E-Majalah Manifesto Ikatan (Edisi 1 September Hitam) by pcimmjaktim21

01 Edisi September Hitam 2021 Oktober 2021

MANIFESTO PROGRESIF DAN MENCERAHKAN

IKATAN

SEPTEMBER HITAM TRAGEDI 65 GENOSIDA TRAGEDI TANJUNG PRIOK

TRAGEDI SEMANGGI II PEMBUNUHAN MUNIR SAID THALIB

REFORMASI DIKORUPSI

Merawat Ingatan Kita Terhadap Tragedi Kemanusiaan

Sapa Redaksi Assallamuallaikum warahmatullahi wabarakatuh

SAJIAN UTAMA

E-Majalah Manifesto Ikatan hadir sebagai media yang menyediakan ruang kebebasan bagi ekpresi, gagasan serta pemikiran. Media yang insya allah akan menjalankan fungsi solidarity maker diantara mahasiswa dan masyarakat Jakarta Timur. menumbuhkan semangat dan tekad untuk bersama-sama memajukan almamater. ini adalah edisi perdana e-majalah Manifesto Ikatan yang hadir dikalangan masyarakat Jakarta Timur.

SEPTEMBER HITAM DAN BURUK PENEGAKAN HAK MANUSIA KITA

NASIB ASASI

WAFATNYA SANG PUTRA REFORMASI

OPINI SEPTEMBER LUKA, SEPANJANG TAHUN

BERKABUNG

RAKYAT MENAGIH KEADILAN BAGAIMANA INDONESIA ?

Media literasi mutlak diperlukan sebagai kemampuan dasar berpikir kritis untuk hidup diabad digitalisasi dan informasi. Kita harus efektif dalam memilih informasi mana yang kita respon. karena batas antara informasi yang benar dan salah, valid dan invalid semakin kabur. kita juga harus cerdas dalam menggunakan informasi, belum tentu informasi yang kita ambil akan membuat hidup kita semakin baik meskipun informasi tersebut benar. literasi media tidak melihat latar belakang pendidikan seseorang. karena literasi media sebenarnya cara pandang dari mana seseorang membuka diri terhadap media dan memaknai pesan yang ia terima dari media.

KABAR

DEMOKRASI

MATINYA DEMOKRASI DAN KEGAGALAN HAM : MENGENANG DARAH AKTIVIS PEREMPUAN YANG TERBUNGKAM EVENT BULAN SEPTEMBER : DISKON NYAWA RAKYAT INDONESIA

REPORTASE SIKAP ISLAM DAN MUHAMMADIYAH DALAM MEMANDANG PELANGGARAN HAM BERAT DI INDONESIA.

IMM BERDUKA NAJIH PRASETYO : KEKERASAN AKAN SEMAKIN MEMBANGKITKAN SEMANGAT MUDA TANWIR IMM SOROTI OMNIBUS LAW HINGGA PENEMBAKAN RANDI

GALERI SUSASTRA

Alhamdulillah, e-majalah Manifesto Ikatan edisi perdana tema "September Hitam : Merawat Ingatan Kita TerhadapTragedi Kemanusiaan" telah terbit. Redaksi mengucapkan terima kasih kepada seluruh penulis yang berpartisipasi mengapresasikan idenya. Akhirnya, selamat menikmati sajian Manifesto Ikatan edisi perdana. Semoga berkah Rahmat Allah senantiasa menyertai kita semua. Aamiin.

September Menghitam Reformasi Dikorupsi Bunga Tai Dendangkan Nyanyian Kebenaran Kebenaran Dilenyapkan

Tak

Mungkin

Bisa

Tim Redaksi

Manifesto Ikatan membuka seluas-luasnya untuk pembaca sekalian, jika ingin mengirim tulisan, artikel, liputan, berita, sastra, pemasangan iklan, atau bergabung menjadi tim redaksi majalah "Manifesto Ikatan" Jakarta Timur, silahkan hubungi Tim E-Majalah Manifesto Ikatan. Fastabiqul Khairat! PFP : +62 896-6703-5923 (IMMawan Rafli

Manifesto Ikatan 01 / September 2021

SAJIAN UTAMA SEPTEMBER HITAM DAN NASIB BURUK PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA KITA

oleh : Wikka Essa Putra September hitam yang diusung oleh KontraS, rnenjadi peristiwa yang selalu diperingati oleh aktivis HAM sebagai pertanda merawat ingatan akan kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia yang sampai saat ini belum menemukan keadilan yang sebenar-benarnya keadilan. Namun, sayangnya kasus pelanggaran HAM berat ini tidak begitu menyita perhatian publik karena kerja-kerja politik yang kerap kali menjagalnya. Hingga sampai saat ini September Hitam menjadi karakter khusus bahwa negara tidak mampu menyelesaikan kasuskasus pelanggran HAM berat yang diduga melibatkan beberapa elite pejabat dan elite politik dalam melakukan pelanggaran HAM berat. Kerjakerja pelanggaran HAM berat merupakan kerja yang terstruktur, massif dan tersistematis yang melibatkan para elite penguasa di Republik ini. September Hitam dan nasib buruk penegakan hak asasi manusia merupakan ciri yang bisa kita lihat hari-hari ini, September lalu belum tuntas September hitam yang baru malah datang kembali. Reformasi dikorupsi menjadi watak keras pemerintah Republik Indonesia dalam menangani aksi-aksi demontrasi. Aparat keamanan selalu memiliki watak keras dalam menangani aksi-aksi demontrasi, mengedepankan brutalitas. Dampak dari kebrutalan tersebut menjadikan 5 orang masa aksi meninggal dunia, diantaranya IMMawan Randi dan Yusuf Kardawi Mahasiswa Universitas Halu Oleo, Pemuda asal Tanah Abang, Maulana Suryadi, serta dua pelajar, Akbar Alamsyah dan Bagus Putra Mahendra. (kontras.org) Tulisan ini akan mengaitkan peristiwa September Hitam yang menyangkut kepada Peristiwa Genosida 65/66, Peristiwa Semanggi II, Peristiwa Tanjung Priok, Pembunuhan Munir dan Reformasi Dikorupsi. Sampai saat ini negara masih abai terhadap peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia.

Manifesto Ikatan 01 / September 2021

sejumlah peristiwa kelam hak asasi manusia di bulan September dari masa ke masa masih nyata dalam ingatan bangsa ini, dan meningkatkan negara untuk memenuhi tanggung jawabnya. Mulai dari tragedi pembantaian 1965-1966, tragedi Tanjung Priok 1984, tragedi Semanggi II 199, Pembunuhan Munir, hingga brutalitas aparat dalam aksi Reformasi dikorupsi yang baru terjadi 2019 lalu. Peristiwa yang terjadi di Bulan September tersebut kemudian oleh KontraS disebut sebagai September Hitam. (Komnasham.go.id)

(Sumber :cnnindonesia) Kejahatan HAM berat yang terjadi di Indonesia tepatnya ada pada tahun 1965-1966, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, menyimpulkan terdapat cukup bukti permulaan untuk menduga telah terjadi sembila kejahatan kemanusiaan yang merupakan pelanggaran HAM berat dalam peristiwa 1965-1966. Sembilan bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan adalah pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau kebebasan fisik, penyiksaan, perkosaan, penganiayaa, dan penghilang orang secara paksa. (kontras.org) Peristiwa kelam pada bulan September terjadi juga pada peristiwa Tanjung Priok pada tahun 1984. Sumber masalah terjadinya kerusuhan selalu berasal dari pemerintahan itu tersendiri yang membuat sebuah kebijakan kerap kali tidak sesuai dengan prinsip negara itu tersendiri. Banyak dari mereka kemudian mengkritik pemerintahan orde baru dalam ceramah-ceramah di masjid. Mereka tidak hanya mengkritik pemerintahan dalam

