JERAT Edisi 6 Juli 2014

EDISI VI

www.jeratpapua.org

JERAT PAPUA JULI 2014

EDISI JULI

JARINGAN KERJA RAKYAT

EDISI VI

www.jeratpapua.org

Siapa Capres yang Cocok untuk Masa Depan Papua ?  Pangan, Energi dan Lingkungan “Debat CAPRES” 2014  Menakar Kecurangan Pilpres di Papua  Boikot Pilpres Tak Berhasil di Papua ? 

Calon Presiden RI Nomor urut 1 dan 2, terus saja menunjukkan kehebatannya berkampanye menyampaikan visi dan misi kepada publik. Namun, dari keduanya, Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, siapakah yang paling tepat memimpin bangsa? Apa mereka bisa membawa Papua pada perubahan?

Direktur Imparsial, lembaga monitoring HAM di Indonesia, Poengky Indarti berpendapat, sejatinya, Capres yang cocok untuk memimpin Indonesia lima tahun ke depan, adalah yang tidak mempunyai kasus masa lalu pelanggaran HAM. Presiden terpilih diminta juga untuk memperhatikan pendidikan dan kesehatan masyarakat Papua.

“Berbagai persoalan mulai dari pendidikan dan kesehatan, dugaan korupsi semakin melengkapi pelanggaran HAM di Papua. Dan tidak hanya soal hak sipil dan politik, melainkan juga hak ekonomi, sosial dan budaya,” kata Poengky Indarti di Jayapura.

Menurutnya, kebijakan pemerintah berupa Otonomi Khusus untuk Papua yang dituangkan dalam UU Otsus nomor 21 tahun 2001 dianggap telah gagal membawa Papua pada kesejahteraan.

S.MANUFANDU Sekretaris Eksekutif DESSY ITAAR Manager Office ENI RUSMAWATI Manager Keuangan ASMIRAH Keuangan WIRYA.S Manager PSDA & EKOSOB SABATA.RUMADAS PSDA & EKOSOB E. DIMARA Manager PPM ESRA MANDOSIR Manager JKL ANDRIO. NGAMEL Unit Studio MARKUS IMBIRI Unit DIP JERRY OMONA Unit DIP

Celakanya, lanjut dia, kondisi itu direspon pemerintah dengan membahas UU Otsus plus tanpa melibatkan masyarakat Papua. Hal tersebut menimbulkan berbagai upaya dari masyarakat sipil untuk mendesak diselenggarakannya dialog damai antara pemerintah dan perwakilan masyarakat Papua. Tetapi, hal itu belum terealisasi hingga hari ini. “Kami berharap, presiden terpilih nanti mempunyai hati yang tulus dan iklas menyelesaikan sejumlah persoalan di Papua atau pun daerah lainnya di Indonesia, terutama persoalan pendidikan, kesehatan dan pelanggaran HAM,” katanya

Blusukan tokoh dari Jakarta itu telah memberi kesan tersendiri bagi warga yang selama ini hanya melihat dari layar kaca. Alhasil, sudah menjadi pemandangan umum ketika Jokowi blusukan di Jayapura pada Sabtu (5/4/2014) di Pasar Youtefa Abepura dan 5 Juni 2014, ketika ia ke pasar Praha Sentani.

Mereka menyampaikan berbagai macam harapan, diantaranya perbaikan infrastruktur, kesejahteraan rakyat serta kehidupan sosial yang aman. Tidak dipungkiri, di Jayapura kerap ditemukan gesekan kecil yang berujung pada perusakan fasilitas umum dan kendaraan di jalan.

Lain halnya dengan warga pendatang, sebut saja Mustafa, Jokowi harus bersaing ketat dengan Prabowo di Papua. Karakter tegas Prabowo menjadi idaman masyarakat agar mampu menjaga kondusifitas sosial. “Jokowi kayaknya rada sulit disini,” ujar warga asal Makassar yang sudah tinggal di Jayapura sejak 1996 itu.

Baginya, di Jayapura, sudah banyak pendatang dari Sulawesi dan Jawa yang memiliki pemahaman politik beragam. Sebaran informasi tentang kandidat parpol, merata terutama partai besar. “Kalau Golkar banyak di pedalaman,” ujarnya.

Relawan Berkampanye

Menggalang suara publik, tidak saja dilakukan pasangan Capres-Cawapres dengan berkampanye di berbagai kota di Tanah Air. Dibeberapa daerah yang tidak dikunjungi pasangan capres, penggalangan dilakukan oleh Beda pendapat Poengky, sejumlah warga di Jayapurelawan yang rela memberi waktunya bagi sosok yang ra juga mengemukakan argumennya. Salah satunya, diusung. Misalnya di Papua.

Linda (50). Menurut dia, Jokowi memiliki karakter yang bisa memikat warga dengan blusukannya. Ia Di ujung Papua, Merauke, relawan yang tergabung damengetahui sosok Jokowi melalui media elektronik. lam Rumah Koalisi Indonesia Hebat melakukan “Jokowi tak ada lawan lagi, kalau jadi presiden pasti sejumlah aksi dengan tujuan meraup suara saat Pilpres begini,” katanya sambil mengacungkan jempol ka9 Juli nanti. Rumah Koalisi bersama ratusan warga dari nannya.

Suku Kanum maupun Suku Yeinan yang mendiami per-

JERAT NEWSLETTER| EDISI VI JULI 2014

HAL. 2

JARINGAN KERJA RAKYAT www.jeratpapua.org

batasan Indonesia-Papua Nugini mendeklarasikan dukungannya bagi pasangan nomor urut 2. Pernyataan sikap dan kebulatan tekad masyarakat suku perbatasan itu dilaksanakan di Tugu Perbatasan Nol Kilometer di Kampung Sota, Distrik Sota, Merauke, pekan lalu.

EDISI VI

sangat penting.

Sementara salah satu tim pemenangan Prabowo-Hatta di Jayapura dari partai PPP, Rosmini Haidah menambahkan, tujuan pembagian PIN itu tentunya untuk kemenangan Prabowo-Hatta.

“Kami siap memenangkan Menurut Kepala Suku Kanum, MarCapres/Cawapres nomor urut 1, then Ndiken, ketertinggalan dan ketid- Prabowo-Hatta di Papua,” kata akadilan pembangunan yang selama Rosmini. ini terjadi, menjadi salah satu pemicu masyarakat setempat untuk merdeka Capres nomor urut 1 ini memang telah „menyihir‟ warga Papua undari kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan. Dua suku ini menar- tuk memilihnya. Sepak terjangnya uh harapan besar terhadap Jokowi-JK selama menjadi tentara, bahkan yang sudah membuktikan prestasinya diapresiasi sebuah TV swasta di memimpin rakyat. Ndiken juga menilai Belanda dengan membuat tayanJokowi-JK sebagai pemimpin seder- gan khusus. Sebuah film dokumenter pun dibuat untuk menamhana, dekat dengan rakyat, dan pilkan kisah penyanderaan dan bekerja keras untuk keadilan dan pembebasan 2 warga negara Belkesejahteraan masyarakat. anda, Martha Klein dan Mark van Acara deklarasi dibarengi pula der Wal di Mapenduma, Papua, dengan pengumpulan dana sukarela oleh Organisasi Papua Merdeka serta pengumpulan tanda tangan di (OPM) pada 1996 silam. kain putih sepanjang 20 meter.

Film itu ditampilkan dengan judul Gegijzeld in Indonesie. Dalam film diceritakan, kala itu 2 warga BelSementara itu, mendukung Prabowo- anda yang tergabung dalam seHatta, puluhan relawan partai koalisi buah ekspedisi „Ekspedisi Lorenz‟ dari Gerindra, PPP, PAN, PKS, Gol- disekap bersama 11 orang lainnya kar dan PBB, juga membagikan 9.000 oleh OPM pimpinan Kelly Kwalik.

