Gunawan TMZ

RI Ekspor Ikan Beku ke 40 Negara

JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, melakukan pelepasan 11.637 ton ekspor produk ikan diberbagai wilayah Indonesia. Ekspor produk perikanan senilai Rp1,012 triliun tersebut akan dilepas ke-40 negara tujuan yang tersebar di Asia, Eropa dan Amerika.

Pelepasan ekspor produk perikanan yang dilakukan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta itu sebagai penanda dimulainya Bulan Mutu Karantina (BMK) 2021. Adapun komoditas yang dikirimkan terdiri dari 157 jenis perikanan dengan rincian perikanan hidup, segar, beku, dan produk olahan ikan.

“Saya meyakini bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari upaya kita memotivasi semangat memajukan sektor kelautan dan perikanan lebih maju lagi, terlebih dalam situasi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung,” ujar Trenggono, dilansir detik.com, Rabu (14/4).

Trenggono meminta jajarannya untuk memfasilitasi para pelaku usaha perikanan agar dapat eksis di pasar dunia, baik dalam bentuk pendampingan, sertifikasi, profiling potensi pasar, hingga memperkuat peran sebagai quality assurance dari produk yang dihasilkan.

Trenggono juga mengimbau para pelaku usaha agar menerapkan prinsip sanitasi dan higiene yang baik dalam proses produksi. Selain itu para pelaku usaha harus memastikan bahan baku perikanan yang dipakai bukan hasil kegiatan illegal maupun destructive fishing. Dengan demikian produk yang dihasilkan memiliki jaminan mutu sehingga mampu bersaing di pasar global.

“Seluruh hal yang kita laksanakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat pemulihan ekonomi nasional, sekaligus menciptakan iklim usaha dan investasi yang lebih

IHSG Naik 2 Persen ke Level 6.050

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepanjang hari berada di zona hijau. Terus naik hingga perdagangan ditutup, IHSG akhinya berhasil kembali lagi ke level 6.000.

Pada pra perdagangan, IHSG sudah bertengger di zona hijau dengan menguat 36 poin (0,62%) ke level 5.964. Sementara indeks LQ45 sudah naik 9 poin (1%) ke level 891. IHSG menguat 39 poin (0,67%) ke level 5.967 pada pembukaan perdagangan. Indeks LQ45 juga naik 9 poin (1%) ke level 891.

Berselang 7 menit kemudian, IHSG masih terus naik dengan bertambah 51 poin (0,87%) ke level 5.979. Sementara indeks LQ45 juga naik 9 poin (1%) ke level 891. IHSG terus menanjak hingga perdagangan tutup. IHSG finish dengan bertambah 122 poin (2,07%) ke level 6.050. Sementara indeks LQ45 juga naik 23 poin ke level 904.

Bursa Amerika Serikat ditutup Bercampur. Dow Jones ditutup 33,677.27 (-0.20%), NASDAQ ditutup 13,996.10 (+1.05%), S&P 500 ditutup 4,141.17 (+0.29%). Wall street ditutup bercampur didorong oleh inflasi yang mencapai 0.6% secara bulanan sehingga secara total inflasi tahunan mencapai 2.6% di atas ekspektasi ekonom yang hanya 2.5%.

Pemerintah dan bank sentral AS kompak menyatakan bahwa inflasi AS akan meningkat beberapa bulan ke depan. Kenaikan itu diduga bersifat sesaat karena kecilnya basis Maret 2021 akibat pembatasan masyarakat (lockdown) dan mulai dibelanjakannya stimulus.

Selain itu yield obligasi 10 tahun menguat ke level 1.66% yang menggambarkan harga sedang tertekan. Bursa saham Asia ditutup melemah masih dibayangi kekhawatiran akan sentiment dari Amerika Serikat.

Dilansir detik.com, pergerakan bursa Asia Rabu (14/4) sore meliputi, Indeks Nikkei turun 130 poin ke level 29.620. Indeks Hang Seng bertambah 403 poin ke 28.900, Indeks Shanghai naik 20 poin ke 3.416, dan Indeks Strait Times turun 6 poin ke

3.180. (mr/vi)

Pemerintah Diminta Bentuk LPP

JAKARTA - Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mengharapkan Lembaga Penjamin Polis (LPP) bisa segera dibentuk. Hal ini demi masyarakat yang lebih aman dan citra perusahaan asuransi yang baik.

Direktur Eksekutif AAJI, Togar Pasaribu, mengatakan, perusahaan asuransi meminta agar LPP segera dibentuk pemerintah.

