JUMAT
8 Juni 2012
Dinas Cipta Karya Janji Bongkar Relief Salib di Asrama Akbid TARUTUNG-PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Cipta Karya Pemkab Taput S Situmorang membantah tidak ada merencanakan pembuatan relief bersimbolsalibdiAsramaAkademi Kebidanan(Akbid)Tarutung.Bahkan, ia menuding rekanan yang mengerjakan proek tersebut bertindak sendiri. “Relief bersimbol salib itu merupakan ulah rekanan. Kita tidak ada merencanakan itu. Bahkan, begitu kita melihat relief salib, kita langsung perintahkan rekanan membongkarnya,” kilah Situmorang. Senada disebutkan Pengawas Proyek A Siregar. Ia mengatakan, design proyek tidak seperti itu. “Dari gambar awal tidak ada itu, yang ditambah-tambahi tukangnya itu,” uacapnya. Masalah kaca, Siregar membenarkan sebagian sudah pecah. Namun mereka sudah perintahkan agar rekanan segera menggantinya. “Bingkai kaca memang pakai kayu yang kurang masak. Sehingga baling ketika kering dan mebuat kaca pecah. Namun, dari segi struktur bangunan sudah bagus,” ujarnya. Dia juga menyebut kalau pembangunankamarmandiasramaitu tidak serta merta adanya bak air. “Terkait tidak adanya bak penampung air di kamar mandi memang dari gambar tidak ada. alasannya karena setiap mahasiswa sudah memiliki ember. Itu sengaja. Dari awal tidak ada. Intinya kita sudah tegur rekanan untuk memperbaiki seluruh yang rusak itu,” sebutnya seraya mengatakan proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Taput 2011 dengan pagu Rp600 juta itu dimenangkan CV Tiur Katri. Terpisah, Dompak Sihombing, pengamat kebijakan dan transparansi anggaran di wilayah Taput menanggapi pernyataan S Situmorang mengatakan, Dinas Cipta Karya jangan buang badan terkait keberadaan relif salib tersebut. “Apakah mereka tidak mengawasi pengerjaan pembangunan itu? Inikah aneh. Setelah diper-
tanyakan baru disuruh dibongkar. Kalau memang sudah ada kian dibuat, mengapa tidak langsung dilarang?” ketusnya. Dalam proyek pembangunan asrama ini, Dompak mengaku curiga. “Kita curiga ada permainan yangditutuptutupidisana.MengapasetelahDPRDmenyorotiproyek tersebut baru dilakukan perintah perbaikan. Itu yang membuat kita curiga. Ada sesuatu yang kurang transparan,” ujar Dompak. Sayang, ketika hal ini hendak dipertanyakan,PembantuDirektur (Pudir) III Akbid Tarutung R Pandiangan justru melarang wartawan masuk ke lokasi proyek. ”Saya diperintahkan pimpinan untuk melarang siapa pun masuk ke areal proyek yang ada di asrama ini. Itu perintah langsung dari Direktur Akbid. Lagian bukan urusan kami proyek itu. Karena yang mengerjakannya Dinas Cipta Karya,” tandasnya. Sebelumnya, Anggota DPRD Tapanuli Utara (Taput) menyoroti proyek pembangunan asrama AkademiKebidanan(Akbid)Tarutung milik Pemkab Taput yang terletak Jalan Raja Toga Sitompul, Kecamatan Siatas Barita. Pengerjaan proyek senilai Rp600 juta yang bersumber dari APBD Taput tahunanggaran2011inididugaasal jadi dan amburadul. SekretarisKomisiADPRDTaput Charles Simanungkalit kepada METRO, Rabu (6/6), mengatakan, pembangunan asrama Akbid tersebut dikerjakan asal jadi sehingga hasilnya amburadul. Hal itu dibuktikan dengan pecahnyapuluhankacajendelameski asrama tersebut belum ditempati.DikatakanCharles,temuanitu terungkap pada kunjungan kerja gabungan Komisi DPRD Taput ke lokasi proyek beberapa lalu. “Kunjungankitainiuntukmembuktikan LKPJ Bupati Taput terhadap sejumlah proyek APBD dan PAPBD Taput tahun anggaran 2011. Selain kaca-kaca jendelanya banyak pecah, kita juga temukan bak penampung air di setiap kamar mandi asrama tidak ada. Jadi para penghuninya nanti harus mem-
