20 minute read
Proyek KPBU Bendungan Merangin: Sebuah Kronologis
Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Bendungan Merangin menjadi major project dalam RPJMN tahun 2020-2024. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan
Advertisement
Presiden No.18 tahun 2020, Bendungan Merangin merupakan satu dari enam bendungan baru yang akan dibangun dengan skema KPBU. Pembangunan Bendungan diharapkan dapat mengurangi risiko banjir yang setiap tahun melanda Kabupaten Merangin, meningkatkan ketahanan pangan, energi baru dan terbarukan (EBT).
Selain itu, sesuai dengan amanah UU Sumber Daya Air
Nomor 17 tahun 2019, Bendungan Merangin juga menjadi sumber penyediaan air baku bagi masyarakat setempat serta meningkatkan kondisi perekonomian masyarakat (livelihoods) Kabupaten Merangin secara khusus dan
Provinsi Jambi secara umum. Pembangunan Bendungan
Merangin bertujuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan (multipurpose dam) antara lain: a. penyedia air irigasi untuk potensi daerah persawahan seluas 12,000 ha di bagian hilir
Bendungan Merangin; b. pengendali banjir yang rutin terjadi di Kabupaten
Merangin dengan kapasitas 200 m3/detik; c. penyedia air baku untuk sistem penyediaan air minum bagi penduduk dan industry dengan kapasitas 2 m3/s; d. pembangkit listrik tenaga air (Hydroelectric Power
Plant) dengan kapasitas 95 – 107,5 MW; e. pengembangan destinasi pariwisata; dan f. pengembangan budidaya air tawar untuk peningkatan ekonomi dan gizi bagi masyarakat setempat.
PROFIL PROYEK
Proyek KPBU Bendungan Merangin berlokasi di Desa Simpang Parit, Ibukota Kecamatan Renah Pembarap, tepatnya pada koordinat 2° 9’36.94” LS dan 102° 2’33.78” BT. Bendungan tersebut akan dibangun menggunakan skema KPBU dengan lingkup proyek Design, Build, Finance, Operation, Maintenance dan Transfer (DBFOMT) atas pembangunan jalan akses, terowongan pengelak, bendungan utama, spillway, intake, hidro mekanikal dan elektrikal dan fasilitas bendungan. Pada Proyek KPBU Bendungan Merangin ini bertindak sebagai PJPK adalah Menteri PUPR dengan lima tahun masa konstruksi dan impounding serta 15 tahun masa operasi. Berdasarkan kajian kelayakan finansial indikatif, proyek ini memiliki nilai investasi sebesar 3,77 triliun dengan nilai FIRR sebesar 10% dan nilai NPV sebesar Rp183,57 milliar. Nilai-nilai tersebut menggambarkan bahwa Proyek KPBU Bendungan Merangin layak secara finansial.
Proyek KPBU Bendungan Merangin telah disiapkan sejak tahun 2019 dengan penyusunan Feasibility Study (FS) secara swakelola oleh Direktorat Pelaksanaan
Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (PPISDA), Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI). Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan Outline Business Case (OBC) yang difasilitasi oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS.
Berdasarkan analisis dalam dokumen OBC diperoleh tiga opsi pelaksanaan proyek. Pertama, pembangunan bendungan tanpa bundling dengan PLTA, skema Availability Payment (AP). Kedua, pembangunan bendungan bundling PLTA, single PJPK. Ketiga, pembangunan bendungan bundling dengan PLTA, PJPK gabungan. Pada dokumen OBC yang dibuat tersebut terdapat outstanding issues yang perlu diselesaikan pada dokumen Final Business Case (FBC) seperti masih adanya perbedaan lingkup KPBU dalam infrastruktur sumber daya air.
FASILITAS UNTUK PROYEK KPBU BENDUNGAN MERANGIN
Sejalan dengan dilaksanakannya penyusunan dokumen OBC dilakukan juga proses pengajuan fasilitasi penyiapan proyek dan pendampingan transaksi (Project Development Facility/PDF) kepada Kementerian Keuangan pada Maret 2020. Dalam pengajuan PDF terdapat beberapa condition precedent yang harus dipenuhi atas dokumen Kesepakatan Induk (KI) antara Kementerian PUPR dan Kementerian Keuangan. Condition precedent tersebut antara lain Keputusan Menteri tentang Pendelegasian Wewenang, SK Tim KPBU, Konfirmasi Pendahuluan Nilai AP, serta Timeline Pelaksanaan KPBU Bendungan Merangin. Kesepakatan Induk tersebut telah ditandatangani pada 7 September 2021.
