Issuu on Google+


PAMONG S

DAFTAR ISI

SALAM PAMONG

READER

20

M A J A L A H

PROFIL PAMONG

B U L A N A N

Penerbit Pamong Institute Pemimpin Umum/Pemred Wahyudi al Maroky

Kebangkitan bagi bangsa Indonesia sering diidentikan dengan berdirinya Boedi Oetomo (BO) tahun 1908. Meski ada yang berpendapat Kebangkitan itu di mulai sejak 1905 dengan berdirinya SDI yang berubah menjadi SI ketika menentang penjajahan Belanda. Intinya kebangkitan harus dimulai dari pemikiran yang sadar akan posisinya sebagai terjajah dan harus bangkit melawan penjajahan. Dari kesadaran pemikiran itulah kemudian melahirkan prilaku dan perjuangan melawan penjajahan. Tanpa adanya kesadaran berfikir mustahil orang menuntut merdeka jika mereka tidak merasa dijajah.

Sekretaris Redaksi Steffen Loindong

8

Desain dan layout MediaPRO

Fokus

RUU Aparatur Sipil Negara

Mampukah Mereformasi Birokrasi? H. Syarif Mbuinga, S.Pdi

K

ondisi birokrasi Indonesia belum berubah kendati era reformasi telah berlangsung lebih dari 10 tahun lamanya. Reformasi birokrasi yang sering didengungdengungkan masih sebatas slogan dan belum terbukti secara nyata.

Drs. H. Amin Haras

Bupati Pohuwato

Wakil Bupati Pohuwato

Reformasi Birokrasi Wujudkan Kesejahteraan Pohuwato

P

23

POTENSI DAERAH

among yang satu ini luar biasa. Pengalamannya dalam menangani urusan rakyat tak diragukan lagi. Ia pernah menjadi ketua DPRD Kabupaten Pohuwato. Bahkan lebih dari dua periode ia berkiprah sebagai wakil rakyat yang terhormat.

Redaksi Mujiyanto Agus Fatoni Hotman SHTE Joko Prasetyo Yahman FX. Mote Hadi Firdaus (Jambi) Iskandar S (Sumsel) Azarisman Rozie (Riau) Parlin Lubis (Sumut) Samsu Rizaldi (Sumbar) Beny Tambonop (Papua Selatan) Rahman (Papua Barat) Rochus Seran (NTT) Abd. Manaf (Gorontalo) Agus Suryadi (Babel) M. Kurniawan (Kalbar) Erwin (Kalteng) Sanusi (Kaltim) Mujiburahman (Kalsel) Jimmy Ringkuangan (Sulut) Arfan (Sulteng) La Ode Burchama (Sultra) Bagja Saputra (Banten) Angga (Jabar) Noman Kresna (Jatim) Afan BI (Maluku Tenggara) Irwansyah (Sulsel) Redaktur foto A. Farras

PEMERINTAHAN

30 Drs. AGUS SURYADI, M.Si Camat Gerunggang - Kota Pangkal Pinang Provinsi Bangka Belitung

P

otensi unggulan daerah terdiri dari 5 (lima) sektor yakni pertanian fokus jagung dan padi, perkebunan fokus kelapa dan kakao, Peternakan fokus pada ternak sapi, Pertambangan dan Pariwisata. 4 PAMONG READERS â–  MEI 2012

RT/RW Jaman Jepang dan Kini

R

T/RW merupakan metamorfose dari Tonarigumi yang merupakan asosiasi hubungan keluarga dalam lingkungan yang terkecil. Pola hubungan ini dieksploitasi oleh Jepang untuk kepentingan politiknya. Kini setelah merdeka pun tak jauh berbeda.

Adm/keuangan Istriyani Budi Naraya Fauzan Produksi/Distribusi: Charles Taju Edu Ardi Iklan Syafril Syamsudin Isnaini Hasani Jafal Rafki Ismael Jl. Ampera Raya No. 9A Cilandak Timur-Jakarta 12560 Telp/Fax: 021-78830277 Email : pamong.institute@gmail.com wadi.press@gmail.com Website : www.pamonginstitute.com Rekening: Bank Mandiri KCP Kawasan Komersial Cilandak No. 127-0005-8504-56 a.n. : Pamong Institute Pengganti ongkos cetak: @Rp.25.000,-

BENEDIKTUS TAMBONOP, SSTP. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Boven Digoel Prov. Papua

B

agi masyarakat papua, kebangkitan dapat dimaknai akan kesadaran politik akan posisi saat ini. Ya, sebuah posisi yang bukan secara sempit dimaknai sebagai penjajahan Belanda seperti dulu. Namun pemikiran untuk sadar posisi dan kondisi harus terus di asah karena bukan tidak mungkin penjajahan itu tetap mengintai meski dengan cara yang lain. Dunia kini semakin modern dan canggih. Penjajahan tidak harus dengan mengirim pasukan dan menduduki daerahnya. Kini penjajahan dapat dilakukan melalui ekonomi dan politik secara lebih halus. Kebangkitan pemikiran jauh lebih penting dari kebangkitan ekonomi semata. Dengan posisi ekonomi yang kuat serta dukungan kekayaan alam yang melimpah bukan jaminan suatu daerah akan menuju kebangkitan dan kesejahteraan. Boleh jadi justru kekayaan alam yang berlimpah akan mengundang para penjajah manca negara datang dan menjajah dengan berbagai cara. Meski kini telah ada Otsus untuk Papua, namun itu bukan jaminan untuk menuju kebangkitan jika tak dikelola dengan baik. Potensi di tanah papua ini sangatlah kaya. Hanya saja karena keterbatasan SDM menjadikan daerah ini masih terbelakang dibanding daerah lain di Republik ini. Meski telah ada kebijakan Otonomi Khusus (Otsus), namun ini belum mempu menjawab keinginan dan harapan masyarakat papua untuk maju. Disinilah perlunya kesadaran pemimpin dan masyarakat papua untuk segera bangkit kesadaran dan pemikirannya demi meraih kesejahteraan dan kebangkitan hakiki. Bukankah daerah kita kaya minyak, kaya gas bahkan tambang emas. Tapi kenapa mencari dan membeli BBM saja begitu sulit dan mahal. Bahkan sebagian besar masyarakat papua hanya jadi penonton bagaimana perusahaan asing beroperasi di daerahnya. Perusahaan asing itu mengambil kekayaan alam milik kita sendiri lalu mereka menjualnya kepada kita dengan harga yang ditetukan pihak asing. Kita perlu segera bangkit. Membangun kesadaran berfikir, menyiapkan SDM yang berkualitas. Jika SDM kita belum siap maka boleh saja kita mempekerjakan pihak asing tapi tak boleh mengorbankan rakyat sendiri. â–  Roky almaro

PAMONG READERS â–  MEI 2012 5


OPINI PAMONG

Bagja Saputra, AP. Kasubag Protokol Pemkab Serang Banten

S

angat disayangkan Ketua DPRRI Mazuki Ali tak menyebutkan nama kampus IPDN. Padahal jika saja ia memasukkan nama kampus IPDN saat menyatakan Koruptor Lulusan Universitas ternama pastilah akan heboh. Saat berada di Kampus UI, Ketua DPR RI, Marzuki Alie menyatakan banyak pelaku korupsi adalah orang pintar lulusan universitas ternama

seperti UI dan UGM. “Saat ini korupsi kan orang-orang pintar lulusan universitas dari UI, Gadjah Mada, ICMI, dan semuanya terlibatlah (korupsi). Ini fakta,” ujar Marzuki Alie saat berbicara di acara ‘Masa Depan Pendidikan Tinggi di Indonesia’ di Universitas Indonesia, Depok, Senin (7/5/2012). Lebih lanjut Marzuki mengungkapkan, “Kebanyakan perguruan tinggi negeri ngurusin proyek saja,” sindir Marzuki Alie. Sayangnya Marzuki Ali tidak menyebut IPDN. Jika saja menyebut IPDN sebagai salah satu kampusnya para koruptor pastilah akan heboh. Kita masih ingat ketika Kampus IPDN dipojokkan karena beberapa kasus yang terjadi. Media begitu bersemangat dan bahkan seolah kehilangan obyektifitasnya. Bandingkan dengan respon media terhadap masalah koruptor dari Universitas ternama. Berbeda dengan Marzuki, pengamat Pendidikan Darmaningtyas menyalah-

kan birokrasi. “Saya kira tanggung jawabnya bukan lembaga pendidikan tapi birokrasi. Saya kira orang tetap percaya,” kata pengamat pendidikan, Darmaningtyas, kepada detikcom, Senin (7/5/2012). Darmaningtyas menyetujui pernyataan Marzuki Alie tersebut, tapi pernyataan tersebut tidak lengkap. “Saya kira pernyataan MA betul, tapi tidak seluruhnya dan kurang lengkap. ITB, IPB, dan STAN jangan dilewatkan. Kalau cuman UI dan UGM kurang fair,” ungkap Darmaningtyas. Ternyata kita memang belum bangkit dari pemikiran dan mental terjajah sehingga kehilangan kepekaan atas nilai-nilai obyektif dan keadaban. Bahkan lebih membela diri ketimbang mengoreksi diri. Atau boleh jadi memang dunia pendidikan kita sakit karena berada dalam sistem negara yang sakit. Bahkan boleh jadi nilai korupsi mulai diinspirasikan dari praktek-praktek dalam pengelolaan dunia pendidikan. ■

Telah Terbit Buku: Wadi-Press & Pamong Institute bekerjasama dengan Pemkab Paniai menerbitkan buku

“Bersama Naftali Membangun Paniai” Buku yang berisi gambaran eksotisme Paniai dan perjuangan masyarakatnya dalam bertahan dan membangun daerahnya dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat di daerah lain. Buku tersebut bukan hanya beredar di Paniai tapi juga akan segera masuk ke toko buku Gramedia Jabodetabek.

6

TAJUK

JIKA KORUPTOR Alumnus IPDN pasti Heboh

Informasi lebih lanjut hubungi : Pamong Institute, Jl. Ampera Raya No. 9AJaksel (12560) Telp./Faksimili : (021) 78830277 email : pamong.institute@gmail.com PAMONG READERS ■ MEI 2012

TOKO BUKU (WADI BOOK CENTRE) Jl. Enim No. 27 Kel. Sungai Bambu Tanjung Priok Jakarta Utara info: 085714107472, 021-70076733

RUU ASN

Atasi Politisasi Birokrasi ?

Citra birokrasi di negeri ini masih saja terpuruk. Mulai dari sistem birokrasi yang tidak jelas dan berbelit-belit sampai masalah SDM birokrasi yang tidak profesional. Bahkan sejak era reformasi dan demokrasi, kini muncul persoalan baru yakni terjadinya politisasi birokrasi.

R

eformasi birokrasi yang digulirkan tidak membuahkan hasil yang manis. Berbagai survei menunjukkan, setelah lebih dari 10 tahun pasca reformasi (98) ternyata raport capaiannya menunjukkan angka merah. Bahkan ada yang mengatakan untuk jadi birokrat tidak perlu pintar. Kalau pintar malah tidak terpakai. Faktanya, kinerja birokrat semakin hari semakin amburadul. Anggaran begitu besar, tetapi SDM kita merosot dari 113 jadi 124. Sesungguhnya para birokrat sendiri tidak nyaman dengan kondisi saat ini. Semua menjadi tidak menentu. Siapa pun bisa menjadi apa pun. Yang paling menentukan posisi birokrat adalah tim sukses, baik di pusat maupun di daerah. Bahkan jika ada yang belum mendapatkan jabatan maka bisa dibuat jabatan baru. Adanya jabatan wakil Menteri menjadi contah nyata bagi daerah bagaimana pemerintah pusat membuat kebijakan. Sementara di daerah timses (tim sukses) juga sangat menentukan dalam pengisian jabatan birorasi. Jika demikian maka tak heran jika kinerja birokrasi jadi terganggu.

Maka rakyatlah yang dirugikan. Meski telah digulirkan reformasi birokrasi, namun citra birokrat belum juga membaik. Kini digulirkan lagi regulasi baru dengan RUU ASN. Persoalan saat ini bukan hanya masalah regulasi. Regulasi yang baik pun tidak bermanfaat bahkan menjadi masalah jika dilaksanakan oleh SDM yang salah dalam kondisi dan sistem yang bermasalah. Akar persoalan yang sangat penting adalah perlunya rekonstruksi kesadaran sebagai pemerintah untuk melayani rakyat. Saat ini wajah penguasa dan birokrat masih mencerminkan watak dengan kultur birokrasi kolonial. Lebih memposisikan sebagai tuan yang menarik pajak dan harus dilayani oleh rakyat. Tatanan hukum kita (KUHP) pun masih warisan penjajah Belanda. Struktur, nilai, norma dan regulasi kita masih berorentasi pemenuhan kepentingan penguasa dibanding pemenuhan hak warga negara. Struktur dan proses dibangun untuk mengontrol dan mengawasi masyarakat bukan untuk melayani masyarakat. Beberapa negara berkembang

menjadi negara maju karena kemampuan mereka menyelesaikan reformasi birokrasi. Seperti yang diraih Korea Selatan sejak era tahun 80-an. Reformasinya di topang langkah deregulasi, simplikasi prosedur, restrukturisasi pemerintahan pusat dan penguatan komisi reformasi administrasi. Pada akhirnya melahirkan dampak wajah birokrasi yang lebih efesien, professional, bersih dan berwibawa. RUU ASN (Aparatur Sipil Negara) merupakan perubahan mendasar dari UU No 43 Tahun 1999 tentang PokokPokok Kepegawaian. Harapannya adalah reformasi birokrasi secara efektif dan efisien dengan menciptakan budaya kerja dan paradigma baru di kalangan pegawai negeri sipil. RUU ini diharapkan bisa menjawab persoalan terkait reformasi birokrasi nasional yang dilaksanakan di berbagai kementerian dan pemerintah daerah. Meski akan ada RUU ASN, namun dengan sistem demokrasi saat ini tentu politisasi birokrasi menjadi sebuah keniscayaan. Akan banyak birokrat pintar dan idealis mendapat reward “meja pendek” karena tak mendukung atau turut menyukseskan porses politik. Mereka tak medapat jabatan bukan karena tak pintar tapi lebih karena ada hukum politik, siapa yang berkeringat dialah yang dapat. Semoga kita bisa segera keluar dari sistem politik demokrasi yang mahal menuju sistem yang lebih ideal. ■ roky el Maro PAMONG READERS ■ MEI 2012 7


FOKUS

RUU Aparatur Sipil Negara

Mampukah Mereformasi Birokrasi? Kondisi birokrasi Indonesia belum berubah kendati era reformasi telah berlangsung lebih dari 10 tahun lamanya. Reformasi birokrasi yang sering didengung-dengungkan masih sebatas slogan dan belum terbukti secara nyata.

