Definisi Data Pembangunan Berkelanjutan
Dengan menggunakan dua kerangka logis yang telah diselaraskan di atas, apabila output dari RPJMN dan indikator dari Agenda Pembangunan telah ada dan di-sepakati bersama, maka identifikasi kebutuhan data secara sektoral atau tematik bakal lebih mungkin dan mudah.4 Inventarisasi data kemudian dapat dilakukan oleh Kementerian, Lembaga atau Unit Kerja yang potensial menjadi walidata dari data Pembangunan Berkelanjutan terkait.5 Ini berlaku untuk data statistik dan, sesuai kebutuhan dan perkembangannya, harus dapat diperluas untuk mencakup informasi geopasial tematik (seperti tema-tema terkait sumberdaya daratan atau lautan). Selain itu, penyatuan dan penyelerasan dua kerangka logis di atas memberikan faedah tambahan. Penyatuan dan penyelarasan tersebut memungkinkan Indonesia untuk secara lebih dini melakukan antisipasi dengan melakukan kontekstualisasi tujuan-tujuan agenda pembangunan global, termasuk kebutuhan data untuk itu, dengan prioritas pembangunan nasional dan kondisi di tanah air beserta kebutuhan data dan kondisi tatakelola data pembangunan di Indonesia (UN System Task Team, 2013). Belajar dari pengalaman MDGs, ketidaktersediaan dan ren-dahnya integritas data sektoral merupakan persoalan serius baik sebelum MDGs dilaksanakan (BPS, 2008) maupun pada saat MDGs tengah berjalan (Kemente-rian PPN/Bappenas, 2010; BPS, 2013b).
Kotak 13. Indikator, data dan sinkronisasi Pembangunan Berkelanjutan dan Perencanaan Pembangunan Nasional Prakarsa Pemerintah Indonesia untuk Satu Data untuk Pembangunan Berkelanjutan menyasar dua hal secara sekaligus. Di satu sisi, prakarsa ini merupakan upaya mengatasi sebagian persoalan kunci dari tatakelola data (EBUB HPWFSOBODF) kita, sumber utama dari tak
4
Walaupun identifikasi kebutuhan data menjadi lebih mungkin dan mudah, ini tidak serta merta menjamin bahwa data yang dikumpulkan akan selalu koheren antar sektor. Tantangan koherensi data ini masih ada terutama manakala indikator-indikator yang diidentifikasi untuk data terkait tidak mencerminkan sebuah pendekatan pengelolaan pembangunan yang sistemik dan lintas sektor (Probst dan Bassi, 2014: 129). 5
Pada praktik tata kelola data atau data governance, walidata (data custodian) dan pemilik data (data owner) dapat merupakan dua pihak yang berbeda dan secara kelembagaan dapat berada pada unit organisasi yang berbeda (lihat Karsidi, 2014: 55). Dalam konteks Satu Data, Pusdatin di masing-masing K/L dan Pusdatin di Bappenas diharapkan memainkan peran penting sebagai walidata dari data terkait pembangunan berkelanjutan. Dalam hal informasi geospasial, walidata adalah simpul jaringan.
64