PIN, Selasa lalu. PIN bergambar Prabowo-Hatta itu dibagikan di empat Komando Pasukan Khusus titik yang ada di Kota Jayapura, yakni (Kopassus) yang kala itu dipimpin Depan Toko Galael, lampu merah dok Prabowo, memberikan mandat II Jayapura, Yapis Dok V dan di wila- dalam operasi pembebasan Sanyah Abepura. dra Mapeduma. “Sebagai pimpinan TNI dengan pangkat tertinggi Ketua Harian Tim Pemenangan di lapangan waktu itu, Danjen Prabowo-Hatta di Papua, Yanni Kopassus Prabowo Subianto adamengatakan, masa kampanye Pemili- lah prajurit yang bertanggung jahan Presiden (Pilpres) sejak 4 Juni-5 wab penuh atas „Operasi PemJuli, akan diisi koalisi partai dengan bebasan Sandera Mapenduma‟,” membagi PIN. “Di PIN itu ada harakata Koordinator Media Center pan dan perjuangan untuk lebih baik Prabowo, Budi Purnomo Karjodikedepannya. Masyarakat sangat an- hardjo. tusias meminta dan menyambut PIN itu. Di Papua kami menyediakan satu “Walaupun dihadapkan dengan juta PIN, sticker dan baju kaos untuk medan yang sangat sulit dan peta 29 kabupaten/kota,” kata Yanni. yang minim, Prabowo pada bulan Mei 1996 berhasil membuktikan Menurutnya, meski suara pemilih di ketangguhan Kopassus dalam Papua hanya 3,2 juta, namun koalisi menyelesaikan operasi sulit dan Merah Putih tak melihat hal itu semenjaga martabat bangsa Indonebagai persoalan. Kata Yanni, bukan sia,” tutur Budi. masalah banyak atau sedikitnya pemilih, namun Papua memiliki arti yang Sayangnya, pembuatan film doku-

menter itu, tak banyak membuat warga Papua terkesima. “Yang terjadi saat itu adalah, Prabowo telah memerintahkan pasukannya dan menyisir sejumlah kampung, serta menembak mati warga, apa yang bisa kita banggakan disini,” kata Philipus, warga Merauke.

Gubernur Provinsi Papua Barat, Bram Oktovianus Ataruri, menegaskan, Papua akan tetap berada dalam NKRI jika Presidennya berasal dari latar belakang Militer.

“Pilihlah seorang tentara untuk menjadi Presiden, karena tentara itu pasang badan untuk negara ini. Lihat saja, Habibie yang beIa berpandangan, film Prabowo rasal dari sipil, ketika menjadi hanya ditujukan untuk menarik Presiden, Timor Timur akhirnya simpatik warga. “Tapi kami orang lepas. Demikian juga dengan Papua tidak melihatnya seperti itu.

Gusdur, ketika menjadi Presiden, Dia adalah pelanggar HAM Berat, hampir saja Papua ini lepas. Jansaya tidak setuju jika orang Indogan sampai Jokowi yang pimpin, nesia melihatnya sebagai pePapua bisa lepas beneran,” ujarnjuang,” ujarnya lagi. ya.

Kampanye Hitam Black Campaign jelang Pilpres 9 Juli, dengan tujuan menjatuhkan sosok capres-cawapres, terus membumi. Di Pulau Jawa, tayangan TV nasional memperlihatkan bagaimana Capres Jokowi dijatuhkan lewat penyebaran tabloid Obor Rakyat di Surabaya dan sekitarnya. Tak pelak, penghinaan terhadap Prabowo juga beredar luas di dunia maya dan jejaring sosial.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) Papua, Yakoba Lokbere/Wetipo, menilai, apa yang diungkapkan Bram Ataruri, sangatlah berlebihan.

Lihat saja, kata Yakoba, ketika mengunjungi Papua di hari pertama Kampanye, Jokowi sudah menjelaskan mengapa memilih Papua sebagai tujuan pertama safari politiknya. Ia melanjutkan, kampanye pertama di Papua adalah bentuk perhatiannya terhadap provinsi paling Timur di Indonesia itu. “Jokowi katakan Papua itu nyaman, dingin, sejuk, adem dan tidak ada masalah. Hanya masalah komunikasi. Papua itu harus sering dikunjungi,” ungkap Yakoba.

Di Papua, kampanye hitam datang dalam beragam versi. Misalnya lewat SMS yang berisi penolakan terhadap Jokowi apabila menjadi Presiden. Penolakan itu sejatinya berangkat dari pertimbangan, jika seorang sipil memimpin bangsa, Papua dikhawatir- Kampanye hitam atau negatif mekan akan Merdeka atau lepas dari mang tidak dianjurkan. Apalagi, kampanye tersebut jelas melangNKRI. gar Undang-Undang. “(kampanye

JERAT NEWSLETTER| EDISI VI JULI 2014

HAL. 3

JARINGAN KERJA RAKYAT

EDISI VI

www.jeratpapua.org

hitam) ini Intensitasnya cenderung naik,” kata pengamat media sosial, Wicaksono.

dengan naif menganggap kampanye negatif itu hawatiran pihak-pihak tertentu atas terus sebagai sebuah kebenaran.” meningkatnya elektabitas Gerindra,” kata Fadli.

Kampanye hitam terutama memenuhi halaUpaya klarifikasi pun ramai-ramai dilakukan man-halaman di media sosial. Terutama diban- kedua kubu. Wakil Ketua tim media Dilain tempat, Badan Intelijen Negara (BIN) jiri mulai isu rasial, agama, politik, hingga per- pemenangan kubu Jokowi-Jusuf Kalla, Aria mengimbau masyarakat agar tidak mudah soalan masa lalu pribadi Jokowi dan Prabowo. Bima mengatakan, pihaknya selalu berusaha termakan oleh isu kampanye hitam yang “Sama besarnya dan frekuensinya sama melakukan klarifikasi terhadap kampanye hitam marak menjelang Pemilu Presiden dan Wakil seringnya dan dibuat berulang-ulang,” kata yang menimpa capres dan cawapresnya. Na- Presiden 2014. “Masyarakat jangan mudah Wicaksono. mun demikian, Aria Bima membantah termakan,” ujar Kepala BIN Marciano Norman. melakukan kampanye serupa terhadap kubu Pelaku kampanye hitam ini, menurutnya, adaMenurut dia, penciptaan kondisi menjelang lawannya. “Kita tidak ingin Joko Widodo dan lah dua kubu yang bersaing dalam pilpres, baik Pilpres 2014 yang aman, tidak hanya dilJusuf Kalla menang karena kenegatifan dari yang dilakukan tim pendukung resmi atau kompetitor atau pesaing kita,” kata Aria Bima. akukan oleh aparat keamanan. Dikatakannya, bukan. “Jadi, mereka menggunakan semua partisipasi dari masyarakat juga diharapkan. cara, baik yang kasar dan tidak kasar.”

Dalam berbagai kesempatan, Wakil Ketua “Masyarakat juga harus melakukan cek dan Umum Partai Gerindra, Fadli Zon juga menya- ricek terhadap pemberitaan-pemberitaan yang Wicaksono menganalisa, sebagian masyarakat takan, Prabowo mendapat banyak sekali sediangkat, sehingga mereka betul-betul nanti sadar dan tahu betul bahwa kampanye negatif rangan dalam kampanye hitam, yang menurut belum bisa dipertanggungjawabkan, sehingga Fadli, semuanya bersifat fitnah dan tidak bermereka tidak serta merta menelannya. Namun dasar fakta. “Pada dasarnya serangan yang demikian, “ada juga sebagian (masyarakat) ditujukan tersebut merupakan bentuk kekpada saat memberikan pilihannya sudah yakin bahwa ini adalah orang yang terbaik menurut pilihan orang-perorang di TPS itu sendiri,” tuturnya.

