Sukandar

KETUA Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan didampingi Ketua KPU Riau, Ilham Muhammad Yasir melaporkan hasil pengawasan Pilkada Serentak 2020 kepada Komisi II DPR RI, Senin (12/4). (ist)

Bawaslu Riau Laporkan Hasil Pengawasan Pilkada 2020

PEKANBARU - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Riau, Rusidi Rusdan menyampaikan hasil pengawasan Pemilihan pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di hadapan rombongan Komisi II DPR RI, Senin (12/4) di Balai Serindit Gedung Daerah, Pekanbaru. Pelaksanaan Pilkada Serentak di Riau dilaporkan relatif aman dan lancar.

“Alhamdulillah pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di Riau relatif aman dan lancar. Tidak ditemukan kendala dan hambatan yang berarti sampai akhirnya Pilkada selesai walau harus melakukan PSU (Pemungutan Suara Ulang) di Kabupaten Rokan Hulu dan Indragiri Hulu. Rohul dengan 25 TPS dan Inhu di 1 TPS,” beber Rusidi.

Disebutkan Rusidi, pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 terdapat lima permohonan sengketa hasil pemilihan. Lima permohonan itu adalah, Kabupaten Indragiri Hulu, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kepulauan Meranti serta Kabupaten Kuantan Singingi. “Nnamun dalam perjalanannya terdapat 1 permohonan yang dicabut, dua permohonan yang tidak terpenuhi syarat Formil dan materil pada pelaksanaan sidang Dismisal serta 2 Permohonan yang diterima/dikabulkan MK sebahagian yakni di Kabupaten Indragiri Hulu dan Rokan Hulu,” rinci Rusidi.

Selanjutnya terkait penanganan pelanggaran, Provinsi Riau berada pada peringkat tiga secara nasional dalam penanganan Tindak Pidana Pemilihan setelah Papua dan Sulawesi Selatan.

Hal tersebut berkat

Fraksi PKS Berharap Sekdaprov Defenitif Quali ed

PEKANBARU Apalagi, saat - Ketua Frak- ini masih dasi PKS DPRD lan kondisi panRiau, Markari- demi covid-19, us Anwar mere- dan sosok yang spon positif sa- cakap memang ran dari Forum sangat dibutuhUntuk Indone- kan untuk mensia Transpar- gelola keuanansi Anggaran Markarius Anwar gan, apalagi saat (Fitra) Riau yang mem- ini keuangan daerah terinta supaya semua calon us menurun. Sekdaprov Riau bisa di “Uang daerah terus uji publik ke masyarakat. menurun, sementara ke-

“Saya respon positif butuhan terus bertambah. itu, memang harus di- Makanya, kita harap perlakukan uji kelaya- an Sekda nantinya,” tukan publik, supaya tupnya. masyarakat bisa mem- Sebelumnya, Forum beri penilaian, mungkin Indonesia Untuk Transberkirim surat atau ada paransi Anggaran (Fitra) cara lain,” kata Anggota Riau meminta Panitia Komisi I DPRD Riau, Seleksi (Pansel) SekRabu (14/4). retaris Daerah Provinsi

Sebab, lanjut pria (Sekdaprov) Riau unyang biasa disapa Eka ini, tuk melibatkan partisipabaik DPRD Riau maupun si publik dalam tahapan masyarakat secara umum seleksi ini. tentunya mengingink- “Pansel harus buka an Sekretaris Daerah forum konsultasi pubProvinsi (Sekdaprov) lik untuk melihat dan Riau yang terpilih nanti- menerima informasi nya memang betul-betul dari masyarakat, sebagai qualified. masukan publik secara

“Riau butuh Sekda terbuka dan di publikasiyang bisa punya lead- kan secara umum, apakership bagus, ketegasan ah para calon sekda ini dan jiwa penggerak. su- punya rekam jejak yang paya OPD bisa beker- baik ataupun buruk daja dengan baik dan sera- lam kinerja maupun sopan anggaran lebih baik sial,” kata Taufik, Selasa lagi,” ujar Eka. (13/4). (mr/sri) koordinasi dan kolaborasi antara Kapolda Riau Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi dan Kepala Kejaksaan Tinggi Riau yang pada waktu itu masih dipegang Dr Mia Amiati SH MH.

Lebih lanjut, Rusidi juga melaporkan, Provinsi Riau terdapat 52 laporan/temuan Tindak Pidana Pemilihan yang diregistrasi Bawaslu dan terdapat 2 tindak pidana politik uang yakni di Kabupaten Indragiri Hulu dan pelalawan.

Selanjutnya terkait pelaksanaan PSU di Kabupaten Indragiri Hulu dan Rokan Hulu, di hadapan rombongan Komisi II DPR RI yang dipimpin Junimar Girsang, Rusidi menyampaikan langkah-langkah yang telah dilakukan Bawaslu Riau dan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dan Indragiri Hulu pada pelaksanaan pengawasan PSU sesuai dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi.

Diantara pengawasan yang dilakukan Bawaslu Riau dan jajaran dalam menghadapi pelaksanaan PSU yaitu melakukan pengawasan rekrutmen/pengaktifan kembali penyelenggara adhoc KPU, pengawasan cetak surat suara di Surabaya, pengaktifan kembali jajaran pengawasan adhoc, pengawas tingkat kecamatan, pengawas kelurahan/desa serta pengawas TPS.

Selanjutnya pendirian posko pelaporan dugaan pelanggaran di wilayah yang melaksanakan PSU seperti di Kabupaten Rokan Hulu yang 25 TPS nya berada pada wilayah perusahaan.

