RABU
17 Oktober 2012
“Hasil kesimpulan adalah proses penyusunan revisi UU KPK agar dihentikan, baik menyangkut teknis dan juga substansi,” Ketua Panja revisi UU KPK, Dimyati Natakusumah, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/10).
Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa.
“Saat ini 140 dari 193 negara anggota PBB, telah menghapuskan hukuman mati atau melakukan moratorium atau lebih dari 2/3 anggota PBB melakukan penghapusan itu,”
Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin.
‘Membunuhi’ Para Politikus Korup
Tema menarik sekaligus memuakkan yang tidak ada habisnya untuk dibahas, baik oleh media massa maupun masyarakat umum, adalah korupsi. Media massa dengan berbagai bentuknya (koran, televisi, radio, dan seterusnya) bersemangat mengangkat berita tentang korupsi.
Oleh : Ahmad Ubaidillah MASYARAKAT dari berbagai kalangan bawah (sopir angkot, tukang becak, tukang tambal ban, dan sebagainya) dengan muak membicarakan kelakuan para koruptor yang tidak pernah puas merampok uang negara. Sampai-sampai baru-baru ini, dalam diskusi terbatas dengan tema ’’Efektivitas Pemberantasan Korupsi’’ yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham) Universitas Nasional (Unas) Jakarta dengan GerakanPemudaAntiKorupsidiJakarta, Sekretaris Kabinet (Seskab) pemerintahan SBY-Boediono Jilid II, Dipo Alam, risau akan dominasi pejabat dari partai politik (Parpol) dalamkasus-kasushukumditanah air, khususnya soal korupsi. Sejumlah pegiat dan aktivis Antikorupsi pun mendukung langkah Dipo Alam untuk membuka kasus-kasus korupsi yang melibatkan orang-orang partai politik tersebut. Menurut pandangan saya, semakingencarnyaperilakukorup dinegeriinitidaklainadalahimbas dari model kepemimpinan yang
masih didominasi orang-orang lama. Pemimpin-pemimpin yang mengatur negara di era reformasi ini adalah orang-orang warisan orde baru yang notabene masih menggunakan ide, gagasan, dan pemikiran usang yang tidak lagi ampuh menyelesaikan persoalan bangsa. Mereka tidak begitu banyak melakukan terobosan-terobosan agresif-konstruktif dalam menata kehidupan bangsa yang lebih baik. Adalah suatu keharusan bagi kita untuk memikirkan kembali peranan penting pemuda dalam kepemimpinan Indonesia di masa depan. Hal ini perlu digagas sejak awal mengingat pemimpin-pemimpin kita sekarang sepertinya belum mampu berbuat banyak dalam merubah kehidupan berbangsadanbernegarayangsaatini masih porak-poranda. Inilah sebenarnya yang saya maksud dalam judul tulisan ini, membunuh politikus korup dengan mencetak calon-calonpemimpinyangberintelektual dan bermoral tinggi serta bebas dari korupsi. Perlu ditekankan lagi di sini
bahwa para pemimpin yang menduduki posisi puncak di negeri ini, misalnya Presiden, Gubernur, Bupati, walikota dan pemimpin-pemimpin politik lainnya berangkat dari percaturan politik (pemilu, pilkada). Mereka bisa mencapai kekuasaan tersebut melalui kendaraan politik. Berbagai taktik dan strategipunditempuhdemimenggapai kedudukan politik tersebut. Namun,seringkalikitamenyaksikan kerja-kerja politik yang dilakukan calon pemimpin untuk mencapai jabatan politik mengabaikan kemerdekaan iman dan akal sehat, melupakan moralitas politik. Aktor-aktor politik gemar mendewakan politik remeh-temeh. Uang dijadikan alat untuk membeli dukungan masyarakat. Maka,takheranorang-orangpartai seringkali mengabaikan masyarakat pemilih yang pernah membuat partainya berjaya. Yang ada dalambenakmerekaadalahbagaimana biaya politik yang pernah dikeluarkan bisa kembali. Tak heran pula, korupsi pun jadi pilihan untuk mengembalikan modal. Imoralitas Politik Jeratan korupsi yang melibatkan politikus-politikus Senayan seperti Muhammad Nazaruddin, AngelinaSondakh,NununNurbaeti, Zulkarnaen Djabar, dan politikus-politikus lainnya adalah fakta tak terbantahkan tentang banalitas politik yang dimainkan para politikus di negeri ini. Yang tak bisa dinalar lagi adalah ketika pentolan partai politik sebagai ’’orang tua’’