SAJIAN UTAMA mengatur perekonomian, namun juga kebijakan asas tunggal yang membuat kelompok-kelompok Islam semakin tersingkirkan. Nurhayati Djamas dalam tesis magisternya yang berjudul Behind the Tanjung Priok Incident, 1984 : The Problem of political participation in Indonesia menjelaskan bahwa sikap radikal warga Tanjung Priok disebabkan karena tekanan ekonomi akibat krisis di tahun 1980-an. Orde baru memiliki kekuasaan tirani dan melibatkan para aparat keamanan untuk melakukan stabilitas nasional untuk menjagaga kemanan bangsa dan pembangunan nasional. Namun, pada akhirnya kekuasaan tirani tersebut menggilas para rakyat yang berani bersuara. Kerusuhan tersebut pada meja hijau melalui pengadilan HAM ad hoc, setelah melalui proses persidangan yang cukup panjang aparat militer yang terbukti bersalah dituntut kurungan penjara selama lima hingga sepuluh tahun. Majelis Hakim juga memutuskan kompensasi Rp 1,5 Miliar yang harus dibayar negara kepada korban atau keluarganya. Beberapa dari para tersangka tidak terima dengan putusan pegadilan. Mereka kemudian mengajukan pembelaan dengan alasan tidak bertanggung jawab terhadap peristiwa Tanjung Priok. Pada Agustus 2004, mantan Kepala Polisi Militer Koda V Jaya Mayje (Purn) Pranowo dan mantan kepala seksi Operasi Komando Distrik 0502 Jakarta Utara Mayjen Sriyanto divonis bebas setelah dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan pelanggaran HAM berat. Korban dan keluarga korban tidak menerima keputusan pengadilan atas dibebaskannya beberapa aparat keamanan yang seharusnya bertanggung jawab atas peristiwa Tanjung Priok. (kompaspedia.com)

Peristiwa Semanggi II bermula dari keputusan DPR mengesahkan UU PKB pada 23 September 1999. Itu bukan demonstrasi pertama, tapi puncak dari serangkaian demonstrasi mahasiswa menentang pengesahan RUU PKB sejak awal September. Unjuk rasa terjadi juga dibeberapa daerah tidak hanya di Jakarta pada tanggal 24 September 1999. Mengutip dalam laman tirto.id tewasnya Yun Hap mengundang reaksi keras dari sejumlah kalangan. Mereka mengutuk ABRI yang terus menggunakan cara-cara refresif untuk mengatasi demontrasi. Perkara tewasnya Yun Hap lalu diusut Tim Pencari Fakta Independen (TPFI) yang diketuai oleh Hermawan Sulistiyo. Menurut penelusuran TPFI, seperti dilaporkan Kompas (28/9/1999), Yun Hap kea tembak tentara sekira pukul 20.40. Ia tewas sebelum berhasil masuk RSJ. TPFI menegaskan tak ada kendara lain saat itu kecuali kendaraan ABRI. Putusan pansus DPR menyimpulkan bahwa tidak terjadi pelanggaran HAM berat pada kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II. Hal tersebut tentunya sangat mengecawakan bagi keluarga korban. Pada Juli 2001 hasil kerja Pansus TSS di bawa ke rapat paripurna DPR. Kesimpulan DPR pun mengecewakan. Tiga Fraksi menyatakan adanya unsur pelanggaran HAM berat, sementara tujuh fraksi lain menyatakan tak terjadi pelanggran HAM berat. (Tirto.id)

Wikka Essa Putra, Ketua Umum PC IMM JAKTIM PERIODE 2021-2022

Manifesto Ikatan 01 / September 2021

SAJIAN UTAMA Kepentigan politik para penguasa berdampak pada alotnya kasus terungkapnya dalang pembunuhan Munir sampai saat ini. Munir sebagai aktivis HAM terkemuka, Munir menerima banyak ancaman akibat dari kerja-kerja HAM yang dilakukannya. Pada Agustus 2002, sebuah bom meledak di perkerangan rumahnya di Jakarta. Pada 2002 dan 2003, kantor KontraS tempat Munir bekerja, diserang oleh segerombolan orang tidak dikenal, yang menghancurkan perlengkapan kantor secara paksa merampas dokumen yang terkait dengan penyelidikan pelanggran HAM yang tengah dilakukan oleh KontraS. Munir ditemukan meninggal dunia di penerbangan Garuda Indonesia dari Jakarta ke Amsterdam pada 7 September 2004. Otopsi yang dilakukan oleh otoritas Belanda menunjukan bahwa ia meninggal karena diracun arensik.

(sumber : tegar.id) Tiga orang telah diadili terkait dengan pembunuhan Munir,namun orang-orang diduga kuat sebagai pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pembunuhan Munir masih belum diproses secara hukum. Tiga orang yang diadili adalah pegawai Garuda Indonesia. kami percaya, mereka tidak beraksi sendiri. Mantan agen Badan Intelejen Negara (BIN) Muchdi Purwopranjono diadili pada 2008, tetapi dinyatakan tidak bersalah dan para aktivis menyatakan bahwa proses peradilan berjalan tidak adil. (Amnesty.id) 4

Manifesto Ikatan 01 / September 2021

Nasib buruk penegakan hak asasi manusia dikarenakan banyak elite penguasa yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia kita. Hal itu, bisa dilihat dari lambatnya penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM berat sampai saat ini tidak kunjung selesai dan tidak pernah dibuka kepada publik. Kebebasan berpendapat saat ini terancam karena ancaman, diskriminasi dan intimidasi yang selalu didapatkan oleh orang-orang yang berani bersuara. Seharusnya pemerintah di era informasi dan digitalisasi seperti ini semakin maju dalam menerima pendapat dari publik. Namun, saat ini ketika kita berani bersuara dan berpendapat mengekpresikan diri di sosial media membuka buruknya kebijakan dan pemerintahan malah seringkali berujung pemanggilan bahkan sampai berujung pada bui. Mau sampai kapan? Aktivis, masyarakat sipil merasakan kebebasan dalam berbangsa dan bernegara jika berani bersuara harus siap bui bahkan meninggal dunia dan kasusnya yang tak berujung baik pada korban dan keluarga korban. Merawat ingatan adalah jalan terbaik setiap kamis datang ke aksi aksi kamisan di beberapa kota yang menyelenggarakan, tidak tahu sampai kapan keluarga mendapatkan keadilan hal itu dapat kita temui di setiap aksi kamisa sebagai refleksi untuk diri kita sendiri bahwa negara masih memiliki tanggung jawab yang begitu besar akan kasus-kasus pelanggaran ham berat yang belum selesai. Tidak hanya itu, kita juga telah merawat ingatan dan menolak lupa akan kasus-kasus pelangaran ham berat. Yang semakin hari, bukannya berkurang tapi malah terus bertambah akan buruknya negara dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Tidak harus menjadi hakim, advokat atau pengacara untuk merawat ingatan cukup menjadi manusia yang peduli dan memeberikan solidaritas yang sampai saat ini masih menunggu keadilan akan kejahatan HAM yang dilakukan oleh negara.

SAJIAN UTAMA WAFATNYA SANG PUTRA REFORMASI Oleh : Apriya Rustandi

“Turut berduka cita yang gugur dalam perjuangan membela kebenaran, kita akan melanjutkan barisan perjuanganmu” (Poros Revolusi Mahasiswa Bandung). Indonesia telah kehilangan tiga mahasiswa putra yang tewas pada saat aksi tanggal 24 September kemarin diantaranya Muhammad Yusuf Kardawi dari Universitas Halo Oleo, Immawan Randi dari Universitas Halo Oleo dan Bagus Putra Maendra dari SMA Al-Jihad Tanjung Periuk. Kejadian ini sangat disayangkan oleh semua pihak, demonstrasi damai yang diharapkan berujung cheos dan menyebabkan tiga nyawa melayang. Padahal setiap manusia sudah dijamin akan hak asasi manusianya termasuk hak untuk hidup. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang secara alamiah melekat pada setiap manusia dalam kehidupan masyarakat, meliputi bukan saja hak perseorangan melainkan juga hak masyarakat, bangsa dan negara yang secara utuh terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta sesuai pula dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Declaration of Human Rights, 1948 dan Konvensi Internasional lainnya. Bahkan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh beberapa aliansi BEM mahasiswa seluruh Indonesia ini sudah dijamin dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia dengan didukungnya fungsi dari kepolisian yakni harus memperhatikan semangat penegakan HAM, hukum, keadilan serta salah satu fungsi lainnya yakni fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut menjadi fungsi dari polisi yang pada hakikatnya harus mengayomi warganya.

WAFATNYA PUTRA REFORMASI

sumber : canva.com Disamping mendapat fungsi mengayomi warga, polisi pun mempunyai wewenang melakukan upaya diskresi jika ada dari demonstran yang tidak mentaati peraturan saat demonstrasi hal ini tertera pada Pasal 18 ayat 1 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia yang berbunyi untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Yang dimaksud dengan “bertindak menurut penilaiannya sendiri” adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.

