Page 1

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2009 TENTANG MEKANISME PENDIRIAN BADAN HUKUM PENDIDIKAN YANG MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN DASAR DAN/ATAU MENENGAH DAN PENGAKUAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN DASAR DAN/ATAU MENENGAH SEBAGAI BADAN HUKUM PENDIDIKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, Menimbang :

bahwa dalam rangka memperlancar pendirian badan hukum pendidikan bidang pendidikan dasar dan/atau menengah dan pengakuan penyelenggara pendidikan pada bidang pendidikan dasar dan/atau menengah sebagai badan hukum pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Mekanisme Pendirian Badan Hukum Pendidikan Yang Menyelenggarakan Pendidikan Dasar dan/atau Menengah dan Pengakuan Penyelenggara Pendidikan Dasar dan/atau Menengah Sebagai Badan Hukum Pendidikan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

:

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965); 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;


4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007; MEMUTUSKAN: Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG MEKANISME PENDIRIAN BADAN HUKUM PENDIDIKAN YANG MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN DASAR DAN/ ATAU MENENGAH DAN PENGAKUAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN DASAR DAN/ATAU MENENGAH SEBAGAI BADAN HUKUM PENDIDIKAN. Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Badan Hukum Pendidikan yang selanjutnya disebut BHP adalah badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan formal. 2. Badan Hukum Pendidikan Pemerintah yang selanjutnya disebut BHPP adalah badan hukum pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah yang menyelenggarakan pendidikan dasar dan/atau pendidikan menengah. 3. Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut BHPPD adalah Badan Hukum Pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pendidikan dasar dan/atau pendidikan menengah. 4. Badan Hukum Pendidikan Masyarakat yang selanjutnya disebut BHPM adalah badan hukum pendidikan yang didirikan oleh masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan dasar dan/atau pendidikan menengah. 5. Badan Hukum Pendidikan Penyelenggara yang selanjutnya disebut BHP Penyelenggara adalah yayasan, perkumpulan, atau badan hukum lain sejenis yang telah menyelenggarakan pendidikan formal dan diakui sebagai badan hukum pendidikan. 6. Penyelenggara adalah yayasan, perkumpulan, atau badan hukum lain sejenis yang menyelenggarakan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan/atau pendidikan menengah. 7. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non-pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. 8. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional. 9. Sekretariat Jenderal adalah Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional. 10. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional. 11. Departemen adalah Departemen Pendidikan Nasional.

2


Pasal 2 (1) Pendirian badan hukum pendidikan terdiri atas: a. Pendirian BHPP; b. Pendirian BHPPD; c. Pendirian BHPM; (2) Perubahan menjadi badan hukum pendidikan terdiri atas: a. Perubahan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah menjadi BHPP; b. Perubahan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah menjadi BHPPD; c. Perubahan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi BHPM. (3) Pengakuan penyelenggara sebagai badan hukum pendidikan yaitu pengakuan yayasan, perkumpulan, dan badan hukum lain sebagai BHP Penyelenggara. Pasal 3 (1) Mekanisme pendirian BHPP sebagai berikut : a. Pemerintah atas prakarsa sendiri menyusun studi kelayakan pendirian BHPP; b. Studi kelayakan pendirian BHPP disampaikan kepada Menteri melalui Biro Hukum dan Organisasi untuk memperoleh persetujuan pendirian; c. Biro Hukum dan Organisasi bersama Direktorat Jenderal menyusun rancangan Peraturan Pemerintah yang berisi anggaran dasar BHPP; d. Menteri bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara melakukan koordinasi mengenai pemisahan dan pengalihan kekayaan negara sebagai kekayaan awal BHPP, kelembagaan, serta status kepegawaian; e. Rancangan peraturan pemerintah disampaikan oleh Menteri kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dilakukan harmonisasi; f. Rancangan peraturan pemerintah yang telah diharmonisasikan disampaikan kepada Sekretariat Negara untuk ditetapkan Presiden; g. Status sebagai BHPP berlaku mulai tanggal peraturan pemerintah tentang pendirian BHPP diundangkan; h. BHPP berwenang menyelenggarakan kegiatan pendidikan setelah memenuhi semua persyaratan penyelenggaraan pendidikan yang ditetapkan oleh Menteri. (2) Contoh anggaran dasar pendirian BHPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

3


Pasal 4 (1) Mekanisme pendirian BHPPD sebagai berikut : a. Pemerintah daerah atas prakarsa sendiri menyusun studi kelayakan pendirian BHPPD; b. Studi kelayakan pendirian BHPPD sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang pendidikan; c. Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang pendidikan menyampaikan studi kelayakan pendirian BHPPD kepada gubernur atau bupati/walikota melalui biro/bagian hukum; d. Biro/bagian hukum bersama dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang pendidikan menyusun rancangan peraturan gubernur atau bupati/walikota yang berisi anggaran dasar BHPPD; e. Gubernur atau bupati/walikota melakukan koordinasi dengan instansi terkait mengenai pemisahan dan pengalihan kekayaan daerah sebagai kekayaan awal BHPPD, kelembagaan, serta status kepegawaian; f. Rancangan peraturan gubernur atau bupati/walikota disampaikan oleh dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang pendidikan kepada gubernur atau bupati/walikota untuk dilakukan harmonisasi; g. Rancangan peraturan gubernur atau bupati/walikota yang telah diharmonisasikan disampaikan kepada gubernur atau bupati/walikota untuk ditetapkan gubernur atau bupati/walikota; h. Status sebagai BHPPD berlaku mulai tanggal peraturan gubernur atau bupati/walikota tentang pendirian BHPPD diundangkan; i. BHPPD berwenang menyelenggarakan kegiatan pendidikan setelah memenuhi semua persyaratan penyelenggaraan pendidikan yang ditetapkan oleh Menteri. (2) Contoh anggaran dasar pendirian BHPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini. Pasal 5 (1) Mekanisme pendirian BHPM sebagai berikut: a. Orang atau masyarakat sebagai pendiri menyusun studi kelayakan pendirian BHPM dan rancangan akta pendirian/anggaran dasar BHPM yang terlebih dahulu dikonsultasikan dengan notaris; b. Studi kelayakan dan rancangan akta pendirian/anggaran dasar BHPM tersebut disampaikan oleh pendiri kepada Menteri melalui Biro Hukum dan Organisasi untuk memperoleh persetujuan; c. Apabila studi kelayakan dan rancangan akta pendirian/anggaran dasar BHPM disetujui, pendiri membuat akta pendirian BHPM di hadapan notaris dengan menyerahkan studi kelayakan yang telah disetujui Menteri;

4


d. Akta notaris tersebut disampaikan oleh notaris kepada Menteri melalui Biro Hukum dan Organisasi untuk memperoleh pengesahan; e. Status sebagai BHPM berlaku mulai tanggal akta notaris tentang pendirian BHPM disahkan oleh Menteri; f. BHPM berwenang menyelenggarakan kegiatan pendidikan setelah mendapat ijin operasional penyelenggaraan pendidikan dari gubernur atau bupati/walikota berdasarkan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan pendidikan yang ditetapkan oleh Menteri. (2) Contoh akta pendirian/anggaran dasar BHPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini. Pasal 6 Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, Pasal 4 ayat (1) huruf a, dan Pasal 5 ayat (1) huruf a paling sedikit berisi tentang: a. Latar belakang dan tujuan pendirian; b. Bentuk dan nama sekolah/madrasah; c. Kebutuhan masyarakat terhadap lulusan; d. Prospek minat siswa; e. Kurikulum; f. Tata kelola yang dapat mewujudkan prinsip nirlaba, manajemen berbasis sekolah/madrasah, akuntabilitas, transparansi, layanan prima, akses yang berkeadilan, keberagaman, keberlanjutan, dan partisipasi atas tanggung jawab negara yang paling sedikit meliputi: 1) Susunan organisasi; 2) Sumber daya manusia serta pengembangannya; 3) Sumber dana untuk pembiayaan selama 5 (lima) tahun yang meliputi biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan; 4) Sistem pengelolaan keuangan; 5) Sarana dan prasarana (lahan, ruang belajar, ruang guru, ruang laboratorium/bengkel/studio, ruang kantor) serta rencana pengembangannya; 6) Daya tampung siswa dalam 5 (lima) tahun mendatang; g. Sistem penjaminan mutu pendidikan yang akan diterapkan, paling sedikit meliputi: 1) kebijakan sistem penjaminan mutu; 2) manual sistem penjaminan mutu; 3) standar dalam sistem penjaminan mutu; dan 4) dokumen yang digunakan dalam sistem penjaminan mutu.

5


Pasal 7 (1) Mekanisme perubahan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah menjadi BHPP : a. Satuan pendidikan menyusun rencana perubahan sekolah/madrasah menjadi BHPP dan rancangan peraturan pemerintah pendirian/anggaran dasar BHPP; b. Rencana perubahan sekolah/madrasah menjadi BHPP sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Menteri lain/kepala lembaga pemerintah non-departemen yang menyelenggarakan satuan pendidikan tersebut. c. Menteri lain/kepala lembaga pemerintah non-departemen yang menyelenggarakan satuan pendidikan mengusulkan rencana perubahan sekolah/madrasah kepada Menteri melalui Biro Hukum dan Organisasi yang dilampiri rancangan peraturan pemerintah pendirian BHPP untuk memperoleh persetujuan perubahan; d. Biro Hukum dan Organisasi bersama Direktorat Jenderal menelaah rancangan peraturan pemerintah yang berisi anggaran dasar BHPP; e. Menteri bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara melakukan koordinasi mengenai pemisahan dan pengalihan kekayaan negara sebagai kekayaan awal BHPP, kelembagaan, serta status kepegawaian; f. Rancangan peraturan pemerintah disampaikan oleh Menteri kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dilakukan harmonisasi; g. Rancangan peraturan pemerintah yang telah diharmonisasikan disampaikan kepada Sekretariat Negara untuk ditetapkan Presiden; h. Status sebagai BHPP berlaku mulai tanggal peraturan pemerintah tentang pendirian BHPP ditetapkan oleh Presiden. (2) Rencana perubahan sekolah/madrasah menjadi BHPP dapat diusulkan kepada Menteri apabila sekolah/madrasah yang bersangkutan telah memperoleh akreditasi A. (3) Contoh akta pendirian/anggaran dasar BHPP hasil perubahan sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan contoh yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini. Pasal 8 (1) Mekanisme perubahan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah menjadi BHPPD; a. Satuan pendidikan menyusun rencana perubahan sekolah/madrasah menjadi BHPPD dan rancangan peraturan gubernur/bupati/walikota pendirian/anggaran dasar BHPPD;

6


b. Rencana perubahan sekolah/madrasah menjadi BHPPD sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang pendidikan; c. Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang pendidikan menyampaikan rencana perubahan sekolah/madrasah menjadi BHPPD kepada gubernur atau bupati/walikota melalui biro/bagian hukum; d. Biro/bagian Hukum bersama dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang pendidikan menelaah rancangan peraturan gubernur atau bupati/walikota yang berisi perubahan satuan pendidikan menjadi BHPPD; j. Gubernur atau bupati/walikota melakukan koordinasi bersama instansi terkait mengenai pemisahan dan pengalihan kekayaan daerah sebagai kekayaan awal BHPPD, kelembagaan, serta status kepegawaian; e. Status sebagai BHPPD berlaku mulai tanggal peraturan gubernur atau bupati/walikota tentang pendirian BHPPD ditetapkan oleh gubernur atau bupati/walikota. (2) Rencana perubahan sekolah/madrasah menjadi BHPPD dapat diusulkan kepada gubernur atau bupati/walikota apabila sekolah/madrasah yang bersangkutan telah memperoleh akreditasi A. (3) Contoh akta pendirian/anggaran dasar BHPPD hasil perubahan sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan contoh yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini. Pasal 9 (1) Mekanisme perubahan sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi BHPM sebagai berikut: a. Penyelenggara menyusun rencana perubahan sekolah/madrasah menjadi BHPM dan rancangan akta pendirian/anggaran dasar BHPM yang terlebih dahulu dikonsultasikan dengan notaris; b. Rencana perubahan dan rancangan akta pendirian/anggaran dasar BHPM tersebut disampaikan oleh penyelenggara kepada Menteri melalui Biro Hukum dan Organisasi untuk memperoleh persetujuan; c. Apabila rencana perubahan dan rancangan akta pendirian/anggaran dasar BHPM disetujui, penyelenggara membuat akta pendirian BHPM di hadapan notaris dengan menyerahkan rencana perubahan yang telah disetujui Menteri; d. Akta notaris tersebut disampaikan oleh notaris kepada Menteri melalui Biro Hukum dan Organisasi untuk memperoleh pengesahan. (2) Contoh akta pendirian/anggaran dasar BHPM hasil perubahan sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan contoh yang tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.

7


Pasal 10 Rencana perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 8 ayat (1) huruf a, dan Pasal 9 ayat (1) huruf a paling sedikit berisi tentang: a. Latar belakang dan tujuan perubahan; b. Bentuk dan nama sekolah/madrasah; c. Kurikulum; d. Tata kelola yang dapat mewujudkan prinsip nirlaba, manajemen berbasis sekolah/madrasah, akuntabilitas, transparansi, layanan prima, akses yang berkeadilan, keberagaman, keberlanjutan, dan partisipasi atas tanggung jawab negara yang paling sedikit meliputi: 1) Susunan organisasi; 2) Sumber daya manusia serta pengembangannya; 3) Sumber dana untuk pembiayaan selama 5 (lima) tahun yang meliputi biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan; 4) Sistem pengelolaan keuangan; 5) Sarana dan prasarana (lahan, ruang belajar, ruang guru, ruang laboratorium/bengkel/studio, ruang kantor) serta rencana pengembangannya; e. Sistem penjaminan mutu pendidikan yang akan diterapkan, paling sedikit meliputi: 1) Kebijakan sistem penjaminan mutu; 2) Manual sistem penjaminan mutu; 3) Standar dalam sistem penjaminan mutu; 4) Dokumen yang digunakan dalam sistem penjaminan mutu. f. Rencana pengembangan. Pasal 11 (1) Mekanisme pengakuan penyelenggara sebagai badan hukum pendidikan yaitu pengakuan yayasan, perkumpulan, dan badan hukum lain sebagai BHP Penyelenggara sebagai berikut: a. Penyelenggara menyusun rancangan perubahan akta pendirian/anggaran dasar, khusus bagian tata kelola penyelenggara untuk disesuaikan dengan tata kelola badan hukum pendidikan, yang terlebih dahulu dikonsultasikan dengan notaris atau pejabat yang berwenang membuat aktanya; b. Rancangan perubahan akta pendirian/anggaran dasar tersebut disampaikan oleh penyelenggara untuk mendapatkan persetujuan Menteri melalui Biro Hukum dan Organisasi;

8


c. Apabila rancangan perubahan akta pendirian/anggaran dasar disetujui, penyelenggara mengubah akta pendirian di hadapan notaris atau pejabat yang berwenang membuat aktanya; d. Perubahan akta pendirian/anggaran dasar yayasan tersebut diberitahukan oleh notaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan perubahan akta pendirian/anggaran dasar badan hukum lain selain yayasan diberitahukan oleh notaris atau pejabat yang berwenang membuat aktanya kepada menteri yang berwenang atas badan hukum tersebut; e. Fotokopi sesuai asli surat tanda penerimaan pemberitahuan tentang perubahan akta pendirian/anggaran dasar yayasan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan fotokopi sesuai asli surat tanda penerimaan pemberitahuan tentang perubahan akta pendirian/anggaran dasar badan hukum lain selain yayasan atau perkumpulan dari Menteri yang berwenang atas badan hukum lain selain yayasan tersebut disampaikan oleh notaris atau pejabat yang berwenang membuat aktanya kepada Menteri melalui Biro Hukum dan Organisasi. (2) Contoh perubahan akta pendirian/anggaran dasar yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini. (3) Contoh perubahan akta pendirian/anggaran dasar penyelenggara selain yayasan dapat disusun secara mutatis mutandis dengan Lampiran IV Peraturan Menteri ini. Pasal 12 Mekanisme perubahan anggaran dasar BHPP sebagai berikut : a. Organ representasi pemangku kepentingan menyusun rencana perubahan anggaran dasar BHPP; b. Rencana perubahan anggaran dasar BHPP sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Menteri lain/kepala lembaga pemerintah nondepartemen yang menyelenggarakan satuan pendidikan tersebut; c. Menteri lain/kepala lembaga pemerintah non-departemen yang menyelenggarakan satuan pendidikan mengusulkan rencana perubahan anggaran dasar BHPP kepada Menteri melalui Biro Hukum dan Organisasi yang dilampiri rancangan peraturan pemerintah tentang perubahan anggaran dasar BHPP; d. Biro Hukum dan Organisasi bersama Direktorat Jenderal menelaah rancangan peraturan pemerintah yang berisi perubahan anggaran dasar BHPP; e. Rancangan peraturan pemerintah disampaikan kepada Sekretariat Negara untuk ditetapkan Presiden; f. Perubahan anggaran dasar BHPP berlaku mulai tanggal peraturan pemerintah tentang perubahan anggaran dasar BHPP diundangkan oleh Presiden.

9


Pasal 13 Mekanisme perubahan anggaran dasar BHPPD sebagai berikut : a. Organ representasi pemangku kepentingan menyusun rencana perubahan anggaran dasar BHPPD; b. rencana perubahan anggaran dasar BHPPD sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada gubernur atau bupati/walikota yang menyelenggarakan satuan pendidikan tersebut; c. Gubernur atau bupati/walikota yang menyelenggarakan satuan pendidikan mengusulkan rencana perubahan anggaran dasar BHPPD melalui biro/bagian hukum yang dilampiri rancangan peraturan gubernur atau bupati/walikota tentang perubahan anggaran dasar BHPPD; d. Biro/bagian hukum bersama dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang pendidikan menelaah rancangan peraturan gubernur atau bupati/walikota yang berisi perubahan anggaran dasar BHPPD; e. Rancangan peraturan gubernur atau bupati/walikota disampaikan kepada gubernur atau bupati/walikota untuk ditetapkan oleh gubernur atau bupati/walikota; f. Perubahan anggaran dasar BHPPD berlaku mulai tanggal peraturan gubernur atau bupati/walikota tentang perubahan anggaran dasar BHPPD diundangkan; Pasal 14 (1) Mekanisme perubahan anggaran dasar BHPM sebagai berikut : a. Organ representasi pemangku kepentingan menyusun rancangan akta perubahan anggaran dasar BHPM yang terlebih dahulu dikonsultasikan dengan notaris; b. Rancangan akta perubahan anggaran dasar BHPM tersebut disampaikan oleh organ pengelola pendidikan kepada Menteri melalui Biro Hukum dan Organisasi untuk memperoleh persetujuan; c. Apabila rancangan akta perubahan anggaran dasar BHPM disetujui, organ representasi pemangku kepentingan membuat akta perubahan anggaran dasar BHPM di hadapan notaris dengan menyerahkan rancangan akta perubahan anggaran dasar BHPM yang telah disetujui Menteri; d. Akta notaris tersebut disampaikan oleh notaris kepada Menteri melalui Biro Hukum dan Organisasi untuk memperoleh pengesahan. e. Perubahan anggaran dasar BHPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang BHP disahkan oleh Menteri sedangkan perubahan anggaran dasar BHPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang BHP diberitahukan kepada Menteri; f. Perubahan anggaran dasar BHPM sebagaimana dimaksud dalam huruf e wajib diberitahukan oleh organ pengelola pendidikan kepada dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang pendidikan.

10


(2) Mekanisme perubahan anggaran dasar BHP Penyelenggara adalah sebagai berikut: a. Organ representasi pemangku kepentingan menyusun rancangan akta perubahan anggaran dasar, khusus bagian tata kelola BHP Penyelenggara yang akan diubah terlebih dahulu dikonsultasikan dengan notaris atau pejabat yang berwenang membuat aktanya; b. Rancangan akta perubahan anggaran dasar tersebut disampaikan oleh organ pengelola pendidikan untuk mendapatkan persetujuan Menteri melalui Biro Hukum dan Organisasi; c. Apabila rancangan akta perubahan anggaran dasar disetujui, Organ representasi pemangku kepentingan mengubah anggaran dasar di hadapan notaris atau pejabat yang berwenang membuat aktanya; d. Akta perubahan anggaran dasar yayasan yang dimaksud dalam huruf a diberitahukan oleh notaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan akta perubahan anggaran dasar badan hukum lain selain yayasan diberitahukan oleh notaris atau pejabat yang berwenang membuat aktanya kepada Menteri yang berwenang atas badan hukum tersebut; e. Fotokopi sesuai asli surat tanda penerimaan pemberitahuan tentang akta perubahan anggaran dasar yayasan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan fotokopi sesuai asli surat tanda penerimaan pemberitahuan tentang akta perubahan anggaran dasar badan hukum lain selain yayasan dari menteri yang berwenang atas badan hukum lain selain yayasan tersebut disampaikan oleh notaris atau pejabat yang berwenang membuat aktanya kepada Menteri melalui Biro Hukum dan Organisasi. Pasal 15 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 2009 MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Departemen Pendidikan Nasional,

TTD. BAMBANG SUDIBYO

Dr. A. Pangerang Moenta,S.H.,M.H.,DFM NIP 196108281987031003

11


SALINAN LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 71 TAHUN 2009 TANGGAL 9 OKTOBER 2009 CONTOH PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN BADAN HUKUM PENDIDIKAN PEMERINTAH SEKOLAH/MADRASAH PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR .... TAHUN 20... TENTANG PENDIRIAN BADAN HUKUM PENDIDIKAN PEMERINTAH SEKOLAH/MADRASAH .................... 1 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pendirian Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Sekolah/Madrasah ...................;

Mengingat

: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965); MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN BADAN HUKUM PENDIDIKAN PEMERINTAH SEKOLAH/ MADRASAH........................                                                  1

Diisi dengan nama sekolah/madrasah yang didirikan, demikian pula selanjutnya.

1


BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Sekolah/Madrasah .......... yang selanjutnya disebut BHPP Sekolah/Madrasah ............... 2 adalah badan hukum pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah. 2. Dewan sekolah/madrasah adalah organ representasi pemangku kepentingan BHPP Sekolah/Madrasah........... yang menjalankan fungsi penentuan kebijakan umum. 3. Kepala sekolah/madrasah 3 adalah pemimpin organ pengelola pendidikan BHPP Sekolah/Madrasah............ yang menjalankan fungsi pengelolaan pendidikan dasar atau menengah 4 . 4. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 5. Departemen adalah Departemen Pendidikan Nasional. 6. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pendidikan nasional. 7. Menteri lain/kepala lembaga pemerintah non-departemen adalah Menteri lain/kepala lembaga pemerintah non-departemen yang menyelenggarakan satuan pendidikan. BAB II NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, FUNGSI, TUJUAN, DAN PRINSIP Pasal 2 (1) Nama badan hukum pendidikan ini adalah Sekolah/Madrasah.................. (2) Tempat kedudukan BHPP Sekolah/Madrasah ............ adalah .................................... Pasal 3 (1) Fungsi BHPP Sekolah/Madrasah .................... adalah memberikan pelayanan kepada peserta didik. (2) Tujuan BHPP Sekolah/Madrasah .................... adalah memajukan sekolah/madrasah dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah/madrasah.                                                  2 3 4

Diisi dengan singkatan sekolah/madrasah ..........., demikian pula selanjutnya. Coret yang tidak perlu, demikian pula selanjutnya. Pilih salah satu

2


Pasal 4 (1) BHPP Sekolah/Madrasah ............... mengelola dana secara mandiri didasarkan pada prinsip nirlaba yaitu prinsip menjalankan kegiatan yang tujuan utamanya tidak mencari laba, sehingga seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan tersebut harus ditanamkan kembali ke dalam BHPP Sekolah/Madrasah ............. untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan pendidikan. (2) Pengelolaan pendidikan formal secara keseluruhan oleh BHPP Sekolah/Madrasah ................ didasarkan pada prinsip: a. otonomi, yaitu kewenangan dan kemampuan untuk menjalankan kegiatan secara mandiri baik dalam bidang akademik maupun non-akademik; b. akuntabilitas, yaitu kemampuan dan komitmen untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan badan hukum pendidikan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; c. transparansi, yaitu keterbukaan dan kemampuan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku kepentingan; d. penjaminan mutu, yaitu kegiatan sistemik dalam memberikan layanan pendidikan formal yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan, serta dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan secara berkelanjutan; e. layanan prima, yaitu orientasi dan komitmen untuk memberikan layanan pendidikan formal yang terbaik demi kepuasan pemangku kepentingan, terutama peserta didik; f. akses yang berkeadilan, yaitu memberikan layanan pendidikan formal kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis, gender, status sosial, dan kemampuan ekonominya; g. keberagaman, yaitu kepekaan dan sikap akomodatif terhadap berbagai perbedaan pemangku kepentingan yang bersumber dari kekhasan agama, ras, etnis, dan budaya; h. keberlanjutan, yaitu kemampuan untuk memberikan layanan pendidikan formal kepada peserta didik secara terus-menerus, dengan menerapkan pola manajemen yang mampu menjamin keberlanjutan layanan; dan i. partisipasi atas tanggung jawab negara, yaitu keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pendidikan formal untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan tanggung jawab negara; j. ..... 5 k. ..... l. .....

                                                 5

Dapat ditambah sesuai dengan prinsip yang terdapat dalam sekolah/madrasah........

3


BAB III CIRI KHAS, RUANG LINGKUP KEGIATAN, DAN JANGKA WAKTU BERDIRI Pasal 5 Ciri khas BHPP Sekolah/Madrasah.................. adalah: a. BHPP Sekolah/Madrasah........ merupakan badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan Sekolah/Madrasah; b. BHPP Sekolah/Madrasah............ memiliki visi dan misi sebagaimana tercantum dalam anggaran rumah tangga; c. .... 6 d. .... e. .... Pasal 6 Ruang lingkup kegiatan BHPP Sekolah/Madrasah............ adalah: a. Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran 7 pada jenjang pendidikan dasar dan/atau pendidikan menengah 8 dan memelihara relevansi isinya dengan kebutuhan masyarakat. b. Melakukan kegiatan pembelajaran 9 , dan dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Pasal 7 BHPP Sekolah/Madrasah .............. didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

                                                 6 7

8 9

Dapat ditambah sesuai dengan ciri khas yang terdapat dalam sekolah/madrasah ........... Pasal 1 angka 20 UU 20/2003, Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pilih salah satu Pasal 1 angka 20 UU 20/2003, Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber pada suatu lingkungan belajar.

4

belajar


BAB IV STRUKTUR DAN TATA KELOLA ORGANISASI Bagian Kesatu Umum Pasal 8 (1) Organisasi BHPP Sekolah/Madrasah .............. memiliki susunan organ sebagai berikut: a. organ representasi pemangku kepentingan; b. organ pengelola pendidikan; c. organ...................................; (2) Nama Organ BHPP sekolah/madrasah terdiri atas : a. Dewan sekolah/madrasah 10 sebagai organ representasi pemangku kepentingan BHPP sekolah/madrasah yang menjalankan fungsi penentuan kebijakan umum; b. Pengelola sekolah/madrasah 11 sebagai organ pengelola pendidikan yang menjalankan fungsi pengelolaan pendidikan. (3) Struktur organisasi dan hubungan antarorgan BHPP Sekolah/Madrasah........ diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga. (4) Peraturan BHPP Sekolah/Madrasah............ tersusun dalam hirarki sebagai berikut: a. Peraturan perundang-undangan; b. Anggaran Dasar; c. Anggaran Rumah Tangga; d. Peraturan Dewan Sekolah/Madrasah ; e. Peraturan kepala sekolah/madrasah 12 ; f. Peraturan pelaksanaan lain yang diterbitkan oleh pemimpin unit di bawah kepala sekolah/madrasah 13 yang hirarkhinya diatur dalam anggaran rumah tangga.  

                                                 10

11

12 13

Penamaan organ representasi pemangku kepentingan, misalnya: Dewan Sekolah atau Dewan Madrasah (pilih salah satu sesuai dengan satuan pendididikan yang dibuat), atau dapat menggunakan nama lain sesuai kehendak pendiri. Penamaan organ pengelola pendidikan, misalnya : Pengelola Sekolah atau Pengelola Madrasah (pilih salah satu sesuai dengan satuan pendididikan yang dibuat), dapat menggunakan nama lain sesuai kehendak pendiri. Pilih salah satu Pilih salah satu.