dari mereka yang terlibat kasus hukum, misalnya korupsi, seakan tidakmautahu,tidakmenganggap persoalan tersebut secara serius, bahkan terkesan melindungi kadernya yang korup. Tidakberhentiditingkatnasional saja, fenomena absennya moralitas politik juga dilakukan sejumlah politikus lokal (DPRD, Gubernur, Bupati, walikota dan seterusnya). Alih-alih menyejaterahkan rakyat yang notabene dari anggota partai politik, mereka malah hobi melakukan korupsi dan terlibat ’’kongkalikong’’ dengan para aktor ekonomi (misalnya pengusaha) yang seringkali sangat merugikanrakyatbanyak.Bahkan, sudah menjadi rahasia umum bahwa hasil perampokan uang rakyat tersebut (baca: korupsi) disetor kepada pimpinan partai. Tindakansistematisdanterencana korupsi antara lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif inilah yang menjadi indikasi utama praktik politik amoral itu. Inilah kejahatan politik yang sedang ’’digandrungi’’ para politikus, terutama menjelang Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 nanti untuk mendapatkan dana-dana politik. PerananAnakMuda Sudah menjadi rahasia umum bahwa para politikus yang melakukan kejahatan korupsi adalah alumni-alumni perguruan tinggi. Pengetahuan tentang teori politiknya diperoleh dari kampus. Kepandaiannya mengatur pemerintahan didapatkan dari para pengajar-pengajar kampus (dosen). Namun, mereka kerapkali lupa atau memang pura-pura lupa dengan tujuan politik itu sendiri, yaitu sebagai alat untuk menyejahterakan rakyat. Kader-kader partai hanya sibuk mengurusi kejayaan partainya tanpa memperdulikan kemakmuran rakyat kecil. Melihat realitas tatanan politik yang rusak dan amburadul tersebut, pertanyaan yang muncul sekarang adalah apa peranan anak muda (pelajar, mahasiswa,) dalam kancah perpolitikan di masa mendatang? Sumbangsih apa yang bisadiberikanolehanak-anakmuda demi kejayaan bangsa dan negara Indonesia tercinta ini? Apakah mereka harus ikut dalam arus politikpragmatisyangpenuhintrik dan kekerasan itu, atau harus tetap mengedepankan politik idealis yang mengedepankan kepentingan rakyat banyak?
Dalam konteks keterlibatan anak-anak muda Indonesia dalam kancah politik masa depan, tidak ada kontribusi besar yang dapat diberikan untuk kebaikan bangsanya, kecuali internalisasi moralitas politik dalam diri anak-anak muda kita. Ini artinya bahwa calon-calon pemimpin masa depan harus tetap bersikap idealis. Politik kepentingan diri atau kelompok partai tidak boleh mengalahkan politik kepentingan bangsa dan Negara. Bagiseorangmahasiswamisalnya, sebagai agen perubahan (agent of change), baik perubahan sosial, budaya, ekonomi, maupun politik. Mereka harus memiliki idealisme yang tinggi dalam memperjuangkan aspirasi dan kesejahteraan rakyat. Mereka yang merupakan generasi penerus bangsa diharapkan mampu menjadi pemimpin berintelektual dan bermoral tinggi. Jadi, keterlibatan anak-anak muda dalam berpolitik merupakan tindakan yang mulia selama mereka masih menjunjung tinggi moralitas berpolitik dan tidak menodai hakikat politik itu sendiri. Mereka harus mampu mengendalikan emosi negatif dan pandai menghindari percaturan politik yang tidak sehat. Kepribadian yang baik serta komitmen yang kuat harus dibangun sejak duduk di bangku sekolah/kuliah. Banyak politikus yang saat ini menikmati kursi empuk kekuasaan, yang dulu juga pernah menjadi anak muda dengan idealisme tinggi membela rakyat, kini telah lupa dengan idealismenya. Iktikad baik mereka seringkali ’’digoyang’’ oleh godaan jabatan tinggi dan kekayaan yang berlimpah. Ini tentu harus menjadi pelajaran berharga dan peringatan keras bagi anak-anak muda kita sekarang untuk menyongsong masa depan politik yang luhur di negeri ini. Intinya, yang harus dilakukan anak-anak muda sekarang ketika hendak terjun ke dalam dunia politik adalah mempersiapkan diri, baik secara intelektual maupun moral. Keluhuran politik yang ditopang dengan moralitas yang tinggi perlu diperjuangkan secara terus menerus di dalam suatu bangsa yang saat ini politiknya kian amburadul. (*) Penulis adalah Mahasiswa pada Program Magister Studi Islam UII Jogjakarta
