Setelah merdeka dan memiliki Undang-Undang Dasar, seharusnya Indonesia memiliki undang-undang kamnas. ”Kenyataannya, kita mempunyai undangundang organik tentang keamanan nasional tapi belum memiliki undangundang kamnas. Ini fakta dan kita tidak boleh tidak berbuat sama sekali. Ibarat pepatah, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali,” sebagai bentuk implementasinya Malaysia memiliki Komponen Cadangan yang dikenal dengan nama Askar Wataniah,” kata Mayjen TNI Hartind Asrin, Staf Ahli Menteri Pertahanan bidang Keamanan kepada majalah Integritas. Menurut jenderal bintang dua peraih Bintang Kartika Eka Paksi Nararya (2009) itu, Askar Wataniah berkekuatan satu batalion di setiap negara bagian. Khusus Negara Bagian Sabah dan Serawak, masing-masing dua batalion. Lantas, bagaimana dengan “nasib” Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) kita? Hartind menjelaskan bahwa RUU Kamnas kini berada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Draf RUU itu merupakan hasil revisi yang dilakukan pemerintah dan sudah diserahkan ke Panitia Khusus RUU Kamnas DPR pada 23 Oktober 2012.
Draf hasil revisi hanya terdiri atas 55 pasal, atau berkurang lima pasal dari draf sebelumnya. Pengurangan pasal itu dilakukan setelah pemerintah mengevaluasi masukan dari masyarakat tentang pasal-pasal yang dianggap krusial. Pansus DPR mengagendakan pembahasan RUU Kamnas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2013. RUU Kamnas merupakan prioritas keenam dari 70 RUU yang akan dibahas pada Prolegnas 2013. UU Kamnas sangat diperlukan oleh negara dalam upaya mewujudkan Sistem Keamanan Nasional. Setelah merdeka dan memiliki Undang-Undang Dasar, seharusnya Indonesia memiliki Undang-Undang Kamnas. ”Kenyataannya, kita mempunyai undang-undang organik tentang keamanan nasional tapi belum memiliki undang-undang kamnas. Ini fakta dan kita tidak boleh tidak berbuat sama sekali. Ibarat pepatah, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali,” kata Mayjen TNI Hartind Asrin, Staf Ahli Menteri Pertahanan Bidang Keamanan. Lululusan Leadership Science & Strategic Management Course, Tsinghua University, Cina (2010) itu mengingatkan bahwa kepentingan negara di atas kepentingan kelompok dan perseorangan. Semua warga negara wajib bersama-sama mendukung rencana pemerintah melaksanakan amanat Pembukaan UUD 1945. Yakni, ”melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”. UU Kamnas akan mengintegritaskan dan mensinergikan undang-undang organik tentang keamanan nasional, yakni UU Pertahanan Negara (Hanneg), UU Hak Asasi Manusia (HAM), UU TNI, UU Polri, UU Intelijen, UU Terorisme, dan UU
Keterbukaan Informasi Publik dan undang-undang lainnya. UU Kamnas merupakan undang-undang sistem bukan undang-undang organik/ operasional. Seperti halnya RUU Kamnas, RUU Komcad (Komponen Cadangan) juga ada di tangan DPR dan akan dibahas pada Prolegnas 2013. Sedangkan RUU Intelijen sudah disahkan pemerintah pada 2011. Memang, hingga saat ini kita belum memiliki sistem keamanan nasional, yang pada takaran kebijakan dikenal sebagai undang-undang, yaitu Undang- Undang Kamnas. Pada masa Soeharto atau sebelum reformasi aksi teror dapat diatasi lebih baik dari sekarang. Kenapa? Pertama, aksi teror belum berkembang seperti pada masa sesudah reformasi. Kebebasan yang kebabalasan membuat benih-benih teroris berkembang dengan cepat. Kedua, postur TNI pasca reformasi 1998 tidak pernah dibangun, dan kita fokus pada reformasi biroksrasi dan personel serta kesejahteraan prajurit. Pembangunan postur TNI baru dimulai pada tahun 2010. Ke depan, kekuatan, kemampuan, dan gelar satuan TNI terus kita kembangkan, sesuai dengan kemampuan dukungan anggaran pemerintah. ”Kita sepakati bersama untuk membentuk sistem keamanan nasional, dengan harapan sinergitas stake holder keamanan nasional lebih maksimal dan terwujudnya pembangunan postur petahanan negara secara bertahap dan berkesinambungan,” ujar Hartind. Kesejahteraan prajurit secara bertahap meningkat. Begitu pula gaji prajurit/PNS serta uang lauk pauk, tunjangan daerah operasi/perbatasan. Selain itu, mulai 2010 prajurit/PNS mendapatkan tunjangan kinerja, 50 hingga 100 persen penghasilan yang diterima setiap bulannya. Kemhan/
INTEGRITAS - April 2013
33