Manifesto Ikatan 01 / September 2021

SAJIAN UTAMA Dalam membentuk tindakan yang betulbetul untuk kepentingan umum hal ini diperkuat lagi dengan adanya pasal 34 ayat 1 yang mengamanatkan agar setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus dapat mencerminkan kepribadian Bhayangkara Negara seutuhnya, yaitu pejuang pengawal dan pengaman Negara Republik Indonesia. Selain itu, untuk mengabdikan diri sebagai alat negara penegak hukum, yang tugas dan wewenangnya bersangkut paut dengan hak dan kewajiban warga negara secara langsung, diperlukan kesadaran dan kecakapan teknis yang tinggi, oleh karena itu setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus menghayati dan menjiwai etika profesi kepolisian yang tercermin dalam sikap dan perilakunya. Etika profesi kepolisian tersebut dirumuskan dalam kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merupakan kristalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasatya yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila. Adapun kriteria demonstran yang baik dapat kita lihat dalam pasal Pasal 8 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum. Jika kita ambil pointnya maka pada saat demonstrasi dilarang menyatakan permusuhan, kebencian atau penghinaan. 6

Manifesto Ikatan 01 / September 2021

Demo juga dilarang dilakukan di Lingkungan Istana Kepresidenan, tempat ibadah, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, obyek-obyek vital nasional, dan instalasi militer dalam radius kurang dari 150 meter dari pagar luar. Dilarang demo di luar waktu yang ditentukan. Dilarang demo tanpa pemberitahuan tertulis kepada polri. Dilarang demo yang melibatkan benda-benda yang membahayakan. Jika pelaku yang anarkis tersebut tertangkap maka sesuai dengan pasal 27 (1) Pelaku pelanggaran yang telah tertangkap harus diperlakukan secara manusiawi, tidak dilakukan tindakan kekerasan dan pelecehan seksual. (2) Upaya penangkapan pelaku pelanggaran dapat dilakukan seketika pada saat peristiwa terjadi, namun bila tidak memungkinkan dengan pertimbangan akan menimbulkan dampak yang lebih luas, maka penangkapan dapat dilakukan di kemudian hari. (3) Proses penanganan terhadap pelaku pelanggaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melakukan tindakan upaya paksa pun harus dihindari terjadinya hal-hal yang kontra produktif, antara lain: a. tindakan aparat yang spontanitas dan emosional, mengejar pelaku, membalas melempar pelaku, menangkap dengan tindakan kekerasan, dan menghujat; b. keluar dari ikatan satuan atau formasi dan melakukan pengejaran massa secara perorangan; c. tidak patuh dan taat kepada perintah penanggungjawab pengamanan di lapangan sesuai tingkatannya; d. tindakan aparat yang melampaui kewenangannya; e. tindakan aparat yang melakukan kekerasan, penganiayaan, pelecehan, melanggar HAM; dan f. melakukan perbuatan lain yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Siapapun pelakunya baik itu dari salah satu golongan atau bukan sudah barang tentu jika mengenai hak asasi manusia, apalagi penghilangan atas nyawa seseorang pastilah ada sanksi yang berlaku.

SAJIAN UTAMA

Lalu jika ada aparat kepolisian yang melakukan kekerasan terhadap demonstran ini akan kembali ke pasal 35 ayat 1 mengingat dalam pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia berkaitan erat dengan hak serta kewajiban warga negara dan masyarakat secara langsung serta diikat oleh kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka dalam hal seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melaksanakan tugas dan wewenangnya dianggap melanggar etika profesi, maka anggota tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ayat ini dimaksudkan untuk pemuliaan profesi kepolisian, sedangkan terhadap pelanggaran hukum disiplin dan hukum pidana diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekalipun bentrokan yang terjadi antara polisi dan mahasiswa, tapi tidak menutup kemungkinan ada oknum tertentu yang memanfaatkan situasi emas ini, maka sampai saat ini belum ada informasi pasti mengenai pelaku atas tewasnya putra bangsa. Terlepas dari semua ini sudah saatnya hukum patut dijunjung tinggi, karena ini mengenai hak asasi manusia yang kita miliki bersama. Himbauan agar demonstran selalu memakai cara-cara damai dan terbaik dalam menyampaikan aspirasi masyarakat dan begitu pula dengan polisi sebagai aparat negara yang dipercaya tetap dan harus menjunjung tinggi kode etik profesi kepolisiannya demi menjaga warganya terutama mahasiswa sebagai putra negara ini yang sudah pasti sebagai penerus bangsa nantinya. *Tulisan pernah tayang di Geotimes. Apriya Maharani Rustandi, Co-Founder @jejakinspirasiofficial

Manifesto Ikatan 01 / September 2021

OPINI Sementara itu, pemerintah melalui revisi UU KPK hendak mengontrol KPK menjadi alat pemerintah, yang tentu tidak bisa dilepaskan dari kepentingankepentingan di tubuh pemerintah itu sendiri. Terhadap kaum oligarch dan para pejabat korup. Bisa kita baca, di sana ada SEPTEMBER menjadi bulan yang begitu potensi besar tumbuh suburnya tindak memprihatinkan bagi bangsa kita. Bulan ini korupsi. menyimpan, mencatat, dan menjadi latar waktu Nyatanya, beberapa waktu pasca-UU terjadinya kejadian-kejadian yang memilukan revisi tersebut disahkan, beberapa berkaitan dengan kondisi kebangsaan kejanggalan muncul. Misalnya, adanya demokrasi dan juga kondisi sosial-politik kita Dewan Pengawas KPK dan peralihan yang semakin kacau balau dewasa ini. pegawai KPK menjadi ASN dengan tes Kalau kita bicara soal kemerdekaan wawasan kebangsaan (TWK) terhadap berpendapat, berekspresi, kebebasan para penyidik dan pegawai KPK. TWK menyuarakan kegelisahan, tentu September yang janggal tersebut berdampak pada 56 menjadi bulan yang patut kita kabungkan. pegawai dan penyidik KPK harus dipecat Sebab, pada bulan ini, tepatnya pada 26 karena dinyatakan tidak lolos. September 2019, dua aktivis mahasiswa Ya, mereka yang telah banyak berjasa bernama Immawan Randi dan Yusuf Qardhawi memberantas korupsi dan menjebloskan meninggal akibat serangan brutal aparat pejabat-pejabat korup ke penjara, kini kepolisian. disingkirkan lewat sebuah tes ‘akalSeptember Luka, Berkabung Sepanjang Tahun Oleh: Ahmad Soleh, pengrajin puisi dan esai

“Orang-orang harus dibangunkan aku bernyanyi, menjadi saksi.” – WS Rendra, “Kesaksian”

merdeka.com Keduanya merupakan aktivis mahasiswa di Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari, Sulawesi Tenggara. Mereka menjadi peserta aksi menolak revisi UU KPK. Revisi UU KPK dinilai akan melemahkan peran dan fungsi KPK. Aksi tersebut merupakan respons terhadap potensi pelemahan tersebut. Demonstrasi digelar tidak hanya di Sulawesi Tenggara, tapi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk DKI Jakarta, Yogyakarta, dan berbagai daerah lain.

akalan’. Sehingga, wajar bila TWK tersebut dinilai sangat politis karena tujuannya untuk menyingkirkan orangorang yang selama ini memiliki integritas tinggi terhadap pemberantasan korupsi. Tentu saja, korupsi dalam pandangan masyarakat kita merupakan tindakan yang jorok, tidak bermoral, dan khianat terhadap amanat rakyat. Sehingga, upaya pelemahan terhadap lembaga antirasuah tentu saja akan mengoyak batin dan nurani rakyat, yang pada akhirnya makin hilang kepercayaan terhadap negara.

Ahmad Sholeh, Sekretaris BID. RPK DPP IMM 2018-2021

Manifesto Ikatan 01 / September 2021

OPINI Momentum Kesaksian Bulan September menjadi waktu yang sangat memprihatinkan. Reformasi dikorupsi, banyak peristiwa menyayat hati dan melecehkan nalar. Demokrasi seolah mati, protes dilarang, demo ditembak, mengeluh dibui, membuat mural jadi buronan aparat. Lagi-lagi korbannya adalah rakyat; anak bangsa. Mereka yang menjunjung tinggi idealisme dan kebenaran menyuarakan jadi jalan-jalan dan di berbagai sudut kota. Perjuangan mereka itu dalam momentum ini perlu kita jadikan acuan, kita refleksikan, bahwa kita harus melanjutkan perjuangan itu. Ya, kita harus menyuarakan kebenaran dan protes itu. September ataupun tidak. September, Oktober, ataupun bulan-bulan lainnya. Sebab, mereka yang korup tak kenal waktu, begitu giat bekerja menumpuk harta. Memang begitu perilaku koruptor sejak dulu. Perjuangan itu tidak pernah dan jangan pernah berhenti. Kita harus menyuarakan kebenaran, idealisme, dan kritik itu di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu peran mahasiswa sebagai kaum elit, kelompok terpelajar, dan kaum pilihan yang memiliki peran perubahan harus menggelorakan kebenaran itu sebagai bentul kontrol sosial-politik.

