9 KAMIS, 6 JANUARI 2011
Bangun Jalan Tol, Siapkan Dana Rp10 M POSKO, BITUNG— Untuk membangun jalan tol Manado- Bitung, kota Bitung sudah menyiapkan dana pembebasan lahan sebesar Rp10 M. Hal itu dibeberkan oleh Walikota Bitung Hanny Sondakh kepada sejumlah wartawan. Dikatakan oleh Sondakh, dana tersebut telah tertata dalam APBD 2011 untuk pembangunan jalan tol Manado-Bitung, yang awalnya akan dibentuk tim taksasi. “Pemkot menyediakan dana sebesar Rp10 M dalam APBD 2011 nanti akan ditambah dalam APBD Perubahan nanti,” tukas Sondakh Ditambahkannya, Pemkot akan membentuk tim taksasi untuk pembebasan lahan, dan lahan yang akan diganti adalah ruas jalan yang melewati kota Bitung, “Kami hanya akan membebaskan lahan yang masuk wilayah kota Bitung,” tandas Sondakh. Sementara itu, program pembangunan di pulau Lembeh juga diutamakan. Hal itu dikatakan oleh Sekkot Bitung Drs Edison Humiang, Msi, dimana optimisme kota Bitung meraih adipura kencana di tahun 2011 mengingat pengalaman dan kesiapan pemerintah dan masyarakat sejak tahun 2006 telah empat kali berturut meraih penghargaan di bidang lingkungan ini, “Mari kita bersama-sama bergandengan tangan membangun komitmen untuk meraih Adipura kencana dengan memelihara lingkungan agar bersih dan sehat karena manfaat Adipura bukan hanya prestisius semata melainkan kebersihan dan kesehatan lingkungan karena jika lingkungan kita bersih maka lingkungan juga sehat dan bermanfaat bagi kehidupan kita,” ujar Humiang. (711)
KEMBANGKAN POTENSI KELAUTAN
Investor Asing Siap Kerjasama Pemkab POSKO,AIRMADIDI—Memasuki awal Januari 2011, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Utara (Minut), melalui Dinas Perikanan dan Kelautan (DPK) mulai melakukan berbagai terobosan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya dengan melakukan kerjasama dengan Perusahaan Daerah (PD) Sulut dan salah satu investor asal Vietnam yakni Mr Cua yang akan menanam sahamnya di Minut. Guna mematangkan kerjasama tersebut, Rabu (5/1) kemarin, Pemkab yang diwakili Kadis Perikanan Ir Rony Siwi menggelar pertemuan dengan Mariete Kuntang selaku Direktur PD Pembangunan Sulut dan investor asal Vietnam Mr Cua. Usai menggelar pertemuan tersebut, Ronny Siwi menuturkan, kerjasama yang dilakukan dengan PD Pembangunan Sulut dan Investor asing ini terkaiat pengembangan budidaya perikanan tangkap yang sangat potensial yang dimiliki Minut. “Nantinya dalam kerjasama ini, pihak investor akan mendatangkan kapal-kapalnya dan ditempatkan diwilayah Likupang, Kema dan Wori serta pemkab juga akan memberikan kemudahan-kemudahan dalam hal perizinan,” pungkas Siwi. Sementara itu, Direktur PD Pembangunan Sulut Marietje Kuntang menuturkan, kalau kerjasama antara Pemprov, Pemkab dan Investor asal Vietnam ini akan dilakukan dalam waktu dekat ini. “Secapatnya kontrak kerjasama ini akan dilakukan,” pungkas Marietje. (725)
Curi Ikan, Tiga Kapal Filipina Ditangkap
Kapal pencuri ikan yang pernah ditangkap lalu.(dok)
POSKO, BITUNG –Di awal tahun 2011, KRI Kerapu 812 Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL) menangkap tiga kapal nelayan Filipina yang diduga melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Sulawesi Utara (Sulut). Tiga kapal yang ditangkap, yaitu KM Malmere, KM Yakeza Mae dan KM Angela. Saat ini, ketiga kapal tersebut berada di Dermaga Samuel Languyu, Pelabuhan TNI AL. Hal itu dibenarkan oleh Komandan KRI Kerapu 812, Mayor (P) Wahyu Cahyono, penangkapan pertama terhadap KM Malmere yang memiliki anak buah kapal
