21
RIAU HARI INI
METRO RIAU KAMIS 24 MEI 2012
DPRD Nilai Proyek Jalan di Merbau Gagal
Kontrak Kerja Rekanan Diputus Sepihak Penulis: Susanto, Selatpanjang
SELATPANJANG – Pekerjaan pembangunan fisik terutama jalan dengan nilai greed 5 (Rp1 miliar-10 miliar) dikerjakan sejumlah rekanan di Kecamatan Merbau dinilai DPRD Meranti, gagal. Alasan itu pula Pemkab Kepulauan Meranti melalui Dinas PU melakukan pemutusan kontrak kerja sama kepada rekanan secara sepihak. Ini terungkap saat Komisi II DPRD Kepulauan Meranti, bersama Pihak Inspektorat, Bappeda dan Dinas PU Kepulauan Meranti melihat berbagai pekerjaan, diantaranya Jalan Alai-Mengkikip akses menuju pelabuhan penyeberangan roll on roll off (roro), Jalan Selat Akar-Mengkopot, dan Pembangunan Jalan Bandul Tanjung Padang, Selasa (22/5) kemarin, terpaksa dihentikan. Diakui Anggota Komisi II, H Adil SH, bahwa paket akses roro di Kampung Balak, Ke-
camatan Tebing Tinggi Barat tidak sesuai bestek. Sementara kucuran dana dialokasikan tidak sesuai dengan presentase fisik yang terlihat. “Alokasi anggaran dikucurkan telah menelan Rp40 miliar. Masing-masing, Rp5 miliar pada 2008, Rp5 miliar pada 2009 ketika masih menjadi Kabupaten Bengkalis. Masa Kabupaten Meranti pada 2010 dialokasikan sebesar Rp10 miliar lagi, maka dana Rp20 miliar pada 2011 lalu dikujurkan lagi,” terangnya.
Setelah melihat kondisi jalan di sana, rombongan menuju ke Desa Selat Akar, Kecamatan Merbau untuk melihat kondisi jalan Selat AkarMengkopot. Lebih parah, pembangunan jalan antar desa hanya 1,98 persen. “Kondisi bukan malah membantu terbukanya akses masyarakat, tapi malah memperburuk kondisi jalan. Jika hujan akan berlumpur, dan disaat kemarau akan berdebu,” simpulnya. Sementara, proyek Jalan Bandul-Tanjung Padang pun juga diputus kontrak sepihak. Ini dinilai hasil kerja tidak sesuai komitmen kontrak untuk melanjutkan pekerjaan dilakukan hanya 11,68 persen. “Kita akan panggil hearing dan rapat kerja bersama konsultan pengawas dan rekanan terkait paket pekerjaan tersebut,” tegas Basiran, anggota Komisi II bersama Edi Masyhudi SPdi. Pejabat Pelaksanaan Teknis
Kerja (PPTK), Afied Syahroni ST MT turut hadir dalam rombongan menjelaskan bahwa untuk pekerjaan akses roro, AlaiMengkikip dilakukan penghentian pekerjaan karena kondisi alam. Ia membeberkan bahwa nilai kontrak pekerjaan base C tersebut pada 2011 sebanyak Rp19,4 miliar rupiah.
Sedangkan akses Selat Akar-Mengkopot, kata Afied, pembangunan Base C dengan panjang 4,5 kilometer, kontraknya turut diputus bersama rekanan PT Suci Esa Lestari. Pasalnya paket berhasil dikerjakan hanya 1,98 persen. Ada juga pembangunan 3 unit box culver tidak dikerja-
kan rekanan. “Kita sudah memberikan teguran melalui surat sebanyak dua kali dan surat peringatan, termasuk memanggil direkturnya, namun tidak ada niat baik untuk mengerjakannya, makanya kita putus kontraknya,” ujarnya. Untuk peningkatan jalan
Bandul-Tanjung Padang PPTK Dinas PU tahun 2011 itu mengatakan, persentase hanya 11,68 persen. Pemutusan kontrak di tengah jalan lantaran volume base C dilakukan hanya 1000 meter kubik dengan panjang jalan 300 meter. Sementara kontrak kerja sepanjang 5 kilometer.*
Ratusan Pendemo Rusak Tugu Countdown PON PEKANBARU - Aliansi Rakyat Riau Berdaulat tergabung BEM UR, BEM UIN, BEM UMRI, BEM UIR, Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), PD KAMMI Riau dan Gerakan Mahasiswa Pembebasan Riau, melakukan aksi demo di Jalan Cut Nya’ Dien, Pekanbaru, Rabu (23/5) siang. Aksi itu menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menuntaskan skandal suap dana venue PON XVIII Riau. Selain melakukan orasi di Tugu Countdown PON, ratusan massa melanjutkan longmarch ke pintu gerbang Kantor Gubernur Riau
