Page 1

Laporan Penelitian Penanganan Laporan Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Di Institusi Penegak Hukum (KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian)

Penelitian Diselenggarakan Atas Kerjasama Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, dan The Asia Foundation Dalam Program Educating and Equipping for Tomorrow’s Justice Reformers (E2J)

Disusun oleh Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum UGM Yogyakarta 2013

Halaman | i


TIM PENULIS Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 2013

1.

Hasrul Halili

2.

Hifdzil Alim

3.

Laras Susanti

4.

Oce Madril

5.

Tata Wijayanta

6.

Zainur Rohman

Halaman | ii


DAFTAR ISI

Halaman Judul ----------------------------------------------------------------------------- i Tim Penulis ---------------------------------------------------------------------------------ii Daftar Isi ----------------------------------------------------------------------------------- iii Daftar Singkatan -------------------------------------------------------------------------- v Daftar Tabel -------------------------------------------------------------------------------- v BAB 1 PENDAHULUAN ------------------------------------------------------------------1 A. Latar Belakang ----------------------------------------------------------------1 B. Rumusan Masalah -----------------------------------------------------------2 C. Tujuan Penelitian ------------------------------------------------------------3 BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA ------------------------------------------------------------4 A. Manajemen Administrasi Pemerintahan dan Tanggung Jawab Pelayanan Publik ------------------------------------------------------------------5 B. Manajemen Pelayanan Publik dan Pemberantasan Korupsi -------6 C. Hak Mendapatkan Informasi dan Pemberantasan Korupsi ---------8 D. Perkembangan Hak Memperoleh Informasi -------------------------- 17 BAB 3 METODE PENELITIAN -------------------------------------------------------- 21 A. Sifat Penelitian ------------------------------------------------------------- 21 B. Bahan Penelitian ------------------------------------------------------------ 21 C. Cara dan Alat Pengumpulan Data --------------------------------------- 23 D. Analisis Data ---------------------------------------------------------------- 27 BAB 4 HASIL DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN ------------------------------ 29 A. Hasil Penelitian Lapangan ----------------------------------------------- 29 1.

Komisi Pemberantasan Korupsi ----------------------------------- 29

2.

Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta ---------------- 33

3.

Kejaksaan Negeri Yogyakarta -------------------------------------- 35

4.

Kejaksaan Negeri Sleman-------------------------------------------- 37

5.

Kejaksaan Negeri Bantul -------------------------------------------- 39

6.

Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta -------------- 41 Halaman | iii


7.

Kepolisian Resort Kota Yogyakarta ------------------------------- 44

8.

Kepolisian Resort Sleman ------------------------------------------ 46

9.

Kepolisian Resort Bantul ------------------------------------------- 48

B. Analisis Hasil Penelitian -------------------------------------------------- 50 BAB 5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ---------------------------------------- 54 A. Kesimpulan ------------------------------------------------------------------ 54 B. Saran ------------------------------------ Error! Bookmark not defined. DAFTAR PUSTAKA --------------------------------------------------------------------- 56

Halaman | iv


DAFTAR SINGKATAN

BPK

: Badan Pemeriksa Keuangan

BPKP

: Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan

Dumas

: Pengaduan Masyarakat

KIP

: Keterbukaan Informasi Publik

KPK

: Komisi Pemberantasan Korupsi

KUHAP

: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

LPSK

: Lembaga Perlindungan Saksi Korban

LSM

: Lembaga Swadaya Masyarakat

PIP

: Pelayanan Informasi Publik

PUKAT Korupsi

: Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum UGM

Pulbaket

: Pengumpulan bahan dan keterangan

SP2HP

: Surat Perintah Pemberitahuan Hasil Penyidikan

SPK

: Sentra Pelayanana Kepolisian

SPO

: Standar Prosedur Operasional

Halaman | v


DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1.

Hak pemohon informasi publik ------------------------------------

13

Tabel 2.

Kewajiban badan publik --------------------------------------------

16

Tabel 3.

Hak memperoleh informasi di berbagai negara ----------------

19

Halaman | vi


BAB 1 PENDAHULUAN A. Latar Belakang Korupsi menyebar bak virus ke setiap sendi kehidupan di negeri ini. Baik pada level pemerintah pusat sampai daerah. Namun, pemberantasan korupsi masih menemui jalan terjal. Sejumlah kasus besar sulit untuk diungkap. Pertumbuhan

kasus

korupsi

itu

lebih

cepat

dibandingkan

upaya

pemberantasannya. Sebagai sebuah permasalahan besar, maka pemberantasan korupsi butuh upaya dari segala pihak. Kerjasama antara seluruh komponen bangsa Indonesia sangat dibutuhkan. Tidak hanya dari pemerintah dan aparat penegak hukum, melainkan juga peran serta masyarakat. Perihal peran serta masyarakat ini, telah dijamin oleh UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 41 UU tersebut dinyatakan bahwa “Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi�. Salah satu bentuk utama dari peran serta masyarakat tersebut adalah memberikan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam bentuk laporan pengaduan ke institusi penegak hukum. Adanya laporan pengaduan masyarakat sangat membantu aparat penegak hukum untuk membongkar sebuah kasus korupsi. Menurut data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mayoritas kasus korupsi di daerah terungkap dari laporan pengaduan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa laporan pengaduan masyarakat sangat efektif untuk pengungkapan kasus korupsi. Tingginya peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi tergambar dari laporan pengaduan dugaan kasus korupsi yang diterima KPK. Sejak tahun 2004 hingga 2011, KPK telah menerima 50.000-an lebih pengaduan masyarakat. Namun dari sekian banyak laporan pengaduan tersebut,

Halaman | 1


hanya sedikit yang mampu ditindaklanjuti oleh KPK. Itupun tidak semua laporan yang diproses ke tahap penegakan hukum antikorupsi. Sebagian laporan pengaduan ada yang hanya ditindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan instansi pemerintah lain. Fakta ini tentu menimbulkan pertanyaan, sejauh mana institusi penegak hukum

itu

mampu

menindaklanjuti

setiap

pengaduan

masyarakat.

Kemudian, apa standar yang mereka gunakan ketika mengevaluasi sebuah pengaduan itu layak diproses lebih lanjut atau tidak. Pertanyaan tersebut harus terjawab karena ini berkaitan dengan ekspektasi masyarakat yang tinggi pada institusi penegak hukum. Masyarakat tentu berharap, setiap pengaduan dugaan kasus korupsi yang mereka laporkan, ditindaklanjuti oleh penegak hukum. Jika tidak, maka kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum akan luntur dan akibatnya kredibilitas lembaga penegak hukum akan menurun dimata masyarakat. Oleh karena itu, untuk menjawab tingginya peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi, tentunya institusi penegak hukum harus mempunyai sistem dan mekanisme yang baik yang mampu menjamin agar pengaduan masyarakat tersebut dapat ditindaklanjuti secara optimal. Dalam konteks

itulah,

penelitian

ini

diajukan

dengan

mengambil

tema

“Penanganan Laporan Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Institusi Penegak Hukum (KPK, Kejaksaan dan Kepolisian)�. B. Rumusan Masalah Dalam penelitian ini, ditentukan tiga rumusan masalah terkait dengan penanganan laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi di institusi penegak hukum, yakni, 1. Bagaimana sistem penanganan laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi di institusi penegak hukum (KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian)?

Halaman | 2


2. Apa saja permasalahan yang timbul dalam penganganan laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi di institusi penegak hukum (KPK, Kejaksaan dan Kepolisian)? 3. Bagaimana model ideal penanganan laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi untuk optimalisasi penanganan perkara di institusi penegakan hukum (KPK, Kejaksaan dan Kepolisian)? C. Tujuan Penelitian Dari rumusan masalah yang dicantumkan dalam penelitian, diharapkan akan didapat, 1. Informasi dan kajian tentang sistem penanganan laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi di institusi penegak hukum (KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian); 2. Identifikasi

persoalan yang ada

dalam penanganan laporan

pengaduan dugaan tindak pidana korupsi di institusi penegak hukum (KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian); dan 3. Model ideal penanganan laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi di institusi penegak hukum (KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian).

Halaman | 3


BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA Korupsi menyebar ke setiap sektor kehidupan di negeri ini. Baik pada level pemerintah pusat sampai daerah. Namun, pemberantasan korupsi masih menemui jalan terjal. Berdasarkan Trend Corruption Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, (Pukat Korupsi) periode Januari-Juni 2012, kini penegak hukum bukan hanya harus bekerja ekstrakeras untuk menuntaskan kasus korupsi di tahun sebelumnya, tetapi juga berhadapan dengan korupsi politik menjelang Pemilu 2014. Dalam sejumlah kasus,

sangat

tampak upaya

politisasi

untuk

“memenjara� penegak hukum. Di samping itu, penegak hukum di pusat maupun daerah juga kurang dapat menjaga integritasnya sebagai hamba hukum. Mereka diindikasikan “bertransaksi� dengan penguasa korup. Aktor swasta pun turut menjadi pemain dalam sejumlah kasus pengadaan barang dan jasa baik di level pusat maupun daerah. Oleh karena itu, diperlukan peran serta masyarakat dalam mengungkap dan mengawasi kinerja penegak hukum dalam upaya pemberantasan korupsi. Perihal

keterlibatan

masyarakat

dalam

upaya

menciptakan

pemerintahan yang bersih telah diatur dalam peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan tindak pidana pemberantasan korupsi dan keterbukaan informasi publik. Tidak hanya itu, dalam rangka menciptakan kerjasama

yang

optimal,

aparat

penegak

hukum

juga

diwajibkan

menyediakan sistem keterbukaan informasi yang mempermudah akses masyarakat. Dengan demikian, dalam bagian ini, perlu dijelaskan konsep dan landasan hukum (peraturan perundang-undangan) yang berkaitan dengan keterbukaan informasi di institusi penegak hukum, khususnya sistem penanganan laporan pengaduan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi.

Halaman | 4


A. Manajemen Administrasi Pemerintahan dan Tanggung Jawab Pelayanan Publik Manajemen berasal dari bahasa latin yaitu dari asal kata manus yang berarti tangan dan agree yang berarti melakukan. Kata tersebut digabung menjadi kata kerja managere yang artinya menangani dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan serta administrasi yang juga berasal dari bahasa latin administrare. Ad berarti intensif sedangkan ministrare berarti melayani,membantu atau memenuhi dalam bahasa Inggris menjadi Administration dan bahasa Belanda menjadi Administratie dan kemudian dalam bahasa Indonesia menjadi adminstrasi atau melayani secara intensif.1 Menurut Fraderick W Taylor “the art of management is defined as knowing exactly what you want to do, and that than seeing that they do it in the best and cheapest way”.2 Maksudnya adalah ilmu manajemen itu dapat diterjemahkan sebagai ilmu pengetahuan yang mandiri yang sebenarnya akan dikerjakan, selanjutnya mengkaji apakah sesuatu itu dikerjakan dengan cara terbaik serta termudah. Lebih mendalam, berkaitan dengan fungsi manajemen dalam penentuan kebijakan yang dibatasi oleh administrasi sesuai dengan objek kebijakannya, Oliver Sheldon menyatakan “management proper is the function of industry cancerned in the execution of policy, with in the limits set by administration, in the employment of the organization for the particular object set before it”. 3 Lebih lanjut berkaitan dengan proses-proses dalam manajemen, George Terry berpendapat bahwa “management is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating and controlling performance to determine and

1 Husaini Usman, 2006, “Manajemen Teori, Praktik dan Riset Pendidikan, Jakarta, Bumi Aksara, hlm 4. 2 Inu Kencana Syafiie, 2004, “Birokrasi Pemerintahan Indonesia”, Bandung, Mandar Maju, hlm. 100-101. 3 Ibid.