5


Bagian Kedua Dewan Sekolah/Madrasah Pasal 9 (1) Dewan sekolah/madrasah merupakan organ representasi pemangku kepentingan yang menjalankan fungsi penentuan kebijakan umum. (2) Tugas dan wewenang dewan sekolah/madrasah: a. menyusun dan menetapkan perubahan anggaran dasar dan menetapkan anggaran rumah tangga beserta perubahannya. b. menyusun dan menetapkan kebijakan umum; c. menetapkan rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, rencana kerja tahunan, anggaran tahunan; d. mengangkat dan memberhentikan pimpinan 14 sekolah/madrasah 15 ; e. melakukan pengawasan umum atas pengelolaan BHPP sekolah/madrasah. f. melakukan evaluasi tahunan atas kinerja BHPP Sekolah/Madrasah. g. melakukan penilaian laporan pertanggungjawaban tahunan pimpinan sekolah/madrasah 16 dan pengawas. h. Mengusahakan pemenuhan kebutuhan pembiayaan BHPP sekolah/madrasah sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundangundangan; dan i. Menyelesaikan persoalan BHPP sekolah/madrasah, termasuk masalah keuangan, yang tidak dapat diselesaikan oleh organ BHPP sekolah/madrasah lain sesuai dengan kewenangan masing-masing. (3) Kewenangan lain di luar kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kewenangan Pemerintah. Pasal 10 (1) Anggota dewan sekolah/madrasah terdiri atas: a. Menteri atau yang mewakil menteri. b. Kepala sekolah/madrasah 17 . c. Wakil pendidik; d. Wakil tenaga kependidikan; e. Wakil komite sekolah/madrasah 18 . (2) Anggota dewan sekolah/madrasah berjumlah ganjil.                                                  14

Yang dimaksud “Pemimpin Sekolah” adalah Kepala Sekolah/Madrasah beserta Wakil Kepala Sekolah Pilih salah satu Pilih salah satu 17 Pilih salah satu 18 Pilih salah satu 15 16

6


(3) Untuk pertama kali dewan sekolah/madrasah dibentuk oleh Menteri, Menteri lain/kepala lembaga pemerintah non-departemen. (4) Pada saat pendirian BHPP Sekolah/Madrasah ini, susunan keanggotaan dewan sekolah/madrasah 19 , sedikitnya terdiri atas : a. pendiri atau wakil pendiri; b. kepala sekolah/madrasah. 20 (5) Dewan sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas mengangkat kepala sekolah. (6) Dewan sekolah/madrasah, kepala sekolah untuk selanjutnya dibentuk/dipilih sesuai dengan ketentuan di dalam anggaran dasar ini. (7) Pengisian anggota dewan sekolah/madrasah dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. 1 (satu) orang atau lebih yang mewakili Menteri ditunjuk oleh Menteri; b. Kepala sekolah/madrasah karena jabatannya; c. .... (.......) orang yang mewakili pendidik dan tenaga kependidikan dipilih oleh pendidik dan tenaga kependidikan; d. .... (.......) orang yang mewakili komite sekolah/madrasah. (8) Anggota dewan sekolah/madrasah yang mewakili Menteri ditunjuk dengan surat penugasan atau surat kuasa. (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan anggota dewan sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c, huruf d, diatur dalam anggaran rumah tangga. (10) Keanggotaan dewan sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan secara tertulis oleh kepala sekolah/madrasah kepada Menteri selaku pendiri untuk memperoleh penetapan. Pasal 11 (1) Persyaratan menjadi anggota dewan sekolah/madrasah sebagai berikut: a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. sehat jasmani dan rohani menurut keterangan dokter; c. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara; d. tidak memilki kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan BHPP Sekolah/Madrasah..........; e. memiliki integritas diri dan tidak cacat moral; f. mempunyai visi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan BHPP Sekolah/Madrasah...............; dan g. peduli dan memahami pendidikan nasional.                                                  19 20

pilih salah satu pilih salah satu

7


(2) Keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam anggaran rumah tangga. (3) Keanggotaan dewan sekolah/madrasah berakhir apabila: a. Berakhir masa jabatannya; b. Meninggal dunia; c. Berhalangan tetap; d. Mengundurkan diri; e. Karena sebab tertentu tidak lagi mewakili unsur pemangku kepentingan yang diwakilinya; dan f. Tidak lagi memenuhi syarat. (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan kondisi yang menyebabkan anggota dewan sekolah/madrasah tidak dapat melaksanakan tugas dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. (5) Pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan sekolah/madrasah antarwaktu ditetapkan oleh Menteri selaku pendiri berdasarkan usulan kepala sekolah/madrasah. (6) Usulan kepala sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada keputusan sidang pleno dewan sekolah/madrasah. Pasal 12 (1) Dewan sekolah/madrasah dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota, yang dipilih dari dan oleh para anggota. (2) Ketua bertugas memimpin sidang dan menjadi juru bicara hasil sidang pleno dewan sekolah/madrasah. (3) Ketua tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama dewan sekolah/madrasah kecuali sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Ketua dibantu oleh seorang sekretaris merangkap anggota, yang dipilih dari dan oleh para anggota. (5) Ketua dan sekretaris dewan sekolah/madrasah harus berkewarganegaraan Indonesia. (6) Anggota dewan sekolah/madrasah yang berasal dari unsur kepala sekolah/madrasah tidak dapat dipilih sebagai ketua. (7) Masa jabatan ketua, sekretaris, dan anggota dewan sekolah/madrasah adalah 4(empat) tahun dan dapat dipilih kembali. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan ketua dan sekretaris dewan sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diatur dalam anggaran rumah tangga.

8 Â


Pasal 13 (1) Setiap anggota dewan sekolah/madrasah berkewajiban mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan menghadiri semua sidang dewan sekolah/madrasah. (2) Anggota dewan sekolah/madrasah tidak berhak mendapatkan gaji dan/atau honorarium. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dan hak anggota dewan sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran rumah tangga. Pasal 14 (1) Dewan sekolah/madrasah bersidang paling sedikit 2 (dua) kali dan paling banyak 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun. (2) Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersiapkan sebaik-baiknya dan wajib difasilitasi oleh kepala sekolah/madrasah. (3) Dewan sekolah/madrasah dibantu oleh sekretariat dewan sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh kepala sekolah/madrasah. (4) Untuk mempersiapkan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dewan sekolah/madrasah dapat membentuk komisi atau panitia adhoc. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam anggaran rumah tangga. Pasal 15 (1) Pengambilan keputusan dalam sidang dewan sekolah/madrasah dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, kecuali untuk pemilihan dan pemberhentian kepala sekolah/madrasah dilakukan melalui pemungutan suara. (2) Apabila pengambilan keputusan dalam sidang dewan sekolah/madrasah setelah 3 (tiga) kali sidang secara musyawarah tidak mencapai mufakat, pengambilan keputusan dapat dilakukan melalui pemungutan suara. (3) Sidang dewan sekolah/madrasah sah apabila dihadiri oleh wakil pendiri dan paling sedikit â…” (dua per tiga) anggota dewan sekolah/madrasah. (4) Komposisi hak suara dalam pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam sidang dewan sekolah/madrasah diatur sebagai berikut: a. Menteri atau yang mewakilinya: 49 (empat puluh sembilan) persen hak suara; b. Kepala sekolah/madrasah tidak memiliki hak suara; c. Anggota dewan sekolah/madrasah selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b memiliki hak suara sama dan secara kumulatif memiliki 51 (lima puluh satu) persen hak suara.

9 Â


(5) Pengambilan keputusan dalam sidang dewan sekolah/madrasah melalui pemungutan suara untuk pemilihan atau pemberhentian kepala sekolah/madrasah atau keputusan lain yang menyangkut orang dilakukan secara tertutup. (6) Pengambilan keputusan dalam sidang dewan sekolah/madrasah melalui pemungutan suara selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara terbuka. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengambilan keputusan melalui pemungutan suara diatur dalam anggaran rumah tangga. Bagian Ketiga Kepala Sekolah/Madrasah Pasal 16 (1) Kepala sekolah/madrasah menjalankan fungsi pengelolaan pendidikan. (2) Kepala sekolah/madrasah bertanggung jawab kepada dewan sekolah/ madrasah. (3) Kepala sekolah/madrasah dan seluruh pimpinan unit di bawahnya sesuai dengan kewenangan masing-masing menjalankan manajemen berbasis sekolah/madrasah berdasarkan peraturan perundang-undangan. (4) Kepala sekolah/madrasah dapat dibantu oleh wakil kepala sekolah/madrasah. (5) Jumlah, nomenklatur jabatan, serta rincian tugas dan kewenangan wakil kepala sekolah/madrasah dan/atau unit kerja di bawah kepala sekolah/madrasah diatur dalam anggaran rumah tangga. (6) Wakil kepala sekolah/madrasah diangkat dan diberhentikan oleh kepala sekolah/madrasah setelah mendapat persetujuan dewan sekolah/madrasah. (7) Masa jabatan kepala sekolah/madrasah dan wakil kepala sekolah/madrasah 4(empat) tahun dan dapat dipilih atau diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Pasal 17 (1) Persyaratan menjadi kepala sekolah/madrasah dan wakil kepala sekolah/ madrasah sebagai berikut: a. berkewarganegaraan Indonesia; b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. berpendidikan S1 dari program studi dalam negeri yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Pemerintah; d. paling rendah berusia 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat ditetapkan menjadi kepala sekolah/madrasah atau wakil kepala sekolah/madrasah; e. berpengalaman sebagai guru paling sedikit 5 (lima) tahun;

10 Â


f. sehat jasmani dan rohani menurut keterangan dokter; g. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara; h. tidak memilki kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan BHPP Sekolah/Madrasah ..........; i. memiliki integritas diri dan tidak cacat moral; j. mempunyai visi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan Sekolah/Madrasah .................; k. peduli dan memahami pendidikan nasional; dan l. memiliki kompetensi manajerial dan entrepreneurial. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dalam anggaran rumah tangga. Pasal 18 (1) Kepala sekolah/madrasah diangkat atau diberhentikan oleh dewan sekolah/madrasah melalui pemungutan suara. (2) Pemungutan suara untuk memilih kepala sekolah/madrasah dilaksanakan oleh dewan sekolah/madrasah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan kepala sekolah/madrasah sebelumnya berakhir. (3) Dewan sekolah/madrasah menetapkan dan melantik kepala sekolah/madrasah paling lambat pada hari berakhirnya masa bakti kepala sekolah/madrasah sebelumnya. (4) Tata cara penjaringan calon kepala sekolah/madrasah dan pelantikan kepala sekolah/madrasah diatur oleh dewan sekolah/madrasah. (5) Jabatan kepala sekolah/madrasah dan wakil kepala sekolah/madrasah berakhir apabila: a. berakhir masa jabatannya; b. meninggal dunia; c. berhalangan tetap; d. mengundurkan diri; e. diberhentikan; atau f. tidak lagi memenuhi syarat. (6) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian kepala sekolah/madrasah dan wakil kepala sekolah/madrasah diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga.   

11 Â


Pasal 19 (1) Dalam hal kepala sekolah/madrasah berhalangan tidak tetap, tugas dan kewenangan kepala sekolah/madrasah dijalankan sementara oleh wakil kepala sekolah/madrasah. (2) Dalam hal kepala sekolah/madrasah berhalangan tetap dan sisa masa jabatannya paling lama 1 (satu) tahun, wakil kepala sekolah/madrasah diangkat menjadi kepala sekolah/madrasah baru oleh dewan sekolah/madrasah sampai dengan berakhir masa jabatan kepala sekolah/madrasah yang berhalangan tetap. (3) Dalam hal kepala sekolah/madrasah berhalangan tetap dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun, dewan sekolah/madrasah mengangkat kepala sekolah/madrasah baru atas dasar hasil pemungutan suara untuk masa jabatan sampai berakhirnya masa jabatan Kepala Sekolah/Madrasah yang berhalangan tetap. Pasal 20 (1) Kepala sekolah/madrasah bertindak keluar untuk dan atas nama BHPP Sekolah/Madrasah................... (2) Kepala sekolah/madrasah berhak mewakili BHPP sekolah/madrasah di dalam dan di luar pengadilan, mengikat BHPP sekolah/madrasah dengan pihak lain dan pihak lain dengan BHPP sekolah/madrasah, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk: a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama BHPP sekolah/madrasah; b. menjaminkan, menyewakan, mengalihkan, atau melepaskan dalam cara dan bentuk apapun harta kekayaan BHPP sekolah/madrasah baik benda tetap berupa tanah milik BHPP sekolah/madrasah, maupun benda tidak tetap yang nilainya ditentukan dari waktu ke waktu oleh dewan sekolah/madrasah; c. bertindak sebagai penjamin; harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari dewan sekolah/madrasah. (3) Kepala sekolah/madrasah tidak berwenang bertindak ke luar mewakili BHPP Sekolah/Madrasah ............. apabila: a. Terjadi perkara di depan pengadilan antara BHPP Sekolah/Madrasah ............... dengan kepala sekolah/madrasah; b. Kepala sekolah/madrasah mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan BHPP Sekolah/Madrasah...............; c. Melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan; atau d. Melakukan perbuatan yang merugikan BHPP Sekolah/Madrasah ............. dan dilarang oleh dewan sekolah/madrasah. (4) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan/atau huruf b, dewan sekolah/madrasah menunjuk seseorang untuk mewakili kepentingan BHPP Sekolah/Madrasah........................ 12 Â


Pasal 21 Tugas dan wewenang kepala sekolah/madrasah: a. menyusun anggaran rumah tangga atau perubahannya untuk diusulkan dan ditetapkan oleh dewan sekolah/madrasah; b. menyusun dan/atau menetapkan kebijakan akademik; c. menyusun dan menetapkan kebijakan non-akademik untuk mendukung kebijakan akademik baik langsung maupun tidak langsung; d. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang 10 (sepuluh) tahun BHPP Sekolah/Madrasah ......................., untuk diusulkan dan ditetapkan oleh dewan sekolah/madrasah; e. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis berjangka 5 (lima) tahun BHPP Sekolah/Madrasah ............ berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan dewan sekolah/madrasah dan rencana pengembangan jangka panjang 10 (sepuluh) tahun untuk diusulkan dan ditetapkan oleh dewan sekolah/madrasah; f. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan BHPP Sekolah/Madrasah...................... berdasarkan rencana strategis BHPP Sekolah/Madrasah ..................., untuk diusulkan dan ditetapkan oleh dewan sekolah/madrasah; g. mengelola pendidikan sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan BHPP Sekolah/Madrasah .............................; h. mengangkat dan/atau memberhentikan wakil kepala sekolah/madrasah, pimpinan unit di bawah kepala sekolah/madrasah, dan tenaga BHPP Sekolah/Madrasah ....................... berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan perundang-undangan; i. menjatuhkan sanksi kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta ketentuan peraturan perundang-undangan; j. bertindak ke luar untuk dan atas nama BHPP Sekolah/Madrasah ....................... sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar; k. mengelola seluruh kekayaan BHPP Sekolah/Madrasah ........................... dan secara optimal memanfaatkannya untuk kepentingan BHPP Sekolah/Madrasah ...........; l. mengangkat, memindahkan, memberhentikan, membina, dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan; m. menerima, memberhentikan, membina, dan mengembangkan peserta didik; n. menyelenggarakan pembukuan dan pelaporan keuangan BHPP Sekolah/Madrasah ........... yang transparan dan akuntabel serta sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku; o. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi; p. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan laporan tahunan kemajuan BHPP Sekolah/Madrasah ......... kepada dewan sekolah/madrasah;

13 Â


q. mengusulkan pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendapat kenaikan pangkat dan jabatan serta memperoleh penghargaan 21 ; r. kewenangan sesuai dengan ciri khas................................................ 22 ; s. memelihara keamanan dan ketertiban serta kenyamanan kerja di sekolah/madrasah untuk menjamin kelancaran kegiatan pendidikan; dan t. membina dan mengembangkan hubungan baik BHPP Sekolah/Madrasah ................. dengan alumni 23 , Pemerintah, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan pendidikan, dan masyarakat. Pasal 22 (1) Dalam BHPP Sekolah/Madrasah .................... dilarang perangkapan jabatan antarpemimpin organ. (2) Kepala sekolah/madrasah dan wakil kepala sekolah/madrasah dilarang merangkap: a. jabatan pada badan hukum pendidikan lain; b. jabatan pada lembaga Pemerintah atau pemerintah daerah; atau c. jabatan yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan BHPP Sekolah/Madrasah ............... Pasal 23 (1) Kepala sekolah/madrasah dan wakil kepala sekolah/madrasah berkewajiban mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan perundang-undangan. (2) Kepala sekolah/madrasah dan wakil kepala sekolah/madrasah sebagai pimpinan organ BHPP Sekolah/Madrasah ............. berhak atas penghasilan bulanan dan maslahat lainnya atas beban BHPP Sekolah/Madrasah .............. yang diatur dalam anggaran rumah tangga. (3) Penghasilan bulanan dan maslahat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), di luar remunerasi yang menjadi haknya sebagai pendidik, ditetapkan atas dasar azas kepatutan dan kepantasan yang ditetapkan oleh dewan sekolah/madrasah. (4) Maslahat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa maslahat finansial atau nonfinansial yang ditetapkan berdasarkan kinerja terukur pelaksanaan kegiatan pendidikan. (5) Maslahat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditetapkan oleh Dewan sekolah/madrasah apabila laporan keuangan tahunan BHPP Sekolah/Madrasah ............ mendapatkan opini wajar tanpa perkecualian dari auditor eksternal dan laporan pertanggungjawaban tahunan kepala sekolah/madrasah disetujui dan disahkan oleh dewan sekolah/madrasah.                                                  21 22 23

Hanya untuk Sekolah/Madrasah. Diisi berdasarkan usulan masing-masing BHPP Sekolah/Madrasah sesuai peraturan perundang-undangan. Apabila diperlukan

14


Pasal 24 (1) Susunan, jumlah, kedudukan, nomenklatur unit, masa jabatan, serta rincian tugas dan wewenang pimpinan unit-unit di bawah kepala sekolah/madrasah dan wakil kepala sekolah/madrasah diatur dalam anggaran rumah tangga. (2) Unit-unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pimpinan unit yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala sekolah/madrasah. (3) Persyaratan menjadi pimpinan unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tata cara pengangkatan dan pemberhentiannya diatur dalam anggaran rumah tangga. Pasal 25 (1) Pimpinan unit di bawah kepala sekolah/madrasah dan wakil kepala sekolah/madrasah berkewajiban mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan perundang-undangan. (2) Pimpinan unit di bawah kepala sekolah/madrasah dan wakil kepala sekolah/madrasah berhak atas penghasilan bulanan dan maslahat lainnya atas beban BHPP Sekolah/Madrasah .............. yang diatur dalam anggaran rumah tangga. (3) Penghasilan bulanan dan maslahat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), di luar remunerasi yang menjadi haknya sebagai pendidik dan tenaga kependidikan, ditetapkan atas dasar azas kepatutan dan kepantasan. (4) Maslahat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa maslahat finansial atau nonfinansial yang ditetapkan berdasarkan kinerja pelaksanaan kegiatan pendidikan. (5) Maslahat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditetapkan oleh kepala sekolah/madrasah apabila unit tertentu di bawah kepala sekolah/madrasah dan wakil kepala sekolah/madrasah dinilai berhasil secara terukur dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan bulanan dan maslahat lainnya diatur dalam anggaran rumah tangga. BAB V KEKAYAAN Pasal 25 (1) Kekayaan awal BHPP Sekolah/Madrasah .............. berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, kecuali tanah, yang nilainya ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional dan Menteri lain/kepala lembaga pemerintah nondepartemen bersama dengan Departemen Keuangan.

15 Â


(2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanah negara yang penggunaannya diserahkan kepada BHPP Sekolah/Madrasah ................ dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. (3) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibukukan sebagai aset dalam neraca BHPP Sekolah/Madrasah ............... dengan pengungkapan yang memadai dalam catatan atas laporan keuangan. (4) Tanah yang diperoleh dan dimiliki oleh BHPP Sekolah/Madrasah ............ selain tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dialihkan kepada pihak lain setelah memperoleh persetujuan dewan sekolah/madrasah. (5) Kekayaan dan pendapatan BHPP Sekolah/Madrasah ............ dikelola secara mandiri, transparan, dan akuntabel oleh kepala sekolah/madrasah. (6) Kekayaan dan pendapatan BHPP Sekolah/Madrasah ................. digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk: a. kepentingan peserta didik dalam proses pembelajaran; b. pelaksanaan pembelajaran; c. peningkatan pelayanan pendidikan; dan d. penggunaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (7) Penggunaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d tidak merusak citra BHPP Sekolah/Madrasah .................. sebagai lembaga pendidikan dan sisa hasil kegiatannya digunakan untuk mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, huruf b, dan huruf c. Pasal 26 (1) Semua bentuk pendapatan dan sisa hasil kegiatan BHPP Sekolah/Madrasah ................. yang diperoleh dari penggunaan kekayaan negara yang telah dipisahkan, tidak termasuk pendapatan negara bukan pajak. (2) Semua bentuk pendapatan BHPP Sekolah/Madrasah ................. yang diperoleh dari penggunaan tanah negara yang telah diserahkan penggunaannya kepada BHPP Sekolah/Madrasah ................., tidak termasuk pendapatan negara bukan pajak. Pasal 27 Kekayaan berupa uang, barang, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang milik BHPP Sekolah/Madrasah ..............., dilarang dialihkan kepemilikannya secara langsung atau tidak langsung kepada siapa pun, kecuali untuk memenuhi kewajiban yang timbul sebagai konsekuensi pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7).

16 Â


BAB VI PENDANAAN Pasal 28 (1) Sumber dana BHPP Sekolah/Madrasah ........., ditetapkan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. (2) Pendanaan BHPP Sekolah/Madrasah ............, menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 29 (1) Dana pendidikan BHPP Sekolah/Madrasah ............. yang bersumber dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat merupakan hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan dikelola oleh kepala sekolah/madrasah. (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam perjanjian hibah. (4) Kepala sekolah/madrasah menggunakan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai perjanjian hibah. Pasal 30 (1) BHPP Sekolah/Madrasah ................... dapat menerima sumber dana pendidikan yang tidak mengikat dari masyarakat. (2) Tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berarti: a. tidak membatasi kebebasan organ BHPP Sekolah/Madrasah ...................... dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan peserta didik, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan; b. tidak membatasi kebebasan organ BHPP Sekolah/Madrasah .................... dalam pengambilan keputusan akademik; atau c. tidak menimbulkan konflik kepentingan pada organ BHPP Sekolah/Madrasah .................... atau pejabatnya. (3) Sumber dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sumbangan pendidikan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nadzar, pinjaman, sumbangan perusahaan, dan/atau penerimaan lain yang sah. (4) Sumber dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat dipakai untuk biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik, dan/atau penggunaan lain yang sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, serta peraturan perundang-undangan.

17 Â


Pasal 31 (1) Seluruh biaya investasi pada BHPP Sekolah/Madrasah .................... untuk penyelenggaraan pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah dan BHPP Sekolah/Madrasah .................. (2) Biaya investasi untuk penyelenggaraan pelayanan pendidikan di atas Standar Nasional Pendidikan menjadi tanggung jawab BHPP Sekolah/Madrasah ................ (3) Peserta didik dapat ikut menanggung biaya investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kemampuan orang tua atau pihak yang bertanggung jawab membiayainya yang diatur oleh kepala sekolah/madrasah dengan sistem subsidi silang. (4) Sistem subsidi silang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diatur antarpeserta-didik, antarprogram-studi, atau antarsekolah. (5) Biaya investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam anggaran tahunan. (6) Cakupan dan rincian biaya investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku bagi badan hukum pendidikan. (7) Masyarakat, Pemerintah, pemerintah daerah, atau pihak lain dapat membantu pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3). Pasal 32 (1) Paling sedikit ½ (satu per dua) biaya operasional pada BHPP Sekolah/Madrasah ...................... untuk penyelenggaraan pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan menjadi tanggung jawab Pemerintah bersama-sama BHPP Sekolah/Madrasah ............. (2) Paling banyak ⅓ (satu per tiga) dari biaya operasional pada BHPP Sekolah/Madrasah ................... untuk penyelenggaraan pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan menjadi tanggung jawab peserta didik. (3) Biaya operasional untuk penyelenggaraan pelayanan pendidikan di atas Standar Nasional Pendidikan menjadi tanggung jawab BHPP Sekolah/Madrasah ............. (4) Peserta didik dapat dibebani biaya operasional tambahan untuk penyelenggaraan program pendidikan di atas Standar Nasional Pendidikan. (5) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) menanggung biaya operasional sesuai dengan kemampuan orang tua atau pihak yang bertanggung jawab membiayainya yang diatur oleh kepala sekolah/madrasah dengan sistem subsidi silang. (6) Sistem subsidi silang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diatur antarpeserta-didik, antarprogram-studi, dan/atau antarsekolah. (7) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam anggaran tahunan.

18 Â


(8) Cakupan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku bagi badan hukum pendidikan. (9) Kekurangan pendanaan biaya operasional pendidikan di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggung jawab BHPP Sekolah/Madrasah ............ (10)Masyarakat, Pemerintah, pemerintah daerah, atau pihak lain dapat membantu pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Pasal 33 (1) BHPP Sekolah/Madrasah ................... wajib menjaring dan menerima Warga Negara Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi tetapi kurang mampu secara ekonomi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik baru. (2) BHPP Sekolah/Madrasah ................... menyediakan anggaran untuk membantu peserta didik Warga Negara Indonesia yang tidak mampu membiayai pendidikannya, dalam bentuk: a. beasiswa; b. bantuan biaya pendidikan; c. pembebasan biaya pendidikan; d. kredit peserta didik 24 ; e. pemberian pekerjaan kepada peserta didik pada jenjang menengah; dan/atau f. bentuk bantuan lain sesuai peraturan perundang-undangan. (3) Beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib dialokasikan oleh BHPP Sekolah/Madrasah ....................... untuk paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh peserta didik. (4) Beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b menjadi tanggung jawab Pemerintah dan BHPP Sekolah/Madrasah ............ (5) Beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat bersumber dari: a. Pemerintah; b. pemerintah daerah; c. masyarakat; d. pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau e. sumber lain sesuai peraturan perundang-undangan. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai beasiswa, bantuan biaya pendidikan, pembebasan biaya pendidikan, kredit peserta didik, pemberian pekerjaan kepada peserta didik, dan bentuk bantuan lain kepada peserta didik diatur oleh Kepala Sekolah/Madrasah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.                                                  24

Sesuai dengan kondisi sekolah, misalnya kredit untuk pembelian peralatan praktek.

19


BAB VII AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN Pasal 34 (1) Akuntabilitas publik BHPP Sekolah/Madrasah .................... terdiri atas akuntabilitas akademik dan akuntabilitas non-akademik. (2) Akuntabilitas publik wajib diwujudkan paling sedikit dengan: a. menyesuaikan jumlah maksimum seluruh peserta didik dengan kapasitas sarana dan prasarana, pendidik, tenaga kependidikan, serta sumber daya lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri; b. memberikan pelayanan pendidikan di atas standar pelayanan minimal serta secara bertahap dan sistematis melakukan penjaminan mutu untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan; c. tidak melakukan komersialisasi pendidikan; d. menyelenggarakan tata kelola BHPP Sekolah/Madrasah ........... berdasarkan praktik-praktik terbaik; e. menyusun laporan keuangan BHPP Sekolah/Madrasah ............ tepat waktu, sesuai standar akuntansi yang berlaku bagi badan hukum pendidikan; dan f. melakukan pelaporan lainnya secara transparan, tepat waktu, dan akuntabel. Pasal 35 (1) Pengawasan terhadap BHPP Sekolah/Madrasah............... dilakukan sekurangkurangnya melalui sistem pelaporan tahunan. (2) Laporan BHPP Sekolah/Madrasah............... meliputi laporan bidang akademik dan laporan bidang non-akademik. (3) Laporan bidang akademik meliputi laporan penyelenggaraan pembelajaran (intra dan ekstra kurikuler). (4) Laporan bidang non-akademik meliputi laporan manajemen dan laporan keuangan. (5) Sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga. Pasal 36 (1) Tahun buku BHPP sekolah/madrasah dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. (2) Pada akhir Desember tiap tahun, buku BHPP sekolah/madrasah ditutup. (3) Untuk pertama kalinya tahun buku BHPP sekolah/madrasah dimulai pada tanggal penetapan Peraturan Pemerintah tentang Pendirian BHPP Sekolah/Madrasah .......... dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun berjalan. 20 Â


Pasal 37 (1) Laporan tahunan BHPP Sekolah/Madrasah ........................ wajib disusun oleh kepala sekolah/madrasah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku BHPP sekolah/madrasah dan disampaikan secara tertulis kepada dewan sekolah/madrasah. (2) Setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui dan disahkan oleh dewan sekolah/madrasah, kepala sekolah/madrasah dibebaskan dari tanggungjawab. (3) Pembebasan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan apabila laporan tahunan tidak mengandung kekurangan, kekeliruan, atau kekhilafan yang bersifat material. (4) Apabila setelah pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat hal baru yang membuktikan sebaliknya, pengesahan tersebut dapat dibatalkan oleh dewan sekolah/madrasah. Pasal 38 (1) Ketua dewan sekolah/madrasah membuat laporan tahunan BHPP Sekolah/Madrasah ............... secara tertulis, berdasarkan laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 untuk dilaporkan dalam sidang pleno dewan sekolah/madrasah. (2) Laporan tahunan BHPP Sekolah/Madrasah ................ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi oleh dewan sekolah/madrasah dalam sidang pleno. (3) Laporan tahunan BHPP Sekolah/Madrasah ................ disertai hasil evaluasi sidang pleno secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh dewan sekolah/madrasah kepada Menteri dan Menteri lain/kepala lembaga Pemerintah non-departemen selaku pendiri. Pasal 39 (1) Laporan keuangan tahunan BHPP Sekolah/Madrasah ....................... diaudit oleh akuntan publik atau tim audit. (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan tahunan BHPP Sekolah/Madrasah ......................... (3) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada publik yang mudah diakses oleh masyarakat. (4) Apabila BHPP Sekolah/Madrasah .................... menerima dan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, BHPP Sekolah/Madrasah ................... harus membuat laporan penerimaan dan penggunaan dana tersebut dan melaporkan kepada Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