Atas fasilitas PDF yang diterima tersebut, Kementerian Keuangan menunjuk PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebagai instansi pelaksana tugas berdasarkan KMK No. 138/KM.8/2021 tanggal 5 Oktober 2021 tentang Penugasan Khusus kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur, sehingga diperlukan juga perjanjian fasilitas antara DJPI, Kementerian PUPR dengan PT SMI (Persero) sebagai instansi pelaksana tugas yang penandatanganannya telah dilaksanakan pada 28 Desember 2021.
Proyek KPBU Bendungan Merangin juga telah diusulkan untuk mendapatkan penjaminan dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) dengan pengisian screening form penjaminan proyek, akan tetapi Confirmation to Proceed (CTP) belum dapat diterbitkan karena masih menunggu proses pemutakhiran data pada dokumen FBC. Sedangkan proyek ini telah didaftarkan dan terdaftar di PPP Book Kementerian PPN/Bappenas sejak tahun 2020.
MINAT PUBLIK ATAS PROYEK KPBU BENDUNGAN MERANGIN
Konsultasi Publik dan Real Demand Survey Proyek KPBU Bendungan Merangin yang diselenggarakan November 2019 lalu menggambarkan tingginya minat dan kebutuhan masyarakat setempat atas Bendungan Merangin khususnya sebagai pengendali banjir yang tiap tahun terjadi di sisi hilir. Proyek Pembangunan Bendungan Merangin ini juga telah dilaksanakan Market Sounding pada 23 Desember 2019 yang menghasilkan 15 Letter of Intent (LoI), sembilan berasal dari Badan Usaha Dalam Negeri sedangkan enam berasal dari Badan Usaha Luar Negeri.
READINESS CRITERIA PROYEK KPBU BENDUNGAN MERANGIN
Jika dilihat dari persiapan readiness criteria, proyek Bendungan Merangin juga telah memiliki Detailed Engineering Design (DED), Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) dan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL). Hanya saja, proyek ini terkendala pada proses Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dikarenakan adanya perubahan peraturan sehingga, dokumen RTRW yang telah disusun oleh Dinas Provinsi perlu diperbaharui dan disempurnakan kembali. Paralel dengan penyusunan RTRW, dalam proyek Bendungan Merangin juga dilakukan permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) ke Kementerian ATR/BPN sebagai pengganti sementara dokumen RTRW sebagai legalisasi atas kesesuaian rencana tata ruang wilayah Bendungan Merangin karena proses penyusunan RTRW yang baru menyita waktu yang cukup lama.
Saat ini, proyek Bendungan Merangin akan memasuki tahap penyusunan Final Business Case (FBC) dengan bantuan tim konsultan di bidang legal (Hanafiah Ponggawa & Partners), finansial (PricewaterhouseCoopers) dan teknis (Mott MacDonald). Sebagai persiapan awal, tim konsultan perlu berkoordinasi lebih dalam dengan para stakeholders terkait untuk mendapatkan data-data yang paling mutakhir agar proses penyusun dokumen FBC dapat selesai sebagaimana target yang telah ditetapkan.