Halaman | 5


accomplish stated objectives by the use of human being and other resources�.4 Berdasarkan

pendapat

George

perencanaan,

pengorganisasian,

Terry,

manajemen

pelaksanaan

dan

diawali

dengan

pengawasan

yang

dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfataan sumber lainnya. Tidak hanya didefinisikan sebagai proses penentuan kebijakan, manajemen, menurut John D. Millet “management is the process directing and facilitating the work of people organized in formal group to achieve a desire end“, yang maksudnya adalah proses kepemimpinan dan pemberian arah terhadap pekerjaan yang terorganisir dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Berdasarkan pendapat-pendapat ahli di atas, manajemen administrasi dapat diartikan sebagai keseluruhan proses-proses dalam pengambilan kebijakan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dan kepemimpinan yang mengoorganisir kinerja sebuah organisasi. B. Manajemen Pelayanan Publik dan Pemberantasan Korupsi Indonesia adalah negara yang bertipe Walfare-State atau negara kesejahteraan dimana negara memiliki tujuan dalam menjalankan roda pemerintahan salah satunya untuk mensejahterakan rakyatnya sesuai dengan amanah dari konstitusi. Konsekuensi dianutnya welfare state adalah adanya campur tangan secara luas bagi pemerintah selaku penyelenggara urusan negara dalam hal menjamin tersebarnya kesejahteeraan yang merata bagi seluruh penduduk bangsa ini. Salah satu cara pengejawantahan tujuan negara tersebut adalah dengan melakukan pelayanan publik semaksimal mungkin kepada masyarakat agar terciptanya pembangunan dan menjamin kesejahteraan yang merata.

4

Ibid.

Halaman | 6


Pengertian pelayanan publik yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993, adalah segala bentuk kegiatan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di tingkat pusat, daerah, dan di lingkungan BUMN dalam bentuk barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. Kinerja

pemerintah

salah

satunya

diukur

dari

kemampuannya

menyediakan layanan publik yang efesien, efektif, dan akuntabel bagi seluruh masyarakat, terutama masyarakat miskin dan kurang beruntung. Salah satu wujud praktik demokrasi dalam pelayanan publik adalah memberi kesempatan pada masyarakat untuk menyampaikan keluhan (complaint) atau pengaduan manakala pelayanan yang diterimanya tidak sesuai dengan ahrapan atau tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan pemberi layanan.5 Hal ini juga dapat dikategorikan sebagai pelayanan publik berupa jasa yang diberikan oleh pemerintah. Pelayanan publik lainnya berupa jasa yang disediakan para administratur pemerintah yaitu adanya pelayanan terhadap partisipasi masyarakat. Dalam kontek pemberantasan korupsi khususnya penanganan laporan penanganan tindak pidana korupsi, manajemen administrasi diperlukan guna merencanakan sistem yang digunakan untuk menerima laporan pengaduan tersebut. Dilanjutkan dengan pengorganisasian divisi-divisi atau bagian-bagian yang berkaitan dengan penanganan laporan pengaduan. Tahap selanjutnya pelaksanaan

yang diawali

dengan

penerimaan laporan

pengaduan kemudian penindaklanjutannya. Dalam tahap ini pula dilakukan pengawasan oleh pimpinan kepada petugas teknis guna menjamin terlaksananya seluruh rangkaian proses administrasi. Sementara itu, berkaitan dengan pelayanan kepada publik. Aparatur pemerintahan yang baik memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat Erwan Agus Purwanto, 2009, �Strategi Adopsi dan Pengolahan Pengaduan Dalam Pelayanan Publik�, dalam “Administrasi Negara (isu-isu kontemporer), Yogjakarta, Graha Ilmu, hlm 153. 5

Halaman | 7


dalam memberikan laporan pengaduan dan mendapat informasi tindak lanjut dari laporan pengaduan yang diberikan. Hal yang perlu diupayakan ada dibukanya akses yang baik dan mudah serta penanganan yang tanggap dan cepat bagi masyarakat yang melakukan pelaporan terhadap adanya dugaan tindak pidana korupsi dikarenakan juga hal tersebut adalah hak warga masyarakat untuk mendapat pelayanan yang optimal dari abdi negara atau para administratur negara khusus nya lembaga penegakan hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK. C. Hak Mendapatkan Informasi dan Pemberantasan Korupsi Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, organisasi masyarakat, atau lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.6 Dalam Pasal 1 angka 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menerangkan, “Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.” Kemudian, Pasal 1 angka 25 KUHAP menyebutkan, “Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.” Dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 24 dan Pasal 1 angka 25 KUHAP, dikenal adanya “laporan” dan “pengaduan”. Antara keduanya terdapat perbedaan. Jika laporan disampaikan berdasarkan hak dan kewajiban yang melekat kepada setiap orang. Sedangkan, pengaduan disampaikan karena adanya permintaan kepada penegak hukum untuk melakukan tindakan. Di samping memiliki perbedaan, antara Pasal 1 angka

6 Ketentuan umum pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Halaman | 8


24 dan Pasal 1 angka 25 KUHAP juga memiliki persamaan. Keduanya adalah sebuah pemberitahuan kepada penegak hukum. Sebagai sebuah pemberitahuan, baik laporan atau pengaduan dapat diajukan secara tertulis atau secara lisan. Pasal 103 ayat (1) KUHAP mengatakan, “Laporan atau pengaduan diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.” Sedangkan dalam Pasal 103 ayat (2) KUHAP menulis, “Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyelidik.” Dengan demikian, dalam KUHAP dikenal adanya “laporan” dan “pengaduan”. Keduanya diatur dalam ketentuan yang berbeda. Dalam penelitian ini, untuk sebuah pemberitahuan dugaan tindak pidana korupsi dari masyarakat kepada penegak hukum, digunakan term “laporan pengaduan.” Dalam artian, masyarakat, dengan hak dan kewajibannya untuk turut serta melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dapat menyampaikan (memberitahukan) dugaan tindak pidana korupsi kepada penegak hukum. Begitu juga, masyarakat, dapat memberitahukan kepada penegak hukum mengenai dugaan tindak pidana korupsi dan meminta penegak hukum supaya cepat memeriksa dan menangani. Term “laporan pengaduan” dari sisi hukum, diperkuat dengan bunyi Pasal 35 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU Nomor 25 Tahun 2009), yang berbunyi, “pengawasan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan publik.” Ketentuan

aturan

hukum

dalam UU

Nomor 25 Tahun 2009

memperkenalkan kata “laporan” dan kata “pengaduan” untuk perihal pemberitahuan dugaan penyelewengan dari penyelenggara pelayanan publik. Pemberitahuan masyarakat tersebut sebagai bagian dari pengawasan masyarakat.

Dalam

kerangka

pemberantasan

korupsi,

peran

serta

masyarakat diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 31 Tahun 1999).

Halaman | 9


Pasal 41 UU Nomor 31 Tahun 1999 (1) Masyarakat

dapat

berperan

serta

membantu

upaya

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi; (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk: a.

Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;

b.

Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;

c.

Hak

menyampaikan

bertanggung

saran

jawab

kepada

dan

pendapat

penegak

secara

hukum

yang

menangani perkara tindak pidana korupsi; d.

Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 hari;

e.

Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal: 1) Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c; 2) Diminta

hadir

dalam

proses

penyelidikan,

penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli sesuai dengan ketentuan

peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku; (3) Masyarakat mempunyai

sebagaimana hak

dan

dimaksud

tanggung

dalam

jawab

ayat

dalam

(1)

upaya

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;

Halaman | 10


(4) Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya; (5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Rentetan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 41 UU Nomor 31 Tahun 1999 memberikan jaminan hak dan kewajiban kepada masyarakat untuk menyampaikan informasi. Artinya, masyarakat memiliki hak dan kewajiban memberitahukan (pemberitahuan) kepada penegak hukum akan dugaan terjadinya suatu tindak pidana korupsi. Pemberitahuan (penyampaian informasi) itu dilakukan dalam rangka turut serta mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Selanjutnya, masyarakat juga diberikan hak untuk memperoleh jawaban atas laporannya mengenai dugaan tindak pidana korupsi. Ketentuan hukum juga memberikan jaminan kepada masyarakat untuk dapat mengakses laporan atau pengaduan yang diberikannya kepada penegak hukum. Setelah melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi, masyarakat juga dapat mengakses informasi perkembangan penanganan laporan tersebut karena berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik. Lebih lanjut informasi publik adalah informasi yang

Halaman | 11


dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dalam hal ini institusi penegak hukum termasuk dalam kategori badan publik. 7 Lebih lanjut dinyatakan bahwa peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk : a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi; b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi; c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi; d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari; e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal : 1) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c; 2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7

Pasal 1 angka 1, 2, 3 UU KIP

Halaman | 12


Dalam menyampaikan laporan pengaduan masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya.8 Lebih lanjut ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.9 Mengenai perlindungan terhadap pelapor sebagaimana tercantum dalam Pasal 41 Ayat (1) huruf e UU Nomor 31 Tahun 1999, dijabarkan lebih detail dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal tersebut dinyatakan bahwa setiap orang, organisasi masyarakat, atau lembaga swadaya, masyarakat berhak memperoleh pelayanan dan jawaban dari penegak hukum atau Komisi atas informasi, saran, atau pendapat yang disampaikan kepada penegak hukum atau Komisi. Dalam hal meminta informasi mengenai perkembangan laporan yang telah diberikan kepada institusi penegak hukum, pelapor mempunyai hakhak sebagai berikut,

8 9

Pasal 41 ayat (4) UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 41 ayat (5) UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Halaman | 13


Tabel 1. Hak Pemohon Informasi Publik Hak pemohon informasi publik

Kewajiban pengguna informasi publik

Pasal 4 UU KIP (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; (2) Setiap Orang berhak: a. melihat dan mengetahui Informasi Publik; b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik; c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut; (4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan UndangUndang ini. Pasal 5 UU KIP (1) Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber: Data dianalisis, 2012. Hal serupa diatur dalam Pasal 18 UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa masyarakat berhak mengetahui kebenaran isi standar pelayanan, mengawasi pelaksanaan standar pelayanan, mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan. Lebih lanjut, hak institusi penegak hukum dapat dilihat dalam Pasal 14 huruf d dan e UU Nomor 25 Tahun 2009 yakni melakukan pembelaan terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan menolak permin taan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 6 UU KIP diatur bahwa, (1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Halaman | 14


(2) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah, a.

informasi yang dapat membahayakan negara;

b.

informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;

c.

informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;

d.

informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau

e.

informasi

publik

yang

diminta

belum

dikuasai

atau

didokumentasikan. Sementara itu, kewajiban institusi penegak hukum salah satunya diatur dalam Pasal 36 UU Nomor 25 Tahun 2009, yakni, 1.

Penyelenggara berkewajiban menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan

Pelaksana

yang

kompeten

dalam

pengelolaan

pengaduan; 2.

Penyelenggara berkewajiban mengelola pengaduan yang berasal dari penerima pelayanan,

rekomendasi ombudsman,

Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam batas waktu tertentu; 3.

Penyelenggara berkewajiban menindaklanjuti hasil pengelolaan pengaduan; dan

4.

Penyelenggara berkewajiban mengumumkan nama dan alamat penanggung jawab pengelola pengaduan serta sarana pengaduan yang disediakan.

Selanjutnya dalam rangka mencapai akuntabilitas pelayanan dalam Pasal 37 UU Pelayanan Publik dinyatakan bahwa,

Halaman | 15


1.

Penyelenggara berkewajiban menyusun mekanisme pengelolaan pengaduan dari penerima pelayanan dengan mengedepankan asas penyelesaian yang cepat dan tuntas.

2.

Materi dan mekanisme pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Penyelenggara.

3.

Materi pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi: a.

identitas pengadu;

b.

prosedur pengelolaan pengaduan;

c.

penentuan Pelaksana yang mengelola pengaduan;

d.

prioritas penyelesaian pengaduan;

e.

pelaporan proses dan hasil pengelolaan pengaduan kepada atasan pelaksana;

f.

rekomendasi pengelolaan pengaduan;

g.

penyampaian hasil pengelolaan pengaduan kepada pihak terkait;

h.

pemantauan dan evaluasi pengelolaan pengaduan;

i.

dokumentasi dan statistik pengelolaan pengaduan;

j.

pencantuman nama dan alamat penanggung jawab serta sarana pengaduan yang mudah diakses.