“Kami memang punya harapa yang sama ya, to good to be true di UU nomor 40 tahun 2014 mengamanatkan Lembaga Penjamin Polis dan 3 tahun sudah bisa dibentuk. Artinya, 2017 sudah ada lembaganya,” ujarnya, dilansir detik.com, Rabu (14/4).

Togar menambahkan, asosiasi memahami pemerintah masih mengalami kendala dalam pembentukan lembaga ini. “Tapi kalau dilihat situasi beberapa tahun belakangan dan situasi beberpa perusahaan (asuransi) diharapkan dibuat demi pengaturan yang lebih sehat dan seimbang,” katanya.

Menurut Togar, dengan LPP ini juga sangat penting untuk keamanan masyarakat dan paling penting untuk citra asuransi jiwa agar bisa menjadi lebih baik.

Sebelumnya Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menjelaskan, saat ini pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang berkoordinasi untuk pembentukan LPP. Saat ini kedua pihak sedang menyiapkan desain yang tepat untuk skema LPP.

“Persiapannya sudah terus jalan, kami mendesain yang namanya LPP dengan OJK dan pihak terkait,” kata Suahasil.

LPP tertuang dalam Pasal 53 UU Asuransi, yakni perusahaan asuransi dan asuransi syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis. Pembentukan LPP ini perlu persetujuan DPR RI.

“UU itu juga merupakan satu pekerjaan rumah. Tentu kami tahu, kalau dia merupakan UU itu memerlukan koordinasi dengan DPR dalam proses persetujuannya,” ucapPELEPASAN - Pelepasan 11.637 ton ekspor produk ikan diberbagai wilayah Indonesia, Rabu (14/4). (ist)

baik,” tegasnya.

Trenggono juga mengapresiasi pelaksanaan Bulan Mutu Karantina Ikan 2021 oleh Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM KHP). Menurutnya, kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat dan juga pelaku usaha dibidang kelautan dan perikanan.

Sementara itu, Kepala BKIPM KHP, Rina, mengatakan, kegiatan Indonesia Satu Ekspor menggambarkan produksi perikanan Indonesia yang terus bergerak. Pihaknya juga memastikan terus meningkatkan pelayanan untuk mendorong majunya industri perikanan dalam negeri.

Sementara mengenai BMK 2021, Rina menjelaskan, akan dilaksanakan selama 2 bulan dan dimulai sejak 14 April hingga 14 Juni 2021, di Kantor BKIPM KHP Pusat dan 47 UPT KIPM di seluruh Indonesia.

Di tahun ke-6 pelaksanaan Bulan Mutu Karantina, pihaknya mengusung tema ‘Ikan Sehat Bermutu untuk Mendukung Pemenuhan Protein Masyarakat’. Kegiatan tersebut juga bertujuan untuk mengedukasi publik tentang pentingnya mengonsumsi ikan bergizi sekaligus mengajak pelaku usaha perikanan untuk menjaga mutu produknya.

“Adapun rangkaian BMK meliputi BKIPM peduli sosial, BKIPM peduli lingkungan dan BKIPM peduli pelayanan publik,” ujar Rina.

Rina merinci, BKIPM Peduli Sosial di antaranya berisi penyediaan produk perikanan yang sehat dan bermutu oleh UPT KIPM melalui penyerahan bantuan kepada masyarakat kelautan dan perikanan seperti nelayan, pembudidaya, penampung, supplier, pengolah dan pemasar ikan dan hasil perikanan, buruh atau karyawan unit pengolah ikan serta masyarakat lainnya.

Sedangkan BKIPM Peduli Lingkungan meliputi pelepasliaran ikan endemik dan ikan yang dilindungi, pembersihan pantai dan daerah sentra-sentra perikanan (tangkap, budidaya, dan pasar) dari sampah plastik dan non-organik. Lalu penanaman pohon mangrove di pantai dan transplantasi coral.

Sebagai informasi, pelepasan ekspor ini menjadi pusat kegiatan Indonesia Satu Ekspor Indonesia. Pelepasan ini diikuti pelepasan lainnya oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) BKIPM KHP di 22 bandara dan 23 pelabuhan laut yang tersebar diberbagai wilayah Indonesia. (mr/vi)

BSI Raup Pertumbuhan KPR Syariah 13,93 Persen

JAKARTA - PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk merealisasikan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Griya Hasanah bersubsidi dan non-subsidi sebesar Rp38 triliun atau naik 13,93 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) hingga kuartal I 2021.