Mengingat proyek KPBU Bendungan Merangin mendapatkan fasilitas dari pemerintah dalam proses penyiapannya, pembangunan bendungan dengan skema KPBU ini menjadi harapan banyak pihak untuk dapat diusung sebagai pilot project KPBU Sumber
KRONOLOGIS PROYEK KPBU BENDUNGAN MERANGIN
25 JUNI 2019
Pelaksanaan Ekspose Proyek KPBU Bendungan Merangin
12 JULI 2019
FGD identifikasi Risiko dan Kunjungan Lapangan Proyek KPBU Bendungan Merangin
07 NOVEMBER 2019
One on One Meeting Proyek KPBU Bendungan Merangin
02 OKTOBER 2019
Dimulainya penyusunan OBC melalui fasilitasi Prastudi Kelayakan oleh Konsultan Kementerian PPN/ Bappenas
30 SEPTEMBER 2019
Tersusunnya Dokumen Permohonan PDF Proyek KPBU Bendungan Merangin yang dibuat oleh Internal DJPI
17 SEPTEMBER 2019
Kick Off Meeting Fasilitas Prastudi Kelayakan dan Rencana Tindaklanjut Proyek KPBU Bendungan Merangin
29 AGUSTUS 2019
FGD Mitigasi Risiko Proyek KPBU Bendungan Merangin
30 JULI 2019
FGD Penilaian Risiko Proyek KPBU Bendungan Merangin
27 NOVEMBER 2019
Konsultasi Publik dan Real Demand Survey Proyek KPBU Bendungan Merangin
23 DESEMBER 2019 16 MARET 2020
Market Sounding Proyek KPBU Bendungan Merangin Permohonan Fasilitas Penyiapan dan Pendampingan Transaksi proyek KPBU Bendungan Merangin dari Kementerian PUPR kepada Kementerian Keuangan
7 APRIL 2020
Rapat Hasil Penilaian Sementara Pengajuan PDF Proyek KPBU Bendungan Merangin
17 APRIL 2020
Rapat Integrasi Proyek KPBU Bendungan Merangin dengan SPAM Merangin
04 SEPTEMBER 2020
Menteri PUPR membalas surat tanggapan perihal Tindak Lanjut Permohonan Fasilitas Penyiapan dan Pendampingan Transaksi pada Proyek KPBU Bendungan Merangin
09 JUNI 2020
Menteri Keuangan mengirimkan jawaban perihal Persetujuan atas Permohonan Fasilitas dalam Rangka Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek KPBU Bendungan Merangin
27 APRIL 2020
Penyiapan Condition Presedent untuk kelengkapan Kesepakatan Induk berupa: Kepmen Pendelegasian –SK Tim KPBU –Konfirmasi Pendahuluan AP –Timeline pelaksanaan –KPBU Bendungan Merangin
21 APRIL 2020
Rapat Koordinasi PJPK Gabungan KPBU Bendungan Merangin (Pembagian Tugas PUPR dan PT. PLN)
19 APRIL 2020
Rapat Tindak Lanjut Pengajuan PDF KPBU Bendungan Merangin (tanggapan hasil reviu Kemenkeu)
17 JANUARI 2021
Tanggapan Kementerian Keuangan atas Permohonan Fasilitas Penyiapan proyek dan pendampingan Transaksi (Project Development Facility-PDF) Proyek KPBU Bendungan Merangin
FEBRUARI-AGUSTUS 2021 09 APRIL 2021
Rapat Pembahasan bundling antara bendungan dengan PLTA Penandatanganan Kesepakatan induk antara Kemen Keu dan Kemen PUPR No. DK-09/PR/2021 dan No. 04/PKS/DP/2021 tentang Penyediaan fasilitas Penyiapan Proyek dan Pelaksanaan Transaksi pada Proyek KPBU Bendungan Merangin dan Integrasinya dengan SPAM
07 SEPTEMBER 2021
Rapat Pembahasan Screening Form Penjaminan Proyek KPBU Sub Sektor Bendungan (Pembahasan Evaluasi PT. PII terhadap Screening Form KPBU Bendungan Merangin)
24 MARET 2022
Rapat Kick Off Penyusunan Dokumen FBC Proyek KPBU Bendungan Merangin Terintegrasi dengan SPAM
28 DESEMBER 2021
Penandatanganan Perjanjian Fasilitas antara DJPI dan PT SMI tentang Pelaksanaan PDF Proyek KPBU Bendungan Merangin dan Integrasinya dengan SPAM
20 DESEMBER 2021
Rapat Koordinasi Pengembangan SPAM Merangin dan kelengkapan redinees criteria Bendungan Merangin
12 NOVEMBER 2021
Rapat Pembahasan Screening Form Penjaminan Proyek KPBU Sub Sektor Bendungan (Pembahasan Evaluasi PT. PII terhadap Screening Form KPBU Bendungan Merangin)
Value for Money (VfM) merupakan salah satu alat untuk melihat sejauh mana skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) menawarkan teknologi yang paling efisien, manajemen yang paling baik, serta alokasi risiko yang paling efisien sehingga menjamin penyelenggaraan infrastruktur memenuhi prinsip 3E (ekonomi, efisiensi, dan efektivitas). Untuk itu, Direktorat Pelaksanaan
Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (PPISDA) mengadakan Sharing Knowledge Reviu Value for Money (VfM) Proyek KPBU Sektor Sumber Daya Air yang diselenggarakan, Kamis (3/2) secara daring.