Halaman | 16


Tabel 2. Kewajiban Badan Publik Kewajiban badan public (Pasal 7 UU KIP)

1. Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. 2. Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. 3. Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. 4. Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik. 5. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara. Dalam rangka memenuhi kewajiban ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik

Sumber: Data dianalisis, 2012. Dalam menerima laporan pengaduan terkait tindak pidana korupsi, Penegak hukum atau Komisi wajib memberikan jawaban secara lisan atau tertulis atas informasi, saran, atau pendapat dari setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal informasi, saran atau pendapat diterima. D. Perkembangan Hak Memperoleh Informasi Jaminan terhadap hak untuk informasi merupakan bagian dari jaminan hak-hak sipil dalam United Nation Declaration of Human Rights, Article 19, “Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and

Halaman | 17


impart information and ideas through any media and regardless of frontiers”. 10 Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengungkapkan pendapat termasuk menyampaikan pendapat tanpa gangguan, mencari dan menerima informasi dan pendapat melalui media sesuai dengan pilihannya. Lebih lanjut Toby Mendel menyatakan, “...in the past five years, a record number of countries from around the world-including Fiji, India, Japan, South Africa, Trinidad, Tobago, the United Kingdom and a number of other European States-have steps to enact legislation giving effect to the right. Before they have enacted the Law, Sweden, United State, Finland, the Netherlands, Australia and Canada already have their own regulation about the right of access to information.”11 The Commonwealth Secretariat dengan asistensi Article 19 Organization menyelenggarakan Expert Group Meeting in March 1999 yang menghasilkan prinsip-prinsip jaminan terhadap hak untuk mendapatkan informasi. Prinsip pertama menyatakan bahwa, “...freedom of information should be guaranteed as a legal and enforceable right permitting every individual to obtain record and information held by the executive, the legislative and the judicial arm of the state, as well as any government owned corporation and any other body carrying out public functions.12 Berdasarkan prinsip di atas, warga negara berhak memperoleh informasi dengan legal yang memperbolehkan mereka untuk menerima data dan informasi dari eksekutif, legislatif dan judikatif serta badan usaha milik pemerintah dan lembaga lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Pentingnya hak untuk mendapatkan informasi dapat dinyatakan dalam tiga hal yakni “the importance of for freedom of information has been

10 United Nation Declaration of Human Rights, diakses pada http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml tanggal 5 Desember 2012. 11 Toby Mendel, Freedom of Information as an Internationally Protected Human Right, hlm. 1, diakses pada http://www.article19.org/data/files/pdfs/publications/foi-as-aninternational-right.pdf tanggal 5 Desember 2012. 12 Toby Mendel., op.cit., hlm. 3

Halaman | 18


explained in three key ways, as an aspect of human dignity, as the best means of ascertaining the truth and as fundamental underpinning of democracy.”13 Jauh sebelum negara-negara tersebut mendeklarasikan diri sebagai negara yang menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi. Beberapa filsuf mengemukakan pentingnya keterbukaan informasi demi menciptakan pemerintahan yang lebih baik. Jeremy Bentham menyatakan "In the darkness of secrecy, sinister interest and evil in every shape, have full swing. Only in proportion as publicity has placed can any of the checks, applicable to judicial injustice, operate. Where there is no publicity there is no justice."14 Pernyataan Jeremy Bentham mengisyaratkan pentingnya publikasi atau keterbukaan informasi guna melakukan koreksi dan tanpa keterbukaan informasi maka tidak ada keadilan. Mengacu pada Aristotle, “…justice means giving people what they deserve.”15 Informasi merupakan hak dari warga Negara sehingga berdasarkan pandangan Jeremy Betham dan Aristoteles tidak memberikan informasi berarti melanggar hak asasi manusia dan keadilan. Lebih lanjut James Madison menerangkan pentingnya pemerintahan yang terbuka akan menimbulkan permasalahan. Dalam suratnya untuk W. T. Barry "A popular Government without popular information or the means of acquiring it, is but a Prologue to a Farce or a Tragedy or perhaps both."16 Gambaran umum dimasukannya hak untuk memperoleh informasi di berbagai Negara dapat dilihat pada tabel berikut,17

Ibid., hlm. 4 'Constitutional Code, Book II, ch. XII, sect. XIV.' The Works of Jeremy Bentham, published under the superintendence of ... John Bowring, 11 vols., (Edinburgh: Tait, 1843) vol. ix, p. 493. 15 Michael J. Sandel, 2009, Justice What’s The Right Thing To Do?, New York, New York Times Best Seller, hlm.9 16 James Madison, August 4, 1822, Letter to W. T. Barry, http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=ADA279006 diakses pada tanggal 6 Desember 2012 17 UNDPPC, Pacific Plan Regional Accountability Initiatives, diakses pada http://www.undppc.org.fj/pages.cfm/our-work/democratic-governance/accountabilitytransparency-frameworks/pacific-plan-regional-accountability-initiatives/ tanggal 5 Desember 2012. 13 14

Halaman | 19


Tabel 3. Hak Memperoleh Informasi di Berbagai Negara PIFS Country Australia Cook Islands

Fed. States of Micronesia

Fiji Islands

Kiribati Marshall Islands Nauru New Zealand

Niue

Papua New Guinea Samoa Solomon Islands Tonga Tuvalu Vanuatu

Status of right to information There is no provision in the Constitution guaranteeing the right to information. Australia has a federal Freedom of Information Act 1982 Article 64 of the Constitution recognizes the right to freedom of speech and expression, but there is no reference in the Constitution to the right to information. The Official Information Act was passed in February 2008 and will come into force in February 2009.

Article IV, Section 1 of the Constitution states that the no law may deny or impair freedom of expression, but there is no reference in the Constitution to the right to information.

Article 30(1) of the Constitution includes the freedom to seek, receive and impart information and ideas as part of the right to freedom of expression. Article 174 explicitly requires that Parliament should enact a law to give members of the public rights of access to official documents of the Government and its agencies, as soon as practicable after the commencement of the Constitution. An Exposure Draft FOI Bill was released by the Government in 2000 but lapsed after the 2000 coup. In 2004, civil society launched a Model FOI Bill. An FOI Bill was being developed in 2006, but no progress has been made since the December 2006 coup. The Interim Government included passage of an FOI law in its 10point plan. Article 12 of the Constitution includes the freedom to receive and communicate ideas and information without interference as part of the right to freedom of expression. Article II, Section 1 of the Constitution recognizes the right to freedom of thought, conscience, and belief & to freedom of speech and of the press, but there is no reference in the Constitution to the right to information. Article 12 of the Constitution recognizes the right to freedom of expression, but there is no reference to the right to information. During the 2006/7 review of the Constitution, it was proposed to introduce a specific right to information. It is understood that the Government is likely to endorse that recommendation and move forward with FOI legislation. New Zealand's Constitution does not guarantee any right to information. However, the Official Information Act 1982 legislates for the right to access information. There is no provision in the Constitution guaranteeing the right to information. Article 51 of the Constitution explicitly recognizes the right of reasonable access to official documents, subject only to the need for such secrecy as is reasonably justifiable in a democratic society. In 1999, civil society developed a draft FOI Bill. Article 13(1) of the Constitution recognizes the right to freedom of speech and expression, but there is no reference in the Constitution to the right to information. Article 12 of the Constitution includes the freedom to receive and communicate ideas and information without interference as part of the right to freedom of expression. The right to information was included as an explicit clause in the draft revised Constitution. It is understood that FOI has been included on the Government’s legislative agenda. Article 7 of the Constitution guarantees the right to freedom of speech, expression and of the press, but there is no reference in the Constitution to the right to information. Article 24 of the Constitution includes the freedom to receive and communicate ideas and information without interference as part of the right to freedom of expression. Article 5 of the Constitution guarantees a list of rights and freedoms, but there is no reference to the right to information. In 2005-06, civil society developed a Model FOI Bill.

Sumber: Data dianalisis dari UNDPPC, Pacific Plan Regional Accountability Initiatives, 2012

Halaman | 20


BAB III METODE PENELITIAN A. Sifat Penelitian Penelitian

ini

adalah

penelitian

hukum

normatif-empiris

yang

merupakan perpaduan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder, sedangkan penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menggunakan data primer.18 B. Bahan Penelitian Oleh karena penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, maka data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder dan data primer. Data sekunder adalah data yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan, sedangkan data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian. Bahan hukum data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari bahanbahan pustaka melalui perpustakaan, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan permasalahan, yang terdapat antara lain di dalam, 1.

Bahan hukum primer. Penelitian kepustakaan yang berupa bahan hukum primer terdiri dari, a.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

b.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

c.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

18 Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 52.

Halaman | 21


d.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

e.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

f.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik;

g.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan

Pemberian

Penghargaan

Dalam

Pencegahan

dan

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; h.

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 Struktur dan Organisasi KPK;

i.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 037 Tahun 2011 tentang Intelejen;

j.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

2.

Bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari, a.

Berbagai bahan kepustakaan yang berkaitan dengan hukum pidana dan tindak pidana korupsi; dan

b.

Berbagai hasil penelitian, makalah-makalah seminar/workshop, tulisan-tulisan dan komentar-komentar para pakar hukum atau pihak lain yang berkaitan dengan materi penelitian.

3.

Bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan pada bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri atas, a.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

b.

Kamus Bahasa Inggris-Indonesia

Halaman | 22


c.

Kamus Umum Belanda-Indonesia

d.

Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia

e.

Black’s Law Dictionary with Pronounciations

C. Cara dan Alat Pengumpulan Data 1.

Penelitian kepustakaan Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan adalah data

sekunder. Oleh karena itu maka cara penelitian yang dilakukan dalam penelitian kepustakaan adalah dengan metode dokumentasi. Metode dokumentasi dilakukan dengan cara merujuk pada bahan-bahan yang didokumentasikan.19 Alat penelitian yang dipergunakan dalam penelitian kepustakaan ini adalah studi dokumen, yaitu studi dengan cara mempelajari data baik berupa buku, laporan hasil penelitian, makalah seminar, tulisan para ahli, putusan-putusan pengadilan dan semua peraturan yang berkaitan dengan materi penelitian. 2.

Penelitian lapangan a.

Data penelitian Data yang diperoleh dalam penelitian lapangan adalah data

primer dan merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sampel20/subyek penelitian. b.

Lokasi penelitian Penelitian ini dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta). Untuk penelitian di DIY dipilih sebagai lokasi sampel penelitian yaitu Kota Yogyakarta,

19 Ranjit Kumar, 1999, Research Methodology: a Step-by-Step Guide for Beginners. Addison Wedley Longman Australia Pty. Limited. Melbourne. hlm.104. 20 Sampel adalah sebahagian daripada keseluruhan (populasi) (Suharsimi Arikunto, 1993. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Ed. Revisi II, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 34.

Halaman | 23


Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. Alasan dipilihnya lokasi penelitian tersebut adalah: 1) Dipilihnya DIY sebagai salah satu lokasi penelitian karena berdasarkan hasil penelitian disebutkan bahwa terkait dengan tingkat keberhasilan upaya pemberantasan korupsi di DIY dibandingkan dengan propinsi yang lain di Indonesia. Pada tahun 2004-2009, Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY selalu berhasil

menangani

seluruh

laporan

korupsi

dari

masyarakat. Pada tahun 2009, dari 11 kasus yang dilaporkan (sampai akhir 2009) kesemuanya berhasil ditangani,21 sehingga kemudian DIY dinobatkan sebagai propinsi terbersih dari korupsi pada tahun 2009.22 2) Dipilihnya tiga wilayah di DIY yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul sebagai sampel lokasi penelitian dengan alasan bahwa tiga wilayah lokasi penelitian ini sudah dianggap cukup mewakili dari jumlah populasi kabupaten/kota yang terdapat di Yogyakarta. Ada lima kabupaten/kota yang merupakan yurisdiksi wilayah di DIY dan tiga diantaranya diambil sebagai sampel lokasi penelitian, disamping itu kasus korupsi paling banyak terjadi di tiga lokasi sampel penelitian yang dimaksud. 3) Dipilihnya DKI Jakarta sebagai lokasi penelitian karena hanya di lokasi ini terdapat Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lokasi penelitian lapangan di Yogyakarta dilakukan di

21 Agus Pramusinto, dkk, 2009, Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Laporan Akhir Penelitian Kerjasama Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Negara PPN /Bappenas RI dengan Universitas Gadjah Mada, hlm. 13 -14. 22 Harian Kompas, 21/1/2009

Halaman | 24


1) Kantor Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) 2) Kantor Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kejati DIY) 3) Kantor

Kepolisian

Kota

Besar

Yogyakarta

(Poltabes

Yogyakarta) 4) Kantor Kejaksaan Negeri Yogyakarta (Kejari Yogyakarta) 5) Kantor Kepolisian Resort Sleman (Polres Sleman) 6) Kantor Kejaksaan Negeri Sleman (Kejari Sleman) 7) Kantor Kepolisian Resort Bantul (Polres Bantul), dan 8) Kantor Kejaksaan Negeri Bantul (Kejari Bantul). Lokasi penelitian di Jakarta dilakukan di : 1) Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI); dan 2) Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW) c.