S

ementara di sisi lain masyarakat menuntut pelayanan yang lebih baik dari birokrasi yang ada. Soalnya, mereka ini dibayar dari uang rakyat. Menyadari kenyataan itu, pemerintah berinisiatif mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal-hal mendasar yang ada dalam RUU ini antara lain: PNS berubah jadi Pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara). Pegawai ASN terdiri atas PNS dan pegawai tidak tetap pemerintah. Dengan perubahan ini, tugas, wewenang dan kewajiban serta hak akan ada sedikit perubahan sesuai dengan RUU tersebut. Selain itu, jabatan di ASN cuma ada tiga yakni: a. Jabatan Administrasi; b. Jabatan Fungsional; dan c. Jabatan Eksekutif Senior. Implikasi-

8 PAMONG READERS ■ MEI 2012

nya adalah penghapusan esselon 4 dan esselon 3. Jabatan esselon 3 yang berwenang dalam mengambil kebijakan masih dipertahankan. Struktur organisasi berubah jadi flat karena para pegawai langsung bertanggung jawab kepada pimpinan karena para pegawai telah diangkat menjadi pejabat fungsional. Khusus jabatan fungsional, tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Sedangkan untuk jabatan pembina kepegawaian daerah, yang selama ini dipegang kepala daerah yang notabene adalah jabatan politik, maka akan diserahkan ke pejabat esselon 1 di daerah yaitu para sekretaris daerah. Hal mendasar lain adalah pemben-

tukan Komisi Aparatur Sipil Nasional (KASN). KSAN, menurut RUU itu adalah lembaga negara yang mandiri, bebas dari intervensi politik, dan diberi kewenangan untuk menetapkan regulasi mengenai profesi ASN, mengawasi instansi dan perwakilan dalam melaksanakan regulasi, dan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Implikasinya, komite ini akan menyampaikan ke masyarakat kalau ada jabatan esselon 1 dan 2 yang kosong di instansi pemerintah dan daerah. Jabatan itu di suatu instansi bisa diisi oleh pejabat dari instansi lain, selama yang bersangkutan lulus seleksi penempatan oleh KASN yang selama ini masih menggunakan sistem DUK (daftar urutan kepangkatan). Begitu pula didaerah,

bisa saja sekda di kabupaten A diisi oleh Sekda dari Kabupaten B, selama yang bersangkutan lolos seleksi penempatan yang dilakukan oleh KASN Anggota Panitia Kerja Aparatur Sipil Negara DPR, Harun Al Rasyid, mengatakan, pembuatan undang-undang tersebut untuk menghapus politisasi birokrasi. Dia menilai selama ini telah terjadi penyelewengan yang membuat pegawai negeri sipil terombangambing oleh kepentingan calon petahana dalam pemilihan kepala daerah. Dengan adanya RUU ASN ini dia berharap bisa tercipta birokrasi yang profesional, netral dan independen dalam menjalankan tugas kenegaraan tanpa tergantung politik pemerintahan. Salah satu caranya adalah dengan memutus alur hierarki pegawai negeri sipil dengan kepala daerah. “Jadi pembina tertinggi berada di tangan sekretaris daerah yang dipilih berdasarkan komposisi Komisi Aparatur Sipil Negara,” ujarnya setelah mengikuti diskusi ‘Quo Vadis Birokrasi Indonesia’, Jumat (27/1). Diakui atau tidak, birokrat di masa lalu dan saat ini masih menciptakan budaya kerja PNS dalam zona nyaman, kurang memiliki rasa tanggung jawab serta tidak responsif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui RUU ini, anggota Komisi II DPR RI Gamari Sutrisno berharap, ada reformasi birokrasi secara efektif

dan efisien dengan menciptakan budaya kerja dan paradigma baru di kalangan pegawai negeri sipil. “RUU ASN ini adalah perubahan mendasar dari UU No 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dalam bingkai profesi pegawai negeri,” ujar Gamari di Jakarta, Jumat. Diharapkan penerapan RUU ini bisa menjawab persoalan terkait reformasi birokrasi nasional yang dilaksanakan di berbagai kementerian dan pemerintah daerah. Selain itu juga mencakup kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumberdaya manusia aparatur negara. Perekat Persatuan RUU ini menurut Wakil Menteri PAN dan RB Eko Prasojo diharapkan bisa memperkuat peran dan posisi pegawai negeri sipil (PNS) sebagai perekat NKRI, yang belakangan ini terkotak-kotak dalam bingkai pegawai daerah dan pegawai pusat, sebagai dampak dari kebijakan desentralisasi. Selain itu, RUU ASN juga diharapkan bisa menjadi pengaman bagi PNS dari tsunami politik akibat pemilihan kepala daerah secara langsung. “Dengan alasan tersebut, maka PNS harus solid dalam menghadapi berbagai kepentingan politik yang sering mengganggu karir PNS yang

dibina sejak lama, gara-gara tidak mendukung salah satu pasa-ngan pilkada,” ujar Eko di Bandung. Ia menjelaskan, nantinya ada larangan bagi ASN menjadi pengurus dan menjadi anggota parpol, dan menekankan prinsip-prinsip merit dalam penerimaan, penetapan, pengangkatan dan promosi ASN. Selain dapat mengurangi kooptasi politik atas birokrasi, serta memberikan rasa nyaman kepada PNS dalam melaksanakan tugasnya sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat. Hal yang menurut Wamen perlu mendapatkan perhatian, tidak perlu lagi ada penyebutan PNS pusat dan PNS daerah, agar tidak terjadi persepsi bahwa ada dua kedudukan PNS. Peran PNS sebagai perekat NKRI harus diperkuat lagi. RUU ASN ini, menurutnya, telah mengarah pada reformasi birokrasi, khususnya di bidang SDM Aparatur, dan diharapkan dapat mewujudkan paradigma baru dalam pemberian pelayanan publik yang lebih baik yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Pro Kontra Ketika memasuki uji publik, berbagai tanggapan muncul. Ada yang pro dan kontra terhadap aturan baru tersebut. Di antaranya, urusan perpanjangan usia pensiun dan transparansi program promosi jabatan eselon. Kondisi ini disadari betul oleh Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PAN-RB) Eko Prasojo. ‘’Ini aturan baru yang mengubah pola birokrasi lama, tentu ada yang mendukung dan menolak,’’ tuturnya. Poin tentang pensiun misalnya. Berdasarkan aturan yang berlaku saat ini, usia pensiun PNS yang duduk di jabatan eselon 1 dan 2 adalah 56 tahun. Lalu, itu dapat diperpanjang lagi hingga usia 58 tahun dan perpanjangan lagi hingga usia 60 tahun. ‘’Dalam praktiknya, keputusan usul perpanjangan usia pensiun pejaPAMONG READERS ■ MEI 2012 9


bat eselon 1 dan 2 ini rentan memicu konflik,’’ jelasnya. Dari pantauan Eko, kebijakan memperpanjang atau tidak usia pensiun PNS eselon I dan II sering didasari rasa suka dan tidak suka dari pejabat pembina kepegawaian. Yaitu, bupati, wali kota, gubernur, dan presiden. Banyak pejabat eselon 1 dan 2 yang usia pensiunnya diperpanjang karena kedekatannya dengan kepala daerah. Kedekatan itu bisa dipicu, misalnya, karena PNS yang bersangkutan menjadi tim sukses dalam pemilihan kepala daerah. Padahal, belum tentu PNS tersebut memiliki kompetensi bagus. ‘’Jangan sampai ada istilah putra mahkota di birokrasi,’’ jelas Eko. Sebaliknya, ada pejabat eselon I dan II yang kompetensinya bagus namun tidak diberi kesempatan atau ditolak pengajuan perpanjangan usia pensiunnya. Kasus itu bisa terjadi, misalnya, karena PNS tadi dianggap berseberangan secara politik dengan kepala daerah. Iklim seperti itu, menurut Eko, rentan terjadi konflik internal di pemerintahan. Dengan kecenderungan tersebut, dalam RUU ASN, usia pensiun pejabat eselon 1 dan 2 langsung diperpanjang tanpa pengajuan ke atasannya. RUU ASN itu mengatur pejabat eselon 1 dan 2 pensiun pada usia 60 tahun. 10 PAMONG READERS ■ MEI 2012

Perpanjangan usia pensiun juga berlaku untuk PNS selain pejabat eselon 1 dan 2. Usia pensiun PNS non pejabat eselon 1 dan 2 yang saat ini dipatok 56 tahun diubah menjadi 58 tahun. Alasannya, meningkatnya usia harapan hidup penduduk Indonesia. Selain itu, merujuk kepada rata-rata usia pensiun PNS di negara lain, yakni 60-62 tahun. Aturan perubahan usia pensiun itu mendapat penolakan dari kepala daerah yang sering memanfaatkan usul perpanjangan usia pensiun untuk mengamankan kedudukannya. Dengan perpanjangan usia pensiun secara otomatis itu, kepala daerah nakal sudah tidak memiliki lagi kesempatan untuk mempermainkan usul perpanjangan usia pensiun anak buahnya. Butir aturan lain yang juga menuai pro dan kontra adalah aturan promosi jabatan yang dijalankan secara terbuka. Selama ini, kata Eko, promosi jabatan di hampir semua lini pemerintahan di Indonesia dijalankan secara diam-diam atau terima beres. Setelah RUU ASN tersebut digodok, kata Eko, ada lembaga khusus yang menyimpan database seluruh aparatur negara yang layak untuk promosi jabatan. Lembaga khusus itu adalah Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Komisi tersebut

nanti menjadi ujung tombak promosi jabatan eselonisasi. Eko menjelaskan, RUU ASN mengibaratkan posisi PNS yang menduduki kursi eselon seperti pasukan khusus di TNI. ‘’Mereka itu Kopassus-nya birokrasi,’’ ujarnya. Para PNS yang duduk di kursi eselon bisa dipindahtugaskan ke mana pun di penjuru Indonesia. Jika tidak ingin dipindah, tidak boleh duduk sebagai pejabat eselon. ‘’Pejabat eselon di daerah maupun di pusat bisa dirotasi ke penjuru Indonesia,’’ tutur Eko. Dengan cara itu, seluruh wilayah di Indonesia tidak akan kekurangan pejabat-pejabat eselon yang andal. Di kalangan PNS sendiri ada yang galau terhadap RUU ini. Ini yang disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Diah Anggraeni. Diah yang juga Sekjen Kemendagri ini menyoroti Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Lembaga ini dianggap sebagai superbody dan memiliki kewenangan luar biasa. Besarnya kuasa KASN bisa menyebabkan terjadinya tumpang tindih kepentingan. Apalagi sudah ada Kemenpan dan RB, LAN dan BKN. Sorotan lainnya, KSAN ini memiliki tugas membuat aturan sekaligus mengawasi pelaksanaannya. Ini dianggap akan kacau balau bila diterapkan. Belum lagi, siapa nanti yang akan duduk sebagai anggota KASN. Di sisi lain, para PNS juga galau dengan wacana penghapusan eselon 3 dan 4 yang dinilai bakal melemahkan fungsi rentang kendali serta efektifitas pelayanan kepada masyarakat di tingkat bawah. Hal lainnya yang dianggap merugikan PNS adalah tentang jabatan eselon 2 di daerah seperti kepala dinas, kepala badan atau kepala kantor tidak termasuk sebagai pejabat eksekutif senior. Posisi ini bila lowong bisa diduduki oleh semua PNS dan non PNS yang memenuhi kualifikasi dan memiliki kompetensi bisa mengikuti seleksi.

“Tentunya ini memangkas peran kepala daerah, karena tak bisa memilih dan menunjuk langsung siapa Sekkab. Bisa-bisa posisi Sekkab diisi dari luar daerah yang sudah barang tentu ditolak oleh kepala daerah,” kata Diah lagi. Perlu Dikaji Lepas dari pro dan kontra, Mendagri Gamawan Fauzi meminta RUU ASN dikaji dengan baik demi perbaikan peningkatan manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal itu disampaikan Mendagri saat tampil sebagai pembicara utama pada lokakarya nasional tentang RUU ASN yang diselenggarakan Korpri bekerja sama dengan Forum Sekda Seluruh Indonesia (Forsesdasi) di Jakarta, Senin (14/5). Mendagri megnatakan, RUU ASN ini jangan buru-buru disahkan. “RUU ASN ini harus benar-benar mencerminkan kepentingan kita bersama untuk meningkatkan profesionalitas

aparatur sipil negara,” katanya. Ia khawatir jika RUU ASN ini disahkan malah menimbulkan keresahan di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Alasannya, sejumlah pasal dalam RUU ASN perlu pengaturan lebih rinci. Oleh sebab itu, upaya penyempurnaan sistem dan kegalauan PNS ini harus dapat diintegrasikan menjadi suatu rumusan UU ASN yang betul-betul dapat diterapkan di masa mendatang. Mantan Gubernur Sumbar ini menyebutkan, salah satu yang perlu dikaji adalah pembentukan KASN yang terdiri dari beberapa unsur sehingga tidak perlu buru-buru diselesaikan. “Harus holistik dan integral agar hasilnya matang,” ujarnya. Pemerintah sendiri ketika bertemu DPR membahas RUU ini meminta waktu untuk melakukan koordinasi internal. Beberapa materi yang ingin dibicarakan secara ‘’internal’’ oleh pemerintah terkait nomenklatur

jabatan eksekutif senior dan komposisi KASN. Sekjen Kemendagri Diah Anggraeni menjelaskan, pihak Kemendagri sudah mengajukan penundaan tiga bulan dalam pembahasan RUU ASN pada Komisi II DPR RI, karena ada beberapa hal yang harus diklarifikasi dan juga disepakati dalam RUU ini. Ini terutama yang menyangkut isu krusial yang dapat merugikan PNS dan juga kepala daerah. “Ada 14 isu pokok dalam RUU Aparatur Sipil Negara dianggap krusial,” ujar mantan Kepala Biro Kepegawaian Provinsi Jateng ini. DPR sendiri bisa memahami dan memberi ‘’dispensasi’’ waktu. Tapi, penyelesaian RUU ASN tetap ditargetkan harus selesai pada masa sidang mendatang. Bagaimana nasib RUU itu nantinya? Akankah birokrasi berubah menjadi lebih baik? ■

PAMONG READERS ■ MEI 2012 11


WAWANCARA

Memang selama ini banyak terjadi politisasi PNS? Ya, sekarang ini kan PNS sering kali dimobilisisasi untuk mencari dukungan ketika akan ada pemilihan kepala daerah (pilkada). Itu salah satu bentuk politisasi PNS. Kedua, menempatkan seorang PNS dengan jabatan yang tidak sesuai dengan kompetensi PNS tersebut.

Masalahnya Terjadi

Politisasi PNS Reformasi birokrasi telah lama dicanangkan oleh pemerintah. Namun hasilnya belum terlihat. Kondisi birokrasi belum berubah. Maka, pemerintah berinisiatif mengajukan Rancangan Undang Undang Aparatur Sipil Negara (ASN). Akankah aparatur negara akan bisa direformasi? Ataukah RUU ini nantinya akan menjadi UU yang ompong? Berikut wawancara wartawan Pamong Joko P dengan Dirjen Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri DR. Made Suwandi.

Mengapa perlu RUU ASN? ni sebagai respon atas reformasi birokrasi. Kalau dari sisi kepegawaian, reformasi birokrasi otonomi daerah sekarang ini kan sangat sulit untuk menjawabnya.

I

Apa saja itu? Pertama, sebenarnya daerah itu butuh pegawai berapa sih? Kedua, apa sih kompetensi orang sehingga menduduki suatu jabatan? Dua pertanyaan itu belum juga bisa dijawab sampai hari ini. Nah, kita harapkan Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara bisa menjawab itu. Dan kami berusaha menyinergikan dengan Rancangan UndangUndang Pemerintahan Daerah. RUU Pemda juga arahnya ke sana, untuk menjawab dua pertanyaan tadi.

rasio pertama, guru. Berapa rasio guru dengan murid? Kedua, paramedis. Berapa rasio paramedis terhadap penduduk? Ketiga, administrasi. Berapa rasio tenaga administrasi dengan penduduk? Tentunya dengan melihat kondisi geografis pula. Kedua, dari sisi kompetensi. Jabatan-jabatan strategis, kalau di RUU ASN itu disebut jabatan eksekutif senior (JES). Nanti eselon satu dan eselon dua dikompetisikan di antara sesama pegawai negeri sipil (PNS). Nanti akan ada Komisi Aparatur Sipil Negara ( KASN) yang di dalamnya ada unsur K4.