Sejauh ini, menurut BIN, situasi menjelang Pilpres 2014 masih kondusif. Dirinya pun mengaku optimis dengan dukungan seluruh rakyat Indonesia, dengan kesadaran yang besar dari seluruh para pendukung capres, bahwa Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasinya dengan keadaan aman, tertib dan terkendali.

Logistik Mulai Didistribusikan Akhirnya, waktu jelang pemilihan Presiden semakin dekat. KPU terlihat pula mulai sibuk mendistribusikan surat suara dan bahan logistik lainnya ke daerah. Di Papua, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengirim logistik ke sejumlah kabupaten, di antaranya Yapen, Waropen, Nabire, Paniai, Dogiai, Deiyai, Intan Jaya, Timika, Asmat, Puncak, Merauke, Boven Digoel.

Pendistribusian dilakukan dengan transportasi laut. Ketua KPU Papua, Adam Arisoy mengatakan, sampai saat ini, seluruh logistik pilpres khususnya C2 sampai C7 beserta amplop telah tiba di gudang KPU. Sedangkan untuk surat suara, formulir C1, tinta, dan hologram sedang dalam perjalanan pengiriman langsung ke 29 kabupaten/kota.

Sejumlah kabupaten yang didistribusi lewat jalur udara di antaranya Kabupaten Jayawijaya, Tolikara, Lanny Jaya, Yalimo, Mamberamo Tengah, dan Kabupaten Nduga. Pihaknya mengklaim telah berkoordinasi dengan kapolda dan panglima untuk pengiriman logistik ke sejumlah wilayah yang terisolir. “Untuk antisipasi, kita sudah koordinasi dengan pangdam dan kapolda. Khusus Yahukimo sama Supiori, juga kepulauan kita yang paling luar, Kepulauan Mapia, mereka juga kita harus layani,” kata Adam.

Adam Arisoy menambahkan, logistik pilpres tak sebanyak pileg, sehingga akan lebih mudah pengawasannya. KPU mengklaim, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk pilpres tak ada perubahan sebagaimana jumlah DPT pada Pileg yakni 3.222.101.

(Jerry Omona/dari berbagai sumber)

JERAT NEWSLETTER| EDISI VI JULI 2014

HAL. 4

JARINGAN KERJA RAKYAT www.jeratpapua.org

EDISI VI

Pemilihan Umum (PEMILU) semakain dekat, yakni tanggal 9 Juli 2014 mendatang. Masa kampanye kedua pasangan yaitu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla telah berakhir pada debat akhir hari kemarin (5/7/14). Ada beberapa catatan yang dapat kita tunggu wujudnyatanya bagi perubahan Indonesia 5 tahun mendatang.

Debat terakhir capres dan cawapres pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan tema Pangan, Energi dan Lingkungan,dengan moderator Rektor Universitas Diponegoro Sudharto P. Hadi.

Berlangsung menarik yang digelar di Gedung Bidakara, Jakarta Selatan.

Di awal-awal dua pasangan berbicara condong pada kampanye, namun makin ke belakangan debat makin seruh.

Soal krisis lingkungan dan kerusakan hutan, pasangan Jokowi-JK tampak lebih menguasai. Kalangan aktivis lingkungan menilai, kesalahan fatal dari kubu Prabowo, kala capres ini mengisyaratkan penyebab kerusakan lingkungan adalah warga.

Isu lingkungan , dari pasangan Prabowo Hatta, Hatta mengawali penjabaran visi misi. Menurut dia, pangan, energi dan lingkungan hidup merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. “Tanpa lingkungan baik sulit mengembangkan sektor pangan dan energi,” katanya.

“Juga melalui pengawasan lewat satelit dan pengawasan ilegal loging,” imbuhnya.

Prabowo menambahkan, penerapan sanksi yang seberat-beratnya terhadap pihak pelanggar yang Menurut dia, peningkatan lingkungan hidup lewat pembangunan berkelanjutan, mengarahkan kebijakan dengan mengatasi perubahan iklim global (global climate change), merusak kelestarian hutan Indonesia harus dipaskonservasi agar ekosistem tetap terpelihara dan terjaga, mengatasi dan meningkatkan kuali- tikan penerapnnya.

“Aparat harus ikut menjaga hutan kita harus ada tas air, udara dan tanah. Lalu prinsip-prinsip dasar konsep pembangunan berkelanjutan intervensi pemerintah dalam hal ini,” tukasnya. menjadi konsep pembangunan pasca MDGs. “Lingkungan hidup bukanlah suatu warisan tapi titipan generasi kedepan yang harus dijaga.

Tingkatkan kualitas lingkungan agar generasi mendatang hidup lebih baik,” begitu dia Capres No.2 : Cegah Kerusakan Hutan Konmengkampanyekan visi misi. versi, Jokowi Siapkan “One Map Policy” “Supaya tidak ada tumpang tindih pengelolaan Dari pasangan Jokowi-Jusuf Kalla, Kalla mengawali perlunya lingkungan yang baik. hutan”.

“Lingkungan hidup suatu hal kebutuhan pokok.”

Dia mengatakan, hutan Indonesia harus diperbaiki, tiap tahun sekitar 2 juta hektar. Juga memperbaiki kota, dan sungai. “Itu penting yang harus dilakukan, itu urgen.”

Capes No.1 : Jaga Kelestarian Hutan Nasional

Calon presiden (capres) Joko Widodo (Jokowi) akan membuat sebuah peta konversi hutan untuk mencegah tumpang tinding pengelolaan hutan.

Hal itu disampaikan Jokowi sebagai tanggapan atas rencana Prabowo melakukan pengawasan terhadap aksi pembalakan liar di hutan Indonesia.

Calon Presiden Nomor 1 Prabowo Subianto menyatakan salah satu strategi pelestarian hutan nasional yang akan diterapkan pemerintahannya jika terpilih dalam pilpres nanti adalah mengikutsertakan rakyat dalam pengawasan dan pelestarian hutan.

“Selama ini belum jelas, mana hutan produksi, mana hutan konversi karena kita belum punya satu peta. Hutan lindung diberi lisensi per“Strategi yang kami usung adalah mengikutsertakan masyarakat yang tinggal dipinggir hutan tambangan, hutan lindung untuk perkebunan, hutan lindung untuk hutan produksi. Ini karena melalui pemberdayaan kelompok petani hutan,” tutur Prabowo. kita tidak punya satu peta konversi,” kata Jokowi Dia menjelaskan, keikutsertaan masyarakat dalam pelestarian hutan dilakukan melalui dalam debat capres dan cawapres. berbagai program ekonomi dan pendidikan tentang pengetahuan pengawasan hutan nasionJokowi mengatakan, jika hal tersebut dibiarkan al.

JERAT NEWSLETTER| EDISI VI JULI 2014

HAL. 5

JARINGAN KERJA RAKYAT

III EDISI VI

www.jeratpapua.org

terus menerus, hutan konversi akan habis untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu.

“Karena selama ini tumpang tindih, antara perkebunan dan hutan lindung. Jika tidak diselesaikan, hutan kita akan digerus kepentingan lain. Di Pulau Kalimantan contohnya, ada 753 kasus hanya dalam satu provinsi,” lanjut Jokowi.