Sampel/subjek penelitian Tekhnik pengambilan sampel dalam penelitian lapangan ini

adalah purposive sampling. Di sini peneliti hanya akan menemui orang-orang yang dapat memberikan keterangan sesuai dengan tujuan penelitian.23 Sampel dalam penelitian lapangan dengan lokasi penelitian di Yogyakarta yaitu, 1) Kepala

Bagian

Penerangan

Umum

dan

Pelayanan

Masyarakat Kepolisian Daerah Yogyakarta (Kabag Penum dan Yanmas Polda Yogyakarta ),

23 Soerjono Soekanto, 1981, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan ke-2, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 106-107; Maria SW. Sumardjono, 1989, Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, PT. Gramedia, Jakarta, hlm. 20; Kumar. Ranjit, 1999, Research Methodology: a Step-by-Step Guide for Beginners, Melbourne, Addison Wedley Longman Australia Pty. Limited, Melbourne, hlm.75.

Halaman | 25


2) Kepala Bagian Humas Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kahumas Kejati DIY), 3) Kepala

Bagian

Penerangan

Umum

dan

Pelayanan

Masyarakat Kepolisian Kota Besar Yogyakarta (Kabag Penum dan Yanmas Poltabes Yogyakarta), 4) Kepala

Bagian

Humas

Kejaksaan

Negeri

Yogyakarta

(Kamhumas Kejari Yogyakarta), 5) Kepala

Bagian

Penerangan

Umum

dan

Pelayanan

Masyarakat Kepolisian Resort Sleman (Kabag Penum dan Yanmas Polres Sleman), dan 6) Kepala Bagian Humas Kejaksaan Negeri Sleman (Kabag Humas Kejari Sleman). 7) Kepala

Bagian

Penerangan

Umum

dan

Pelayanan

Masyarakat Kepolisian Resort Bantul (Kabag Penum dan Yanmas Polres Bantul), dan 8) Kepala Bagian Humas Kejaksaan Negeri Bantul (Kabag Humas Kejari Bantul). Sampel dalam penelitian lapangan dengan lokasi penelitian di Jakarta yaitu, 1) Direktur

Penanganan

Perkara

Komisi

Pemberantasan

Korupsi (KPK); dan 2) Direktur Indonesia Corruption Watch (ICW). d.

Cara dan alat pengumpulan data Cara penelitian yang dilakukan dalam penelitian lapangan ini

yaitu dengan cara wawancara24 dengan sampel/subjek penelitian dan diskusi kelompok tefokus (Focus Group Discusion/FGD). Alat pengumpulan data yang digunakan 24

dalam wawancara adalah

Ibid., hlm 105.

Halaman | 26


pedoman wawancara. Dalam melakukan wawancara digunakan teknik wawancara tidak terstruktur, yakni wawancara dengan menggunakan pedoman yang memuat hal-hal pokok atau garis besar materi wawancara. Dipilihnya teknik wawancara tidak terstruktur ini dengan pertimbangan, 1.

Jumlah responden yang relatif sedikit;

2.

Dapat mendekati keadaan yang sebenarnya dan didasarkan pada spontanitas responden; dan

3.

Adanya kemungkinan untuk mengembangkan berbagai aspek dari permasalahan yang diajukan.

D. Analisis Data Data sekunder dan data primer yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan lapangan dipilih dan dihimpun, kemudian disusun dalam suatu kerangka yang sistimatis untuk memudahkan analisisnya. Kemudian diadakan analisis yaitu data yang telah dipilih dan dihimpun tersebut kemudian dikelompokan, dihubungkan dan dibandingkan satu sama lain dan dianalisis secara content analysis (analisis isi)25 dan comparation analysis (analisis komparasi/perbandingan), sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang penanganan laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi di intitusi penegak hukum yaiti Kejaksaan, Kepolisian dan KPK. Khusus berkaitan dengan proses analisis terhadap bahan hukum dilakukan melalui mekanisme yang bersifat sirkuler, dalam arti proses analisis sudah mulai dilakukan ditengah-tengah proses pengumpulan data26. Dalam kaitannya dengan analisis isi ini ada tiga langkah yang harus dilakukan, yaitu,27

25 Earl Babbie, 1986, The Practice of Social Research, Wadsworth Publishing Co. California, hlm 204. 26 S., Nasution, 1992, Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif, Tarsito, Bandung, hlm 27. 27 Claus Krippendorf, 1991, Analisis Isi, Radjawali Press, Jakarta, hlm 20-30.

Halaman | 27


1.

Identifikasi fakta, yaitu mengumpulkan dan menentukan rangkaian fakta yang terkandung dalam bahan-bahan hukum;

2.

Pengelompokan data, yaitu mengelompokan data ke dalam klasifikasi/kelompok-kelompok tertentu;

3.

Pemberian makna, yaitu proses untuk mendeskripsikan secara sistematis data sebagai proses pemberian jawaban terhadap masingmasing permasalahan.

Halaman | 28


BAB 4 HASIL DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN Pada bagian ini, peneliti akan memasukkan dua sub-bahasan. Pertama, hasil penelitian lapangan. Kedua, analisis terhadap hasil penelitian. Pada subbahasan pertama, sebagian besar akan ditampilkan dalam bentuk tabel. Sedangkan pada sub-bahasan kedua akan disajikan dalam bentuk narasi. A. Hasil Penelitian Lapangan Penelitian lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara kepada narasumber. Sembilan lembaga ditentukan sebagai narasumber, yakni, (i) KPK, (ii) Kejaksaan Tinggi DIY, (iii) Kejaksaan Negeri Yogyakarta, (iv) Kejaksaan Negeri Sleman, (v) Kejaksaan Negeri Bantul, (vi) Kepolisian Daerah DIY, (vii) Polresta Yogyakarta, (viii) Polres Sleman, dan (ix) Polres Bantul. 1. Komisi Pemberantasan Korupsi28 Dalam menangani laporan atau pengaduan masyarakat, KPK memiliki

aturan

internal

(standar

prosedur

operasional/SPO).

Kemudian, KPK juga berpegang pada PP Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tugas penanganan laporan atau pengaduan dugaan tindak pidana korupsi ditangani oleh Direktorat Pengaduan Masyarakat (Dumas). Dumas, berdasarkan Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2010 tentang Struktur dan Organisasi KPK, memiliki tugas untuk,

Narasumber yang diwawancara adalah Eko Marjono, Direktur Pengaduan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Yuli Kristiono, supervisor bidang pengaduan masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. 28

Halaman | 29


a. Penyiapan rumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, pengadministraian, pengamanan kegiatan, pengembangan sistem, metode kerja, dan prosedur pelaksanaan pelaporan/pengaduan masyarakat; b. Penerimaan laporan/pengaduan masyarakat mengenai dugaan tindak pidana korupsi baik secara langsung maupun tidak langsung; c. Penentuan

tindak

lanjut

penanganan

laporan/pengaduan

masyarakat; d. Pelaksanaan verifikasi, penelahaan dan pengumpulan data serta tindakan hukum lain yang sesuai dengan peraturan yang berlaku atas laporan/pengaduan masyarakat mengenai dugaan tindak pidana korupsi; e. Koordinasi dengan Unit Reaksi Cepat (URC) untuk pelaksanaan tindakan cepat atas laporan atau aduan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa penyuapan dan/atau pemerasan; f. Melakukan sosialisasi tata cara laporan atau aduan masyarakat kepada masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat yang dikoordinasikan dengan Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat; dan g. Pemberian informasi kepada pelapor tentang tindak lanjut penanganan

laporan

atau

aduan

masyarakat

yang

dikoordinasikan dengan biro Humas. Dalam menangani laporan atau pengaduan dugaan tindak pidana korupsi dari masyarakat, KPK menerapkan beberapa kebijakan penting, yakni,

kebijakan

pengaduan

satu

pintu,

kerahasiaan

pelapor,

perlindungan pelapor, pemberian premi/penghargaan, serta respon terhadap pelapor.

Halaman | 30


Penerimaan laporan atau aduan dugaan tindak pidana korupsi dari masyarakat dilakukan melalui dua jalur, secara langsung dan secara tidak langsung. Jalur langsung berarti pelapor atau pengadu dapat langsung datang ke KPK, melalui desk pengaduan, untuk menyampaikan laporan atau aduannya. Kemudian, secara tidak langsung berarti pengaduan bisa disampaikan melalui berbagai media; surat, telepon, fax, kotak pos, email, sms atau melalui whistle blower system. Selain itu, pengaduan masyarakat biasanya juga dilakukan melalui unjuk rasa ke KPK. Laporan atau aduan masyarakat bisa terkait dugaan korupsi yang sudah terjadi atau yang akan terjadi, misalnya akan terjadi transaksi suap dan KPK lakukan penyadapan dan operasi tangkap tangan. Setelah menerima laporan atau aduan, maka akan ditelaah dan diverifikasi oleh direktorat Dumas. Dalam verifikasi laporan, KPK menggunakan beberapa standar, misalnya : a. Apakah laporan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi b. Apakah masih dalam lingkup kewenangan KPK c. Jika ada alat bukti yang dilampirkan, apakah cocok atau tidak d. Apakah sudah ditangani oleh instansi lain e. Apakah masuk roadmap prioritas KPK f. Apakah perlu data tambahan g. dan lain-lain Dalam

penanganan

laporan

masyarakat,

ada

mekanisme

“penyelidikan pendahuluan� atau dikenal juga dengan istilah Pulbaket (pengumpulan bahan dan keterangan) untuk mengklasifikasikan berbagai dugaan korupsi. Penelaahan laporan dilakukan oleh staf penyelidik yang dikoordinasi oleh Dumas. Ada sekitar 30 orang penyelidik di Dumas. Penelaahan juga melibatkan expert.

Halaman | 31


Output dari verifikasi secara sederhana ada dua. Pertama, jika memenuhi unsur

korupsi

maka

akan

direkomendasikan

untuk

ditindaklanjuti ke “penindakan�. Pelimpahan berkas ke direktorat penindakan dilakukan setelah gelar perkara (ekspos) secara internal. Kedua, jika tidak terkait korupsi, tapi terkait persoalan lain, misalnya administratif, maka akan ditindaklanjuti dengan upaya “pencegahan�, misalnya dengan melakukan kajian dan perbaikan sistem. Sepanjang tahun 2009, KPK menerima sebanyak 7,246. Kemudian tahun 2010 sebanyak 6,265 dan tahun 2011 sebanyak 6,291 laporan pengaduan

masyarakat.