Acara tersebut dihadiri oleh Pejabat Administrator di lingkungan Direktorat PPISDA, Pejabat Fungsional di lingkungan Direktorat PPISDA, Pejabat dan staf di Divisi Guidance and Consultation PT PII (Persero), Pejabat dan staf di lingkungan Divisi Underwriting 3 PT PII (Persero), Pejabat dan staf di lingkungan Divisi Appraisal PT PII (Persero), Agus Witono, Tenaga Ahli Ekonomi dan Finansial, Stefanus Kristanto, Tenaga Ahli Ekonomi dan Finansial Prof. Andreas Wibowo, Akademisi, dan staf di lingkungan DJPI.
Pembiayaan infrastruktur melalui skema KPBU tidak mentransfer sebesar-besarnya risiko kepada Badan Usaha Pelaksana (BUP), melainkan memilih risiko yang perlu ditransfer ke BUP dan risiko yang tetap berada di Pemerintah sehingga menghasilkan VfM yang optimal. Alokasi risiko yang digunakan pada analisis VfM KPBU SDA menggunakan Acuan Alokasi Risiko yang diterbitkan oleh PT. PII, namun perlu diperhatikan bahwa acuan tersebut bersifat umum sehingga perlu dilakukan identifikasi kembali untuk melihat risiko yang relevan dengan masing-masing proyek KPBU.
Selain itu, perlu juga dilakukan identifikasi mana yang termasuk faktor risiko dependent dan faktor risiko independent. Untuk faktor risiko yang mempengaruhi faktor risiko lainnya sebaiknya dikuantifikasikan dalam satu faktor risiko sehingga tidak terjadi double counting. Adanya double counting dapat menghasilkan nilai kuantifikasi risiko yang terlalu besar.
Proyek KPBU Bendungan Merangin dan Bendungan Bodri disebut net cost project karena proyek tidak memiliki pendapatan sehingga pengembalian investasi menggunakan AP. Sedangkan Proyek KPBU SPAB Kuwil Terintegrasi Dengan SPAM Regional Bimatara merupakan net revenue project karena memiliki pendapatan sehingga skema pengembalian investasi menggunakan tarif. Penghitungan cash flow harus dilakukan dengan teliti dan seksama berdasarkan sudut pandang yang benar, dimana VfM adalah pendekatan yang dilakukan dari sudut pandang Pemerintah.
Untuk itu, sebagai tindak lanjut, DJPI perlu memastikan kesiapan masing-masing offtaker, khususnya terkait rencana penyerapan air, penyepakatan tarif, dan skema penyesuaian tarif sesuai dengan historis penyesuaian tarif pada masing-masing offtaker dalam rangka pelaksanaan Proyek KPBU SPAB Kuwil terintegrasi dengan SPAM Regional Bimatara. Kemudian, dalam rangka analisis VfM yang komprehensif, DJPI perlu mengadakan FGD terkait penilaian risiko agar menghasilkan kuantifikasi risiko yang logis dan tidak pessimism bias. [IND]
PROYEK KPBU BENDUNGAN MERANGIN MASUK TAHAP PENYUSUNAN DOKUMEN FINAL BUSINESS CASE
Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) melalui Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (PPISDA) saat ini sedang dalam proses penyiapan dua proyek KPBU sub sektor Bendungan. Salah satunya adalah Proyek KPBU Bendungan Merangin yang terletak di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi.
Proyek KPBU Bendungan Merangin merupakan bendungan multiguna dengan manfaat untuk mengairi irigasi seluas 12.000 hektar, pengendalian banjir (QPMF) sebesar 583,5 m3/s, air baku sampai dengan 2 m3/s dan PLTA dengan kapasitas 90-107,5 MW. Rencananya pengembalian investasi Proyek KPBU Bendungan Merangin menggunakan Availability Payment (AP) dengan masa kerja sama selama 15 tahun.