Isinya bagaimana sehingga bisa terjawab dua pertanyaan tadi? Jadi kalau dari sisi jumlah disesuaikan dengan beban tugasnya. Beban tugasnya apa? Urusan apa yang dikerjakan? Kelembagaan apa saja yang ada? Jadi berapa jumlah? Jumlah itu akan terkait dengan rasio.

Apa itu K4? Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri); Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri); Komite Komisi Aparatur Sipil Negara; dan dibantu oleh Kampus maksudnya dewan kampus. Nanti K4 ini berfungsi untuk melakukan tes penyeleksian fit and prover test terhadap orang-orang yang hendak duduk di jabatan-jabatan eselon satu dan dua tadi.

Berapa rasio antara satu pegawai dengan penduduk? Kalau di pemerintahan daerah, pegawainya kira-kira ada tiga macam. Pertama, dari sisi rasio. Dari

Lantas siapa yang menentukan rasio jumlah pegawai dengan penduduk? Kalau rasio guru dan murid sekarang sudah ada di SPN-nya Kementerian Pendidikan. Kalau kese-

12 PAMONG READERS ■ MEI 2012

DR. Made Suwandi Dirjen PUM Kemendagri hatan atau paramedis itu ada nantinya di Kementerian Kesehatan, karena memang Kemenkes yang berwenang menentukan. Rasio itu sampai sekarang memang belum ditentukan? Nah, itulah. Tapi kalau guru sekarang sudah ada.

Kok bisa? Bisa saja, karena calon kepala daerah itu punya patronasi politis dengan PNS itu. “PNS itu mendukung posisi kita, ya kita balas budi dengan posisi yang kira-kira dapat mendukung kita.” Nah, hal-hal seperti itu akan dihilangkan dalam RUU ASN ini. Memang kondisi birokrasi sekarang ini seperti apa? Ya, seperti yang saya katakan tadi, sampai hari ini ada dua hal yang tidak bisa dijawab. Satu, berapa sih jumlah pegawai yang dibutuhkan daerah? Kalau dikaitkan dengan otonomi ya. Kedua, apa kompetensi seorang PNS sehingga menduduki

Contoh rasionya? Kalau di Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, satu guru melayani 32 murid. Kalau kesehatan mereka nanti yang nyusun. Apakah undang-undang yang ada belum memadai, sehingga dibuat juga RUU ASN? Ya, sebenarnya apa sih masalah kita? Masalahnya adalah pertama, terjadinya semacam politisasi PNS. Pegawai bisa jadi apa saja kalau kenapa saja dengan siapa saja. Nah, itulah salah satu yang akan ditangani. Kedua, bagaimana menciptakan PNS yang profesional. Diharapkan JES ini akan diisi oleh orang-orang profesional yang diseleksi secara terbuka. Dan tidak boleh lagi ada dikotomi antara pegawai pusat dan pegawai daerah, tapi semuanya sama, semuanya adalah PNS dan semuanya harus bagus buat negara. Sehingga PNS bisa dimutasi ke mana saja.

suatu jabatan? Itulah yang tidak bisa dijawab sampai saat ini. Jadi saat ini, di banyak daerah itu yang terjadi adalah, angkat pegawai suka-suka, angkat honorer sukasuka, segala macam. Itu semua nanti akan dibatasi. Sedangkan kompetensinya akan dikunci melalui JES, sehingga diharapkan setiap jabatan akan jelas kompetensinya. Nanti akan dilihat kompetensi masing-masing PNS apakah kompetensinya itu di menejerial, pemerintahan, atau kompetensi teknikal. Apakah RUU ASN ini tidak kontraproduktif dengan pelaksanaan otonomi daerah? Justru kita mencoba mendandani seperti menentukan siapa sih pembina kepegawaian itu? Kalau menurut UU Otonomi Daerah kan, sekretaris daerah. Sedangkan menurut UU No 43 Tahun 1999 kan kepala daerah. Itu yang menjadikan konflik kan? Nah sekarang, RUU ASN ini mengatakan bahwa pembina kepegawaian adalah sekretaris daerah. Sejak

RUU ini disahkan menjadi UU, maka tidak boleh lagi ada perbedaan tafsir. Jadi tidak akan kontraproduktif ? Seharusnya tidak terjadi kontraproduktif. Karena visi UU No 32 dengan RUU ASN hampir sejalan. Semangatnya sama lah. Bagaimana konsekuensi RUU ASN ini dengan program-program otonomi daerah yang sudah berjalan? Saya rasa tidak akan ada masalah, karena salah satu dari agenda mendandani otonomi daerah kan bagaimana agar pemerintah daerah bisa mempunyai pegawai dengan jumlah dan kompetensi yang memadai sesuai dengan fungsi yang dikerjakannya. Dalam agenda tersebut kan RUU ASN mengarah kepada menjalankan agenda menemukan rasio dan kompetensinya dengan fit and proper test tadi. Dengan melalui seleksi yang terbuka, tidak mendikotomikan antara PNS pusat dan PNS daerah. PNS semua sama saja. Jadi tidak ada masalah lah. ■

Kinerja Birokrat

Semakin Amburadul

Prof. Sadu Wasistiono Guru Besar Otda IPDN Kemendagri

R

ancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini bagus idenya, menggeser dari comfort zoneke com petitive zone.Tapi UU itu hanya bagus di atas kertas, kalau tidak konsisten dilaksanakan! Salah satu kelemahan negara kita adalah kemampuan implementasi. Apalagi kalau implementasinya sudah mengganggu ke-pentingan para penguasa, maka kemudian RUU ASN ini nantinya bakal dilanggar. Berdasarkan

pengalaman yang sudah-sudah kan begitu. UU yang sudah ada saja dilanggar kok. Jadi terkait UU ASN ini ya saya, optimis tidak, pesimis sekali juga tidak. Tetapi kalau belajar dari pengalaman, kalau tidak ada pemimpin yang tegas melaksanakan UU, tidak ada gunanya kita membuat UU baru. Konstisusi juga mereka akalin kok. Jadi yang terpenting bukan hanya Undang-Undangnya yang bagus, tetapi konsistensi pelaksanaannya. UU No 43 Tahun 1999, undang-undang sebelumnya, itu ada paradigma yang bagus tetapi pelaksanaannya tidak konsisten. Misalnya, paradigma senioritas ke paradigma kompetensi. Mestinya dengan UU No 43 itu sudah diberikan standar kompetensi menurut jenis jabatan. Sampai sekarang kan belum ada, yang ada baru kompetensi secara umum.

Mestinya kita punya Kamus Jabatan. Setiap jabatan itu ada penjelasannya dan ada standarnya. Di sektor birokrasi, negara kita ini ketinggalan banget. Karena para birokratnya senang dengan kondisi yang sekarang. Senang dengan ketidakpastian, orang yang direkrut tidak harus berkualitas, yang penting sogok sini-sogok sana, jilat sini-jilat sana, jabatannya naik. Tidak perlu pintar kok jadi birokrat. Kalau pintar malah tidak terpakai. Buktinya kinerja birokrat semakin hari semakin amburadul. Anggaran begitu besar, tetapi SDM kita merosot dari 113 jadi 124. Itu kan salah satu indikator buruk dari kinerja birokrasi, terutama birokrasi di daerah. ■ joko prasetyo

PAMONG READERS ■ MEI 2012 13


SOSOK PAMONG

seperti ini perlu perjuangan dan kerja keras dari semua pihak. Menurut Naftali, kebutuhan yang sangat diperlukan masyarakat ini adalah infrastruktur dasar. “Dukungan infrastruktur dasar yang baik akan memacu perputaran ekonomi masyarakat. Dengan bergeraknya ekonomi masyarakat potensi-potensi ekonomi dimasyarakat dapat dioptimalkan. Hal ini tentu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Naftali. Selain Infrastruktur, hambatan berikutnya adalah masalah keterbatasan SDM. Untuk itulah Naftali tak main-main dalam membangun

Wujudkan Paniai yang Mandiri, Sehat, Pintar, Bermartabat dan didukung Sarana yang memadai.

Pamong yang satu ini luar biasa. Pengalamannya di jajaran birokrasi tak diragukan lagi. Setelah meniti karir di birokrasi, ia pun terjun ke dunia politik. Keputusannya sangat tepat karena ia berhasil menjadi orang nomor dua di kabupaten Paniai. Naftali menjadi wakil Bupati Paniai periode 2001-2006.

K

arirnya di dunia politik pun semakin cemerlang ketika ia kembali bersinar dalam pilkada Kabupaten Paniai tahun 2007. Naftali berhasil merebut hati rakyat. Ia pun terpilih menjadi Bupati Paniai periode 2007-2012. Sebagai seorang birokrat yang sudah lama bertugas di tanah papua, ia sangat memahami kondisi daerah. Sekaligus ia paham apa yang harus dilakukannya. Pengala-mannya bertugas diberbagai instansi pemerintah, telah memberikan bekal berharga dalam membangun Paniai. Karirnya sebagai Birokrat dirintisnya sejak menjadi Kaur Pemerintahan Kecamatan Kamuu di Nabire tahun 1990 (sekarang Kabupaten Dogiyai). Selanjutnya karirnya meningkat menjadi Sekwilcam Beoga tahun 1991 (kabupaten Puncak Jaya). Tak lama kemudian ia Menjadi Mantri Polisi

14 PAMONG READERS ■ MEI 2012

Pamong Praja Kecamatan Ilu tahun 1992 (kab. Puncak Jaya) Selanjutnya Pamong yang satu ini berupaya meningkatkan kualitas diri dengan melaksanakan Tugas Belajar Ke Uncen tahun 1993 di Jayapura. Sekembalinya dari Tugas Belajar, ia menjabat sebagai Lurah Kota Karang Tumaritis Kecamatan Nabire tahun 1997 di Kabupaten Nabire. Hanya satu tahun menjad Lurah, Pamong yang sat ini menjabat Camat Kota Distrik Paniai Timur tahun 1998 di Kabupaten Paniai. Setelah dua tahun menjadi Camat, Naftali kemudian menjabat kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Paniai tahun 2000. Hanya satu tahun kemudian Ia menjadi orang Nomor dua di Paniai ketika menjadi Wakil Bupati Paniai periode 2001-2006. Selanjutnya karirnya semakin cemerlang dengan menjadi orang

SDM. Jadi, sumber daya yang sudah ada itu dioptimalkan dan ditingkatkan kualitasnya melalui Bimbingan teknis, pelatihan dan sebagainya agar mereka mampu melaksanakan tugas. Dengan kebijakan pembangunan yang tepat, maka sektor ekonomi dapat di pacu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan membangun infrastruktur jalan jembatan dan sebaginya, itu akan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk membawa hasil bumi mereka ke pasar dan sebaliknya. Bila itu terjadi maka perputaran ekonomi akan

NAFTALI YOGI, S.SOS Bupati Paniai

nomor satu di Paniai, Pamong yang satu ini menjadi Bupati Paniai periode 2007-2012. Pengalaman yang segudang inilah menjadi bekal berharga untuk memimpin dan membangun paniai. Sebagai salah seorang putra terbaik papua yang lahir di Enarotali, 21 November 1963 ia mengenal betul seluk beluk medan tugasnya. Keinginannya untuk selalu memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan daerahnya telah mendorong untuk bekerja keras bersama masyarakat membangun daerahnya. Suami dari Banike Yeimo, S.Sos ini sangat memahami bahwa dalam dunia birokrasi, tidaklah mudah untuk membangun daerah dan masyarakat. Apalagi kondisi alam Papua dan cuaca yang sering kurang bersahabat. Tentu pembangunan di daerah

bergerak dan memberikan efek kesejahteraan bagi masyarakat. Terlaksananya berbagai program, tak bisa dilepaskan oleh aparat pemerintahan yang berkualitas. Untuk itu Naftali selalu menekankan pada kinerja dalam pengisian jabatan di Kabupaten Paniai. Kiranya bersama masyarakat paniai Naftali membangun demi mewujudkan paniai yang mandiri, cerdas, sehat dan sejahtera dengan didukung infrastruktur yang memadai. Semoga. ■ roky el Maro

BIODATA 1. NAMA : NAFTALI YOGI, S.SOS 2. TTL : ENAROTALI, 21 NOVEMBER 1963 3. PENDIDIKAN : - SD NEGERI NABIRE (1977) - SMPNEGERI NABIRE (1980) - SMANEGERI NABIRE (1984) - APDN JAYAPURA(1989) - UNCEN JAYAPURA(1996) 1. 2. 3. 4.

NAMAISTRI : BANIKE YEIMO, S.SOS NAMA AYAH : UWATA WOGI YOGI NAMAIBU : LINCE PIGAI NAMAANAK : - MERRY AGIMUKAYOGI - BEN UWATA WOGI YOGI

PENGALAMAN KARIER

PENGALAMAN ORGANISASI

1. KAUR PEMERINTAHAN SETDAKECAMATAN KAMUU KABUPATEN NABIRE TAHUN 1990 (SEKARANG KABUPATEN DOGIYAI). 2. SEKWILCAM KECAMATAN BEOGA TAHUN 1991 (KAB. PUNCAK JAYA) 3. MANTRI POLISI PAMONG PRAJA(MPP) KECAMATAN ILU TAHUN 1992 (KABUPATEN PUNCAK JAYA) 4. TUGAS BELAJAR KE UNIVERSITAS CENDERAWASIH (UNCEN) JURUSAN FISIP, PROGRAM STUDI ADM.NEGARA TAHUN 1993 DI JAYAPURA. 5. LURAH KOTA KARANG TUMARITIS KECAMATAN NABIRE KABUPATEN NABIRE TAHUN 1997. 6. CAMAT KOTA DISTRIK PANIAI TIMUR KABUPATEN PANIAI TH. 1998. 7. KEPALABAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDAKABUPATEN PANIAI TAHUN 2000. 8. WAKILBUPATI KABUPATEN PAN IAI TAHUN 2001-2005 9. BUPATI KABUPATEN PANIAI TAHUN 2007-2012

1. KETUACABANG OLAHRAGABULU TANGKIS KABUPATEN PANIAI. 2. KETUAPERSATUAN SEPAK BOLAKABUPATEN PANIAI (PERSIPANI) 3. KETUAKARATEDO-GU JU AS KABUPATEN PANIAI. 4. KETUAKONI KABUPATEN PANIAI. PENGALAMAN ORGANISASI POLITIK 1. SEKRETARIS PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR) (1998-2000) 2. KETUADPC PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN PANIAI (2008-SKRG)

PAMONG READERS ■ MEI 2012 15


PAMONG NUSANTARA

Roda Berputar di Simeulue Aceh

Ketika ditanya kenapa ia terjun ke dunia politik dan ikut mencalonkan diri sebagai calon Wakil Bupati Simeulue tahun ini? Dengan rendah hati ia mengatakan karena banyak Tokoh masyarakat dan Tokoh Amaga yang menyarankan dan meminta secara langsung untuk ikut dalam pilkada. Bahkan mereka memfasilitasi dan mencarikan pasangan. Para Tokoh Pemuda pun memberikan dukungan dan motivasi untuk maju dalam pilkada. Apalagi dari hasil survey menunjukkan hasil yang positif. Selain dari para Tomas dan Toga serta Tokoh pemuda, dukungan juga datang dari teman-teman dekat dan rekan se-profesi. Forum Camat dan

Forum Aparatur Pemdes maupun berbagai ormas seperti; Forliges, Forsibar, Ormas Muhammadiyah dll. Keluarga besar juga menjadi salah satu pertimbangan dan memberikan dukungan untuk terus maju. Pamong yang murah senyum ini punya kiat tersendiri dalam bertugas. Kepada PAMONG READERS ia berbagai kiatnya. Selama ini ia menjalankan tugasnya dengan selalu berpikir positif dan senantisa bersedekah dengan senyum. “kita berpikir positif saja untuk menjalani kehidupan ini baik dalam membina keluarga maupun dalam meniti karir”, ungkapnya. Ia menambahkan bahwa apa pun yang masalahnya harus kita hadapi dengan

KELUARGA : NAMAISTRI TTL PEKERJAAN

Hasrul Edyar, S.Sos, M.AP Camat Teluk Dalam Kabupaten Simeulue - Aceh Pamong yang selalu optimis dan murah senyum ini telah meniti karirnya dari staf. Kini roda kehidupannya terus berputar dan sedang bergerak menuju ke atas, masuk dalam jajaran elite di Kabupaten Simeulue Aceh. Bahkan kini sedang menanti pelantikan sebagai orang nomor dua di Kabupaten Simeulue.