21 Â


Pasal 40 (1) Apabila BHPP Sekolah/Madrasah ............... memperoleh hibah dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Departemen sesuai dengan kewenangan masing-masing mengaudit laporan keuangan tahunan, terbatas pada bagian penerimaan dan penggunaan hibah tersebut. (2) Administrasi dan laporan keuangan tahunan BHPP Sekolah/Madrasah ............. merupakan tanggung jawab kepala sekolah/madrasah. (3) Departemen mengawasi pelaksanaan manajemen berbasis sekolah/madrasah sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini. BAB VIII PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Bagian Kesatu Umum Pasal 41 (1) Sumber daya manusia BHPP Sekolah/Madrasah ........... terdiri atas pendidik dan tenaga kependidikan. (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berstatus pegawai negeri sipil yang dipekerjakan oleh Pemerintah atau pegawai BHPP ........... (3) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat perjanjian kerja dengan Kepala Sekolah/Madrasah. (4) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mendapatkan remunerasi dari BHPP Sekolah/Madrasah .................... Bagian Kedua Pendidik Pasal 42 Perjanjian kerja antara pendidik dengan kepala sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) memuat paling sedikit: a. identitas para pihak; b. status, penggolongan pangkat dan jabatan; c. hak dan kewajiban pendidik; 22 Â


d. pengangkatan dan pemberhentian jabatan bagi pendidik BHPP Sekolah/Madrasah ............; e. penugasan pendidik Pegawai Negeri Sipil dan pengembaliannya kepada Pemerintah atau pemerintah daerah; f. beban kerja pendidik per minggu dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan; g. metode pengukuran dan penilaian kinerja pendidik dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan; h. remunerasi pendidik yang bersumber dari BHPP Sekolah/Madrasah ............; i. maslahat yang menjadi hak pendidik selain remunerasi; j. penyelesaian perselisihan antara pendidik dengan BHPP Sekolah/Madrasah ............; dan k. jangka waktu perjanjian kerja. Pasal 43 (1) Jabatan pendidik pada BHPP Sekolah/Madrasah ................... mengikuti peraturan perundang-undangan. (2) Kepangkatan pendidik Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan pada BHPP Sekolah/Madrasah ............. mengikuti peraturan perundang-undangan. (3) Sistem kepangkatan dan jabatan pendidik pegawai BHPP Sekolah/Madrasah ................ diatur dalam anggaran rumah tangga. Pasal 44 (1) Remunerasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf h ditetapkan berdasarkan kinerja terukur dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan. (2) Pendidik Pegawai Negeri Sipil memperoleh remunerasi dari: a. Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan b. BHPP Sekolah/Madrasah ........... sesuai dengan perjanjian kerja serta kemampuan BHPP Sekolah/Madrasah ........... (3) Pendidik pegawai BHPP Sekolah/Madrasah ....... memperoleh remunerasi dari BHPP Sekolah/Madrasah ................ sesuai dengan perjanjian kerja serta kemampuan BHPP Sekolah/Madrasah ............................... (4) Besaran remunerasi pendidik di dalam BHPP Sekolah/Madrasah ............................ ditentukan dengan memperhatikan: a. Kualitas pelayanan pendidikan sebagaimana diukur dengan akreditasi program studi dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan/atau ukuran lain yang bertaraf internasional; b. Kesetaraan remunerasi antara pendidik Pegawai Negeri Sipil dan pendidik pegawai BHPP Sekolah/Madrasah Sekolah/Madrasah ............ atas dasar paling sedikit kesamaan jabatan, masa kerja, kualifikasi akademik, dan kinerja;

23 Â


c. Proporsionalitas dengan remunerasi pada sekolah/madrasah lain yang menyelenggarakan program studi yang sama; d. Besaran belanja pegawai yang dialokasikan dalam anggaran tahunan BHPP Sekolah/Madrasah ............ agar semua kegiatan pendidikan dapat dilaksanakan sesuai dengan visi dan misi BHPP Sekolah/Madrasah ............; e. Kepantasan rentang antara remunerasi pendidik yang tertinggi dan yang terendah; dan f. Kepantasan perimbangan antara remunerasi pendidik yang menduduki jabatan pimpinan dan remunerasi pendidik yang hanya menduduki jabatan fungsional. (5) Proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c memperhatikan perbedaan kualitas program studi dan perbedaan tingkat kemahalan biaya hidup antardaerah. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai remunerasi pendidik diatur dalam anggaran rumah tangga. Pasal 45 (1) Sistem penghargaan bagi pendidik yang berprestasi secara terukur dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan dan/atau atas pengabdiannya kepada BHPP Sekolah/Madrasah ............ diatur dalam anggaran rumah tangga. (2) Sanksi bagi pendidik yang melanggar anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga diatur dalam anggaran rumah tangga sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 46 Beban kerja pendidik yang mendapat tugas tambahan sebagai pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan diatur dalam anggaran rumah tangga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Tenaga Kependidikan Pasal 47 Perjanjian kerja antara tenaga kependidikan dengan kepala sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) memuat paling sedikit: a. identitas para pihak; b. status, penggolongan pangkat dan jabatan; c. hak dan kewajiban tenaga kependidikan;

24 Â


d. pengangkatan dan pemberhentian tenaga kependidikan BHPP Sekolah/Madrasah ............; e. penugasan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil dan pengembaliannya kepada Pemerintah; f. beban kerja tenaga kependidikan per minggu dalam memberikan pelayanan pelaksanaan kegiatan pendidikan; g. metode pengukuran dan penilaian kinerja tenaga kependidikan dalam memberikan pelayanan pelaksanaan Kegiatan pendidikan; h. remunerasi tenaga kependidikan yang bersumber dari ............; i. maslahat yang menjadi hak tenaga kependidikan selain remunerasi; j. penyelesaian perselisihan antara tenaga kependidikan dengan BHPP Sekolah/Madrasah ............; dan k. jangka waktu perjanjian kerja. Pasal 48 (1) Kepangkatan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan pada BHPP Sekolah/Madrasah ............ mengikuti peraturan perundangan. (2) Sistem kepangkatan dan jabatan tenaga kependidikan pegawai BHPP Sekolah/Madrasah ................. diatur dalam anggaran rumah tangga. (3) Jabatan tenaga kependidikan yang diangkat menjadi pimpinan diatur dalam anggaran rumah tangga. Pasal 49 (1) Sistem remunerasi bagi tenaga kependidikan diatur dalam anggaran rumah tangga. (2) Remunerasi tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf h ditetapkan berdasarkan kinerja terukur dalam memberikan pelayanan pelaksanaan Kegiatan pendidikan. (3) Tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil memperoleh remunerasi dari: a. Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan b. BHPP Sekolah/Madrasah........... sesuai dengan perjanjian kerja serta kemampuan BHPP Sekolah/Madrasah ........... (4) Tenaga kependidikan pegawai BHPP Sekolah/Madrasah ........ memperoleh remunerasi dari BHPP Sekolah/Madrasah ............... sesuai dengan perjanjian kerja serta kemampuan BHPP Sekolah/Madrasah ............ (5) Besaran remunerasi tenaga kependidikan di dalam BHPP Sekolah/Madrasah ................ ditentukan dengan memperhatikan: a. Kualitas pelayanan pelaksanaan Kegiatan pendidikan yang terukur;

25 Â


b. Kesetaraan remunerasi antara tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil dan tenaga kependidikan pegawai BHPP Sekolah/Madrasah ................ atas dasar paling sedikit kesamaan jabatan, masa kerja, kualifikasi akademik, dan kinerja; c. Proporsionalitas dengan remunerasi pada sekolah/madrasah lain; d. Besaran belanja pegawai yang dialokasikan dalam anggaran tahunan BHPP Sekolah/Madrasah .............. agar semua kegiatan Kegiatan pendidikan dapat dilaksanakan sesuai dengan visi dan misi BHPP Sekolah/Madrasah ............; e. Kepantasan rentang antara remunerasi tenaga kependidikan yang tertinggi dan yang terendah; dan f. Kepantasan perimbangan antara remunerasi tenaga kependidikan yang menduduki jabatan Kepala Sekolah/Madrasah ‌‌‌ dan remunerasi tenaga kependidikan yang tidak menduduki jabatan pimpinan. (6) Proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c memperhatikan perbedaan kualitas sekolah/madrasah dan perbedaan tingkat kemahalan biaya hidup antardaerah. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai remunerasi tenaga kependidikan diatur dalam anggaran rumah tangga. Pasal 50 (1) Sistem penghargaan bagi tenaga kependidikan yang berprestasi secara terukur dalam pemberian layanan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan/atau atas pengabdiannya kepada BHPP Sekolah/Madrasah .......... diatur dalam anggaran rumah tangga. (2) Sanksi bagi tenaga kependidikan yang melanggar anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga diatur dalam anggaran rumah tangga sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 51 Beban kerja tenaga kependidikan diatur dalam anggaran rumah tangga sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 52 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

26 Â


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, (tanda tangan) (NAMA) Diundangkan di Jakarta pada tanggal ... MENTERI (yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundangundangan), (tanda tangan) (NAMA) LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 20… NOMOR ...... MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, TTD. BAMBANG SUDIBYO Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Departemen Pendidikan Nasional,

Dr. A. Pangerang Moenta,S.H.,M.H.,DFM NIP 196108281987031003

27


SALINAN LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 71 TAHUN 2009 TANGGAL 9 OKTOBER 2009 CONTOH

PERATURAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA……….. TENTANG PENDIRIAN BADAN HUKUM PENDIDIKAN PEMERINTAH DAERAH SEKOLAH/MADRASAH PERATURAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA……….. …………………………………

NOMOR .... TAHUN 20... TENTANG PENDIRIAN BADAN HUKUM PENDIDIKAN PEMERINTAH DAERAH SEKOLAH/MADRASAH .................... 1 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan perlu menetapkan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota tentang Pendirian Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Daerah Sekolah/Madrasah ...................;

Mengingat

: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);

                                                 1

Diisi dengan nama sekolah/madrasah yang didirikan, demikian pula selanjutnya.

1


MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA TENTANG PENDIRIAN BADAN HUKUM PENDIDIKAN PEMERINTAH DAERAH SEKOLAH/ MADRASAH........................ BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Daerah Sekolah/Madrasah .......... yang selanjutnya disebut BHPPD Sekolah/Madrasah ............... 2 adalah badan hukum pendidikan yang didirikan oleh pemerintah daerah. 2. Dewan sekolah/madrasah adalah organ representasi pemangku kepentingan BHPPD sekolah/madrasah........... yang menjalankan fungsi penentuan kebijakan umum. 3. Kepala Sekolah/Madrasah 3 adalah pemimpin organ pengelola pendidikan BHPPD Sekolah/Madrasah............ yang menjalankan fungsi pengelolaan pendidikan dasar atau menengah 4 . 4. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 5. Gubernur/bupati/walikota adalah gubernur/bupati/walikota yang menyelenggarakan satuan pendidikan. BAB II NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, FUNGSI, TUJUAN, DAN PRINSIP Pasal 2 (1) Nama badan hukum pendidikan ini adalah Sekolah/Madrasah.................. (2) Tempat kedudukan BHPPD Sekolah/Madrasah ................ adalah .................................... Pasal 3 (1) Fungsi BHPPD Sekolah/Madrasah .................... adalah memberikan pelayanan kepada peserta didik. (2) Tujuan BHPPD Sekolah/Madrasah .................... adalah memajukan sekolah/madrasah dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah/madrasah.                                                  2 3 4

Diisi dengan singkatan sekolah/madrasah ..........., demikian pula selanjutnya. Coret yang tidak perlu, demikian pula selanjutnya. Pilih salah satu

2


Pasal 4 (1) BHPPD Sekolah/Madrasah ............... mengelola dana secara mandiri didasarkan pada prinsip nirlaba yaitu prinsip menjalankan kegiatan yang tujuan utamanya tidak mencari laba, sehingga seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan tersebut harus ditanamkan kembali ke dalam BHPPD Sekolah/Madrasah ............. untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan pendidikan. (2) Pengelolaan pendidikan formal secara keseluruhan oleh BHPPD Sekolah/Madrasah ................ didasarkan pada prinsip: a. otonomi, yaitu kewenangan dan kemampuan untuk menjalankan kegiatan secara mandiri baik dalam bidang akademik maupun non-akademik; b. akuntabilitas, yaitu kemampuan dan komitmen untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan badan hukum pendidikan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; c. transparansi, yaitu keterbukaan dan kemampuan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku kepentingan; d. penjaminan mutu, yaitu kegiatan sistemik dalam memberikan layanan pendidikan formal yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan, serta dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan secara berkelanjutan; e. layanan prima, yaitu orientasi dan komitmen untuk memberikan layanan pendidikan formal yang terbaik demi kepuasan pemangku kepentingan, terutama peserta didik; f. akses yang berkeadilan, yaitu memberikan layanan pendidikan formal kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis, gender, status sosial, dan kemampuan ekonominya; g. keberagaman, yaitu kepekaan dan sikap akomodatif terhadap berbagai perbedaan pemangku kepentingan yang bersumber dari kekhasan agama, ras, etnis, dan budaya; h. keberlanjutan, yaitu kemampuan untuk memberikan layanan pendidikan formal kepada peserta didik secara terus-menerus, dengan menerapkan pola manajemen yang mampu menjamin keberlanjutan layanan; dan i. partisipasi atas tanggung jawab negara, yaitu keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pendidikan formal untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan tanggung jawab negara; j. ..... 5 k. ..... l. .....

                                                 5

Dapat ditambah sesuai dengan prinsip yang terdapat dalam sekolah/madrasah........

3


BAB III CIRI KHAS, RUANG LINGKUP KEGIATAN, DAN JANGKA WAKTU BERDIRI Pasal 5 Ciri khas BHPPD sekolah/madrasah.................. adalah: a. BHPPD Sekolah/Madrasah........ merupakan badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah untuk menyelenggarakan sekolah/madrasah; b. BHPPD Sekolah/Madrasah............ memiliki visi dan misi sebagaimana tercantum dalam anggaran rumah tangga; c. .... 6 d. .... e. .... Pasal 6 Ruang lingkup kegiatan BHPPD Sekolah/Madrasah............ adalah: a. Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran 7 pada jenjang pendidikan dasar dan/atau pendidikan menengah 8 dan memelihara relevansi isinya dengan kebutuhan masyarakat. b. Melakukan kegiatan pembelajaran 9 , dan dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Pasal 7 BHPPD Sekolah/Madrasah .............. didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

                                                 6 7

8 9

Dapat ditambah sesuai dengan ciri khas yang terdapat dalam sekolah/madrasah ........... Pasal 1 angka 20 UU 20/2003, Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pilih salah satu Pasal 1 angka 20 UU 20/2003, Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber pada suatu lingkungan belajar.

4

belajar


BAB IV STRUKTUR DAN TATA KELOLA ORGANISASI Bagian Kesatu Umum Pasal 8 (1) Organisasi BHPPD Sekolah/Madrasah .............. memiliki susunan organ sebagai berikut: a. organ representasi pemangku kepentingan; b. organ pengelola pendidikan; c. organ...................................; (2) Nama Organ BHPPD Sekolah/Madrasah terdiri atas : organ representasi pemangku a. Dewan sekolah/madrasah 10 sebagai kepentingan BHPPD sekolah/madrasah yang menjalankan fungsi penentuan kebijakan umum; b. Pengelola sekolah/madrasah 11 sebagai organ pengelola pendidikan yang menjalankan fungsi pengelolaan pendidikan. (3) Struktur organisasi dan hubungan antar organ BHPPD Sekolah/Madrasah........ diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga. (4) Peraturan BHPPD Sekolah/Madrasah............ tersusun dalam hirarki sebagai berikut: a. peraturan perundang-undangan; b. anggaran dasar; c. anggaran rumah tangga; d. peraturan dewan sekolah/madrasah ; e. peraturan kepala Sekolah/Madrasah 12 ; f. peraturan pelaksanaan lain yang diterbitkan oleh pemimpin unit di bawah kepala sekolah/madrasah 13 yang hirarkhinya diatur dalam anggaran rumah tangga.

                                                  10

11

12 13

Penamaan organ representasi pemangku kepentingan, misalnya: Dewan Sekolah atau Dewan Madrasah (pilih salah satu sesuai dengan satuan pendididikan yang dibuat), atau dapat menggunakan nama lain sesuai kehendak pendiri. Penamaan organ pengelola pendidikan, misalnya : Pengelola Sekolah atau Pengelola Madrasah (pilih salah satu sesuai dengan satuan pendididikan yang dibuat), dapat menggunakan nama lain sesuai kehendak pendiri. Pilih salah satu Pilih salah satu.

5


Bagian Kedua Dewan sekolah/madrasah Pasal 9 (1) Dewan sekolah/madrasah merupakan organ representasi pemangku kepentingan yang menjalankan fungsi penentuan kebijakan umum. (2) Tugas dan wewenang dewan sekolah/madrasah: a. menyusun dan menetapkan perubahan anggaran dasar dan menetapkan anggaran rumah tangga beserta perubahannya. b. menyusun dan menetapkan kebijakan umum; c. menetapkan rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, rencana kerja tahunan, anggaran tahunan; d. mengangkat dan memberhentikan pimpinan 14 sekolah/madrasah 15 ; e. melakukan pengawasan umum atas pengelolaan BHPPD sekolah/madrasah. f. melakukan evaluasi tahunan atas kinerja BHPPD sekolah/madrasah. g. melakukan penilaian laporan pertanggungjawaban tahunan pimpinan sekolah/madrasah 16 dan pengawas. h. mengusahakan pemenuhan kebutuhan pembiayaan BHPPD sekolah/madrasah sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundangundangan; dan i. menyelesaikan persoalan BHPPD sekolah/madrasah, termasuk masalah keuangan, yang tidak dapat diselesaikan oleh organ BHPPD sekolah/madrasah lain sesuai dengan kewenangan masing-masing. (3) Kewenangan lain di luar kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kewenangan Pemerintah. Pasal 10 (1) Anggota dewan sekolah/madrasah terdiri atas: a. Gubernur/bupati/walikota atau yang mewakili gubernur/bupati/walikota. b. Kepala sekolah/madrasah 17 . c. Wakil pendidik; d. Wakil tenaga kependidikan; e. Wakil komite sekolah/madrasah 18 . (2) Anggota dewan sekolah/madrasah berjumlah ganjil.                                                  14

Yang dimaksud “Pemimpin Sekolah” adalah Kepala Sekolah/Madrasah beserta Wakil Kepala Sekolah Pilih salah satu Pilih salah satu 17 Pilih salah satu 18 Pilih salah satu 15 16

6


(3) Untuk pertama kali dewan sekolah/madrasah dibentuk oleh gubernur/bupati/ walikota. (4) Pada saat pendirian BHPPD sekolah/madrasah ini, susunan keanggotaan dewan sekolah/madrasah 19 , sedikitnya terdiri atas : a. pendiri atau wakil pendiri; b. kepala sekolah/madrasah. 20 (5) Dewan sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas mengangkat kepala sekolah. (6) Dewan sekolah/madrasah, kepala sekolah untuk selanjutnya dibentuk/dipilih sesuai dengan ketentuan di dalam anggaran dasar ini. (7) Pengisian anggota dewan sekolah/madrasah dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. 1 (satu) orang atau lebih yang mewakili gubernur/bupati/walikota ditunjuk oleh gubernur/bupati/walikota; b. kepala sekolah/madrasah karena jabatannya; c. .... (.......) orang yang mewakili pendidik dan tenaga kependidikan dipilih oleh pendidik dan tenaga kependidikan; d. .... (.......) orang yang mewakili komite sekolah/madrasah. (8) Anggota dewan sekolah/madrasah yang mewakili gubernur/bupati/walikota ditunjuk dengan surat penugasan atau surat kuasa. (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan anggota dewan sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c, huruf d, diatur dalam anggaran rumah tangga. (10) Keanggotaan dewan sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan secara tertulis oleh kepala sekolah/madrasah kepada gubernur/bupati/walikota selaku pendiri untuk memperoleh penetapan.

Pasal 11 (1) Persyaratan menjadi anggota dewan sekolah/madrasah sebagai berikut: a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. sehat jasmani dan rohani menurut keterangan dokter; c. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara; d. tidak memilki kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan BHPPD Sekolah/Madrasah..........; e. memiliki integritas diri dan tidak cacat moral;

                                                 19 20

pilih salah satu pilih salah satu

7


f. mempunyai visi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan BHPPD Sekolah/Madrasah...............; dan g. Peduli dan memahami pendidikan nasional. (2) Keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam anggaran rumah tangga. (3) Keanggotaan dewan sekolah/madrasah berakhir apabila: a. berakhir masa jabatannya; b. meninggal dunia; c. berhalangan tetap; d. mengundurkan diri; e. karena sebab tertentu tidak lagi mewakili unsur pemangku kepentingan yang diwakilinya; dan f. tidak lagi memenuhi syarat. (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan kondisi yang menyebabkan anggota dewan sekolah/madrasah tidak dapat melaksanakan tugas dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. (5) Pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan sekolah/madrasah antarwaktu ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota selaku pendiri berdasarkan usulan kepala sekolah/madrasah. (6) Usulan kepala sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada keputusan sidang pleno dewan sekolah/madrasah. Pasal 12 (1) Dewan sekolah/madrasah dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota, yang dipilih dari dan oleh para anggota. (2) Ketua bertugas memimpin sidang dan menjadi juru bicara hasil sidang pleno dewan sekolah/madrasah. (3) Ketua tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama dewan sekolah/madrasah kecuali sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Ketua dibantu oleh seorang sekretaris merangkap anggota, yang dipilih dari dan oleh para anggota. (5) Ketua dan sekretaris dewan sekolah/madrasah harus berkewarganegaraan Indonesia. (6) Anggota dewan sekolah/madrasah yang berasal dari unsur kepala sekolah/madrasah tidak dapat dipilih sebagai ketua. (7) Masa jabatan ketua, sekretaris, dan anggota dewan sekolah/madrasah adalah 4(empat) tahun dan dapat dipilih kembali. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan ketua dan sekretaris dewan sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diatur dalam anggaran rumah tangga.

8 Â


Pasal 13 (1) Setiap anggota dewan sekolah/madrasah berkewajiban mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan menghadiri semua sidang dewan sekolah/madrasah. (2) Anggota dewan sekolah/madrasah tidak berhak mendapatkan gaji dan/atau honorarium. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dan hak anggota dewan sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran rumah tangga. Pasal 14 (1) Dewan sekolah/madrasah bersidang paling sedikit 2 (dua) kali dan paling banyak 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun. (2) Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersiapkan sebaik-baiknya dan wajib difasilitasi oleh kepala sekolah/madrasah. (3) Dewan sekolah/madrasah dibantu oleh sekretariat dewan sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh kepala sekolah/madrasah. (4) Untuk mempersiapkan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dewan sekolah/madrasah dapat membentuk komisi atau panitia adhoc. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam anggaran rumah tangga. Pasal 15 (1) Pengambilan keputusan dalam sidang dewan sekolah/madrasah dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, kecuali untuk pemilihan dan pemberhentian kepala sekolah/madrasah dilakukan melalui pemungutan suara. (2) Apabila pengambilan keputusan dalam sidang dewan sekolah/madrasah setelah 3 (tiga) kali sidang secara musyawarah tidak mencapai mufakat, pengambilan keputusan dapat dilakukan melalui pemungutan suara. (3) Sidang dewan sekolah/madrasah sah apabila dihadiri oleh wakil pendiri dan paling sedikit â…” (dua per tiga) anggota dewan sekolah/madrasah. (4) Komposisi hak suara dalam pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam sidang dewan sekolah/madrasah diatur sebagai berikut: a. gubernur/bupati/walikota atau yang mewakilinya: 49 (empat puluh sembilan) persen hak suara; b. kepala sekolah/madrasah tidak memiliki hak suara; c. anggota dewan sekolah/madrasah selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b memiliki hak suara sama dan secara kumulatif memiliki 51 (lima puluh satu) persen hak suara. 9 Â


(5) Pengambilan keputusan dalam sidang dewan sekolah/madrasah melalui pemungutan suara untuk pemilihan atau pemberhentian kepala sekolah/madrasah atau keputusan lain yang menyangkut orang dilakukan secara tertutup. (6) Pengambilan keputusan dalam sidang dewan sekolah/madrasah melalui pemungutan suara selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara terbuka. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengambilan keputusan melalui pemungutan suara diatur dalam anggaran rumah tangga. Bagian Ketiga Kepala Sekolah/Madrasah Pasal 16 (1) Kepala sekolah/madrasah menjalankan fungsi pengelolaan pendidikan. (2) Kepala sekolah/madrasah bertanggung jawab kepada dewan sekolah/madrasah. (3) Kepala sekolah/madrasah dan seluruh pimpinan unit di bawahnya sesuai dengan kewenangan masing-masing menjalankan manajemen berbasis sekolah/madrasah berdasarkan peraturan perundang-undangan. (4) Kepala sekolah/madrasah dapat dibantu oleh wakil kepala sekolah/madrasah. (5) Jumlah, nomenklatur jabatan, serta rincian tugas dan kewenangan wakil kepala sekolah/madrasah dan/atau unit kerja di bawah kepala sekolah/madrasah diatur dalam anggaran rumah tangga. (6) Wakil kepala sekolah/madrasah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala sekolah/madrasah setelah mendapat persetujuan dewan sekolah/madrasah. (7) Masa jabatan kepala sekolah/madrasah dan wakil kepala sekolah/madrasah 4(empat) tahun dan dapat dipilih atau diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Pasal 17 (1) Persyaratan menjadi kepala sekolah/madrasah dan wakil kepala sekolah/ madrasah sebagai berikut: a. berkewarganegaraan Indonesia; b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. berpendidikan S1 dari program studi dalam negeri yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Pemerintah; d. paling rendah berusia 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat ditetapkan menjadi kepala sekolah/madrasah atau wakil kepala sekolah/madrasah; e. berpengalaman sebagai guru paling sedikit 5 (lima) tahun; f. sehat jasmani dan rohani menurut keterangan dokter; 10 Â


g. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara; h. tidak memilki kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan BHPPD Sekolah/Madrasah ..........; i. memiliki integritas diri dan tidak cacat moral; j. mempunyai visi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan Sekolah/Madrasah .................; k. peduli dan memahami pendidikan nasional; dan l. memiliki kompetensi manajerial dan entrepreneurial. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dalam anggaran rumah tangga. Pasal 18 (1) Kepala sekolah/madrasah diangkat atau diberhentikan oleh dewan sekolah/ madrasah melalui pemungutan suara. (2) Pemungutan suara untuk memilih kepala sekolah/madrasah dilaksanakan oleh dewan sekolah/madrasah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan kepala sekolah/madrasah sebelumnya berakhir. (3) Dewan sekolah/madrasah menetapkan dan melantik kepala sekolah/madrasah paling lambat pada hari berakhirnya masa bakti kepala sekolah/madrasah sebelumnya. (4) Tata cara penjaringan calon kepala sekolah/madrasah dan pelantikan kepala sekolah/madrasah diatur oleh dewan sekolah/madrasah. (5) Jabatan kepala sekolah/madrasah dan wakil kepala sekolah/madrasah berakhir apabila: a. berakhir masa jabatannya; b. meninggal dunia; c. berhalangan tetap; d. mengundurkan diri; e. diberhentikan; atau f. tidak lagi memenuhi syarat. (6) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian kepala sekolah/madrasah dan wakil kepala sekolah/madrasah diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga. Pasal 19 (1) Dalam hal kepala sekolah/madrasah berhalangan tidak tetap, tugas dan kewenangan kepala sekolah/madrasah dijalankan sementara oleh wakil kepala sekolah/madrasah.

11 Â


(2) Dalam hal kepala sekolah/madrasah berhalangan tetap dan sisa masa jabatannya paling lama 1 (satu) tahun, wakil kepala sekolah/madrasah diangkat menjadi kepala sekolah/madrasah baru oleh dewan sekolah/madrasah sampai dengan berakhir masa jabatan kepala sekolah/madrasah yang berhalangan tetap. (3) Dalam hal kepala sekolah/madrasah berhalangan tetap dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun, dewan sekolah/madrasah mengangkat kepala sekolah/madrasah baru atas dasar hasil pemungutan suara, untuk masa jabatan sampai berakhirnya masa jabatan kepala sekolah/madrasah yang berhalangan tetap. Pasal 20 (1) Kepala sekolah/madrasah bertindak keluar untuk dan atas nama BHPPD Sekolah/Madrasah................... (2) Kepala sekolah/madrasah berhak mewakili BHPPD sekolah/madrasah di dalam dan di luar pengadilan, mengikat BHPPD sekolah/madrasah dengan pihak lain dan pihak lain dengan BHPPD sekolah/madrasah, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk: a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama BHPPD sekolah/madrasah; b. menjaminkan, menyewakan, mengalihkan, atau melepaskan dalam cara dan bentuk apapun harta kekayaan BHPPD sekolah/madrasah baik benda tetap berupa tanah milik BHPPD sekolah/madrasah, maupun benda tidak tetap yang nilainya ditentukan dari waktu ke waktu oleh dewan sekolah/madrasah; c. bertindak sebagai penjamin; harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari dewan sekolah/madrasah. (3) Kepala sekolah/madrasah tidak berwenang bertindak ke luar mewakili BHPPD Sekolah/Madrasah ............. apabila: a. terjadi perkara di depan pengadilan antara BHPPD Sekolah/Madrasah ............... dengan kepala sekolah/madrasah; b. kepala sekolah/madrasah mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan BHPPD Sekolah/Madrasah...............; c. melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan; atau d. melakukan perbuatan yang merugikan BHPPD Sekolah/Madrasah ............. dan dilarang oleh dewan sekolah/madrasah. (4) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan/atau huruf b, dewan sekolah/madrasah menunjuk seseorang untuk mewakili kepentingan BHPPD Sekolah/Madrasah........................