Mentalitas dan Kemanusiaan Melihat kondisi sosial-politik kita hari ini, WS Rendra dalam buku Rakyat Belum Merdeka menyebutkan bahwa bangsa ini sebenarnya belum merdeka. Para elit politik bangsa ini masih mewarisi mentalitas kolonial, mentalitas otoritarian (penindas) sisa-sisa Orla dan Orba. Mentalitas demikian begitu merasuk ke dalam partai-partai, elit politik, bahkan para aktivis mahasiswa ataupun aktivis pergerakan lain.

Manifesto Ikatan 01 / September 2021

Rasa-rasanya, apa yang diungkapkan Rendra ada benarnya. Mentalitas semacam itulah yang terus membayangi kehidupan kita dewasa ini. Padahal, mentalitas demikian perlu kita enyahkan. Bukankah gerakan mahasiswa adalah gerakan perubahan, gerakan moral (moral force)? Silakan dijawab. Kita semestinya menjunjung tinggi cita-cita luhur bangsa tinimbang kepentingan golongan, kelompok, partai, atau hal-hal lain yang sifatnya eksklusif. Kita harus mengubah cara pandang terhadap persoalan bangsa ini dengan sudut pandang yang lebih luas. Kita harus melebarkan pandangan kita agar bisa melihat secara lebih luas. Bukankah Gus Dur pernah berkata, yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan. Dan hari ini yang lebih penting dari kepentingan kelompok, kepentingan golongan, partai, atau kubu ataupun sekat-sekat yang kita buat sendiri itu adalah kemanusiaan. Karena kemanusiaan merupakan nilai universal yang mesti kita jadikan pijakan. Dalam mengontrol kebijakan publik dan mengawal kehidupan sosial, kita harus mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan universal. Dengan nilai itulah kita akan mampu terbebas dari belenggu golongan, partai, ataupun kelompok. Sebagai bagian dari “pelaku” perubahan itu kita harus berani memperjuangkan, menyanyikan, mengabarkan, dan memberikan kesaksian atas apa yang terjadi, atas apa yang kita hadapi, atas apa yang tengah mengusik batin dan nurani rakyat. Itulah kewajiban kita. []

OPINI

Rakyat Menagih Keadilan oleh : Agus Sudirman

Bulan September menjadi bulan berduka cita dan penuh nestapa, setidaknya jika kita melihat kebelakang dari berbagai peristiwaperistiwa non-kemanusiaan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi sepanjang bulan September. Sampai detik ini peristiwaperistiwa tersebut belum diselesaikan oleh negara secara berkeadilan dan mengedepankan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yang menjunjung tinggi martabat korban. Seperti kasus Munir dan peristiwa Tanjung Priok sampai saat ini belum terselesaikan, akan tetapi pengungkapan kebenaran dan juga akses pemulihan kepada korban masih belum ada langkah yang kongkrit oleh negara. September hitam akan terus teringat dan selalu diperingati oleh bangsa Indonesia terlebih mereka yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, karena pada hakikatnya Hak Asasi Manusia adalah hak dasar bagi setiap orang dan yang setiap orang memiliki hak yang sama. Jika pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Indonesia tidak kunjung terselesai maka akan menjadi peristiwa kelam yang selalu di peringati untuk menagih keadilan bagi para korban dan agar tidak terulang kembali. Berawal dari tragedi pembantaian 19651966 jika melihat sejarah maka yang teringat adalah tragedi G30S PKI 1965 yang menyebabkan kematian tujuh jenderal, akan tetapi yang terjadi setelah itu soal kejahatan kemanusiaan terhadap rakyat yang tidak tahu menahu mengenai peristiwa tersebut dan dituduh berhubungan dengan partai komunis Indonesia cenderung senyap. Diperkirakan ebih dari satu juta orang menjadi korban pembantaian, penahanan, pemerkosaan, penghilangan paksa, dan pembuangan.

lHarus diakui adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam peristiwa ini yang tak kunjung selesai. Bagaimana dengan tragedi tanjung Priuk 12 September 1984 peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi akibat aparat keamanan yang bertindak berlebihan dalam menghadapi aksi demonstrasi. Aksi ini bermula ketika presiden kedua RI Soeharto menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal. Namun, provokasi dan hasutan menjadi akar permasalahan yang membuat aksi protes terhadap kebijakan Soeharto sehingga berujung tragedi. Kasus Hak Asasi Manusia kembali terjadi dengan terbunuhnya Munir Said Thalib pada 7 September 2004 merupakan seorang pejuang demokrasi di Indonesia, kematiannya merupakan kejahatan yang terencana dan sistematis. Ketika dalam pesawat yang sedang terbang menuju Amsterdam Belanda untuk melanjutkan studi Masternya. Moralitas adalah dasar dari setiap hal dan kebenaran adalah substansi dari semua moralitas. Berbagai kasus Hak Asasi Manusia terjadi terlebih pada bulan september hitam. September hitam adalah suatu ekspresi yang bertujuan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia bertujuan untuk menagih keadilan bagi setiap korban dalam kasus Hak Asasi Manusia. Masyarakat meminta pemerintah bertanggung jawab dan menyelesaikannya dengan menjunjung tinggi keadilan dan kemanusiaan, sehingga Mahatma Gandhi berkata " Kasih sayang merupakan bentuk tertinggi dari sikap tanpa kekerasan".

Agus Sudirman, salah Pengurus Pesantren di Serang

Manifesto Ikatan 01 / September 2021

OPINI BAGAIMANA KABAR DEMOKRASI INDONESIA? Oleh: Debi Susanti Pada periode Jokowi terpilih sebagai presiden 2014-2019. Sosok pemimpin sipil dengan visi nawacita yang menjadi janji kampanyenya membuat banyak orang terbuai. Dibawah kepemimpinannya, kondolidasi demokrasi pasca reformasi diharapkan semakin solid. Besarnya dukungan yang diberikan membuatnya menang dari Prabowo Subianto, seorang Jendral Orde Baru yang dianggap sebagai orang yang bertanggungjawab terhadap aktivis. Ternyata setelah lima tahun pertama pemerintahan Jokowi yang dikatakan tidak seperti yang dilakukan. Janji kampanye nawacita dengan mudah dilupakan. Demokrasi dibawa mundur jauh ke belakang, kembalinya rezim otoritaran menjadi ancaman nyata. Tanda-tandanya jelas, ruang-ruang kebebasan sipil demi sedikit mulai ditutup. Kemerdekaan berekspresi, berpikir, berpendapat, dan berorganisasi terancam. Dimulai dengan RUU Ormas, penerapan pasal makar, maupun UU ITE untuk para pengkritik, aktivis di berbagai pasal yang mengancam kemerdekaan sipil di RKUHP. Legislatif dan Presiden kebut-kebutan untuk mengasahkan revisi UU KPK yang memangkas berbagai kewenangan penting lembaga anti rausah tersebut. Aksi mahasiswa BEM UI lewat media sosial, ternyata berbuntut panjang. Pihak kampus UI bahkan mempermasalahkan dan memanggil sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam BEM UI. Polemik bermula saat BEM UI menuangkan kerasahannya lewat media sosial. Unggahan itu menunjukkan foto Jokowi berdiri di sebuah mimbar, mengenakan tahta raja, dan disertai latar belakang bibir serta keterangan bertuliskan “The King of Lip Service”. 12

Manifesto Ikatan 01 / September 2021

Dan kabarnya pada tanggal 27 dan 28 Juni 2021, telah terjadi peretasan akun media sosial kepada beberapa pengurus BEM UI 2021, diantaranya akun WhatsApp Tiara Sahfina (Kepala Biro Hubungan Masyarakat BEM UI 2021) tidak dapat diakses, dan teman-teman pengurus lainnya. Sejumlah dukungan dating dari netizen supaya tidaki usah takut dalam menyampaikan kebenaran. Ramai-ramai dengan hastag #KamiBersamaBEMUI. Selain itu aksi masyarakat Indonesia yang dilayangkan melalui mural di daerah Batu Ceper, Tangerang. Dimana gambar tersebut dinilai mirip Presiden Jokowi, dengan bagian mata ditutup tulisan 404 not found dan menuai pro dan kontra. Kabareskim Polri Komjen Agus Andrianto angkat bicara mengenai mural yang berisikan kritik kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di sejumlah daerah. Menurut Agus, Presiden Jokowi sejatinya tak berkenan jika pihak kepolisian responsif terhadap mural-mural kritik yang belakang diperbincangkan di media sosial Agus menuturkan kritik terhadap pemerintah tidak masalah di dalam Negara demokrasi. Namun, Agus juga meminta masyarakat tidak menyebarkan fitnah atau yang membahayakan kesatuan bangsa. (dilansir dari Tribunnews.com) Kritik sosial kepada Jokowi dianggap berlebihan, namun respon pakar sosiolog Ubedilah Badrun memberikan tanggapan mengenai fenomena mural yang viral dan menuai sorotan public karena pemerintah pusat dianggap mengekang kebebasan berpendapat.