(ABK) 16 Warga Negara Filipina. Lanjunya, penangkapan kapal berjenis funboat ini dilakukan saat patroli laut di perairan Sulut. Lalu ada laporan dari masyarakat bahwa rumpon (tempat berkumpulnya ikan) mereka banyak diduduki atau diambil alih oleh Nelayan Filipina di daerah Tagulandang, Kabupaten Sitaro. “Setelah dipastikan lalu kapal tersebut kami tarik ke Bitung dan serahkan ke Satkamla (Satuan Keamanan Laut) Bitung,” jelas Wahyu. Tak lama berselang juga diamankan dua kapal
nelayan Filipina yaitu KM Yakeze Mae berisi 15 ABK dan KM Angela berisi 7 ABK. “Semua kapal yang ditangkap berisi warga Filipina tanpa dilengkapi oleh dokumen sama sekali. Dan tidak ada dokumen kapal maupun imigrasi sehingga berindikasi melakukan penangkapan liar dan pencurian ikan oleh nelayannelayan dari Filipina selain itu juga mereka meresahkan, mengganggu dan mengancam menggunakan senjata kepada nelayannelayan kita sehingga mereka ketakutan,” jelas Wahyu. (711)
PAD Bitung Capai 94 % Wali Kota Sidak SKPD POSKO, BITUNG— Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bitung yang tercapai hingga 31 Desember mencapai 94 persen. Hal itu dibeberkan oleh Kadispenda Olga Makarauw, SE kepada sejumlah wartawan. Menurutnya, target PAD Kota Bitung di tahun 2010 sebelum APBD Perubahan sebesar Rp18 M dan target setelah APBD Perubahan sebesar 19,8 milyar dan dapat direalisasi sebesar 18,7 milyar. Artinya, capaian target PAD dapat terpenuhi sebesar 94 % berdasarkan target setelah APBD perubahan. Dalam laporan tersebut,
ada beberapa SKPD yang berhasil melewati target 100 persen, diantaranya Dinas Pasar dari target 975,7 juta terealisasi 1,02 milyar atau 105 %, Dinas Kebersihan dari target 597,4 juta terealisasi 637,9 juta atau 106 %, Dispenda dari target 5,8 milyar terealisasi 6,35 milyar atau 124 % dan Dinas Pariwisata dari target 105,3 juta terealisasi 182,3 juta atau 173 %. Dinas Kominfo Kota Bitung tercatat paling fenomenal karena berhasil mencapai target 304 % tetapi target PADnya kecil yaitu 5 juta dan terealisasi sebesar Rp15,2 juta. (711)
Personil DPD Serap Aspirasi Warga POSKO,AIRMADIDI—Guna menyerap aspirasi masyarakat terkaiat mengenai otonomi daerah agar pelaksanaannya lebih efisien dan efektif. Rabu (5/1) kemarin, rombongan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dapil Sulut yakni, Arianti Baramuli, Fery Tinggogy dan Marhany Pua, melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Utara (Minut). Kedatangan personil DPD ini, disambut langsung Bupati dan wakil Bupati Drs Sompi Singal dan Yulisa Baramuli SH bersama seluruh jajaran SKPD dan perwakilan masyarakat untuk menyerap aspirasi. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam tersebut, baik Bupati, wakil Bupati, bersama seluruh pimpinan SKPD dan tokoh-tokoh agama maupun masyarakat yang hadir memintakan dukungan penuh Pua cs terhadap upaya pembangunan yang giat-giatnya dilakukan di daerah tersebut. Termaksud rencanana pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung. Ir Marhanny Pua kepada wartawan usai pertemuan tersebut menyatakan, baik pemerintah maupun perwakilan tokoh agama dan masyarakat meminta agar nantinya jika jalan tol tersebut sudah dibangun, salah satu pintu masuknya ada di Minut. “Tentunya dimaksudkan agar
pembangunan perekonomian Minut bisa lebih cepat peningkatannya apalagi daerah ini letaknya memang strategis karena berada di antara tiga kabupaten dan kota masing-masing Manado, Minahasa dan Bitung,” pungkas Pua. Dalam pertemuan tersebut, Pemkab juga mengusulkan pembanguan sejumlah insfratruktur di Minut yang sudah tidak memadai seperti Jalan Arnold Mononutu yang kini merupakan satu-satunya akses ManadoBitung bisa dilebarkan bahkan ditingkatkan mutunya. Demikian juga halnya dengan Jalan SBY ke Matungkas yang hingga kini belum rampung dan dianggap penting sebagai jalan alternatif yang bisa membantu membuka peningkatan sektor pertanian maupun perikanan di wilayah tersebut. “Semua aspirasi itu akan mereka perjuangkan bukan hanya dalam sidang-sidang DPD yang akan dimulai lagi pada 10 Januari,” jelasnya. Sementara itu, Wakil Bupati Yulisa Baramuli, menyambut postif langkah yang dilakukan DPD saat berkunjung di Minut, dijelaskan Yulisa, kiranya apa yang menjadi aspirasi masyarakat Minut bisa ditindaklanjuti oleh DPD ke pemerintah pusat. “Pertemuan ini sangat bagus, dengan begitu apa yang dilakukan Pemkab untuk kemajuan masyarakat bisa terwujud,” ketus Yulisa. (725)