Jalan Sudirman di Tugu Zapin Pekanbaru. Korlap Aliansi Rakyat Riau Berdaulat, Yopi Pranoto prihatin terhadap kondisi korupsi menggerogoti Riau. “Kami mendesak KPK dan seluruh aparat penegak hukum menindaktegas para koruptor. Sementara BPK segera mengaudit anggaran PON yang telah dikucurkan,” tegasnya. Namun sayang, aksi tersebut ‘cedera’ lantaran para pendemo melakukan pencoretan dan perusakan tugu Countdown PON Riau Jalan Cut Nya Dien, persis diantara Gedung Pustaka Soeman HS dan
Kantor Gubernur Riau. Bahkan tugu senilai Rp1,6 miliar itu sempat dirubuhkan pendemo, namun cepat dicegah pihak Polresta Pekanbaru. Sementara Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Drs R Adang Ginanjar S MM yang langsung turun ke TKP di Tugu PON menjelaskan akan memanggil para Korlap pengunjuk rasa untuk mempertanggungjawabkan dalam aksi perusakan tugu tersebut. “Kita akan memanggil para Korlap pengunjuk rasa agar mempertanggungjawabkan aksinya terkait pengrusakan tugu itu,” tegasnya. (fat)
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU MENGUCAPKAN
6HODPDW GDQ 6XNVHV Kepada
KOMISI II DPRD Meranti, PU, Bappeda dan Inspektorat saat melihat pembangunan Jalan Alai-Mengkikip akses menuju roro di Kampung Balak, Selasa (23/5) kemarin. (susanto)
Keltan MS Pedekik Ajukan Gugatan ke PN BENGKALIS – PT Meskom Agro Sarimas (MAS) kembali digugat kelompok tani (Keltan) Makmur Sejati Desa Pedekik Kecamatan Bengkalis. Perusahaan bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit itu telah penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) nomor 58, dinilai cacat hukum. Kuasa hukum Keltan Makmur Sejati, Windrayanto SH mengatakan bahwa PT MAS kembali digugat warga Desa Pedekik karena perusahaan dinilai menggarap lahan petani.
Sementara HGU dimiliki perusahaan hanya meliputi empat desa, yaitu Desa Pangkalan Batang, Sebauk, Meskom dan Teluk Latak. “Perusahaan itu dinilai telah mengarap 178 hektar lahan milik warga. Namun pihak PT MAS tidak mengindahkan protes dari masyarakat,” jelas Windrayanto, langsung mendaftarkan gugatan mereka ke Pengadilan Negeri (PN) Bengkalis, Rabu (23/5) kedua kalinya. Pria asal Bantan ini, menyebut perbuatan perusahaan
harus dihentikan termasuk putusan dari PN Bengkalis agar mengabulkan gugatan warga. Pasalnya, gugatan Keltan ke PN Bengkalis menyatakan gugatan itu sebagai NO (nebis ondidem, red) yaitu tidak ada kalah maupun menang terkait gugatan tersebut. Untuk itu pihaknya melengkapi berkas gugatan soal kepemilikan lahan dan mengajukan gugatan kembali ke PN Bengkalis kemarin dengan nomor gugatan perdata 10 Pdt G/2012/PN BKS. (alfis)
Dari 1300 LSM Riau, hanya 300 Aktif
Bapak Ir. Damri (Sekda Rokan Hulu) Sebagai Ketua Ikatan Sarjana Perikanan (ISPRI) Kabupaten Rokan Hulu
Masa Bhakti 2012-2015 Terpilih Secara Aklamasi, Dari Hasil
Musyawarah Besar (Mubes) ISPRI Rokan Hulu di H Hotel Sapadia Rohul, Selasa 22 Mei 2012 Tertanda
Drs. H. Achmad, Achm M.Si
Ir. H. Hafith h Syukri, MM
Bupati Bupa
Wakill Bupati
PEKANBARU - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Riau hingga Mei 2012 tercatat di Kesbang Polimas sebanyak 1300. Ini terungkap ketika Sekretaris Kesbang Polimas, Ardi Basuki usai hearing evaluasi anggaran bersama Komisi A DPRD Riau, Rabu (23/05). Ardi menyebutkan, dari 1300 LSM hanya 300 LSM dikategorikan aktif dan meleng-
kapi persyaratan. Sisanya dinilai tidak terdaftar secara resmi dan tidak memenuhi persyaratan. Ketidakaktifan itu lantaran 100 LSM tidak menyampaikan kegiatan dan laporan dalam enam bulan per semester. Persyaratan lainnya, sebut Ardi, belum ada izin dari Kesbang Polimas atau tidak memiliki SKT. “Syarat terpenting LSM itu harus melaporkan hasil kegia-