Untuk itu, Jokowi menegaskan, perlu dibuatnya sebuah peta konversi hutan untuk mencegah tumpang tindih pengelolaan hutan tersebut. “Dengan adanya one map policy, maka masalah itu bisa diselesaikan,” pungkas Jokowi.

Penghargaan Lingkungan Pada segmen kelima Hatta mengajukan pertanyaan mengenai penghargaan tertinggi Kalpataru yang diberikan pemerintah Indonesia sebagai perwujudan lingkungan hidup yang bersih. Dia menanyakan seberapa jauh pandangan Jokowi terhadap Kalpataru ini? Bagaimana upaya mencapai itu?

Jokowi menanggapi dengan cukup baik. Kata Jokowi, penghargaan Kalpataru itu sangat baik, diberikan kepada perseorangan maupun lembaga. Namun, katanya, akan lebih bagus jika diberikan tidak hanya dalam bentuk piala, tetapi juga insentif dan dana. “Agar apa yang mereka kerjakan bisa lebih baik lagi. Dengan insentif anggaran bisa bekerja lebih baik lagi, misal membersihkan sungai lebih baik, memperbaiki desa.”

Hatta menanggapi balik. Dan ini jadi bumerang bagi Hatta.

“Bentuk penghargaan apa dalam bentuk piala, bukan sesuatu prinsip, yang penting adalah penghargaan, refleksi keberhasilan kota bersih hijau dan sehat. Mengapa DKI sekarang tidak dapat? Solo belum pernah dapat?

deforestasi. “Indonesia, saat ini dihadapkan pada bencana ekologis, salah satu karena kerusakan hutan. Laju deforestasi tertinggi di dunia.

Bagaimana strategi menghentikan laju deforestasi?”

Prabowo menjawab dan konsisten seperti jawaban sebelumnya, dengan penekanan kerusakan hutan itu karena aktivitas warga.

Menurut Prabowo, menekan laju deforestasi itu masalah sangat mendesak. Dia mengusung strategi mengikutsertakan masyarakat, rakyat yang tinggal di hutan dan pinggir hutan, dengan memberdayakan melalui kelompok petani hutan. “Pemberdayaan ekonomi, sekaligus beri pengharapan hidup hingga mereka tidak merambah hutan.”

Juga harus ada pengawasan dengan menggunakan satelit, hingga bisa memonitor illegal logging, dan penambangan liar. “Sanksi keras kepada perusahaan yang melanggar tata kelola hutan. Aparat penegak hukum harus kita tatar kembali supaya mereka turut jaga hutan. Hutan harus kita jaga bersama, harus ada intervensi pemerintah untuk benahi lingkungan hidup dan hutan kita.”

Jokowi balik menanggapi dengan lebih kongkrit. Dia mengemukan, carut marut sektor kehutanan karena penyusunan tata ruang belum selesai. “Tata ruang kita sebetulnya hampir selesai, dan harus segera diselesaikan, hingga jelas, mana hutan lindung, mana hutan produksi, mana hutan alami.”

Dia juga mengemukan, mengenai kebijakan satu peta (one map policy) yang belum dimiliki Indonesia hingga terjadi tumpang tindih. “Ada hutan lindung diberikan konsesi untuk produksi. Kekeliruan ini disebabkan belum ada kebijakan satu peta.”

Jokowi mencontohkan, Kalimantan, ada 753 kasus dalam satu provinsi karena tumpang tindih antara tambang dan hutan lindung, antara perkebunan dan hutan lindung. “Kalau tidak diselesaikan, hutan kita mulai digerus untuk kepentingan-kepentingan lain. One map policy selesai, saya menyakini kerusakan hutan bisa diselesaikan.”

Kalla menanggapi. Jawaban Kalla mungkin mengejutkan Hatta.

“Pertanyaan bagus, tapi keliru. Kota itu dapat Adipura, bukan Kalpataru, hingga tidak perlu saya jawab.”

Tanggapan Aktivis Lingkungan

Jokowi menambahkan, Kota Solo pernah mendapatkan penghargaan Green City.

Menanggapi debat capres soal isu lingkungan ini, Rida Saleh, aktivis lingkungan mengapresiasi jawaban mengenai kerusakan lingkungan dari Jokowi. “Baik sekali Jokowi menjelaskan.”

Giliran Jokowi bertanya. Dia bertanya tentang strategi menekan laju

Sedang Prabowo, katanya, malah blunder karena menyalahkan

JERAT NEWSLETTER| EDISI VI JULI 2014

HAL. 6

JARINGAN KERJA RAKYAT www.jeratpapua.org

EDISI III VI

dimasa depan.” penduduk sebagai pemicu kerusakan lingkungan. “Ini sangat bertentangan. Manusia disalahkan, padahal yang merusak pola ekspoitasi yang luar biasa, industri besar. Menurut saya sangat fatal sekali,” katanya dalam Ahmad Ashov Birry, juru kampanye Detoks Greenpeace Indonesia mencatat pasangan Prabowo-Hatta menyebutkan kualitas air, udara acara nonton bareng debat di sekretariat Walhi di Jakarta. dan tanah perlu diperbaiki. Sedangkan pasangan Jokowi-JK meNamun Rida menilai, kedua calon masih perlu pendalaman mengenai sub- nyebutkan, daerah aliran sungai banyak mengalami kerusakan hingga perlu diperbaiki. stansi persoalan lingkungan hidup agar tak melihat secara sederhana.

Erpan Faryadi, koordinator International Land Coalition Asia juga berpendapat sama. Menurut dia, penjabaran mengenai lingkungan Jokowi bagus. “Terkonfirmasi kalau kerusakan lingkungan karena pertumbuhan yang menjadi fokus.”

Namun, katanya, kedua pasangan tidak menyebutkan pencemaran bahan kimia berbahaya beracun industri sebagai salah satu penyebab paling berbahaya. “Ini sangat mengkhawatirkan karena dalam visi misi keduanya berniat ekspansi sektor industri yang intensif menggunakan dan melepaskan bahan kimia berbahaya.”

“Tentang kerusakan lingkungan, jawaban Prabowo betul-betul salah. KeruKedua capres, kata Ashov, harus sadar bahwa dampak bahan sakan lingkungan itu karena keserakahan kapitalisme.” kimia berbahaya kepada masyarakat dan lingkungan sangatlah Bagaimana tanggapan Greenpeace debat capres mengenai lingluas. “Mulai dari berbagai ancaman kesehatan seperti kanker dan kungan ? gangguan sistem reproduksi hingga gangguan produktivitas lahan Teguh Surya, juru kampanye Hutan Greenpeace Indonesia menilai komit- pertanian yang tercemari B3.” men Jokiwi-JK untuk memberikan sanksi keras terhadap korporasi perusak Yuyun Indradi, juru kampanye hutan Greenpeace Indonesia mengahutan perlu diuji terlebih dahulu dalam implementasi penyelesaian tungtakan, pemaparan kedua capres-cawapres belum ada yang megakan kasus kebakaran hutan, dan korupsi sumber daya hutan. menuhi harapan. Keduanya Sedang komitmen penyelesaian tumpang tindih perizinan di kawasan hutan, katanya, seharusnya diawali dengan memperkuat dan memperpanjang kebijakan morarium yang akan berakhir Mei 2015, termasuk review perizinan saat ini.

Kedua pasang calon, katanya, tidak jelas menyebutkan komitmen melanjutkan penurunan emisi gas rumah kaca Indonesia. Hingga ada kemungkinan hutan dan gambut tidak mendapat perlindungan di masa depan. “Juga tidak ada kejelasan upaya pecegahan kebakaran hutan mengingat target penurunan emisi Indonesia 2020 adalah menghentikan laju deforetasi, cegah kebakaran dan lindungi gambut total.”