POSKO, BITUNG— Inspeksi mendadak (Sidak) dilakukan Walikota Bitung Hanny Sondakh di sejumlah SKPD yang ada di lingkungan Pemkot Bitung, Rabu (5/1). Kali ini, Sondakh mendatangi kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Inspektorat untuk melihat langsung kehadiran PNS serta kesiapan kedua SKPD itu dalam melakukan pelayanan publik. Sidak diawali di Kantor Dinas Pekerjaan Umum yang diterima Kadis Ir. Max
Hanny Sondakh
Tambuwun. Kedatangan Walikota di sejumlah SKPD tersebut mengejutkan para
PNS yang bertugas di sana. Dalam sidaknya ini, Walikota melakukan tatap muka dengan para PNS di 2 SKPD tersebut dan mengingatkan agar kinerja pegawai terus ditingkatkan demi pelayanan kepada masyarakat. “Tujuan saya untuk melihat langsung kesiapan para pegawai dalam melakukan pekerjaan yang menyangkut pelayanan publik,”kata Sondakh yang juga langsung mengawasi pelaksanaan pembangunan Gedung Kesenian yang sudah mencapai 80 %. (711)
Pejabat Usia Pensiun Terancam Disegarkan Yulisa: Persoalan Ini Akan Dilihat Kembali POSKO,AIRMADIDI— Menanggapi desakan sejumlah kalangan masyarakat Minahasa Utara (Minut) agar bupati dan wakil bupati, Drs Sompie Singal dan Yulisa Baramuli SH, segera melakukan roling atau penyegaran kabinet di pemerintahan terutama mengganti pejabat yang memasuki masa pensiun atau diperpanjang masa tugas, ditanggapi secara positif oleh Pemkab. Pasalnya, bila hal ini terus dipertahankan dikhawatirkan bisa merusak proses regenerasi dan produktifitas dilingkungan pemerintahan serta ditenggarai dapat menghambat pelayanan ditengah-tengah masyarakat. Menanggapi hal itu, wakil Bupati Yulisa Baramuli SH, kepada wartawan usai
menggelar pertemuan dengan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Rabu (5/1) kemarin menjelaskan, kalau apa yang menjadi desakan masyarakat mengenai penyegaran kabinet itu akan menjadi bahan pertimbangan. Dan nantinya akan dilihat kembali, apakah penyegaran ini merupakan sebuah kebutuhan yang bersifat mendesak atau tidak dalam menjawab perubahan ditengah-tengah masyarakat. Yang pasti, upaya untuk melakukan kesejahteraan bagi masyarakat Minut akan terus dilakukan dengan mengoptimalkan semua potensi yang ada. “Untuk pejabat yang sudah masuk usia pensiun akan dilihat lagi dan dievaluasi. Sedangkan mengenai penyegaran memang akan dilakukan, namun yang pasti untuk saat ini belum dilakukan,” pungkas Yulisa yang dikenal murah senyum. Menanggapi hal itu, Ketua LSM Gebrak
William Luntungan menegaskan, agar persoalan ini juga harus ditanggapi oleh Bapperjakat Minut dan melakukan penataan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), mengingat masih banyaknya pejabat yang sudah mendekati usia pensiun namun tetap mendapat jabatan, ada juga kepala SKPD yang jenjang pangkatnya lebih rendah dari bawahannya. “Bapperjakat Minut sebaiknya menata ulang SKPD-SKPD yang masih memiliki struktur bawahan lebih tinggi pangkat dari atasannya, jika dibiarkan bukan tidak mungkin akan menjadi boomerang di SKPD itu sendiri karena sangat rancu kalau seorang “Letkol” memiliki anak buah yang berpangkat colonel. Ini bisa berimbas pada kinerja SKPD yang bersangkutan dalam melayani masyarakat akan jalan ditempat,” jelas Luntungan. (725)