SELASA
19 Februari 2013 “Karena saat ini bangsa Indonesia masih banyak persoalan yang dihadapi, maka capres dan cawapres mendatang harus dapat berpikir secara cerdas dan visioner, yaitu membangun cita-cita Indonesia yang lebih spektakuler dan memberikan solusi,”
“Polisi akan menindak tegas para pengendara jika diketahui masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) mereka sudah kedaluarsa meskipun baru sehari,”
“Sumber daya alam dieksplorasi secara besar-besaran, ketergantungan dengan asing, penegakan hukum dan lainnya. Banyak sekali persoalan bangsa karena perubahan yang cepat diperlukan acuan bersama terhadap arah tujuan negara,” Wakil Ketua MPR
Kepala Bagian Penerangan Umum POLRI
Lukman Hakim Saefuddin
Kombes Agus Rianto
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Marwan Jafar
Urgensi Pedoman Pemidanaan Disparitas pemidanaan menjadi issu utama dalam sistem peradilan pidana, terutama berkaitan erat dengan pertanyaan apakah suatu putusan hakim sudah memenuhi rasa keadilan.
Sikap Kami Keteladanan bagi Pejabat Publik SUNGGUH sulit berharap roda pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat ini bisa berjalan optimal. Sejumlah pejabat kunci terbelit urusan yang sebenarnya tidak berkaitan dengan tugas-tugas seorang eksekutif di pemerintahan. Padahal, menghadapi tantangan pemerintahan ke depan, dibutuhkan konsentrasi yang ekstra. Misalnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beserta lima menteri asal Partai Demokrat sibuk mengurus kisruh internal partainya. Selain itu, Menko Perekonomian Hatta Rajasa sibuk dengan sidang kasus tabrakan anaknya, Rasyid Amrullah Rajasa. Demikian juga Menteri Pertanian (Mentan) Suswono yang bakal dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus suap impor daging sapi. Belum lagi kesibukan menteri yang berlatar pimpinan parpol seperti Muhaimin Iskandar (PKB), Suryadharma Ali (PPP), Agung Laksono (Golkar), Menhut Zulkifli Hasan (PAN), dan Mensos Salim Segaf Al-Jufri (PKS). Pada 2013 yang disebut-sebut sebagai tahun politik, konsentrasi mereka sudah pasti makin terbelah antara mempersiapkan pemilu atau mengurus kementerian yang dipimpinnya. Rakyat sebenarnya sudah menyadari adanya perlambatan laju roda pemerintahan belakangan ini. Dari hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang dipublikasikan pada 29 Januari lalu, terungkap mayoritas rakyat (58,23 persen) menilai menteri berlatar parpol sulit bekerja efektif menjelang pemilu. Hanya 30,38 persen responden yang masih meyakini bahwa menteri tersebut akan tetap bekerja. Di semua kementerian, tugas seorang menteri memang terspesialisasi pada direktoratdirektorat. Menteri tidak mungkin melaksanakan tugas-tugas teknis-administratif yang selama ini menjadi bidang tugas Dirjen hingga kepala seksi (Kasi). Namun, harus diakui, kebijakan pengendali kementerian ada di pucuk pimpinan, yakni seorang menteri.Selain itu, keteladanan menjadi kunci berjalannya roda kementerian. Seorang menteri yang disebut-sebut terseret kasus korupsi akan memengaruhi mental anak buahnya. Sebut saja, menteri yang suka bekerja dalam bingkai pencitraan tentu akan diikuti sebagian bawahannya.Gilirannya, bobot kinerja kementerian menjadi terbengkalai. Kini Presiden SBY harus menunjukkan contoh bahwa tugas pemerintahan harus dijalankan secara kaffah. Instruksi kepada jajaran pemerintahan sebaiknya disertai tindakan konkret. Kita sulit mengharapkan adanya perubahan tanpa didahului aksi nyata. (*)
