10
PEKANBARU
METRO RIAU
KOTA BERTUAH
SABTU, 14 JULI 2012
Advertorial Publikasi Pembangunan Kota Pekanbaru
120 Personil Satpol PP Jalani Tes Urine Dadakan PEKANBARU - Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mendadak kedatangan rombongan Badan Narkotika Nasional (BNN) Riau Jumat (14/7) pagi. Kedatangan BNN ini untuk melakukan tes urine kepada personil Satpol PP Kota Pekanbaru terhadap 120 personil yang tengah stand by di Kantor Satpol PP.
Kepala Seksi Ops Satpol PP Pekanbaru, Iwan Simatupang membenarkan adanya pemeriksaan mendadak dari BNN tersebut. Guna menyukseskan kinerja BNN dalam memberantas narkotika di Indonesia, menurut Iwan pihaknya siap mendukung BNN, yakni dengan mengumpulkan anggotanya untuk dilakukan pemeriksaan urine.
“Kita siap kapan saja diperiksa, ini sebagai bentuk kita mendukung kerja BNN. Karena dilakukan secara mendadak, maka yang ada di absen saat ini diperiksa hanya 120 orang,” ungkap Iwan ketika ditemui di sela-sela pemeriksaan. Ketidak hadiran seluruh personil Satpol PP pada hari itu memang wajar terjadi. Sebab, personil yang
bertugas malam hari hingga pagi hari dalam melakukan pemantauan di Kota Pekanbaru, paginya istirahat dan siang kembali masuk untuk absen di Kantor. “Belum datang semua, karena ada yang belum datang dan memang libur karena shif malam. Untuk hasil dari pemeriksaannya kita belum bisa ketahui. Yang pastinya, kalau
ada anggota kita kedapatan positif pengguna narkoba, maka kita serahkan ke BKD untuk dilakukan proses sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 itu,” terang Iwan lagi. Ditambahkannya, untuk pemeriksaan personil yang belum hadir pada kesempatan itu, akan dilakukan dilain waktu. Sementara untuk jadwalnya, Iwan sendiri tidak diberi
tahu dan kemungkinan akan dadakan juga. “Pemeriksaan berikutnya kepada anggota kita yang lain itu menunggu kesiapan dari BNN, karena BNN juga akan melakukan cek urine terhadap instansi lainnya. Bisa jadi nanti siang mereka datang lagi, atau waktu lainnya,” pungkas Iwan. (riki rahmat)
Rapat Bahas Aturan untuk Ramadhan
Pemko-MUI belum Temukan Kesepakatan Penulis: Riki Rahmat, Pekanbaru
PEKANBARU - Rapat untuk membuat kebijakan selama Bulan Ramadhan antara Pemerintah Kota Pekanbaru dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdalatul Ulama (NU), Muhammadyah, Ikatan Pengurus Masjid Indonesia (IPMI), Persatuan Tarbiah Islamiah (PTI), dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) tak menemui hasil. Walikota Pekanbaru Firdaus MT ketika ditemui usai rapat, (Jumat, 13/7). Dikatakan Firdaus, memang rapat tersebut belum menetapkan keputusan, karena akan dilakukan lagi rapat dalam pekan depan. Namun, menurut Firdaus, arah keputusan yang akan diambil adalah win-win solutions atau samasama menguntungkan. Artinya, keputusan bulan puasa tersebut tidak hanya mengedepankan umat Islam, melainkan kepada umat yang tidak ikut melaksanakan puasa, juga akan dipikirkan. Namun, dalam rapat tersebut tidak ada terlihat anggota DPRD Kota Pekanbaru dan juga perwakilan rumah makan yang seharusnya juga hadir mengikuti rapat tersebut. “Hasil rekomendasi hari ini masih akan kita rapatkan pekan depan untuk mengambil keputusan. Intinya, rumah makan boleh buka saat bulan puasa,
