RABU
9 Mei 2012
Jarang Ngantor Sambungan Halaman 9 nya sakit apa. “Namun anehnya, yang mengambil gajinya ke kantor awal bulan lalu justru istrinya,” ungkap pegawai ini. Sumber ini curiga kalau, Sahat Aritonang sengaja menghindar dari kantor, sebab selama ini banyak orang yang datang ke kantor menagih pembayaran, seperti tagihan biaya cetakan bahan ujian dan bahan cetakan lain. “Pokoknya banyaklah,” katanya. Sumber ini juga menduga, Sahat tak datang ke kantor karena ada beberapa orangtua mu-
rid yang bergantian datang ke kantor untuk menanyakan kejelasan uang batik, karena sampai saat ini dari 2316 anak SD di Silimakuta belum ada yang pakai batik. Sementara Kepala UPTD Pendidikan Silimakuta Sahat Aritonang ketika dihubungi via hp yang ada di UPTD pendidikan Silimakuta tak satupun aktif. Kepala Dinas Pendidikan Simalungun Resman Saragih, ketika dikonfirmasi mengaku tak tahu mengenai hal dimaksud dan akan mengeceknya. “Kita akan cek nanti kebenarannya,” katanya. (sp)
SDM PNS Lemah Sambungan Halaman 9 Demikian disampaikan Ketua Fraksi PDI-Perjuangan M Rivai Siregar, didampingi Rudel Sipayung, di Ruangan Fraksi PDI Perjuangan, Selasa (8/5). Lebih lanjut, Rivai menjelaskan, sejak 2005 hingga 2011, rendahnya kualitas SDM selalu terjadi terus menerus setiap tahun di Pemko Siantar. “Kita melihat ini terjadi karena minimnya kompetensi PNS. Membengkaknya anggaran PNS, khususnya anggaran pendidikan dan latihan atau Diklat justru tidak menghasilkan peningkatan profesionalisme PNS. Alhasil, tugas-tugas pelayanan publik tidak pernah tuntas dan terus menumpuk setiap tahun,” jelasnya. Dikatakan dia, dengan anggaran belanja pegawai sebesar Rp404 miliar tahun lalu, di mana terealisasi Rp391 milyar atau 96,7 persen. Semestinya kemampuan PNS di Pemko Siantar semakin bertambah. Namun justru sebaliknya,
kenaikan Rp49 miliar dibanding tahun sebelumnya, tetap juga tidak berpengaruh meningkatkan kualitas PNS di Pemko Siantar. “Realisasi belanja pegawai untuk 2010 sebanyak Rp342 miliar. Ada penambahan anggaran sebesar Rp49 miliar untuk tahun 2011,” jelasnya. Hal senada disampaikan Timbul Lingga, biaya PNS yang menyedot anggaran ratusan miliar setiap tahun, semestinya pelayanan publik tidak terkendala. Setiap PNS telah difasilitasi sarana dan prasarana yang memadai. Kenyataan, selama ini pelayanan publik selalu terkendala karena alasan ini dan itu. “Walikota harus segera membenahi SKPD dengan mendesain sistem yang baru, dengan cara membuat MoU atau fakta integritas demi terwujudnya reformasi birokrasi di Pemko Siantar. Kita perlu pemerintahan yang responsif, transparan dan akuntabel dalam melayani masyarakat,” tegasnya. (ral)
45 Pejabat Pidie Diklatpim ke Siantar Sambungan Halaman 9 butannya dibacakan Pariaman Silaen di hadapan peserta, di Ruang Data Pemko Pematangsiantar, Selasa (8/5), mengatakan, Observasi Lapangan Diklat Kepemimpinan merupakan salahsatu persyaratan sebelum PNS duduk sebagai pejabat Eselon IV di unit kerja masing-masing. Dia menyebutkan, sebagai pejabat harus dapat menjadi manager cakap, berilmu pengetahuan, dan paham seni mempimpin. “Dengan begitu staf akan merasa diayomi, produktifitas kerja meningkat,” kata walikota. Kepala Kantor Diklat Kabupaten Pidie Zulkifli Madjid mengatakan, kunjungan ini