Jumlah

yang

ditindaklanjuti

dengan

penyampaian surat kepada instansi berwenang (Kepolisian, Kejaksaan, MA, BPKP, Itjen, BPK, Bawasda) tahun 2009 adalah sebanyak 117, tahun 2010 sebanyak 71 dan tahun 2011 sejumlah 94. Jumlah yang ditindaklanjuti ke internal KPK (kepada pimpinan, bagian penindakan, pencegahan, dan bidang lainnya) tahun 2009 adalah 949, tahun 2010 sebanyak 907 dan tahun 2011 sejumlah 990. Setiap laporan akan ditanggapi oleh KPK. Dengan catatan, terdapat nama dan alamat yang jelas dari pelapor. KPK akan menanggapi laporan yang bersangkutan dalam waktu 30 hari. Tanggapan KPK bisa berbentuk tertulis (surat) atau lisan. KPK memberikan perlindungan pada pelapor dalam bentuk, a. Pelapor

tidak

pernah

dihadirkan

di

sidang

(untuk

menyembunyikan identitas) b. Menjamin kerahasiaan identitas pelapor c. Kerjasama dengan Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) dalam memberikan perlindungan Perlindungan terhadap pelapor dikoordinasi oleh Biro Hukum. Keterbatasan SDM merupakan salah satu kendala utama yang dihadapi dalam menangani pengaduan masyarakat. Kemudian, KPK juga

Halaman | 32


sering menghadapi gugatan ke pengadilan karena tidak merespon laporan dari masyarakat. Kemudian, ada dilema ketika informasi perkembangan penanganan laporan diberikan ke “pelapor�, yakni informasi itu bisa digunakan untuk pemerasan. Salah satu bentuk tindak lanjut Dumas adalah melimpahkan laporan tersebut ke instansi lain. Pelimpahan ini dikoordinasi oleh direktorat koordinasi dan supervisi. Misalnya dilimpahkan ke polisi, jaksa atau instansi pemerintah, baik itu terkait penindakan maupun pencegahan. 2. Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta29 Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki mekanisme penanganan pelaporan dan pengaduan masyarakat tentang tindak pidana korupsi. Pelapor bisa datang ke pos pengaduan atau pelayanan pengaduan masyarakat di kantor Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian laporan akan dicatat. Jika dalam laporan terdapat penyimpangan dinas misalnya korupsi maka akan diserahkan ke masingmasing bidang. Pengaduan kasus korupsi juga dapat melalui surat pengaduan. Surat akan ditelaah kemudian dikeluarkan surat perintah tugas dibentuk tim pengumpul data di lapangan. Jika terdapat indikasi korupsi maka akan dikeluarkan surat perintah intelijen untuk pengumpulan data lebih lanjut. Jika ada indikasi kerugian negara akan ditingkatkan menjadi penyidikan. Selama tahun 2012 terdapat 11 laporan yang diterima Kejaksaan Tinggi DIY yang semuanya ditindaklanjuti. Ketika ditanya mengenai kuantitas laporan, narasumber mengakui jumlahnya masih sangat sedikit. Narasumber menyampaikan bahwa masih terdapat sikap kurang percaya sebagian masyarakat terhadap penegak hukum sehingga enggan melaporkan tindak pidana korupsi. Ataupun pada kondisi lain,

29 Wawancara dilakukan dengan R.B. Henry Budianto, SH., MH. Asisten intelejen Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjabat sejak 2010.

Halaman | 33


masyarakat melaporkan suatu tindak pidana korupsi kepada banyak institusi penegak hukum. Sehingga terjadi pengulangan pencatatan laporan tindak pidana korupsi, karena suatu perkara pada akhirnya hanya akan ditangani oleh sebuah institusi penegak hukum. Pelaporan tindak

pidana

korupsi

kepada

banyak

institusi

mengharuskan

diadakannya koordinasi agar perkara tidak ditangani secara tumpang tindih. Adapun

kendala

yang

dihadapi

dalam

menangani

laporan

diantaranya adalah pelapor tidak menyertakan data pendukung. Sering laporan hanya berupa selembar kertas. Terkadang laporan juga tidak terindikasi tindak pidana, tetapi hanya karena adanya sikap tidak suka maupun sakit hati suatu pihak terhadap pihak lain. Namun demikian, walaupun

laporan

tanpa

disertai

data

pendukung

tetap

akan

ditindaklanjuti. Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta akan mengkaji ataupun jika dibutuhkan akan mengumpulkan data di lapangan untuk keperluan telaah ataupun klarifikasi. Menurut narasumber penanganan perkara oleh kejaksaan sekarang sudah ideal, khususnya setelah keluar SOP berupa PERJA 037 tanggal 23 September 2011 tentang intelijen. Reformasi birokrasi mensyaratkan semua prosedur kerja maupun pelayanan harus diatur dalam SOP. Sehingga terjadi peningkatan kualitas kinerja karena semua tersistem, memiliki alur dan pedoman yang jelas. Sebagai upaya memudahkan masyarakat menyampaikan laporan atau pengaduan terjadinya tindak pidana Kejaksaan Tinggi DIY mengembangkan beberapa wahana yang dapat digunakan untuk menyampaikan laporan oleh masyarakat diantaranya pelapor bisa datang langsung, melalui surat, melalui telpon, email atau mengisi formulir di website. Namun, selama ini beberapa wahana yang tersedia belum banyak dimanfaatkan khususnya sarana email dan website.

Halaman | 34


Narasumber menyatakan data jumlah dan hasil penanganan perkara terdapat di ruang PIP dan dipublikasikan lewat website. Setiap triwulan, semester dan tahun dilakukan rekapitulasi untuk disampaikan kepada Kejaksaan Agung dan juga disampaikan kepada masyarakat. Sebagai bentuk transparansi Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta juga bersedia menyampaikan status perkembangan perkara yang dilaporkan khususnya kepada pelapor. Demi keamanan pelapor dilindungi dan dijamin kerahasiaannya. Komunikasi dilakukan secara aman. Data pribadi pelapor tidak diberikan kepada siapapun yang tidak berkepentingan. Pelapor juga tidak dibebani dengan keharusan bersaksi apalagi pembuktian. Namun, yang sering terjadi adalah pelapor sendiri yang membuka data diri khususnya kepada media massa bahwa dirinya telah melaporkan suatu tindak pidana korupsi. Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta menjalin kerjasama dengan instansi lain seperti dengan BPK, BPKP, pemerintahan daerah, juga lembaga swadaya masyarakat. Selama ini kerjasama berjalan baik dan data dari pihak lain membantu penyelesaian perkara. Institusi yang sering dijadikan sebagai mitra kerjasama dalam penyelesaian perkara korupsi adalah BPKP khususnya melalui audit maupun penyediaan ahli pada persidangan. 3. Kejaksaan Negeri Yogyakarta30 Tidak disebutkan adanya standar prosedur operasional mengenai penanganan laporan atau aduan dugaan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta. Penanganan laporan atau aduan dilakukan berdasarkan alur birokrasi di Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta.

30 Wawancara dengan Andi Hasyim, SH., selaku Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta.

Halaman | 35


Pertama-tama Laporan aduan dari masyarakat dalam bentuk surat diterima sekertariat Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta diteruskan ke Kepala Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta. Kemudian, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta mendisposisikan ke seksi yang berkesesuaian dengan laporan. Setelah laporan diterima oleh seksi pidana khusus kemudian dilakukan telaah untuk ditingkatkan menjadi penyelidikan. Lalu, berlanjut pada proses penyidikan dimana dikumpulkan alat bukti. Setelah dirasakan cukup maka akan dilimpahkan ke pengadilan dan dilakukan penuntutan. Jika putusan telah in-krach maka dilakukan eksekusi. Selama bertugas tiga bulan di Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta, ada 5 laporan atau aduan dan temuan terkait kasus korupsi yang diperiksa. Kelima perkara tersebut sekarang masih dalam tahap penyelidikan, mengenai mana yang laporan aduan masyarakat dengan temuan kejaksaan, tidak perlu dipilah-pilah karena dirasakan akan tidak adil, jika hanya dikatakan sebagai laporan aduan maka kejaksaan akan dianggap tidak bekerja, sebaliknya jika hanya dikatakan sebagai temuan kejaksaan maka masyarakat akan dianggap tidak koorporatif. Kendala saat menerima laporan atau adauan adalah seringkali masyarakat sangat subyektif ketika melapor. Pelapor atau pengadu selalu ingin setiap kasus yang dilaporkan segera diusut dan disidangkan. Namun, sebagai pejabat yang berwenang, kejaksaanlah yang bisa menentukan kasus tersebut masuk kategori tipikor atau bukan. Masyarakat juga dinilai tidak percaya pada kejaksaan padahal tidak semua aparat kejaksaan buruk. Menurut narasumber, hanya sedikit oknum yang berbuat buruk dan menyimpang. Penanganan laporan atau aduan kadang bermasalah adalah di sektor hulu, karena membuat kejaksaan yang ada di hilir harus bekerja ekstra keras mengusut dugaan kasus korupsi.

Halaman | 36


Setiap

pelapor

atau

pengadu

akan

diberikan

informasi

perkembangan laporan atau aduannya. Pelapor dilindungi identitasnya. Laporan atau aduan dapat disampaikan secara langsung dengan datang sendiri ke Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta. Laporan atau aduan juga dapat disampaikan secara tidak langsung. Pelapor atau pengadu tidak perlu mengisi dokumen formal di kejaksaan. Namun, petugas kejaksaan telah menyimpan nomor kontak si pelapor atau pengadu. Jika ada perkembangan, akan diinfokan oleh petugas kepada pelapor atau pengadu. Terakhir, dalam menangani laporan atau aduan dugaan tindak pidana korupsi, Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta melakukan kerjasama dengan kepolisian, pengadilan, dan lembaga swadaya masyarakat. 4. Kejaksaan Negeri Sleman31 Dalam menangani laporan atau aduan dugaan tindak pidana korupsi, Kejaksaan Negeri Sleman berpedoman pada peraturan internal. Tindak pidana korupsi ditangani seksi pidana khusus. Pelapor atau pengadu dapat datang langsung melapor ke kantor Kejaksaan

Negeri

Sleman.

Pelapor

atau

pengadu

juga

dapat

menyampaikan laporan atau aduannya dengan menggunakan surat yang jelas atau surat tidak jelar (surat kaleng). Laporan tersebut kemudian ditulis oleh staf administrasi yang selanjutnya ditangani oleh seksi tindak pidana khusus. Laporan tersebut akan ditelaah apakah ada indikasi pidana atau tidak. Jika laporan disertai data yang cukup, maka akan memudahkan. Jika laporan hanya berupa selembar surat, maka akan diteliti lebih jauh di seksi pidana khusus dengan menggunakan mekanisme intelijen. Meskipun laporan dalam bentuk anonim dan tanpa disertai data yang cukup tetap akan ditelusuri untuk mengetahui kebenaran informasi apakah terdapat tindak pidana atau tidak. Jika terdapat ada indikasi 31

Wawancara dengan Kepala Kejaksaan Negeri Sleman, Yacob Hendrik, SH., MH.

