Geliat Kinerja di Tengah Wabah

Berjangkitnya wabah pandemi Covid-19 belum berakhir. Pemerintah pun mencanangkan adaptasi kebiasaan baru yang lazim disebut new normal. Artinya, pekerjaan tetap berjalan walaupun di tengah kondisi wabah. Tentu saja pelaksanaan pekerjaan di tengah berjangkitnya wabah harus terus memerhatikan protokol kesehatan dan pencegahan penyebaran virus corona. Hal itulah yang dinamakan kenormalan baru. Itu pula yang terjadi pada insan-insan Perhutani. Mereka tetap bekerja dan berkarya walaupun dengan banyak penyesuaian, termasuk penandatanganan perjanjian kerja sama lewat video conference. Seperti apa konkretnya?

Hal baru yang boleh jadi akan menjadi bagian dari jalan sejarah terlihat di Pasuruan. Pada Kamis, 14 Mei 2020,

Perhutani KPH Pasuruan melakukan penandatanganan kerja sama bidang hukum perdata dan tata usaha negara (Datun) dengan Kejaksaan

Negeri Kabupaten Pasuruan. Yang penting untuk dicatat dalam sejarah adalah bahwa perjanjian kerja sama itu dilakukan melalui video conference.

Penandatanganan naskah kerja sama itu berupa Memorandum of

Understanding (MoU). Kerja sama yang ditandatangani tersebut adalah upaya untuk meningkatkan sinergitas dalam memercepat proses penyelesaian permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten

Pasuruan. Penandatanganan secara daring melalui video conference itu dilakukan oleh Administratur Perhutani KPH Pasuruan, Ida Jatiyana, bersama Kepala Kejaksaan Negeri Pasuruan, Ramdhanu Dwiyantoro. Administratur Perhutani KPH Pasuruan, Ida Jatiyana, dalam keterangannya mengatakan, kegiatan tersebut dilaksanakan secara terpisah pada instansi masing–masing dengan menggunakan video conference. Hal itu sesuai protokol pencegahan penyebaran Covid-19. Salah satu protokol kesehatan itu adalah melakukan physical distancing.

“Semoga dengan adanya MoU ini dapat membawa kebaikan bagi semua pihak serta memberikan manfaat terutama dalam menjalankan tugas pengelolaan hutan yang bersinggungan dengan hukum,” jelas Ida Jatiyana.

Tindak Lanjut Tingkat Pusat

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Pasuruan, Ramdhanu Dwiyantoro, menyampaikan, MoU ini merupakan tindak lanjut dari kerja sama yang dilakukan oleh pimpinan di tingkat pusat. Menurut dia, kerja sama tersebut merupakan salah satu penjabaran dalam rangka tugas pokok Kejaksaan RI dalam memberikan bantuan hukum, pelayanan hukum, dan pertimbangan hukum, kepada para institusi, stakeholder terkait selain aparatur negara yang melaksanakan fungsifungsinya sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang yang berlaku.

“Baik itu stakeholder yang sifatnya profit oriented maupun non profit dalam rangka untuk menyukseskan pekerjaan di lapangan, agar dalam melaksanakan tugas-tugasnya dapat berjalan lancar tanpa kendala apapun. Yang artinya melaksanakan tugas fungsi sesuai aturan hukum yang berlaku,” terang Ramdhanu.

Ramdhanu pun berterimakasih kepada jajaran Perhutani KPH Pasuruan yang telah melakukan

Foto: Dedi C/Kompersh KPH Pasuruan

komunikasi, koordinasi melaksanakan acara tersebut dengan sebenarbenarnya. “Ke depan kerja sama ini bisa kita tindaklanjuti dengan beberapa langkah-langkah hukum sesuai dengan tugas dan fungsi dengan sebenarbenarnya. Selanjutnya akan diawali dengan membuat surat kuasa khusus bilamana dalam pelaksanaan pekerjaan Perhutani KPH Pasuruan mempunyai kendala atau memerlukan bantuan hukum dengan lebih cermat dan seksama,” imbuhnya.

Kerja Sama di Ngawi

Pelaksanaan penandatanganan jalinan kerja sama secara jarak jauh itu juga terlihat di aula Kantor Perhutani KPH Ngawi, Rabu, 10 Juni 2020. Di hari itu, Perhutani KPH Ngawi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pengolahan Daun Kayu Putih dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Jati Kuncoro, Desa Begal, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi. Penandatanganan PKS yang disepakati di hari itu berlaku selama satu tahun dan selanjutnya bisa diperpanjang kembali.

Di kesempatan itu, Administratur Perhutani KPH Ngawi, Haris Suseno, menegaskan kepada LMDH Jati Kuncoro agar dapat memenuhi target yang telah ditetapkan dari Perhutani sesuai dengan isi PKS. “Kami juga berharap kerja sama ini memberi manfaat yang lebih luas lagi baik untuk Perhutani, LMDH, maupun penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat sekitarnya,” ujarnya.

Sementara itu, Supeno selaku Ketua LMDH Jati Kuncoro, menyampaikan terima kasih

kepada Perhutani KPH Ngawi atas diterimanya pengajuan proposal kerja sama pengolahan daun kayu putih serta pembuatan tempat untuk pengolahan minyak kayu putih di desanya tersebut. Di kesempatan yang sama, Tamin selaku Kepala Seksi Kelola Sosial Perhutani KPH

Ngawi, menambahkan agar setelah ditandatanganinya PKS tersebut, LMDH segera melakukan kegiatan

produksi minyak kayu putih. Sehingga, nantinya aktivitas tersebut bisa menunjang pendapatan

perusahaan. • Tim Kompersh Kanpus

Foto: Ratih Kartiningtyas/Kompersh KPH Ngawi