Lampiran 17 Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Malang Nomor : Tentang : Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Malang
STANDAR PELAYANAN IZIN PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT NO 1.
KOMPONEN Dasar Hukum
URAIAN 1)
Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2)
Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3)
Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
4)
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5)
Peraturan Bupati Malang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan yang Menjadi Kewenangan
Bupati
di
Bidang
Pelayanan
Administrasi Perizinan Kepada Unit Pelayanan Terpadu Perizinan. 2.
Persyaratan
Persyaratan Peruntukan Perseorangan, kelompok orang, lembaga pendidikan, yayasan atau badan hukum dan badan usaha milik swasta maupun pemerintah. Tanda Pendaftaran 1)
Surat permohonan kepada kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Malang yang ditanda tangani pemilik/ penyelenggara PKBM;
2)
Surat
rekomendasi
Pendidikan
dari
Kabupaten
Kepala
UPTD
Malang
Dinas
Kecamatan
setempat; 3)
Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Penilik PLS dan diketahui oleh Kepala UPTD Dinas Pendidikan
Kabupaten
Malang
Kecamatan
setempat; 4)
Surat
rekomendasi
dari
pemerintah
setempat
(Kepala Desa/ Lurah); 5)
Surat keterangan tentang status bangunan atau tanah yang digunakan;
6)
Surat pernyataan kebenaran data;
7)
Menyelenggarakan minimal 3 (tiga) program disertai fotocopy surat izin masing-masing;