Lampiran 27 Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Malang Nomor : Tentang : Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Malang
STANDAR PELAYANAN IZIN KLINIK RAWAT INAP NO 1.
KOMPONEN Dasar Hukum
URAIAN 1)
Undang Undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2)
Peraturan
Menteri
Kesehatan
Nomor
028/MENKES/PER/2010 tentang Klinik; 3)
Peraturan Bupati Malang Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Pelimpahan
Sebagian
Urusan
yang
Menjadi Kewenangan Bupati di Bidang Pelayanan Administrasi Perizinan Kepada Unit Pelayanan Terpadu Perizinan; 4)
Peraturan
Menteri
Kesehatan
Nomor
9/MENKES/PER/2014 tentang Klinik. 2.
Persyaratan
Persyaratan Peruntukan: Perorangan, kelompok orang, lembaga kesehatan, yayasan atau badan hukum dan badan usaha milik swasta maupun pemerintah. Izin Penyelenggaraan Sementara 1)
Surat
permohonan
kepada
Kepala
Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Malang (kop yayasan atau pemilik rumah sakit); 2)
Fotocopy akte pendirian yang disahkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta;
3)
Fotocopy izin gangguan (HO);
4)
Fotocopy pemilikan bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
5)
Bukti kepemilikan izin
atau penggunaan tanah atau
penggunaan
bangunan
untuk
penyelenggaraan kegiatan bagi milik pribadi atau surat kontrak minimal 5 (lima) tahun bagi yang menyewa bangunan; 6)
Dokumen Unit Kesehatan Lingkungan – Unit Penyehatan Lingkungan dari Badan Lingkungan Hidup;
7)
Surat kerjasama pembuangan limbah
padat,
bekerjasama dengan RSUD; 8)
Surat rekomendasi dari puskesmas setempat;