Bupati Ajak Warga Berperan Tanggulangi Sampah PANGURURAN- Bupati Samosir Mangindar Simbolon mengingatkan penanggulangan masalah sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Melainkan semua pemangku kepentingan di daerah sehingga masyarakat pun perlu berperan aktif. “Penanganan sampah bukan tanggung jawab pemerintah saja. Itu tanggung jawab bersama dan karenanya butuh partisipasi serta kesadaran masyarakat dalam pengelolaannya,” kata Mangindar di Pangururan, Kamis (7/6). Dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, menurut dia, diperlukan peran serta seluruh elemen masyarakat, termasuk pengusaha dan pemerintah. Pemkab Samosir, lanjutnya, tetap konsisten menjalankan pembangunan dengan memperhatikan tiga aspek. Yakni ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup. Dikatakan, permasalahan sampah pun sudah menjadi isu nasional terus mengalami peningkatan timbunan, akibat pertambahan jumlah penduduk dan perkembangan kota yang kian pesat serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaannya. Untuk itu, kata dia, dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup se-Dunia,
pemerintah setempat menggelar lomba pengetahuan Lingkungan Hidup dan Kemah Hijau mulai tingkat SD hingga SLTA di lokasi wisata Pantai Pasir Putih Parbaba. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penanaman pohon sepanjang pinggiran pantai, untuk meningkatkan pengetahuan tentang ekosistem termasuk pengelolaannya serta meningkatkan peran generasi muda dalam menjaga kelestarian lingkungan. Mangindar menambahkan, salah satu unsur lingkungan hidup yang khas dimiliki Kabupaten Samosir, yakni keunikan geologi alam serta peninggalan sejarah tentang proses terjadinya kawasan Danau Toba yang terbentuk akibat letusan Gunung Toba berkisar 75 ribu tahun silam. Dari sejarah tersebut, lanjutnya, para ahli telah melakukan penelitian di Kabupaten Samosir dan Pemerintah Pusat akan membangun geopark (taman bumi) dalam waktu dekat, karena survei sudah dilakukan pihak UNESCO bersama sejumlah pihak tekait. “Beberapa ‘geo site’ telah ditetapkan sebagai lokasi geopark yang akan menjadi tempat konservasi, pendidikan yang akan berdampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat,” katanya. (ant/int)
bawa ember dan gayung masingmasing, bagaimana pula kalau ada tamumaukekamarmandi,ember dan gayung siapa yang dipinjam,“ ujar Charles Simanungkalit mempertanyakan. Yang menyolok dan mengherankan bahkan dianggap sebagai penghinaan bagi umat kristiani, di lantai teras asrama tersebut dibuat relief salib dari keramik warna merahmaron,yangsetiapsaatakan diinjak-injak orang yang keluar masuk ke asrama tersebut. “Tak jelas siapa yang memerintahkanpembuatanreliefsalibyang merupakan simbol paling sakral bagi umat Kristen tersebut. Kita sangat kecewa dengan hal ini,” tuturnya. Ketika ditanya sikap anggota dewan tentang proyek tersebut, Charles Simanungkalit dengan tegasmengatakansegalakekurangan proyek itu harus diperbaiki, terutama masalah relief salib itu