OPINI

Ubed menjelaskan bahwa kritik yang dilayangkan melalui melalui mural sama sekali tidak berlebihan, bahkan menurutnya hal tersebut seharusnya mnejadi diskusi bersama pemerintah, dan dalam statmentnya ia memberikan saran bahwa sebaiknya yang ditangkap bukan pembuat mural melainkan para koruptor. (dilansir dari tvonenews.com) Aksi Mahasiswa pada senin tanggal 27 September 2021 siang Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi demonstrasi di area Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Koordinator Isu Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) BEM SI Zakky Musthofa Zuhad mengawali pernyataan dengan menyangkan sikap aparat kepolisian yang tak memberikan ruang untuk menyampaikan tuntutan dan aspirasi di depan Gedung Merah Putih KPK Tak hanya itu, sikap aparat kepolisian yang bertindak berlebihan atau represif, dibuktikan dengan beberapa kawan BEM SI yang robek bajunya kemudian terluka. Pertama, BEM SI menuntut ketua KPK mencabut SK 652 tentang penonaktifan 75 pegawai KPK dan SK pemberhentian 57 pegawai KPK. BEM SI mendesak Presiden Jokowi berpihak kepada penyidik KPK dengan mengangkat 57 pegawai KPK menjadi ASN Lalu meminta pimpinan KPK terutama Pak Firli Bahuri, untuk kemudian turun dari jabatannya. Serta menuntut dan mendesak KPK untuk tetap menjaga semangat dan marwah semangat pemberantasan korupsi. Terakhir, BEM SI mendesak KPK segera menyelesaikan kasus-kasus besar yang sedang ditangani oleh pegawai KPK. (dilansir dari KOMPAS.com)

sumber : erudisi.com Merujuk pada fakta yang terjadi ternyata selama periode pemerintahan Jokowi jika disandingkan dengan visi nawacita terdapat inkonsistensi antara janji politik dengan realitanya. Dalam dokumen nawacita, Jokowi berkomitmen untuk melaksanakan reformasi sistem dan penegakkan hokum yantg bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Ada janji untuk melindungi anak, perempuan, dan kelompok marginal, harapan membangun politik legilasi yang kuat pemberantaqsan korupsi, penegakkan HAM, perlindungan lingkungan hidup dan reformasi lembaga penegakkan hokum. Namun, apa yang terjadi bertolak belakang.

Debi Susanti, Ketua Bidang IMMawati PC IMM JAKTIM PERIODE 20212022

Manifesto Ikatan 01 / September 2021

OPINI

Lantas bagaimana kabar Demokrasi di Indonesia? Demokrasi di Indonesia ke depan akan menghadapi situasi sulit, dan jika tidak ada gerakan korektif rakyat, bukan tidak mungkin Indonesia akan kembali ke masa kelam rezim Orde Baru. Demokrasi hanya akan menjadi konsep kertas di atas kertas tanpa mampu dijalankan atau bahkan lebih buruk kembali rezim otoriter. Dampaknya fatal, penegakkan hukum dan hak asasi manusia tidak dapat dijalankan. Rezim otoriter tidak mengenal persamaan di muka hokum dan prinsip perlindungan hak asasi karena pada dasarnya rezim otoriter adalah rezim yang memonopoli kekuasaan dan keadilan dengan mengabaikan hak asasi kemanusiaan. Maka dari itu peran aktif masyarakat sipil untuk memfasilitasi gerakan bersama dengan berbagai elemen sangat diperlukan untuk melawan oligarki dan ancaman kembalin6ya rezim otoritarian. REFRENSI: MAULANA, ARIF. DKK. (2019). CATATAN AKHIR TAHUN 2019 REFORMASI DIKORUPSI DEMOKRASI DIREPRESI. LBH JAKARTA. JAKARTA. https://www.cnnindonesia.com/teknologi/202 10628155805-192-660424/riuh-netizen-belabem-ui-soal-jokowi-the-king-of-lip-service https://megapolitan.kompas.com/read/2021/09 /27/17421751/demo-di-gedung-kpk-bem-sisebut-polisi-represif-hingga-jokowi-lepas? page=all https://www.kompas.tv/article/201704/polemi k-mural-jokowi-404-not-found-stafsus-yangdipermasalahkan-adalah-soal-izin

Manifesto Ikatan 01 / September 2021

sumber : suaranasional.com

OPINI MATINYA DEMOKRASI DAN KAGAGALAN HAM : MENGENANG DARAH AKTIVIS PEREMPUAN YANG TERBUNGKAM Oleh : Annisa Rahayu

Tragedi yang terjadi 28 silam jika ditinjau dari tahun 2021 ini. Mengingatkan kita pada peristiwa penculikan seorang aktvis perempuan bernama Marsinah. Siapakah marsinah itu? Marsinah merupakan seorang perempuan berkelahiran nganjuk, 10 April 1969. Ia merupakan seorang pejuang HAM sekaligus buruh pabrik PT Catur Putra Surya (CPS) pada rezim orde baru. Kegigihannya dalam memperjuangkan kesetaraan Hak tak pernah surut dan sebagai seorang perempuan ia tak menjadikan identitas gendernya batasan dalam menyuarakan keadilan. Dengan lantang ia menyerukan kenaikan upah sebagai bentuk upaya tindak lanjut dari surat edaran gubernur Jawa Tmur yang menghimbau setiap perusahaan menaikan upah pekerjanya sesuai keputusan mentri No.50 tahun 1992 perihal besaran upah minimum di provinsi Jawa Timur sebesar Rp.2.250 per bulan. Namun PT CPS tempat marsinah bekerja saat itu masih menggaji pekerjanya dengan besaran 1.700 per bulan.

sumber :madingrakyat.id

Tentunya hal tersebut memicu tuntutan dari kaum buruh seperti unjuk rasa dan pemogokan kerja. Selain memimpin uapaya penaikan upah Marsinah juga kerap menjadi garda terdepan bagi kawan buruhnya yang mendapatkan deskriminasi dan perlakuan tak adil yang kerap dirasakan seperti pemecatan. Keberaniannya melawan penguasa mengantarkan ia pada nasib yang nahas. Pada tanggal 08 Mei 1993 marsinah dikabarkan tewas dalam kondisi luka di sekujur tubuh setelah sebelumnya sempat menghilang.

Tentunya ini menjadi berita duka yang menyayat bagi kalangan aktivis dan pegiat HAM. Masih sehatkah akal dan nurani dari demokrasi ? yang selama ini diagungkan sebagai bentuk pemerintahan dimana warga negaranya memiliki hak yang sama dalam setiap pengambilan keputusan. Marsinah adalah bagian dari warga negara yang menyuarakan hak-nya, adilkah jika suara menuntut keadilan harus ia bayar dengan nyawa dan darah yang tak bersalah ? dimanakah fungsi HAM yang katanya sebagai hak kebebasan yang fundamental, seharusnya menaungi seluruh warga negaranya bukan hanya menaungi jajaran tertentu dengan berbagai kepentingan. Dimanakah fungsi HAM yang katanya menjamin setiap Individu merasa mana ? Lantas, mungkinkan sila ke-2 yang berbunyi “kemanusiaan yang adil dan beradab”. hanyalah sebuah romantisasi dari negara demokrasi ini. Dalam kasus marsinah yang memuat tindak pembunuhan, penyiksaan, dan penganiayaan tentunya melukai kemurnian sila ke-2. Bahkan sampai saat ini kasus marsinah masih menjadi tekateki yang belum sepenuhnya terpecahkan. Dalam mengenang darah aktivis perempuan yang terbungkam sudah menjadi tugas kita dalam merawat keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kadiv Advokasi Korps.IMMawati JAKTIM PERIODE 2021-2022

Manifesto Ikatan 01 / September 2021

OPINI EVENT BULAN SEPTEMBER : DISKON NYAWA RAKYAT INDONESIA Oleh : Reza Wahyudin

Daftar pertama yang ingin saya tanyakan tentang proses peradilan hukum bagi terduga di Tragedi Pembantaian 1965-1966 yang dimana pembantaian itu akibat dari peristiwa pemberontakan PKI dan ingin membersihkan Indonesia dari pengaruh-pengaruh Komunisme, kenapa banyak sekali korban jiwa dari peristiwa tersebut dan kenapa mereka dibunuh tanpa peradilan yang sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat itu terdapat banyak sekali versi terkait korban jiwa pada pembantaian itu versi pertama datang dari Pencari Fakta 1965 yang dibentuk oleh Presiden Soekarno pada Desember 1965 dan dipimpin oleh Mayjen Soemarno yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. Menurut komisi itu, korban jiwa akibat dari pembersihan Komunisme itu berkisar 80 ribu jiwa.