Dalam rangka mendorong pelaksanaan proyek rintisan KPBU sub sektor Bendungan tersebut, Direktorat PPISDA menyelenggarakan Rapat Kick Off Penyusunan Dokumen Final Business Case (FBC) Proyek KPBU Bendungan Merangin Terintegrasi dengan SPAM pada Kamis (24/3) di Hotel Aston Jambi. Kegiatan ini merupakan sarana bagi Kementerian PUPR dan stakeholders terkait untuk berkoordinasi terkait rencana dan strategi dalam pelaksanaan penyusunan FBC Proyek KPBU Bendungan Merangin. Penyusunan dokumen FBC Proyek KPBU Bendungan Merangin ini mendapat bantuan Project Development Facility (PDF) dari Kementerian Keuangan dengan ruang lingkup fasilitas yaitu penyiapan dan
583,5 m3/s
PENGENDALIAN BANJIR (QPMF)
pendampingan transaksi proyek bendungan yang terintegrasi dengan SPAM sampai dengan sambungan rumah. Mekanisme pelaksanaan PDF melalui penugasan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dengan dibantu Tim Konsultan, di antaranya Hanafiah Ponggawa & Partners (Dentons HPRP) selaku Konsultan Penasihat Legal, PricewaterhouseCoopers (PwC) selaku Konsultan Penasihat Finansial serta Mott MacDonald selaku Konsultan Penasihat Teknis. Dalam paparannya, Project Director PT SMI menjelaskan bahwa rencana kerja pengerjaan PDF di antaranya penyusunan FBC ditargetkan selesai pada November 2022, Prakualifikasi direncanakan pada Januari 2023 dan selesai dengan penandatanganan perjanjian KPBU pada Desember 2023 sehingga direncanakan selesai Financial Close pada Juni 2024.
2m3/s
SUPLAI AIR BAKU
12.000 Ha
SUPLAI AIR IRIGASI
90-107,5 MW
PLTA
READINESS CRITERIA DAN RENCANA PENGADAAN LAHAN PROYEK KPBU BENDUNGAN MERANGIN
Dalam rangka pelaksanaan pembangunan Bendungan Merangin, telah terdapat beberapa readiness criteria dalam aspek teknis di antaranya yaitu Feasibility Study (2017), Desain Tahap I (2018), Desain Tahap II (2019), LARAP dan AMDAL (2020).
Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VI yang diwakili oleh Kepala Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air, Supriyono, dalam paparannya menyampaikan bahwa terdapat beberapa kegiatan dalam pelaksanaan pengadaan lahan Bendungan Merangin yang terdiri dari Tahap Perencanaan yang meliputi penyusunan DPPT (Januari 2022), Tahap Persiapan (Januari-Juli 2022), Tahap Pelaksanaan (Juli-Maret 2023) serta Tahap Penyerahan Hasil (Maret-April 2023). Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa Bendungan Merangin belum tercantum dalam RTRW Kabupaten Merangin Tahun 2014-2034 maka sebagai gantinya Direktorat Jenderal SDA telah mengajukan Permohonan Persetujuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) pada tanggal 11 Februari 2022 kepada Kementerian ATR/BPN.
DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PROYEK KPBU BENDUNGAN MERANGIN
Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin dalam upaya mendukung pelaksanaan penetapan lokasi dan pengadaan tanah Bendungan Merangin telah menerbitkan beberapa Surat Keputusan terkait Penetapan Nama Bendungan Kabupaten Merangin, Penetapan Tarif Ganti Rugi Tanaman Tumbuh Komoditi Hortikultura dalam Kabupaten Merangin dan Penetapan Tarif Ganti Rugi Tanaman Tumbuh Komoditi Perkebunan Akibat Adanya Kegiatan Pembangunan Maupun Kegiatan Lainnya dalam Kabupaten Merangin. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten Merangin saat ini sedang melakukan Revisi RTRW Kabupaten Merangin yang ditargetkan akan selesai pada akhir 2022.