16 PAMONG READERS ■ MEI 2012

H

idup bagaikan roda yang berputar. Terkadang berada di posisi atas, terkadang di tengah dan pada saatnya pula ada pada posisi bawah. Fenomena kehidupan seperti ini, bagi orang beriman memandangnya sebagai sunatullah. Sementara bagi orang barat/sekuler menganggapnya sebagai natural of law . Atau yang sering kita kenal dengan istilah hukum alam. Hukum alam yang demikian itu memang masing-masing manusia pasti mengalaminya. Manusia pernah kecil, bahkan dari bayi yang sangat lemah. Sangat membutuhkan pertolongan manusia terutama orang tuanya dihampir segala kebutuhannya. Lalu roda kehidupan manusia itu pun mulai ber putar. Manusia mulai tumbuh menjadi besar, awalnya belum punya ilmu dan harta yang cukup. Lalu seiring bertambahnya usia, ilmu dan hartanya semakin banyak. Maka kawan dan lawan pun semakin banyak. Kali ini

roda benar-benar telah berputar sehingga posisinya tiada lagi berada di bawah. Bahkan kini sudah mulai berada di tengah. Suatu posisi manusia yang sangat banyak manfaatnya bagi manusia lainnya. Namun sekaligus bisa sangat membuat banyak mudharat /menimbulkan banyak masalah dan merugikan banyak manusia. Disinilah perlunya seorang pemimpin yang jujur dan bersyukur. Ibarat roda kehidupan yang berputar, prestasi dan karir Pamong yang satu ini sudah bergerak dari posisi bawah dan melewati posisi tengah. Bahkan untuk putaran roda pemerintahan Kabupaten Semeuilue kini sedang beranjak menuju ke atas. Ya setelah menjabat sebagai Camat di dua wilayah berbeda, suami dari Zumaroh, S.Pd ini terjun di kancah politik. Berbekal dukungan masyarakat ia maju sebagai orang nomor dua di Kabupaten Simeuilue. Ternyata masyarakat pun jatuh hati pada pasangan pamong ini.

optimis. “Harus kita telusuri liku hidup ini bagaikan air yang mengalir, tidak perlu ambisius tapi tetap berusaha dan bekerja keras. Tidak perlu stres dengan situasi yang tidak memihak namun perlu tetap berhati-hati. Selalu berprasangka baik dan upayakan selalu tersenyum,” tegas Hasrul. Bapak dua anak ini titip salam buat seluruh Pamong dan Abdi Masyarakat di penjuru Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Ketika kiita bekerja secara maksimal dalam mengemban amanah sesuai tugas dan fungsi kita mka suatu ketika kerja keras dan kebaikan yang telah kita pupuk akan berbuah manis pada saatnya..... ■ he/w almaroky

: ZUMAROH, S.Pd : SURABAYA, 25 JANUARI 1973 : PNS (GURU SMK 1 SIMEULUE TIMUR)

NAMAANAK 1.CHURIN SUKMADINAZUMHAS 2.ALBARQI MUHARRAMSYAH ZUMHAS NAMAORANG TUA AYAH : ROSMAN S PEKERJAAN : PENSIUNAN PNS IBU : ROSNAWATI PEKERJAAN : PENSIUNAN PNS AYAH MERTUA : ASY’ARI CHAYUBI (ALM) IBU MERTUA : SA’ADAH (ALMH) NAMALENGKAP : HASRULEDYAR, S.Sos, M.AP TTL : LAMAMEK, 01 AGUSTUS 1972 JABATAN : CAMAT TELUK DALAM KABUPATEN SIMEULUE PENDIDIKAN : - SD NEGERI SIBIGO TAHUN 1985 - SMPNEGERI SINABANG TAHUN 1988 - SMANEGERI SINABANG TAHUN 1991 - STPDN JATINANGOR JAWA BARAT TAHUN 1995 - SARJANASOSIALUNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG TAHUN 1999 - PROGRAM PASCASARJANAUNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2004

PEKERJAAN : - STAF PMD PROVINSI NAD TAHUN 1995 - STAF PEMDAKAB SIMEULUE TAHUN 1996 - SEKCAM SIMEULUE TIMUR TAHUN 2002 - CAMAT ALAFAN TAHUN 2006 - CAMAT TELUK DALAM TAHUN 2007 PENGALAMAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN : 1. PENGURUS PERSATUAN SEPAKBOLASINABANG PUTRA TAHUN 2000 - 2005 2. PENGURUS PSSI KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2001 - 2005 3. PENGURUS PEMUDAMUHAMMADIYAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2005 - 2010 4. DEWAN PIMPINAN MUHAMMADIYAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2010 - 2015

PAMONG READERS ■ MEI 2012 17


PROFIL DAERAH

Pohuwato Madani

Mohutato Totolianga

Bersaudara dan Saling Mengasihi

Daerah ini bukan saja dikaruniai alam yang luar biasa indahnya. Lebih dari itu suasana masyarakat madani yang saling mengasihi nampak tercermin sebagaimana motonya; Pohuwato Madani.

K

abupaten Pohuwato merupakan kabupaten terluas di Provinsi Gorontalo. Luas wilayahnya 4.244,31 Km2 atau 34,75% dari luas wilayah Provinsi Gorontalo. Selain wilayahnya yang luas, posisinya pun berada di ujung barat Provinsi Gorontalo. Pada awalnya, Kabupaten Pohuwato merupakan bagian dari Kabupaten Boalemo, hal ini berlangsung dari tahun 1999 hingga Mei 2003. Sejak tahun 2002 atau setahun sebelum terbentuk Kabupaten Pohuwato, keinginan aspirasi masyarakat untuk membentuk satu kabupaten definitif begitu kuat. Kuatnya keinginan itu paling besar dipengaruhi oleh polemik kedudukan ibukota kabupaten Boalemo yang tertuang dalam UndangUndang No. 50 tahun 1999, pada pasal 7 dan 8 yang isinya untuk sementara waktu ibukota kabupaten Boalemo berkedudukan di Tilamuta. Kemudian 5 tahun setelah pemerintahan berjalan, ibukota kabupaten harus dialihkan ke Kecamatan Marisa. Polemik tersebut akhirnya disikapi oleh masyarakat bersama pemerintah terkait untuk mengupayakan penyelesaian secara damai, arif dan bijaksana. Berbagai upaya dilakukan oleh tokoh pemuda,

18 PAMONG READERS ■ MEI 2012

tokoh masyarakat dan komponen lainnya berjuang mewujudkan kabupaten Pohuwato. Keluarnya Undang-Undang No. 6 tahun 2003 yang disahkan melalui sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanggal 6 Mei 2003. Berdasarkan perjalanan sejarah ini, akhirnya setiap tanggal 6 Mei ditetapkan sebagai hari ulang tahun Kabupaten Pohuwato. Kabupaten Pohuwato terdiri atas 13 kecamatan, 2 kelurahan dan 79 desa dengan jumlah penduduk 128.771 jiwa

(SP 2010), serta luas 4.244,31 km2 (SP 2010) sehingga tingkat kepadatan penduduknya adalah 30,34 jiwa/km 2. Pemerintahan Kabupaten Pohuwato terbagi dalam 13 Kecamatan. Ketika berdiri pada 25 Februari 2003, Kabupaten ini hanya memiliki 5 Kecamatan dan 73 desa/kelurahan serta 2 UPT. Namun seiring perkembangannya, kini telah menjadi 13 Kecamatan dan 79 Desa serta 2 Kelurahan. Kabupaten dengan Luas Wilayah

4.244,31 Km2 ini dihuni oleh 133.619 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 68.242 jiwa dan perempuan 65.377. Laju pertumbuhan Kabupaten ini rata-rata 3,12 % per tahun, dengan Kepadatan penduduk Pohuwato pada tahun 2010 sebesar 30 jiwa per km2. Kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Duhiadaa, yaitu 277 jiwa per km2, sedangkan yang terendah adalah Popayato Timur yaitu 10 jiwa per km2. Rasio jenis kelamin penduduk Pohuwato pada tahun 2010 adalah 104. Ini berarti bahwa jumlah penduduk lakilaki di Pohuwato lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan. Wilayah ini dihuni oleh beragam etnis yang heterogen. Ta kurang dari 10 etnis antara lain; Suku Gorontalo, Suku Jawa, Suku Bali, Suku Lombok, Suku Bugis, Suku sangir, Suku Minahasa, Suku Bajo Suku Tomini dan Kaili. Masyarakat Kabupaten Pohuwato adalah bagian dari wilayah adat Gorontalo yang dikenal dengan nama Oduluwo Limo Lopohalaa. Demikian juga dengan adat istiadat yang berlaku dimasyarakat yakni : Adat Bersandikan Syara, Syara Bersendikan Kitabullah, sehingga potret kehidupan sehari-hari utamanya pada kegiatan hari-hari besar agama islam, pesta penikahan, khitanan, dll sangat kental dengan nuansa agama. Budaya masyarakat Pohuwato sangat menjunjung tinggi keramah-tamahan dengan Motto MOHUTATO TOTOLIANGA artinya BERSAUDARA DAN SALING MENGASIHI. Makna ini sangat filosofis, yakni menjunjung tinggi persaudaraan, saling menghormati, toleransi antar suku, agama dan bangsa, sehingga dengan kekuatan tersebut kita akan maju bersama ke arah yang lebih baik. Oleh sebab itu Kabupaten Pohuwato dikenal dengan Miniatur Bhineka Tunggal Ika. Kabupaten Pohuwato terletak pada koordinat 0,27°-0,01° Lintang Utara dan 121,23°-122,44° Bujur Timur. Secara Geografis, Kabupaten Pohuwato berbatasan dengan wilayah sebagai berikut: - Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Buol - Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Tomini - Sebelah Timur berbatasan dengan

Kabupaten Boalemo - Sebelah Barat berbatasan dengan kabupaten Parigi Moutong.

Visi & Misi Misi

Keadaan topografi Kabupaten Pohuwato sangat bervariasi, umumnya adalah dataran rendah, sebagian kecil berbukit dan bergunung. Tingkat kemiringan, yakni 0° - 40°, sedangkan ketinggiannya berkisar antara 0 - 1800 dari permukaan laut (dpl). Kabupaten ini memiliki iklim tropis dengan suhu udara berkisar antara 31,8°C sampai 33,9°C, sedangkan suhu udara pada malam hari berkisar antara 23°C sampai 24,9°C. Kelembaban udara di Pohuwato relatif tinggi, kelembaban relatif berkisar antara 72 persen (bulan September) sampai dengan 86 persen (bulan Februari dan Desember). Curah hujan bervariasi antara 38 mm sampai 378 mm tiap bulannya. Sarana transportasi di Pohuwato didominasi oleh transportasi darat. Panjang jalan di bawah wewenang Kabupaten Pohuwato pada tahun 2010 mencapai 583.252 meter. Jumlah kendaraan bermotor yang tercatat di Samsat Polres Kabupaten Pohuwato sebanyak 18.345 unit, dimana 17.185 unit diantaranya adalah sepeda motor. Sementara Pos dan Telekomunikasi, kantor pos di Pohuwato sejumlah 4 unit yang melayani 13 kecamatan. Untuk jaringan telekomunikasi, terdapat 362 sambungan telpon. ■

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut maka misi pembangunan Kabupaten Pohuwato adalah sebagai berikut : 1. Wujudkan birokasi yang menjujung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan transparansi . 2. Mengembangkan masyarakat madani yang berakhlak mulia, berbudaya, menghormati pluralitas dan kesetaraan gender. 3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan penerapan program pendidikan gratis dan layanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat. 4. Memberikan akses dan ruang bagi tumbuhnya ekonomi kerakyatan yang berbasis sumber daya lokal. 5. Mengembangkan investasi dengan mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan serta mengembangkan kerjasama ekonomi regional 6. Melakukan percepatan pembangunan infra struktur strategis dan insfrastruktur pedesaan yang mampu menggerakan roda perekonomian masyarakat pedesaan. 7. Menegakkan supremasi hukum dan tata pelayanan publik yang lebih berkeadilan

Visi: TERWUJUDNYA KESEJAHTRAAN MASYARAKAT

POHUWATO DIATAS NILAI SPIRITUAL MELALUI PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN!

PAMONG READERS ■ MEI 2012 19


PROFIL PAMONG

P

among yang satu ini luar biasa. Pengalamannya dalam menangani urusan rakyat tak diragukan lagi. Ia pernah menjadi ketua DPRD Kabupaten Pohuwato. Bahkan lebih dari dua periode ia berkiprah sebagai wakil rakyat yang terhormat. Setelah mendapat amanah sebagai Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato, ia pun ikut dalam Kancah Pemilukada Kabupaten Pohuwato tahun 2010 lalu. Keputusannya sangat tepat, karirnya di dunia politik pun semakin cemerlang ketika ia bersinar dalam pilkada Kabupaten Pohuwato tahun 2010. Syarif berhasil merebut hati rakyat. Berduaet dengan H. Amin Haras, Ia pun terpilih menjadi Bupati Pohuwato periode 2010-2015. Sebagai salah seorang putra terbaik Pohuwato, ia mengenal betul seluk beluk medan tugasnya. Keinginannya untuk selalu berbagi dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan daerahnya telah mendorong untuk bekerja keras bersama masyarakat membangun daerahnya. Tak heran jika selama ini ia sangat dekat dengan masyarakatnya. Ketika masih menjadi anggota DPRD dulu “si bungsu” ini juga memegang peranan penting dalam berbagai organisasi masyarakat. Ia aktif dalam berbagai ormas seperti selaku Ketua PBSI Pohuwato, pembina Majelis Taklim ARRIDA dan masih masih banyak lagi yang lainnya. Bahkan sampai kini kepedulian itu semakin terus ditingkatkan. Suami dari Jeanette Kalipong ini sangat memahami bahwa untuk membangun daerah dan masyarakat bukanlah perkara mudah. Apalagi kondisi Pohuwato yang masih belia sangat memerlukan kerja keras dan keberanian dalam mengambil keputusan dan tindakan. Inilah salah satu yang mendorong Syarif untuk maju menjadi orang nomor satu di Kabupaten Pohuwato. Ia ingin membuat kebijakan, mengambil keputusan dan melakukan tindakan dengan