Persoalan disparitas akan mengemuka terhadap kasus-kasus yang menjadi sorotan publik atau yang nilai kerugian yang ditimbulkan besar. Sepintas terlihat bahwa disparitas pemidanaan merupakan bentuk dari ketidakadilan yang dilakukan hakim kepada para pencari keadilan.Di satu sisi disparitas pemidanaan merupakan bentuk dari diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan. Di sisi lain disparitas ini pun membawa ketidakpuasan bagi terpidana bahkan masyarakat pada umumnya. Muncul kecemburuan sosial dan pandangan negatif oleh masyarakat pada institusi peradilan, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ketidakpedulian pada penegakan hukum dalam masyarakat. Terpidana yang setelah memperbandingkan pidana kemudian merasa menjadi korban terhadap judicial caprice akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum. Padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target di dalam tujuan pemidanaanAlbert Blumstein mendefenisikan disparitas sebagai a form of an equal treatment that is of often of unexplainded cause and is at least incongrous, unfair and disadvantaging in consequence (1983). Makna Disparitas pemidanaan akan tercermin dari putusan jumlah pidana yang dijatuhkan atas satu pelanggaran hukum yang sama, namun memperoleh hukuman yang berbeda. Lebih spesifik, disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori, yakni disparitas antara tindak pidana yang sama, disparitas pidana antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama, disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim, dan juga disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama. Karenanya disparitas dapat dipahami sebagai suatu keadaan yang berkenaan dengan adanya perbedaan dalam penjatuhan pidana untuk kasus yang serupa atau setara keseriusannya, tanpa ada alasan pembenaran yang jelas (Harkristuti Harkrisnowo (2003:7).Beccaria dalam adagium yang dirumuskannya sebagai let punishment fit the crime, mengakui bahwa setiap perkara pidana memiliki karakteristiknya sendiri. Karakteristik tersebut yang disebabkan karena kondisi pelaku, korban ataupun situasi pada saat terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu, hakim yang melihat perkara tersebut tentu saja tidak dapat menutup dalam mempertimbangkan berbagai
PT CAPELLA DAIHATSU RANTAUPRAPAT Jl. Jend. Ahmad Yani No. 84-86 Rantauprapat
Terios Dp 35 jt
Xenia
Angsuran 3jt an
Dp 27Jt
Grand max pick up
Angsuran 2jt an
Dp 12jt an
Angsuran 2jt an
Hub : SYAHRINAL SIREGAR - HP 0812 6547 1399
PELANGSING HERBAL ALAMI No.1 DI DUNIA PUSAT
FATLOSS
LOGO
Sangat Cepat Turun Berat Badan 9-16 Kg • Efektif Membakar Lemak • Mengatasi Obesitas • Jadikan Tubuh Langsing Ideal
PENINGGI BADAN
PEMUTIH BADAN + WAJAH
PENGGEMUK BADAN IDEAL
IA
• • • •
Cream Payudara+Vacum Penghilang bekas luka Penghilang selulit Pemutih ketiak/selangkangan
Poena Sine Lege hakim hanya dapat memutuskan sanksi pidana berdasarkan jenis dan berat sanksi sesuai dengan takaran yang ditentukan oleh undang-undang. Asas tersebut merupakan bagian dari Asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Persoalannya, standar antara batas minimal dan maksimal dari sanksi pidana yang ditentukan oleh undang-undang (baik KUHP maupun ketentuan di luar KUHP) terlampau besar, sehingga problema disparitas pemidanaan menjadi mengemuka. Apalagi dalam kenyataannya hakim sangat jarang menjatuhkan pidana maksimum. Contoh, dapat dilihat dalam beberapa kasus korupsi, sanksi pidana yang dikenakan kepada Bachtiar Chamsyah mantan menteri sosial adalah 1 tahun 8 bulan dan denda Rp.50 juta subsider 3 bulan kurungan, Rusdiharjo, mantan Kapolri dan Dubes RI untuk Malaysia dikenakan sanksi pidana penjara 1 tahun 6 bulan dan denda Rp.100 juta subsider 2 bulan kurungan serta pembayaran uang pengganti RM.313.700,00 subsider 6 bulan penjara. Ancaman pidana dalam UU Nomor 20 Tahun 2001Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun. Fenomena di atas merupakan gambaran sederhana tentang permasalahan disparitas pemidanaan yang ada di Indonesia. Dampak dari disparitas pemidanaan akan dapat mengancam upaya pene-
TERCECER •
•
• • • •
BPKB sepeda motor nomor rangka MH1JBE218CK166318. denga nopol BK 5370 VAP An. JALUSMIN TAMPUB0LON, alamat Dusun III Lobu Rappa Kec.AEK Songsongan Asahan.