Sambungan Halaman 9 Sinode Godang digelar tanggal 10-16 September di Seminarium Sipoholon untuk memilih pucuk pimpinan HKBP periode 2012-2016. Demikian diungkapkan Ketua Umum Panitia Sinode Godang (SG) HKBP Pdt Ramlan Hutahaean MTh kepada wartawan di Kantor Pusat HKBP Pearaja Tarutung, Kamis (7/6). Ia mengatakan, selama tujuh hari tersebut, HKBP akan menggelar SG untuk memilih Pucuk Pimpinan HKBP seperti Ephorus, Sekretaris Jenderal (Sekjen), Kepala Departemen (Kadep) Marturia, Kadep Diakonia dan Kadep Koninonia. Sinode Godang itu nantinya akan mengemban tugas untuk mempertimbangkan dan menerima laporan Pimpinan HKPB. Kemudian menetapkan Rencana Induk Pengembangan Pelayanan (RIPP), menetapkan rencana strategis HKBP, menetapkan sikap umum HKBP, memilih Ephorus Sekretaris Jendral, Kepala Departemen dan Pareses. Ramlan berharap, nantinya, pada pelaksanaan pemilihan pucuk pimpinan HKBP itu bisa berjalan dengan baik. “Mu-
Sambungan Halaman 9 Kehutanan Humbahas sekira pukul 09.00 WIB. Meski diguyur hujan, aksi warga ini tidak surut memperjuangkan hak atas tanah adat mereka yang sebagian diklaim masuk kawasan hutan dan sebagian lagi dikuasai PT TPL. Kadis Kehutanan Humbahas Ir Marco TP Panggabean yang menyambut kehadiran massa langsung mempersilahkan utusan masyarakat masuk ke ruangan. Dalam pertemuan itu, perwakilan massa menandatangani notulen usulan revisi SK 44/Menhut-II/2005 dan revisi izin HPH/TI (hak penguasaan hutan/tanaman isndustri) yang dikuasai oleh PT TPL. Usai menandatangai notulen tersebut, massa kemudian berangkat menuju Kantor DPRD Humbahas. Dalam tuntutannya, massa mendesak dewan agar mengeluarkan surat rekomendasi usulan revisi tata batas atas tanah sengketa warga di Desa Pandumaan, Desa Huta Paung Induk, Desa Huta Paung Utara, Desa Hutajulu, Desa Pansur Batu, Desa Parsingguran I, Desa Parsingguran II, Desa Aek Nauli I, Desa Aek Nauli II, Desa Sipitu
MITSUBISHI - PROMO DP RENDAH – BUNGA RINGAN T 120 SS, L300, Colt Diesel, Triton Pajero Sport, Dakar, Grandis. Hubungi: Pohan HP 0812 659 1867
TOYOTA BARU ASTRA: Ready Avanza, innova, fortuner Hub. Purba 0813 9789 4633; 0813 9736 0333
dah-mudahan semua berjalan dengan baik. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, kita akan bekerja sama dengan pihak kepolisian,” ujarnya. Dijelaskan, Sinode Godang HKBP diprediksikan akan diikuti 1.379 peserta. Mulai dari Ephorus, Sekjen, Kepala Departemen, anggota Majelis Pekerja Sinode (MPS), Ketua Rapat Pendea, Pareses, Pendeta Ressort dan seorang utusan dari setiap resort, seorang utusan dari guru jemaat, Bibelvrouw, Diakones, Ketua STT HKBP, Keyau Badan Penyelenggara Pendidikan HKBP, Ketua Balitbang HKBP, Ketua Badan Audit HKBP, Ketua Badan Usaha HKBP, serta seorang utusan perempuan dan pemuda dari setiap distrik. “Melihat jumlah itu, tentu diperlukan persiapan matang dari panita. Rapat koordinasi dan laporan seksi-seksi terus kita lakukan untuk mempersiapkan segala hal yang diperlukan pada pemilihan itu,” tegas Ramlan didampingi Kabiro Informasi HKBP Pdt Puji Handoko Aritonang MTh, Pdt Samuel Sitompul (Wakil Kepala Personalia). Lebih jauh ia menjelaskan
syarat-syarat calon peserta. Syarat menjadi calon Ephorus HKBP yakni, sudah 20 tahun menjadi pendeta, tidak pernah dihukum dan dicalonkan distrik. Sedangkan syarat menjadi calon Sekjen HKBP yakni, sudah 15 tahun pendeta, batas usia tepat bulan September 2012 harus 61 tahun. “Jika lewat satu hari saja tidak dapat diajukan sebagai calon. Dari distrik maksimal dua orang dicalonkan,” terangnya seraya menyebutkan ada 27 distrik HKBP di seluruh dunia. Ia menyampaikan, untuk menyukseskan pelaksanaan SG HKBP, pihaknya menerapkan metode dengan melibatkan semua unsur yang ada dalam kepanitiaan. “Banyak kepentingan nantinya di sana. Maka semua unsur HKBP maupun jemaat agar berperan menyukseskannya. Pelaksanaan SG ini membutuhkan biaya cukup besar. Untuk itu, kesuksesan acara ini perlu kerja sama yang baik. Dan siapa pun nantinya menjadi Ephorus HKBP harus bisa kita terima. Karena, dalam suatu pemilihan harus ada kalah dan menang,” pungkasnya. (cr-01)