20 PAMONG READERS ■ MEI 2012

Reformasi Birokrasi Wujudkan Kesejahteraan Pohuwato

H. Syarif Mbuinga, S.Pdi Bupati Pohuwato

Drs. H. Amin Haras Wakil Bupati Pohuwato

cepat dan tepat. Hal ini tak bisa dilakukannya ketika menjadi ketua DPRD. Jika ketika menjadi anggota Legislatif yang melakukan “controling” terhadap eksekutif (pemerintah), kini ia menjadi pembuat kebijakan dengan kewenangan sebagai kepala daerah. Pamong yang kaya pengalaman ini pada tahun 2010 lalu, telah menjadi Bupati Pohuwato. “Saya akan segera meningkatkan kesejahteraan masyarakat di atas landasan spiritual,” ungkap bupati kepada Pamong. Upaya tersebut akan dimulai dari pengembangan ekonomi kerakyatan dan pembangunan sumber daya manusia. Dalam pengembangan ekonomi kerakyatan ia telah menetapkan program unggulan daerah yaitu sektor pertanian yang saat ini sedang gencar-gencarnya menggalangkan investasi dibidang perkebunan. Selain itu juga digalakkan sektor pertambangan dengan tetap mempertahankan apa yang menjadi potensi sumber daya alam khususnya dibidang pertanian, kelautan dan perikanan. Upaya meningkatkan Kualitas SDM dimulai dengan reformasi birokasi. “Saya akan fokus untuk pertama kali melakukan gebrakan reformasi birokrasi,” tegasnya. Bahkan dengan gebrakan reformasi birokrasi ini, bupati pohuwato mendapat apresiasi dan menerima penghargaan dari kementrian dalam negeri melalui lembaga strategi pemerintah daerah. Ia mengawali pembangunan SDM dengan reformasi birokrasi karena dilandasi pengalamannya selama ini. “Karena saya mempunyai pengalaman yang panjang bergelut didunia pemerintahan sekali pun usia saya relatif muda, saya dua priode lebih di DPRD, menjabat sebagai ketua DPRD,” ungkapnya. Tanpa birokrasi yang berkualitas, sulit melaksanakan visi pemerintahan yang baik. “selama melaksanakan

PAMONG READERS ■ MEI 2012 21


fungsi DPRD mengawasi jalannya pemerintahan sehingga saya tahu persis letak kelemahan yang perlu mendapat perhatian. Saya meyakini bahwa untuk mengembangkan pemerintahan yang lebih harus ditunjang birokrasi yang baik,” tegasnya. Dalam rangka kesejahteraan dan menurunkan kemiskinan, membuka lapangan pekerjaan, mengangkat potensi, salah satu pilar terdepan adalah birokrasi. “Bila birokrasi kita tidak berubah dari culture-nya, dari maind sett-nya. Maka, sebagus apa pun visi dan sebesar apa pun semangat seorang kepala daerah, tidak akan memberikan hasil signifikan. Satu angan-angan besar saya, kabupaten pohuwato menjadi daerah terdepan dalam rangka pengembangan industri dan jasa. Sehingga Obsesi saya ke depan dengan masuknya investasi membuka lapangan baru. Bagaimana Pohuwato menjadi pusat perdagangan di wilayah barat provinsi gorontalo. Industri dengan investasi yang masuk, lapangan kerja semakin terbuka. Dan ini merupakan tantangan terbesar 4 tahun kedepan. Upaya kerja Kerasnya dalam mereformasi birokrasi tak sia-sia. Teryata kini sudah mulai menampakan hasil. Visi reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah Syarif Mbuinga dan Amin Haras (SYAH) di tahun pertama kepemimpinannya mendapatkan apresiasi positif dari dua kementrian sekaligus. Reformasi 22 PAMONG READERS ■ MEI 2012

birokrasi pada pemerintahan bupati Syarif Mbuinga di kabupaten Pohuwato mendapatkan apresiasi dari Kementrian Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Visi beliau adalah roadmapreformasi birokrasi yang akan menjadi blueprint pelaksanaan reformasi birokrasi di kabupaten pohuwato selama 5 tahun. Wajar jika hal ini menda-patkan apresiasi dari dua kementrian sekaligus. Bahkan visi reformasi birokrasi bupati Syarif Mbuinga juga telah mendapatkan penghargaan dari dewan pimpinan nasional Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kapamongprajaan yang di pimpin oleh Prof.Dr. Djohermansyah Djohan, MA yang kini menjabat sebagai Dirjen Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri. Kini sistem informasi data kepegawaian di Kabupaten Pohuwato sudah mengalami kemajuan luar biasa. Semua sudah dapat diakses secara online. “Fasilitas ini sudah Online, “Kata Kepala BKPPD, Zukri Surotinojo. Hal ini dimaksudkan agar

pengecekan data bisa langsung dari tempat yang ada koneksi jaringan internetnya, tanpa harus datang lagi ke Kantor BKPPD. Dengan data yang semakin akurat dan cepat, ini akan mendukung kebijakan yang tepat dan akurat demi kesejahteraan rakyat. Komitmen pemerintahan Syarif Mbuinga dan Amin Haras (SYAH) dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat tak diragukan lagi. Bahkan Kabupaten pohuwato berkali-kali dan secara berturut-turut mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat karena berhasil memproduksi beras melebihi target yang telah di tentukan. Sebagai mana diketahui, kabupaten Pohuwato sendiri memiliki luas hampir sepertiga luas wilayah Provinsi Gorontalo, dan memiliki wilayah persawahan terluas di antara kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo pula. Pemerintah Provinsi Gorontalo pun memberikan apresiasi atas prestasi tersebut. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie berjanji akan membangun bendungan di kecamatan Randangan. “Saya bersama pak Bupati Syarif Mbuinga akan bersamasama berjuang ke pusat untuk pembangunan bendungan di kecamatan Randangan dalam rangka menggarap areal persawahan baru dan akan mengairi sawah seluas 7000 hektar pada tahun 2013 mendatang. Tip suksesnya adalah ketulusan untuk bekerja dan senantiasa mengikuti perubahan-perubahan serta tetap membangun kekuatan besar di Birokrat yang berpihak dan bersama masyarakat. Kiranya bersama masyarakat Pohuwato, duet Pamong SYAH (H. Syarif Mbuinga, S.Pdi dan Drs. H. Amin Haras) sukses mereformasi birokrasi sehingga terbentuk pemerintahan yang bersih dan amanah/ bertanggungjawab. Pemerintahan yang benar-benar mengurusi masyarakatnya demi mewujudkan Pohuwato yang mandiri, cerdas, sehat dan sejahtera. Semoga. ■ almaroky

Potensi & Peluang Investasi di Pohuwato

P

otensi unggulan daerah terdiri dari 5 (lima) sektor yakni pertanian fokus jagung dan padi, perkebunan fokus kelapa dan kakao, Peternakan fokus pada ternak sapi, Pertambangan dan Pariwisata.

1. Pertanian Pohuwato adalah kabupaten agraris yang lebih dari 40 persen produk domestiknya berasal dari Sektor Pertanian yang merupakan kontribusi terbesar dibandingkan sektorsektor lainnya. Sebagian besar tenaga kerjanya pun bekerja pada sektor ini. Pada tahun 2010, luas lahan sawah Pohuwato mencapai 3.642 hektar dari 173.391 hektar lahan pertanian. Lahan pertanian yang terluas adalah tegal/kebun, yang biasanya ditanami jagung dan atau kelapa. Tak mengherankan jika Kabupaten Pohuwato merupakan produsen besar jagung dan kopra di Provinsi Gorontalo. Jagung yang dihasilkan Pohuwato merupakan bahan baku utama produksi pakan ternak, sementara kopra sebagian besar diolah menjadi minyak kelapa yang industrinya terdapat di Kecamatan Paguat. Dibandingkan luas wilayah dan potensinya, luas sawah di Pohuwato masih belum optimal. Produksi padinya pun hanya 32.709 ton per tahun. Kendatipun jumlah produksi tersebut masih mampu memenuhi kebutuhan domestik penduduk Pohuwato, namun seringkali pada masa jelang panen harus mendatangkan beras dari luar Pohuwato karena pada saat panen sejumlah padi/beras diperdagangkan keluar Pohuwato. Selain sebagai prodesen tanaman bahan makanan, Pohuwato juga memproduksi tanaman hortikultura. Sejumlah jenis buah berkualitas dapat dengan mudah ditemukandisi-

ni seperti jeruk, pisang, papaya dan salak. Dikarenakan letak geografis yang berada di sepanjang pesisir teluk Tomini, maka Pohuwato memiliki potensi produksi perikanan yang cukup baik. Produksi perikanan mencapai 24.616 ton terdiri dari perikanan tangkap 11.771 ton dan perikanan budidaya 12.845 ton. 2. Perkebunan Tanaman perkebunan yang mewarnai sepanjang Kabupaten Pohuwato adalah kelapa. Luas tanaman dan produksi tanaman perkebunan pada tahun 2010 sebesar 18.561 ton. Produksi kelapa ini sebagian besar diolah menjadi kopra yang merupakan bahan baku utama pembuatan minyak kelapa. Selain kelapa terdapat pula produksi kopi dengan jumlah produksi yang masih sangat terbatas yaitu 4 ton. Menurut kegunaannya, luas hutan di Pohuwato terdiri dari hutan lindung 138.100 hektar, hutan produksi 41.562 hektar, hutan produksi dapat dikonversi 69.256 hektar, hutan produksi terbatas 83.722 hektar, dan cagar alam 39.767 hektar. Cagar Alam sangat dibutuhkan untuk kelestarian Maleo. 3. Peternakan Ternak besar di Pohuwato yang terbesar populasinya adalah sapi. Selain digunakan sebagai konsumsi, ternak ini juga digunakan sebagai alat transportasi dan alat pengangkut beban. Untuk konsumsi ternak besar, masyarakat Pohuwato masih bisa mengandalkan ternak lokal.

POTENSI DAERAH sebanyak 15 obyek yang terdiri dari obyek wisata pantai, obyek wisata alam dan obyek wisata bahari/ budaya. Obyek wisata dengan fasilitas terlengkap adalah Pantai Libuo yang antara lain dilengkapi dengan Aula Pertemuan, Cottage, Restoran, Panggung, Garden Child dan Gazebo. Obyek wisata yang menarik lainnya adalah Desa Wisata Torosiaje yang merupakan ikon wisata di Pohuwato. Obyek wisata bahari/ budaya ini memiliki tempat yang artistik dan natural yang menjadi tempat tinggal sekelompok Suku Bajo dengan seluruh bagian perkampungan yang berada di atas laut. Obyek wisata ini disebut juga “The Hidden Paradise” karena sama sekali tidak tampak dari daratan. Sarana pendukung wasata antara lain hotel dan penginapan di Pohuwato sebanyak 16 buah dan diantara hotel yang ada belum terdapat hotel berbintang. Sepanjang tahun 2010 tersedia 185 kamar dengan 308 tempat tidur serta terdapat 13.001 tamu yang menginap. 5. Pertambangan Pohuwato memiliki pertambangan yang cukup potensial diantarannya adalah tambang emas, namun hingga saat ini eksplorasi yang dilakukan baru berupa penambangan rakyat dengan jumlah produksi belum tercatat. Sementara Potensi lain yang dimiliki oleh Kabupaten Pohuwato antara lain bahan galian batu gamping, lempung, granit, dan pasir kuarsa, dll. ■

4. Pariwisata Kabupaten Pohuwato memiliki banyak aset wisata. Hingga tahun 2010 obyek wisata yang telah didata PAMONG READERS ■ MEI 2012 23


AGENDA

Prospek Pemilu Legislatif 2014 bagi DPRD Kabupaten Nabire.

P

Pamong Institute

24 PAMONG READERS ■ MEI 2012

ada bulan Mei 2012 ini, Pamong Institute kembali menyelenggarakan Workshop tentang Prospek Pemilu Legislatif 2014 bagi DPRD. Hadir sebagai narasumber, pakar politik Prof. DR. Arbi Sanit (Guru besar UI), dan DR. Muhadam Labolo (Dosen IPDN Kementrian Dalam Negeri) serta Drs. Teuku Aliman (Widya Iswara Kementrian Dalam Negeri). Dalam sambutan pembukaan acara Workshop tersebut, ketua DPRD Kabupaten Nabire Titi Y. Worobay Marey menyampaikan terimakasih atas perhatian dan kerjasama dalam pelaksanan Workshop tersebut. “Kami berharap, bisa mendapatkan sesuatu hal yang positif demi peningkatan kapasitas dan kinerja para anggota dewan. Kami juga berharap bekerjasama dengan Pamong Institute dalam berbagai kegiatan yang lain,”

ungkap Titi. Dalam kesempatan tersebut, Direktur Eksekutif Pamong Institute Drs. Wahyudi almaroky, MSi memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi Workshop tersebut. Dalam sambutanya, Direktur Pamong Institute menyampaikan bahwa peran dan fungsi DPRD sangat menentukan arah kemajuan suatu daerah. Semua itu bisa tercapai bila fungsi dan kinerja DPRD bisa optimal. “Kiranya dengan Workshop ini bisa menjadi inspirasi bagi para anggota DPRD dalam meningkatkan kinerjanya. Senantiasa melihat ke depan tanpa lupa dengan sejarah, namun dapat mengikuti bahkan mengantisipasi berbagai perkembangan yang sedang dan akan terjadi. Kami atas nama Pamong Institute juga menyampaikan terimakasih atas kepercayaan dan kerjasama yang baik ini. Semoga bisa bekerjasama dalam kegiatan yang lain.” Ungkap wahyudi di penghujung sambutannya. ■

UU Pemilu vs Politik Kepentingan Prof. DR. Arbi Sanit berkenan hadir menjadi narasumber dalam Workshop yang diselenggarakan PAMONG Institute. Pada kesempatan itu Ia mengkritisi UU Pemilu vs Politik Kepentingan yang dengan Demokrasi namun gagal menyejahterakan rakyat.

S

ekalipun demokratisasi membawa perubahan substansi kekuasaan negara secara kontras dari represi ke toleransi, namun perubahan bentuk Sistem Pemerintahan hanyamenggeser versi pro Presidensialisme ke versi pro Parlementarianisme. Dampak utama dari perubahan tersebut ialah kegagalan Pemilu menyeimbangkan fungsi kembarnya yaitu mengkondisikan demokrasi sebagai wujud kedaulatan rakyat dan memungkinkan terbentuk sembari bekerjanya pemerintahan yang stabil di samping efektif. Pada gilirannya kesenjangan fungsi Pemilu tersebut bermuara kepada negara tertinggal bila tidak hendak disebut sebagai gagal, seperti tergambar dari pertumbuhan ekonomi di bawah 7 % yang disertai dengan kesenjangan sosial-ekonomi dan suburnya bermacam tindakan illegaliti mulai dari korupsi dan pencurian sumber daya alam sampai kepada perusakan lingkungan hidup, yang semakin akut tanpa teratasi secara mendasar oleh negara sekalipun.