Bagi yang menemukan hub: HP 0853 7027 8264 Tidak dituntut tapi diberikan imbalan yang sepantasnya.
SEX PUSAT FATLOSS KEBUTUHAN PRIA/WANITA DEWASA
A-SEN
HP. 0821 1811 1020
HERBAL
Jl. Tanah Jawa No. 83 (depan ruko baru, Simp Jl Cokro) ) P. Siantar Jl. Cokro No. 349 Simp. Malik Kisaran Jl. Sirandorung No. 63 Simp. Jl. Pardamean Rantauprapat
| PIN BB: 28A13AEB
TELAH HADIR DI LABUHAN BATU KRIPIK BUAH
BLUE-V USA
DAPATKAN DI TOKO - TOKO TERDEKAT ANDA PEMESANAN HUBUNGI:
0853 5918 9752 0853 7024 4247
Kami membutuhkan karyawan yang mempunyai kemauan tinggi dan energik untuk menempati posisi :
SUPER DAHSYAT
TELAH HILANG / TERCECER Telah hilang 2 (dua) lembar surat tanah An. SYAFRIZAL SIREGAR berlokasi di Jl. Meranti dan di Jl. kulim Kelurahan Padang Matinggi, Kec. Rantau utara, ukuran L 11,70 x P 25 M dan L 14 x 50 M
DIBUTUHKAN SEGERA
Hilang diseputaran Rantauprapat. Hub: SYAFRIZAL SIREGAR HP 0812 6532 955 Telp. 0624 -25254 Tidak dituntut tapi diberikan imbalan yang sepantasnya
PT TRANS SUMATRA AGUNG Main Dealer Asahan Lab. Batu Sumut
Jl. SM Raja No. 42 A Rantauprapat
A. Marketing B. Administrasi C. Supir
OBAT PATEN NO. 1
• Cukup diminum 10 menit sebelum hubungan intim • Terbukti ampuh mengatasi Ejakulasi Dini dan Lemah Syahwat • Kuatkan, kencang, keraskan ereksi CREAM PENGHILANG JERAWAT dan tahan lama • Ramuan alami China, terbukti ampuh • Rasakan nikmatnya klimaks mengobati jerawat Spontan menguatkan kejantanan berulang-ulang • Efektif hilangkan noda-noda bekas jerawat pria, berdiri tegar dan tahan • Nikmati kepuasan puncak dalam • Jadikan kulit wajah lebih bersih, bebas dari jerawat 100% Alami “PATEN” lama semalam suntuk. hubungan intim Obat jerawat “PATEN” Pemerah bibir Antar Perontok bulu Gratis Perapat vagina, dll.