Halaman | 37


pidana, maka statusnya akan dinaikan menjadi penyelidikan oleh intelijen. Jangka waktu yang tersedia untuk penyelidikan adalah maksimal selama 87 hari. Jika disimpulkan tidak ada indikasi pidana maka akan diumumkan di publik. Jika ada indikasi pidana maka akan dilakukan gelar perkara. Sampai tahun 2011, Kejaksaan Negeri Sleman hanya menangani tiga laporan dugaan tindak pidana korupsi. Kejaksaan Negeri Sleman menyediakan informasi perihal tindak lanjut laporan atau aduan kepada pelapor. Terhadap publik, belum dilakukan secara berkala. Identitas pelapor dijamin dilindungi. Tidak seperti zaman dahulu pelapor bisa menjadi terlapor, sekarang pelapor dilindungi sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Kriminalisasi terhadap pelapor bisa dihindari. Sebenarnya terdapat mekanisme teknis perlindungan pelapor, tetapi sampai saat ini belum pernah digunakan Dalam menangani laporan dugaan tindak pidana korupsi, pihak Kejaksaan Negeri Sleman selalu mengadakan kerjasama dengan instansi terkait. Misalkan dengan BPKP. Namun, menurut narasumber, kerjasama tersebut belum efektif. Salah satunya karena kendala biokrasi administrative yang membuat penanganan terhadap suatu perkara menjadi lama. Kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Sleman dalam menangani perkara korupsi adalah sangat sedikitnya pengaduan dari masyarakat. Sedikitnya pengaduan tersebut memunculkan tanda tanya, apakah memang tidak ada dugaan korupsi atau masyarakat tidak percaya pada aparat penegak hukum. Selain itu untuk melengkapi data, belum ada kerjasama yang baik, khususnya dari lembaga audit, BPKP. Idealnya dibangun sistem penerimaan laporan yang terintegrasi menggunakan

teknologi

informasi,

sehingga

masyarakat

dapat

melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dengan mudah. Cara-cara konvensional harus ditinggalkan. Namun, hal tersebut harus didukung

Halaman | 38


sarana yang baik. Narasumber juga menyoroti tentang pendanaan penanganan perkara. Menurut narasumber, pendanaan perkara harus diubah dari sistem penjatahan menjadi riil cost, butuh apapun untuk kepentingan penanganan perkara harus didanai negara. 5. Kejaksaan Negeri Bantul32 Kejaksaan

Negeri

Bantul

telah

memiliki

standar

prosedur

operasional yang mengikuti peraturan Jaksa Agung. Akan tetapi, tidak disebutkan secara spesifik apa aturan yang dimaksud. Laporan atau aduan dugaan tindak pidana korupsi yang berasal dari masyarakat dibedakan menjadi dua sumber. Pertama, laporan atau pengaduan dari masyarakat yang disebut dengan laporan pengaduan atau “labdu”. Labdu juga dapat diperoleh dari instansi lain di luar Kejaksaan Negeri Bantul, seperti badan audit semisal BPK dan BPKP. Kedua, laporan yang berasal dari intelejen Kejaksaan Negeri Bantul sendiri. Laporan ini dihasilkan dari perangkat intelejen yang berada di lapangan. Di Kejaksaan Negeri Bantul ada mekanisme pelayanan informasi publik (PIP). Dan siapapun masyarakat dapat datang ke Kejaksaan Negeri Bantul untuk menanyakan perkembangan kasusnya. Laporan atau pengaduan yang masuk akan diperiksa. Sebelum dilakukan pemeriksaan, akan diterbitkan dahulu surat perintah untuk mengumpulkan bahan dan keterangan yang biasa disebut “pengumpulan bahan dan keterangan” atau “pulbaket”. Setelah diolah, bahan dan data dilaporkan kepada pimpinan. Jika pimpinan mengeluarkan kebijakan agar laporan terus ditindaklanjuti, maka bahan dan data akan diteruskan ke dua bagian, yakni bagian intelejen dan bagian tindak pidana khusus. Jika bahan dan data diteruskan ke bagian intelejen, selanjutnya diterbitkan surat perintah operasi intelejen yustisia. Sedangkan, jika

32 Wawancara dengan narasumber Raka Buntasing Panjoko, SH., bekerja di bagian intelejen Kejaksaan Negeri Bantul sejak 2010.

Halaman | 39


diteruskan ke bagian tindak pidana khusus maka akan diterbitkan surat perintah penyelidikan. Surat perintah ini berlaku selama 30 hari dan dapat diperpanjang sekali. Dalam tahap ini, harus jelas perihal yang berkaitan dengan bahan dan data laporan terkait siapa pelakunya, kapan dilakukan, bagaimana melakukannya, dan hal lain yang berkaitan dengan kasus yang termuat dalam bahan atau data laporan. Jika tahap penyelidikan cukup, selanjutnya akan ditingkatkan ke tahap penyidikan. Jumlah laporan atau pengaduan dugaan tindak pidana korupsi sampai dengan 2012 yang diterima Kejaksaan Negeri Bantul sebanyak sembilan berkas. Rincian jumlah laporan atau pengaduan pada 2010 sebanyak dua berkas. Pada 2011 ada satu berkas dan pada 2012 terdapat enam laporan. Dari sembilan laporan atau pengaduan tersebut, tidak semuanya ditindaklanjuti. Dua laporan atau pengaduan pada 2010 dihentikan karena tidak cukup bukti. Pada 2011, satu laporan dihentikan juga karena tidak cukup bukti. Sedangkan pada 2012, empat dari enam laporan atau pengaduan dugaan tindak pidana korupsi. Dalam menangani laporan atau pengaduan dugaan tindak pidana korupsi dari masyarakat, terdapat hambatan yakni stabilitas masyarakat. Khususnya stabilitas dari masyarakat lokasi tindak pidana korupsi. Kejaksaan Negeri Bantul dalam menangani laporan atau aduan dari masyarakat yang sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan, akan ditangani secara bekerjasama dengan lembaga lain. Khususnya, dalam menghitung kerugian keuangan negara. Laporan atau pengaduan dari masyarakat dapat disampaikan secara langsung kepada Kejaksaan Negeri Bantul. Masyarakat dapat datang sendiri dalam menyampaikan laporan atau pengaduannya. Di samping itu laporan atau pengaduan dapat disampaikan secara tidak langsung. Perangkat yang disediakan untuk menerima laporan pengaduan dari masyarakat berupa surat baik elektronik (email) atau non-elekronik dan telepon. Pelapor atau pengadu yang menyampaikan laporan atau

Halaman | 40


pengaduannya ke Kejaksaan Negeri Bantul akan dilindungi. Setiap pelapor dapat menanyakan perkembangan laporan atau aduannya. 6. Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta33 Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki struktur baru untuk menangani tindak pidana korupsi yaitu dengan dibentuknya Sub Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Subdit Pidkor) pada tahun 2011 yang berada di bawah Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus). Seluruh penanganan laporan atau aduan dugaan tindak pidana korupsi berpedoman pada Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan beserta peraturan internal lainnya khususnya yang memuat standar prosedur operasional. Masyarakat yang melapor dapat mendatangi SPKT Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Materi laporan akan dicatat dan diklarifikasi langsung oleh petugas piket. Laporan yang disampaikan masyarakat secara resmi menjadi laporan polisi yang bersifat pro justicia. Setelah itu laporan akan disampaikan kepada bagian operasi dan diteruskan kepada pimpinan yaitu Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, akan diarahkan agar ditangani oleh ke Ditreskrimsus dan diteruskan ke Kasubdit Pidkor yang kemudian diteruskan kepada penyidik. Laporan polisi akan ditindaklanjuti dengan penelaahan yang bisa saja masuk pada tahap penyelidikan untuk diteliti dan dicari unsur pidana beserta kelengkapan alat bukti permulaan yang cukup. Pelapor akan diberikan perkembangan informasi melalui mekanisme SP2HP yang memuat status dan informasi perkembangan perkara pada setiap tahapan sebagai sarana transparansi penanganan perkara. Namun, apabila perkara tidak memenuhi unsur pidana dan tidak ditemukan

33 Wawancara dengan AKBP Kristiono, Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

Halaman | 41


bukti yang cukup setelah dilakukan upaya sesuai prosedur maka perkara akan dihentikan. Tidak semua masyarakat yang mengetahui tindak pidana bersedia membuat laporan polisi meskipun menyampaikan informasi tersebut kepada polisi. Oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, informasi ini dikategorikan sebagai laporan informasi seperti halnya informasi yang diperoleh dari sumber lain seperti media massa, surat anonim, informasi dari lembaga lain, maupun informasi dari lembaga swadaya masyarakat. Terhadap laporan informasi akan dilakukan tindak lanjut untuk mencari bukti permulaan, baik melalui upaya tertutup (informal) maupun upaya terbuka (formal). Apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup maka akan ditangani oleh penyidik dan dinaikkan statusnya menjadi penyidikan. Namun, jika tidak ditemukan unsur tindak pidana maupun alat bukti permulaan yang cukup maka akan dihentikan dan kesimpulan ini juga dapat disampaikan kepada instansi lain. Berbeda dengan laporan polisi yang bersifat pro justicia, laporan informasi tidak disertai dengan SP2HP pada pemberi informasi yang memuat informasi perkembangan perkara. Namun, Subdit Pidkor Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta bersedia menyampaikan informasi perkembangan perkara apabila pemberi informasi meminta, tentu saja dalam batas aturan. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta menerima 45 laporan informasi dan laporan polisi perkara tindak pidana korupsi pada tahun 2012. Semua laporan ditindaklanjuti berdasarkan standar prosedur operasional. Namun, berdasarkan klarifikasi terdapat 43 laporan yang layak mendapat tindak lanjut. Dalam menangani laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi sering mengalami kendala baik internal institusi maupun kendala eksternal. Kendala internal institusi seperti sarana dan prasarana yang belum mendukung, personil Subdit Pidkor Kepolisian Daerah Istimewa

Halaman | 42


Yogyakarta yang terbatas, di tingkatan Polres personil yang menangani tipikor masih dibebani menangani pidana yang lain. Adapun kendala eksternal yang dihadapi diantaranya adalah pelapor tidak menyertakan data pendukung. Sering laporan hanya berupa selembar kertas. Namun demikian, walaupun laporan tanpa disertai data pendukung tetap akan ditindaklanjuti. Selain itu pelapor tidak memberikan data identitas yang lengkap. Atau kejadian yang dilaporkan perkara lama sehingga kesulitan mencari data pendukung. Selain itu hubungan atau koordinasi dengan instansi lain dirasa belum cepat misalnya dengan kejaksaan atau BPKP, kesulitan meminta keterangan ahli karena tidak ada biaya, serta kewenangan polri menangani pidana korupsi yang terbatas karena hanya penyelidikan dan penyidikan. Narasumber sebagai Kasubdit Pidkor Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan bahwa setelah dikeluarkannya Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan mekanisme penanganan laporan pengaduan masyarakat menjadi lebih terarah dan teratur. Setiap langkah sudah terdapat petunjuk yang jelas. Namun, secara keseluruhan proses penanganan perkara belum dapat ideal mengingat banyak kendala internal dan ektsternal seperti sudah dijelaskan sebelumnya. Narasumber memiliki pemikiran agar penangan perkara menjadi ideal maka harus disediakan sarana dan prasarana yang cukup, mekanisme hubungan dengan instansi lain dibuat sederhana dan jelas, anggaran dan personil harus mencukupi dan struktur organisasi yang mandiri.

Narasumber

menyampaikan

untuk

mendukung

upaya

pemberantasan korupsi yang lebih masif ada baiknya Subdit Pidkor Polda ditingkatkan seperti yang pernah dilakukan pada bagian narkoba menjadi Direktorat Reserse. Sebagai sarana untuk terwujudnya transparansi Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta menyampaikan laporan penanganan pengaduan

Halaman | 43


masyarakat seperti melalui press rilis pimpinan dengan interval waktu bulanan, semester, dan tahunan. Selain itu juga dimuat melalui website. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta juga

mengembangkan

beberapa sarana yang dapat digunakan untuk menerima laporan pengaduan masyarakat, selain datang langsung juga dapat melalui surat, melalui telpon, email atau website. Identitas pelapor dilindungi. Komunikasi dengan pelapor dilakukan dengan aman untuk menjamin kerahasiaan. Perlindunan saksi dan korban diatur dalam bermacam peraturan perundang-undangan. Termasuk diatur dalam peraturan bersama Menkumham, Kejaksaan RI, Polri, KPK, dan LPSK tentang perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor, dan saksi pelaku yang bekerjasama. Kerjasama juga dijalin oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanganan perkara seperti dengan BPK, BPKP, maupun instutusi lain. 7. Kepolisian Resort Kota Yogyakarta34 Kepolisian Resort Kota Yogyakarta belum memiliki standar prosedur operasional untuk menangani laporan atau aduan dugaan tindak pidana korupsi. Akan tetapi, prosedur itu secara umum tertuang dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang tidak dirinci nomor dan tahun peraturannya. Alur penanganan laporan atau aduan dugaan tindak pidana korupsi dimulai sejak masyarakat menyampaikan laporannya ke Sentra Pelayanan Kepolisian Resort Kota Yogyakarta. Pelapor atau pengadu akan diterima oleh petugas piket dan akan ditanyai mengenai kasus yang dilaporkan misal barang bukti, maupun alat bukti. Petugas piket akan memberikan analisis sementara mengenai laporan aduan merupakan

34 Wawancara dengan AKP Adrianus Wilmar Bawimbang, Kanit IV (unit korupsi) Satuan Reserse Kriminal Kepolisan Resort Kota Yogyakarta.