merupakan angkatan ke-II yang dilaksanakan di Kabupaten Pidie tahun 2012. Ia menyebutkan, OL mengambil lokus di 3 SKPD, yaitu di Dinas Pertanian dan Peternakan, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), dan salahsatu kecamatan di Kota Pematangsiantar yaitu Kecamatan Siantar Barat. Pada kesempatan itu, Kabag Humas Daniel Siregar menerangkan, dalam Diklat PIM IV akan diajarkan teori kepemimpinan bagaimana cara menghargai atasan dan bekerja sama dengan staf, serta meningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur guna mewujudkan optimalisasi pelayanan prima masyarakat. (mer/dro)
Masyarakat Butuh Infrastruktur Jalan Sambungan Halaman 9 Hal ini terungkap dalam Rapat Paripurna Reses DPRD Simalungun, Selasa (8/5). Rapat paripurna yang dihadiri sekitar 27 Anggota DPRD Simalungun termasuk tiga unsur pimpinan, plt Sekda Gideon Purba, dimulai pukul 13.00 WIB. Rapat berlangsung dipimpin Ketua DPRD Binton Tindaon serta wakilnya Julius Silalahi dan Ojak Naibaho. Dalam rapat itu, masingmasing kordinator reses membacakan hasil resesnya. Simalungun terdiri 31 kecamatan yang terbagi 5 daerah pe-
milihan (Dapil). Kordinator Dapil IV Bernhard Damanik mengatakan, pelaksanaan reses mereka meliputi Kecamatan Jorlang Hataran, Kecamatan Dolok Pardamean, Kecamatan Sidamanik, Kecamatan Pematang Sidamanik dan Girsang Sipangan Bolon, antara masyarakat dan DPRD saling tukar informasi. Aspirasi yang menonjol ujar Bernhard, antara lain bibit pertanian masih perlu bantuan pemerintah dan masih banyak masyarakat belum mendapatkan sarana air minum. Masyarakat juga mengingatkan pemer-
intah agar lebih memerhatikan objek wisata di Simalungun, seperti Permandian Tiga Ras dan Parapat. Selain itu, kata dia, masyarakat juga mengeluhkan jaringan listrik yang belum masuk ke perkampungan masyarakat, serta lampu jalan yang belum memadai. Masyarakat juga sangat berharap perbaikan sarana infrastruktur jalan segera direalisasi. Kemudian Sekretaris Reses Dapil II Bonar Ambarita mengatakan, rata-rata masyarakat dari Dapil II mengeluhkan sarana jalan yang tak kunjung diperbaiki. (osi/dro)
Nagori Tolak Ukur Sambungan Halaman 9 Desa se-Kabupaten Simalungun, di Simalungun City Hotel, Pamatang Raya, Selasa (8/5). Dari pelaksanaan bintek ini, bupati berharap akan manfaat bagi peningkatan kinerja aparatur pemerintah nagori dalam tugas pelayanan. “Sehingga segala bentuk permasalahan terselesaikan,” ujar bupati. Bupati juga meminta para pangulu tidak merencanakan program muluk-muluk, agar tidak menuai permasalahan. “Saya ingin membuat senergi kinerja dengan para pengulu, terutama dalam pelayanan prima dalam memberikan surat kepemilikan
hak atas tanah,” tambahnya. Honor Pangulu Ditransfer Via Rekening Bank Kemudian tentang honor pangulu, bupati meminta segera dibayarkan. “Setelah dicek, kendala pembayaran gaji honor pangulu ternyata masih ada pangulu yang belum menyampaikan nomor rekening bank ke instansi terkait. Untuk itu segeralah diberikan dan mulai 1 Juni 2012 honor pangulu dapat ditransfer melalui bank, agar pangulu dapat menerima tepat tanggal 1 setiap bulan bersamaan dengan honor aparaturnya,” pinta Bupati. Sebelumnya, Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan
Umum Rizal EP Saragih dalam laporannya mengatakan, pelaksanakan bintek tersebut untuk memberikan pemahaman komperehensif tentang pengertian dan penerapan peraturan pertanahan. Selama mengikuti bintek, peserta disajikan 12 materi, antara lain implementasi peraturan pertanahan tentang pemberian izin lokasi, penyelesaian sengeketa tanah garapan, penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat pendaftaran perolehan hak atas tanah dan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar popokpokok agraria dan implementasinya dalam kebijakan nasional di bidang pertanahan. (osi/dro)
Diusul Pembuatan Akte Lahir Massal Sambungan Halaman 9 dudukan, seperti Akte Kelahiran dan Akte Perkawinan, Akte Kematian, Akte Lahir Mati, Akte Perceraian, Akte pengakuan Anak, Akte Pengangkatan Anak, Akte Perubahan Nama dan Akte Perubahan Status Kewarganegaraan. Padahal kata dia, administrasi kependudukan itu sangat penting. Seperti contoh akte kelahiran. Saat ini akte kelahiran sangat dibutuhkan selain sebagai status
bagi si anak juga dibutuhkan ketika si anak mengikuti pendidikan, mulai tingkat pendidikan terendah sampai tertinggi, bahkan hingga mendapatkan pekerjaan. “Di Simalungun, kita menemukan seorang anak tidak diterima mengikuti pendidikan TNI/ POLRI karena tidak memiliki akte kelahiran. Kemudian seorang anak tidak diterima di salahsatu Perusahaan PMA bonafit karena tidak memiliki akte kelahiran. Contoh ini kecil,” katanya. Menyinggung tentang kepe-
milikan akta kelahiran, bupati mengatakan, saat ini Pemkab Simalungun bekerja sama dengan Pengadilan Negeri melaksanakan program persidangan lapangan dalam perolehan akte kelahiran bagi usia diatas 1 tahun. Sebagai perdana, telah terlaksana di Nagori Cingkes pada April 2012. Kepada para camat dan pangulu diminta proaktif mensosialisasikan program ini, sehingga masyarakat memiliki akta lahir. (osi/dro)
BBM: Tampak dalam gambar botol air mineral berisi BBM premium Selasa (8/5). Permintaan terhadap bensin meningkat, namun takaran dikurangi.
Pengecer BBM Kurangi Takaran SIANTAR- Pasokan BBM di Kota Pematangsiantar selama dua hari belakangan mengalami gangguan. Sehingga sejumlah SPBU tidak bisa melayani pembeli maksimal. Kondisi ini dimanfaatkan sebagian pengecer BBM mengambil keuntungan dengan mengurangi takaran. Puja (33), bengkel di sana warga Jalan Singa, Kelurahan Kahaean, Kecamatan Siantar Timur, kepada METRO, Selasa (8/5), mengungkapkan bahwa banyak pengecer yang sengaja mengurangi takaran BBM premium yang hendak dijual ke pelanggan. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai mekanik ini menyebut, pengecer BBM dekat Rajawali Parluasan di antaranya. Ia mengungkapkan, ia pernah membeli bensin eceran
dari pengecer BBM dekat Rajawali Parluasan, namun karena dia curiga dengan takarannya, begitu tiba di bengkel ia menuangkannya kembali dalam literan. Dan terbukti, takaran BBM yang ditaruh di dalam botol air mineral itu tidak sesuai ukuran satu liter. Warga lain Prasetio alias Tio (23) warga Jalan Jawa, Kelurahan Banjar, Siantar Barat, juga mengakui hal yang sama. Dia mengatakan, pernah membeli bensin eceran. Waktu itu kata dia sudah keliling mencari bensin namun tak kunjung ketemu, sehingga ia tidak ada pilihan lain dan terpaksa membeli di pedagang BBM eceran. “Itu pun karena terpaksa. Tapi begitu kucek, selain takarannya tidak sesuai bensinnya juga tidak murni,” katanya. (mag-4/dro)