gakan hukum. Dalam pandangan sosiologis, masalah ini dipahami sebagai suatu fenomena ketidakadilan (legal injustice) yang akan mengganggu rasa keadilan masyarakat (societal justice). Karena kesan negatif dan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada lembaga penegakan hukum menyebabkan kontrol sosial dalam masyarakat menjadi melemah. Munculnya ketidakpercayaan akan keadilan (fairness), ketidakberpihakan (impartiality) dan kebebasan (independency) dari lembaga pengadilan (Eva Achjani Zulfa, 2011:37) Upaya Meminimalisir Disparitas Pemidanaan Di beberapa negara, upaya yang dilakukan untuk meminimalisir perbedaan antar putusan pengadilan adalah dengan membuat suatu pedoman yang dapat menjadi rujukan bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Ide tentang penjatuhan pidana yang proporsional menjadi gagasan untuk membuat suatu pedoman pemidanaan yang mampu mereduksi subjektifitas hakim dalam memutus perkara. Apalagi dengan besarnya jarak antara skala maksimal dan minimal yang ditentukan oleh undang-undang. Discretionary power yang dimiliki oleh hakim dianggap sedemikian besarnya, sehingga yang terjadi adalah abuse of power yang berujung kepada kesewenang-wenangan menjatuhkan hukuman. Pedoman pemidanaan dianggap jalan terbaik dalam membatasi ke-
Telah tercecer BPKB sepeda motor nomor rangka MH1HB411X7K883612 dengan nopol BK 4775 QQ An. JAMITAR TAMPUB0L0N, alamat Dusun III Kelurahan Lobu Rappa, Kecamatan Bandar Pulau Asahan.
SPESIAL TAMBAH BESAR KUAT & PANJANG!!!
CIALIS 80 MG
• Menambah nafsu makan • Membentuk badan lebih berisi & ideal. • Menambah berat badan dengan normal 2-3 dalam seminggu
TERSED
TERCECER Telah tercecer satu buah dompet yang berisi : • 1 buah KTP An. Edy alamat Jl. Catalia No. 35 C o m p l e k Cemara Asri Medan. • 1 buah KTP An. Sukarni Alamat Jl.Gereja Belakang No. 25 E Tanjung Balai-Asahan. • 1 buah NPWP An. Edy. Bagi yang menemukan dapat mengantar / menghubungi Bapak Amat / Abun Jl. Teuku Umar No.33 B Tanjung Balai Asahan. Tercecer diperkirakan di Stasiun KA Tanjung Balai pada tanggal 5 Februari 2013. Tidak akan dituntut dan akan diberi hadiah sepantasnya.
• Cream alami China dipercaya dari dulu untuk merawat kecantikan serta keindahan kulit para permaisuri raja. • Memutihkan, menghaluskan & mengencangkan “nampak awet muda” • Hilangkan jerawat, flek & kerut “segala tandatanda penuaan” 100% nutrisi alami
• Teknologi khusus dari USA telah teruji dan terbukti cepat menambah tinggi badan 4-9 cm • Merangsang pertumbuhan tulang & mencegah tulang keropos • Cerdaskan otak, kuatkan daya ingat 100% aman “PATEN”
faktor terjadinya disparitas. Disparitas tidak dapat dihilangkan mutlak, tetapi dapat diminimalisir. Faktor Penyebab Timbulnya Disparitas Pidana Disparitas pemidanaan dapat terjadi karena banyak faktor, seperti perbedaan ras, gender, status sosial, pandangan politik dan lain sebagainya dapat menjadi hal yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Di berbagai negara, masalah diskriminasi dapat merupakan faktor terjadinya disparitas. Di Amerika misalnya perbedaan antara mereka yang berkulit putih akan memperoleh perlakuan yang berbeda dengan mereka yang berkulit berwarna dalam proses peradilan pidana termasuk putusan yang dijatuhkan. Kebebasan hakim juga merupakan faktor terjadinya disaparitas pemidanaan. Selain itu, juga dapat disebabkan oleh faktor yang bersumberkan pada diri hakim, baik internal maupun eksternal. Hal tersebut berkaitan dengan personality of the judge, berupa pengaruh latar belakang sosial, pendidikan, agama, pengalaman dan perilaku sosial (Muladi dan B.N.Arief, 2005). Di Indonesia asas kebebasan hakim (judicial discretionary power) dijamin sepenuhnya dalam Pasal 1 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun demikian dalam hal menjatuhkan sanksi pidana, kebebasan hakim bukanlah tanpa batas. Berdasarkan asas Nulla
