11
RIAU HARI INI Kawanan Gajah Mengamuk Lagi
Puluhan Hektar Kebun Warga Siarang-arang Rusak Penulis: Najib, Rohil PUJUD - Puluhan hektar lahan perkebunan sawit milik masyarakat di Kepenghuluan Siarang-arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) dirusak sekawanan gajah sejak, Sabtu (6/10) lalu. Kawanan gajah ini pun masih bertahan di sekitar pemukiman padat penduduknya hingga, Rabu (10/10). “Bagi kebunnya yang belum dirusak, warga membuat api untuk menghalau gajah tersebut,” sebut Ninin, warga Siarang-arang Kecamatan Pujud pada Metro Riau. Menurut Ninin, tidak dike-
tahui jumlah pasti gajah yang datang. Namun, sejauh ini warga hanya berinisiatif mengusir kawanan binatang berbelalai itu dari lokasi perkebunan. “Jumlah kawanan gajah tidak tahu persisnya, tetapi ra-
ta-rata berukuran besar dan merusak kebun masyarakat yang sudah menghasilkan,” ungkapnya. Warga berharap pemerintah daerah dapat memberikan bantuan bibit sawit yang sudah dirusak kawanan gajah, “Kita juga sudah diberikan data kebun yang rusak kepada penghulu, RT/RW. Kami berharap persoalan ini dapat diatasi dengan bantuan pemerintah daerah,” lirih Ninin. Anggota DPRD Rohil, Darmalis mengatakan, ke-
jadian ini hendaknya dapat disikapi pemerintah daerah secara serius. Masuknya kawanan gajah menjadi bukti pemukiman masyarakat di kepenghuluan Siarang-arang sangat rawan. Darmilis menegaskan, perlu koordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam sehingga masuknya kawanan gajah dapat diatasi. Pasalnya, sejauh ini kedatangan gerombolan gajah itu sudah sangat meresahkan masyarakat.
“BKSDA diharapan dapat tanggap untuk segera menyikapi kejadian ini. Jika tidak, dikhawatirkan warga mengambil tindakan sendiri terhadap hewan yang dilindungi tersebut,” tegasnya. Menyikapi itu, BKSDA Bidang Konservasi Sumber Daya Alam, Subono menyebutkan, sejauh ini pihaknya belum menerima laporan kawanan gajah yang masuk kepemukinan dan perkebunan masyarakat. “Kita akan survei ke lapangan,” tutup Subono.*
PT LJMS Dilaporkan ke DPRD Meranti MERBAU – PT Laut Jawa Makmur Sejati (LJMS) selaku Sub Kontraktor Energi Mega Persada (EMP) Malacca Strait SA di Kurau Kecamatan Merbau, dilaporkan oleh Ikatan Driver (ID) Merbau ke DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti. Pasalnya, perusahaan ini diduga telah mengabaikan Peraturan Daerah tentang penempatan Tenagakerja Lokal. Ketua Ikatan Driver (ID) Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti, Ali Au-
la, kepada sejumlah wartawan, Rabu (10/10) di Selatpanjang mengungkapkan, dirinya mengantongi data yang valid mengenai masalah pada proses rekrutmen tenaga kerja di perusahaan itu. “Kami menduga dalam proses perekrutan tenaga kerja oleh PT Laut Jawa Makmur Sejati terjadi penyimpangan dari amanat Peraturan Daerah, khususnya pada bidang pekerja Driver. Dimana tenaga kerja lokal bidang Driver yang
direkrut itu tidak seimbang dengan jumlah pekerja dari luar daerah Kabupaten Kepulauan Meranti,” kata Ali. Dari hasil pendataan yang ada, ungkapnya, untuk sementara ada 15 orang pekerja dari luar daerah Kepulauan Meranti yang bekerja sebagai driver. Sementara pekerja lokal pada bidang itu hanya berjumlah 10 orang saja. “Ini juga berdasarkan KTP yang kami cek kebenarannya. Kami menduga ada penyimpangan dan bertentangan den-