Dewan Didesak Keluarkan Rekomendasi
DIJUAL: Mobil Minibus Suzuki carry Futura 1.3 thun 1991, body mulus, harga nego tanpa perantara hub. D. Simanjuntak HP 0813 7554 0521
GRAN MAX PU DP 15 Jutaan GRAN MAX MB DP 23 Jutaan XENIA DP 30 Jutaan TERIOS DP 40 Jutaan Hub. PT CAPELLA PADANG SIDEMPUAN HP 0852 7570 5030
tandasnya. Sementara itu, pihak Akbid Tarutung yang dikonfirmasi enggan memberikan komentar terkait proyek tersebut. Pembantu Direktur (Pudir) III Akbid Tarutung, R Pandiangan justru melarang wartawan untuk masuk ke lokasi proyek. ”Saya diperintahkan pimpinan untuk melarang siapapun masuk ke areal proyek yang ada di asrama ini. Itu perintah langsung dari direktur Akbid, lagian bukan urusan kami proyek itu karena yang mengerjakannya Dinas Cipta Karya,” terangnya. Di tempat berbeda, Sekretaris Dinas Cipta Karya Taput B Gultom menyebut, proyek tersebut dalam tahap pemeliharaan. “Yang ditemukan rusak itu nanti akan diperbaiki kembali, karena proyek tersebut masih dalam tahap pemeliharaan,” ujarnya. (cr-01)
3 Syarat jadi Ephorus HKBP
PROMO MITSUBISHI: Pick Up L300 & T120ss. Colt Diesel Chassis & Dumptruck. Fuso, Triton, Pajero Sport. BB/BK >oke..! Kuning/Hitam>oke!! Diskon spesial Hubungi: VINA NAULI SIREGAR 0812 6036 0000
BURUAN!!! DAIHATSU CUMA BULAN MEI
harus dibongkar secepatnya sebelum ditempati. “Apapun alasan kontraktornya atau siapa pun yang membuat relief salib di atas lantai itu asrama Akbid itu harus dibongkar, karena itu merupakan penghinaan bagi umat Kristiani, kita tidak peduli siapa yang membuatnya,” tegas Simanungkalit. Menurut Charles, pembangunan asrama tersebut memang terlaksana sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Namun sayangnya hasilnya tidak menggembirakan. Dia juga mengaku heran karena proyek yang bersumber dari APBD itu tidak jelas diketahui siapa kontraktor yang mengejakannya. “Sebab tidak ada dibuat papan proyek, namun berkembang isu di Tarutung, di belakang kontraktor yang mengani proyek itu disebutsebut seorang anggota legislatif,”
TERIMA KOS Menerima kos untuk sertifikasi guru, lokasi 100 m dari pintu gerbang Unimed, tempat terbatas. Hubungi LENA
HP. 0853 7088 4061
Huta dan Desa Sibatu-batu. Namun, desakan surat rekomendasi yang diminta massa tidak dipenuhi DPRD, dengan alasan belum diparipurnakan atau belum dilakukan pembahasan di badan musyawarah. “Pihak legislatif tetap di depan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Akan tetapi melihat kondisi yang saat ini lagi dalam penanganan, pihak pansus belum dapat memenuhi tuntutan ini karena belum dilakukan pembahasan di badan musyawarah (banmus),” ujar Ketua DPRD B Silaban. Jika sudah dilakukan pembahasan di Banmus, maka selanjutnya akan masuk tahap paripurna. “Nanti hasil dari rekomendasi Pansus akan kita sampaikan kepada Bupati Humbahas agar segera melakukan revisi tentang revisi tata batas di Kecamatan Pollung. Sebelum tanggal 20 Juni ini akan kita sampaikan hasil rekomendasinya,” ungkap Silaban. Silaban mengatakan, pihaknya tidak mau melanggar peraturan yang berlaku terkait pemberian surat rekomendasi yang dituntut massa. ”Jadi, sebelum rapat paripurna, hasil rekomendasi dari DPRD itu