Halaman | 44


kasus perdata atau pidana. Setelah itu petugas piket akan menguhubungi unit yang sesuai. Selanjutnya pelapor akan dilayani oleh anggota unit. Unit Tindak Pidana Korupsi (unit tipikor) Kepolisian Resort Kota Yogyakarta didirikan pada 2012. Dalam umur yang masih sangat muda, belum ada laporan atau aduan dugaan tindak pidana korupsi yang masuk ke unit tipikor. Sebelum tahun 2012, ada dua laporan tindak pidana yang sebelumnya dianggap sebagai tindak pidana umum, tetapi setelah dikembangkan pemeriksaan laporan tersebut menjadi tindak pidana korupsi. Salah satu dari laporan tersebut merupakan kasus penggelapan dana BKM di kelurahan di Yogyakarta yang sampai sekarang masih dalam tahap penyelidikan. Polresta Yogyakarta belum pernah secara langsung menerima pengaduan, maka belum mengalami kendalanya. Paling penting adalah sampai saat ini masyarakat dirasakan masih enggan untuk melaporkan dugaan kasus korupsi ke kepolisian. Bila dibandingkan dengan perkara pidana biasa, unit tipikor Kepolisian Resort Kota Yogyakarta juga dimintai menangani perkara pidana biasa yang cenderung rumit. Karena masih sangat baru, kendala penanganan laporan atau aduan dugaan tindak pidana korupsi belum secara nyata dirasakan. Penanganan laporan atau aduan dugaan tindak pidana (umum) yang ada di Kepolisian Resort Kota Yogyakarta sudah cukup ideal. Ditambahkan, bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012, penyidik wajib memberitahukan perkembangan laporan, yang diberikan secara periodik, sebagai contoh pada penetapan tersangka, berkas dikirim ke kejaksaan, ditemukannya petunjuk kepada pelapor. Aduan masyarakat diterima secara langsung atau melalui telepon. Nantinya pelapor akan diminta datang ke kantor polresta yogyakarta untuk memberikan keterangan. Terkait publikasi di media, Dalam setiap

Halaman | 45


kesempatan dimana anggota Kepolisian Resort Kota Yogyakarta diminta menjadi narasumber maka akan menyampaikan laporan kepada publik. Selain itu, Kepolisian Resort Kota Yogyakarta juga punya slot khusus setiap satu bulan sekali di radio sonora untuk menyampaikan pesanpesan kamtibnas-biasanya dengan melaporkan jumlah laporan dan mengajak warga masyarakat untuk berperan aktif. Dengan tujuan untuk melindungi pelapor, dalam hal menangani laporan, penyidik harus meilindungi baik secara general (kasusnya, misalnya tidak terlebih dahulu mempublikasikan ke masyarakat luas atau media massa jika masih dalam penyelidikan karena dikhawatirkan akan terjadi upaya untuk menghilangkan barang bukti). Namun sejauh ini secara khusus untuk pelapor belum dilakukan perlindungan karena belum ada yang melapor. Kepolisian Resort Kota Yogyakarta senantiasa menjaga kerjasama karena sangat berkaitan dengan diferensiasi fungsional dalam penegakan hukum misalnya dengan BPK, BPKP, ahli, akademisi, dan pengacara-pengacara yang konsen terhadap masalah korupsi. 8. Kepolisian Resort Sleman35 Dalam menangani laporan masyarakat perihal dugaan tindak pidana korupsi, Kepolisian Resort Sleman bekerja berdasarkan aturan khusus. Aturan itu pada prinsipnya membedakan mekanisme penanganan antara tindak pidana umum dengan tindak pidana korupsi. Seperti, ada formulir khusus yang harus diisi yang terpisah dari formulir pada umumnya. Jika ada pelapor yang datang, maka akan dilayani oleh unit Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK). Pelapor harus mengisi form tertentu dan akan dibuatkan laporan polisi dan tanda bukti lapor. Kemudian pelapor akan diarahkan ke penyidik. Laporan pengaduan masyarakat bisa

35 Narasumber Hari Purnomo, penyidik di Unit Tindak Pidana Korupsi Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Sleman.

Halaman | 46


dilakukan melalui beberapa cara, yakni datang langsung ke kantor Kepolisian Resort Sleman atau bisa juga melalui surat, telpon, atau email. Sementara untuk website dan sms centre belum tersedia. Selama 2009-2011 ada sekitar empat perkara dugaan tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kepolisian Resort Sleman. Terhadap laporan atau aduan, maka pelapor akan diberi informasi mengenai penanganan perkara yang dilaporkan secara berkala. Setiap perubahan status perkara, pelapor akan diberikan informasi. Namun, memang belum ada sistem yang baku untuk menjelaskan kepada publik perihal jumlah dan tindak lanjut laporan atau aduan masyarakat. Terkait dengan perlindungan terhadap pelapor, Kepolisian Resort Sleman menjamin bahwa identitas pelapor akan dilindungi. Keamanan pelapor juga dilindungi. Identitas pelapor tidak akan diumumkan ke publik jika tidak diperlukan. Terdapat kerjasama dengan lembaga lain dalam menangani dugaan tindak pidana korupsi. Misalnya BPKP, Pemerintah Daerah, Kejaksaan dan pihak-pihak lain untuk menyelesaikan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi. Lembaga-lembaga tersebut menurut narasumber sudah cukup kooperatif dalam bekerjasama untuk membantu penyelesaian perkara tindak pidana korupsi. Namun, terkadang juga terdapat hambatan.

Narasumber

mencontohkan

pernah

kesulitan

dalam

pengumpulan data dari lembaga lain karena data yang dibutuhkan tidak terlacak. Salah satu kendala utama dalam menindaklanjuti laporan atau aduan masyarakat adalah kurangnya data. Laporan pengaduan masyarakat seringkali tidak didukung data yang cukup. Walaupun demikian, aduan tetap diterima dan pihak Polres Sleman tetap akan menindaklanjuti pengaduan tersebut melalui proses pengumpulan data dan penelaahan. Penanganan laporan/pengaduan masyarakat tentang dugaan tindak

Halaman | 47


pidana korupsi yang ideal haruslah yang sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan dalam aturan. 9. Kepolisian Resort Bantul36 Unit tindak pidana korupsi (unit tipikor) Kepolisian Resort Bantul dibentuk pada Bulan Maret 2011. Di Kepolisian Resort Bantul belum ada standar prosedur operasional yang secara khusus dalam menangani penanganan laporan atau aduan dugaan tindak pidana korupsi. Penanganan laporan didasarkan pada buku pedoman pelaksanaan penyidikan yang diterbitkan oleh Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. Namun, pedoman tersebut masih bersifat sementara. Setiap laporan atau aduan yang masuk ke Kepolisian Resort Bantul akan dibuatkan gelar laporan. Dari gelar tersebut, jika terpenuhi unsur tindak pidana korupsi, maka akan ditingkatkan ke tahap penyelidikan. Hasil dari penyelidikan jika memenuhi sebagai tindak pidana korupsi, maka akan ditingkatkan ke penyidikan. Syarat gelarnya adalah ada laporan terlebih dahulu. Bisa laporan tertulis maupun tidak tertulis (lisan). Untuk laporan tidak tertulis, pelapor menyampaikannya kepada petugas, dan petugas yang akan membantu menuliskannya atau mengetiknya. Dalam medio 2009-2012 ada lima laporan kasus dugaan korupsi yang masuk Polres Bantul. Dari kelima laporan yang masuk, satu laporan masuk pada tahun 2011 dan empat laporan yang lain masuk pada tahun 2012. Kelima kasus tersebut kini ditangani oleh Kepolisian Resort Bantul. satu kasus sudah masuk tahap penyidikan (laporan masuk 2012), dua kasus dalam tahap penyelidikan (satu laporan masuk 2011 dan satu

36 Wawancara dengan narasumber Iptu Hartono, Kepala Unit Tindak Pidana Korupsi Satuan Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Resort Bantul.

Halaman | 48


laporan masuk 2012) dan dua kasus masih dalam tahap pengumpulan informasi (laporan masuk 2012). Dalam menangani laporan atau aduan dugaan tindak pidana korupsi dari masyarakat, ada beberapa kendala yang dihadapi. Pertama, pada bagian menemukan alat bukti dalam laporan tindak pidana korupsi tersebut. Minimnya alat bukti yang terdapat dalam

laporan mejadi

kendala yang terberat. Kendala yang kedua adalah, saksi. Susah untuk mengkomunikasikan kepada saksi karena pekerjaan saksi yang berada di luar kota. Atau karena saksi sudah tidak mau berurusan lagi dengan dugaan kasus yang dilaporkan. Kedua, jumlah sumber daya manusia di unit tipikor Kepolisian Resort Bantul sedikit. Hanya berjumlah 6 anggota yang masing-masing anggota masih dibebani untuk memegang kurang lebih dua puluh berkas pidana umum. Menurut narasumber sendiri penanganan laporan tindak pidana korupsi di Kepolisian Resort Bantul sementara ini sudah ideal. Dalam meningkatkan penanganan, perlu adanya peningkatan sarana. Teknologi informasinya (website) yang ada selama ini belum maksimal. Kemudian, sumber daya manusia (anggota polisi) yang bertugas masih dirasa kurang, baik dalam hal jumlah dan kompetensi. Selain juga perlu adanya capacity building untuk meningkatkan kompetensi dari personel kepolisian terkait. Sementara ini (sejak tahun 2011) laporan masyarakat dalam kasus tipikor diterima secara langsung oleh Kepolisian Resort Bantul. Dalam arti, pelapor datang untuk menyampaikan laporannya dan tidak melalui media lain. Perihal perkembangan perkara yang dimasukan oleh pelapor maka pelapor akan diberikan progres laporan melalui SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan). Metode lainnya adalah dengan menyampaikan progres melalui telepon dan/atau SMS (Short Message Service).

Halaman | 49


Metode yang paling sering digunakan adalah dengan metode telepon. Untuk perlindungan bagi pelapor belum ada mekanisme perlindungan terhadap pelapor tindak pidana korupsi. Namun demikian, apabila pelapor merasa jiwa dan harta bendanya terancam dan melaporkan ke Kepolisian Resort Bantul, dan anggota Kepolisian Resort Bantul akan berkewajiban untuk melindungi. Inisiatif untuk memohon perlindungan dari pelapor, bukan dari Kepolisian Resort Bantul. Mengenai publikasi jumlah dan penanganan laporan yang diterima Polres Bantul narasumber menjelaskan bahwa laporan kepada publik disampaikan melalui Humas Kepolisian Resort Bantul setiap tahunnya yang rekapitulasinya disampaikan ke publik melalui media. Dalam menangani laporan pengaduan, Kepolisian Resort Bantul bekerjasama dengan BPKP Bantul untuk menghitung kerugian negara. B. Analisis Hasil Penelitian Dalam bagian ini akan dijawab tiga hal yang ada dalam rumusan masalah. Pertama, bagaimanakah sistem penanganan laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi diinstitusi penegak hukum. Kedua, apa saja permasalahan yang timbul dalam penganganan laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi di institusi penegak hukum. Ketiga, bagaimana model ideal penanganan laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi untuk optimalisasi penanganan perkara di institusi penegakan hukum. Pertama, dari hasil penelitian di lapangan, sistem penanganan laporan pengaduan dimulai sejak diajukannya laporan atau aduan dari masyarakat tentang dugaan tindak pidana korupsi. Laporan atau aduan tersebut dapat disampaikan langsung sendiri oleh pelapor atau pengadu atau disampaikan kepada pos pelayanan di institusi penegak hukum, seperti SPK (Kepolisian) atau PIP di Kejaksaan. Masyarakat juga dapat menggunakan sarana yang tersedia dalam insitusi penegak hukum untuk melaporkan atau mengadukan