Donny Iskandar selaku Staf Ahli Gubernur Jambi Bidang Pemerintah Hukum dan Politik yang juga hadir dalam acara tersebut mengungkapkan, “harapan kami, pembangunan Bendungan Merangin dapat segera dilaksanakan yang nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jambi khususnya Kabupaten Merangin karena Bendungan ini dapat membawa manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat setempat.” [SH I Fajar]
KUNJUNGI BENDUNGAN TUGU, DJPI LIHAT POTENSI PLTMH DAN PLTS MELALUI KPBU
Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Arvi Argyantoro dan Tim Direktorat PPISDA melakukan koordinasi dan kunjungan lapangan ke Bendungan Tugu di Trenggalek, Senin (20/3). Tim Direktorat PPISDA diterima Bupati Trenggalek H. Mochamad Nur Arifin dengan didampingi oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Trenggalek Ramlan dan PPK Bendungan Tugu, BBWS Brantas, Ditjen. SDA Yudha Tantra Ahmadi. Di sela-sela kunjungan, Direktur PPISDA menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti Surat Bupati Trenggalek perihal Permohonan Pemanfaatan Bendungan Tugu untuk PLTMH dan PLTS. Kegiatan ini juga dilakukan untuk mengidentifikasi potensi pengembangan PLTMH dan PLTS Bendungan Tugu dengan skema KPBU.
Saat pendampingan kunjungan ke Bendungan Tugu, Bupati Trenggalek menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Trenggalek mendukung pencapaian target bauran energi baru terbarukan pada tahun 2025 sebesar 23% yang ditetapkan oleh Pemerintah dan tercantum dalam RUPTL PT PLN (Persero) 2018-2027. Salah satu upaya yang telah dilaksanakan adalah penggunaan solar panel di beberapa area di Kantor Bupati Trenggalek.
PROFIL BENDUNGAN TUGU
Bendungan Tugu merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang terletak di Desa Nglinggis, Kecamatan Tugu, Trenggalek. Bendungan ini dibangun sejak Januari 2014 dengan menelan APBN sebesar Rp1,69 Triliun. Bendungan Tugu juga dimanfaatkan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro atau PLTMH dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya atau PLTS, seperti yang direncanakan pada desain awal dan akan menggunakan skema KPBU sebagai alternatif pembiayaan.
Berdasarkan informasi dari Balai Besar Wilayah Sungai Brantas, Bendungan Tugu yang berlokasi di Desa Nglinggis, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek memiliki manfaat reduksi banjir sebesar 25,75%, suplai air baku sebesar 12 liter/detik, suplai air irigasi untuk mengairi 1.250 Ha, dan potensi PLTMH sebesar 0,4 MW.
Pemanfaatan Bendungan Tugu sebagai PLTMH dan PLTS merupakan salah satu upaya optimalisasi fungsi bendungan selain reduksi banjir serta suplai irigasi dan air baku. Selain pemanfaatan tenaga air melalui PLTMH Bendungan Tugu, dapat dikembangkan juga pemanfaatan area genangan dan tubuh bendungan sebagai PLTS sehingga dapat meningkatkan kapasitas listrik yang dihasilkan.
POTENSI PLTMH DAN PLTS DI BENDUNGAN TUGU
Bupati Trenggalek menyebutkan beberapa potensi PLTMH dan PLTS yang dapat berasal dari Bendungan tugu yaitu rencana pembangunan bandara di Kediri dan tren penggunaan kendaraan listrik juga meningkatkan kebutuhan akan listrik. Selain pemanfaatan tenaga air melalui PLTMH Bendungan Tugu, dapat dikembangkan juga pemanfaatan area genangan dan tubuh bendungan sebagai PLTS sehingga dapat meningkatkan kapasitas listrik yang dihasilkan. Bendungan Tugu memiliki saluran darurat yang difungsikan apabila debit di hulu relatif besar. Saluran darurat tersebut didesain untuk dapat mengalirkan debit dengan periode ulang 25 tahun (Q25). Apabila debit di hulu semakin besar, maka digunakan pelimpah/spillway untuk mengalirkan kelebihan debit. Spillway didesain untuk mengalirkan debit dengan periode ulang 100 tahun (Q100).
Usai kunjungan di lokasi Bendungan Tugu, rombongan bergegas ke Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas untuk melakukan rapat koordinasi. Hadir dalam rapat tersebut Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Trenggalek; PPK Bendungan Tugu, BBWS Brantas, Ditjen SDA; Perwakilan dari PT Pembangkitan Jawa Bali (PT PJB); Perwakilan dari Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan, Ditjen SDA, dan Perwakilan dari DJPI.