Berjalan Kaki 8 Km terkadang Tanpa Alas Kaki Sambungan Halaman 9 tiba di sebuah warung kopi di perbatasan Nagori Sinasih dan Buttu Bayu, Silou Kahean. Kondisi jalan yang rusak parah dan berbukit membuat perjalanan menjadi tidak mudah. Jarak yang seharusnya bisa ditempuh dengan 30 menit jika kondisi jalan mulus harus ditempuh selama satu jam. Setelah memarkirkan sepedamotor dan memesan segelas kopi, METRO lalu bercerita dengan beberapa warga yang baru saja pulang manderes (menyadap) karet dari ladangnya. Lokasi warung itu tepat berada di pinggir Bah Balakbak, sekitar 1 Km dari Nagori Sinasih, wilayah yang berbatas dengan Kecamatan Raya Kahean. Agar bisa sampai di
warung kita harus melalui jalan dengan kemiringan 40 derajat ditambah dengan badan jalan yang rusak dan banyaknya batu batu besar yang bertebaran di badan jalan sehingga terkadang mesin sepedamotor kandas. Wagini pemilik warung, didampingi beberapa warga lainnya menceritakan jalan tersebut merupakan akses jalan satu-satunya yang menghubungkan Sinasih dengan Nagori Buttu Bayu yang bisa dilalui kendaraan bermotor. Sementara jarak antara kedua nagori sekitar 4 km. Setiap hari sedikitnya 50 anak melalui jalan itu agar bisa sampai di sekolah mereka di Sinasih. “Setiap hari sekitar jam 07.00 WIB, anak sekolah bergerombol lewat dari sini. Meskipun sedang hujan
semangat mereka tidak surut. Kadang mereka berangkat tanpa alas kaki karena sepatu ditaruh di tas agar jangan kotor. Setelah sampai di sini, mereka baru memakai sepatunya setelah membersihkan kaki di pancuran sungai ini. Terkadang ada juga yang mandi dan berpakaian di sini,” ujarnya. Sekitar 30 menit beristirahat METRO lalu memacu sepedamotor menuju Nagori Buttu Bayu. Melintasi hutan kelapa sawit dan karet perjalanan terasa menegangkan. Di beberapa badan jalan yang belum pernah diaspal terlihat kubangan yang dipenuhi lumpur. Terlihat tak ada parit di pinggir jalan sehingga jika hujan turun air akan menggenangi badan jalan. Agar jangan terjebak di
kubangan lumpur METRO harus melintasi jalan setapak di pinggiran perladangan penduduk. Suasana juga sangat sepi. Sepanjang perjalanan sejauh 3 Km, METRO hanya bertemu dengan 3 warga yang sedang mengangkut buah pisang dengan sepedamotor. R Damanik (50), warga yang ditemui METRO di tengah perjalanan menuturkan, akses jalan menuju nagorinya baru dibuka sekitar 10 tahun. Sebelumnya, warga harus menempuh hutan dengan jurang yang kedalamannya 50 meter dan melewati Bah Ambolutu yang kalau musim kemarau kedalamannya sekitar selutut orang dewasa agar bisa sampai ke daerah lain. “Sepuluh tahun lalu tak ada kendaraan yang bisa masuk ke nagori kami. Hasil
bumi kami angkat dengan manlanja (memikul, red) melewati jurang yang tanahnya kami bentuk seperti tangga. Setelah jalan ini dibuka, barulah kendaraan bisa lewat. Itupun khusus roda empat hanya motor langsir dan truk yang bisa lewat meskipun terkadang harus didorong saat melewati kubangan lumpur,” tuturnya. Diceritakan dia, ada sekitar 300 KK warga yang menetap di Nagori Buttu Bayu yang dibagi ke dua huta, yaitu Huta Gunung Bayu dan Huta Parapat Buttu. Mayoritas warga berprofesi sebagai petani. Fasilitas umum yang ada di nagori itu adalah puskesmas pembantu sementara untuk bersekolah warga harus ke Sinasih atau ke Nagori Simanabun yang berjarak sekitar 4 Km. (bersambung)