Menurut dia, pernyataan Prabowo mengenai masyarakat sebagai perambah hutan adalah salah besar. “Ini menyiratkan tidak pahamnya tentang akar pesoalan kerusakan hutan Indonesia. Sebagian besar hutan justru rusak akibat ekspolitasi untuk perkebunan sawit dan hutan tanaman industri skala besar.”

Teguh mengatakan, meskipun Jokowi-JK menyebutkan akan merehabilitasi 2 juta hektar hutan per tahun, tetapi tidak dielaborasi lebih lanjut mengenai implementasi target itu. Kebijakan perlindungan hutan dan gambut melalui moratorium, katanya, juga tidak mendapatkan penjelasan memadai.

Ariefsyah Nasution, juru kampanye Lautan Greenpeace Indonesia menilai, kedua pasangan capres-cawapres tidak menjelaskan urgensi pencegahan pencemaran laut, pengelolaan sumberdaya ikan bertanggungjawab dan penanganan penangkapan ikan berlebihan guna memulihkan ekosistem laut. “Juga memastikan ketersediaan dan kedaulatan pangan saat ini dan JERAT NEWSLETTER| EDISI VI JULI 2014

masih mengutamakan pertumbuhan ekonomi. Isu lingkungan hidup hanya dijadikan polesan.

“Mereka tidak memahami situasi aktual sekarang.

Lingkungan hidup harus jadi fokus utama. Mereka lebih fokus pada perdebatan mengenai pangan dan renegosiasi kontrak. Soal kerusakan lingkungan tidak diperdebatkan keduanya.”

Isu kelautan, toksik, hutan dan energi terbarukan masih sangat minim. Perlu dorongan lebih kuat agar keduanya memperhatikan hal itu jika terpilih menjadi presiden.

“Isu konservasi masih belum muncul. Keduanya sepakat melindungi hutan, tapi tidak dijabarkan strategi seperti apa. Lingkungan hidup belum menjadi mindset keduanya. Padahal ia pilar penting dalam pembangunan berkelanjutan.”

Dia juga menyoroti rencana pembukaan lahan untuk sawah baru.

Prabowo-Hatta menjanjikan lahan dua juta hektar, Jokowi-Jk satu juta hektar. Namun kebijakan ini, berpeluang merusak lingkungan.

“Perlu mendorong kedua pasangan lebih memahami isu lingkungan.

Agar ke depan agenda pembangunan yang dilakukan lebih berkelanjutan. Kita masih ada trauma kebijakan era Soeharto terkait satu juta hektar lahan gambut untuk pertanian. Itu terbukti kebijakan yang gagal,” kata Yuyun.

Farhan Hemy, manager Indonesia Climate Change Centre mengatakan, secara keseluruhan debat capres-cawapres sebuah preseden bagus. “Isu energi, pangan dan lingkungan dibicarakan secara keseluruhan hingga mengarah pada penerapan konHAL. 7

JARINGAN KERJA RAKYAT

EDISI V

www.jeratpapua.org

sepsuistainable development.”

Keduanya, mencoba mengarah pada satu isu yang lebih spesifik, walau kurang dielaborasi. “Jokowi berbicara soal one map polcy, ini isu bagus. Hanya kurang dielaborasi. Padahal itu nanti jika diperdalam lebih jauh berbicara soal tumpang tindih izin dan banyak kepentingan yang bermain di sana.”

emisi. Tapi tentu perlu ada leadership kuat, yang mampu merangkul berbagai pihak. Baik kalangan industri, swasta juga masyarakat.

Semua harus bisa berjalan kolaboratif.”

Mengenai isu perubahan iklim juga isu sangat penting. Tidak hanya dalam skala nasional, juga global. Presiden terpilih, katanya, harus berani memposisikan Indonesia sebagai negara yang mempunyai komitmen penuh terhadap isu perubahan iklim.

Soal one map polcy jika dielaborasi lebih mendalam memunculkan gagasan terkait penyelesaian konflik tenurial. Terutama soal tata kelola Farhan menggalakkan kampanye Inisiatif pemilih peduli bumi. Kampahutan secara keseluruhan. Penataan kepemilikan, hak masyarakat adat nye ini, katanya, untuk mengawal agenda capres-cawapres terpilih dan lain-lain. terkait lingkungan hidup. Ia akan diselenggarakan di 10 kota, yakni, Dia mengatakan, persoalan lingkungan di Indonesia tidak mungkin bisa Jakarta, Bandung, Denpasar, Semarang, Balikpapan, Samarinda, Sudiselesaikan hanya dalam waktu lima tahun. Namun, dia berharap da- rabaya, Medan, Palembang dan Makassar. “Ini akan dilakukan sampai 100 hari kerja presiden terpilih.” lam waktu lima tahun ke depan, siapapun yang terpilih bisa membuat fondasi kuat untuk perbaikan lingkungan hidup ke depan.

(M.Imbiri-berbagai sumber)

“Kita bisa mendorong pembangunan ekonomi tinggi dengan rendah

Kecurangan dalam Pemilihan Umum bukan lagi cerita baru. Dalam momen Pilpres 2014, kecurangan nampaknya juga tak bisa dihindari. Lihat saja di Papua, dimana sejumlah pemilih di Kota Jayapura, dengan mudahnya mencoblos lebih dari satu kali.

Papua memang diprediksi menjadi wilayah rawan pelanggaran akibat jauh dari pantauan media.

Deputi Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokras (Perludem) Ferry Junaedi mengatakan, berkaca di Pemilu Legislatif (Pileg) 9 April 2014 lalu, Papua paling banyak ditemukan bentuk penyelewengan pemilu.

Menurutnya, Papua tidak diragukan lagi sebagai sarang kecurangan. “Maka tidak heran dalam sidang PHPU pileg di Mahkamah Konstitusi (MK), Papua berada diperingkat pertama dimana terdapat 100 gugatan diajukan ke MK,” ujarnya dia.

Maraknya proses perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pileg di MK, kata Ferry, seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi KPU dan Bawaslu untuk mencegah jual beli suara. Termasuk menekan bentuk kecurangan lainnya sehingga persoalan pilpres tidak menumpuk di MK. Konteksnya indepensi KPU dan Bawaslu penting dibutuhkan agar masyarakat percaya terhadap penyelenggaraan pilpres.

Baginya, Bawaslu sejauh pengamatan selama ini, bergerak lamban mengantisipasi dan mencegah kecurangan pemilu di Papua. Temuantemuan Bawaslu dilapangan jarang dituntaskan, umumnya Bawaslu lebih banyak duduk manis menerima laporan dari masyarakat. Laporan pun terkadang tidak ditindaklanjuti. “Belum ada langkah kuat dari Bawaslu terkait pelanggaran muncul dilapangan. Artinya Bawaslu bisa dibilang gagal memotret, memetakan dan mencegah persoalan sehingga banyak pelanggaran pemilu menumpuk di MK,” tukasnya.

Sementara itu, indikasi kecurangan pasca pilpres, misalnya, mulai ditemukan pada formulir C1 yang diunggah ke situs KPU. Salah satu indikasi kejanggalan yakni, adanya modifikasi angka pada kolom rincian perolehan suara.

JERAT NEWSLETTER| EDISI VI JULI 2014

HAL. 8

JARINGAN KERJA RAKYAT www.jeratpapua.org

EDISI V

Menyikapi kecurangan penggelembungan suara terhadap salah satu pasangan capres dan cawapres itu, Kelompok Penyelenggara pemungutan Suara (KPPS) TPS 01 Kampung Yahim, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, mengantisipasinya dengan menuliskan angka di sebelah kolom jumlah rincian perolehan suara sah agar formulir C1 tidak dimanipulasi.