Tulisan ini dibuat dalam rangka meramaikan peringatan September Hitam yaitu adalah sebuah peringatan untuk mengenang kembali peristiwaperistiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia seperti Tragedi Pembantaian atas dasar memberantas Komunisme pada tahun 1965-1966, Peristiwa Tanjung Priok 1984, Tragedi Semanggi II 1999, Pembunuhan Munir 2004, hingga brutalitas aparat dalam aksi Reformasi Dikorupsi yang baru saja terjadi 2019 lalu. Peristiwa yang terjadi di Bulan September tersebut kemudian oleh KontraS disebut sebagai September Versi kedua dikemukakan Komnas HAM yang membentuk Tim Penyelidikan Pelanggaran Hitam. Disini saya akan menuliskan opini saya terkait mengapa banyak sekali nyawa manusia yang hilang pada peristiwa tersebut yang seakan-akan membuat nyawa manusia itu tidak ada harganya lagi dan membuat nyawa manusia itu seperti terasa ada diskon atau pengurangan harga apabila manusia tersebut melakukan kesalahan atau berseberangan dengan mayoritas tertentu, selain itu saya ingin mempertanyakan bagaimana proses peradilan bagi para terduga kasus diatas itu oleh para aparatur hukum di Indonesia ini yang sampai membuat mereka kehilangan nyawa atas kesalahan yang bisa saja belum terbukti secara hukum di Indonesia.

Manifesto Ikatan 01 / September 2021

Kemanusiaan 1965-1966 yang diketuai oleh Nur Kholis. Beliau mengatakan bahwa korban tragedy 1965-1966 itu berjumlah di kisaran 500 ribu hingga 3 juta jiwa. Versi berikutnya dari New York Times pada Mei 1966 yang menuliskan jumlah korban tewas mencapai 300 ribu orang. New York Times beberapa bulan kemudian, seperti dipaparkan buku Dalih Pembunuhan Massa, kembali menyelidiki dan menyimpulkan jumlah korban mati seluruhnya lebih dari setengah juta orang. Dan versi terakhir yang membuat saya kaget adalah dating dari salah satu pemimpin operasi dari tragedy tersebut yaitu alm. Sarwo Edhie Wibowo, beliau mengatakan pengakuannya pada tahun 1989 terkait jumlah korban jiwa pada tragedy tersebut kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahwa 3 juta orang tewas dalam pertumpahan darah ini.

OPINI Saya mempertanyakan kembali bagaimana proses hokum dan peradilan kepada para orang-orang yang terduga terpapar komunisme apakah mereka diadili terlebih dahulu atau tidak dan juga pada masa itu tidak ada aturan hukum baik secara pidana maupun perdata yang dapat menjerat mereka dalam proses hokum yang berlaku ketika mereka menjadi seorang komunis, lalu berikutnya siapa yang membunuh mereka apakah para oknum militer, oknum para militer atau masyarakat yang anti-PKI yang membunuh orang-orang yang terduga komunisme tersebut.

Berikutnya ada Tragedi Tanjung Priok 1984 yang merupakan salah satu kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada bulan September. Peristiwa ini diawali dengan banyaknya ceramah-ceramah mengkritik kebijakan pemerintah Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto dan puncaknya adalah tertempelnya pamflet-pamflet yang mengkritisi kebijakan Orde Baru dan diminta untuk dicopot oleh aparat militer. Untuk kejelasan terkait rangkaian peristiwa dari Tragedi Tanjung Priok 1984 ini bisa kalian cari di media online maupun offline karena disini saya selaku masyarakat mempertanyakan bagaimana bisa peristiwa tersebut memakan korban jiwa dan apakah peristiwa pengamanan itu sudah dijalankan sesuai dengan SOP yang berlaku.

Karena menurut opini saya mereka yang terduga berideologi komunis itu masih punya hak untuk hidup secara layak dan juga masih dapat dibina secara baik dan benar, tidak harus dibinasakan juga nyawa para terduga komunis itu. Dan saya juga menduga bahwa salah satu alasan dari tragedi itu adalah balas dendam yang dilakukan oleh militer terutama TNI Angkatan Darat karena semua korban pemberontakan yang menjadi pahlawan Revolusi itu adalah Perwira Tinggi di TNI Angkatan Darat ditambah lagi bahwa para pemimpin Operasi Militer itu adalah Letnan Jendral Sarwo Edhie Wibowo yang dimana beliau adalah teman dekat dari salah satu korban G30S yaitu Letnan Jendral Ahmad Yani.

Saya merasa bingung kenapa adanya korban jiwa dari pihak masyarakat Tanjung Priok yang menuntut rekan mereka yang ditahan secara sepihak oleh pihak KODIM itu dibebaskan meskipun cara-cara yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengemukakan tuntutannya itu dilakukan secara anarkis, apakah TNI memberikan perintah untuk meredakan aksi-aksi anarkis massa berdasarkan Standart Operating Procedure (SOP) karena ditemukan korban yang meninggal akibat dari peluru tajam para oknum militer. Harusnya para aparat militer ini bekerja sesuai dengan SOP yang berlaku dalam mengamankan sebuah kejadian.

Pada tragedi ini saya berpendapat bahwa nyawa kita sangatlah murah dimata orangorang yang berseberangan pemahamannya dengan kita semua dan seakan tidak adanya kebebasan dalam menentukan pilihan (meskipun kebenaran dalam pilihan kita bersifat semu, subjektif dan penuh relatifitas) dan penegakan keadilan Tragedi ini belum selesai meskipun para pelakunya sudah tiada atau bahkan tidak akan pernah selesai.

Penegakan SOP dan Pemberian arahan dari atasan atau komandan sangat berpengaruh dalam sebuah pengendalian keamanan karena apabila ada kesalahan dalam pelaksanaan SOP dan Arahan Komandan maka nyawa masyarakat lah yang akan menjadi taruhannya. Dan permasalahan itu juga yang ingin saya pertanyakan kembali pada kasus Tragedi Semanggi II yang memakan korban jiwa dari kalangan Mahasiswa yang sedang menyampaikan aspirasinya untuk mengkritisi pemerintahan yang berkuasa.

Manifesto Ikatan 01 / September 2021

OPINI Aksi-aksi tersebut mendapat represi oleh ABRI (TNI) sehingga mengakibatkan jatuh korban antara lain, Yap Yun Hap (FT UI), Zainal Abidin, Teja Sukmana, M Nuh Ichsan, Salim Jumadoi, Fadly, Deny Julian, Yusuf Rizal (UNILA), Saidatul Fitria dan Meyer Ardiansyah (IBA Palembang). Tim Relawan Kemanusiaan mencatat 11 orang meninggal dan luka-luka 217 orang dalam peristiwa tersebut. (sumber KontraS.org) Aksi represi kepada mahasiswa yang menyampaikan aspirasinya terkait kebijakan pemerintah, apakah aksi tersebut sesuai dengan SOP ? apakah boleh untuk mengamankan demonstrasi dengan menggunakan peluru tajam ?, kalau memang berhak tolong diberitahukan atau bahkan disosialisasikan agar aksi represi tidak terjadi lagi. Aksi Represi terhadap mahasiswa terjadi juga pada Aksi Mahasiswa yang Menolak RUU KPK di Gedung DPR pada September 2019 kenapa bisa terjadi aksi represi ? pembungkaman suara-suara rakyat dan bahkan adanya kekerasan demi mengamankan aksi mahasiswa tersebut ? apakah pengamanannya sudah sesuai dengan SOP pengamanan ketertiban ? itu yang masih saya tanyakan dan saya bingungkan sampai saat ini.