Ada upaya kalangan politisi dan masyarakat, untuk memperkuat Presidensialisme dalam setiap proses merevisi UU Pemilu, sekalipun tetap dalam bingkai Semi Presidensialisme, sebagaimana teramati dalam langkah politik berikut. Pertama, menjelang Pemilu 2004 pilihan pemilih dialihkan dari partai ke calon. Kedua,menghadapi Pemilu 2009 disepakati bahwa kemenangan Pemilu ditentukan berdasar perolehan suara terbanyak. Ketiga, menjelang Pemilu 1999 disepakati pemberlakuan theshold Pemilu sebesar 2%, untuk diperbesar menjadi 3 % menjelang Pemilu 2004. Menjelang Pemilu 2009 diberlakukan threshold parlemen dengan besaran 2,5 %, untuk diperbesar menjadi 3% dalam menghadapi Pemilu 2014. Keempat, bila sebelumnya semua threshold hanya diberlakukan untuk menjadi anggota Parlemen nasional, maka dalam Pemilu 2014 akan diberlakuan untuk Pemilu nasional dan lokal. Kelima, pembesaran TP dimaksudkan untuk mengurangi jumlah partai di Parlemen. Keenam, jumlah korsi per distrik Pemilu diperkecil untuk mempertajam perwakilan politik. Kuatnya kepentingan politisi penguasa atas sistem Semi Presidensialisme versus Parlementarianisme dengan mengatasnamakan representasi kedaulatan rakyat, menegasikan

tugas dan kewajiban mereka untuk mensejahte-rakan dan mengadilkan kehidupan rakyat tanpa penyesalan atau empati. Maka adalah tugas dan tanggung jawab kaum pembaharu dengan posisi dan profesi apapun, untuk mengupayakan perubahan substansial UU Pemilu, sembari mencari strategi untuk melakukan perubahan. Tanggung jawab pembaharuan dimaksudkan dipikulkan kepundak kaum pembaharu yang terdiri dari elit kaum inteletual dan politisi serta birokrat dan pebisnis adalah karena posisi dan perannya yang bersifat strategis dalam artian ber-kemampuan secara intelektual dan berdaya secara politik dan ekonomi serta sosial. Karena politik pengutamaan kepentingan dengan mengorbankan idealisme adalah permainan utama kaum politisi, maka adalah tepat apabila sejak pemikiran sampai penyempurnaan draf setelah sedikitnya memperoleh tiga kali masukan dari debat publik dilakukan oleh ahli dan kritisi serta teoritikus dari berbagai bidang kehidupan yang independen (non partisan). Tapi pengesahannya menjadi UU dilakukan dengan memberikan peran kepada Parlemen atau referandum. Jalan Parlemen ditempuh apabila draf akhir hasil kaum non partisan diterima oleh kalangan Parlemen secara penuh atau bila mendapat perubahan secara tidak prinsipil oleh politisi wakil rakyat. Apabila draf akhir karya kalangan independen seccara prinsipil ditolak oleh Parlemen, maka pengesahannya dilakukan melalui referandum. ■

PAMONG READERS ■ MEI 2012

25


KESEHATAN

BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN KAPASITAS TIM PENGGERAK PKK DALAM MENUNJANG PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Rakyat Indonesia

M

erupakan kegiatan yang bertujuan memberikan tambahan kreativitas serta pemahaman mengenai program pokok PKK. Kegiatan ini sekaligus memperluas wawasan dan cakrawala berpikir para pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kota. Pamong Institute telah merancang kegiatan berupa Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Tim Penggerak PKK Dalam Menunjang Program Pembangunan Desa. Materi-materi terupdate mengenai peran dan kontribusi Tim Penggerak PKK dalam Gerakan Pembangunan Desa serta membangun jatidiri dan kepribadian kaum perempuan. Lebih daripada itu, pelatihan ini juga bertujuan meningkatkan daya inovatif dan kreatifitas Pengurus serta Anggota PKK dalam menghadapi era globalisasi dewasa ini. Pamong Institute akan menyelenggarakan Kegiatan bagi

Berperan Besar atas Berdirinya

Tim Penggerak PKK dalam menunjang program Desa Mandiri di Kabupaten Bangka Barat. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 14-17 Juni 2012 di Muntok Ibukota Bangka Barat. ■

BIMBINGAN TEKNIS MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA

D

alam Upaya meningkatkan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, Pamong Institute telah merancang sebuah kegiatan Bintek. Kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang manajemen pemerintahan desa bagi Kepala Desa beserta jajarannya dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kegiatan ini dirangkaikan dengan program studi pengembangan wawasan bagi para peserta yang diarahkan ke lokasi daerah kabupaten/kota yang memiliki penilaian baik mengenai manajemen pemerintahan desa. ■

S

uksesnya tahap pertama pembangunan Rumah Sakit Indonesia (RSI) untuk pekerjaan struktur tidak lepas dari peran berbagai pihak. ALLAH SWT adalah faktor utama yang berkehendak sehingga proyek ini berjalan dengan lancar. Pihak lain yang berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan RSI ini adalah rakyat Indonesia yang telah menyumbangkan donasinya rupiah demi rupiah sebagai tanda cintanya terhadap saudara-saudara mereka yang sedang dalam penderitaan di Gaza. Peran besar yang dimainkan oleh rakyat Indonesia ini tercermin dari donasi yang masuk ke MER-C yang mencapai

milyaran rupiah. Tiada kata lain selain kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memberikan sumbangsih yang begitu besar. Kami mendoakan semoga dukungan dan bantuan dalam bentuk apapun mendapat balasan yang lebih baik dari Yang Maha Kuasa. Rakyat Gaza juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rakyat Indonesia atas bantuan ini. Hampir di setiap sudut Gaza, mengetahui adanya rumah sakit ini, rumah sakit yang unik, berbentuk segi delapan seperti Masjid Qubbah Sakhra yang ada di Masjid Al-Aqsha, dan bentuk seperti

RSI Gaza

ini belum pernah ada sebelumnya di Gaza. Selain itu, program RSI juga tidak terlepas dari peran relawan yang pertama kali memunculkan ide pembangunan bantuan Rumah Sakit Indonesia ini. Peran media, baik cetak maupun elektronik yang ada di Indonesia juga tak kalah pentingnya. Mereka senantiasa membantu dengan menyebarkan setiap informasi terkait pemabangunan RSI Gaza. Semoga semua bantuan dalam bentuk apapun dalam program ini menjadi sebuah amal baik bersama. ■ Ir. Nur Ikhwan Abadi Salah satu relawan MER-C Indonesia di Gaza, Palestina

Program ini didukung oleh:

RASIL 720AM

Radio Silaturahim Pondok Pesantren

Al Fatah

MER-C Indonesia

26 PAMONG READERS ■ MEI 2012

Informasi lebih lanjut hubungi panitia pelaksana : Pamong Institute, Jl. Ampera Raya No. 9A Jakarta Selatan (12560) Telp./Faksimili : (021) 78830277 email : pamong.institute@gmail.com Contact Person : 0813-83335883 (steff)

Jl. Kramat Lontar No. J-157 Senen Jakarta Pusat 10440 - Indonesia Phone/Fax : +62 21 3159235 / 3159256 Call Center : +62 811 99 0176 E-mail : merc@indosat.net.id Website : www.mer-c.org Pin BB : 2833c66d PAMONG READERS ■ MEI 2012 27


JURNAL

Kekosongan Etikalitas Pemerintahan Dr. Muhadam Labolo (Pengamat Pemerintahan Lokal)

B

arangkali tak ada satupun negara di dunia dewasa ini yang memperlihatkan gejala dimana para pemimpinnya di pusat maupun lokal sudi bertarung kembali menjadi pejabat rendahan setelah sebelumnya duduk sebagai pejabat puncak baik mantan menteri, gubernur dan walikota tanpa malu-malu. Gejala unik lain misalnya pejabat kepala daerah menyeberang dan berkompetisi di daerah lain sebelum habis masa jabatannya, meluasnya oligarkhi dihampir semua sudut kekuasaan, atau dalam peristiwa terakhir kita menyaksikan dengan vulgar pasangan kepala daerah dilantik dalam buih, kecuali di Indonesia yang katanya wadah persilangan budaya antara timur dan barat. Di timur kita memperoleh berbagai filsafat tentang makna teologis yang membentuk pribadi bertanggungjawab tidak saja pada diri dan lingkungan, lebih dari itu kepada pencipta yang maha agung. Pemaknaan ketuhanan tadi mewujud dalam bentuk tanggungjawab horisontal (hablumminnas) dan vertikal (hablumminallah). Pada derajat horisontal tadi kita menggunakan berbagai perangkat sistem sosial yang memungkinkan kita baik sebagai kelompok yang memerintah maupun yang diperintah untuk saling mengontrol agar semaksimal mungkin hidup secara aman, nyaman dan wajar. Dalam perangkat sosial tersebut pula kita berusaha mendesain sistem yang menjamin terciptanya pemerintahan yang baik dari sudut pandang input, proses dan ouputnya. Demikianlah seterusnya hingga ia tidak saja menghasilkan sistem yang baik,

28

PAMONG READERS â–  MEI 2012

juga kualitas individu yang baik. Kualitas terbaik dari sedikit individu tersebut kita hadirkan dalam etalase kepemimpinan pemerintahan. Sisanya kita biarkan menjadi mayoritas yang siap dipimpin hingga waktu tertentu. Begitulah siklus pemerintahan dimanapun bumi ini kita pijak. Dalam filsafat timur yang dibakukan lewat kitab suci berskala makro seperti Zabur, Taurat, Injil dan Quran hingga rekaman peristiwa berupa perilaku dan ucapan para penyampai firman dan sabda tersebut kita diingatkan misalnya bahwa tiap-tiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban terhadap perilaku kepemimpinannya di dunia dan akhirat. Konsekuensi dari akuntabilitas kepemimpinan diatas mengharuskan setiap kita dituntut untuk memilih pemimpin yang memenuhi sejumlah persyaratan yang ditentukan kompetensinya baik general maupun teknis. Secara general ia dipersyaratkan memiliki kepadatan moral yang meletakkan setiap pemimpin sebagai examplary center (Geertz,1999), yaitu pusat percontohan atau suri tauladan sebagaimana diajarkan oleh para penyampai risalah dan pengikutnya. Dalam perspektif Islam umpamanya, standar kepemimpinan kita diajarkan tentang makna siddiq, tabligh, amanah dan fatonah kepada siapa saja, terlebih lagi pada mereka yang akan duduk di puncak-puncak kekuasaan. Dengan modal itu pemimpin diniscayakan suci, bersih tanpa noda, serta menjadi panutan masyarakat luas. Pemimpin demikian

hanya mungkin jika ia lahir dan terdidik dalam tatanan masyarakat yang menjadikan aspek spiritual sebagai sumber tata nilai. Lewat proses penyerbukan yang cukup kredibilitasnya terekam dalam masa pertumbuhan dan perkembangan ditengah masyarakat. Ia tercipta dalam proses selektif dalam masyarakat yang melahirkan kepercayaan penuh untuk menjadi pemimpin kelak. Tentu saja kepemimpinan dengan sentuhan filsafat timur tadi menghindari terpilihnya pemimpin yang gambaran kredibilitas sebaliknya, keluar masuk buih lantaran mencederai kesucian dari nilai kepemimpinan itu sendiri. Jangankan pemimpinnya, tempat dimana para pemimpin hidup dan beraktivitas dipandang suci bahkan dikeramatkan kemudian. Karena nilai kepemimpinan dipandang sakral, maka mereka yang pernah menjadi pemimpin tak akan mungkin menurunkan derajatnya hanya untuk memburu jabatan rendahan setelah menjabat sebagai pimpinan puncak, apalagi sampai menyeberang kesana kemari hanya untuk membuktikan diri layak menjadi penguasa di tempat lain. Ini tentu saja melanggar satu nilai dalam falsafah timur, yaitu pengingkaran terhadap amanah rakyat sekaligus menampilkan birahi kekuasaan yang teramat ambisius, terlepas dari berbagai alasan politis yang tersusun rapi lagi masuk akal. Di penghujung barat kita juga mengimport seperangkat nilai sebagai standar untuk mendesain kepemimpinan pemerintahan. Filsafat barat yang mengagungkan akal pikiran sebagai landasan dalam menciptakan kriteria

dan standar kepemimpinan memungkinkan kita untuk tidak saja mampu membedakan mana yang benar dan mana salah dalam perilaku bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tetapi juga bagaimana menghargai manusia dan kemanusiaan dengan segala hak dasar yang melekat didalamnya. Atas dasar itu kita percaya bahwa etika sebagai suatu ilmu, tatanan nilai maupun keyakinan sekelompok orang tentang hal baik dan buruk menjadi prinsip dalam berbagai norma dan konsensus untuk mengendalikan siapa saja, baik mereka yang memerintah maupun yang diperintah. Kepada mereka yang memerintah tentu saja etika menjadi standar dalam perilaku kepemimpinan. Dengan etika yang dilandasi akal pikiran sehat kita setidaknya dapat membedakan mana makanan dan mana sampah. Makanan masuk lewat mulut, sampah keluar lewat anus, bukan sebaliknya. Melalui etika yang didasarkan pada akal pikiran sehat kita bisa melerai mana pemimpin dan mana penjahat. Pemimpin ditasbihkan dalam prosesi sakral di tempat suci dan terhormat, sedangkan penjahat ditahan dalam jeruji besi untuk dimanusiakan kembali. Jika ia dilantik sebagai

KAMI HADIR KEMBALI

pemimpin di tempat penjahat, maka siapakah dia sebenarnya? Pemimpin atau penjahat? Pemimpin sekaligus penjahat? Setengah pemimpin dan separuh penjahat? Tentu gejala demikian membingungkan kita semua yang pada suatu ketika bersepakat bahwa pemimpin dan penjahat tak ada bedanya. Kalau demikian bukankah suatu ketika kita bisa bersepakat bahwa toilet dan musholla tak ada bedanya. Bagi kita, sebersih dan sebagus apapun toilet di Mal Kelapa Gading tak etis kiranya jika digunakan sebagai tempat prosesi hari ulang tahun seseorang. Lewat etika kita juga dapat mengendalikan diri dari perasaan malu kalau turun dari level jabatan puncak ke jabatan rendahan. Tentu saja rasa malu tadi akan membatasi libido kekuasaan yang maha luas. Dengan etika pula kita bisa membatasi kehendak yang luas dari setiap pemimpin agar bisa menuntaskan amanah setiap periode yang ditentukan oleh rakyat dalam konstitusi. Dengan begitu tak ada pemimpin yang terkesan mengkhianati pilihan rakyat selama lima tahun. Sesudahnya kita berikan kesempatan agar kembali berkompetisi atau memilih area yang lebih luas dari itu. Inilah nilai penting dari sentuhan timur dan barat yang

selama ini kita tautkan dalam simpul pancasila sebagai filosofi groundslaag berbangsa dan bernegara. Dalam realitas kekinian kita dapat menyaksikan bagaimana contoh pemimpin di Jerman dan Honduras mundur hanya karena ketidakpercayaan publik atas gelar pendidikannya. Kita juga bisa menyaksikan bagaimana pemimpin China, Korea, Taiwan dan Jepang mundur karena kasus-kasus pelanggaran etika seperti tidak berada ditempat kerja saat rakyatnya sedang bermasalah, tersandung isu korupsi, salah mengeluarkan statement atau hanya karena ketidakfasehan berbahasa nasional sebagai indikasi rendahnya kecintaan terhadap bangsa dan negaranya. Kalau negara-negara dibelahan timur dan barat, demokratis, otoriter maupun totaliter, sosialis atau kapitalistik mampu menetapkan dan menegaskan nilai-nilai moral mereka kedalam norma dan sistem nilai yang disepakati untuk menjaga keluhuran seorang pemimpin, lalu mengapa negara yang kaya akan budaya semacam ini tak terbetik sedikitpun untuk turut menjaga keluhuran kepemimpinan sebaik mereka? â– 

www.pamongreaders.com

PAMONG S

READER

Referensi & Inspirasi Pemerintahan @pamonginstitute

PAMONG READERS â–  MEI 2012 29


PEMERINTAHAN

RT/RW Jaman Jepang dan Kini

Drs. AGUS SURYADI, M.Si Camat Gerunggang - Kota Pangkal Pinang Provinsi Bangka Belitung

RT/RW merupakan metamorfose dari Tonarigumi yang merupakan asosiasi hubungan keluarga dalam lingkungan yang terkecil. Pola hubungan ini dieksploitasi oleh Jepang untuk kepentingan politiknya. Kini setelah merdeka pun tak jauh berbeda.