12 Â


Pasal 21 Tugas dan wewenang kepala sekolah/madrasah: a. menyusun anggaran rumah tangga atau perubahannya untuk diusulkan dan ditetapkan oleh dewan sekolah/madrasah; b. menyusun dan/atau menetapkan kebijakan akademik; c. menyusun dan menetapkan kebijakan non-akademik untuk mendukung kebijakan akademik baik langsung maupun tidak langsung; d. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang 10 (sepuluh) tahun BHPPD Sekolah/Madrasah ......................., untuk diusulkan dan ditetapkan oleh dewan sekolah/madrasah; e. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis berjangka 5 (lima) tahun BHPPD Sekolah/Madrasah ............ berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan dewan sekolah/madrasah dan rencana pengembangan jangka panjang 10 (sepuluh) tahun untuk diusulkan dan ditetapkan oleh dewan sekolah/madrasah; f. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan BHPPD Sekolah/Madrasah...................... berdasarkan rencana strategis BHPPD Sekolah/Madrasah ..................., untuk diusulkan dan ditetapkan oleh dewan sekolah/madrasah; g. mengelola pendidikan sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan BHPPD Sekolah/Madrasah .............................; h. mengangkat dan/atau memberhentikan wakil kepala sekolah/madrasah, pimpinan unit di bawah kepala sekolah/madrasah, dan tenaga BHPPD Sekolah/Madrasah ....................... berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan perundang-undangan; i. menjatuhkan sanksi kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta ketentuan peraturan perundang-undangan; j. bertindak ke luar untuk dan atas nama BHPPD Sekolah/Madrasah ....................... sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar; k. mengelola seluruh kekayaan BHPPD Sekolah/Madrasah ........................... dan secara optimal memanfaatkannya untuk kepentingan BHPPD Sekolah/Madrasah .................; l. mengangkat, memindahkan, memberhentikan, membina, dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan; m. menerima, memberhentikan, membina, dan mengembangkan peserta didik; n. menyelenggarakan pembukuan dan pelaporan keuangan BHPPD Sekolah/Madrasah ........... yang transparan dan akuntabel serta sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku; o. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi;

13 Â


p. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan laporan tahunan kemajuan BHPPD Sekolah/Madrasah ......... kepada dewan sekolah/madrasah; q. mengusulkan pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendapat kenaikan pangkat dan jabatan serta memperoleh penghargaan 21 ; r. kewenangan sesuai dengan ciri khas................................................ 22 ; s. memelihara keamanan dan ketertiban serta kenyamanan kerja di sekolah/madrasah untuk menjamin kelancaran kegiatan pendidikan; dan t. membina dan mengembangkan hubungan baik BHPPD Sekolah/Madrasah ................. dengan alumni 23 , Pemerintah, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan pendidikan, dan masyarakat. Pasal 22 (1) Dalam BHPPD Sekolah/Madrasah .................... dilarang perangkapan jabatan antarpemimpin organ. (2) Kepala sekolah/madrasah dan wakil kepala merangkap:

sekolah/madrasah dilarang

a. jabatan pada badan hukum pendidikan lain; b. jabatan pada lembaga Pemerintah atau pemerintah daerah; atau c. jabatan yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan BHPPD Sekolah/Madrasah ...............

kepentingan

dengan

Pasal 23 (1) Kepala sekolah/madrasah dan wakil kepala sekolah/madrasah berkewajiban mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan perundang-undangan. (2) Kepala sekolah/madrasah dan wakil kepala sekolah/madrasah sebagai pimpinan organ BHPPD Sekolah/Madrasah ............. berhak atas penghasilan bulanan dan maslahat lainnya atas beban BHPPD Sekolah/Madrasah .............. yang diatur dalam anggaran rumah tangga. (3) Penghasilan bulanan dan maslahat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), di luar remunerasi yang menjadi haknya sebagai pendidik, ditetapkan atas dasar azas kepatutan dan kepantasan yang ditetapkan oleh dewan sekolah/madrasah.

                                                 21 22 23

Hanya untuk Sekolah/Madrasah. Diisi berdasarkan usulan masing-masing BHPP Sekolah/Madrasah sesuai peraturan perundang-undangan. Apabila diperlukan

14


(4) Maslahat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa maslahat finansial atau nonfinansial yang ditetapkan berdasarkan kinerja terukur pelaksanaan kegiatan pendidikan. (5) Maslahat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditetapkan oleh Dewan sekolah/madrasah apabila laporan keuangan tahunan BHPPD Sekolah/Madrasah ............ mendapatkan opini wajar tanpa perkecualian dari auditor eksternal dan laporan pertanggungjawaban tahunan kepala sekolah/madrasah disetujui dan disahkan oleh dewan sekolah/madrasah. Pasal 24 (1) Susunan, jumlah, kedudukan, nomenklatur unit, masa jabatan, serta rincian tugas dan wewenang pimpinan unit-unit di bawah kepala sekolah/madrasah dan wakil kepala sekolah/madrasah diatur dalam anggaran rumah tangga. (2) Unit-unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pimpinan unit yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala sekolah/madrasah. (3) Persyaratan menjadi pimpinan unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tata cara pengangkatan dan pemberhentiannya diatur dalam anggaran rumah tangga. Pasal 25 (1) Pimpinan unit di bawah kepala sekolah/madrasah dan wakil kepala sekolah/madrasah berkewajiban mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan perundang-undangan. (2) Pimpinan unit di bawah kepala sekolah/madrasah dan wakil kepala sekolah/madrasah berhak atas penghasilan bulanan dan maslahat lainnya atas beban BHPPD Sekolah/Madrasah .............. yang diatur dalam anggaran rumah tangga. (3) Penghasilan bulanan dan maslahat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), di luar remunerasi yang menjadi haknya sebagai pendidik dan tenaga kependidikan, ditetapkan atas dasar azas kepatutan dan kepantasan. (4) Maslahat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa maslahat finansial atau nonfinansial yang ditetapkan berdasarkan kinerja pelaksanaan kegiatan pendidikan. (5) Maslahat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditetapkan oleh kepala sekolah/madrasah apabila unit tertentu di bawah kepala sekolah/madrasah dan wakil kepala sekolah/madrasah dinilai berhasil secara terukur dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan bulanan dan maslahat lainnya diatur dalam anggaran rumah tangga.

15 Â


BAB V KEKAYAAN Pasal 25 (1) Kekayaan awal BHPPD Sekolah/Madrasah .............. berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali tanah, yang nilainya ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional dan Gubernur/Bupati/Walikota bersama dengan Departemen Keuangan. (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanah negara yang penggunaannya diserahkan kepada BHPPD Sekolah/Madrasah ................ dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. (3) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibukukan sebagai aset dalam neraca BHPPD Sekolah/Madrasah ............... dengan pengungkapan yang memadai dalam catatan atas laporan keuangan. (4) Tanah yang diperoleh dan dimiliki oleh BHPPD Sekolah/Madrasah ............ selain tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dialihkan kepada pihak lain setelah memperoleh persetujuan dewan sekolah/madrasah. (5) Kekayaan dan pendapatan BHPPD Sekolah/Madrasah ............ dikelola secara mandiri, transparan, dan akuntabel oleh kepala sekolah/madrasah. (6) Kekayaan dan pendapatan BHPPD Sekolah/Madrasah ................. digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk: a. Kepentingan peserta didik dalam proses pembelajaran; b. Pelaksanaan pembelajaran; c. Peningkatan pelayanan pendidikan; dan d. Penggunaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (7) Penggunaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d tidak merusak citra BHPPD Sekolah/Madrasah .................. sebagai lembaga pendidikan dan sisa hasil kegiatannya digunakan untuk mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, huruf b, dan huruf c. Pasal 26 (1) Semua bentuk pendapatan dan sisa hasil kegiatan BHPPD Sekolah/Madrasah ................. yang diperoleh dari penggunaan kekayaan negara yang telah dipisahkan, tidak termasuk pendapatan negara bukan pajak. (2) Semua bentuk pendapatan BHPPD Sekolah/Madrasah ................. yang diperoleh dari penggunaan tanah negara yang telah diserahkan penggunaannya kepada BHPPD Sekolah/Madrasah ................., tidak termasuk pendapatan negara bukan pajak.

16 Â


Pasal 27 Kekayaan berupa uang, barang, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang milik BHPPD Sekolah/Madrasah ..............., dilarang dialihkan kepemilikannya secara langsung atau tidak langsung kepada siapa pun, kecuali untuk memenuhi kewajiban yang timbul sebagai konsekuensi pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7). BAB VI PENDANAAN Pasal 28 (1) Sumber dana BHPPD Sekolah/Madrasah ........., ditetapkan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. (2) Pendanaan BHPPD Sekolah/Madrasah ............, menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 29 (1) Dana pendidikan BHPPD Sekolah/Madrasah ............. yang bersumber dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat merupakan hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan dikelola oleh kepala sekolah/madrasah. (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam perjanjian hibah. (4) Kepala sekolah/madrasah menggunakan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai perjanjian hibah. Pasal 30 (1) BHPPD Sekolah/Madrasah ................... dapat menerima sumber dana pendidikan yang tidak mengikat dari masyarakat. (2) Tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berarti: a. tidak membatasi kebebasan organ BHPPD Sekolah/Madrasah ...................... dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan peserta didik, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan; b. tidak membatasi kebebasan organ BHPPD Sekolah/Madrasah .................... dalam pengambilan keputusan akademik; atau c. tidak menimbulkan konflik kepentingan pada organ BHPPD Sekolah/Madrasah .................... atau pejabatnya. 17 Â


(3) Sumber dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sumbangan pendidikan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nadzar, pinjaman, sumbangan perusahaan, dan/atau penerimaan lain yang sah. (4) Sumber dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat dipakai untuk biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik, dan/atau penggunaan lain yang sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, serta peraturan perundang-undangan. Pasal 31 (1) Seluruh biaya investasi pada BHPPD Sekolah/Madrasah .................... untuk penyelenggaraan pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah dan BHPPD Sekolah/Madrasah .................. (2) Biaya investasi untuk penyelenggaraan pelayanan pendidikan di atas Standar Nasional Pendidikan menjadi tanggung jawab BHPPD Sekolah/Madrasah ................ (3) Peserta didik dapat ikut menanggung biaya investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kemampuan orang tua atau pihak yang bertanggung jawab membiayainya yang diatur oleh kepala sekolah/madrasah dengan sistem subsidi silang. (4) Sistem subsidi silang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diatur antarpeserta-didik, antarprogram-studi, atau antarsekolah. (5) Biaya investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam anggaran tahunan. (6) Cakupan dan rincian biaya investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku bagi badan hukum pendidikan. (7) Masyarakat, Pemerintah, pemerintah daerah, atau pihak lain dapat membantu pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3). Pasal 32 (1) Paling sedikit ½ (satu per dua) biaya operasional pada BHPPD Sekolah/Madrasah ...................... untuk penyelenggaraan pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan menjadi tanggung jawab Pemerintah bersama-sama BHPPD Sekolah/Madrasah ............. (2) Paling banyak ⅓ (satu per tiga) dari biaya operasional pada BHPPD Sekolah/Madrasah ................... untuk penyelenggaraan pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan menjadi tanggung jawab peserta didik. (3) Biaya operasional untuk penyelenggaraan pelayanan pendidikan di atas Standar Nasional Pendidikan menjadi tanggung jawab BHPPD Sekolah/Madrasah .............

18 Â


(4) Peserta didik dapat dibebani biaya operasional tambahan untuk penyelenggaraan program pendidikan di atas Standar Nasional Pendidikan. (5) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) menanggung biaya operasional sesuai dengan kemampuan orang tua atau pihak yang bertanggung jawab membiayainya yang diatur oleh kepala sekolah/madrasah dengan sistem subsidi silang. (6) Sistem subsidi silang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diatur antarpeserta-didik, antarprogram-studi, dan/atau antarsekolah. (7) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam anggaran tahunan. (8) Cakupan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku bagi badan hukum pendidikan. (9) Kekurangan pendanaan biaya operasional pendidikan di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggung jawab BHPPD Sekolah/Madrasah ............ (10)Masyarakat, Pemerintah, pemerintah daerah, atau pihak lain dapat membantu pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Pasal 33 (1) BHPPD Sekolah/Madrasah ................... wajib menjaring dan menerima Warga Negara Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi tetapi kurang mampu secara ekonomi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik baru. (2) BHPPD Sekolah/Madrasah ................... menyediakan anggaran untuk membantu peserta didik Warga Negara Indonesia yang tidak mampu membiayai pendidikannya, dalam bentuk: a. beasiswa; b. bantuan biaya pendidikan; c. pembebasan biaya pendidikan; d. kredit peserta didik 24 ; e. pemberian pekerjaan kepada peserta didik pada jenjang menengah; dan/atau f. bentuk bantuan lain sesuai peraturan perundang-undangan. (3) Beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib dialokasikan oleh BHPPD Sekolah/Madrasah ....................... untuk paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh peserta didik. (4) Beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b menjadi tanggung jawab Pemerintah dan BHPPD Sekolah/Madrasah ............

                                                 24

Sesuai dengan kondisi sekolah, misalnya kredit untuk pembelian peralatan praktek.

19


(5) Beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat bersumber dari: a. Pemerintah; b. pemerintah daerah; c. masyarakat; d. pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau e. sumber lain sesuai peraturan perundang-undangan. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai beasiswa, bantuan biaya pendidikan, pembebasan biaya pendidikan, kredit peserta didik, pemberian pekerjaan kepada peserta didik, dan bentuk bantuan lain kepada peserta didik diatur oleh kepala sekolah/madrasah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB VII AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN Pasal 34 (1) Akuntabilitas publik BHPPD Sekolah/Madrasah .................... terdiri atas akuntabilitas akademik dan akuntabilitas non-akademik. (2) Akuntabilitas publik wajib diwujudkan paling sedikit dengan: a. Menyesuaikan jumlah maksimum seluruh peserta didik dengan kapasitas sarana dan prasarana, pendidik, tenaga kependidikan, serta sumber daya lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri; b. Memberikan pelayanan pendidikan di atas standar pelayanan minimal serta secara bertahap dan sistematis melakukan penjaminan mutu untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan; c. Tidak melakukan komersialisasi pendidikan; d. Menyelenggarakan tata kelola BHPPD Sekolah/Madrasah ........... berdasarkan praktik-praktik terbaik; e. Menyusun laporan keuangan BHPPD Sekolah/Madrasah ............ tepat waktu, sesuai standar akuntansi yang berlaku bagi badan hukum pendidikan; dan f. Melakukan pelaporan lainnya secara transparan, tepat waktu, dan akuntabel. Pasal 35 (1) Pengawasan terhadap BHPPD Sekolah/Madrasah............... dilakukan sekurangkurangnya melalui sistem pelaporan tahunan. (2) Laporan BHPPD Sekolah/Madrasah............... meliputi laporan bidang akademik dan laporan bidang non-akademik. (3) Laporan bidang akademik meliputi laporan penyelenggaraan pembelajaran (intra dan ekstra kurikuler).

20 Â


(4) Laporan bidang non-akademik meliputi laporan manajemen dan laporan keuangan. (5) Sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga. Pasal 36 (1) Tahun buku BHPPD sekolah/madrasah dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. (2) Pada akhir Desember tiap tahun, buku BHPPD sekolah/madrasah ditutup. (3) Untuk pertama kalinya tahun buku BHPPD sekolah/madrasah dimulai pada tanggal penetapan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota tentang Pendirian BHPPD Sekolah/Madrasah .......... dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun berjalan. Pasal 37 (1) Laporan tahunan BHPPD Sekolah/Madrasah ........................ wajib disusun oleh kepala sekolah/madrasah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku BHPPD sekolah/madrasah dan disampaikan secara tertulis kepada dewan sekolah/madrasah. (2) Setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui dan disahkan oleh dewan sekolah/madrasah, kepala sekolah/madrasah dibebaskan dari tanggungjawab. (3) Pembebasan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan apabila laporan tahunan tidak mengandung kekurangan, kekeliruan, atau kekhilafan yang bersifat material. (4) Apabila setelah pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat hal baru yang membuktikan sebaliknya, pengesahan tersebut dapat dibatalkan oleh dewan sekolah/madrasah. Pasal 38 (1) Ketua dewan sekolah/madrasah membuat laporan tahunan BHPPD Sekolah/Madrasah ............... secara tertulis, berdasarkan laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 untuk dilaporkan dalam sidang pleno dewan sekolah/madrasah. (2) Laporan tahunan BHPPD Sekolah/Madrasah ................ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi oleh dewan sekolah/madrasah dalam sidang pleno. (3) Laporan tahunan BHPPD Sekolah/Madrasah ................ disertai hasil evaluasi sidang pleno secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh dewan sekolah/madrasah kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku pendiri.

21 Â


Pasal 39 (1) Laporan keuangan tahunan BHPPD Sekolah/Madrasah ....................... diaudit oleh akuntan publik atau tim audit. (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan tahunan BHPPD Sekolah/Madrasah ......................... (3) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada publik yang mudah diakses oleh masyarakat. (4) Apabila BHPPD Sekolah/Madrasah .................... menerima dan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, BHPPD Sekolah/Madrasah ................... harus membuat laporan penerimaan dan penggunaan dana tersebut dan melaporkan kepada Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 40 (1) Apabila BHPPD Sekolah/Madrasah ............... memperoleh hibah dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Departemen sesuai dengan kewenangan masing-masing mengaudit laporan keuangan tahunan, terbatas pada bagian penerimaan dan penggunaan hibah tersebut. (2) Administrasi dan laporan keuangan tahunan BHPPD Sekolah/Madrasah ............. merupakan tanggung jawab kepala sekolah/madrasah. BAB VIII PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Bagian Kesatu Umum Pasal 41 (1) Sumber daya manusia BHPPD Sekolah/Madrasah ........... terdiri atas pendidik dan tenaga kependidikan. (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berstatus pegawai negeri sipil yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah atau pegawai BHPPD ........... (3) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat perjanjian kerja dengan Kepala Sekolah/Madrasah. (4) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mendapatkan remunerasi dari BHPPD Sekolah/Madrasah .................... 22 Â


Bagian Kedua Pendidik Pasal 42 Perjanjian kerja antara pendidik dengan kepala sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) memuat paling sedikit: a. identitas para pihak; b. status, penggolongan pangkat dan jabatan; c. hak dan kewajiban pendidik; d. pengangkatan dan pemberhentian jabatan bagi pendidik BHPPD Sekolah/Madrasah ............; e. penugasan pendidik Pegawai Negeri Sipil dan pengembaliannya kepada pemerintah daerah; f. beban kerja pendidik per minggu dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan; g. metode pengukuran dan penilaian kinerja pendidik dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan; h. remunerasi pendidik yang bersumber dari BHPPD Sekolah/Madrasah ............; i. maslahat yang menjadi hak pendidik selain remunerasi; j. penyelesaian perselisihan antara pendidik dengan BHPPD Sekolah/Madrasah ............; dan k. jangka waktu perjanjian kerja. Pasal 43 (1) Jabatan pendidik pada BHPPD Sekolah/Madrasah ................... mengikuti peraturan perundang-undangan. (2) Kepangkatan pendidik Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan pada BHPPD Sekolah/Madrasah ............. mengikuti peraturan perundang-undangan. (3) Sistem kepangkatan dan jabatan pendidik pegawai BHPPD Sekolah/Madrasah ................ diatur dalam anggaran rumah tangga. Pasal 44 (1) Remunerasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf h ditetapkan berdasarkan kinerja terukur dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan. (2) Pendidik Pegawai Negeri Sipil memperoleh remunerasi dari: a. Pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan b. BHPPD Sekolah/Madrasah ........... sesuai dengan perjanjian kerja serta kemampuan BHPPD Sekolah/Madrasah ...........

23 Â


(3) Pendidik pegawai BHPPD Sekolah/Madrasah ....... memperoleh remunerasi dari BHPPD Sekolah/Madrasah ................ sesuai dengan perjanjian kerja serta kemampuan BHPPD Sekolah/Madrasah ............................... (4) Besaran remunerasi pendidik di dalam BHPPD Sekolah/Madrasah ............................ ditentukan dengan memperhatikan: a. kualitas pelayanan pendidikan sebagaimana diukur dengan akreditasi program studi dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan/atau ukuran lain yang bertaraf internasional; b. kesetaraan remunerasi antara pendidik Pegawai Negeri Sipil dan pendidik pegawai BHPPD Sekolah/Madrasah ............ atas dasar paling sedikit kesamaan jabatan, masa kerja, kualifikasi akademik, dan kinerja; c. proporsionalitas dengan remunerasi pada sekolah/madrasah lain yang menyelenggarakan program studi yang sama; d. besaran belanja pegawai yang dialokasikan dalam anggaran tahunan BHPPD Sekolah/Madrasah ............ agar semua kegiatan pendidikan dapat dilaksanakan sesuai dengan visi dan misi BHPPD Sekolah/Madrasah ............; e. kepantasan rentang antara remunerasi pendidik yang tertinggi dan yang terendah; dan f. kepantasan perimbangan antara remunerasi pendidik yang menduduki jabatan pimpinan dan remunerasi pendidik yang hanya menduduki jabatan fungsional. (5) Proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c memperhatikan perbedaan kualitas program studi dan perbedaan tingkat kemahalan biaya hidup antardaerah. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai remunerasi pendidik diatur dalam anggaran rumah tangga. Pasal 45 (1) Sistem penghargaan bagi pendidik yang berprestasi secara terukur dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan dan/atau atas pengabdiannya kepada BHPPD Sekolah/Madrasah ............ diatur dalam anggaran rumah tangga. (2) Sanksi bagi pendidik yang melanggar anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga diatur dalam anggaran rumah tangga sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 46 Beban kerja pendidik yang mendapat tugas tambahan sebagai pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan diatur dalam anggaran rumah tangga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

24 Â


Bagian Ketiga Tenaga Kependidikan Pasal 47 Perjanjian kerja antara tenaga kependidikan dengan kepala sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) memuat paling sedikit: a. identitas para pihak; b. status, penggolongan pangkat dan jabatan; c. hak dan kewajiban tenaga kependidikan; d. pengangkatan dan pemberhentian tenaga kependidikan BHPPD Sekolah/Madrasah ............; e. penugasan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil dan pengembaliannya kepada Pemerintah; f. beban kerja tenaga kependidikan per minggu dalam memberikan pelayanan pelaksanaan kegiatan pendidikan; g. metode pengukuran dan penilaian kinerja tenaga kependidikan dalam memberikan pelayanan pelaksanaan Kegiatan pendidikan; h. remunerasi tenaga kependidikan yang bersumber dari ............; i. maslahat yang menjadi hak tenaga kependidikan selain remunerasi; j. penyelesaian perselisihan antara tenaga kependidikan dengan BHPPD Sekolah/Madrasah ............; dan k. jangka waktu perjanjian kerja. Pasal 48 (1) Kepangkatan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan pada BHPPD Sekolah/Madrasah ............ mengikuti peraturan perundangan. (2) Sistem kepangkatan dan jabatan tenaga kependidikan pegawai BHPPD Sekolah/Madrasah ................. diatur dalam anggaran rumah tangga. (3) Jabatan tenaga kependidikan yang diangkat menjadi pimpinan diatur dalam anggaran rumah tangga. Pasal 49 (1) Sistem remunerasi bagi tenaga kependidikan diatur dalam anggaran rumah tangga. (2) Remunerasi tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf h ditetapkan berdasarkan kinerja terukur dalam memberikan pelayanan pelaksanaan Kegiatan pendidikan.

25 Â


(3) Tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil memperoleh remunerasi dari: a. Pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan b. BHPPD Sekolah/Madrasah........... sesuai dengan perjanjian kerja serta kemampuan BHPPD Sekolah/Madrasah ........... (4) Tenaga kependidikan pegawai BHPPD Sekolah/Madrasah ........ memperoleh remunerasi dari BHPPD Sekolah/Madrasah ............... sesuai dengan perjanjian kerja serta kemampuan BHPPD Sekolah/Madrasah ............ (5) Besaran remunerasi tenaga kependidikan di dalam BHPPD Sekolah/Madrasah ................ ditentukan dengan memperhatikan: a. kualitas pelayanan pelaksanaan Kegiatan pendidikan yang terukur; b. kesetaraan remunerasi antara tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil dan tenaga kependidikan pegawai BHPPD Sekolah/Madrasah ................ atas dasar paling sedikit kesamaan jabatan, masa kerja, kualifikasi akademik, dan kinerja; c. proporsionalitas dengan remunerasi pada sekolah/madrasah lain; d. besaran belanja pegawai yang dialokasikan dalam anggaran tahunan BHPPD Sekolah/Madrasah .............. agar semua kegiatan Kegiatan pendidikan dapat dilaksanakan sesuai dengan visi dan misi BHPPD Sekolah/Madrasah ............; e. kepantasan rentang antara remunerasi tenaga kependidikan yang tertinggi dan yang terendah; dan f. kepantasan perimbangan antara remunerasi tenaga kependidikan yang menduduki jabatan Kepala Sekolah/Madrasah ‌‌‌ dan remunerasi tenaga kependidikan yang tidak menduduki jabatan pimpinan. (6) Proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c memperhatikan perbedaan kualitas sekolah/madrasah dan perbedaan tingkat kemahalan biaya hidup antardaerah. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai remunerasi tenaga kependidikan diatur dalam anggaran rumah tangga. Pasal 50 (1) Sistem penghargaan bagi tenaga kependidikan yang berprestasi secara terukur dalam pemberian layanan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan/atau atas pengabdiannya kepada BHPPD Sekolah/Madrasah .......... diatur dalam anggaran rumah tangga. (2) Sanksi bagi tenaga kependidikan yang melanggar anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga diatur dalam anggaran rumah tangga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

26 Â


Pasal 51 Beban kerja tenaga kependidikan diatur dalam anggaran rumah tangga sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 52 Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ... GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA (tanda tangan) (NAMA)

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, TTD. BAMBANG SUDIBYO Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Departemen Pendidikan Nasional,

Dr. A. Pangerang Moenta,S.H.,M.H.,DFM NIP 196108281987031003

27 Â


SALINAN LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 71 TAHUN 2009 TANGGAL 9 OKTOBER 2009 CONTOH AKTA NOTARIS PENDIRIAN PERTAMA KALI BADAN HUKUM PENDIDIKAN MASYARAKAT (BHPM) SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN/ATAU PENDIDIKAN MENENGAH

PENDIRIAN BADAN HUKUM PENDIDIKAN MASYARAKAT SEKOLAH/MADRASAH 1

PENDIRIAN BADAN HUKUM PENDIDIKAN MASYARAKAT 2 SEKOLAH DASAR / MADRASAH IBTIDAIYAH / DINIYAH.............. SEKOLAH DASAR LUAR BIASA 3 atau SEKOLAH MENENGAH PERTAMA / MADRASAH TSANAWIYAH/DINIYAH............. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA 4 atau SEKOLAH MENENGAH ATAS / MADRASAH ALIYAH / DINIYAH............ SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN / MADRASAH ALIYAH KEJURUAN / SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA 5 “_____________________________________ “ Nomor : -Pada hari ini, tanggal bulan tahun pukul WI _____ (Waktu Indonesia _________________). Menghadap kepada saya, Notaris berkedudukan di __________________________ , Wilayah Jabatan Propinsi ______________________ , dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris, kenal yang nama – namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.

1

Pilih salah satu sesuai dengan keinginan para pihak/penghadap. UU 9/2009, Pasal 6 ayat 2 : BHPP, BHPPD dan BHPM hanya mengelola 1 (satu) satuan pendidikan. Pasal 10 : Satuan pendidikan yang didirikan setelah undang-undang ini (UU BHP) belaku, wajib berbentuk badan hukum pendidikan 3 Pilih salah satu sesuai dengan keinginan para pihak/penghadap. 4 Pilih salah satu sesuai dengan keinginan para pihak/penghadap. 5 Pilih salah satu sesuai dengan keinginan para pihak/penghadap. 2


1. TUAN dilahirkan di tanggal bulan tahun Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jalan Rukun Tetangga Rukun Warga Kelurahan Kecamatan pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor 2. NYONYA dilahirkan di tanggal bulan tahun Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jalan Rukun Tetangga Rukun Warga Kelurahan Kecamatan pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor -Para penghadap 6 (-Penghadap 7 ) saya, Notaris, telah kenal, berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada saya, Notaris. -(Para) Penghadap menerangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta 8 Ijin prinsip pendirian Badan Hukum Pendidikan Sekolah/Madrasah 9 __________________________________ 10 , nomor ________________________ , tanggal _____________________ dari Menteri Pendidikan Nasional, dengan ini mendirikan suatu Badan Hukum Pendidikan Masyarakat dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

6

bila pendiri BHPM/penghadap nya 2 (dua) orang/lebih bila pendiri BHPM/penghadap nya 1 (satu) orang 8 -Ijin pendirian universitas/institut/sekolah tinggi harus ada sebelum dibuat akta BHPM (dasar hukum : Pasal 62 ayat (1) Undangundang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Para pihak/penghadap sendiri yang mengajukan ijin tersebut. 9 pilih salah satu. 10 Pilih salah satu sesuai kehendak Pendiri : a. Sekolah Dasar*/Madrasah Ibtidaiyah*/Dinah ..................*/Sekolah Dasar Luar Biasa* (*pilih salah satu), atau b. Sekolah Menengah Pertama*/Madrasah Tsanawiyah*/ Dinah ..................*/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa* (*pilih salah satu), atau c. Sekolah Menengah Atas*/Madrasah Aliyah*/Diniyah ...................*/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa* (*pilih salah satu), atau d. Sekolah Menengah Kejuruan*/Madrasah Aliyah Kejuruan* (*pilih salah satu). Misalnya : “ Badan Hukum Pendidikan Sekolah Dasar Jabodetabek I ” atau “Badan Hukum Pendidikan Madrasah Aliyah Istiqomah III “, dan seterusnya. 7

2


BAB I NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1 Badan Hukum Pendidikan Masyarakat ini bernama : --------------------------------------------”Badan Hukum Pendidikan Masyarakat Sekolah/Madrasah 11 ______________________________” 12 (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan ”BHPM”). berkedudukan di Kota/Kabupaten __________________ , dan berkantor untuk pertama kali di _______________ 13 . BAB II PENDIRI Pasal 2 1. Pendiri adalah orang perorangan yang pertama kali mendirikan BHPM ini yang nama-namanya tercantum pada awal akta ini; atau. 2. Dalam hal terjadi perubahan jumlah dan komposisi Pendiri yang dimaksud dalam ayat 1 di atas, maka berdasarkan penilaian Organ Representasi Pemangku Kepentingan 14 dapat diangkat pendiri yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Organ Representasi Pemangku Kepentingan 15 . 3. Apabila badan hukum yang mendirikan BHPM dinyatakan bubar atau dibubarkan, tidak mengakibatkan BHPM menjadi bubar tetapi akan dilanjutkan oleh Pendiri yang diangkat oleh Organ Representasi Pemangku Kepentingan 16 .