Dalam skema KPBU, perhitungan tarif listrik akan sangat berpengaruh terhadap kelayakan proyek khususnya kelayakan proyek secara finansial. Selain itu, perlu diperhitungkan juga Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) dan pajak air permukaan apabila listrik yang dihasilkan akan digunakan untuk komersial. Namun demikian, apabila pengembangan PLTMH dan PLTS dari Bendungan Tugu tidak dilaksanakan melalui skema KPBU, perizinan diajukan oleh pihak yang akan mengelola infrastruktur PLTMH dan PLTS tersebut.
Pada dasarnya, Kementerian PUPR selaku Pemerintah Pusat mendukung pemanfaatan Bendungan Tugu untuk PLTMH dan PLTS. Namun demikian, untuk pemanfaatan Bendungan Tugu sebagai PLTMH dan PLTS dapat dilakukan melalui mekanisme KPBU ataupun melalui skema sewa, KSPI, pinjam pakai, KSP, BGS/BSG, dan KETUPI. [IND/ANS I Fajar]
MENTERI BASUKI KELUARKAN IZIN PRAKARSA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN DI OKU SELATAN
Bendungan Tiga Dihaji saat ini berstatus konstruksi dalam pengerjaan. Pembangunan bendungan dimulai pada akhir tahun 2018 dan diperkirakan selesai tahun 2025. Sementara kegiatan operasi akan dimulai tahun 2026 setelah proses penggenangan (impounding) dan izin operasi terbit. Rencananya, bendungan tipe urugan batu dengan inti tegak ini akan menjadi sumber air irigasi untuk lahan pertanian yang dialiri Daerah Irigasi (DI)
Komering. Akan tetapi, dalam rangka optimalisasi dan pemanfaatan tampungan, Bendungan Tiga Dihaji juga akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air baku serta pembangkit listrik.
Bendungan yang berlokasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan ini memiliki potensi listrik yang dapat dimanfaatkan sebagai PLTA dengan kapasitas mencapai 40 MW (4x10 MW). Adapun energi tahunan yang dapat dihasilkan mencapai 174 GWh
dengan Capacity Factor (CF) sebesar 52,14%. Selain itu, Bendungan Tiga Dihaji mempunyai potensi PLTS sebesar 23,4 MW dengan asumsi pemanfaatan 5% dari luas genangan bendungan 468 hektar. Nantinya, kuota kapasitas yang tersebar dalam Sistem Tenaga Listrik Wilayah Sumatera diproyeksikan dapat diisi oleh PLTA Tiga Dihaji sebesar 90 MW, sementara oleh PLTS Tiga Dihaji sebesar 50,1 MW dengan target COD tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) tahun 2021-2030.
POTENSI LISTRIK, MAGNET BAGI BRANTAS ABIPRAYA
Adanya potensi listrik yang relatif besar di Bendungan Tiga Dihaji tersebut menjadi daya tarik bagi PT Brantas Abipraya (Persero) untuk ambil bagian dalam penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Utama PT Brantas Abipraya (Persero) kepada Menteri PUPR melalui Surat Permohonan sebagai Pemrakarsa (Unsolicited) atas Penyediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan pada Bendung/Bendungan Milik Kementerian PUPR tanggal 10 Februari 2021. Selanjutnya, Dokumen Pra Studi Kelayakan sebagai Pemrakarsa atas Penyediaan Infrastruktur PLTA Tiga Dihaji disampaikan pada 26 Agustus 2021.
Proyek KPBU PLTA Tiga Dihaji 40 MW diindikasikan memiliki nilai investasi sebesar Rp789 Miliar. Proyek ini diusulkan menggunakan skema kontrak Build, Operate, Transfer (BOT) dengan masa konsesi 25 tahun. Skenario pengembalian investasi direncanakan melalui penjualan listrik. Tarif yang ditetapkan nantinya diproyeksikan untuk membiayai komponen Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA), biaya Operasi dan Pemeliharaan (OP) Bendungan, Pajak Air, dan Biaya Konservasi. IZIN PRAKARSA PROYEK KPBU PLTA TIGA DIHAJI UNTUK BRANTAS ABIPRAYA
Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, proyek KPBU PLTA Tiga Dihaji 40 MW yang diusulkan oleh PT Brantas Abipraya (Persero) dinyatakan layak secara ekonomi dan finansial. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono kemudian mengeluarkan Surat Izin Prakarsa Proyek Penyediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan PLTA Tiga Dihaji 40 MW melalui Mekanisme KPBU (Unsolicited) pada 8 Maret 2022. Namun demikian, calon pemrakarsa diharapkan menambahkan lingkup proyek penyediaan PLTS terapung serta kegiatan OP Bendungan Tiga Dihaji. Pendanaan kegiatan OP bendungan bersumber dari pendapatan atas penjualan tenaga listrik kepada PT PLN (Persero).