B

erbicara tentang pengelolaan kemasyarakatan, khususnya di Indonesia kita tak mungkin berpaling dari sebuah pranata sosial kemasyarakatan yaitu Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Pranata RT/RW ini merupakan sebuah pranata penghubung antara kebijakan pemerintah dengan keinginan masyarakat. Jadi RT/RW ini sebagai sebuah intermediary social organizations. Perkembangan pendekatan filosofi pemerintahan kontemporer yang mendalilkan bahwa pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang paling Melayani dan mendekatkan diri kepada masyarakat (close customers). Hal ini menjadikan sebuah keniscayaan bagi pemerintah untuk memberdayakan RT/RW secara professional. Dengan segala keterbatasan saranaprasarana pendukung keberadaan RT/RW, kenyataan di lapangan menunjukkan banyak kendala yang berbuah menjadi masalah pelaksanaan tugas para pengurus RT/RW. Di beberapa daerah seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah perhatian terhadap keberadaan RT/RW juga mengalami pasang-surut seiring dengan perhatian dan selera Kepala Daerah (Bupati/Walikota). Pemahaman, pengetahuan yang benar para Walikota/ Bupati terhadap RT/RW akan

30 PAMONG READERS ■ MEI 2012

menyuburkan pranata RT/RW secara professional demikian pula sebaliknya. Permasalahan Beragam pengamatan pelaksanaan tugas RT/RW sering digeneralisasikan bahwa RT/RW banyak hanya melaksanakan “tugas tradisional” belaka. Yang terjadi adalah pelaksanaan tugas dengan asumsi “Membenarkan yang Biasa, bukan Membiasakan yang Benar”. Hal ini beranjak dari kurangnya pedoman pemandu tupoksi RT/RW. Dari pengalaman pelaksanaan tugas RT/RW yang teridentifikasi di lapangan, antara lain: 1. Kurangnya pemahaman pengurus RT/RW terhadap tupoksinya. 2. Struktur organisasi yang tidak kolegial lebih kepada personal. Dengan beberapa permasalahan tersebut diatas maka dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa pelaksanaan tugas dan organisasi RT/RW masih belum optimal. Sejarah keberadaan RT/RW di Indonesia Khazanah perjalanan panjang sejarah penjajahan di Indonesia (hindia belanda) meninggalkan keping-keping kenangan pahit dan warisan kelembagaan yang masih dapat kita lihat sampai sekarang.

Keberadaan RT/RW di Indonesia sangat berkaitan histories dengan pendudukan kolonial Jepang di Hindia Belanda (1942-1945). Sistem pemerintahan Jepang yang hierarkhis-sentralistis sangat mewarnai pelaksanaan pemerintahan di Hindia Belanda (cikal bakal Indonesia). Jepang tidak memandang Desa (Ku) sebagai sebuah lembaga pemerintahan asli yang otonom. Desa diletakkan sebagai unit administrasi terendah di bawah Kecamatan (Son) yang diperintah langsung secara hierarkhis dari pusat. Menurut Nurcholis Hanif (2011:175), pertimbangan keperluan perang terhadap Sekutu membuat Jepang mengambil kebijakan di Hindia Belanda, antara lain: Pertama, membentuk lembaga semi-militer seperti, Heiho, keibodan dan seinendan, Kedua, membentuk Aza (Rukun Kampung/RK sekarang dikenal sebagai Rukun Warga/RW) dan Tonarigumi (Rukun Tetangga/RT), dengan mencontoh lembaga Azachookai dan Tonarigumi di Jepang, Ketiga, membatasi masa jabatan kepala desa menjadi empat tahun untuk satu kali jabatan, Keempat, perangkat desa difungsikan sebagai staf teknis penopang kepentingan perang, Kelima, membentuk Kumiai, Koperasi Rakyat di tingkat desa dengan tugas mendistribusikan pangan kepada penduduk

Dengan kebijakan ini Kolonial Jepang menghilangkan otonomi desa serta mengeksploitasi sumber daya, modal sosial dan budaya. Lebih lanjut Nurcholis Hanif (2011:176) menggambarkan bahwa Jepang mengeksploitasi sumberdaya desa melalui Kuchoo (Kepala Desa), Azachoo (Ketua RK/RW), Gumichoo (Ketua RT) dan anggota badan keamanan desa, Keibodan. Salahsatu peninggalan kolonial jaman Jepang yang memberikan warna yang cukup membekas yaitu semangat disiplin militeristik serta lembaga tonarigumi. Tonarigumi adalah asosiasi hubungan keluarga dalam lingkungan yang terkecil, yang mengejawantah pada RT/RW. Pola hubungan ini dieksploitasi oleh Jepang dalam rangka memobilisasi masyarakat guna mencukupi kebutuhan politik colonial Jepang, mulai untuk pengerahan romusha (kerja paksa), rekrutmen Heiho, Seinendan, Keibodan. Fakta efektifnya para Azachoo (ketua RW) dan Gumichoo (Ketua RT) dalam pengerahan massa guna kepentingan perang Jepang, menjadikan pranata RT/RW dipertimbangkan dilestarikan kembali sebagai penghubung antara pemerintahan dengan masyarakat pada saat Indonesia merdeka. Bung Hatta pernah menyebutkan bahwa data tentang kemiskinan di masa awal Indonesia merdeka mudah diketahui secara pasti karena efektivitas pelaksanaan tugas RT/RW di masing-masing Desa/kelurahan. RT/RW : MASYARAKAT MENGATUR DIRINYA SENDIRI Dalam hubungan kemasyarakatan terjadi berbagai silang interaksi. Pola inilah yang kemudian ada yang formal maupun non-formal. Pola inilah yang perlu kita rawat sehingga menghasilkan nuansa keteraturan dan keharmonisan. Dalam aspek hukum sering kita mengalami ataupun melihat terjadinya bentuk pelanggaran (onrecht-

matigheid) ataupun bentuk melawan hukum (wederrechtlijkheid). Dalam tahapan pola hubungan yang serba-banyak ini diperlukannya tahapan promotif maupun preventif. Pola hubungan ini perlu ditata dalam bentuk assosiasi. Bentuk yang paling dekat dengan masyarakat kita adalah Rukun Tetangga (RT) maupun Rukun Warga (RW). Kehadiran RT/RW merupakan bentukan pelibatan masyarakat dalam ikut menangani berbagai masalah masyarakat dalam koridor yang paling kecil. Timbul pertanyaan begitu pentingnya RT/RW? RT/RW : Lembaga Semi Pemerintah Dalam system sosial meletakan posisi individu sebagai sebuah kajian yang menarik. Individu yang berbeda dan unik ini hidup dalam sebuah komunitas yang kemudian berinteraksi menyusun sebuah pranata keluarga yang menjadi embrional terbentuknya masyarakat. Pada masyarakat yang masih dekat hubungan kekerabatannya, kuat rasa kebersamaannya, dikenal sebagai paguyuban (geimenschaft) dan masyarakat yang bersifat fungsional disebut pula patembayan (gesselschaft). Seiring dengan transformasi masyarakat, maka RT/RW memang memainkan peranan yang sangat penting. Di satu sisi memainkan peran sebagai penyuara kepentingan masyarakat, tapi di sisi lain juga menjadi pendukung kebijakan pemerintah (agen pemerintah). Basis tradisional RT/RW , baik relasi sosial maupun pengenalan territorial menjadikan RT/RW sebagai informasi dasar setiap kebijakan pemerintah. Tak mengherankan bila pimpinan pemerintahan yang paham akan analisa potensi wilayah (anpotwil) akan memberdayakan RT/RW secara maksimal. Banyak contoh: pendataan Bantuan Tunai Langsung (BLT), Sensus penduduk bahkan Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilukada serta yang paling hangat saat ini adalah menstim-

ulasi masyarakat untuk membuat Elektronik Kartu Tanda Penduduk (EKTP). Tugas-tugas inilah yang mengesankan status RT/RW merupakan pranata sosial tetapi memainkan peranan penyemai kebijakan pemerintahan. Organisasi RT/RW Pengisian organisasi RT/RW di beberapa daerah memang memiliki system yang berbeda. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri memang RT/RW adalah wadah kemasyarakatan yang pengisian komposisi pengurusnya melalui musyawarah mufakat dari para tokoh masyarakat di wilayah tersebut. Sementara itu di beberapa daerah yang lain juga memposisikan organisasi RT/RW ini layaknya organisasi yang dipilih langsung oleh masyarakat, dengan penyelenggaraan Pemilihan Ketua RT (PILKARET)/ Pemilihan Ketua RW (PILKAWE). Dengan mekanisme seleksi yang berbeda, tetap saja RT/RW memiliki peranan pelayanan komunitas. Proyeksi RT/RW ke depan Dari beragam problema kemasyarakatan, kita hanya berharap dan mendukung kiranya Harapan ke depan adalah 1. Pranata RT/RW dapat menjadi pranata pelayanan komunitas yang professional, dimana kontribusi sosial kemasyarakatannya adalah lebih dominant daripada peranan kepemerintahananya. 2. RT/RW harus dijauhkan dari kesan bagian dari pemerintah yang birokratis. 3. Adanya pembinaan yang massif dari pemerintah melalui panduan terpadu tupoksi RT/RW, serta meng-up grade RT/RW mengenai kebijakan dan informasi secara menyeluruh, bias pula melalui rapat kerja RT/RW 4. Perlu diberikan insentif material sebagai penghargaan pemerintah bagi RT/RW karena selama ini yang sering diberikan kepada RT/RW adalah insentif immaterial (pujian belaka). ■

PAMONG READERS ■ MEI 2012 31


MOTIVASI PAMONG ■ Noman Kresna Martha Sena, S.STP, M.Si

Wahai Penagtur Urusan Rakyat, Siapa Yang Menjamin Anda Hidup Sampai Siang, Jika Tuhan Menakdirkanmu Mati Sekarang?

S

uatu saat menjelang siang, pada sebuah kerajaan yang adil dan makmur, Sang Raja sedang berduka cita atas meninggalnya sang adik tercinta. Kesedihan tampak pada raut muka Sang Raja yang terkenal tampan rupawan. Tuhan seakan mencabut cahaya dari wajahnya, kusut, lesu dan tanpa semangat. Selepas pemakaman adiknya, Sang Raja kemudian kembali ke istana dan segera menuju peraduannya, membaringkan tubuhnya yang lesu, sembari mengingat kembali kenangan indah bersama adiknya tercinta. Adik yang senantiasa menemaninya dalam memimpin kerajaannya, mendam-pingi dalam setiap peperangan, memberi nasehat atas berbagai permasalahan yang dihadapi, dan memberi semangat tatkala lelah menghampiri. Tak bisa dipungkiri, dengan bantuan adiknya lah Sang Radja mampu membawa kejayaan kerajaannya dan kemakmuran bagi rakyatnya. Waktu semakin menunjukkan kuasanya, bayangan matahari pun sudah sampai setinggi tombak, menandakan hari semakin siang. Tiupan angin yang lembut melewati jendela kamar Sang Radja, seakan menemani dalam kesendiriannya. Tak lama kemudian, putra mahkota menghampiri. Melihat sang ayah yang kelihatan lesu, tak bersemangat dan membaringkan tubuhnya di peraduan dengan pandangan kosong, dia pun berniat untuk memberi nasehat kepada ayahnya tercinta. Kesedihan yang mendalam membuat Sang Radja tak menyadari kehadiran buah hatinya tercinta. Putra Mahkota pun berkata kepada ayahnya, “Wahai Raja, Pengatur Urusan Rakyat, apakah gerangan yang membuat anda membaringkan diri di waktu seperti ini? Waktu telah banyak berlalu dan hari akan menjelang siang.” Sang Radja terkejut dengan

32

PAMONG READERS ■ MEI 2012

perkataan putra mahkota, seakan tidak menyadari bahwa anaknya telah beberapa saat berada di dekatnya. Dan tak kalah terkejutnya, ketika anaknya memanggilnya dengan sebutan “Sang Raja, Pengatur Urusan Rakyat”, seakan menandakan bahwa anaknya sedang berbicara dengannya bukan dalam kapasitasnya sebagai seorang ayah, namun sebagai Radja Pengatur Urusan Rakyat yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas berbagai urusan rakyat yang dipimpinnya. Sang Raja pun menjawab, “Duhai anakku, aku letih dan butuh istirahat”. “Pantaskah anda beristirahat, padahal banyak rakyat anda yang masih tertindas?”, jawab sang anak dengan bijaknya. “Wahai anakku, semalam suntuk aku menemani pamanmu yang sakit sampai akhirnya meninggal pagi hari ini. Aku lelah dan letih. Nanti setelah siang, aku akan mengembalikan hak-hak rakyatku yang teraniaya.”, sahut Sang Raja. Tak puas dengan jawaban ayahnya, putra mahkota pun berkata, “Wahai Raja, Pengatur Urusan Rakyat, siapakah yang menjamin Anda hidup sampai siang, jika Tuhan menakdirkan Anda mati sekarang?” Mendengar jawaban dari anaknya yang penuh dengan mutiara hikmah, Sang Radja pun segera bangkit dari peraduannya, kemudian menghampiri anaknya, memeluknya erat-erat sembari menengadahkan kepalanya ke atas dan berkata, “Segala Puji bagi Tuhan Penguasa Alam Semesta, Radja yang menguasai Hari Pembalasan, yang telah mengaruniakan putra yang saleh dan bijaksana.” Sang Radja pun segera keluar dari kamarnya dan memerintahkan juru bicaranya untuk mengumumkan kepada seluruh rakyatnya. “Barang-siapa mendapati hak-haknya teraniaya, maka hendaknya dia mengadu kepadaku!”, demikian sebagaian penggalan tihtah-

nya. Berbagai pengaduan rakyat pun sampai kepadanya melalui hakimhakimnya. Dan banyak pejabat korup dan aniaya dihukum atas kelalaiannya dalam menjalankan amanah yang menyebabkan rakyat tertindas dan menderita. Mereka mendapatkan sanksi sesuai kadar kesalahannya masing-masing. Dan sebagai syarat “happy ending story”, penulis sampaikan akhir dari kisah, dimana rakyat pun hidup bahagia penuh dengan keadilan dan kemakmuran di bawah kepemimpinan Sang Raja yang Adil dan Bijaksana. Kisah yang luar biasa bukan, lebih dari sekedar kisah basa-basi tanpa hikmah. Sepenggal nasehat yang patut kita catat dari kisah di atas, “Wahai Raja, Pengatur Urusan Rakyat, siapakah yang menjamin Anda hidup sampai siang, jika Tuhan menakdirkan Anda mati sekarang?”. Sebuah kesalahan besar ketika kita bermain-main dengan waktu. Kita sering menunda pekerjaan, dengan dalih masih banyak waktu yang tersisa, pekerjaan yang sangat mudah diselesaikan, dan seribu satu argumen lainnya untuk menunda pekerjaan kita. Sebuah kesalahan, jika kita mengisi waktu luang kita dengan berfikir dan berbuat hal-hal yang kecil. Hari libur pun menjadi pelampiasan, hari dimana kita biasa bermalas-malasan. Sebuah kesalahan besar pula, jika kita menunda target prestasi hidup kita dengan dengan alasan kita masih terlalu muda. Seringkali, kita menunda untuk berbuat baik, jujur, amanah ketika usia kita sudah tua. Kadangkala, kita banyak melakukan pekerjaan, namun jika dilihat dari kaca mata yang lebih luas, kita sangat jauh dari efektivitas dan efisiensi hidup. Sekelumit uraian kesalahan besar tentang waktu yang harus kita sikapi dengan baik. Berikut ini sedikit tips dalam menyikapi waktu.

