SIKAP DAN PANDANGAN MAJELIS PENDIDIKAN KRISTEN (MPK) DAN MAJELIS NASIONAL PENDIDIKAN KATHOLIK (MNPK) TERHADAP DRAF KURIKULUM 2013
Berangkat dari rasa kepedulian yang tinggi terhadap masa depan bangsa Indonesia terutama menyangkut pendidikan dalam upaya kita mencerdaskan anak bangsa (sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945) kami PRIHATIN atas rencana pemerintah untuk melakukan perubahan Kurikulum yang ada. Butir-butir keprihatinan kami adalah sebagai berikut: 1. Draf kurikulum yang diajukan oleh pemerintah saat ini belum didasarkan kepada suatu riset dan evaluasi secara komprehensif dan transparan serta melibatkan semua pemangku kepentingan pendidikan di Indonesia (lihat contoh proses penyusunan Kerangka Pendidikan Abad XXI di Amerika http://www.p21.org/overview/p21-faq#who_members) 2. Perubahan kurikulum yang tanpa didasari oleh evaluasi terhadap kurikulum yang sebelumnya akan bisa berdampak ketidakpahaman kita akan persoalan yang ada sehingga dapat dipastikan kita akan mengulangi permasalahan yang sama. 3. Perubahan kurikulum seharusnya memperhatikan konteks keberagaman atau lebih tepatnya keBhinneka Tunggal Ika-an di Indonesia. Jika Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan draf kurikulum 2013 sebagai Kurikulum Perekat Bangsa maka seharusnya dalam proses pembuatannya mempertimbangkan keberagamaan tersebut dalam rangka mewujudkan Nation Building. Mengingat keberagaman yang ada di negara kita, seyogyanya fleksibiltas sekolah dalam ikut menyusun beban belajar dan mata pelajaran sebagaimana dilakukan di Finlandia dapat dijadikan acuan. 4. Di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan profesionalisme guru, draf kurikulum ini justru membuat de-profesionalisasi guru karena perencanaan dan penyusunan silabus, serta penyusunan dan penerbitan buku pelajaran ditentukan dan dilakukan oleh Kemendikbud sehingga guru menjadi sekedar operator. 5. Struktur dan isi kurikulum seyogyanya memperhatikan tantangan masa depan tetapi juga sekaligus kondisi kekinian secara konsisten. Penggabungan mata pelajaran IPA kedalam mata pelajaran Bahasa Indonesia akan mengaburkan kekhasan karakter mata pelajaran yang bersangkutan dan berdampak pada pembodohan. 6. Memperbaiki sistem pendidikan dan pelatihan guru merupakan hal yang lebih strategis dan esensial untuk dilakukan dibandingkan dengan mengubah kurikulum (contoh pengalaman Finlandia dalam melakukan reformasi pendidikan) 7. Proses pengimplementasian yang terburu-buru (uji publik Nov 2012 dan rencana pelaksanaan Juli 2013) dan hanya mengandalkan pelatihan yang bersifat informatif akan berdampak kepada kesia-siaan baik dari sisi waktu, tenaga dan dana. Oleh karena itu kami menyarankan agar sebelum diimplementasi draf kurikulum 2013: 1. dikaji secara lebih komprehensif, mendalam dan transparan, terutama berkaitan dengan evaluasi terhadap proses dan hasil implementasi KTSP serta melibatkan semua pemangku kepentingan.
2. dilengkapi dengan rencana implementasi yang lebih matang (terutama pelatihan guru dan penyiapan buku teks yang telah memperhatikan kondisi dan kebutuhan serta ciri khas sekolah mengingat keberagaman yang ada di Indonesia – bukan sekedar pelatihan guru dan penyediaan buku teks yang serba seragam) 3. disertai dengan paparan yang jelas dan konsisten tentang visi pendidikan dan capaian dambaan (expected outcome) melalui perubahan kurikulum. Persoalan bangsa yang kita alami saat ini tidak bisa hanya diselesaikan di dalam kelembagaan sekolah atau pemerintah. Perlu partisipasi aktif dari institusi lainnya seperti keluarga, lembaga keagamaan, dunia industri dan bisnis. MPK dan MNPK siap menjadi motor dalam ikut serta melakukan gerakan ini dengan segala kemampuan yang ada pada kami. Kami berharap Pemerintah menjadikan pihak-pihak swasta (seperti misalnya Majelis Pendidikan Kristen, Majelis Nasional Pendidikan Katolik) sebagai mitra kerja yang keberadaannya benar-benar perlu diperhitungkan dan bahkan diberdayakan. Rekam jejak kami di dunia pendidikan bisa memberikan pandangan, masukan yang berharga bagi pemerintah dalam mengambil kebijakankebijakan yang strategis. Demikianlah pandangan, masukan maupun kegelisahan yang kami dapat sampaikan kepada Bapak/ Ibu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati. Kami berharap apa yang kami sampaikan ini dapat memberikan sedikit pencerahan bagi kita semua. Kami selaku anak bangsa dan dalam rangka menjalankan panggilan kami sebagai Umat Kristen dan Katholik di Indonesia merasa perlu menyuarakan pendapat kami. Kami menyambut baik kesempatan untuk dapat melakukan rapat dengar pendapat dengan Bapak/ Ibu Anggota Dewan yang kami hormati. Besar harapan kami bahwa pemerintah dapat mempertimbangkan kembali rencana pelaksanaan Kurikulum 2013 dengan mempertimbangkan pendapat kami. Kami percaya bahwa Bapak/ Ibu Anggota Dewan yang kami hormati dapat mengambil keputusan yang bijak dan tepat bagi masa depan Bangsa kita. Kami berdoa agar hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan senantiasa ada dalam setiap keputusan yang Bapak/ Ibu ambil. Tuhan memberkati Bapak/ Ibu Anggota Dewan yang kami hormati. Jakarta, 14 Januari 2013 ttd
ttd
Ir. David J. Tjandra, MA Ketua Umum MPK
Romo Karolus Jande, Pr, MH Ketua Umum MNPK
ttd
ttd
Drs. Tikky Suwantikno, Msi Wakil Sekretaris MPK
Romo Dr. Darmin Mbula, OFM Sekretaris MNPK