11

pilih salah satu Pilih salah satu sesuai kehendak Pendiri : a. Sekolah Dasar*/Madrasah Ibtidaiyah*/Dinah ..................*/Sekolah Dasar Luar Biasa* (*pilih salah satu), atau b. Sekolah Menengah Pertama*/Madrasah Tsanawiyah*/ Diniah ..................*/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa* (*pilih salah satu), atau c. Sekolah Menengah Atas*/Madrasah Aliyah*/Diniyah ...................*/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa* (*pilih salah satu), atau d. Sekolah Menengah Kejuruan*/Madrasah Aliyah Kejuruan* (*pilih salah satu). Misalnya : “ Badan Hukum Pendidikan Sekolah Dasar Jabodetabek I ” atau “Badan Hukum Pendidikan Madrasah Aliyah Istiqomah III “, dan seterusnya. 13 Sebutkan alamat lengkap : jalan, nomor, rukun tetangga, rukun warga, kampung, desa/kelurahan, kecamatan. 14 Penamaan organ represerasi pemangku kepentingan, misalnya: Dewan Sekolah atau Dewan Madrasah. 15 Penamaan organ represerasi pemangku kepentingan, misalnya: Dewan Sekolah atau Dewan Madrasah. 16 hanya berlaku apabila pendirinya badan hukum. 12

3


BAB III TUJUAN Pasal 3 BHPM mempunyai tujuan untuk menyelenggarakan dan memajukan pendidikan dasar atau pendidikan menengah 17 berdasarkan manajemen berbasis sekolah/madrasah. 18 BAB IV CIRI KHAS DAN RUANG LINGKUP KEGIATAN Pasal 4 BHPM mempunyai : (1) Ciri khas : 19 ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ (2) Ruang lingkup kegiatan : 20 1. Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran 21 pada jenjang pendidikan dasar atau pendidikan menengah 22 dan memelihara relevansi isinya dengan kebutuhan masyarakat. 2. Melakukan kegiatan pembelajaran 23 , dan dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. BAB V JANGKA WAKTU Pasal 5 BHPM ini didirikan untuk jangka waktu ________________________________. 17

24

pilih salah satu pilih salah satu 19 Ciri khas dapat dilihat dari visi dan misi sekolah/madrasah, misalnya berlandaskan nilai-nilai keragamaan tertentu atau kekhasan daerah. 20 Ruang lingkup ini baku, tidak dapat diubah. 21 Pasal 1 angka 20 UU 20/2003, Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 22 Pilih salah satu 23 Pasal 1 angka 20 UU 20/2003, Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 24 Misalnya untuk waktu tidak terbatas, atau terbatas, sesuai dengan lamanya program studi yang dijalankan menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional. 18

4


BAB VI STRUKTUR ORGANISASI, NAMA, FUNGSI, SERTA TUGAS DAN WEWENANG SETIAP ORGAN Pasal 6 (1)

Struktur Organisasi BHPM terdiri atas : a. organ representasi pemangku kepentingan. b. organ pengelola pendidikan. c.. organ ____________________ 25

(2)

Nama Organ BHPM terdiri atas : organ representasi pemangku a. Dewan Sekolah/Madrasah 26 sebagai kepentingan BHPM yang menjalankan fungsi penentuan kebijakan umum. b. Pengelola Sekolah/Madrasah 27 sebagai organ pengelola pendidikan yang menjalankan fungsi pengelolaan pendidikan.

(3)

Struktur organisasi dan hubungan antar organ BHPM diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga.

(4)

Peraturan dalam Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara tersusun dalam hirarkhi sebagai berikut : a. Peraturan perundang-undangan; b. Anggaran Dasar; c. Anggaran Rumah Tangga; d. Peraturan Pembina; e. Peraturan Kepala Sekola/Madrasah 28 ; f. Peraturan pelaksanaan lain yang diterbitkan oleh pemimpin unit di bawah Kepala Sekolah/Madrasah 29 yang hirarkhinya diatur dalam anggaran rumah tangga.

(5) Tugas dan Wewenang Organ : a.

30

Dewan Sekolah / Dewan Madrasah 31 : i. menyusun dan menetapkan perubahan anggaran dasar dan menetapkan anggaran rumah tangga beserta perubahannya. ii. menyusun dan menetapkan kebijakan umum; iii. menetapkan rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, rencana kerja tahunan, anggaran tahunan; iv. mengesahkan pimpinan dan keanggotaan Dewan Sekolah/ Madrasah 32 ;

25

Jika pendiri membentuk organ lain sesuai pasal 18 ayat (3) UU BHP Penamaan organ representasi pemangku kepentingan, misalnya: Dewan Sekolah atau Dewan Madrasah (pilih salah satu sesuai dengan satuan pendididikan yang dibuat), atau dapat menggunakan nama lain sesuai kehendak pendiri. 27 Penamaan organ pengelola pendidikan, misalnya : Pengelola Sekolah atau Pengelola Madrasah (pilih salah satu sesuai dengan satuan pendididikan yang dibuat), dapat menggunakan nama lain sesuai kehendak pendiri. 28 Pilih salah satu 29 Pilih salah satu. 30 Dasar Hukum : pasal 22 UU 9/2009. 31 pilih salah satu 32 pilih salah satu 26

5


mengangkat dan memberhentikan pimpinan 33 Sekolah/Madrasah 34 ; melakukan pengawasan umum atas pengelolaan BHPM. melakukan evaluasi tahunan atas kinerja BHPM. melakukan penilaian laporan pertanggungjawaban tahunan pimpinan Sekolah/Madrasah 35 dan pengawas. ix. mengusahakan pemenuhan kebutuhan pembiayaan BHPM sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan; dan x. menyelesaikan persoalan BHPM, termasuk masalah keuangan, yang tidak dapat diselesaikan oleh organ BHPM lain sesuai dengan kewenangan masing-masing.

v. vi. vii. viii.

b.

36

Pengelola Sekolah/ Madrasah 37

i.

menyusun rencana strategis BHPM berdasarkan kebijakan umum yang 38 ditetapkan Dewan Sekolah/Madrasah , untuk ditetapkan oleh Dewan Sekolah/ Madrasah 39 ; ii. menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan BHPM berdasarkan rencana 40 strategis BHPM, untuk ditetapkan oleh Dewan Sekolah/ Madrasah ; iii. mengelola pendidikan sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan BHPM yang telah ditetapkan; iv. mengangkat dan memberhentikan pejabat di bawah pemimpin organ pengelola sekolah/madrasah atau Kepala Sekolah/Madrasah dan pendidik serta tenaga kependidikan BHPM berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta peraturan perundang-undangan;------------------------------------------------------v. melaksanakan fungsi-fungsi manajemen pengelolaan pendidikan; -------------vi. membina dan mengembangkan hubungan baik BHPM dengan lingkungan dan masyarakat pada umumnya; vii. bertindak keluar untuk dan atas nama BHPM dalam urusan yang ditetapkan dalam ayat (5) huruf b pasal ini dan pasal 8; viii. melaksanakan fungsi lain yaitu : (i) ___________________________________________ ; (ii) ___________________________________________ ; (iii) ___________________________________________ ;

33

yang dimaksud “Pemimpin Sekolah� adalah Kepala Sekolah/Madrasah beserta Wakil Kepala Sekolah pilih salah satu pilih salah satu 36 Dasar hukum : pasal 33 ayat 1 huruf a UU 9/2009 37 pilih salah satu 38 pilih salah satu 39 pilih salah satu 40 pilih salah satu 34 35

6


BAB VII SUSUNAN, TATA CARA PEMBENTUKAN, KRITERIA DAN PERSYARATAN PENGANGKATAN SERTA PEMBERHENTIAN ANGGOTA, SERTA PEMBATASAN MASA KEANGGOTAAN ORGAN Pasal 7 A. Dewan Sekolah / Dewan Madrasah 41 . (1) -Susunan Keanggotaan Organ, terdiri atas : a. pendiri atau wakil pendiri. b. Kepala Sekolah/Madrasah 42 . c. wakil pendidik; d. wakil tenaga kependidikan; e. wakil Komite Sekolah/Madrasah 43 . f. wakil unsur _________________________ 44 . 45

-Pada saat pendirian BHPM ini, susunan keanggotaan Dewan Sekolah/Madrasah 46 , sedikitnya terdiri atas : a. pendiri atau wakil pendiri; b. Kepala Sekolah/Madrasah 47 ; apabila keanggotaan Dewan Sekolah/Madrasah 48 tersebut belum terbentuk, maka susunan keanggotaan Dewan Sekolah/Madrasah 49 tersebut adalah sesuai dengan keadaan pada saat pendirian BHPM, dan unsur keanggotaan Dewan Sekolah/Madrasah 50 yang belum terbentuk tersebut harus sudah terbentuk paling lama 12 (dua belas) bulan 51 terhitung sejak tanggal pengesahan oleh Menteri yang membidangi pendidikan. 52

-Sedangkan untuk kelengkapan organ-organ lain dalam BHPM ini dan unsur-unsur dalam organ-organ tersebut wajib telah terbentuk dalam waktu paling lama 24 (duapuluh empat) bulan 53 terhitung sejak tanggal pengesahan akta pendirian dan anggaran dasar BHPM ini oleh Menteri yang membidangi pendidikan dengan ketentuan dan tata cara sebagaimana diatur dalam anggaran dasar ini dan Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan.

41

pilih salah satu pilih salah satu pilih salah satu 44 unsur lain yang ditetapkan oleh pendiri. 45 klausula ini hanya berlaku untuk pendirian BHPM pertama kali. 46 pilih salah satu 47 pilih salah satu 48 pilih salah satu 49 pilih salah satu 50 pilih salah satu 51 Ketentuan ini dapat diubah. Berdasarkan pasal 11 ayat (3) UU 9/2009, dalam waktu 24 (duapuluh empat) bulan/2 (dua) tahun harus membentuk organ-organ dalam BHP satuan pendidikan sesuai ketentuan UU 9/2009. 52 klausula ini hanya berlaku untuk pendirian BHPM pertama kali. 53 Dasar Hukum : pasal 11 ayat (3) UU 9/2009 42 43

7


(2) Tata cara pembentukan Keanggotaan Organ : a. Jumlah anggota Dewan Sekolah/Madrasah 54 yang berasal dari pendiri atau wakil pendiri dapat lebih dari 1 (satu) orang; b. Kepala Sekolah/Madrasah 55 tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan di dalam Dewan Sekolah/Madrasah 56 ; c. Anggota Dewan Sekolah/Madrasah 57 yang berasal dari Kepala Sekolah/ Madrasah 58 dan wakil tenaga kependidikan pada BHPM berjumlah paling banyak 1/3 (satu pertiga) dari jumlah anggota organ tersebut d. Dewan Sekolah/Madrasah 59 dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota. e. Anggota Dewan Sekolah/Madrasah 60 yang berasal dari Kepala Sekolah/ Madrasah 61 wakil tenaga pendidik atau tenaga kependidikan tidak dapat dipilih sebagai ketua. f. Ketua dan sekretaris Dewan Sekolah/ Madrasah 62 harus berkewarga negaraan Indonesia. g. Rapat Dewan Sekolah/Madrasah 63 sah apabila dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) 64 dari jumlah seluruh anggota Dewan Sekolah/Madrasah 65 h. Rapat Dewan Sekolah/Madrasah 66 sah apabila dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) 67 dari jumlah seluruh anggota Dewan Sekolah/Madrasah 68 . i. 69 Jika korum sebagaimana tersebut dalam butir h tidak tercapai, maka dalam waktu 7 (tujuh) hari 70 dilakukan rapat kedua. Rapat kedua ini sah apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) 71 dari jumlah seluruh anggota Dewan Sekolah/ Madrasah 72 . j. 73 Jika korum sebagaimana huruf i di atas tidak tercapai, maka diadakan rapat ketiga tanpa perhitungan korum. k. Pengambilan keputusan dalam Dewan Sekolah/Madrasah 74 dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila pengambilan keputusan dalam Dewan Sekolah/Madrasah 75 secara musyawarah tidak mencapai mufakat, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.

54

pilih salah satu pilih salah satu 56 pilih salah satu 57 pilih salah satu 58 pilih salah satu 59 pilih salah satu 60 pilih salah satu 61 pilih salah satu 62 pilih salah satu 63 pilih salah satu 64 Besarnya korum tersebut hanya sebagai contoh, dapat ditentukan/diatur oleh para pendiri. 65 pilih salah satu 66 pilih salah satu 67 Besarnya korum tersebut hanya sebagai contoh, dapat ditentukan/diatur oleh para pendiri. 68 pilih salah satu 69 Ketentuan ini sebagai contoh saja. 70 jangka waktu hari tersebut hanya contoh saja, dapat diubah 71 Besarnya korum tersebut hanya sebagai contoh, dapat ditentukan/diatur oleh para pendiri. 72 pilih salah satu 73 Ketentuan ini sebagai contoh saja. 74 pilih salah satu 75 pilih salah satu 55

8


l.

76

Komposisi hak suara dalam pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam Dewan Sekolah/Madrasah 77 diatur sebagai berikut: i. .......... (........) orang mewakili Pendiri: ...(.........) hak suara; ii. Kepala Sekolah/Madrasah 78 : 0 (nol) hak suara; iii. ....... (‌‌.) orang mewakili pendidik, masing-masing : .......... (.........) hak suara; iv. ....... (‌‌.) orang mewakili tenaga kependidikan, masing-masing: ....... (.........) hak suara; v. ....... (.........) orang mewakili Komite Sekolah/Madrasah 79 . vi. ....... (........) orang mewakili unsur __________ 80 , masing-masing : ....... (........) hak suara; 81 m. Keputusan rapat sah apabila disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) 82 dari jumlah hak suara anggota yang hadir dalam rapat. Apabila jumlah suara setuju dan tidak setuju berimbang, usul keputusan dinyatakan ditolak. n. 83 Tata cara pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam Dewan Sekolah/Madrasah 84 dilakukan sebagai berikut : i. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dapat dilakukan secara tertutup/ terbuka 85 . ii. Apabila pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dilakukan secara tertutup, setiap anggota mencantumkan pilihannya dalam secarik kertas resmi dan memasukkannya ke dalam kotak resmi yang tersedia. iii. Apabila pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dilakukan secara terbuka, setiap anggota mengemukakan pilihannya secara lisan. o. setiap keputusan rapat harus dituangkan secara tertulis dalam notulen rapat, khusus untuk keputusan perubahan anggaran dasar, penggabungan dan pembubaran harus dibuat dalam akta notaris. p. ketentuan lebih lanjut tentang rapat akan diatur secara rinci dalam anggaran rumah tangga-------------------------------------------------------------------. (3) Kriteria Keanggotaan Organ : a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Sehat jasmani dan rohani menurut keterangan dokter; c. Berkewarganegaraan Indonesia; d. Mempunyai visi dan misi untuk mengembangkan BHPM; e. Tidak merangkap jabatan yang dilarang oleh peraturan perundangundangan yang berlaku; f. tidak pernah melakukan kejahatan dan dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap 86 ;-------------------------------76

Ketentuan ini sebagai contoh saja. pilih salah satu pilih salah satu 79 pilih salah satu 80 unsur lain yang ditetapkan oleh pendiri. 81 Ketentuan ini sebagai contoh saja. 82 Besarnya korum tersebut hanya sebagai contoh, dapat ditentukan/diatur oleh para pendiri. 83 Ketentuan ini sebagai contoh saja 84 pilih salah satu 85 Pilih salah satu, atau dapat pula diatur bahwa pengambilan keputusan dalam bidang tertentu dilakukan secara tertutup sedangkan lainnya secara terbuka. 77 78

86

Klausula ini dapat dihapus apabila tidak dikehendaki

9


g. tidak pernah dinyatakan pailit oleh suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; ---------------------------------------------------h. tidak pernah dipecat atau diberhentikan dengan tidak hormat pada badan hukum pendidikan atau lembaga pendidikan lain ataupun lembaga pemerintah/ nonpemerintah 87 ;-----------------------------------------------------------i. Hal-hal lain akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. (4) Persyaratan Keanggotaan Organ. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Sekolah/Madrasah 88 adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah yang menyebabkan kerugian bagi badan hukum pendidikan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun 89 terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. (5) Pemberhentian Keanggotaan Organ. 1. Jabatan keanggotaan organ berakhir, apabila : a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Dewan Sekolah/Madrasah 90 . c. berhalangan tetap sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya, antara lain: sakit berdasarkan keterangan dokter sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya. d. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Sekolah/Madrasah 91 . dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan putusan/penetapan pengadilan; f. dilarang untuk menjadi anggota Dewan Sekolah/Madrasah 92 karena alasan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Seorang anggota Dewan Sekolah /Madrasah 93 berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan mengajukan permohonan tertulis mengenai maksud tersebut kepada Dewan Sekolah/Madrasah 94 paling lambat 30 (tiga puluh) hari 95 sebelum tanggal pengunduran dirinya. Pengunduran diri tersebut efektif berlaku sejak tanggal keputusan Dewan Sekolah/Madrasah 96 .

87 88

Klausula ini dapat dihapus apabila tidak dikehendaki

pilih salah satu Ketentuan ini sebagai contoh saja yang dapat diubah. 90 pilih salah satu. 91 pilih salah satu. 92 pilih salah satu. 93 pilih salah satu. 94 pilih salah satu. 95 Ketentuan ini sebagai contoh saja yang dapat diubah. 96 pilih salah satu. 89

10


(6) Pembatasan Masa Keanggotaan Organ. Masa keanggotaan Dewan Sekolah /Madrasah 97 adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali. (7) -Dalam hal Dewan Sekolah/Madrasah 98 oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari 99 sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Dewan Sekolah/Madrasah 100 berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota organ-organ yang ada dalam BHPM. -Ketentuan Pasal 7 A angka (2) huruf (g, h, i, j, k, l, m dan n) berlaku mutatis mutandis terhadap rapat gabungan. (8) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam angka (7) di atas tidak dapat diambil keputusan, maka Menteri yang membidangi Pendidikan mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri setempat untuk menetapkan anggota Dewan Sekolah/Madrasah 101 tersebut atas biaya 102 BHPM . B. Pengelola Sekolah/Madrasah. 103 (1) Kepala Sekolah/Madrasah 104 sebagai pemimpin organ pengelola pendidikan dapat dibantu oleh 1 (satu) atau lebih Wakil Kepala Sekolah/Madrasah 105 dan/atau unit-unit kerja di bawah Kepala Sekolah/Madrasah; (2) Kepala Sekolah/Madrasah 106 , Wakil Kepala Sekolah/Madrasah, dan/atau unitunit kerja di bawah Kepala Sekolah/Madrasah menjalankan fungsi pengelolaan pendidikan; (3) Kepala Sekolah/Madrasah 107 dan pimpinan unit di bawahnya sesuai dengan kewenangannya menjalankan manajemen berbasis sekolah/madrasah berdasarkan peraturan perundang-undangan; (4) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala Sekolah/Madrasah 108 beserta Wakil Kepala Sekolah/Madrasah 109 diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga, kecuali dalam hal sebagaimana diatur dalam angka (9) dan angka (10).

97

pilih salah satu. pilih salah satu. Ketentuan ini sebagai contoh saja yang dapat diubah. 100 pilih salah satu. 101 pilih salah satu. 102 Ketentuan ini tidak dapat diubah (dasar hukum : Undang-undang Sisdiknas Pasal 50 ayat (1). 103 pilih salah satu 104 Pilih salah satu. 105 Pilih salah satu. 106 Pilih salah satu. 107 Pilih salah satu. 108 pilih salah satu 109 pilih salah satu 98 99

11


(5) Kriteria Kepala Sekolah/Madrasah 110 beserta wakil (atau wakilwakilnya) : a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Sehat jasmani dan rohani menurut keterangan dokter; c. Berkewarganegaraan Indonesia; d. Mempunyai visi dan misi untuk mengembangkan BHPM; e. Berpendidikan minimal program diploma 4 (D4) atau strata 1 (S1) 111 dari program studi dalam negeri yang terakreditasi atau program studi luar negeri yang diakui oleh Pemerintah; f. Berpengalaman sebagai pengelola sekolah/madrasah 112 atau melaksanakan kegiatan pengajaran atau sebagai guru paling sedikit _____ (_____________) tahun g. Tidak merangkap jabatan yang dilarang oleh peraturan perundangundangan yang berlaku; h. tidak pernah melakukan kejahatan yang dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap 113 ;------------------------------i. tidak merangkap jabatan yang dilarang oleh peraturan perundangundangan yang berlaku;------------------------------j. tidak pernah dinyatakan pailit oleh suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; ---------------------------------------------------k. tidak pernah dipecat atau diberhentikan dengan tidak hormat pada badan hukum pendidikan atau lembaga pendidikan lain ataupun lembaga pemerintah/ nonpemerintah 114 ;-------------------------------------------------------Hal-hal lain akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga; (6) Persyaratan Kepala Sekolah/Madrasah 115 beserta wakil (atau wakil-wakilnya). Yang dapat diangkat sebagai Kepala Sekolah/Madrasah 116 beserta wakil (atau wakil-wakilnya) adalah : i. orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan badan hukum pendidikan yang menyebabkan kerugian bagi badan hukum pendidikan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun 117 terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. ii. persyaratan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

110

pilih salah satu Dasar hukum : pasal 9 UU 14/2005, guru minimal berpendidikan program diploma 4 (D4) atau strata 1 (S1) atau yang setara dan diakui Pemetintah. 112 pilih salah satu 111

113 114 115

Klausula ini dapat dihapus apabila tidak dikehendaki Klausula ini dapat dihapus apabila tidak dikehendaki

pilih salah satu pilih salah satu 117 Ketentuan ini hanya sebagai contoh, dapat diubah 116

12


(7) Pemberhentian Kepala Sekolah/Madrasah 118 beserta wakil (atau wakil-wakilnya). 1. Jabatan Kepala Sekolah/Madrasah 119 beserta wakil (atau wakil-wakilnya) berakhir apabila : a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Dewan Sekolah/Madrasah 120 . c. berhalangan tetap sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya, antara lain : sakit berdasarkan keterangan dokter sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya. d. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. diberhentikan berdasarkan keputusan Dewan Sekolah/Madrasah 121 . f. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan putusan/ penetapan pengadilan; 2. -Kepala Sekolah/Madrasah 122 beserta wakil (atau wakil-wakilnya) berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan mengajukan permohonan tertulis mengenai maksud tersebut kepada Dewan Sekolah/ Madrasah 123 paling lambat 30 (tiga puluh) hari 124 sebelum tanggal pengunduran dirinya. -Pengunduran diri tersebut efektif berlaku sejak tanggal keputusan Dewan Sekolah/Madrasah 125 . (8)

Pembatasan masa jabatan Kepala Sekolah/Madrasah 126 beserta wakil (atau wakil-wakilnya). Masa jabatan Kepala Sekolah/ Madrasah 127 beserta wakil (atau wakil-wakilnya) adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(9)

Dalam hal Kepala Sekolah/Madrasah 128 berhalangan sementara, maka wakil Kepala Sekolah/Madrasah 129 akan menjalankan tugas Kepala 130 131 Sekolah/Madrasah sampai diangkat Kepala Sekolah/Madrasah yang baru oleh Dewan Sekolah/Madrasah 132 .

(10) Dalam hal Kepala Sekolah/Madrasah 133 dan/atau wakil (atau wakil-wakilnya) berhalangan tetap, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari 134 sejak yang bersangkutan berhalangan tetap, wajib diangkat penggantinya berdasarkan 118

pilih salah satu pilih salah satu pilih salah satu 121 pilih salah satu 122 pilih salah satu 123 pilih salah satu 124 ketentuan ini hanya sebagai contoh dan dapat diubah. 125 pilih salah satu 126 pilih salah satu. 127 pilih salah satu. 128 pilih salah satu. 129 pilih salah satu. 130 pilih salah satu. 131 pilih salah satu. 132 pilih salah satu. 133 pilih salah satu. 134 ketentuan ini hanya sebagai contoh dan dapat diubah. 119 120

13


keputusan Dewan Sekolah/Madrasah 135 . Pasal 8 (1)

Kepala Sekolah/Madrasah 136 berhak mewakili BHPM di dalam dan di luar pengadilan, mengikat BHPM dengan pihak lain dan pihak lain dengan BHPM, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan untuk : 137 a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama BHPM; b. menjaminkan, menyewakan, mengalihkan atau melepaskan dalam cara dan bentuk apapun harta kekayaan BHPM baik berupa benda tetap maupun benda tidak tetap yang nilainya ditentukan dari waktu ke waktu oleh Dewan Sekolah/Madrasah 138 . harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Sekolah/Madrasah 139 .

(2)

Kepala Sekolah/Madrasah 140 tidak berwenang mewakili BHPM, apabila : a. Terjadi perkara di depan pengadilan antara BHPM dengan Kepala Sekolah/ Madrasah 141 ; atau b. Kepala Sekolah/Madrasah 142 mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan BHPM.

(3)

Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, maka dewan Sekolah/Madrasah 143 menunjuk seseorang untuk mewakili kepentingan BHPM.

(4)

Kepala Sekolah/Madrasah 144 beserta wakil (atau wakil-wakilnya) dilarang merangkap: a. Jabatan pada badan hukum pendidikan lain. b. Jabatan pada lembaga pemerintah pusat atau daerah; atau c. Jabatan yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan BHPM.

135

pilih salah satu pilih salah satu. ketentuan pembatasan kewenangan Kepala Sekolah/Madrasah ini dapat diubah dan harus sesuai dengan UU BHP 138 pilih salah satu. 139 pilih salah satu. 140 pilih salah satu. 141 pilih salah satu 142 pilih salah satu 143 pilih salah satu 144 pilih salah satu 136 137

14


BAB VIII KEKAYAAN Pasal 9 (1)

BHPM mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, berupa uang dan barang sebagaimana ternyata dalam daftar yang ditandatangani oleh para penghadap, bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini 145 .

(2)

Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan BHPM dapat juga diperoleh dari: a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; b. wakaf, zakat, dan atau pembayaran nadzar 146 ; c. hibah; d. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar BHPM dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3)

Semua kekayaan BHPM harus dipergunakan untuk mencapai tujuan BHPM.

BAB IX SUMBER DAYA Pasal 10 (1)

Sumber Daya BHPM terdiri atas: a. Pendidik. b. Tenaga Kependidikan.

(2)

Pendidik dan Tenaga Kependidikan wajib membuat Perjanjian Kerja dengan Kepala Sekolah/Madrasah 147 BHPM.

(3)

Pengangkatan dan pemberhentian jabatan serta hak dan kewajiban pendidik dan tenaga pendidik ditetapkan dalam perjanjian kerja.

(4)

Penyelesaian perselisihan yang timbul antara pendidik atau tenaga kependidikan dan ketentuan lebih lanjut yang tersebut dalam ayat (1), (2) dan ayat (3) pasal ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga

145

-Daftar uang dan barang harus sesuai dengan daftar uang dan barang yang dicantumkan dalam study kelayakan (Feasibility Study) yang diajukan kepada Menteri yang membidangi Pendidikan untuk memperoleh ijin pendirian satuan pendidikan. Atau Daftar uang dan barang yang dipisahkan dari harta kekayaan pribadi tersebut dapat dicantumkan langsung dalam akta pendirian BHPM. 146 Hanya berlaku pada BHPM yang berciri khas agama islam, sedangkan untuk BHPM yang berciri khas agama dan/atau budaya lain, penamaan perolehan dana tersebut dapat menyesuaikan dengan ciri khas agama dan/atau budaya yang bersangkutan. 147 pilih salah satu.

15


BAB X TATA CARA PENGGABUNGAN Pasal 11 (1) Penggabungan BHPM dapat dilakukan melalui : a. dua atau lebih badan hukum pendidikan bergabung menjadi satu badan hukum pendidikan baru 148 , atau b. satu atau lebih badan hukum pendidikan bergabung dengan badan hukum pendidikan lain, dan mengakibatkan badan hukum pendidikan yang menggabungkan diri menjadi bubar. (2)

Penggabungan hanya dapat dilakukan dengan badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan satuan pendidikan yang sama.

(3) Penggabungan badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan : a. ketidakmampuan badan hukum pendidikan melaksanakan kegiatan tanpa dukungan badan hukum pendidikan lain; b. badan hukum pendidikan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum, dan kesusilaan. (2)

Penggabungan badan hukum pendidikan dilakukan berdasarkan keputusan Dewan Sekolah/Madrasah 149 dengan atau tanpa usul Kepala 150 Sekolah/Madrasah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI TATA CARA PEMBUBARAN Pasal 12 BHPM bubar karena : a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir 151 ; b. tujuan BHPM yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak 148

-ijin BHPM “baru� harus telah diperoleh terlebih dahulu sebelum dilakukan penggabungan, karena penggabungan ini dianggap sebagai BHPM baru. -ijin pendirian pendidikan dasar atau pendidikan menengah harus ada sebelum dibuat akta BHPM (dasar hukum : pasal 62 ayat 1 UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional) -para pihak/penghadap sendiri yang mengajukan ijin tersebut. 149 pilih salah satu 150 pilih salah satu 151 Klausula/ketentuan ini hanya berlaku apabila BHPM didirikan untuk jangka waktu terbatas/tertentu

16


tercapai; c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan: 1) BHPM melanggar ketertiban umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan; 2) dinyatakan pailit; dan/atau 3) aset BHPM tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.

Pasal 13 (1)

Apabila BHPM bubar, BHPM tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.

(2)

Apabila BHPM bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan menunjuk likuidator.

(3)

Apabila pembubaran BHPM karena pailit, berlaku peraturan perundangundangan di bidang kepailitan.

BAB XII PERLINDUNGAN TERHADAP PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN PESERTA DIDIK Pasal 14 (1)

Pendidik, Tenaga Kependidikan dan siswa sepanjang bertindak dan berkelakuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang BHP, peraturan perundangundangan, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh BHPM akan memperoleh perlindungan dengan cara dan bentuk apapun dari BHPM.

(2)

Apabila terjadi pembubaran, BHPM tetap bertanggung jawab untuk menjamin penyelesaian masalah pendidik, tenaga kependidikan, dan siswa.

(3)

Penyelesaian masalah pendidik, tenaga kependidikan, dan siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk penyelesaian semua urusan BHPM dalam rangka likuidasi.