Pertama, mulailah dari tujuan akhir. Maksudnya, rumuskanlah prestasi terbesar ketika anda meninggalkan dunia ini. Sebuah hal besar yang anda lakukan dan anda tinggalkan bagi ahli waris anda, saudara anda, temanteman anda dan seluruh manusia. Renungkanlah sejenak ketika anda menghadiri sebuah acara pemakaman jenazah. Acara tersebut dihadiri oleh banyak orang. Di satu sudut ada istri atau suami beserta putera-puteri si mayit. Orang tua dan saudara-saudara pun tidak ketinggalan hadir di acara tersebut. Ada pula sahabat bermain, teman sekolah, dan rekan kerja di kan-

tor lengkap beserta atasan. Para tetangga pun tak ketinggalan berkumpul melepas kepergian si mayit. Komentar dan kesan terhadap si mayit pun bermacam-macam, ada yang baik dan ada pula yang buruk. Bayangkan betapa anda tidak suka jika ada yang berkomentar negatif atas diri si mayit. Demikian sebaliknya, betapa anda suka apabila semua yang hadir berkomentar baik atas diri si mayit dan bersaksi bahwa si mayit selama hidup senantiasa berbuat baik kepada sesama. Bayangkan jika anda mengikuti upacara pemakaman tersebut sampai dengan dimasukkannya jenazah ke

liang lahat, ditutup dengan tanah dan nisan pun menghiasi tempat peristirahatan terakhir si mayit. Dan ternyata, di nisan tertulis nama anda!!! Betapa terkejutnya anda!!! Buatlah prestasi terbesar yang bisa anda buat dalam hidup anda yang singkat! Sebelum nikmat waktu diambil Tuhan dari hidup Anda. Sebelum nama anda benar-benar tertulis pada nisan kuburan. Pikirkan dan tuliskan cita-cita besar tersebut! Wujudkan hal besar yang bermanfaat untuk banyak orang dan tentunya dapat anda persembahkan dengan bangga di hadapan Tuhan. ■ (bersambung ...)

www.pamongreaders.com

Telah dibuka TOKO BUKU (WADI BOOK CENTRE) Jl. Enim No. 27 kel. Sungai Bambu Tanjung. Priok Jakarta Utara info: 085282849649 (ardi)

Pamong Institute

PAMONG institute & WADI press Menerbitkan buku berkualitas. Hasil Kajian Pamong Institute yang ditulis oleh Wahyudi, Beny, Mujiyanto, dkk

Kini telah hadir di toko buku

Gramedia se-Jabodetabek

28.000,-

35.000,-

28.000,-

Dapatkan Buku-buku berkualitas lainnya Terbitan WADIpress.

☎ 021-70076733 ● 0812-8912555

35.000,-

35.000,-

35.000,-

Informasi: Jl. Ampera Raya No. 9A Jakarta (12560) Contact Person : 1. 0813-83335883 (Steffen) 2. 0812-8912 555 (Wahyu)


LENSA PAMONG Institute kembali menyelenggarakan workshop tentang prospek UU Pemilu bagi para Anggota Dewan. Workshop tersebut dilaksanakan di Jakarta pada Medio Mei 2012. Berkenan hadir sebagai Narasumber , Prof. DR, Arbi Sanit (Pakar Politik), DR. Muhadam Labolo (Dosen IPDN). Drs. Teuku Aliman (Widya Iswara Kemendagri). Foto atas; Tampak memberikan sambutan; Ketua DPRD Kabupaten Nabir e Titi Y. Worobay Marey, di dampingi Direktur Eksekutif Pamong Institute Drs. Wahyudi al Maroky dan DR. Muhadam Labolo.

1

2

3

8

Foto Tengah; Peserta Workshop foto bersama Nara Sumber, Drs. Teuku Aliman. Foto Bawah; Tampak Pula Prof. DR. Arbi Sanit dan para peserta Workshop.

4

7

5 Acara Workshop PAMONG Institute dalam rekaman Kamera 1. Ketua DPRD dan Para anggota antusias dalam workshop. 2. Anggota DPRD, Bpk Haji dan Bpk Budiyono sedang menyimak materi. 3. Anggota DPRD, Bpk Haji serius saat workshop. 4. Anggota DPRD, Bpk Yehuda dan Bpk Amin sangat bersemangat 5. Sekwan Bpk Hansari & Bpk Hengky tampak serius. 6. Tim Pamong Instiute 7-8.Suasana Worshop yang sangat kondusif.

34 PAMONG READERS â–  MEI 2012

6

PAMONG READERS â–  MEI 2012 35


SOROT POLITIK

RUU ASN Inovasi Atau Politisasi? Fakta empirik khalayak mengidealkan Indonesia dalam zona good Governance. Prasarat yang bisa memediasinya adalah reformasi birokrasi.

P

enataan ulang terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif dan efesien serta mampu menjadi tulang punggung kehidupan bernegara menjadi keniscayaan. Karenanya reformasi birokrasi yang riil menjadi garansi lahirnya good governance di Indonesia. Dalam tataran konsepsi, pemerintah melalui Menpan telah menyiapkan konsep Grand Design reformasi birokrasi 2010-2025, termasuk di dalamnya road map reformasi birokrasi 2010-2014, baik di level makro, meso dan mikro. Namun point krusialnya adalah komitmen dan national leadership, karena keduanya secara empirik di beberapa daerah mampu melahirkan iklim penyelenggaraan pemerintahan

36

PAMONG READERS ■ MEI 2012

dengan wajah yang lebih ramah dan care (perhatian) terhadap kebutuhan publik. Wajah penyelenggara pemerintahan semestinya menjadi “melayani rakyat”. Yang sangat penting, perlunya rekonstruksi kesadaran atas warisan realitas historis wajah birokrasi secara fundamental yang masih inheren dengan kultur birokrasi kolonial. Lebih memposisikan penguasa sebagai tuan yang harus dilayani oleh rakyat. Struktur, nilai, norma dan regulasi masih berorentasi pemenuhan kepentingan penguasa dibanding pemenuhan hak warga negara. Struktur dan proses dibangun untuk mengontrol dan mengawasi masyarakat bukan sebaliknya diperuntukkan untuk melayani

masyarakat. Misi adsministrasi negara untuk mengendalikan dan menguasai perilaku individu, regulasi menjadi social engineering namun episentrumnya adalah kekuasaan tidak untuk kepentingan publik. Perkara ini harus diaborsi dengan gradual dan fundamental jika reformasi birokrasi yang dikehendaki bukan setengah hati. Beberapa negara berkembang menjadi negara maju karena kemampuan mereka menyelesaikan reformasi birokrasi. Seperti yang diraih Korea Selatan sejak era tahun 80-an. Reformasinya di topang langkah deregulasi, simplikasi prosedur, restrukturisasi pemerintahan pusat dan penguatan komisi reformasi administrasi. Pada akhirnya melahirkan dampak

wajah birokrasi yang lebih efesien, professional, bersih dan berwibawa. Dalam konteks Indonesia, DPR melalui Komisi II dengan Panjanya sedang menggodok RUU ASN (Aparatur Sipil Negara). Salah satu RUU prioritas dalam prolegnas (program legislasi nasional) 2012. RUU ASN ini adalah perubahan mendasar dari UU No 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Harapannya adalah reformasi birokrasi secara efektif dan efisien dengan menciptakan budaya kerja dan paradigma baru di kalangan pegawai negeri sipil. RUU ini diharapkan bisa menjawab persoalan terkait reformasi birokrasi nasional yang dilaksanakan di berbagai kementerian dan pemerintah daerah. Pendekatan deregulasi dalam reformasi birokrasi sejatinya sebuah kebutuhan krusial. Namun berbagai survei setelah lebih dari 10 tahun pasca reformasi (98) ternyata raport capainya menunjukkan angka merah. Tingkat kepuasaan publik atas reformasi birokrasi masih begitu rendah, ini menjadi salah satu indikasi minim bahkan nihilnya komitmen dan national leadership untuk mengawal reformasi birokrasi. Bahkan dihadapkan kepada “split politik” otonomi daerah yang secara sadar telah menjadi ganjalan reformasi birokrasi. Karena faktanya otonomi disebagian besar wilayah semakin memperparah lahirnya sosok birokrasi yang jauh dari nilai professional, efesien dan efektif. KKN masih menjadi isu utama dalam ruang otonomi dalam membangun struktur birokrasi dan tata kelolanya. RUU ASN sudah masuk tahapan sosialisasi dan uji public. Namun seharusnya pemerintah sadar rentang waktu antara titik reformasi politik (98) hingga tahun 2012 adalah waktu yang lebih dari cukup untuk mengkaji dan mengkonstruksi konsepsi-konsepsi dan melaksanakan reformasi birokrasi secara fundamental. Lahirnya Undangundang (social engginering) yang komprehensip untuk birokrasi sangat

dinanti masyarakat. Mereka tidak ingin lagi melihat di hari efektif jam kerja ada oknum PNS berkeliaran di pasar, mall, tempat hiburan, main game, dll. Tentu tidak hanya itu, tapi yang lebih fundamental adalah eksistensi birokrasi adalah untuk “melayani rakyat” bukan menjadi “benalu” bagi negara dan rakyat. Bisa dibayangkan, jika 5% saja dari total 4,5 juta PNS di Indonesia seperti diatas, berapa kerugian untuk masyarakat dan Negara? Bahkan sebagian pihak berani mengatakan PNS jika diperas yang layak tinggal 30-40% saja, sisanya tidak masuk kualifikasi untuk memenuhi kebutuhan birokrasi yang reformis. Di rapat Panja pertama 11 Januari 2012 lalu, disepakati mekanisme pembahasan DIM berdasarkan cluster dan pokok masalah RUU. Banyak pihak yang pesimis terhadap penyusunan RUU ini, seperti halnya waktu bergulir begitu saja sejak era reformasi tapi reformasi birokrasi masih jauh pangang dari api. Meski masih ada pihak yang optimis dengan RUU ini dapat meraih cita-cita reformasi birokrasi. Dari sekian DIM (daftar inventaris masalah) RUU ASN setidaknya terdapat beberapa isu pokok yang masih menjadi perdebatan. Adapun isunya antara lain: tentang Jabatan Aparatur Sipil Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara, Pengisian Jabatan Eksekutif Senior, paradigm eselonisasi dan sebagainya. Perdebatan terkait KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) yang bertugas merumuskan peraturan mengenai pelaksanaan standar, norma, prosedur, dan kebijakan mengenai ASN, dianggap belum bisa menjamin menyelesaikan masalah kepegawaian. Termasuk masalah netralitas aparat pemerintah dalam pemilu baik di tingkat pusat ataupun daerah. Dikhawatirkan KASN hanya akan “mempergemuk” lembaga/organisasi pemerintahan di Indonesia. Alih-alih bukan reformasi tetapi menambah blunder reformasi birokrasi. Seperti kritikan atas keputusan-keputusan

Presiden RI dengan menambah beberapa jabatan seperti Wamen (wakil menteri) yang faktanya makin mempergemuk lembaga/organisasi pemerintah ditambah lagi anggaran (APBN) dipastikan bengkak karena sebab itu. Deregulasi oleh DPR bersama pemerintah sejatinya akan menjadi absurd dan stagnasi reformasi birokrasi jika titik krusial tidak terurai. Titik tersebut adalah, adanya komitmen dan perubahan paradigma tentang peran, kedudukan, dan fungsi administrasi negara dalam pembangunan negara. Jika ini nihil, maka bisa dipastikan reformasi birokrasi akan kehilangan visi, misi dan ruh dan berjalan sangat sporadis. Dengan demikian secara otomatis akan memarginalkan peran administrasi negara dalam proses pembangunan bangsa dan negara. Karena sesungguhnya reformasi birokrasi bukanlah sekedar perubahan struktur dan reposisi birokrasi dengan dipayungi regulasi baru. Tapi membutuhkan lebih dari itu, reformasi birokrasi mengharuskan adanya perubahan sistem politik dan hukum secara menyeluruh, perubahan sikap mental dan budaya birokrat dan masyarakat, serta perubahan mindset dan komitmen pemerintah serta partai politik. Komitmen dibutuhkan dari semua pihak; eksekutif, legislative dan yudikatif. Tanpa komitmen maka Blue print atau grand design reformasi birokrasi yang di bukukan oleh pemerintah akan masuk dalam ruang vacuum. Dan good governance akan menjadi imajiner. Khayalan negara yang berdasarkan hukum (rules), transparansi, akuntabilitas, reliabilitas informasi, dan efensiensi, plus wajah birokrasi hadir untuk kepentingan rakyat bukan hadir untuk kepentingan penguasa itu semua tidak termanefestasi. Maka, RUU ASN rawan terhadap penilaian apakah sebagai produk hukum yang baik dan inovatif atau sebaliknya sebagai upaya politisasi di sektor birokrasi? Rakyat perlu mengawalnya. ■ PAMONG READERS ■ MEI 2012 37


RESENSI BUKU

Grand Strategy Implementasi Otonomi Daerah

B

uku ini memberikan gambaran tentang grand strategy implementasi otonomi daerah di Indonesia. Buku ini hadir di tengah pergolakan politik Republik ini pasca reformasi. Era reformasi telah membawa negeri ini ke dalam suasana baru dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tak terkecuali perubahan dalam tatanan pemerintahan di negeri ini. Kesemuanya itu telah membawa dampak ketidakpastian dalam kehidupan bernegara di negeri ini. Apalagi pasca reformasi, para elit negeri ini di isi oleh orang-orang dengan berbagai latar belakang yang beranekaragam. Pasca reformasi, bukan hanya pejabat politik yang bermunculan dari berbagai kalangan dengan latar belakang yang beragam. Mulai dari tukang becak hingga para artis, bahkan mantan preman pun ada. Juga tak ketinggalan para oportunis yang mencoba keberuntungan mendapat fasilitas dari negara. Pejabat pemerintah pun banyak di duduki oleh berbagai kalangan dengan pemahaman tentang pemerintahan yang beragam pula. Banyak para artis yang bermodalkan ketenaran berhasil menduduki jabatan publik sebagai kepala daerah. Dalam kondisi tersebut, mutlak diperlukan sebuah kesamaan pandangan tentang bagaimana sesungguhnya makna pemerintahan dalam pelaksanaan otonominya. Buku ini hadir memberikan khasanah pemerintahan, terutama gambaran grand strategypelaksanaan otonomi daerah di negeri ini. Tentu dengan berbagai latar belakang pemahaman pemerintahan yang dimiliki oleh para pejabat publik akan memberikan corak tersendiri dalam implementasi kebijakan otonomi daerah. Namun dengan memahami grand strategy implementasi otonomi daerah yang ada dalam buku ini, setidaknya akan mengurangi bias interpretasi yang terlalu jauh. Berbagai interpretasi tentang pelaksanaan otonomi daerah memang menjadi sebuah keniscayaan. Meski demikian kita berharap para politisi dan pejabat publik segera menyadari dan memahami arah otonomi daerah yang didedikasikan untuk satu tujuan, yaitu kesejahteraan... â–  roky

Dapatkan Buku-buku berkualitas terbitan WADIpress. Hubungi: 021-70076733 / 0812-8912555

38 PAMONG READERS â–  MEI 2012

Penulis Editor

: Made Suwandi, M.Soc.Sc.Ph.d : Cheka Virgowansyah, SSTP, ME

Cetakan Ukuran Halaman Penerbit ISBN

: : : : :

Mei 2009 (14 x 20,5) cm 220 hal + vi Wadi_Press Jakarta 978-602-8348-03-4

Kantor Redaksi Jl. Ampera Raya No. 9A Cilandak Timur-Jakarta 12560 Telp. / Fax : 021-78830277 Kantor Distribusi: Jl.Pisangan Raya No.11 Legoso, Ciputat Telp.021-70076733, E-mail: wadi_press@yahoo.com



Pamong Readers Mei 2012