“Kami berharap pelaksanaan PSU di Rohul yang digelar 21 April dan Inhu yang digelar 20 April besok dapat berjalan dengan lancar. Karena TPS yang akan melaksanakan PSU sangat menentukan siapa calon yang menang dalam pelaksanaan pemilihan tersebut. Sehingga konstelasi politik di daerah tersebut sangat tinggi,” tegasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Riau Syamsuar, Wakil Ketua DPRD Riau, Kapolda Riau, Perwakilan Kejaksaan Tinggi Riau, serta mitra Setrategis Komisi II di Wilayah Riau. (mr/sri)

Keluarga Gus Dur Didorong Gelar MLB PKB

JAKARTA - Mantan Ketua DPC PKB Raja Ampat Saruddin Binwasef berharap keluarga Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ikut mendorong digelarnya Muktamar Luar Biasa (MLB). Desakan itu muncul karena terjadi banyak pelanggaran AD/ART, termasuk dirinya yang menjadi korban karena diberhentikan sepihak dari jabatan Ketua DPC PKB Raja Ampat.

“Jadi saya mewakili teman-teman di Papua Barat dan Papua segera, saya memohon meminta kepada petinggi-petinggi sesepuh keluarga Ciganjur, mbak Yenny Wahid, Ibu Khofifah, Pak Mahfud segera melaksnakan Muktamar Luar Biasa untuk bagaimana menata struktur PKB kedepan lebih bagus, sesuai apa awal berdirinya PKB,” kata Saruddin saat dihubungi Tribunnews, Rabu (14/4).

Adapun di Papua Barat, Saruddin mengatakan terdapat 6 Ketua DPC yang diberhentikan sepihak. Dia kembali meminta para keluarga Gus Dur untuk bergerak dan tidak diam.

“Keluarga Ciganjur saya mohon jangan diam, tapi cobalah supaya apa? yang di daerah-daerah ini berteriak tidak mubazir tapi terarah untuk kita bikin riak-riak kecil tapi akan terjadi gelombang arus besar,” pungkasnya.

Munculnya KLB PKB ditengarai karena banyak pelanggaran anggaran dasar dan rumah tangga (AD/ ART).

Hal ini diungkapkan oleh Eks Ketua DPC PKB Jeneponto Andi Mappanturu.

Ia juga mengaku merasa dizalimi oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Sebab, seharusnya ia masih mengemban jabatan hingga 2022. “Tetapi karena kezaliman pak Muhaimin yang mengubah AD/ART pada saat muktamar di Bali di dalamnya sudah tidak demokrasi,” tutur Andi.

Menurut Andi, Cak Imin seakan ketakukan akan dilengserkan dari kursi ketua umum sehingga AD/ ART partai diubah. Satu di antaranya DPP sembarangan menunjuk pengurus DPC. Padahal, seharusnya penjaringan nama DPW harus melalui DPC.

Setelah didengungkan oleh mantan Ketua DPC PKB Karawang Ahmad Zamakhsari alias Jimmy, kini mantan Ketua DPC PKB Bandar Lampung, Juanda turut menyuarakan hal yang sama.

Dia mengatakan, kepemimpinan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) telah terjadi pelanggaran AD/ART. Mulai dari tidak adanya fungsi Dewan Syura dan Ketua DPC.

“Di PKB fungsi Dewan Syura sudah tidak ada dan sekarang fungsi Ketua DPC sudah tidak ada,” kata Juan-

da. (mr/sri)

PPP Sambangi DPP PKS Samakan Visi Soal Politik Umat

JAKARTA - Pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyambangi Kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jalan TB Simatupang No.82, Jakarta Selatan, Rabu (14/4). Pertemuan itu disebut-sebut untuk menyamakan visi soal politik umat.

Kedatangan rombongan yang dipimpin Ketua Umum PPP, Suharso Monoarfa yang menggunakan bus diiringi hujan.

Tampak juga Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani, hingga Sekjen PPP Arwani Thomafi. Selain mereka, terlihat pula Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Mardiono.

Kehadiran Suharso dan jajarannya disambut oleh petinggi PKS seperti Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsyi, hingga Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.

Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar Al Habsy di Jakarta, mengatakan dalam pertemuan, kedua partai akan membahas kontribusi nyata bagi bangsa yang masih mengalami berbagai kesulitan di situasi pandemi dan banyaknya bencana.

“Kita menghormati pilihan masing-masing. Tapi kita sepakat, dimanapun posisi kita wajib menghadirkan solusi untuk persoalan bangsa yang hari-hari ini semakin berat setelah pandemi dan banyaknya bencana,” kata dia.

Semangat melayani lanjut Habib Aboe bisa dilakukan semua elemen bangsa termasuk PKS dan PPP.

Kemudian, silaturahim tersebut kata dia tentunya memiliki manfaat yang besar, apalagi dalam suasana Ramadhan.

“Alhamdulillah, PPP sebagai partai Islam yang sudah memiliki kontribusi panjang bagi bangsa bisa bertemu dan bersilaturahim dengan PKS sambil buka bersama, InsyaAllah,” kata Habib Aboe.

Habib Aboe menyebut, pertemuan PKS-PPP sebagai pertemuan yang akan berlangsung dengan suasana persaudaraan. Sebab kedua partai, menurut Habib Aboe sama-sama mengusung jalan Islam rahmatan lil ‘alamin. Politik sebagai manifestasi Islam yang penuh kasih dan sayang.

“Jalan Islam rahmatan lil ‘alamin adalah jalan yang memungkinkan kita berkomunikasi dan bekerjasama dengan siapa saja. Apalagi bagi PKS dan PPP yang sama-sama menjadikan Islam sebagai inspirasi kebangsaan,” ujarnya. (mr/sri)