TANTANGAN PEMENUHAN HAK EKOSOB DALAM ERA DESENTRALISASI
untuk peningkatan ekonomi rakyat akan menjadi prioritas. Sementara itu, kebijakan yang dibuat biasanya akan bersifat melindungi (protective) atau mempromosikan (promotive) hakhak dasar warga. Kebijakan-kebijakan tersebut misalnya berupa perlindungan terhadap kesempatan ekonomi warga, mewajibkan dan membiayai anak untuk bersekolah, memfasilitasi pengembangan ekonomi rakyat, dan sebagainya. Pada hakikatnya yang diharapkan dari keberadaan Kovenan Ekosob adalah mengaktifkan peran negara dalam memenuhi hak-hak dasar warga negara. Seperti yang dinyatakan Kovenan Ekosob, Pasal 2 ayat (1): Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji mengambil langkah-langkah, baik sendiri maupun melalui bantuan dan kerja sama internasional, terutama bantuan teknis dan ekonomi dan sejauh dimungkinkan sumber daya yang ada, guna mencapai secara progresif realisasi sepenuhnya hakhak yang diakui dalam Kovenan ini dengan menggunakan semua upaya yang memadai, termasuk pembentukan langkah-langkah legislatif.
Peran negara dalam implementasi hak ekosob agak berbeda dengan peran negara dalam implementasi hak sipol. Dalam implementasi hak sipol, negara cukup bertindak mencegah terjadinya pelanggaran hak, baik oleh orang/kelompok dalam negara tersebut maupun oleh negara sendiri. Sementara dalam implementasi hak ekosob, negara harus secara aktif mengerahkan sumber daya dan upaya untuk memenuhi hak-hak dasar warga negara. Misalnya, sebuah negara dikatakan tidak memenuhi hak ekosob jika negara tidak berbuat apa-apa atas tingginya angka kemiskinan di negara tersebut. Peran negara juga bersifat progresif dalam implementasi hak ekosob. Artinya, dalam implementasi hak ekosob yang menjadi perhatian bukan apakah negara melanggar atau tidak, melainkan apakah negara memenuhi atau tidak. 105