kecil berukuran 2 inci tertancap di
ban motor. Besi itu dipotong miring. Saya mulai curiga sebab di tempat tambal yang sama sudah ada 2 motor bocor dengan kasus yang sama. Kemudian ketika saya singgung masalah ranjau paku, terlihat kedua penambal itu agak gugup.
Saya sempat curiga sebab beberapa hari sebelum bocor itu saya melihat polisi menyisiri jalan menggunakan mobil magnet. Selain itu, banyak juga laporan teman-teman dengan kasus yang sama. Jadi, tolong lebih sering
Direktur Haluan Media Grup: H. Desfandri Majid. Dewan Redaksi: H. Basrizal Koto, H. Djufri Hasan Basri, H. Dheni Kurnia, H. Edhy Zahar Koto, H. Ahmad Zulkani. Ombudsman: H. Edhy Zahar Koto SH, Alhendri Tanjung, SH. Redaktur Senior: Siswandi Syofyan Redaktur: Erina Djohar, Edhar Darlis, Erma Sri Melyati, Eka Buana Putra, Imelda Vinolia, Nursyamsi, Arlen Ara Guci, Perdana Putra, Dara Fitria, Edwar Pasaribu. Staf Redaksi: Jhoni Hasben, Nurmadi, Rudi Yanto, Gangsar Supriadi, Anom Sumantri, Syafrizal, Satria Donald, Renny Rahayu. Redaktur Foto: Azwar. Fotografer: Ahmad Afdhali Manager TI & Web: Budhy Prasetyo. Staf IT/Website/Litbang: Ivan Ihromi, M. Ivan Aditama. Layout: Muharmi (Koordinator), Wiwin Hariadi, Jumailis, Doni Jas, Dede Sartika Grafis: Taufik Hidayat. Desain Iklan: Alwin Hasan, Tengku Afrizal, Zulfahmi. Perwakilan Daerah: Inhil: Jumiyardi Ali (Plt. Kepala), Irwandi, Ario Gusra. Kuansing: Robi Susanto (Kepala). Inhu: Argus Yandra (Kepala), Efril Reza. Kampar: Akhir Yani (Kepala), Khairuddin Domo, Herman Jhoni. Rokan Hulu: Agustian (Kepala) Yusrizal. Rokan Hilir: Wahyu (Kepala). Bengkalis: Usman Malik (Kepala). Siak: Ali Masruri (Kepala). Pelalawan: Supendi (Plt. Kepala), Suhemri Hasan. Meranti: Johanes Sinaga (Kepala).Biro: Dumai: Ultra Sandi. Duri: Jhoni Saputra (Kepala), Susiyanti, Pangkalan Kuras: Zulkarnaidi Zola, Lubuk Jambi (Robi Susanto), Perawang: Abdussalam, Tapung: Herman Jhoni. Jaringan HMG Jakarta: H. Desfandri Majid, Sumatera Barat: Zul Effendi. Kepulauan Riau: Sofialdi. Jaringan HMG di Luar Negeri: Harimurti Dika Utama (Los Angeles, USA), Nina Fitri Kurnia (Melbourne, Australia), Dirman Haji Mustafa, Eko Hero (Kuala Lumpur, Malaysia). Alamat Redaksi: Gedung Riau Pers Jalan Tuanku Tambusai No. 7 Pekanbaru 28282. Telp. (0761) 572168 (hunting), Fax (0761) 572168. Redaksi menerima tulisan dalam bentuk artikel, laporan perjalanan, opini, diketik dua spasi maksimal 5 halaman kwarto. Redaksi juga menerima foto-foto menarik. Tulisan harus orisinil dan belum pernah dikirim ke media lain. Redaksi berhak mengedit tanpa mengubah subtansi.
melakukan penyisiran, biasanya penambal ban dadakan itu beraksi malam. Dengan modal gerobak, satu mesin pompa, dan perlengkapan tambal ban mereka beraksi. Rizal Warga Sukajadi
Manager Sirkulasi & Pengembangan Pengembangan: Prismar Joni, Asisten/Staf ger Iklan: Muhardi Yance, Sirkulasi: Syahfari, Arman. Mana Manag Koordinator Piket Malam Iklan : Suherman.. Kepala Penagihan & Pengawasan: Efridel.. Account Executive Executive: Jefri Zein, Irman ger Keuangan: Manag Sasrianto, Alimudin, Nursadik, Adi, Eva. Mana Yandes Maksus, Kasir: Netu Okta Fera. Accounting: Sri Esti Penagihan: Hendrik Panca Abdi, Agus Salim Harahap. Arora. Iklan & Sirkulasi: Telp (0761) 7051960, 572168, Fax: (0761) 572168. Kantor Haluan Media Group Jakarta: Jl. Kebon elp. (021) 3161472-3161056. Kacang XXIX. No 2A Jakarta. Telp Faks. (021) 3153878 dan 3915790. Iklan Halaman I (Pertama) Full Colour Rp.50.000,-/mm kolom Spot Colour Rp.40.000,-/mm kolom Black White (BW) Rp.35.000,-/mm kolom
Iklan Halaman Dalam Full Colour Rp.35.000,-/mm klm Spot Colour Rp.25.000,-/mm klm Black White Rp.17.500,-/mm klm Sosial Rp.10.000,-/mm klm Kolom Rp.150.000/terbit
Penerbit: PT Inti Kharisma Mandiri Riau - Terdaftar sebagai anggota Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS) dengan No. 308/2002/06/A/2002. Direktur Percetakan: H. Dheni Kurnia, Staf Percetakan: Ramalius, Heru, Rony, Rahmad, Supris, Hamzah, Zulfadly, Syahratul, Hardimal, Wahyudi, Andi, Ahmad. Dicetak oleh PT IKMR Pekanbaru Riau. Isi di luar tanggung jawab percetakan.
WARTAWAN HALUAN RIAU TIDAK DIBENARKAN MEMINTA APAPUN DARI NARA SUMBER DAN SELALU DIBEKALI KARTU PERS q REDAKTUR: DONI RAHIM
q LAYOUT: TAUFIK