Pada TPS 01, pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa memperoleh 35 suara. Oleh panitia KPPS, ditulis: „tiga puluh lima‟ di samping nama pasangan capres-cawapres. Sedangkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang memperoleh 317 suara, dituliskan „tiga ratus tujuh belas‟. Total seluruh suara sah berjumlah „tiga ratus lima puluh dua‟, dan jumlah suara tidak sah satu.

Formulir C1 ini kemudian ditandatangani oleh panitia KPPS yang berjumlah tujuh orang dan dua saksi dari pasangan capres-cawapres.

Kecolongan KPU tampaknya memang kecolongan dengan „ulah‟ sejumlah KPU Kabupaten/Kota yang sudah mengunggah hasil rekapitulasi suara tingkat kab/kota (DB1) melalui website KPU, padahal rekap suara kab/kota menurut jadwal baru bisa dimulai Rabu (16/7).

Komnas HAM melakukan pemantauan proses pilpres di DKI Jakarta (Jabodetabek), Aceh, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Papua, Papua Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. “Mencermati seluruh potensi pelanggaran HAM yang terjadi akibat tindak pidana pilpres 2014 atau praktik-praktik manipulasi suara, maka Komnas HAM membuka posko pengaduan,” ujar Ketua Komnas HAM, Hafid Abbas.

Menurut Hafid, posko ini akan dibuka di kantor Komnas HAM selama 24 jam untuk melayani masyarakat. Selain di Jakarta, posko juga akan dibuka di 6 kantor Komnas HAM yang ada di daerah. “Posko dibuka di 6 daerah yaitu di Aceh, Sumbar, Kalbar, Sulteng, Maluku, Papua,” kata Manager Nasution, koordinator pemantauan pilpres.

Hasil rekapitulasi tingkat kabupaten/kota tersebut setelah dicek kembali Manager menyebutkan posko dibuka hingga pelantikan presiden Okmelalui website pemilu2014.kpu.go.id, ternyata sudah dihapus oleh tober nanti. Meski membuka posko, Komnas HAM sifatnya hanya KPU. Tidak ada data yang ditampilkan. akan memberi masukan atau desakan untuk penyelesaian masalah.

“Kasus-kasus kami mendorong diselesaikan di masing-masing tingSetelah ditelusuri melalui lamannya pilpres2014.kpu.go.id/db1.php, layanan untuk menampikan hasil rekap DB1 itu masih tersedia, namun katan permasalahan.” tidak menampilkan data apapun. Hanya keterangan „Fitur ini menunggu Hafid menjelaskan bahwa posko pengaduan ini dibuat sebagai bagirapat pleno tingkat kabupaten‟. an tanggung jawab moral institusi Komnas HAM. Posko disebut seSebelumnya, pantauan pukul 16.40 WIB, Selasa (15/7/2014), laman itu menampilkan data hasil rekapitulasi tingkat kab/kota. Ada 14 kabupaten/kota yang sudah mengunggah hasil rekapitulasinya dalam website KPU RI.

bagai upaya Komnas HAM agar pilpres berjalan baik dan tidak ada konflik. “Pengaduan akan kami tindaklanjuti terserah nanti bagaimana mekanismenya. Kami akan bertemu dengan panglima TNI, kapolri, KPU untuk memberikan masukan,” ungkap Hafid.

Format pengunggahan sama dengan hasil rekap kecamatan yaitu dibedakan „terverifikasi‟ dan „belum terverifikasi‟. Sudah terverifikasi menurut provinsi yaitu: Bengkulu (1 kab/kota), DKI Jakarta (1 kab/kota), dan Papua (1 kab/kota).

Komnas HAM menyatakan jika ada temuan atau pengaduan kecurangan akan diserahkan kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam menindaklanjutinya. Dalam hal ini KPU, Bawaslu, dan Polri.

Belum terverifikasi menurut provinsi yaitu: Aceh (2 kab/kota), Sumatera Utara (2 kab/kota), Jambi (1 kab/kota), Bengkulu (1 kab/kota), Jawa Barat (2 kab/kota), Kalimantan Timur (1 kab/kota), Gorontalo (1 kab/kota), Papua (1 kab/kota)

Pilpres Ulang

Pelaksanaan Pilpres telah usai. Meski demikian, tidak untuk sejumlah TPS yang harus menggelar pemilihan ulang karena berbagai alasan.

Atas berbagai dugaan kecurangan ini, Komisi Nasional (Komnas) Hak Di Nabire Papua, Komisi Pemilihan Umum diminta melangsungkan Asasi Manusia (HAM) pun membuka 6 posko pengaduan bagi masyara- pilpres ulang di lima kampung/kelurahan yang berada di Distrik Wapkat yang menemukan kecurangan terkait proses pilpres.

JERAT NEWSLETTER| EDISI VI JULI 2014

HAL. 9

JARINGAN KERJA RAKYAT

EDISI V

www.jeratpapua.org

oga. “Kami minta pemilu ulang karena saat Pilpres 9 Juli lalu terjadi sejumlah kecurangan di Wapoga. Terjadi pelanggaran undang-undang tentang pemilu,” ujar Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) di Distrik/Kecamatan Wapoga, Yuli Ernawati Wamafma di Nabire.

Yuli menjelaskan, terdapat lima kampung di Distrik Wapoga yakni Samanui, Totoberi, Keuw, Taumi dan Kamarisano yang merupakan ibu kota distrik. Seharusnya ada enam tempat pemungutan suara (TPS) di daerah itu. “Taumi adalah salah satu kampung yang sangat jauh dari ibu kota kabupaten yakni Nabire. Transportasi satu-satunya ke kampung itu dengan helikopter dengan memakan waktu kurang lebih satu jam perjalanan dan perahu boad satu hari,” ujarnya.

Kemudian jika menggunakan perahu dan speedboad ke Taumi memakan waktu dua hari satu malam. Pengantaran logistik ke kampung itu terlambat. “Logistik baru dikeluarkan dari KPU Nabire pada 8 Juli, kemudian diantar ke ibu kota distrik. Tanggal itu, saya sudah berada di Samanui untuk memastikan sudah ada TPS atau belum dan apakah logistik sudah tiba atau belum,” katanya.

Semsampai di Taumi ternyata belum ada TPS yang disiapkan, anggota dan ketua kelompok penyelenggara pemungutan suara juga tidak berada di lokasi itu. Logistik berupa kertas suara, kotak suara dan formulir C1 juga belum tiba.

dan sejumlah warga setempat sepakat semua surat suara dicoblos untuk pasangan capres nomor urut dua, Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Beranjak dari itu Ketua Panwas Yuli melayangkan surat ke KPU Nabire untuk minta pemilu ulang. “Kami masih tunggu jawaban dari KPU Nabire,” ujarnya.

Selain di Nabire, persoalan Pilpres juga terjadi di Kabupaten Yahukimo. Disana, sebanyak 14 distrik harus menggelar Pilpres susulan lantaran tidak adanya logistik yang diterima. Cuaca buruk telah menghambat distrikbusi logistik Pilpres ke daerah itu. Jumlah pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya di 14 distrik tersebut sebanyak 60.447 orang.

Wakil Ketua Bidang Strategi Tim Pemenangan Prabowo SubiantoHatta Rajasa, M Romahurmuziy mengatakan, hasil penghitungan suara di Kabupaten Yahukimo, tidak berdampak signifikan untuk mendongkrak perolehan suara Pemilu Presiden.