tan di lapangan kepada Kesbang Polimas setiap satu kali dalam enam bulan. Kalau tidak, kita tidak mengakui keberadaan mereka secara prosedur,” tegasnya kepada Metro Riau. Untuk itu, pihaknya akan melakukan klasifikasi atau pemilahan ulang melalui pembinaan kepada LSM agar bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. (cr2)
Pohon Karet Timpa Jaringan PLN Bengkalis BENGKALIS – Hujan disertai angin ribut pada Rabu (23/5) dinihari mengakibatkan jaringan listrik di Kota Bengkalis mengalami pemadaman selama beberapa jam. Ini terjadi sekitar Politeknik Bengkalis tertimpa pohon karet. Manajer PLN Ranting Bengaklis, Muchsis saat dihubungi membenarkan adanya jaringan
listrik tertimpa pohon dan mengakibatkan pemadaman mendadak. “Pohon karet menimpa jaringan listrik PLN sudah diantisipasi secara cepat. Meski sempat mengalami pemadaman,” ujarnya. Selain di areal Politeknik, gangguan jaringan terjadi Kecamatan Bantan. Seluruh gangguan tersebut berhasil diatasi petugas
lapangan. Normalisasi terhadap jaringan diperkirakan berlangsung hingga 01.00 dinihari. “Kita berupaya tetap bekerja maksimal, kita mohon maaf kepada pelanggan. Diakui ini akibat cuaca kurang baik, khususnya pada malam hari. Sehingga pasokan listrik ke pelanggan terputus,” katanya. (zul)
Disnakertrans akan Taja Pembekalan TKM TEMBILAHAN – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) akan melaksanakan kegiatan Pembekalan Perluasan Kesempatan Kerja melalui Tenaga Kerja Mandiri (TKM) bidang wirausaha. Hajatan ini melalui program perluasan kesempatan kerja 2012. Ini dikatakan Kepala Dinsnakertrans Inhil, H Hafitsyah
SH MH kepada Metro Riau, Rabu (23/5). “Waktu dekat, kegiatan pembekalan bagi para wirausaha mandiri ini akan diberikan pengetahuan tentang dasar-dasar usaha mandiri,” katanya. Hafitsyah menambahkan, bahwa peserta terdiri dari 20 kecamatan se-Inhil. “Intinya, ada beberapa kriteria calon peserta, antaranya masih pengangguran, dan memiliki usaha
kecil,” paparnya. Program itu dibentuk akibat tingginya angka pengangguran di kalangan kaum muda, sehingga harus menjadi perhatian pemerintah, mengingat pentignya pengetahuan, keterampilan dan kompetensi. Pemerintah Pusat membentuk kegiatan TKM untuk memberdayakan SDM dimiliki potensi khususnya di bidang wirausaha. (zulfadli)
Kemenakertrans Awasi Kebijakan TKI UPAYA pemerintah untuk menerapkan kebijakan formalisasi dalam penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) bekerja sebagai pembantu rumah tangga sudah menampakkan hasil yang cukup menggembirakan. Pasalnya, rasio pengiriman TKI informal ke luar negeri dibandingkan TKI TKI formal, rasionya kini sudah mencapai 55:45. Ini dikatakan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengatakan pemerintah Indonesia menginginkan agar setiap tahun jumlah TKI di sektor rumah tangga semakin menurun untuk meningkatkan aspek perlindungan TKI di luar negeri. “Kita ingin TKI informal bukan sebagai pelayan/ pembantu biasa yang mengerjakan seluruh pekerjaan di rumah tangga. Kita harus merubah paradigma bahwa TKI informal yang ditempatkan ke luar negeri hanya mengerjakan tugas- tugas tertentu sesuai jabatan dan kontrak kerjanya,” kata Menakertrans, Muhaimin Iskandar di Jakarta melalui pesan elektronik kepada Metro Riau, Selasa (22/5). Sistem penempatan TKI informal, menurut Muhaimin, harus lebih baik dari sebelumnya. Termasuk pengiriman ke Malaysia, Arab Saudi, dan negara tujuan penempatan lainnya. “Jadi untuk TKI informal, pemerintah juga berupaya membatasi spesialisasi atau jenis pekerjaan. Ke depan, pemerintah semakin selektif penempatan TKI ini,” katanya. Selain memperketat penempatan TKI di sektor rumah tangga, Muhaimin juga menginginkan agar TKI sektor informal juga diperlakukan seperti pekerja profesional dan terdapat kontrak kerja yang spesifik serta detil. (dors)