(4)

Penyelesaian masalah pendidik, tenaga kependidikan, dan siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi : a. pengembalian pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus pegawai negeri sipil yang dipekerjakan ke instansi induk; b. pemenuhan hak-hak pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus pegawai badan hukum pendidikan berdasarkan perjanjian kerja; c. pemindahan siswa ke badan hukum pendidikan lain dengan difasilitasi oleh Pemerintah.

17


BAB XIII PENCEGAHAN TERJADI KEPAILITAN DAN CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI Pasal 15 1. Semua organ dalam BHPM akan bertindak dan bekerja secara profesional dan proporsional dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sehingga tidak terjadi kepailitan. 2. Prinsip pengelolaan BHPM, yaitu : a. Manajemen berbasis sekolah/madrasah 152 . b. Akuntabilitas. c. Transparansi. d. Penjaminan mutu. e. Layanan prima. f. Akses yang berkeadilan. g. Keberagaman. h. Keberlanjutan. i. Partisipasi tanggungjawab negara, akan diterapkan oleh semua organ sehingga maksud dan tujuan BHPM ini tercapai.

BAB XIV AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN Pasal 16 1.

Akuntabilitas : (1) diwujudkan dengan jumlah maksimum peserta didik yang disesuaikan dengan kapasitas sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, pelayanan, serta sumber daya manusia. (2) menjadi kewajiban untuk semua organ BHPM untuk melaporkan secara terbuka kepada masyarakat hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut di atas, pelaporan tersebut dalam bentuk presentasi di hadapan pihak-pihak yang sengaja diundang oleh BHPM.

2.

Pengawasan : a. dilakukan dengan pelaporan tahunan terhadap semua organ. b. laporan tersebut meliputi bidang : 1. penyelenggaraan pendidikan. 2. manajemen. 3. keuangan.

152

Pilih salah satu

18


BAB XV TATA CARA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 17 (1)

Perubahan anggaran dasar hanya dapat dilakukan berdasarkan Dewan Sekolah/ Madrasah 153 yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) 154 dari jumlah seluruh anggota Dewan Sekolah/Madrasah 155 .

(2)

Jika korum sebagaimana tersebut dalam ayat (1) tidak tercapai, maka dalam waktu 7 (tujuh) hari 156 dilakukan rapat kedua. Rapat kedua ini sah apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) 157 dari jumlah seluruh anggota Dewan Sekolah/Madrasah 158 .

(3)

Jika korum sebagaimana ayat (2) di atas tidak tercapai, maka diadakan rapat ketiga tanpa perhitungan korum.

(4)

-Pengambilan keputusan dalam Dewan Sekolah/Madrasah 159 dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. -Apabila pengambilan keputusan dalam Dewan Sekolah/Madrasah 160 secara musyawarah tidak mencapai mufakat, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.

(5)

-Keputusan rapat sah apabila disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) 161 dari jumlah hak suara anggota yang hadir dalam rapat. -Apabila jumlah suara setuju dan tidak setuju berimbang, usul keputusan dinyatakan ditolak. Pasal 18

(1)

Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris 162 dan dibuat dalam bahasa Indonesia.

(2)

Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap tujuan BHPM.

(3) Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama, tempat kedudukan, tujuan, ciri khas, ruang lingkup kegiatan, jumlah kekayaan yang dipisahkan oleh pendiri sebagai kekayaan awal, sumber daya, tata cara penggabungan atau pembubaran, perlindungan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan dan mahasiswa, serta ketentuan untuk mencegah terjadinya 153

pilih salah satu besarnya korum tersebut hanya sebagai contoh. pilih salah satu 156 ketentuan ini hanya sebagai contoh dan dapat diubah. 157 besarnya korum tersebut hanya sebagai contoh, tetapi korum rapat kedua harus lebih kecil dari korum rapat pertama. 158 pilih salah satu 159 pilih salah satu 160 pilih salah satu 161 besarnya korum tersebut hanya sebagai contoh. 162 Akta notaris yang dimaksud adalah “bukan Risalah Rapat Dibawah Tangan� yang dituangkan dalam bentuk Akta Pernyataan Keputusan Rapat atau Akta Penyimpanan 154 155

19


(4)

(5)

kepailitan, harus mendapat persetujuan dari Menteri yang membidangi pendidikan. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri yang membidangi pendidikan. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat BHPM dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.

BAB XVI TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENGUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA Pasal 19 (1)

Penyusunan anggaran rumah tangga hanya dapat dilakukan berdasarkan Rapat Dewan Sekolah/Madrasah 163 yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) 164 dari jumlah seluruh anggota Dewan Sekolah/Madrasah 165 .

(2)

Jika korum sebagaimana tersebut dalam ayat (1) tidak tercapai, maka dalam waktu 7 (tujuh) hari 166 dilakukan rapat kedua. Rapat kedua ini sah apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) 167 dari jumlah seluruh anggota Dewan Sekolah/Madrasah 168 .

(3)

Jika korum sebagaimana ayat (2) di atas tidak tercapai, maka diadakan rapat ketiga tanpa perhitungan korum.

(4)

-Pengambilan keputusan dalam Dewan Sekolah/Madrasah 169 dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. -Apabila pengambilan keputusan dalam Dewan Sekolah/Madrasah 170 secara musyawarah tidak mencapai mufakat, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.

(5)

-Keputusan rapat sah apabila disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) 171 dari jumlah hak suara anggota yang hadir dalam rapat. -Apabila jumlah suara setuju dan tidak setuju berimbang, usul keputusan dinyatakan ditolak

163

pilih salah satu Besarnya korum hanya sebagai contoh. 165 pilih salah satu 166 ketentuan ini hanya sebagai contoh dan dapat diubah. 167 Besarnya korum hanya contoh tetapi korum rapat kedua harus lebih kecil dari korum rapat pertama. 168 pilih salah satu 169 pilih salah satu 170 pilih salah satu 171 Besarnya korum hanya sebagai contoh 164

20


Pasal 20 (1)

Perubahan Anggaran Rumah Tangga dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.

(2)

Perubahan Anggaran Rumah Tangga tidak dapat dilakukan pada saat BHPM dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.

(3)

Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Dewan Sekolah/Madrasah 172 , ketentuan Pasal 19 berlaku mutatis mutandis terhadap ayat ini. BAB XVII TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN Pasal 21

(1)

Tahun buku BHPM dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.

(2)

Pada akhir Desember tiap tahun, buku BHPM ditutup.

(3)

Untuk pertama kalinya tahun buku BHPM dimulai pada tanggal dari Akta pendirian BHPM dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember__________ Pasal 22

(1)

Kepala Sekolah/Madrasah 173 wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 3 (tiga) bulan 174 setelah berakhirnya tahun buku BHPM

(2)

Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya : a. laporan keadaan dan kegiatan BHPM selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai. b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan, yang wajib diaudit oleh akuntan publik.

(3)

Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Kepala Sekolah/Madrasah 175 .

(4)

Laporan tahunan disahkan oleh Dewan Sekolah/Madrasah 176 tahunan.

(5)

Ikhtisar laporan tahunan BHPM disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan kepada publik melalui surat kabar

172

pilih salah satu pilih salah satu 174 Jangka waktu tersebut boleh ditentukan lain 175 pilih salah satu 176 pilih salah satu 173

21

dalam rapat


berbahasa Indonesia yang beredar secara pengumuman di kantor BHPM. BAB XVIII

nasional

dan

pada

papan

PERATURAN PENUTUP Pasal 23 (1)

Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Dewan Sekolah/Madrasah 177 .

(2) Untuk pertama kalinya susunan Dewan Sekolah/Madrasah 178 akan ditentukan oleh para pendiri, dan pengangkatan pertama kalinya Kepala Sekolah/Madrasah 179 akan dilakukan oleh Dewan Sekolah/Madrasah 180 . -Untuk pertama kali sesuai ketentuan pasal 8 A angka (1) dan pasal 23 ayat (2), pendiri (para pendiri) dengan ini menunjuk dan mengangkat serta mengesahkan susunan keanggotaan Organ Representasi Pemangku Kepentingan atau Dewan Sekolah/Madrasah 181 BHPM ini sebagai berikut : a. Ketua : tuan ................... (identitas lengkap)................ b. Sekretaris : nyonya ................... (identitas lengkap)................ c. Anggota-Anggota: 1) unsur Pendiri atau wakil pendiri : i.

tuan

......................(identitas lengkap)................

ii. nyonya ..................... (identitas lengkap)................ iii. nona

..................... (identitas lengkap)................

2) Kepala Sekolah/Madrasah : tuan ................... (identitas lengkap)................ 3) unsur wakil ________________ i.

tuan

182

:

..................... (identitas lengkap)................

ii. nyonya ..................... (identitas lengkap)................ iii. nona

..................... (identitas lengkap)................

semuanya untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan akan berakhir pada tanggal_________________, kecuali unsur Pendiri dalam Dewan Sekolah/Madrasah 183 tanpa batas waktu masa jabatan.

177

pilih salah satu pilih salah satu 179 pilih salah satu 180 pilih salah satu 181 pilih salah satu 182 Untuk pertama kali apabila pendiri telah membentuk unsur-unsur lain sebagai anggota Dewan Sekola/Madrasah, penunjukan anggota dari unsur lain ditetapkan oleh Pendiri BHPM. Kelengkapan unsur-unsur Dewan Sekolah wajib terbentuk dalam waktu 2 (dua) tahun. 183 pilih salah satu 178

22


-Penunjukan dan pengangkat tersebut di atas telah diterima dengan baik dan tanpa syarat oleh mereka yang ditunjuk dan diangkat tersebut dan akan disahkan kembali dalam rapat tahunan pertama dewan sekolah/madrasah 184 yang wajib diadakan dalam waktu paling lama 12 (duabelas) bulan 185 terhitung sejak tanggal pengesahan akta pendirian dan anggaran dasar BHPM ini oleh Menteri yang membidangi pendidikan, sedangkan untuk kelengkapan organ-organ lain dalam BHPM ini dan unsur-unsur dalam organ-organ tersebut wajib telah terbentuk dalam waktu paling lama 24 (duapuluh empat) bulan 186 terhitung sejak tanggal pengesahan akta pendirian dan anggaran dasar BHPM ini oleh Menteri yang membidangi pendidikan dengan ketentuan dan tata cara sebagaimana diatur dalam anggaran dasar ini dan UndangUndang tentang Badan Hukum Pendidikan. Pendiri dan/atau ƒ ƒ ........ ( nama karyawan Notaris ) ....... ƒ ƒ baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimana pun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

DEMIKIAN AKTA INI

-dibuat dan diselesaikan di ____________________ dengan dihadiri oleh : 1. NYONYA dilahirkan di tanggal bulan tahun Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jalan Rukun Tetangga Rukun Warga Kelurahan Kecamatan pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor 184

pilih salah satu Ketentuan ini dapat diubah. Berdasarkan pasal 11 ayat (3) UU 9/2009, dalam waktu 24 (duapuluh empat) bulan/2 (dua) tahun harus membentuk organ-organ dalam BHP satuan pendidikan sesuai ketentuan UU 9/2009. 186 Dasar Hukum : pasal 11 ayat (3) UU 9/2009 185

23


2. TUAN dilahirkan di tanggal bulan tahun Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jalan Rukun Tetangga Rukun Warga Kelurahan Kecamatan pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor keduanya pegawai kantor Notaris sebagai saksi – saksi. -Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada penghadap (-para penghadap) dan para saksi, pada saat itu juga (para) penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini. -Dibuat dengan ..... PENGHADAP I,

PENGHADAP II,

.............................

...............................

SAKSI I,

SAKSI II,

.............................

............................... NOTARIS,

....................................

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, TTD. Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Departemen Pendidikan Nasional,

BAMBANG SUDIBYO

Dr. A. Pangerang Moenta,S.H.,M.H.,DFM NIP 196108281987031003

24


SALINAN LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 71 TAHUN 2009 TANGGAL 9 OKTOBER 2009 CONTOH AKTA NOTARIS (BERITA/RISALAH ACARA RAPAT) PERUBAHAN ANGGARAN DASAR YAYASAN DAN PENYESUAIAN TATA KELOLA YAYASAN PADA TATA KELOLA BADAN HUKUM PENDIDIKAN (PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH)

BERITA ACARA/RISALAH RAPAT PEMBINA YAYASAN 1 ___________________ TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN DASAR YAYASAN DAN PENYESUAIAN TATA KELOLA YAYASAN PADA TATA KELOLA BADAN HUKUM PENDIDIKAN Nomor : -Pada hari ini, ................... tanggal ............................. bulan ................................ tahun ................................ pukul ................................ WI _____ (Waktu Indonesia _________________). ------------------------------------------Saya, ______________________________________________________________ Notaris berkedudukan di _______________________________________________ Wilayah Jabatan Propinsi _______________________________________________ dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris, kenal yang nama–namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. --------------------------------------------------------------Atas permintaan dari Pembina Yayasan yang akan disebutkan di bawah ini, telah berada di kantor saya Notaris pada jalan .......................... untuk membuat suatu risalah rapat dari apa yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Pembina Yayasan yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di ________________ yang anggaran dasarnya dan perubahannya berturut-turut dimuat dalam:-------------------------------------Berita Negara Republik Indonesia tertanggal ____, bulan ______, tahun _______, Nomor: ________, Tambahan Nomor ________.-----------------------------------------------akta tanggal _____________, bulan _______________, tahun ___________, yang dibuat di hadapan ________________________________, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya tanggal ____, bulan __________, tahun ______, Nomor: _________________, salinan dari akta tersebut diperlihatkan kepada saya, Notaris, - selanjutnya akan disebut “Yayasan”.-------------------------------------------------Rapat diadakan pada hari, tanggal, waktu dan tempat tersebut di atas.--------------1

Yayasan yang dimaksud dalam akta ini adalah 1) Yayasan yang telah menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan UU Yayasan (UU 16/2001 dan UU 28/2004) dan telah memberitahukan penyesuaian anggaran dasarnya dengan ketentuan UU Yayasan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ketentuan UU Yayasan, 2) Yayasan yang didirikan berdasarkan UU Yayasan.


-Dalam rapat telah hadir dan karenanya berhadapan dengan saya, Notaris, dengan dihadiri saksi-saksi : ------------------------------------------------------------------------------------1. TUAN ............. dilahirkan di tanggal bulan tahun Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jalan Rukun Tetangga Rukun Warga Kelurahan Kecamatan pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor -menurut keterangan penghadap, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Pembina Yayasan,-----------------------------------------------------------------------------------------------2. Nyonya ............... dilahirkan di tanggal bulan tahun Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jalan Rukun Tetangga Rukun Warga Kelurahan Kecamatan pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor -menurut keterangan penghadap, dalam hal ini bertindak sebagai anggota Pembina Yayasan, ---------------------------------------------------------------------------------3. NONA ................ dilahirkan di tanggal bulan tahun Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jalan Rukun Tetangga Rukun Warga Kelurahan Kecamatan pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor -menurut keterangan penghadap, dalam hal ini bertindak sebagai Anggota Pembina Yayasan.------------------------------------------------------------------------------------Para Penghadap saya, Notaris, telah kenal, berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada saya, Notaris.------------------------------------------------------------------

2


-Penghadap Tuan _______________________tersebut selaku Ketua Pembina bertindak selaku Ketua Rapat yang dengan ini membuka rapat pada pukul ............. WI..... (Waktu Indonesia ...........) dan sebelumnya memberitahukan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:----------------------------------------------------------------------------------Bahwa dalam rapat ini telah dihadiri semua anggota Pembina Yayasan, sehingga rapat ini berdasarkan Pasal .... Anggaran Dasar Yayasan adalah sah dalam mana tidak diadakan panggilan terlebih dahulu dan rapat dapat mengambil keputusan yang mengikat tentang hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat.--------------------------------Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan, Yayasan ini diakui sebagai Badan Hukum Pendidikan Penyelenggara.---------------------------------------------Bahwa Yayasan berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan harus menyesuaikan tata kelolanya pada tata kelola badan hukum pendidikan.----------------------------------------------------------------Bahwa dalam rangka penyesuaian tata kelola Yayasan pada tata kelola badan hukum pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, maka acara dalam rapat ini ialah :-------------------------------Acara I

:

Persetujuan menambah tugas/wewenang Pembina, Pengurus, Pengawas Yayasan untuk menyesuaikan tata kelola Yayasan pada tata kelola badan hukum pendidikan;---------------------------------------------

Acara II :

Persetujuan pengubahan anggaran dasar Yayasan, untuk:---------------1. menambah 1 (satu) ayat pada Pasal 16 anggaran dasar Yayasan tentang tugas dan wewenang pengurus yaitu ayat (7); dan-----------2. menyisipkan 1 (satu) pasal di antara pasal 33 dan pasal 34 dalam anggaran dasar Yayasan yaitu pasal 33 A, mengenai penyelenggaraan kegiatan pendidikan oleh Yayasan dan penyesuaian tata kelola Yayasan pada tata kelola badan hukum pendidikan.--------------------------------------------------------------------------

Acara III : Persetujuan menambah anggota Pembina Yayasan sehubungandengan penyesuaian tata kelola Yayasan pada tata kelola badan hukum pendidikan.-----------------------------------------------------------------Acara IV 2 : Persetujuan untuk menetapkan bagian kekayaan Yayasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pendidikan.----------------------------------------

2

Berdasarkan pasal 37 UU No. 9 Tahun 2009, apabila Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara menyelenggarakan lebih dari 1 (satu) kegiatan, maka Yayasan tersebut wajib menetapkan bagian kekayaan yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan kegiatan pendidikan (yaitu pendidikan tinggi dan/atau pendidikan dasar dan/atau pendidikan menengah) yang diselenggarakan oleh Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara, (perhatikan ketentuan ayat (7) tentang Kekayaan dalam pasal 33 A Kegiatan Pendidikan Dan Tata Kelola BHP dibawah ini)

3


-Bahwa kepada semua anggota Pembina Yayasan telah disampaikan rancangan penambahan tugas/wewenang Pembina, Pengawas dan Pengurus dalam rangka penyesuaian tata kelola Yayasan pada tata kelola badan hukum pendidikan tersebut yaitu sebagai berikut:------------------------------------------------------------------------------------1. Menambah tugas/wewenang Pembina dan Pengurus dengan tugas/wewenang organ representasi pemangku kepentingan;-------------------------------------------------2. Menambah tugas/wewenang Pengawas dengan tugas/wewenang organ audit bidang nonakademik;------------------------------------------------------------------------------berikut segala hal yang berkaitan dengan terlaksananya tata kelola badan hukum pendidikan dan rancangan penyesuaian tata kelola Yayasan pada tata kelola badan hukum pendidikan;----------------------------------------------------------------------------------------Oleh Ketua Rapat dijelaskan bahwa, telah dilakukan pembahasan yang mendalam mengenai agenda dan rancangan keputusan Rapat. Setelah Ketua Rapat menguraikan dan menjelaskan acara Rapat, maka Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:-----------------------------------Keputusan Acara I : ------------------------------------------------------------------------------Menyetujui penambahan tugas/wewenang Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan untuk menyesuaikan tata kelola Yayasan pada tata kelola badan hukum pendidikan, yaitu dengan:------------------------------------------------------------------------------1. Menambah tugas/wewenang Pembina dan Pengurus dengan tugas/wewenang organ representasi pemangku kepentingan;-------------------------------------------------2. Menambah tugas/wewenang Pengawas dengan tugas/wewenang organ audit bidang nonakademik;------------------------------------------------------------------------------berikut segala hal yang berkaitan dengan terlaksananya tata kelola badan hukum pendidikan dan rancangan penyesuaian tata kelola Yayasan pada tata kelola badan hukum pendidikan;---------------------------------------------------------------------------------------Keputusan Acara II : -----------------------------------------------------------------------------Menyetujui:-------------------------------------------------------------------------------------------------1. menambah 1 (satu) ayat pada Pasal 16 anggaran dasar Yayasan yaitu ayat (7) yang berbunyi sebagai berikut:------------------------------------------------------------------(7) Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur ayat (5) huruf a, b, c, d, e, dan f dalam rangka pengurusan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara harus dilakukan bersama-sama dengan Kepala 3 Sekolah/Madrasah dan mendapat persetujuan tertulis dari Pembina.---------2. menyisipkan 1 (satu) pasal di antara Pasal 33 dan Pasal 34 dalam anggaran dasar Yayasan yaitu Pasal 33 A, dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pendidikan oleh Yayasan dan penyesuaian tata kelola Yayasan pada tata kelola badan hukum pendidikan, yaitu dengan menambah tugas/wewenang Pembina dan Pengurus dengan dengan tugas/wewenang organ representasi pemangku kepentingan dan menambah tugas/wewenang Pengawas dengan tugas/wewenang organ audit bidang nonakademik berikut segala hal yang berkaitan dengan terlaksananya tata kelola badan hukum pendidikan, sehingga Pasal 33 A anggaran dasar Yayasan berbunyi sebagai berikut:------------------------

3

Pilih salah satu atau nama yang dikehendaki oleh Pembina Yayasan

4


--------------------------------- KEGIATAN PENDIDIKAN DAN ------------------------------------------------- TATA KELOLA BADAN HUKUM PENDIDIKAN ------------------------------------------------------------------ Pasal 33 A ---------------------------------------------(1) NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN.--------------------------------------------------4

Yayasan yang diakui sebagai Badan Hukum Pendidikan Penyelenggara berdasarkan Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan, mempunyai 1 (satu) satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan/atau pendidikan menengah 5 yaitu _________________________ (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan “Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara”).-----------------------------------------------------atau apabila BHP Penyelenggara mempunyai lebih dari 1 (satu) satuan pendidikan bunyi ayat 1 menjadi sbb: 6

Yayasan yang diakui sebagai Badan Hukum Pendidikan Penyelenggara, berdasarkan Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan, mempunyai ..... (.....) satuan pendidikan pada : 7 a. jenjang pendidikan dasar, sebagai berikut : 1) Sekolah Dasar : __________________ ; 2) Madrasah Ibtidaiyah : __________________ : 3) Diniyah .................................. : __________________ ; 4) Sekolah Dasar Luar Biasa : __________________ ; 5) Sekolah Menengah Pertama : __________________ ; 6) Madrasah Tsanawiyah : __________________ ; 7) Diniyah .................................. : __________________ ; 8) Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa : __________________ ; b. jenjang pendidikan menengah, sebagai berikut : 1) Sekolah Menengah Atas : __________________ ; 2) Madrasah Aliyah : __________________ ; 3) Diniyah ................................... : __________________ ; 4) Sekolah Menengah Atas Luar Biasa : __________________ ; 5) Sekolah Menengah Kejuruan : __________________ ; 6) Madrasah Aliyah Kejuruan : __________________ ; (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan “Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara”).------------------------------------------------------

4

Klausula ini dipergunakan apabila Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara hanya mempunyai 1 (satu) satuan pendidikan. 5 Pilih sesuai jenjang pendidikan yang sudah diselenggarakan oleh Yayasan. 6 Klausula ini dipergunakan apabila Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara mempunyai 2 (dua) / lebih satuan pendidikan. 7 Pilih sesuai jenjang pendidikan yang sudah diselenggarakan oleh Yayasan dan selain menyebutkan nama sekolah/madrasah wajib disebutkan juga jumlah, nama, dan alamat lengkap (jalan, rukun tetangga, rukun warga, desa/kelurahan, kecamaran, kebupaten/kota, propinsi) satuan pendidikan yang diselenggarakan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara.

5


(2) TUJUAN.--------------------------------------------------------------------------------------------Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara mempunyai tujuan untuk menyelenggarakan dan memajukan pendidikan dasar dan/atau pendidikan menengah 8 dengan menerapkan managemen berbasis sekolah/madrasah 9 . ---(3) CIRI KHAS DAN RUANG LINGKUP KEGIATAN.--------------------------------Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara mempunyai :---------------------a. Ciri khas: 10 ----------------------------------------------------------------------------------------ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

b. Ruang lingkup kegiatan 11 :--------------------------------------------------------------------1. Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran 12 pada jenjang pendidikan dasar dan/atau pendidikan menengah 13 dan memelihara relevansi isinya dengan kebutuhan masyarakat. -------------------------------------------------------2. Melakukan kegiatan pembelajaran, dan dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. --------------------------------------------------------------

8

Pilih sesuai jenjang pendidikan yang sudah diselenggarakan oleh Yayasan. Pilih salah satu. 10 Ciri khas dapat dilihat dari visi dan misi perguruan tinggi, misalnya berlandaskan nilai-nilai keagamaan tertentu atau kekhasan daerah. 11 Ruang lingkup ini baku, tidak dapat diubah. 12 Pasal 1 angka 20 UU 20/2003, Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 13 Pilih sesuai jenjang pendidikan yang sudah diselenggarakan oleh Yayasan. 9

6


(4) STRUKTUR ORGANISASI, NAMA, FUNGSI, SERTA TUGAS DAN WEWENANG ORGAN YAYASAN YANG DIAKUI SEBAGAI BHP PENYELENGGARA DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN PENDIDIKAN.------------------------------------------------------------------------------------a. Nama organ dan struktur organisasi 14 kegiatan pendidikan dalam Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara terdiri atas:--------------------------------1) Pembina 15 , selain menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai Pembina Yayasan, juga:-------------------------------------------------------------------sebagai organ representasi pemangku kepentingan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara yang menjalankan fungsi penentuan kebijakan umum 16 ,--------------------------------------------------------------------------menjalankan tugas dan wewenang Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara sebagaimana ditetapkan dalam huruf d angka 1) dibawah ini,-----------------------------------------------------------------------------------------------mengesahkan pengangkatan dan/atau pemberhentian wakil unsur 17 Komite Sekolah/ Madrasah 18 dan wakil unsur ________________ 19 dalam Pembina Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara, dan ---mengangkat dan/atau memberhentikan organ ________________ 20 Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara;-------------------------------

14

Dasar hukum : pasal 16 UU 9/2009 dan penjelasannya Misalnya: Pembina/Dewan Sekolah. 16 -Pasal 17 ayat (1) UU 9/2009, BHP Penyelenggara yang menyelenggarakan lebih dari 1 (satu) satuan pendidikan dasar dan/atau menengah memiliki 1 (satu) / lebih organ representasi pemangku kepentingan dan organ pengelola pendidikan sesuai dengan jumlah satuan pendidikan yang diselenggarakan. -Pasal 17 Ayat (2) UU 9/2009, BHP Penyelenggara yang menyelenggarakan lebih dari 1 (satu) satuan pendidikan tinggi memiliki 1 (satu) / lebih organ representasi pemangku kepentingan, organ audit bidang nonakademik, serta organ representasi pendidik dan organ pengelola pendidikan sesuai dengan jumlah satuan pendidikan yang diselenggarakan. -Dalam hal Yayasan menyelenggarakan 2 (dua) / lebih satuan pendidikan, dan Pembina Yayasan menetapan bahwa pada setiap satuan pendidikan [yang merupakan kegiatan sosial/keagamaan/kemanusiaan (pilih sesuai kegiatan Yayasan) di bidang pendidikan] mempunyai organ-organ kegiatan pendidikan sesuai UU BHP (untuk perguruan 15

tinggi = organ representasi pemangku kepentingan, organ audit bidang nonakademik, organ representasi pendidik, organ pengelola pendidikan dan organ lain yang dibentuk Pembina/Pendiri; untuk pendidikan dasar/menengah = organ representasi pemangku kepentingan, organ pengelola pendidikan dan organ lain yang dibentuk Pembina/Pendiri), maka Pembina Yayasan menjadi salah satu anggota pada organ-organ representasi pemangku kepentingan (sesuai penjelasan pasal 18 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a selaku pendiri atau wakil pendiri dalam organ representasi pemangku kepentingan) pada masing-masing satuan pendidikan bersama anggota yang lain sesuai UU BHP dan klausulanya menjadi berbunyi sebagai berikut :

“1) Pembina, selain menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai Pembina Yayasan, juga sebagai anggota dalam organ representasi pemangku kepentingan atau Dewan Sekolah/Madrasah pada masing-masing satuan pendidikan yang merupakan kegiatan sosial/keagamaan/kemanusiaan (pilih sesuai kegiatan Yayasan) di bidang pendidikan yang diselenggarakan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara yang menjalankan fungsi penentuan kebijakan umum sebagaimana ditetapkan dalam huruf d angka 1) dibawah ini�,----------------------------------------------------------------------------------17

Pasal 1 angka 25 UU 20/2003, Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pada pendidikan. 18 Pilih salah satu. 19 Unsur lain yang ditetapkan oleh Pendiri/Pembina 20 Menurut penjelasan Pasal 14 ayat (3) UU BHP, BHP Penyelenggara dapat menambahkan fungsi dan organ lain sejauh tugas dan wewenangnya tidak jumbuh dengan tugas dan wewenang dari fungsi dan organ yang sudah ada, untuk melaksanakan kegiatan yang relevan dengan pendidikan, misalnya menetapkan fungsi perumusan etika pendidikan dan keikutsertaan dalam menjaga kebebasan mimbar pendidikan, otonomi keilmuan dan managemen berbasis sekolah/madrasah.

7


2) Pengawas 21 , selain menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai Pengawas Yayasan, juga menjalankan audit bidang non pembelajaran pada Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara;-----------------------3) Pengurus, selain menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai Pengurus Yayasan, juga menjalankan tugas dan wewenang Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara yang ditetapkan dalam anggaran dasar ini.--------------------------------------------------------------------------------------b. Struktur organisasi dan hubungan antar organ Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara yang belum ditetapkan dalam anggaran dasar ini diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga.---------c. Peraturan dalam Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara tersusun dalam hirarkhi sebagai berikut:--------------------------------------------------------------1) Peraturan perundang-undangan;-------------------------------------------------------2) Anggaran Dasar;----------------------------------------------------------------------------3) Anggaran Rumah Tangga;---------------------------------------------------------------4) Peraturan Pembina;------------------------------------------------------------------------5) Peraturan Kepala Sekola/Madrasah 22 ;------------------------------------------------6) Peraturan pelaksanaan lain yang diterbitkan oleh pemimpin unit di bawah Kepala Sekolah/Madrasah 23 yang hirarkhinya diatur dalam anggaran rumah tangga.--------------------------------------------------------------------------------

21 22 23

Misalnya: Pengawas/Dewan Audit. Pilih salah satu Pilih salah satu.