Direktur Utama BSI, Hery Gunardi, mengatakan, pembiayaan KPR Syariah ini terbukti tahan banting di tengah pandemi, terlihat dari pertumbuhan dua digit yaitu 13,93 persen.

Tren KPR Syariah, kata Hery, masih sangat kuat karena ada fasilitas KPR subsidi yang ditopang berbagai stimulus pemerintah. “Stimulus pemerintah di segmen perumahan ini, membuat kami optimis akan terus menyuburkan bisnis perumahan nasional. Apalagi program vaksin berjalan lancar,” ujarnya.

Selain itu, terang Hery, KPR Syariah yang disalurkan BSI dengan tenor 30 tahun ini juga menarik bagi para milenial. “Kami optimis pertumbuhan pada tahun ini akan dua digit sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi pada 2021 yang diperkirakan di level 4,5 – 5,3 persen. Hingga akhir tahun 2021, kami menargetkan pembiayaan Griya sebesar Rp39,8 triliun,” jelas Hery, dilansir antaranews.com, Rabu (14/4).

BSI, kata Hery, saat ini memiliki beberapa program pembiayaan spesial untuk menarik minat masyarakat menggunakan produk syariah dalam membeli rumah.

“Program-program spesial kami keluarkan agar lebih menarik, khususnya generasi muda, agar mau menggunakan produk syariah untuk memiliki hunian. BSI berkomitmen memberikan solusi pembiayaan perumahan terbaik bagi milenial, dan ini merupakan salah satu cara kami untuk menjadi sahabat bagi generasi muda dalam memenuhi kebutuhan finansial, sosial, serta spiritualnya,” ucap Hery.

Saat ini, BSI memiliki sejumlah produk pembiayaan perumahan yang bisa dipilih masyarakat sesuai kebutuhannya masing-masing. Selain Griya Hasanah, ada pula produk Griya Simuda yang memiliki marjin murah dan cocok untuk generasi milenial.

BSI juga terlibat aktif dalam penyaluran pembiayaan perumahan bersubsidi (KPR Sejahtera). Tahun ini, BSI menargetkan penyaluran KPR Sejahtera bisa menjangkau 14 ribu nasabah dengan nilai mencapai Rp2 triliun. (mr/vi)

BI Akan Buat Rupiah Digital

JAKARTA - Mata uang rupiah rencananya akan dibuat dalam bentuk digital. Bank Indonesia (BI) pernah menyampaikan rencana penerbitan tersebut, yakni Central bank Digital Currency (CDBC).

Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Filianingsih Hendarta, mengatakan, saat ini memang penggunaan uang digital masih menjadi bahan perbncangan.

BI sebagai bank sentral terus mengikuti perkembangan tersebut. “Saat ini kita melakukan assesment agar lebih komprehensif,” katanya, dilansir detik. com, Rabu (14/4).

Menurut Fili, BI saat mempersiapkan rupiah digital ini selalu melihat implikasi, manfaat secara makro, hingga moneter sampai stabilitas sistem keuangan.

Dia menyebutkan, rencana ini merupakan multiyears dan IMF sedang mengkaji dampak secara makro dari penerbitan CBDC itu. “Bagaimana pengaturannya, pengawasan, framework sampai pembahasan lebih lanjut,” tambah dia.

Menurut Fili, setiap negara yang ingin menerbitkan CDBC harus memiliki hasil kajian sendiri karena tak bisa disamakan dengan kebutuhan negara lain. Sebelumnya Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan BI sedang merumuskan Central Bank Digital Currency. Peredaran dilakukan melalui bank dan fintech.

“Itu kami sedang rumuskan yang nanti BI akan kemudian menerbitkan central bank digital currency. Kami juga akan edarkan dengan bank-bank dan juga fintech, secara wholesale maupun ritel,” lanjutnya.

Indonesia bukan yang pertama ingin membuat mata uangnya menjadi rupiah digital. China sudah jauh lebih dulu membuat rencana itu. Yuan digital sudah disiapkan jauhjauh hari. Mata uang itu digadang-gadangkan akan menggeser posisi dolar AS sebagai mata uang global.

Pada September 2020, People’s Bank of China (PBOC) disebut sudah melakukan uji coba di sejumlah wilayah di China.

Penambang Bitcoin asal China Chandler Guo menyebut sistem pembayaran yang dibuat oleh China yang disebut dengan DCEP. Guo menyebutkan, DCEP ini akan menjadi mata uang resmi China dalam versi digital dan akan menjadi mata uang global yang mendominasi.

“Suatu hari nanti semua orang di dunia akan menggunakan DCEP,” ucapnya. (mr/vi)