belum sah. Untuk itulah perlu kita saling memahami. Karena dewan tidak mungkin melanggar aturan untuk mengeluarkan rekomendasi,” sambungnya. Usai mendapat jawaban terkait surat rekomendasi, massa kemudian mendesak dewan untuk menyetujui revisi area tata batas izin HPH/TI yang dimiliki oleh PT TPL di Kecamatan Pollung. Sebab, massa yang tergolong tokoh adat dari 11 desa itu menilai, bahwa area HPH/TI PT TPL telah masuk ke kawasan hutan kemenyan milik warga. Terkait desakan kedua ini, B Silaban menjelaskan, terkait revisi tata batas izin HPH/TI yang dimilik PT TPL adalah kewenangan Menteri Kehutanan. ”Karena PT TPL memiliki ijin langsung dari tingkat kementerian. Kalau kami dan apalah daya kami. Jadi sabarlah,” kata Silaban dan langsung disorakki massa. Setelah mendapat janji dari Dewan, massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Saat aksi, puluhan aparat kepolisian dari Polres Humbahas mengawal jalannya aksi demo.(jona/hsl)
Kades Berprestasi Diberi Penghargaan Sambungan Halaman 9 di desa bisa kita tangani dengan cepat. Itu yang kita harapkan. Untuk itu, setiap Kades kita minta berperan membantu tugas polisi,” harapnya. Terpisah, Kepala Desa Sitompul Mula Sitompul yang dihubungi METRO membenarkan telah menerima penghargaan dari Polres Taput. “Benar. Saya telah menerima penghargaan itu. sebenarnya, sebagai Kepala Desa, kita wajib membantu tugas
polisi dalam menyelesaikan suatu perkara yang terjadi di desa tempat kita bekerja,” ujarnya. Ia mengaku bangga atas penghargaan tersebut. Dia merasa dihargai. “Kita sangat mengapresiasi Polres Taput membuat program seperti itu. Hanya membantu polisi menangkap pelaku pencurian di kampungku, saya diberi penghargaan. Padahal, sebenarnya hal itu kan sudah menjadi tugas saya. Terima kasih lah buat Polres,” pungkasnya. (cr-02)
Bapek Diminta Netral Sambungan Halaman 9 berkas yang kurang terkait penjatuhan hukuman kepada kami silahkan. Asal jangan hanya mendengar penjelasan dari pemkab saja. Tetapi harus mencermati sesuai peraturan yang berlaku apakah hukuman itu pantas dijatuhkan kepada kami. Dengan demikian, bisa menghasilkan keputusan yang objektif,” kata Sofian Simanjuntak, salah seorang PNS yang dijatuhi hukuman pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, Kamis (7/6) di Tarutung. Diakui dia, kedatangan Bapek ke daerah itu untuk menindaklanjuti banding administratif yang dilakukan para PNS yang dijatuhi hukuman pada bulan Maret lalu. “Kalau nanti kita menang dalam banding administratif ini, maka Bupati tidak bisa tidak menjalankan putusan Bapek. Karena sifat putusan Bapek mengikat dan tetap. Biasanya putusannya paling lama 180 hari. Jadi, jika kita banding Maret, maka September hasilnya harus sudah ada,” tegasnya. Sebaliknya, tambah Sofian, jika putusan Bapek justru menguatkan penjatuhan hukuman itu, pihaknya terpaksa menempuh jalur hukum lainnya. Seperti ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. “Dalam hal ini bisa dibilang kami punya keistimewaan. Jika putusan Bapek nanti menguatkan penjatuhan hukuman yang diberikan, kami akan menempuh jalur hukum ke Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara, Jakarta,” jelasnya. Kepala Inspektorat Pemkab Taput Henry Purba membenarkan kedatangan