Romy, sapaan akrabnya mengatakan, masyarakat yang bisa menggunakan hak pilihnya di Papua ditaksir mencapai dua persen dari total seluruh pemilih di Indonesia. Sehingga, tidak mungkin berdampak berarti. “Di sana kan suaranya sekitar empat juta. Kalau 4 juta dari 190 kan sekitar dua persen saja. Sehingga, tidak akan banyak berpengaruh kalau itu hanya Yakuhimo,” katanya.

Dia mengaku, ketika tiba dan memastikan kesiapan, masyarakat bertan*** ya apakah mereka juga ikut mencoblos atau tidak. “Ketika masyarakat tanya, saya bingung lalu saya kumpulkan masyarakat dan minta mereka Berbagai kasus pelanggaran Pilpres di Papua, tak pelak telah mencidbersabar jika logistik tiba baru warga menyiapkan TPS untuk nyoblos,” erai demokrasi. Itu belum lagi ditambah dengan banyaknya warga ujarnya. yang memilih golput.

Logistik baru tiba di lima kampung itu pada Rabu, 9 Juli, itu pun sudah pukul 13.00 WIT yang sebenarnya sudah waktunya mengakhiri pencoblosan dan dilanjutkan penghitungan suara. TPS juga sudah ditutup.

Tempat pemungutan suara juga tidak disiapkan. Karena menunggu logistik pilpres lama datang, akhirnya masyarakat di daerah itu pergi ke kebun dan berburu.

Komisoner KPU Papua, Tarwinto mengatakan, dibeberapa daerah, memang terjadi penurunan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. “Tapi kami belum bisa memberikan keterangan seberapa besar penurunananya sebelum ada rekapitulasi dari seluruh Kabupaten dan Kota. Sedangkan informasinya, di Kabupaten Merauke partisipasi masyarakat turun hingga 50 persen. Kota Jayapura dan Yapen juga demikian,” kata Tarwinto.

Tiba-tiba kepala distrik setempat, Berry Saroy datang dari ibu kota distrik Padahal lanjut Tarwinyo, jauh sebelum hari pencoblosan KPU setemyakni kampung Kamarisano. Ia datang dengan tangan kosong tidak pat telah melakukan sosialisasi ke masyarakat agar menggunakan hak membawa logistik pilpres. pilihnya. “Mungkin antusias masyarakat dalam Pilpres, 9 Juli lalu disebabkan kekecewaan masyarakat pada Pemilihan Legislatif, 9 Kepala distrik bermaksud membawa perwakilan masyarakat ke Kamarisano ibu kota distrik. Ternyata sudah ada perwakilan warga dari empat April,” kata Tarwinto. kampung itu dikumpulkan, disiapkan mewakili masyarakat untuk mem(Jerry Omona/dari berbagai sumber) ilih/mencoblos. Pencoblosan sistem perwakilan itu kemudian dilakukan

JERAT NEWSLETTER| EDISI VI JULI 2014

HAL. 10

JARINGAN KERJA RAKYAT www.jeratpapua.org

EDISI V

Pemilihan Presiden 9 Juli 2014 telah berakhir. Meski diwarnai sejumlah aksi boikot Pilpres, namun usaha itu dianggap tak berhasil. Benarkah?

Rencana boikot Pilpres misalnya datang dari pihak Organisasi Papua Merdeka. Tentara Pembebasan Nasional OPM mengumumkan akan menyerang obyek vital di wilayah Pegunungan Tengah dalam usaha menggagalkan Pilpres 2014.

Panglima Divisi VII Lapago, Erimbo Enden Wanimbo menegaskan, penyerangan terhadap sejumlah obyek vital dan markas dari aparat keamanan, mulai dilakukan pada Ahad, pekan lalu. “Kami menyerukan untuk memboikot Pilpres, kami hanya meminta referendum,” kata Erimbo dalam wawancara bersama wartawan di Markasnya di Pirime, Lanny Jaya.

Ia mengatakan, rencana penyerbuan berkaitan erat dengan perjuangan TPN OPM menuntut kemerdekaan bagi Papua. Selama ini, kata dia, pemerintah Indonesia tak pernah memberikan kesempatan bagi Papua untuk berkembang. Indonesia telah mengambil alam Papua dan mengeruk sumber daya alam yang maha dashyat serta hanya meninggalkan sedikit bagi mereka. “Papua bukan milik Indonesia, Indonesia juga melakukan pelanggaran HAM, mengambil tanah kami, merusak hutan, dan ini saatnya, kami mau meminta itu semua, kami mau merdeka dan berdiri sendiri,” ujarnya.

Menurut dia, persoalan pelanggaran HAM dimulai sejak pemerintah dan tentara memasuki wilayah pesisir dan pegunungan di Papua. Pada saat yang bersamaan, dilaksanakan Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) yang jauh dari adil dan jujur.

“Orang Papua dibunuh pada waktu Pepera, kami tidak bisa melawan, tapi sekarang, kami, dengan panah, akan melawan Indonesia dengan senjata, kita akan lihat siapa yang menang,” tegasnya.

Hasil Pepera 1969 ketika itu menunjukkan warga Papua menghendaki bergabung dengan NKRI. Hasil Pepera kemudian dibawa ke sidang umum PBB dan disetujui pada tanggal 19 November 1969.

“Pepera itu tidak sah. Kami menuntut referendum ulang,” kata Erimbo lagi.

JERAT NEWSLETTER| EDISI VI JULI 2014

FotoH: Jerry A L .Omona 11

JARINGAN KERJA RAKYAT

EDISI III V EDISI

www.jeratpapua.org

Erimbo adalah salah satu dari tiga „penguasa‟ tentara Papua Merdeka di Pegunungan Tengah. Dua lainnya yakni, Purom Wenda dan Goliath Tabuni. Erimbo mengklaim sebagai pejuang muda yang memiliki ratusan prajurit di daerah Pirime hingga Bolakme. Tentaranya memegang senjata otomatis dan kerap mengganggu sejumlah pos militer.

tegasnya.

Usaha menggagalkan Pilpres juga berlangsung di Paniai. Komandan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB) OPM, Makodam IV Pembela Keadilan, mengklaim pencoblosan di sembilan distrik Paniai gagal dilaksanakan.

Dibagian lain, upaya „menghentikan‟ Pilpres datang pula dari berbagai elemen di Papua. KNPB salah satunya.

Beberapa aktivis juga menyerukan, Pilpres di Papua semestinya dibatalkan, karena yang dibutuhkan Papua sebenarnya adalah referendum.

Pimpinan TPN-PB/OPM Paniai, Leo Magai Yogi mengatakan, kegagalan itu adalah hasil dari sosialisasi boikot Pilpres yang telah disuarakan pihaknya.

“Saya sudah gerakan seluruh TPN-PB ke 9 distrik di seluruh Kabupaten Paniai. Sehingga pencoblosannya tidak dilakukan di distrik, tapi hanya di Enarotali (ibu kota kabupaten Paniai) saja. Artinya masyarakat pribumi di Paniai tidak memberikan suara,” kata Leo. “Jadi, kalau di Paniai ada yang bilang proses Pilpres berjalan lancar, maka itu permainan elit-elit politik dan oknum tertentu. Bukan suara masyarakat yang pilih,”

REDAKSI Penanggungjawab Pimpinan Redaksi Editor/Redaktur Kontributor Desain/Layout

: : : : :

Leo menegaskan, pihaknya menuntut digelar referendum sebagai bagian dari pembebasan Papua. “Referendum solusi bagi kami. Tak pantas anjing hidup sekandang dengan kucing,” tukasnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Sinode GKI (Gereja Kristen Injili) di Tanah Papua Pendeta Albert Yoku mengeluarkan imbauan pastoral yang dibacakan di semua gereja GKI se-Tanah Papua.