Halaman | 50


dugaan tindak pidana korupsi. Alat yang dimaksud seperti surat, telepon, sms, email, atau laman institusi penegak hukum. Yang menarik adalah, beberapa institusi penegak hukum di daerah, misalnya kepolisian, belum memiliki SPO dalam menangani laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi. Hal ini dikarenakan, laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi penanganannya masih disamakan dengan laporan pengaduan dugaan tindak pidana umum. Padahal, tindak pidana korupsi yang dianggap sebagai tindak pidana luar biasa harus diberantas dengan cara-cara luar biasa. Dengan kata lain, pengelolaan laporan atau aduan dugaan tindak pidana korupsi tidak memenuhi kaedah manajemen pelayanan publik yang baik. Dalam pelayanan publik yang baik, manajemen atau pengelolaan laporan atau aduan harus dimulai dari perencanaan dan pembentukan satuan pengelola laporan atau aduan dugaan tindak pidana korupsi. Kemudian, juga perlu diperhatikan adanya pelimpahan kewenangan kepada satuan tersebut untuk mengelola laporan atau aduan dugaan tindak pidana korupsi. Yang lebih penting lagi, pengawasan terhadap satuan pengelola juga perlu dibentuk mekanisme yang jelas. Tidak adanya pengawasan berpotensi menyebabkan pengelolaan menjadi tidak sesuai dengan standar prosedur operasional. Langkah terakhir yang ditempuh dalam pengelolaan laporan atau aduan dugaan tindak pidana korupsi adalah evaluasi, yang berfungsi untuk memperbaiki pengelolaan laporan atau aduan dugaan tindak pidana korupsi yang tidak sesuai dengan SPO. Pada bagian ini, evaluasi juga dikenakan kepada substansi SPO itu sendiri, apakah sudah sesuai dan dapat diterapkan dalam pelaksanaan pengelolaan laporan atau aduan dugaan tindak pidana korupsi. Kedua, kendala yang dihadapi oleh penegak hukum dalam menangani laporan dan aduan dugaan tindak pidana korupsi secara umum adalah, (i) pelapor atau pengadu tidak melengkapi berkas laporan atau aduan; (ii) stabilitas politik dan minimnya kepercayaan masyarakat; serta (iii)

Halaman | 51


kurangnya koordinasi dengan lembaga lain. Menarik mencermati hal ini, bukankah penyidik kepolisian dan kejaksaan diberikan wewenang untuk menelusuri laporan atau aduan dugaan tindak pidana korupsi? Stabilitas politik dan kepercayaan masyarakat kadang kala juga menjadi penghambat penanganan laporan atau aduan dugaan tindak pidana korupsi. Masyarakat yang kadang kala meluapkan ketidakpercayaannya kepada institusi penegak hukum membuat penegak hukum kurang fokus menindaklanjuti laporan atau aduan. Menurut pandangan penegak hukum, seharusnya yang bisa menentukan suatu laporan atau aduan dari masyarakat masuk dalam lingkup tindak pidana korupsi adalah penegak hukum, bukan masyarakat. Sikap masyarakat yang ingin laporan atau aduannya cepat diproses, diusut, dan disidangkan agak mengganngu kinerja penegak hukum. Apalagi, kadang kala laporan atau aduan dugaan tindak pidana korupsi dari masyarakat tersebut kadang kala dilakukan dengan dasar subjektifitas belaka, bukan laporan yang objektif dan terkesan minim bukti. Pada bagian kendala penanganan karena desakan dari masyarakat, setidaknya ada dua hal yang harus digarisbawahi. Pertama, jika laporan atau aduan dari masyarakat itu sifatnya subjektif atau ada indikasi kepentingan politik didalamnya, maka penegak hukum dapat secepatnya menyampaikan keterangannya kepada pelapor atau pengadu bahwa laporan atau aduan yang disampaikan tidak lengkap dan tidak memenuhi unsur dugaan tindak pidana korupsi. Kedua, jika laporan atau aduan tersebut bersifat objektif atau tidak ada unsur kepentingan politik di dalamnya, maka penegak hukum tidak boleh risih dengan desakan masyarakat. Demonstrasi dari masyarakat, misalnya, untuk mendesak penegak hukum menindaklanjuti laporan atau aduan dugaan tindak pidana korupsi adalah bentuk pengawasan eksternal kepada penegak hukum. Mengenai kendala kurangnya koordinasi dengan lembaga lain, misalnya lembaga audit kuangan negara, hal ini menunjukkan

Halaman | 52


bahwa komunikasi kelembagaan belum terbangun di antara penegak hukum dengan insitusi lainnya. Ketiga, mengenai penanganan yang ideal terhadap laporan atau aduan dugaan tindak pidana korupsi. Sebagian narasumber menyatakan bahwa ketentuan yang diatur dalam SPO sudah mencerminkan ketentuan yang ideal. Artinya, sistem penanganan laporan atau aduan dugaan tindak pidana kroupsi sudah cukup baik. Yang diperlukan untuk mendukung ketentuan tersebut adalah, 1.

Sarana penanganan laporan dan aduan dugaan tindak pidana korupsi harus ditingkatkan. Misalnya, memberikan ruang yang layak, terdapat meja dan kursi, komputer, dan cctv;

2.

Anggaran terhadap penanganan laporan atau aduan dugaan tindak pidana korupsi mestinya bersifat real cost. Maknanya, penegak hukum (khususnya kepolisian dan kejaksaan) perlu diberikan dana yang cukup untuk menangani laporan atau aduan dugaan tindak pidana korupsi, termasuk dalam tahap pro-justisia.

Mengenai anggaran yang diperlukan untuk penanganan laporan atau aduan dugaan tindak pidana korupsi, harus dicermati dengan seksama. Sebab, penambahan anggaran kadang kala tidak berkorelasi positif dengan keberhasilan proses pro-justisia. Di samping itu, dalam praktiknya, anggaran adalah sektor yang sering dikorupsi.

Halaman | 53


BAB 5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI A. Kesimpulan Dari hasil penelitian pustaka dan penelitian lapangan, maka didapatkan kesimpulan penelitan ini sebagai berikut, 1.

Mekanisme penanganan laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi disesuaikan dengan standar prosedur operasional di masingmasing institusi penegak hukum. Laporan atau aduan dapat disampaikan secara langsung dengan datang sendiri ke institusi penegak hukum atau tidak secara langsung dengan mengirimkan surat, email, mengisi keterangan di laman masing-masing penegak hukum, melalui saluran telepon, atau sms;

2.

Kendala yang dihadapi dibagi menjadi dua bagian. Pertama, kendala eksternal berupa (i) tidak lengkapnya berkas laporan atau aduan dugaan tindak pidana korupsi; (ii) laporan yang bertendensi subjektif dan syarat kepentingan politik; (iii) minimnya kepercayaan masyarakat. Sedangkan bagian kedua adalah kendala internal. Meliputi (i) anggaran yang masih minim dalam menangani laporan atau aduan dugaan tindak pidana korupsi; dan (ii) sistem birokrasi internal penegak hukum yang terkadang tidak sesuai antara lingkup hulu dan hilirnya;

3.

Penanganan ideal laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi, memiliki syarat sebagai berikut, a.

Perlu ada aturan internal dari masing-masing penegak hukum yang mengatur penanganan laporan pengaduan dugaan tindak pidana kroupsi;

b.

Aturan tersebut diketahui dan diteruskan ke setiap petugas yang memiliki kewenangan terhadap penanganan laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi;

Halaman | 54


c.

Perlu dibentuk penanganan satu atap laporan atau aduan dugaan tindak pidana korupsi.

B. Rekomendasi Untuk mendukung penanganan laporan pengaduaan dugaan tindak pidana korupsi, perlu dilakukan, 1.

Untuk penanganan laporan atau aduan dugaan tindak pidana korupsi, setiap penegak hukum harus memiliki SPO penanganan laporan atau aduan dugaan tindak pidana korupsi. Untuk Kejaksaan dan Kepolisian, SPO penanganan laporan atau aduan dugaan tindak pidana korupsi harus dibuat sama yang diberlakukan mulai dari kejaksaan agung, kejaksaan tinggi, dan kejaksaan negeri, termasuk juga cabang kejaksaan negeri. Begitu pula di kepolisian, SPO berlaku mulai dari Markas Besar Polri, kepolisian daerah, serta kepolisian resort. Harus ada satu unit yang secara khusus mengelola laporan atau aduan dugaan tindak pidana korupsi;

2.

Kapasitas petugas pengelola laporan atau aduan dugaan tindak pidana

korupsi

harus

ditingkatkan

agar

dapat

melakukan

pengelolaan secara objektif dan menghindari subjektifitas laporan atau aduan dugaan tindak pidana korupsi. Mekanisme penanganan laporan atau aduan dugaan tindak pidana korupsi harus mudah diakses oleh masyarakat; 3.

Selain meningkatkan kapasitas petugas pengelola, masyarakat juga perlu diedukasi agar menyampaikan dokumen laporan atau aduan dugaan tindak pidana korupsi yang cukup, dan didorong untuk terus melakukan pengawasan terhadap laporan atau aduan dugaan tindak pidana korupsi yang sudah disampaikan ke penegak hukum.

Halaman | 55


DAFTAR PUSTAKA Peraturan Perundang-undangan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 Struktur dan Organisasi KPK; Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 037 Tahun 2011 tentang Intelejen; Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Buku dan dokumen lainnya Arikunto, Suharsimi. 1993. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi II). Jakarta. Rineka Cipta. Babbie, Earl. 1986. The Practice of Social Research. California. Wadsworth Publishing Co. Constitutional Code, Boo II, Ch.XII, sect. XIV. The Works of Jeremy Bentham, published under the superintendence of... John Bowring, 11 vols. ( Edinburgh Tait, 1843) vol. IX. Harian Kompas. 21 Januari 2009. Krippendorf, Claus. 1991. Analisis Isi. Jakarta. Radjawali Press.

Halaman | 56


Madison, James. August 4, 1822. Letter to W.T. Barry http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=ADA279006 diakses pada 6 Desember 2012 Mendel, Toby, Freedom of Information as an Internationally Protected Human Right, http://www.article19.org/data/files/pdfs/publications/foi-as-aninternational-right.pdf diakses pada 5 Desember 2012 Nasution, S. 1992. Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif. Bandung. Tarsito. Pramusinto, Agus (dkk). 2009. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Laporan Akhir Penelitian Kerjasama Pembangunan Kementerian Negara PPN/Bappenas RI dengan UGM. Purwanto, Erwan Agus. 2009. Strategi Adopsi dan Pengolahan Pengaduan Dalam Pelayanan Publik. Terdapat dalam Administrasi Negara (isu-isu kontemporer). Yogyakarta. Graha Ilmu. Ranjit, Kumar. 1999. Research Methodology: a Step-by-Step Guide for Beginners. Melbourne. Addison Wedley Longman Australia Pty Limited. Sandel. Michael J. 2009. Justice What’s The Right Thing To Do? New York, New York Times Best Seller. Soekanto, Soerjono. 1981 cetakan ke-2. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta, UI Press. Soemitro, Ronny Hanitijo. 1994. Metodologi Penelitan Hukum dan Jurimetri. Jakarta. Ghalia Indonesia. Sumardjono, Maria S.W. Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian. Jakarta. PT Gramedia. 1989. Syafeii, Inu Kencana. 2004. Birokrasi Pemerintahan Indonesia. Bandung. Mandar Maju. UNDPPC, Pacific Plan Regional Accountability Initiatives, diakses pada http://www.undppc.org.fj/pages.cfm/our-work/democraticgovernance/accountability-transparency-frameworks/pacific-planregional-accountability-initiatives/ tanggal 5 Desember 2012 United Nation Declaration of Human Rights, diakses dalam http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml pada 5 Desember 2012 Usman Husaini. 2006. Manajemen Teori, Praktik dan Riset Pendidikan. Jakarta. Bumi Aksara. Wawancara Adrianus Wilmar Bawimbang, AKP, selaku Kanit Tipikor Polresta Yogyakarta

Halaman | 57


Andi Hasyim, SH., selaku Kepala Seksi Pidsus Kejari Yogyakarta Eko Marjono selaku Direktur Dumas KPK Hari Purnomo selaku penyidik di Unit Tipikor Polres Sleman Hartono, Iptu, selaku Kanit Tipikor Polres Bantul Kristiono, AKBP, selaku Direktur Reskrimsus Tipikor Polda DIY R.B. Henry Budianto, SH., MH., selaku Asisten intelejen Kejati DIY Raka Buntasing Panjoko, SH., selaku staf intelejen Kejari Bantul Yacob Hendrik, SH., MH., selaku Kepala Kejari Sleman Yuli Kristiono selaku Supervisor Bidang Dumas KPK

Halaman | 58

Laporan riset e2j