“Tidak ada pelaku pidana narkotika yang berkelas bandar, produsen, atau otaknya yang mendapat keringanan sekecil apapun. Hanya anak-anak, tunanetra dan orang yang kurang mampu,”
Kirim Opini Anda ke email: metroasahan @yahoo.com. Maksimal tulisan 5.000 karakter
Sikap Kami Pelumpuhan Akal Sehat ENAKbenarmenjadikoruptordinegeriini.Sudahmemperoleh duit secara gampang dan cepat, diganjar hukuman ringan bila terbukti bersalah, eh, setelah bebas dipromosikan naik jabatan pula. Itulah yang terjadi dengan pengangkatan mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Azirwan menjadi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, beberapa waktu lalu. Padahal, dia bekas terpidana korupsi dengan vonis penjara 2,5 tahun karena menyogok anggota Komisi IV DPR Al Amin Nasution dalam kasus alih fungsi hutan lindung pada 2008. Anehnya, promosi Azirwan itu mendapat restu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Alasannya klasik, yakni tidak ada aturan yang dilanggar mantan narapidana itu. Juru bicara Kemendagri Reydonizar Moenoek menyebutkan promosi Azirwan tidak melanggar aturan. Ketentuan pokokpokok kepegawaian menyebutkan pegawai negeri sipil (PNS) yang dituntut dan divonis di bawah empat tahun bisa kembali menerima hak-haknya sebagai PNS setelah menjalani hukuman. Toh, pengangkatan bekas terpidana korupsi sebagai pejabat publik tetap menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah sudah tidak ada orang lain yang layak menduduki jabatan itu? Atau, jangan-jangan ada hubungan tertentu antara terpidana itu dan kepala daerah yang mengangkatnya? Benar bahwa ada aturan yang menggariskan PNS yang dihukum di bawah empat tahun bisa kembali menjadi PNS. Namun, bukankah ada aturan lain yang memberikan garis tegas bagaimana seorang pegawai bisa dipromosikan? Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural mengatakan seorang PNS bisa dipromosikan karena menunjukkan prestasi kerja yang baik dalam dua tahun terakhir. Berdasarkanperaturanitu,jelasAzirwantidakmemenuhisyarat diangkat sebagai pejabat struktural. Pertama, tidak memenuhi syarat ukuran waktu dua tahun terakhir sebab dengan ditetapkan sebagai terpidana perkara korupsi, seharusnya Azirwan kehilangan status sebagai PNS karena telah diberhentikan dengan tidak hormat pada 2009. Kedua, tidak memenuhi syarat prestasi kerja yang baik, jika kejujuran dan kebersihan termasuk nilai yang baik. Promosi jabatan bekas terpidana korupsi itu kian menandakan hukuman terhadap koruptor di negeri ini tidak akan membuat orang jera. Sebaliknya, itu justru berisi pesan moral untuk tak usah takut merampok uang negara karena tidak akan membahayakan karier jabatan publik. Hukumformalmerupakansatuhalyangharusdijunjungtinggi, tetapi integritas pun satu hal lain yang harus ditegakkan matimatian jika kita mau menegakkan pemerintahan yang bersih. Artinya, seandainya tidak ada hukum formal mengatur bahwa bekas koruptor boleh atau tidak mendapat promosi jabatan, secara integritas langsung bisa diputuskan bahwa pintu jabatan sudah tertutup buat dia. PengangkatanAzirwanmenjadikepaladinasnyata-nyatatelah melumpuhkan akal sehat. Celakanya, mesin pelumpuh akal sehatituialahnegarayangpemimpinnyaselalumendengungkan jihad melawan korupsi. (*)