tapi diatur waktunya dan jenis rumah makanya. Bagi rumah makan non muslim mungkin kita bolehkan buka, sementara rumah makan untuk umat muslim dibuka mulai pukul 15.00 WIB hingga menjelang sahur,” ungkap Firdaus. Di tempat yang sama, Ketua MUI Kota Pekanbaruk, Ilyas Husti mengatakan, pihaknya siap mendukung keputusan yang akan diberlakukan oleh Pemko Pekanbaru melalui Walikota Pekanbaru. Sebab, dalam rapat yang dilakukan tersebut, telah dihadirkan seluruh pemuka agama, baik yang muslim maupun non muslim. “Kita akan dukung, ini akan ditunjukan dengan keikutsertaan kita dalam melakukan pengawasan di lapangan. Karena diperkirakan rumah makan dan tempat hiburan memang buka selama bulan ramadhan, hanya saja kan diatur jam operasionalnya,” pungkasnya. *
CORAK MELAYU - Jembatan Layang (fly over) yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Simpang Jalan Harapan Raya Pekanbaru diukir dengan corak melayu, baru-baru ini. (mr)
Soal Perizinan Tower
Komisi I akan Panggil Distako
PEKANBARU - Saat ini jumlah menara telekomonikasi (tower) di Pekanbaru hingga 427 unit dinilai Komisi I DPRD Pekanbaru tidak wajar. Karena itu, dalam waktu dekat ini dewan akan mengadakan hearing dengan Dinas Tata Kota (Distako) Pekanbaru.
“Ini sudah meresahkan, perlu disikapi dengan serius. Kita akan memanggil, kita ingin tahu bagaimana kondisi perizinan. Karena memang kondisi seperti ini sangat mengganggu dan membahayakan,” ungkap anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Muhammad Navis
SE kepada Metro Riau, Jumat (13/7). Sebelumnya, Komisi I juga telah meminta data jumlah tower, namun pihak Distako dan Dishubminfo Kota Pekanbaru belum dapat menunjukkan data tersebut, sehingga Komisi I merasa perlu untuk
M OMENTUM
Dewan Nilai Aturan Parkir di Mall Rugikan Warga
PEKANBARU - Anggota mall adalah sistem pajak parkir. m DPRD Pekanbaru menilai aturan Sehingga ketentuan tersebut S yang tertera pada karcis parkir ttelah disepakati bersama Dinas kendaraan bermotor di mall tidak Perhubungan Kota Pekanbaru. P adil. Pasalnya, di dalam karcis “Mereka minta kita tanyatersebu, pemilik kendaraan yang kkan kepada Dishub Pekanbaru, mengalami kehilangan bendamakanya kita akan panggil m benda di kendaraannya seperti Dishub Pekanbaru dalam pekan D helm dan lain sebagainya, pihak iini. Karena ini perlu diluruskan. mall tidak bertanggung jawab. Kita tak ingin aturan itu hanya K Sementara itu, ketika karcis merugikan masyarakat,” kata m parkir hilang, pemilik kendSabarudi. S Sab Sa abbarruddi ST araan dikenakan sanksi Rp5 ribu Ditambahkannya, dalam hingga Rp20 ribu. hhearing yang akan direncana“Kita akan berencana melakukan hear- kan tersebut, juga melibatkan pihak pemilik ing dengan Dinas Perhubungan Kota Pekan- mall serta instansi terkait dalam menetapkan baru. Sebab, hal ini sangat tidak adil. Masa Peraturan Pajak Parkir mall tersebut. Sebab, karcis saja hilang, kita kena denda. Kita tak kondisi yang seperti itu telah lama terjadi dan mempermasalahkan jumlah uang sanksinya, selama itu juga masyarakat terus dirugikan. namun yang kita permasalahkan, aturan “Kita akan pertanyakan aturan yang mereka yang sepihak begitu dan sangat ditetapkan mall ini, sebaiknya aturan itu merugikan kita,” ungkap Sekretaris Komisi sama-sama menguntungkan, kalau memang IV DPRD Kota Pekanbaru, Muhammad ditetapkan karcis hilang pengendara disanksi, Sabarudi ST, Jumat (14/7). diikuti juga dengan aturan, jika barangKetika politisi PKS ini mempertanya- barang yang ada di kendaraan atau bahkan kan kepada pihak manajemen mall, dike- kendaraan hilang, pihak mall juga disanksi,” tahui bahwa sistem perparkiran yang ada di imbuhnya. (riki rahmat)