bebasan hakim sehingga objektifitas dan konsistensi dalam memutus perkara akan tetap terjaga. Pedoman pemidanaan atau sentence guidelines telah dirumuskan di beberapa negara dan telah dituangkan dalam bentuk regulasi seperti di beberapa negara bagian di Amerika Serikat. Kemudian dijadikan model atau acuan oleh negara-negara lainnya. Kanada mengadopsi prinsip-prinsip dasarnya dan memodifikasi model tersebut sebagai pedoman pemidanaan bagi narapidana remaja. New Zealand mengadopsinya pada tahun 2002 dan menerapkannya bagi narapidana dewasa. Pedoman pemidanaan ini pada dasarnya dibuat berdasarkan dua variabel utama yakni, satu, keadaan-keadaan yang meliputi tindak pidana (yang menentukan tingkatan atau level dari tindak pidana tersebut); dua, catatan kriminal dari pelaku tindak pidana (misalnya residive, pelaku gabungan tindak pidana dan lain sebagainya). Sementara itu ada variabel tambahan berkaitan dengan sikap pelaku, hubungan pelaku dan korban, jaminan pertanggungjawaban pelaku, luka yang diderita korban, kerugian yang ditimbulkan bagi korban, dan lain sebagainya. Di Indonesia, belum ada diatur tentang pedoman pemidanaan, karenanya subjektifitas penilaian hakim menjadi satu-satunya yang digunakan. ]Namun dalam Rancangan KUHP para perumus memberikan checking point bagi hakim yang membantunya dalam mempertimbangkan pemidanaan, yaitu dalam Pasal 55. Selain itu, untuk meminimalisir disparitas pemidanaan, maka penggunaan logika hukum menjadi sebuah solusi, yaitu dengan metode: pertama, merumuskan substansi hukum secara tepat; kedua, memahami kesesatan hukum (fallacies of law); ketiga, penggunaan penalaran induksi dan deduksi secara tepat; keempat, penemuan dan penerapan hukum (S.Fatoni, 2008). Disparitas pidana bagaimanapun tidak dapat dihilangkan secara mutlak. Disparitas hanya dapat menjadi lebih beralasan dengan adanya pedoman pemidanaan, karena akan dapat mengedepankan transparansi dan konsistensi dalam menjatuhkan sanksi pidana sesuai asas presumptive sentencing. (*) Oleh : Elizabeth Ghozali Mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas
• V-Gold USA • African’s Oil IA • Lintah Oil TERSED • Procomil Spray • Levitra • Srigala, dll
Antar Gratis
SEX PUSAT FATLOSS KEBUTUHAN PRIA/WANITA DEWASA
A-SEN
HP. 0821 1811 1020
HERBAL
Jl. Tanah Jawa No. 83 (depan ruko baru, Simp Jl Cokro) ) P. Siantar Jl. Cokro No. 349 Simp. Malik Kisaran Jl. Sirandorung No. 63 Simp. Jl. Pardamean Rantauprapat
| PIN BB: 28A13AEB
Persyaratan • Wanita (a, b), pria (c) • Single di utamakan (a,b,c ) • SMA/SMK/DI (a, b) • Pengalaman minimal 1 tahun (a, b) • Memiliki SIM B dan menguasai perawatan dasar kendaraan roda 4 • Menguasai Bhs. Hokkien/Mandarin diutamakan (a, b) • Bertanggung jawab, mampu bekerja dalam satu team, jujur, disiplin, ulet, loyal, mampu bekerja dalam tekanan dan target (a,b,c ) • Menarik dan komunikatif (a) • Mampu mengoprasikan komputer (minimum Microsoft office) (b) Kirimkan surat lamaran cv, ktp dan pas photo (terbaru) 3x4, ke alamat:
HOSANA KERAMIK Jl. Ahmad Yani No. 130 Rantau Prapat Telp. 0624 - 5733711
DEWI HP 0812 6615 0233