Bahkan saya harus sampai membaca Perkapolri No. 9 Tahun 2008 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan. Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum untuk mencari tahu dan sebagai antisipasi dalam mengemukakan pendapat di Muka Umum. Kesimpulan dari tulisan ini bagaimana proses peradilan dan penegakan hukum di Negara ini kenapa ada banyak sekali tragedi kemanusiaan yang menyebabkan kekerasan secara fisik hingga hilangnya nyawa rakyat Indonesia yang seakan tidak ada harganya sama sekali dan terjadi diskon nyawa apabila rakyat Indonesia melakukan kesalahan dan berseberangan dengan pihak penguasa dan bahkan kepada seseorang yang berusaha untuk menegakkan keadilan dan Hak Asasi Manusia seperti Munir ?

Reza Wahyudin, Sekretaris Kordinator Komisariat Jakarta Timur Periode 20212022

Manifesto Ikatan 01 / September 2021

REPORTASE Sikap Islam dan Muhammadiyah dalam memandang pelanggaran HAM berat di Indonesia. TIM REDAKSI Manifesto Ikatan : Herdin Muhtarom, beberapa waktu lalu melakuan wawancara dan bincang santai bersama Edi Setiawan, (Wadek 3 FEB UHAMKA), untuk mengetahui pandangan beliau terkait dengan sikap Islam dan Muhammadiyah dalam memandang pelanggaran HAM berat. berikut perbincangan lengkap yang dapat kita simak. 1. Apa pandangan bapak mengenai peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia dalam prespektif keislaman dan kemuhammadiyah? Peristiwa pelanggaran HAM berat sebenernya pemerintah sudah melakukan adanya pedampingan terhadap korbankorban. Dalam kasus-kasus tersebut banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, oleh karena itu, perlu adanya tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan secara independen terkait kejadian-kejadian terkait peristiwa pelanggaran HAM. Pemerintah seharusnya melakukan penyelesaian kasus-kasus terkait pelanggaran HAM secara tuntas dan terpercaya.

2. Siapa yang seharusnya bertanggung jawab dalam menangani pelanggaran HAM berat yang terjadi pada bulan September? Terkait peristiwa yang terjadi saya sebenernya tidak bisa menyudutkan satu pihak saja untuk bertanggung jawab. Tapi kita juga harus meninjau terkait peristiwa pada saat itu terjadi pada saat pemerintahan siapa, karena pemerintah itu memiliki peran untuk bertanggung jawab serta kekuasaan. Oleh karena itu, jika meninjau terkait tanggung jawab terkait kasus yang terjadi otomatis pemerintah yang sedang berkuasa.

3. Kematian IMMawan Randi menjadi duka bagi para kader IMM Se-Indonesia, IMMawan Randi meninggal karena brutalitas aparat keamanan dan tindakan represif dari aparat keamanan dalam hal ni bagaimana Islam memandang kejahatan yang dilakukan oleh aparat dan bagaimana seharusnya Muhammadiyah dan IMM menyikapi hal itu? Jika kita melihat dalam prespektif Islam dan meninjau dalam history, pada masa nabi Muhammad memang ketika ada jaman jahiliyah sangat berbeda dengan masa sekarang. Masa sekarang itu ada istilah penguasa dan yang di kuasai, tetapi pada masa lalu dulu melalui penaklukan. Namun untuk masa sekarang tidak bisa, Karena adanya hubungan Negara dengan masyarakat sipil. Jadi adanya patron dan klien, patron yang memegang kekuasaan dan klien itu masyarakat. Dan memang Negara itu memiliki kewajiban untuk kesejahteraan rakyatnya, namun kadang-kadang Negara juga harus di sentil dengan alat-alat demokrasi melalui masyarakat sipil maupun Media Press. 4. Lalu bagaimana Islam memandang jika Muhammadiyah atau IMM memberikan solidaritas untuk para keluarga korban yang sampai saat ini masih menunggu keadilan? yang paling penting yang sering kita baca dalam surah Al-maun terkait berbagi, makna berbagi tidak hanya terkait makanan namun memberikan bantuan dalam memebrikan empati dan kepedulian, terutama dalam sisi bantuan kemanusian seperti bantuan hokum untuk menyelesaikan permasalahan terkait hal tersebut. Sehingga dalam prespektif Muhammadiyah untuk memacahkan suatu masalah berupa dari akar nya untuk memecahkan segala permasalahannya.

Manifesto Ikatan 01 / September 2021

REPORTASE

KENDARI, Suara Muhammadiyah – Inna lillahi wa innaa ilaihi rajiun, kabar duka datang dari keluarga besar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Salah satu kadernya, Randi, meninggal dunia, Kamis (26/9). Randi merupakan Kader IMM Kendari, Sulawesi Tenggara dan Mahasiswa Fakultas Perikanan Universitas Halu Oleo. Randi wafat tertembak dalam gelaran aksi demonstrasi bersama menolak RUU bermasalah di DPRD Kendari dan tak sempat terselamatkan dalam perjalanan evakuasi menuju Rumah Sakit. “Kejadian yang tidak diharapkan ini harus diusut tuntas dan diselesaikan secara hukum dengan tegas dan seadil-adilnya. tulisan ini pernah tayang di Suara Muhammadiyah

Manifesto Ikatan 01 / September 2021

Pimpinan Pusat Muhammadiyah turut berduka dan sangat menyesalkan atas meninggalnya Randi. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir mengatakan, kejadian tersebut harus diusut dan ditindak secara hukum dengan tegas dan berat karena menyangkut nyawa anak manusia dan warga negara yang mestinya dilindungi. Aparat kepolisian dan keamanan hendaknya menjalankan tugas sebagaimana mestinya dan tidak melakukan tindakan-tindakan represif atau kekerasan dalam bentuk apapun sehingga semakin tercipta suasana yang kondusif,” ungkapnya. Haedar berharap peristiwa tersebut menjadi perhatian dan keprihatinan semua pihak. Agar aksi mahasiswa dan gerakan demonstransi harus ditangani dengan sebaikbaiknya dan tidak boleh ada kekerasan dalam bentuk apa pun. Semoga almarhum Randi khusnul khatimah dan berlimpah maghfirah serta rahmat Allah. (Riz)

REPORTASE

sumber : carapandang.com

Najih Prastiyo : Kekerasan Akan Semakin Bangkitkan Semangat Muda CARAPANDANG.COM - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Najih Prastiyo mengatakan kader IMM yang tewas dalam unjuk rasa di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), menunjukkan adanya pelanggaran kemanusiaan. "Ini persoalan kemanusiaan yang hari ini dilanggar oleh aparat di sana," kata Najih di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (26/9/2019) malam, di sela aksi solidaritas meninggalnya Immawan Randi. Dia mengemukakan Randi adalah kader IMM yang aktif di sejumlah organisasi. Almarhum adalah korban kekerasan saat unjuk rasa dan meninggal dengan luka bekas peluru di dada. Atas persoalan itu, dia menyebutkan akan mengupayakan keadilan lewat koordinasi dengan kepolisian dan pihak Muhammadiyah agar terbentuk tim investigasi. Secara prinsip, tambah dia Kapolri tidak pernah menetapkan prosedur tetap (protap) pengamanan aksi dengan peluru. Kapolda Sultra juga menyampaikan lewat koordinasi dengan Kapolri sudah meniadakan peluru karet. "Di pengamanan tadi, tapi kalo di Sultra sudah seperti itu maka kita harus menuntut tindakan kepada Kapolda Sultra. Apalagi hari ini Kapolda Sultra tetap bersikukuh bahwa dia sudah melakukan semuanya sesuai protap," jelas dia. Akan tetapi, Najih mengatakan apa yang terjadi pada Randi menunjukkan ada sesuatu yang tidak sesuai protap dalam pengamanan unjuk rasa. "Korban berjatuhan tidak boleh ada lagi. Tidak boleh dengan kekerasan. Pendekatan harus dengan persuasif, pendekatan kultural. Kekerasan hanya akan membangkitkan semangat muda perlawanan mahasiswa seluruh Indonesia," lanjut dia.

*Tulisan ini pernah tayang di carapandang.com

Manifesto Ikatan 01 / September 2021

REPORTASE

dokumentasi DPP IMM

Tanwir IMM Soroti Omnibus Law Hingga Penembakan Randi Oleh: Ahmad Soleh

JAKARTA – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) Najih Prastiyo dalam pembukaan Tanwir XXIX IMM, menyampaikan muktamar IMM yang seharusnya dilaksanakan pada September 2020, harus diundur. Hal itu diputuskan setelah melakukan koordinasi dengan PP Muhammadiyah. Penundaan muktamar juga diputuskan dengan persetujuan DPD IMM se-Indonesia di forum tanwir yang digelar secara daring, Kamis (20/8).