melakukan pemanggilan kepada dua instansi tersebut. Selain meminta data kongkrit keberadaan tower, juga untuk mempertanyakan bagaimana prosedur perizinan selama ini dilakukan. “Apakah perizinan itu dilakukan hanya menerima berkas saja, tanda tangantanda tangan, kemudian bayar dan beres. Sementara kondisi
di lapangan tak ada dilakukan pengecekan,” kata Navis. Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubminfo) Kota Pekanbaru, diketahui bahwa jumlah tower di Kota Pekanbaru mencapai 427 unit. Jumlah tower bersama yang ada saat ini juga melebihi kapasitas. Dimana, berdasar-
kan data, sebanyak 158 tower bersama yang berdiri di Kota Pekanbaru telah melebihi target. Dengan demikian, sebelum menjadi persoalan kompleks, Pemko Pekanbaru diminta segera mencarikan solusi. “Jika sudah melebihi kapasitas seperti itu, tentu sangat mengganggu. Sekarang saja kita sudah merasa-
kan gangguannya, terutama pada saat berkomunikasi. Dengan padatnya tower yang ada ini, membuat jaringan kacau. Sabtu ini kita pulang dari kunjungan kerja, Senin kita rapat dan akan membahas masalah ini, kapan akan dipanggil pihak terkait juga kita agendakan dalam rapat itu,” pungkasnya. (riki rahmat)
Blangko KK Sudah Ada
Ribuan Berkas Segera Dicetak PEKANBARU Setelah sempat habis, Disdukcapil Kota Pekanbaru akhirnya menerima 5.000 berkas Kartu Keluarga (KK). Ribuan berkas yang menumpuk di kantor Disdukcapilpun akan segera dicetak. “Kemarin kita minta maaf kepada masyarakat karena masyarakat terpaksa menunggu lama untuk pencetakan KK dan KTP karena blangko yang ada habis. Habisnya blangko ini karena minat masyarakat dalam mengurus KK dan KTP semakin meningkat. Tapi sekarang kita telah menerima 5000 lembar blangko KK dalam dua pekan ini akan kita cetak berkas yang ada,” ungkap Sekretaris Disdukcapil Kota Pekanbaru, Hermanto Yasin ketika ditemui di ruang kerjanya, kemarin. Seharusnya, pencetakan KK dan KTP dapat diselesaikan selama 14 hari kerja. Tapi karena blangko KK dan KTP habis, maka proses pencetakan terkendala. Akan tetapi,
meskipun blangko habis, masyarakat yang melakukan pengurusan KK dan KTP tetap dilayani dengan konsekwensi, harus menunggu lama karena blangko yang kosong. “Sementara untuk blangko KTP itu belum, kita tunggu anggarannya pada APBD-P nanti. KK ini blangkonya Senin kemarin sudah sampai ke kita. Kita akan mulai cetak berkas yang sekarang ada menumpuk mencapai ribuan berkas lah. Besok kita mulai bahas,” paparnya. Ditambahkan Hermanto, 5000 lembar blangko KK tersebut akan bertahan selama tiga bulan ke depan. Mengingat jumlah berkas yang lama telah menumpuk cukup banyak, sehingga akan memakan banyak blangko untuk menghabiskan pencetakan berkas yang menumpuk saat ini di Kantor Disdukcapil. “Kemarin lama selesai karena blangkonya tidak ada,
sekarang blangko sudah ada tapi tetap ngantri juga karena kita harus selesaikan berkas
KK yang sudah menumpuk lama di sini,” pungkasnya. (riki rahmat)
BERTINGKATT - Kota Pekanbaru kini dipadati dengan gedung-gedung bertingkat, baru-baru ini. (mr)