8


d. Tugas dan Wewenang Organ:--------------------------------------------------------------1) Pembina.-----------------------------------------------------------------------------------Selain menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai Pembina Yayasan, juga 24 menjalankan tugas dan wewenang Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara, dengan:-----------------------------------------------------------a) 25 menjalankan tugas, wewenang dan fungsi organ representasi pemangku kepentingan, yaitu:-----------------------------------------------i. menyusun dan menetapkan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara beserta perubahannya;-------------------------------------ii. menyusun dan menetapkan kebijakan umum; ---------------------------iii. menetapkan rencana pengembangan jangka panjang (25 (duapuluh lima) tahun), rencana strategis (5 (lima) tahun), rencana kerja dan anggaran tahunan, beserta perubahannya masingmasing, yang diusulkan Kepala Sekolah/Madrasah 26 melalui Pengurus;---------------------------------------------------------------------------iv. mengangkat dan memberhentikan ketua serta anggota Pengawas yang menjalankan audit bidang non pembelajaran 27 ; ------------------v. mengangkat dan memberhentikan pemimpin organ pengelola pendidikan yang menjalankan fungsi pengelola pendidikan, yaitu Kepala Sekolah/Madrasah 28 beserta wakilnya (wakil-wakilnya);-----vi. melakukan pengawasan umum atas pengelolaan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara;-----------------------------------------vii. melakukan evaluasi tahunan atas kinerja Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara;-------------------------------------------------viii. melakukan penilaian laporan pertanggungjawaban tahunan Kepala Sekolah/Madrasah 29 ;-----------------------------------------------------------ix. mengusahakan pemenuhan kebutuhan pembiayaan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan----------------------------------------x. menyelesaikan persoalan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara, termasuk masalah keuangan, yang tidak dapat diselesaikan oleh organ Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara lain sesuai dengan kewenangan masing-masing.----

24

Dalam hal Yayasan menyelenggarakan 2 (dua) / lebih satuan pendidikan, dan Pembina Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara pada saat penyesuaian tata kelola Yayasan pada tata kelola BHP menetapkan pada masing-masing satuan pendidikan mempunyai organ-organ sesuai UU BHP maka klausulanya menjadi berbunyi sebagai berikut :

25 26

27 28 29

“1) Pembina, selain menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai Pembina Yayasan, juga sebagai, juga sebagai anggota dalam organ representasi pemangku kepentingan pada masing-masing satuan pendidikan yang merupakan kegiatan sosial/keagamaan/kemanusiaan* (*pilih sesuai kegiatan Yayasan) di bidang pendidikan yang diselenggarakan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara yang menjalankan fungsi penentuan kebijakan umum, dan membentuk organorgan kegiatan pendidik dalam Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara sesuai ketentuan Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan, yaitu : a). organ representasi pemangku kepentingan atau Dewan Sekolah/Madrasah, menjalankan tugas, wewenang dan fungsi penentu kebijakan umum, sebagai berikut :� Dasar hukum : pasal 22 UU 9/2009. Pilih salah satu.

Klausula ini dapat dihapus apabila tidak dikehendaki oleh Pembina yayasan Pilih salah satu. Pilih salah satu.

9


b)

mengangkat dan memberhentikan Kepala Sekolah/ 31 beserta wakilnya (wakil-wakilnya) atau Organ Madrasah Pengelola Pendidikan yang menjalankan tugas, wewenang dan fungsi organ pengelola pendidikan, yaitu: 32 -------------------------i. menyusun rencana strategis Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan Pembina, untuk ditetapkan oleh Pembina;----------------------------ii. menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara berdasarkan rencana strategis Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara, untuk ditetapkan oleh Pembina;-----------------------------------------iii. mengelola pendidikan sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara yang telah ditetapkan;---------------------------------iv. mengangkat dan memberhentikan pejabat di bawah pemimpin organ pengelola sekolah/madrasah atau Kepala Sekolah/Madrasah dan pendidik serta tenaga kependidikan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta peraturan perundang-undangan;------------------------------------------------------v. melaksanakan fungsi-fungsi manajemen pengelolaan pendidikan; -------------------------------------------------------------------vi. membina dan mengembangkan hubungan baik Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara badan hukum pendidikan dengan lingkungan dan masyarakat pada umumnya;-------------vii. bertindak keluar untuk dan atas nama Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara dalam urusan yang ditetapkan dalam ayat (5) huruf a angka 2) dan ayat (6); -----------------------viii. melaksanakan fungsi lain yaitu:------------------------------------------(i) _____________________________ ; ---------------------------(ii) _____________________________ ; ---------------------------(iii) _____________________________ ; ----------------------------30

30

Dalam hal Yayasan menyelenggarakan 2 (dua) / lebih satuan pendidikan, dan Pembina Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara pada saat penyesuaian tata kelola Yayasan pada tata kelola BHP menetapkan pada masing-masing satuan pendidikan mempunyai organ-organ sesuai UU BHP maka klausulanya menjadi berbunyi sebagai berikut :

31 32

“b) mengangkat dan memberhentikan Kepala Sekolah/Madrasah beserta wakilnya (wakil-wakilnya) atau pimpinan pengelola pendidikan pada masing-masing satuan pendidikan yang diselenggarakan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara, dan masing-masing Kepala Sekolah/Madrasah menjalankan tugas, wewenang dan fungsinya, yaitu :� Pilih salah satu. Dasar hukum : pasal 33 ayat 1 huruf a UU 9/2009

10


2) Pengawas 33 . --------------------------------------------------------------------------Selain menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai Pengawas Yayasan, juga menjalankan fungsi audit bidang non pembelajaran pada Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara yaitu : -------------------a) menetapkan kebijakan audit internal dan eksternal BHP Penyelenggara dalam bidang non pembelajaran; -----------------------b) mengevaluasi hasil audit internal dan eksternal BHP Penyelenggara;--------------------------------------------------------------------c) mengambil kesimpulan atas hasil audit internal dan eksternal BHP Penyelenggara; dan--------------------------------------------------------------d) mengajukan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non pembelajaran pada Pembina dan/atau Kepala Sekolah/Madrasah 34 atas dasar hasil audit internal dan/atau eksternal.---------------------------------------------------------------3) Pengurus 35 . ----------------------------------------------------------------------------Selain menjalankan tugas dan wewenangnya Pengurus Yayasan, juga menjalankan tugas dan wewenang Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara dengan : --------------------------------------------------------------a) mengusulkan anggota Komite Sekolah/Madrasah dari hasil pemilihan di masing-masing unit pendidikan melalui Kepala Sekolah/Madrasah 36 untuk disahkan oleh Pembina; -------------------b) menetapkan tata cara seleksi pemilihan calon Kepala Sekolah/Madrasah 37 ;------------------------------------------------------------c) mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Kepala Sekolah/Madrasah 38 kepada Pembina; ------------------------------------d) mengatur pemanfaatan kekayaan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara yang digunakan untuk lintas satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara;-------------------------------------------------e) mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan lintas satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara;-------------------------------------------------f) meneliti Laporan Tahunan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah/Madrasah kepada Pembina;

33 34

35 36 37 38

Klausula ini dapat dihapus apabila tidak dikehendaki oleh Pembina yayasan Pilih salah satu.

Klausula ini dapat dihapus apabila tidak dikehendaki oleh Pembina yayasan Pilih salah satu. Pilih salah satu. Pilih salah satu.

11


(5) SUSUNAN, TATA CARA PEMBENTUKAN, KRITERIA DAN PERSYARATAN PENGANGKATAN SERTA PEMBERHENTIAN ANGGOTA, SERTA PEMBATASAN MASA KEANGGOTAAN ORGAN YAYASAN YANG DIAKUI SEBAGAI BHP PENYELENGGARA DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN PENDIDIKAN. ---------------------a. Pembina. -------------------------------------------------------------------------------------1)

susunan, tata cara pembentukan, kriteria dan persyaratan pengangkatan serta pemberhentian anggota serta pembatasan masa keanggotaan Pembina sebagai berikut : ------------------------------------------------------------------------------39

a)

Susunan Keanggotaan terdiri atas :-------------------------------------i. Unsur Pendiri atau Wakil Pendiri 40 ;----------------------------------ii. Unsur pengelola pendidikan (Kepala Sekolah/Madrasah 41 );--iii. Unsur wakil pendidik, terdiri atas .... (...) orang; ------------------iv. Unsur wakil tenaga kependidikan, terdiri atas .... (...) orang; -v. Unsur wakil Komite Sekolah/Madrasah 42 , terdiri atas ... (...) orang; dan -----------------------------------------------------------------vi. Unsur ______________, 43 terdiri atas .... (...) orang;------------

b)

Unsur Pendiri atau Wakil Pendiri yang dimaksud dalam huruf a) sub i di atas adalah Pembina Yayasan; ---------------------------------

c)

Dalam hal Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara tidak lagi mempunyai Pembina, maka berlaku ketentuan rapat gabungan sebagaimana diatur pada Pasal 31 44 Anggaran Dasar Yayasan.--------------------------------------------------------------------------

d)

Tata cara pembentukan Keanggotaan : ------------------------------i. Jumlah anggota Pembina yang berasal dari pendiri atau wakil pendiri dapat lebih dari 1 (satu) orang;----------------------ii. Kepala Sekolah/Madrasah 45 tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan di dalam Rapat Pembina;---------------

39

Dalam hal Yayasan menyelenggarakan 2 (dua) / lebih satuan pendidikan, dan Pembina Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara pada saat penyesuaian tata kelola Yayasan pada tata kelola BHP menetapkan pada masing-masing satuan pendidikan mempunyai organ-organ sesuai UU BHP maka klausulanya menjadi berbunyi sebagai berikut :

40

“1) membentuk organ representasi pemangku kepentingan dalam masing-masing satuan pendidikan pada kegiatan pendidikan sebagai struktur organisasi kegiatan pendidikan yang diselenggarakan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara sesuai Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan, susunan, tata cara pembentukan, kriteria dan persyaratan pengangkatan serta pemberhentian anggota serta pembatasan masa keanggotaan organ representasi pemangku kepentingan atau Dewan Sekolah/Madrasah pada masing-masing satuan pendidikan, sebagai berikut :�

Dasar hukum : pasal 18 dan penjelasan pasal 18 UU 9/2009. Pilih salah satu. Pilih salah satu. 43 Unsur lain yang ditetapkan oleh pendiri (Pembina Yayasan). 44 Pasal ini disesuaikan dengan ketentuan Anggaran Dasar Yayasan yang mengatur tentang Rapat Gabungan. 45 Pilih salah satu. 41 42

12


iii. Anggota Pembina yang berasal dari Kepala Sekolah/Madrasah 46 , wakil pendidik, dan wakil tenaga kependidikan pada Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara berjumlah paling banyak 1/3 (satu pertiga) dari jumlah anggota organ tersebut, yang diangkat dan diberhentikan oleh Pembina;-------------------------------------------iv. Pembina dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota;--------------------------------------------------------------v. Anggota Pembina yang berasal dari Kepala 47 Sekolah/Madrasah , wakil pendidik, dan wakil tenaga kependidikan tidak dapat dipilih sebagai ketua;------------------vi. Ketua dan Sekretaris Pembina harus berkewarganegaraan Indonesia;-------------------------------------------------------------------vii. Anggaran dasar Yayasan tentang rapat Pembina Yayasan mutatis mutandis berlaku terhadap Pembina dalam tata kelola Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara ini. viii. Tata cara pengambilan keputusan melalui pemungutan suara 48 dalam rapat Pembina dilakukan sebagai berikut:----(i) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dapat dilakukan secara tertutup/terbuka 49 ;-----------------(ii) Apabila pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dilakukan secara tertutup, setiap anggota mencantumkan pilihannya dalam secarik kertas resmi dan memasukkannya ke dalam kotak resmi yang tersedia;-------------------------------------------------------------(iii) Apabila pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dilakukan secara terbuka, setiap anggota mengemukakan pilihannya secara lisan;-------------------ix. setiap keputusan rapat harus dituangkan secara tertulis dalam notulen rapat, khusus untuk keputusan perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, penggabungan dan pembubaran harus dibuat dalam akta notaris;---------------------x. ketentuan lebih lanjut tentang rapat akan diatur secara rinci dalam anggaran rumah tangga;---------------------------------------e)

Kriteria Keanggotaan : -----------------------------------------------------i. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;-----ii. sehat jasmani dan rohani menurut keterangan dokter;-------iii. berkewarganegaraan Indonesia;-----------------------------------iv. mempunyai visi dan misi untuk mengembangkan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara;-----------------------v. tidak merangkap jabatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;-------------------------------vi. tidak pernah melakukan kejahatan dan dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap 50 ;----------------------------------------------------------vii. tidak pernah dinyatakan pailit oleh suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;--

46

Pilih salah satu. Pilih salah satu. 48 Ketentuan ini sebagai contoh saja. 49 Pilih salah satu, atau dapat pula diatur bahwa pengambilan keputusan dalam bidang tertentu dilakukan secara tertutup sedangkan lainnya secara terbuka. 47

50

Klausula ini dapat dihapus apabila tidak dikehendaki

13


viii.

ix.

f)

tidak pernah dipecat atau diberhentikan dengan tidak hormat pada badan hukum pendidikan atau lembaga pendidikan lain ataupun lembaga pemerintah/ nonpemerintah 51 ;-------------------------------------------------------hal-hal lain akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga;--------------------------------------------------------------------

Persyaratan Keanggotaan : ----------------------------------------------Yang dapat diangkat sebagai Pembina adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah yang menyebabkan kerugian bagi badan hukum pendidikan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun 52 terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.--------------------------------------------------------------------------------

g)

Pemberhentian Keanggotaan: -------------------------------------------i.

ii.

h)

Jabatan keanggotaan organ berakhir apabila:--------------------(i) meninggal dunia;--------------------------------------------------(ii) mengundurkan diri dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Pembina, ---------------------------------------(iii) berhalangan tetap sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya, antara lain: sakit berdasarkan keterangan dokter sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya;-----------------------------------------------------(iv) tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundangundangan yang berlaku;----------------------------------------(v) dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan putusan/penetapan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;------------------(vi) melakukan kejahatan yang dipidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; ------------------------------------------------------(vii) dilarang untuk menjadi Pembina karena alasan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;----------------------------------------Seorang Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan mengajukan permohonan tertulis mengenai maksud tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari 53 sebelum tanggal pengunduran dirinya. Pengunduran diri tersebut efektif berlaku sejak tanggal keputusan Pembina;----

Pembatasan Masa Keanggotaan : -------------------------------------Masa keanggotaan Pembina adalah : -----------------------------------a. untuk anggota Pembina dari unsur pendiri (Pembina Yayasan) adalah sesuai ketentuan pasal 8 54 anggaran dasar Yayasan dan Undang-Undang tentang Yayasan; ----------------

51 52

Klausula ini dapat dihapus apabila tidak dikehendaki

Ketentuan ini sebagai contoh saja yang dapat diubah dan dihapus Ketentuan ini sebagai contoh saja yang dapat diubah. 54 Penyebutan “pasal 8� disesuaikan dengan pasal dalam anggaran dasar Yayasan yang mengatur ketentuan masa jabatan Pembina Yayasan. 53

14


b. untuk anggota Pembina dari unsur yang lainnya telah dinyatakan mengundurkan diri dan berhenti sebagai anggota Pembina setelah jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan pencatatan pemberitahuan pengangkatannya; --------------------------------------------------------

2)

i)

-Dalam hal Pembina oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari 55 sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota organ-organ yang ada dalam Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara;------------------------------------------------------------------Ketentuan huruf d) sub vii, sub viii dan sub ix di atas berlaku mutatis mutandis terhadap rapat gabungan;-----------------------------

j)

Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf i) di atas tidak dapat diambil keputusan, maka Menteri yang membidangi Pendidikan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri setempat untuk menetapkan anggota Pembina tersebut atas biaya Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara 56 ;----------------------------------------------------------------

membentuk organ pengelola sekolah/madrasah untuk melengkapi struktur organisasi kegiatan pendidikan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara sesuai Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan dengan mengangkat Kepala Sekolah/Madrasah beserta wakilnya (wakil-wakilnya), yang memiliki susunan tata cara pembentukan, kriteria dan persyaratan pengangkatan serta pemberhentian anggota serta pembatasan masa keanggotaan organ sebagai berikut : -a) Kepala Sekolah/Madrasah 58 sebagai pemimpin organ pengelola pendidikan dapat dibantu oleh 1 (satu) atau lebih Wakil Kepala Sekolah/Madrasah 59 dan/atau unit-unit kerja di bawah Kepala Sekolah/Madrasah; ------------------------------------------------------------b) Kepala Sekolah/Madrasah 60 , Wakil Kepala Sekolah/Madrasah, dan/atau unit-unit kerja di bawah Kepala Sekolah/Madrasah menjalankan fungsi pengelolaan pendidikan; --------------------------c) Kepala Sekolah/Madrasah 61 dan pimpinan unit di bawahnya sesuai dengan kewenangannya menjalankan manajemen berbasis sekolah/madrasah berdasarkan peraturan perundang57

55

Ketentuan ini sebagai contoh saja yang dapat diubah. Ketentuan ini tidak dapat diubah (dasar hukum: UU Sisdiknas Pasal 50 ayat (1)). 57 Dalam hal Yayasan menyelenggarakan 2 (dua) / lebih satuan pendidikan, dan Pembina Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara pada saat penyesuaian tata kelola Yayasan pada tata kelola BHP menetapkan pada masing-masing satuan pendidikan mempunyai organ-organ sesuai UU BHP maka klausulanya menjadi berbunyi sebagai berikut : 56

58

“2) membentuk organ-organ lainnya untuk melengkapi struktur organisasi pada masing-masing satuan pendidikan dalam kegiatan pendidikan yang diselenggarakan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara sesuai Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan, yaitu :�

Pilih salah satu. Pilih salah satu. 60 Pilih salah satu. 61 Pilih salah satu. 59

15


undangan;-------------------------------------------------------------------------

16


d)

-Kepala Sekolah/Madrasah 62 beserta wakilnya (atau wakilwakilnya) diusulkan oleh Pengurus Yayasan dan diangkat serta diberhentikan oleh Pembina. ------------------------------------------------Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala Sekolah/Madrasah 63 beserta Wakil Kepala Sekolah/Madrasah 64 dan pimpinan unit dibawahnya diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga 65 , kecuali dalam hal sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a angka 2) sub i) dan sub j) di bawah ini; --------------

e) Kriteria Kepala Sekolah/Madrasah 66 beserta wakilnya (atau wakil-wakil) :--------------------------------------(i) beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;-----(ii) sehat jasmani dan rohani menurut keterangan dokter;-------(iii) berkewarganegaraan Indonesia;-----------------------------------(iv) mempunyai visi dan misi untuk mengembangkan BHP Penyelenggara;---------------------------------------------------------(v) berpendidikan minimal program diploma 4 (D4) atau strata 1 (S1) 67 dari program studi dalam negeri yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Pemerintah 68 ;-----------------------------------------------------------(vi) berpengalaman melaksanakan kegiatan pendidikan sebagai guru paling sedikit 5 (lima) tahun;----------------------(vii) tidak pernah melakukan kejahatan yang dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap 69 ;----------------------------------------------------------(viii) tidak merangkap jabatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;------------------------------(ix) tidak pernah dinyatakan pailit oleh suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; (x) tidak pernah dipecat atau diberhentikan dengan tidak hormat pada badan hukum pendidikan atau lembaga pendidikan lain ataupun lembaga pemerintah/ nonpemerintah 70 ;-------------------------------------------------------(xi) hal-hal lain akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga;--------------------------------------------------------------------

62

Pilih salah satu. Pilih salah satu. Pilih salah satu. 65 Anggaran Rumah Tangga dapat mengatur bahwa kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan organ pengelola pendidikan diserahkan kepada Pengurus Yayasan. 66 Pilih salah satu. 67 Dasar hukum : pasal 9 UU 14/2005, guru minimal berpendidikan program diploma 4 (D4) atau strata 1 (S1) atau yang setara dan diakui Pemetintah. 63 64

68

Klausula ini dapat diubah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Klausula ini dapat dihapus apabila tidak dikehendaki 70 Klausula ini dapat dihapus apabila tidak dikehendaki 69

17


f)

Persyaratan Kepala Sekolah/Madrasah 71 beserta wakil (atau wakil-wakil) nya. --------------------------------------Yang dapat diangkat sebagai Kepala Sekolah/Madrasah 72 beserta wakil (atau wakil-wakil)nya adalah:----------------------i. orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan badan hukum pendidikan yang menyebabkan kerugian bagi badan hukum pendidikan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-------------------------------ii. persyaratan lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku;-----------------------------------------------

g) Pemberhentian Kepala Sekolah/Madrasah 73 beserta wakilnya (atau wakil-wakil). ---------------------------------------(i) Jabatan Kepala Sekolah/Madrasah 74 beserta wakilnya (atau wakil-wakil) berakhir apabila :-----------------------------------------i) meninggal dunia;---------------------------------------------------ii) mengundurkan diri dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Pembina melalui Pengurus Yayasan; ---iii) berhalangan tetap sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya, antara lain: sakit berdasarkan keterangan dokter sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya;-iv) tidak lagi memenuhi persyaratan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;v) diberhentikan berdasarkan keputusan Pembina berdasarkan usulan dari Pengurus Yayasan setelah memperoleh pertimbangan Komite Sekolah/ Madrasah 75 ;---------------------------------------------------------vi) dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan putusan/penetapan pengadilan;--------------vii) melakukan kejahatan yang dipidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; --------------------------------------------------------(ii) Kepala Sekolah/Madrasah 76 beserta wakilnya (atau wakilwakil) berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan mengajukan permohonan tertulis mengenai maksud tersebut kepada Pembina Yayasan melalui Pengurus Yayasan dan Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari 77 sebelum tanggal pengunduran dirinya. Pengunduran diri tersebut efektif berlaku sejak tanggal keputusan Pembina;-------------------------

71

Pilih salah satu. Pilih salah satu. 73 Pilih salah satu. 74 Pilih salah satu. 75 Pilih salah satu. 76 Pilih salah satu. 77 Ketentuan ini sebagai contoh saja yang dapat diubah. 72

18


h) Pembatasan Kepala Sekolah/Madrasah 78 beserta wakil (atau wakil-wakil)nya. ----------------------------------------Masa Kepala Sekolah/Madrasah 79 beserta wakil (atau wakilwakilnya) adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;---------------------------------------------------i)

Dalam hal Kepala Sekolah/Madrasah 80 berhalangan sementara, maka wakil Kepala Sekolah/Madrasah 81 menjalankan tugas Kepala Sekolah/Madrasah 82 sampai diangkat Kepala Sekolah/Madrasah 83 yang baru oleh Pembina; -------------------------

j)

Dalam hal Kepala Sekolah/Madrasah 84 dan/atau wakil (atau wakil-wakil)nya berhalangan tetap, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari 85 sejak yang bersangkutan berhalangan tetap, wajib diangkat penggantinya berdasarkan keputusan Pembina.-----------

b. Pengawas 86 . --------------------------------------------------------------------------------1)

Susunan Keanggotaan Pengawas terdiri atas:--------------------------------a) Ketua;--------------------------------------------------------------------------b) Anggota,---------------------------------------------------------------------------

2)

87

Pengawas memiliki hubungan kerja khas dengan auditor internal yang diatur dalam Piagam Audit. --------------------------------------------------

3)

88

4)

89

Piagam Audit diatur dalam anggaran rumah tangga. ---------------------

Piagam Audit sebagaimana dimaksud pada angka 2) di atas sekurang-kurangnya mengatur : --------------------------------------------------a) hubungan khas antara Pengawas dengan auditor internal; --------b) pemberdayaan dan perlindungan serta jaminan independensi Pengawas dan auditor internal yang didasarkan pada praktekpraktek terbaik; -----------------------------------------------------------------c) hak Pengawas atas semua data dan informasi nonakademik yang dimiliki oleh semua organ Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara; ----------------------------------d) kewajiban auditor internal untuk menyampaikan secara langsung semua hasil audit kepada Pengawas. -------------------------------------

78

Pilih salah satu. Pilih salah satu. 80 Pilih salah satu. 81 Pilih salah satu. 82 Pilih salah satu. 83 Pilih salah satu. 84 Pilih salah satu. 85 Ketentuan ini sebagai contoh saja yang dapat diubah. 79

86 87

Klausula ini dapat dihapus apabila tidak dikehendaki oleh Pembina yayasan

Klausula dipergunakan dalam BHPP dan BHPPD, akan tetapi untuk BHPM dan BHP Penyelenggara klausula ini tidak wajib dipergunakan atau dapat dihapus. 88 Klausula dipergunakan dalam BHPP dan BHPPD, akan tetapi untuk BHPM dan BHP Penyelenggara klausula ini tidak wajib dipergunakan atau dapat dihapus. 89 Klausula dipergunakan dalam BHPP dan BHPPD, akan tetapi untuk BHPM dan BHP Penyelenggara klausula ini tidak wajib dipergunakan atau dapat dihapus.

19


5)

Tata cara pembentukan Keanggotaan Pengawas :--------------------------a) Anggota Pengawas terdiri dari : -------------------------------------------i. Pengawas Yayasan; dan -----------------------------------------------ii. anggota yang dapat berasal dari tenaga pendidik dan/atau tenaga kependidikan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara yang bersangkutan atau dari luar Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara yang diangkat dan disahkan oleh Pembina.-------------------------------------------------b) Pengawas dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota.----------------------------------------------------------------------------c) Susunan keanggotaan Pengawas diangkat dan disahkan oleh Pembina.---------------------------------------------------------------------------d) Pengambilan keputusan dalam Pengawas dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, kecuali ditetapkan lain dalam anggaran dasar Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara dan peraturan Pengawas.-------------------------------e) Anggaran dasar Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara tentang ketentuan Rapat Pengawas mutatis mutandis berlaku terhadap Pengawas dalam tata kelola Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara ini dan Peraturan Pengawas. -------------------------------------------------------------------------

6)

Kriteria Keanggotaan Pengawas :------------------------------------------------a) beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;-------------b) sehat jasmani dan rohani menurut keterangan dokter;---------------c) berkewarganegaraan Indonesia;-------------------------------------------d) mempunyai visi dan misi untuk mengembangkan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara;--------------------------------------e) memiliki keahlian dalam bidang keuangan, hukum, sumber daya manusia, dan/atau bidang sarana dan prasarana;--------------------f) tidak merangkap jabatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;--------------------------------------g) tidak pernah dinyatakan pailit oleh suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-------------------------h) tidak pernah dipecat atau diberhentikan dengan tidak hormat pada badan hukum pendidikan atau lembaga pendidikan lain ataupun lembaga pemerintah/nonpemerintah;-------------------------i) tidak pernah melakukan kejahatan yang berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; j) Hal-hal lain akan diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga.----------------------------------------------------------------------------

7)

Persyaratan Keanggotaan Pengawas :-----------------------------------------Yang dapat diangkat sebagai Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan badan hukum pendidikan yang menyebabkan kerugian bagi badan hukum pendidikan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun 90 terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.----------------------------------------------------------------------------

90

Ketentuan ini hanya sebagai contoh saja, dapat diubah atau dihapus.

20


8)

Pemberhentian Keanggotaan Pengawas :-------------------------------------a) Jabatan keanggotaan organ berakhir apabila:--------------------------i. meninggal dunia;----------------------------------------------------------ii. mengundurkan diri dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Pembina melalui Pengawas;--------------------------------iii. halangan tetap sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya, antara lain: sakit berdasarkan keterangan dokter sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya;-------iv. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundangundangan yang berlaku;------------------------------------------------v. diberhentikan berdasarkan keputusan Pembina;-----------------vi. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan putusan/penetapan pengadilan;--------------------vii. dipidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; ---------------------------------b) Seorang anggota Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan mengajukan permohonan tertulis mengenai maksud tersebut kepada Pembina melalui Pengawas paling lambat 30 (tiga puluh) hari 91 sebelum tanggal pengunduran dirinya. Pengunduran diri tersebut efektif berlaku sejak tanggal keputusan Pembina.------------------------------------------------------------

9)

Dalam hal Pengawas oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari 92 sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pengawas berdasarkan keputusan Pembina.------------------------------------------------------------------

10) Susunan, jumlah, dan kedudukan ketua dan anggota Pengawas ditetapkan dalam anggaran rumah tangga.------------------------------------11) Pembatasan Masa Keanggotaan Pengawas : --------------------------------Masa jabatan ketua dan anggota Pengawas adalah : ----------------------a) anggota Pengawas dari unsur Pengawas Yayasan adalah 5 (lima) tahun atau sesuai ketentuan Undang-Undang tentang Yayasan; --b) anggota Pengawas dari unsur yang lainnya adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan atau sesuai ketentuan Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan;------------------------------------------------------------------------c.

91 92

Pengurus. -----------------------------------------------------------------------------------1)

Ketentuan anggaran dasar Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara mengenai Pengurus Yayasan mutatis mutandis berlaku terhadap tata kelola Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara. ------------------------------------------------------------------------

2)

Pengurus Yayasan menjalankan tugas, wewenang dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar ini. -------------------------

Ketentuan ini sebagai contoh saja yang dapat diubah. Ketentuan ini sebagai contoh saja yang dapat diubah.