PT Brantas Abipraya (Persero) selanjutnya diberikan waktu selama enam bulan sejak diterbitkannya surat izin Prakarsa untuk menyampaikan dokumen Studi Kelayakan, dokumen mengenai kemampuan keuangan dan pengalaman yang paling mutakhir, serta usulan bentuk kompensasi. Selama jangka waktu tersebut, Kementerian PUPR juga tidak memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan studi kelayakan pada infrastruktur ketenagalistrikan. (NQ I Istimewa)
OPTIMALKAN DAERAH IRIGASI KOMERING, APA SAJA POTENSI KPBU-NYA?
Daerah Irigasi (DI) Komering terletak di Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan dan Kabupaten Way Kanan, Lampung. DI Komering memiliki potensi mengairi lahan seluas ±120.000 Ha, namun hingga saat ini baru dapat mengairi jaringan irigasi fungsional seluas 59.148 Ha.
Pada DI Komering terdapat Bendung Gerak Perjaya yang merupakan bagian dari prasarana jaringan Irigasi Komering yang membendung Sungai Komering untuk mengairi daerah
Komering, Macak, Belitang, Bahuga juga Mucak kabau dan Tulang Bawang di daerah Lampung.
Bendung Gerak Perjaya memiliki dua (2) bangunan yaitu Bangunan Utama dan Bangunan Pelengkap. Pada bangunan utama terdapat pelimpah banjir, pembilas, tangga ikan, jembatan pelayanan, kolam olakan serta bangunan pengambilan yang dilengkapi dengan kantong lumpur. Sedangkan pada bangunan pelengkap terdapat rumah kontrol dan rumah generator. Bendung ini mulai beroperasi sejak tahun 1994 sehingga untuk rehabilitasi nya saat ini termasuk dalam pekerjaan Komering Irrigation Project Phase III (KIP) yang didanai melalui JICA Loan.
Dalam rangka meningkatkan luas jaringan irigasi hingga tercapainya luas potensial irigasi, maka diperlukan beberapa pembangunan infrastruktur penunjang lainnya, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan (OP). Ketersedian anggaran yang ada belum dapat memenuhi semua kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk hal-hal diatas, sehingga ini menjadi potensi ruang lingkup untuk pelaksanaan KPBU DI Komering. Melalui skema KPBU ini diharapkan Badan Usaha Pelaksana (BUP) dapat melakukan inovasi teknologi sehingga
manajeman DI Komering dapat dilaksanakan secara terintegrasi dan modern (Smart Water Management).
Untuk melihat langsung potensi-potensi yang terdapat di DI Komering dan mendapatkan informasi lebih detail, Dit. PPISDA pada tanggal 17-18 Maret 2022 melakukan Rapat Koordinasi dan Kunjungan Lapangan terkait adanya potensi KPBU dan dalam rangka persiapan Prastudi Kelayakan DI Komering, Sumatera Selatan. Hadir dalam kegiatan ini Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Herry TZ, Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air, DJPI Arvy Argyantoro, Kepala BBWS VIII Sumatera, Ditjen. Sumber Daya Air, Kabid Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur SDA, BBWS Sumatera VIII dari Ditjen. SDA, Kabid Operasi dan Pemeliharaan, BBWS Sumatera VIII dari Ditjen. SDA; danKasatker Operasi dan Pemeliharaan, BBWS Sumatera VIII dari Ditjen SDA.
Proyek KPBU DI Komering ini direncanakan akan memasuki tahap transaksi pada Q1 2023, Financial Close pada Q3 2023, dan mulai konstruksi pada Q4 2023. Pada Minggu ke IV Maret 2022, PT Brantas Abipraya sebagai calon pemrakarsa akan menyampaikan Letter of Intent (LOI) beserta Studi Kelayakan/Feasibility Study (FS) yang mana selanjutnya akan dilakukan reviu FS oleh DJPI dan Ditjen. Sumber Daya Air khususnya terkait stakeholder mapping. [NN I Fajar]