utusan dari Bapek untuk meminta berkas yang kurang terkait penjatuhan hukuman PNS di Taput. “Benar. Kedatangan mereka hanya untuk menjemput berkas-berkas itu. Seperti, berita acara pemeriksaan dan hasil pemeriksaan PNS yang dijatuhi hukuman dan juga yang yang terkait ke situ. Itu sudah kita berikan,” terangnya. Bapek, katanya, bertugas memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari PNS berpangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ke bawah atas penjatuhan hukuman disiplin, berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat. Namun karena permintaan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara, maka Bapek tidak hanya mengurusi PNS yang diberhentikan. Tetapi juga PNS yang diturunkan pangkat dan yang dinonjobkan. Diberitaakan sebelumnya, Toluto menjatuhi hukuman pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri kepada lima PNS. Selain itu, Toluto juga menurunkan pangkat terhadap delapan PNS serta menonjobkan karena melakukan aksi unjuk rasa ke Kantor Bupati dan DPRD terkait putusan MA tidak dijalankan oleh Bupati Tapanuli Utara. (cr-02/cr-01)
Narumonda Peroleh Dana PNPM Rp1,75 M Sambungan Halaman 9 tersebut dananya telah diserahkan kepada masing-masing Tim Pengelola Kegiatan pada setiap desa,” kata Bupati Tobasa Kasmin Simanjuntak di Balige, Rabu (6/6). Menurut dia, setelah melalui musyawarah antar desa, usulan kegiatan yang ditetapkan meliputi pembangunan jalan dan drainase di Desa Siantar Tongatonga senilai Rp134.520.000 dan pengerasan jalan berbiaya Rp269.817.000 serta saluran irigasi berbiaya Rp338.095.000 di Desa Siantar Dangsina. Selain itu, lanjutnya, akan dilaksanakan pembangunan saluran irigasi di Desa Siantar Tongatonga III dan Desa Siantar Sitio-tio dengan alokasi dana masing-masing Rp321.061.000 dan Rp296.640.000 serta pembuatan jalan rabat beton di Desa Narumonda III senilai Rp126.311.000 ditambah ke-
giatan pengaspalan jalan berbiaya Rp216.188.000 di Desa Narumonda VI. “Dana untuk keperluan Simpan Pinjam Perempuan di Desa Siantar Sigordang telah dialokasikan sebesar Rp47.368.000,” ujarnya. Kasmin menyebutkan, konsep pembangunan partisipatif yang transparan dan akuntabel PNPM Mandiri Pedesaan di wilayah itu memberi keleluasan bagi warga untuk merencanakan, melaksanakan serta mengawasi program pembangunan hingga dapat menyentuh sendi-sendi kehidupan masyarakat sesuai skala kebutuhan mereka. Sebab, menurut dia, orientasi program yang mengedepankan pengentasan kemiskinan tersebut, telah menarik minat dan mendorong partisipasi warga untuk berkompetisi hingga pembangunan yang diusulkan dapat didanai sesuai mekanisme PNPM. Sementara itu, Kepala Badan PMPD Tobasa Labinsar Sirait menambahkan, kegiatan fisik PNPM 2011 yang berhasil dikerjakan, meliputi pembangunan saluran irigasi di Desa Siantar Sitotio, Desa Narumonda IV masing-masing senilai Rp327.741.000 dan Rp187.502.000 serta rehab jembatan berbiaya Rp45.291.000 di Desa Siantar Tonga. Di samping itu, lanjutnya, juga telah diselesaikan pembangunan tembok penahan tanah di Desa Narumonda IV berbiaya Rp57.437.000 serta pengerasan jalan masing-masing berbiaya Rp101.768.000, Rp210.058.000, dan Rp101.382.000 di Desa Narumonda II dan Desa Narumonda VI. “Untuk Desa Narumonda VII juga telah berhasil dikerjakan pembangunan saluran irigasi senilai Rp229.906.000 serta pengaspalan jalan berbiaya sebesar Rp167.798.000,” terang Labinsar. (ant/int)