21


(6)

KEWENANGAN DAN PEMBATASAN KEWENANGAN KEPALA SEKOLAH/MADRASAH 94 . ---------------------------------------------------------------93

1)

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan, Kepala Sekolah/Madrasah 95 atau Wakil Kepala 96 Sekolah/Madrasah berhak dan berwenang untuk mewakili Pengurus Yayasan dan karena itu bertindak untuk dan atas nama Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara di dalam dan di luar pengadilan, mengikat Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara dengan pihak lain dan pihak lain dengan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara, serta menjalankan segala tindakan kepengurusan dan kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk 97 :--------------a) mendirikan suatu badan usaha berbadan hukum atau melakukan investasi dalam bentuk portofolio baik di dalam maupun di luar negeri;--------------------------------------------------------------------------------b) meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara;---------------------------------------------------c) menjaminkan, menyewakan, mengalihkan atau melepaskan dalam cara dan bentuk apapun harta kekayaan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara, yang sesuai ketentuan pasal 37 ayat (3) Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan telah dipisahkan sebagai bagian kekayaan yang diperuntukan bagi kegiatan pendidikan yang diselenggarakan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara 98 , baik berupa benda tetap maupun benda tidak tetap yang nilainya ditentukan dari waktu ke waktu oleh Pembina;----------------------------------------------------------------------------harus dilakukan bersama-sama dengan Pengurus Yayasan yang diakui sebagai dan mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pembina, dengan memperhatikan ketentuan pasal 39 Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan;--------------------------------------------------------------

2)

Kepala Sekolah/Madrasah 99 atau Wakil Kepala Sekolah/Madrasah 100 di atas tidak berwenang mewakili Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara, apabila :----------------------------------------------------------------a) terjadi perkara di depan pengadilan antara Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara dengan Kepala Sekolah/Madrasah 101 atau Wakil Kepala Sekolah/Madrasah 102 ; atau -----------------------------

93

Dalam hal Yayasan menyelenggarakan 2 (dua) / lebih satuan pendidikan, dan Pembina Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara pada saat penyesuaian tata kelola Yayasan pada tata kelola BHP menetapkan pada masing-masing satuan pendidikan mempunyai organ-organ sesuai UU BHP maka klausulanya menjadi berbunyi sebagai berikut : “(6) KEWENANGAN DAN PEMBATASAN KEWENANGAN KEPALA SEKOLAH/MADRASAH PADA MASING-MASING SATUAN PENDIDIKAN� 94 Pilih salah satu. 95 Pilih salah satu. 96 Pilih salah satu. 97 Klausula pembatasan kewenangan ini hanya contoh saja, dapat diubah sesuai kehendak pendiri/Pembina Yayasan. 98 Klausula ini hanya dipergunakan/dipakai apabila Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara tersebut mempunyai kegiatan (- kegiatan) lain diluar kegiatan pendidikan formal, seperti kegiatan sosial, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan nonformal dan lain-lain. 99 Pilih salah satu. 100 Pilih salah satu. 101 Pilih salah satu. 102 Pilih salah satu.

22


b)

(7)

Kepala sekolah/madrasah 103 atau Wakil Kepala Sekolah/Madrasah 104 mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara;---------------------------------------------------------------------

3)

Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini, maka Pembina menunjuk seseorang untuk mewakili kepentingan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara;------------------------------

4)

Kepala Sekolah/Madrasah 105 beserta wakilnya (atau wakil-wakil) dilarang merangkap :--------------------------------------------------------------------------------a. Jabatan pada badan hukum pendidikan lain;-------------------------------b. Jabatan pada lembaga pemerintah pusat atau daerah; atau-----------c. Jabatan yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara.----------------------------------------------------------------------

KEKAYAAN. -----------------------------------------------------------------------------------1) Kekayaan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara berupa kekayaan Yayasan 106 . atau dalam hal Yayasan mempunyai kegiatan lain selain kegiatan pendidikan maka kalusulanya sebagai berikut : Berdasarkan keputusan rapat Pembina, kekayaan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara adalah kekayaan Yayasan yang sesuai ketentuan pasal 37 Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan telah ditetapkan sebagai bagian kekayaan yang diperuntukkan bagi kegiatan pendidikan 107 ...................... yang diselenggarakan oleh Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara 108 . ----------------------------------------

103

Pilih salah satu. Pilih salah satu. 105 Pilih salah satu. 106 Klausula ini hanya berlaku bagi Yayasan yang mempunyai 1 (satu) kegiatan, yaitu kegiatan pendidikan (pendidikan tinggi dan/atau pendidikan dasar dan/atau pendidikan menengah), dan tidak ada kegiatan lainnya. 107 Pilih sesuai kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara yaitu “pendidikan tinggi dan/atau pendidikan dasar dan/atau pendidikan menengah”. 108 Berdasarkan pasal 37 UU No. 9 Tahun 2009, apabila Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara menyelenggarakan lebih dari 1 (satu) kegiatan, maka Yayasan tersebut wajib menetapkan bagian kekayaan yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan kegiatan pendidikan (yaitu pendidikan tinggi dan/atau pendidikan dasar dan/atau pendidikan menengah) yang diselenggarakan oleh Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara, maka ACARA RAPAT dan KEPUTUSAN RAPAT dalam akta ini ditambah 1 (satu) acara lagi, yaitu : ACARA RAPAT IV : Persetujuan untuk menetapkan bagian kekayaan Yayasan yang diperuntukan bagi kegiatan pendidikan, 104

KEPUTUSAN ACARA RAPAT IV : Menyetujui dan menetapkan terhitung sejak tanggal ditutupnya rapat ini, sebagian dari kekayaan Yayasan ditetapkan sebagai kekayaan yang diperuntukkan bagi kegiatan pendidikan sesuai ketentuan pasal 37 Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan, terdiri atas : 1. uang sebesar Rp. ___________________, ( _____________________.rupiah), terdiri atas : a. uang tunai sebesar Rp. ______________, b. Tabungan di bank ___________, Nomor rekening _____________ , sebesar Rp. _______________, c. Deposito, di Bank ____________, Nomor bilyet deposito ____________ , sebesar Rp. _______________ ; 2. barang, yang terdiri atas : a. ___________________ , b. ______________________ , c. ___________________ , satu dan lain sebagaimana terdaftar dalam “Daftar Barang Yang Ditetapkan Sebagai Kekayaan Kegiatan Pendidikan Yayasan _____________” , tanggal __________________ , bermetarai cukup, yang ditanda-tangani oleh Pengurus, Pengawas dan Pembina Yayasan, dan dijahitkan pada minuta akta ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akta ini.

23


(8)

2)

Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) di atas, kekayaan BHP Penyelenggara yang dimaksud dalam pasal 37 UndangUndang tentang Badan Hukum Pendidikan dapat juga diperoleh dari:-----a) sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;-----------------------------b) wakaf, zakat, dan atau pembayaran nadzar; 109 ------------------------------c) hibah;-----------------------------------------------------------------------------------d) perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;-------------------------------

3)

Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a) di atas antara lain berarti : -------------------------------a) tidak membatasi kebebasan organ Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan mahasiswa, dosen, atau tenaga kependidikan;------------------------------b) tidak membatasi kebebasan organ Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara dalam pengambilan keputusan akademik; atau---------c) tidak menimbulkan konflik kepentingan pada organ Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara atau pejabatnya.-----------------------

4)

Semua kekayaan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara yang telah dipisahkan sebagai bagian kekayaan yang diperuntukan bagi kegiatan pendidikan yang diselenggarakan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara sesuai ketentuan pasal 37 Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan 110 , harus dipergunakan untuk mencapai tujuan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara.------------------------------

SUMBER DAYA MANUSIA. ------------------------------------------------------------1)

Sumber Daya Manusia Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara terdiri atas:-------------------------------------------------------------b. Pendidik;--------------------------------------------------------------------------------c. Tenaga Kependidikan;---------------------------------------------------------------

2)

Pendidik dan Tenaga Kependidikan wajib membuat Perjanjian Kerja dengan pemimpin organ pengelola pendidikan pada Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara;-----------------------------------------------------------

3)

Pengangkatan dan pemberhentian jabatan serta hak dan kewajiban pendidik dan tenaga pendidik ditetapkan dalam perjanjian kerja;-------------

4)

Penyelesaian perselisihan yang timbul antara pendidik atau tenaga kependidikan dan ketentuan lebih lanjut yang tersebut dalam angka 1), angka 2) dan angka 3) di atas akan diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga.-------------------------------------------------------------------------------

109

Hanya berlaku pada BHP Penyelenggara yang berciri khas agama Islam, sedangkan untuk BHP Penyelenggara yang berciri khas agama dan/atau budaya lain, penamaan perolehan dana tersebut dapat menyesuaikan dengan ciri khas agama dan/atau budaya yang bersangkutan. 110 Klausula ini hanya dipergunakan/dipakai apabila Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara tersebut mempunyai kegiatan (- kegiatan) lain diluar kegiatan pendidikan formal, seperti kegiatan sosial, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan nonformal dan lain-lain.

24


(9) TATA CARA PENGGABUNGAN. -------------------------------------------------------1)

Ketentuan pasal 38 dan pasal 39 111 anggaran dasar Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara tentang penggabungan mutatis mutandis berlaku terhadap tata kelola Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara, dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan dan peraturan pelaksanaannya.---------

2)

Penggabungan hanya dapat dilakukan dengan badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan satuan pendidikan yang sama;-----------------------

3)

Penggabungan dapat dilakukan dengan memperhatikan:---------------------a. ketidakmampuan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara melaksanakan kegiatan tanpa dukungan badan hukum pendidikan lain;-------------------------------------------------------------------------------------b. badan hukum pendidikan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;--------------------------------

4)

Penggabungan dilakukan berdasarkan keputusan Pembina dengan atau tanpa usul Pengurus Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara dan/atau Rektor/Ketua/Direktur 112 sesuai dengan peraturan perundangundangan. -----------------------------------------------------------------------------------

(10) TATA CARA PEMBUBARAN. ----------------------------------------------------------Ketentuan pasal 40 113 anggaran dasar Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara tentang pembubaran mutatis mutandis berlaku terhadap tata kelola Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara, dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan dan peraturan pelaksanaannya.--------------------------------------------------------------(11) PERLINDUNGAN TERHADAP PENDIDIK, TENAGA PENDIDIK, PESERTA DIDIK. ---------------------------------------------------------------------

DAN

1)

Pendidik, Tenaga Kependidikan dan mahasiswa sepanjang bertindak dan berkelakuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan, peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara akan memperoleh perlindungan dengan cara dan bentuk apapun dari Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara;-----------------------------------------------------------

2)

Apabila terjadi pembubaran, Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara tetap bertanggung jawab untuk menjamin penyelesaian masalah pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa;----------------------

3)

Penyelesaian masalah pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada angka 2) di atas termasuk penyelesaian semua urusan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara dalam rangka likuidasi;----------------------------------------------------------------------------

111

Penyebutan pasal 39 dan pasal 39 ini disesuaikan dengan pasal (-pasal) tentang penggabungan dalam anggaran dasar Yayasan yang telah disesuaikan dengan UU Yayasan. 112 Pilih salah satu. 113 Penyebutan pasal 40 ini disesuaikan dengan pasal (-pasal) tentang pembubaran dalam anggaran dasar Yayasan yang telah disesuaikan dengan UU Yayasan.

25


4)

Penyelesaian masalah pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada angka 2) di atas meliputi:------------------------a) pengembalian pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus pegawai negeri sipil yang dipekerjakan ke instansi induk;---------------b) pemenuhan hak-hak pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus pegawai badan hukum pendidikan berdasarkan perjanjian kerja;-----------------------------------------------------------------------------------c) pemindahan mahasiswa ke badan hukum pendidikan lain dengan difasilitasi oleh Pemerintah.-------------------------------------------------------

(12) PENCEGAHAN TERJADI KEPAILITAN DAN CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI. --------------------------------------------------------1)

Semua organ dalam Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara akan bertindak dan bekerja secara profesional dan proporsional dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sehingga tidak terjadi kepailitan.-

2)

Prinsip pengelolaan pendidikan yang diselenggarakan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara, yaitu :---------------------------------------a) manajemen berbasis sekolah/madrasah 114 ( 115 otonomi );---------b) akuntabilitas;------------------------------------------------------------------------c) transparansi;------------------------------------------------------------------------d) penjaminan mutu;-----------------------------------------------------------------e) layanan prima;---------------------------------------------------------------------f) akses yang berkeadilan;---------------------------------------------------------g) keberagaman;----------------------------------------------------------------------h) keberlanjutan;----------------------------------------------------------------------i) partisipasi tanggungjawab negara;-------------------------------------------akan diterapkan oleh semua organ sehingga maksud dan tujuan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara ini tercapai.-------------

(13) AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN. -----------------------------------------1)

Akuntabilitas:------------------------------------------------------------------------------a) diwujudkan dengan jumlah maksimum peserta didik yang disesuaikan dengan kapasitas sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, pelayanan, serta sumber daya manusia;------b) menjadi kewajiban untuk semua organ Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara untuk melaporkan secara terbuka kepada masyarakat hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut di atas, pelaporan tersebut dalam bentuk presentasi di hadapan pihak-pihak yang sengaja diundang oleh Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara;--------------------------------------------------

2)

Pengawasan:-----------------------------------------------------------------------------a) dilakukan dengan pelaporan tahunan terhadap semua organ;-------b) laporan tersebut meliputi bidang akademik dan nonakademik;-------c) laporan bidang akademik meliputi:-------------------------------------------i. penyelenggaraan pendidikan;-------------------------------------------ii. penelitian;---------------------------------------------------------------------iii. pengabdian kepada masyarakat;----------------------------------------

114

Pilih salah satu. tambahan klausula yang didalam kurung ( ) ini hanya untuk BHP Penyelenggara yang menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah bersama-sama dengan pendidikan tinggi. 115

26


d)

laporan bidang nonakademik meliputi:--------------------------------------i. manajemen;------------------------------------------------------------------ii. keuangan.----------------------------------------------------------------------

(14) TATA CARA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR. ---------------------------1)

Perubahan anggaran dasar hanya dapat dilakukan berdasarkan Rapat Pembina yang notulen rapatnya dibuat dengan akta notaris 116 dalam bahasa Indonesia. -------------------------------------------------------------------------

2)

Ketentuan pasal 36 dan pasal 37 117 Anggaran Dasar Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara mutatis mutandis berlaku terhadap tata kelola Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara, dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan dan peraturan pelaksanaannya.------------------------------

(15) TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENGUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA. --------------------------------------------------------------------------1)

2)

PENYUSUNAN ANGGARAN RUMAH TANGGA. ------------------------------a)

Penyusunan anggaran rumah tangga hanya dapat dilakukan berdasarkan Rapat Pembina yang notulen rapatnya dibuat dengan akta notaris 118 dalam bahasa Indonesia. ------------------------------------

b)

Anggaran dasar Yayasan tentang ketentuan Rapat Pembina Yayasan mutatis mutandis berlaku terhadap Rapat Pembina yang dimaksud dalam huruf a) di atas. --------------------------------------------

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA. --------------------------------a)

Perubahan Anggaran Rumah Tangga dilakukan dengan akta notaris 119 dan dibuat dalam bahasa Indonesia.----------------------------

b)

Perubahan Anggaran Rumah Tangga tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.---------------------------------------

c)

Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Pembina, ketentuan angka 1) berlaku mutatis mutandis terhadap perubahan anggaran rumah tangga.-----

116

Akta notaris yang dimaksud adalah bukan risalah rapat dibawah tangan yang dituangkan dalam bentuk Akta Pernyataan Keputusan Rapat atau akta penyimpanan (akta partij), akan tetapi akta notaris dalam bentuk akta relaas, dan notaris atau notaris pengganti wajib hadir dalam rapat tersebut dan membuat notulen rapatnya dalam bentuk akta relaas. 117 Penyebutan pasal 36 dan pasal 37 ini disesuaikan dengan pasal (-pasal) tentang perubahan anggaran dasar dalam anggaran dasar Yayasan yang telah disesuaikan dengan UU Yayasan. 118 Akta notaris yang dimaksud adalah bukan risalah rapat dibawah tangan yang dituangkan dalam bentuk Akta Pernyataan Keputusan Rapat atau akta penyimpanan (akta partij), akan tetapi akta notaris dalam bentuk akta relaas, dan notaris atau notaris pengganti wajib hadir dalam rapat tersebut dan membuat notulen rapatnya dalam bentuk akta relaas. 119 Akta notaris yang dimaksud adalah bukan risalah rapat dibawah tangan yang dituangkan dalam bentuk Akta Pernyataan Keputusan Rapat atau akta penyimpanan (akta partij), akan tetapi akta notaris dalam bentuk akta relaas, dan notaris atau notaris pengganti wajib hadir dalam rapat tersebut dan membuat notulen rapatnya dalam bentuk akta relaas.

27


(16) TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN. ------------------------------------1)

Ketentuan Tahun Buku Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara mutatis mutandis berlaku terhadap tata kelola Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara, dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan dan peraturan pelaksanaannya.--------------------------------------------------------------

2)

Rektor/Direktur/Ketua 120 wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan yang dimaksud dalam angka 3) dibawah ini paling lambat 3 (tiga) bulan 121 setelah berakhirnya tahun buku Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara;-------------------------------------------

3)

Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya:----------------------------------a) laporan keadaan dan kegiatan pendidikan yang diselenggarakan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;-----------------------------b) laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan, yang wajib diaudit oleh akuntan publik;-------------

4)

Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Rektor/Direktur/Ketua 122 , disetujui oleh Pengurus dan Pengawas; --------------------------------------------

5)

Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara;-------------------------------------------

6)

Ikhtisar laporan tahunan kegiatan pendidikan yang diselenggarakan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan kepada publik melalui surat kabar berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional dan pada papan pengumuman di kantor Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara.--------------------------------------------------

(17) PERATURAN PENUTUP. ----------------------------------------------------------------Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam ketentuan tata kelola badan hukum pendidikan ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.---------------

120 121 122

Pilih salah satu. Jangka waktu tersebut boleh ditentukan lain. Pilih salah satu.

28


Keputusan Acara III : Menyetujui penambahan anggota Pembina dari pimpinan organ pengelola pendidikan, unsur wakil pendidik, unsur wakil tenaga kependidikan, unsur wakil Komite Sekolah/Madrasah 123 dan wakil unsur ________________ 124 , yang namanamanya akan disebutkan dibawah ini. -Susunan anggota organ-organ dalam Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara ini sebagai berikut : -----------------------------------------------------------------Pembina: -----------------------------------------------------------------------------------------------a. Ketua

: Ketua Pembina Yayasan, ------------------------------------tuan ...................(identitas lengkap) ...................

b. Anggota-Anggota

: ------------------------------------------------------------------------

1) unsur Pendiri atau wakil Pendiri : seluruh anggota Pembina Yayasan, --i. tuan ...................(identitas lengkap) ................... ii. nona...................(identitas lengkap) ................... 2) Pimpinan Pengelola Pendidikan (Kepala Sekolah/Madrasah 125 ) : --------tuan...................(identitas lengkap) ................... 3). unsur wakil Pendidik : ------------------------------------------------------------------i. nyonya...................(identitas lengkap) ................... ii. tuan ...................(identitas lengkap) ................... 4) unsur wakil tenaga kependidikan : -----------------------------------------i. tuan ...................(identitas lengkap) ................... ii. nona...................(identitas lengkap) ................... 5) unsur wakil Komite Sekolah : -----------------------------------------i. nyonya...................(identitas lengkap) ................... ii. tuan ...................(identitas lengkap) ................... 6) unsur wakil __________________________ 126 : --------------------------------i. nona...................(identitas lengkap) ................... ii. tuan ...................(identitas lengkap) ...................

123

Pilih salah satu. Unsur lain yang ditetapkan oleh pendiri (Pembina Yayasan). 125 Pilih salah satu 126 Unsur lain yang ditetapkan oleh pendiri (Pembina Yayasan). 124

29


-Pengawas: --------------------------------------------------------------------------------------------a. Ketua

: -----------------------------------------------------------------------nyonya...................(identitas lengkap) ...................

b. Anggota-Anggota

: ------------------------------------------------------------------------

1. unsur Pengawas Yayasan :-------------------------------------------------------------i. nona ...................(identitas lengkap) ................... ii. tuan ...................(identitas lengkap) ................... 2. unsur di luar Pengawas Yayasan :---------------------------------------------------i. bidang keuangan : nona ....... (identitas lengkap) ........ ii. bidang hukum : nyonya ..... (identitas lengkap) ......... iii. bidang sumberdaya manusia : tuan ............(identitas lengkap) ........ iv. bidang sarana dan prasarana: tuan ........... (identitas lengkap) ........ -Pengurus Yayasan : ------------------------------------------------------------------------------a. Ketua : ---------------------------------------------------------------------------------tuan ...................(identitas lengkap) ................... b. Sekretaris : ---------------------------------------------------------------------------------nona ...................(identitas lengkap) ................... c. Bendahara : ---------------------------------------------------------------------------------nyonya ...................(identitas lengkap) ................... d. Anggota-Anggota 127 : -----------------------------------------------------------------------i. tuan ...................(identitas lengkap) ................... ii. nona ...................(identitas lengkap) ................... -Komite Sekolah/Madrasah 128 terdiri atas: ----------------------------------------------------a. Ketua

: -----------------------------------------------------------------------nyonya ...................(identitas lengkap) ...................

b. Sekretaris : nyonya ...................(identitas lengkap) ................... c. Anggota-Anggota : -----------------------------------------------------------------------i. nyonya ...................(identitas lengkap) ................... ii. tuan ` ...................(identitas lengkap) ...................

127 128

Apabila dalam Pengurus Yayasan ada anggota-anggota pengurus selain Ketua, Sekretaris, Bendahara. Pilih salah satu.

30


-Pengelola Sekolah/Madrasah 129 , terdiri atas: ------------------------------------------------a. Kepala Sekolah/Madrasah 130 : -----------------------------------------------------------tuan ...................(identitas lengkap) ................... b. Wakil Kepala Sekolah/Madrasah 131 I : --------------------------------------------------nyonya ...................(identitas lengkap) ................... c. Wakil Kepala Sekolah/Madrasah 132 II: --------------------------------------------------nona ...................(identitas lengkap) ................... atau 133 a. Sekolah Dasar _____________ I : -----------------------------------------------------1. Kepala Sekolah : --------------------------------------------------------------------------tuan ...................(identitas lengkap) ................... 2. Wakil Kepala Sekolah : -----------------------------------------------------------------nyonya ...................(identitas lengkap) ................... b. Sekolah Dasar _____________ II : 1. Kepala Sekolah : --------------------------------------------------------------------------tuan ...................(identitas lengkap) ................... 2. Wakil Kepala Sekolah : -----------------------------------------------------------------nyonya ...................(identitas lengkap) ................... c. Sekolah Dasar Luar Biasa ____________ : 1. Kepala Sekolah : --------------------------------------------------------------------------tuan ...................(identitas lengkap) ................... 2. Wakil Kepala Sekolah : -----------------------------------------------------------------nyonya ...................(identitas lengkap) ................... d. Madrasah Ibtidaiyah _________________ : 1. Kepala Madrasah : -----------------------------------------------------------------------tuan ...................(identitas lengkap) ................... 2. Wakil Kepala Madrasah : ---------------------------------------------------------------nyonya ...................(identitas lengkap) ................... e. Sekolah Menengah Pertama _____________ : 1. Kepala Sekolah : --------------------------------------------------------------------------tuan ...................(identitas lengkap) ................... 2. Wakil Kepala Sekolah : -----------------------------------------------------------------nyonya ...................(identitas lengkap) ...................

129

Pilih salah satu. Pilih salah satu. Pilih salah satu. Jumlah wakil Rektor/Ketua/Direktur sesuai kebutuhan. 132 Pilih salah satu. Jumlah wakil Rektor/Ketua/Direktur sesuai kebutuhan. 133 Contoh organ pengelola Pendidikan pada satuan pendidikan, apabila Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara mempunyai lebih dari 1 (satu) satuan pendidikan 130 131

31


f. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa ____________ : 1. Kepala Sekolah : --------------------------------------------------------------------------tuan ...................(identitas lengkap) ................... 2. Wakil Kepala Sekolah : -----------------------------------------------------------------nyonya ...................(identitas lengkap) ................... g. Madrasah Tsanwiyah ___________________ : 1. Kepala Madrasah : -----------------------------------------------------------------------tuan ...................(identitas lengkap) ................... 2. Wakil Kepala Madrasah : ---------------------------------------------------------------nyonya ...................(identitas lengkap) ................... h. Sekolah Menengah Atas ________________ : 1. Kepala Sekolah : --------------------------------------------------------------------------tuan ...................(identitas lengkap) ................... 2. Wakil Kepala Sekolah : -----------------------------------------------------------------nyonya ...................(identitas lengkap) ................... i. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa _______________ : 1. Kepala Sekolah : --------------------------------------------------------------------------tuan ...................(identitas lengkap) ................... 2. Wakil Kepala Sekolah : -----------------------------------------------------------------nyonya ...................(identitas lengkap) ................... j. Madrasah Aliyah _______________________ : 1. Kepala Madrasah : -----------------------------------------------------------------------tuan ...................(identitas lengkap) ................... 2. Wakil Kepala Madrasah : ---------------------------------------------------------------nyonya ...................(identitas lengkap) ................... k. Sekolah Menengah Kejuruan _______________________ : 1. Kepala Sekolah : --------------------------------------------------------------------------tuan ...................(identitas lengkap) ................... 2. Wakil Kepala Sekolah : -----------------------------------------------------------------nyonya ...................(identitas lengkap) ................... l. Madrasah Aliyah Kejuruan __________________________ : 1. Kepala Madrasah : -----------------------------------------------------------------------tuan ...................(identitas lengkap) ................... 2. Wakil Kepala Mdrasah : ----------------------------------------------------------------nyonya ...................(identitas lengkap) ...................

32


m. Diniyah _________________ : -----------------------------------------------------------1. Kepala Diniyah _______________ : -------------------------------------------------tuan ...................(identitas lengkap) ................... 2. Wakil Kepala Diniyah __________ : ------------------------------------------------nyonya ...................(identitas lengkap) ...................

semuanya untuk masa jabatan 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan pencatatan pemberitahuan pengangkatan mereka sesuai ketentuan Undang-Undang tentang Yayasan, kecuali unsur pendiri yang merupakan Pembina Yayasan tanpa jangka waktu, sedangkan Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas dari unsur Pengawas Yayasan sesuai ketentuan anggaran dasar Yayasan dan Undang-Undang Yayasan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan pencatatan pengangkatan mereka catatan sesuai ketentuan Undang-Undang tentang Yayasan. ----------------------------------------------------------------------------------------KEPUTUSAN ACARA RAPAT IV :

134

-------------------------------------------------------

Menyetujui dan menetapkan terhitung sejak tanggal ditutupnya rapat ini, sebagian dari kekayaan Yayasan ditetapkan sebagai kekayaan yang diperuntukkan bagi kegiatan pendidikan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara sesuai ketentuan pasal 37 Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan, terdiri atas : 1. uang sebesar Rp. ___________________, ( _____________________ rupiah), terdiri atas : -----------------------------------------------------------------------------------------a. uang tunai sebesar Rp. ______________, b. Tabungan di bank ___________, Nomor rekening _____________, sebesar Rp. _______________, c. Deposito, di Bank ____________, Nomor bilyet deposito ____________, sebesar Rp. _______________; 2.

barang, yang terdiri atas : a. ______________________ , b. ______________________ , c. ______________________ ,

satu dan lain sebagaimana terdaftar dalam “Daftar Barang Yang Ditetapkan Sebagai Kekayaan Kegiatan Pendidikan Yayasan _____________� , tanggal __________________ , bermetarai cukup, yang ditanda-tangani oleh Pengurus, Pengawas dan Pembina Yayasan, dan dijahitkan pada minuta akta ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akta ini.

134

Berdasarkan pasal 37 UU No. 9 Tahun 2009, apabila Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara menyelenggarakan lebih dari 1 (satu) kegiatan, maka Yayasan tersebut wajib menetapkan bagian kekayaan yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan kegiatan pendidikan (yaitu pendidikan tinggi dan/atau pendidikan dasar dan/atau pendidikan menengah) yang diselenggarakan oleh Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara,

33


-Pengurus dan _____________________(nama karyawan) ___________________ • • baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memberitahukan perubahan Anggaran Dasar ini dan penyesuaian tata kelola Yayasan pada tata kelola badan hukum pendidikan kepada instansi yang berwenang dan untuk menerima keterangan telah diterimanya pemberitahuan tersebut, menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.-------------------------------------------------------------------------------Usul-usul tersebut diterima rapat dengan suara bulat.---------------------------------------Oleh karena tidak ada lagi soal yang akan dibicarakan, maka Ketua menutup Rapat ini pada pukul ______________ WI _____ (Waktu Indonesia _________).------Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DEMIKIAN AKTA INI -------------------------------------------dibuat dan diselesaikan di _______________________-------------------------------------dengan dihadiri oleh:------------------------------------------------------------------------------------1. NONA dilahirkan di tanggal bulan tahun Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jalan Rukun Tetangga Rukun Warga Kelurahan Kecamatan pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor ....... 2. TUAN dilahirkan di tanggal bulan tahun Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jalan Rukun Tetangga Rukun Warga Kelurahan Kecamatan pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor ....... keduanya pegawai kantor Notaris sebagai saksi-saksi.-----------------------------------------

34


-Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada (para) penghadap dan para saksi, pada saat itu juga (para) penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini.------------------------------------------------------------------------------Dibuat dengan ............................................

PENGHADAP I,

PENGHADAP II,

.............................

...............................

SAKSI I,

SAKSI II,

.............................

............................... NOTARIS,

.................................

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TTD. BAMBANG SUDIBYO Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Departemen Pendidikan Nasional,

Dr. A. Pangerang Moenta,S.H.,M.H.,DFM NIP 196108281987031003

35

Profile for MPKW Jakarta

PERMEN NOMOR 71 TAHUN 2009  

MEKANISME PENDIRIAN BADAN HUKUM PENDIDIKAN YANG MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN DASAR DAN/ATAU MENENGAH DAN PENGAKUAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN D...

PERMEN NOMOR 71 TAHUN 2009  

MEKANISME PENDIRIAN BADAN HUKUM PENDIDIKAN YANG MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN DASAR DAN/ATAU MENENGAH DAN PENGAKUAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN D...

Profile for mpkw
Advertisement