Maka, kata dia, DPD IMM se-Indonesia masa jabatannya akan diperpanjang, artinya musyawarah daerah (musyda) diselenggarakan setelah pelaksanaan muktamar. Namun, Najih menjelaskan, secara khusus, untuk tingkat pimpinan cabang dan pimpinan komisariat (PC/PK) musyawarah tetap dilaksanakan sesuai AD/ART IMM dengan penambahan protokol kesehatan.

Tanwir XXIX IMM yang diselenggarakan secara daring ini juga membahas situasi terkini dan peran-peran yang dapat dimaksimalkan oleh IMM se-Indonesia. Pembahasan itu akan dituangkan dalam rekomendasi. Beberapa hal yang disoroti IMM, di antaranya RUU Omnibus Law, IMM di setiap tingkatan agar terlibat aktif melakukan penolakan terhadap “Kondisi saat ini tidak mungkin untuk RUU kontroversial tersebut. Forum tanwir ini melaksanakan muktamar secara tatap muka. juga kembali mengangkat isu penembakan Karena itu, bersama DPD IMM se-Indonesia Immawan Randi. Forum tanwir menuntut pihak diambil kesimpulan mengundur muktamar kepolisian untuk menuntaskan kasus sampai Agustus 2021. Namun, bila terjadi penembakan kader IMM tersebut. Randi adalah penurunan angka Covid-19 di Indonesia mahasiswa Universitas Halu Oleo (Unhalu), sebelum Agustus 2021. Maka, pelaksanaan Kendari, Sulawesi Tenggara, yang tewas muktamar akan dilakukan peninjauan tertembak peluru tajam pada bagian dadanya kembali,” kata Najih, Kamis (20/8). saat melakukan aksi demonstrasi pada September 2019 silam. Kasus tersebut terus dikawal oleh DPP IMM sampai saat ini.

*tulisan pernah tayang di Madrasah Digital 22

Manifesto Ikatan 01 / September 2021

GALERI SUSASTRA

Puisi-Puisi Ahmad Soleh* September Menghitam Where's the truth in the written word If no one reads it? – Green Day, “Troubled Times” Saat rakyat sedang sulit bangsaku kian terjepit pemangku kuasa sibuk berkelit berkongsi para elit merumuskan akal-akalan segala cara dihalalkan hitam dan kelam adalah September disimbah luka, dibasuh dukacita dan di gelap pekat ini kita tersesat di jalan rusak tempat orang-orang congkak yang tuli kupingnya buta matanya mati hatinya saatnya kita berorasi memberi kesaksian atas ini tapi lagi-lagi megafon mati gas air mata menghujani dar-der-dor menghampiri di dada kami ia bersarang kini.

Reformasi Dikorupsi Ratnawati Al-Arsya

Suara gemuruh semangat juang Para mahasiswa menyeru keadilan Sebab, mata hati pemimpin mulai buram Terhalang kepentingan para tuan Reformasi dikorupsi Satu persatu tumbang Semilir angin mengabarkan duka Peluru menembus kulit, bersimbah darah Namun perjuangan belum usai. Manipulasi kasus atas hilangnya nyawa Seakan menjadi topeng bagi mereka Dimana keadilan? Yang aku dapati hanyalah ketidakadilan Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Mari kobarkan semangat Teruskan perjuangan para pendahulu kita Meski nyawa para pahlawan t’lah hilang, kita masih tersisa Demi bangsa Indonesia tercinta Lihatlah, dua tahun berlalu Namun keadilan seakan hilang bak ditelan bumi Indonesia kehilangan pahlawan antirasuah 57 pejabat dipecat dengan dalih tidak lolos, namun apa benar? Serang, September 2021

Depok, September 2021

Bunga Tai Wikka Essa Putra

lempar bunga-bunga tai pada mulut kekuasaan tabur doa-doa pada para pahlawan yang pupus mendamba keadilan Merawat ingatan dan teruslah melawan mari terus kita suarakan hingga antarkan keadilan dan kebenaran padamu yang bernama kemanusiaan Kuningan, September 2021,

Manifesto Ikatan 01 / September 2021

GALERI SUSASTRA

Dendangkan Nyanyian Kebenaran Ahmad Sholeh Majelis basa-basi diminta bicara, tapi dibatasi majelis tipu-tipu penuh wajah-wajah palsu mikrofon dimatikan sirene nyaring tanda bahaya nyalakan megafon dendangkan nyanyian kebenaran yang sakit akal yang mati nurani! Depok, September 2021

Manifesto Ikatan 01 / September 2021

KEBENARAN TAK MUNGKIN BISA DILENYAPKAN Yani Susilowati Aku Menengadahkan kepada menatap kehidupan Kehidupan yang penuh dengan kecurangan Tipu daya dan pengkhianatan yang semakin merajalela Kebenaran yang semakin menghilang Membunuh sebuah nama di awan-awan Aku menundukkan kepala Mencari napas yang hampir menghilang di antara dialog-dialog tersembunyi Ada tangan yang berusaha mengambil cinta Ada kaki yang mematahkan berjuang Tapi kebenaran tak mungkin bisa lenyap Cahaya tak akan meremang dalam kepalsuan Ada amarah dalam diri yang berusaha ditahan Melihat keangkuhan para menguasa yang mempermaikan manusia Berusaha melawan Sebuah kebohongan meskipun telah menjalar Namun kebenaran akan tetap hidup Sebab kebenaran itu akan terus berlipat ganda September, 2021

PROPIL KONTRIBUTOR Biodata : Nama Annisa Rahayu, seorang perempuan berdarah Jawa namun lahir dan besar di Jakarta pada bulan Juni. Menyukai sastra dan senang menggeluti foto atau video editing. Senang dengan perbincangan mengenai human behavior dan gender. Saat ini aktif di korps immawati Jakarta timur. Kontak surel Instagram : @rahayunnisa_ Biodata Ahmad Soleh. Lahir di Cirebon, 24 Februari 1991. Ia mulai menjadi pengrajin puisi sejak SMA dengan mengisi kolom mading. Puisi-puisinya pernah terbit di berbagai media massa, seperti Harian Republika, MadrasahDigital.co, Gagas.ID, Rahma.ID, GhirahBelajar.com, dan media sosial pribadinya. Beberapa puisinya telah terbit menjadi buku. Di antaranya Untuk Mak Eha (2015), Hujan Ibu Kota (2017), dan buku terbarunya Memutus Wabah Pilu Menyemai Benih Rindu (Diva Press, 2020). Kontak surel ashshaleh18@gmail.com dan WA 085717051886.

Biodata Debi Susanti. Lahir di Serang, 26 Mei 1999. Saat ini menjadi bagian pengurus PC IMM Jakarta Timur periode 2021-2022. Sejak menjadi bagian IMM aktivitas menulis beberapakali dilakukan. Dan beberapa tulisannya pernah terbit di media massa, seperti MadrasahDigital.co, Gagas.ID, Rahma.ID dan buku Mata Perempuan (Irfani, 2021). Kontak Biodata surel debisusanti111@gmail.com dan WA 081934194313 Muhammad Reza Wahyudin yang bisa dipanggil Reza, Lahir Di Bekasi 08 Oktober 1997. Memiliki hobi diantara lain, menonton film dan bermain game dan terkadang membaca buku ataupun artikel terutama bergenre Teknologi dan Science Fiction. Menyukai Grup Band seperti X-Japan, Falling in Reverse, L'arc~en~ciel dan dulu Ia bermimpi ingin bermain drum seperti Yoshiki Hayashi. Kontak Email : rezawahyudin11@gmail.com WA : 08888928480 Ratnawati, lahir di Serang, 01 Februari 1997. Merupakan salah satu alumni UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan program studi Manajemen Pendidikan Islam. Sekarang aktif sebagai guru dan pengurus di salah satu pondok pesantren kota Serang. Email: ratnawati8907@gmail.com, FB: Ratnawati Al-Arsya, IG @Ratnawatialarsya dan Wattpad Nawa_Al_Arsya01

Biodata : Nama saya Yani Susilowati, seorang perempuan berdarah Jawa dan Sunda, lahir di yogjakarta lebih tepatnya di kabupaten bantul pada bulan Mei. Hal yang saya lakukan di waktu luang yaitu menonton film dan membaca, selain itu juga saya senang dengan hal yang berkaitan dengan puisi. Saya tertarik dengan pembahasan mengenai perempuan. Saat ini saya aktif di PK IMM FKIP UHAMKA dan juga Korps IMMawati. Kontak surel instagram @yanis05_

PC IMM JAKARTA TIMUR Email : immjakartatimur21@gmail.com Blog : www.immjaktim.org IG : @pcimmjaktim

Redaksi

MANIFESTO

PROGRESIF DAN MENCERAHKAN

IKATAN