Intinya, mengajak warga GKI untuk turut serta mengambil bagian dalam Pilpres dengan menggunakan hak suara secara bertanggung jawab, tidak

pt. JERAT Papua Septer Manufandu Jerry Omona Wirya Supriyadi, Engelbert Dimara Markus Imbiri

JERAT NEWSLETTER| EDISI V JULI 2014

terlibat kampanye hitam, serta berani menolak segala macam kecurangan. “Warga GKI di Tanah Papua (harus) dengan berani dan tegas menolak segala macam kecurangan dalam Pilpres, termasuk money politic, dan menjunjung tinggi kehidupan moral dan etika di atas dasar Iman Yesus Kristus,” ujar Yoku.

Mengajak warga untuk memilih juga dilakukan pastor John Djonga dan aktivis Yosepha Alomang. Keduanya meminta warga untuk tidak absen saat Pilpres lalu. “Satu suara itu penting, jangan golput,” kata John Djonga.

Mereka mengingatkan, warga Papua yang tidak ikut merasakan semangat pilpres, adalah masyarakat yang kehilangan hak-haknya karena ketidakpedulian negara.

Pilpres Lancar dan Aman Upaya memboikot pilpres sejatinya hanya digerakkan oleh pihak yang merasa tidak „nyaman‟ dengan pemerintah. Bahkan an-

Kantor JERAT Papua Jalan : Bosnik Blok.C No. 48 BTN Kamkey Abepura (99351) Kota Jayapura - Papua Email : jeratpapua@gmail.com Telp : (0967) 587836 Website : www.jeratpapua.org HAL. 14

JARINGAN KERJA RAKYAT www.jeratpapua.org

caman yang digelorakan OPM, nyata-nyatanya juga tak terbukti.

“Berkat sinergitas kerja seluruh pihak, ancamam itu dapat kita tekan dan puji Tuhan Pemilu di Papua Barat berjalan lancar,” kata Wakapolda Papua Paulus Waterpauw saat berkunjung ke Manokwari.

Waterpauw pun turut senang dengan partisipasi Pemilih di Papua Barat, yang menurutnya lebih tinggi dibanding Papua. “Di Papua Barat informasi yang kami peroleh, partisipasipasinya mencapai 80 persen, sementara di Papua hanya berkisar antara 60-70 persen,” ucapnya lagi, Wakapolda menambahkan, sejumlah ancaman memang tak terbukti. Ini dikarenakan aparat telah melakukan pengamanan ketat, sehingga tidak ada kesempatan lagi bagi OPM untuk melaksanakan rencananya.

Meski demikian, ia mengaku sempat terjadi sejumlah aksi pengibaran bendera bintang kejora di 4 titik di Kabupaten Nabire yaitu di Kantor Lurah Karang Mulia, Kantor Lurah Wonorejo, Kantor KNPI, dan kantor Badan Arsip Negara. “Nabire tidak masuk daerah rawan Pilpres. Kami mengaku kecolongan. Pelakunya belum diketahui sampai saat ini dan masih terus kami dalami. Sekitar pukul 05.00 WIT, bendera tersebut langsung diturunkan oleh aparat,” kata Paulus.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua menyatakan, pelaksanaan Pilpres, 9 Juli lalu di Papua berjalan sesuai tahapan.

Komisioner KPU Papua, Tarwinto mengatakan, Pilpres telah berjalan sesuai jadwal yang ada.

Terkait ancaman boikot Pilpres yang dikhawatirkan sebelum pilpres, serta wilayah yang dianggap rawan, ternyata tak terjadi.

“Yang tujuh distrik di Yahukimo bahkan sudah berjalan. Kalau ada yang menyebut pelaksanaan pencoblosan di Dekai, Kabupaten Yahukimo tidak memenuhi syarat rahasia. Itu juga tidak benar,” ujarnya.

Kapolda Papua Irjen Pol Tito Karnavian mengatakan, pihaknya sudah mengantisipasi berbagai kerawanan gangguan kamtibmas baik di Papua dan Papua Barat. Antisipasi tersebut berupa menambah kekuatan personel polisi umum dan Brimob, yang didukung satuan TNI. “Sebelum hari pemungutan suara, kita sudah memprediksi hambatan dan kendalanya, antara lain penyaluran logistik yang bisa tertunda karena faktor geografis dan cuaca, serta hambatan dari kelompok pengganggu keamanan,” katanya.

EDISI III V EDISI

Ditempat terpisah, Kodam XVII Cenderawasih terus meningkatkan status pengamanan menjadi siaga satu sampai pada batas waktu yang belum ditentukan terkait adanya upaya boikot Pilpres dari kelompok sipil bersenjata di Papua. Seruan boikot Pilpres disebarkan lewat SMS (short message send), selebaran yang ditebarkan di jalan-jalan serta adanya rekaman video dari kelompok sipil bersenjata Erimbo Enden Wanimbo.

Ditegaskan Panglima, pihaknya tidak suka adanya kekerasan dan pertumpahan darah di Papua. “Saya sebenarnya sedih jika ada anggota OPM yang tewas, tetapi kalau mereka angkat senjata saya tidak segan-segan menumpas mereka. Saya tidak main-main, jadi sebaiknya tidak melakukan aksi-aksi kekerasan,‟‟ ujarnya.

Ada 6 wilayah di Papua yang dinyatakan rawan saat Pilpres, yaitu Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Keerom, perbatasan RI-PNG di Skouw Wutung Kota Jayapura, Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kabupaten Jayapura. „‟Untuk wilayah-wilayah yang rawan, Kodam sudah menempatkan aparatnya di sana membantu Polisi.”

Dikatakan, Kodam XVII Cenderawasih menyiapkan 2300 personel untuk pengamanan Pilpres bersama dengan Kepolisian. Selain itu dalam membantu pendistribusian logistik, Kodam XVII Cenderawasih menyiapkan tiga helikopter Jumlah Pemilih Menurun Meski tak berdampak signifikan terhadap penyelenggaraan pilpres, namun usaha menggagalkan pencoblosan di Papua sedikit banyak telah memengaruhi warga untuk datang ke TPS. Kurangnya sosialisasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat juga dituding sebagai penyebab menurunnya partisipasi masyarakat untuk mencoblos.

Menurut Wakil Ketua I DPR Papua, Yunus Wonda, pada hari H pencoblosan, banyak warga yang tak mendapatkan undangan atau C6. KPU baru mendistribusikan undangan pada malam dan pagi hari sebelum pencoblosan. “Bahkan ada satu TPS di Jayapura tidak sampai 20 orang yang datang sampai pukul satu lewat. Sementara ada 3-400, 500-an undangan yang tersisa. Bahkan ada yang sampai 1.000 undangan tidak bisa terdistribusi,” jelas Yunus Wonda.

Menurut dia, antusiasme pemilih lebih tinggi saat pemilu legislatif. “Tetapi di pilpres ini, saya lihat euforia dari rakyat sangat minim.”

Minimnya partisipasi pemilih, lanjut Yunus, karena adanya isu boikot pilpres yang dihembuskan oknum tertentu. Ini membuat membuat warga takut untuk keluar rumah dan masuk ke bilik suara.

Sejumlah daerah yang dianggap rawan dan berpotensi terjadi kekacauan, ditempuh perkuatan personel baik dari kepolisian maupun TNI. “Polda Papua terjunkan dua per tiga kekuatan yang ada hingga ke polsek-polsek dan di-back up oleh rekan-rekan TNI,” ungkapnya.

JERAT NEWSLETTER| EDISI VI JULI 2014

(Jerry Omona/dari berbagai sumber)

JERAT PAPUA 2014 HAL. 15

Supported by :

AN ERA K J T r te PA

T

DA

t Le bsite .org s a ew i We apu N p d i at is jer d .

E w ww