gan Peraturan Daerah tentang perekrutan tenaga kerja di daerah ini. Makanya kita sampaikan surat laporan terkait maslah itu ke DPRD Kepulauan Meranti, agar bisa difasilitasi penyelesaiannya,” ungkap Ali Aula. Menanggapi hal ini, Communication Superintendent EMP Malacca Strait SA, Siswo Purwanto, yang dikonfirmasi melalui sambungan serulernya, mengakui bahwa pihaknya belum ada menerima tembusan surat laporan atas proses re-
krutmen tenaga kerja pada pada perusahaan sub kontraktor tersebut. Meskipun ia mengakui bahwa hal itu bukanlah kapasitas EMP Malacca Strait SA untuk menyelesaikannya. “Nanti jika sudah kita terima akan dilihat terlebih dahulu apa isi dan intinya. EMP akan memanggil Manajemen PT Laut Jawa Makmur Sejati untuk mengetahui bagaimana proses perekrutan tenaga kerja yang mereka lakukan,” jawab Purwanto. (susanto)
METRO RIAU KAMIS, 11 OKTOBER 2012
LINTAS
Perbaikan Jalan Duri-Dumai Buat Macet DURI - Perbaikan Jalan Lintas Duri-Dumai dari Simpang Bangko hingga ke Simpang menuju Kantor Kantor Desa Kesumbo Ampai, membuat macet lalu lintas. Selain itu, kepulan kabut juga mengganggu warga sekitar. Kades Kesumbo Ampai, Anita mengatakan, banyak keluhan yang disampaikan warga. Tidak jarang warga yang hendak berurusan ke kantor desa terpaksa terjebak antrian karena macet. “Antrian bisa mencapai enam kilometer. Kondisi seperti ini sudah dua pekan,” ujar Anita kepada Metro Riau, Rabu (10/10). Anita berharap pihak pemborong bisa mempercepat pekerjaan tanpa mengabaikan mutu pekerjaan. Selain itu, diminta juga pada kontraktor agar menyiram badan jalan agar tak berdebu. Dijelaskan Anita, kemacetan disebakan perbaikan jalan di tiga titik utama. Sementara badan jalan yang bisa dilalui di ketiga titik itu hanya untuk satu jalur saja. “Akibatnya pihak pekerja di lapangan terpaksa menerapkan upaya buka-tutup. Itulah yang menjadi punca utama terjadinya kemacetan hingga ratusan kendaraan terjebak di dalamnya,” hemat Anita. (eric)
Rumah Bahtaruddin Ludes Terbakar TEMBILAHAN - Rumah milik Bahtaruddin di Jalan Soebrantas Gang Cemara Indah, Kelurahan Tembilahan Hilir Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) ludes terbakar, Rabu (10/10) sekitar pukul 07.50 WIB. Saat kejadian, Bahtaruddin sedang berjualan di pasar. Diduga kebakaran karena korsleting listrik dari bagian ruang tengah rumah korban. Ledakan keras didengar warga sekitar, beberapa saat sebelum asap membumbung dari dalam rumah. Warga sekitar yang mengetahui kebakaran tersebut langsung melakukan pemadaman dengan peralatan seadanya. Namun warga tidak dapat menyelamatkan barang-barang berharga di dalam rumah karena terkunci. Ironisnya, upaya warga tidak mendapat bantuan dari Dinas Pemadan Kebakaran. Sejumlah petugas pemadam kebakaran hanya mondar mandir di lokasi karena tidak memiliki peralatan. “Kita menyesalkan kok sampai api padam, tidak ada peralatan pemadam kebakaran yang datang,” keluh Ujang, warga di sekitar lokasi kebakaran. (zulfadli)
DPRD Bengkalis Dinilai tak Beri Ruang Publik ADMINISTRATUR PT SLS, Pande Nyoman Sukantre memperlihatkan kolam berisi limbah sawit yang telah diolah menjadi pupuk. Limbah berupa pupuk cair tersebut disalurkan untuk menyuburkan kebun sawit. (rodhi)
Program CSR PT SLS Sentuh Masyarakat
Terrappkan Ke Te Kebun Saw awit Ramah Lingkuungan PEKANBARU EKANBARU - PT Sari Lembah Sub Subur (PT SLS) menerapkan sistem perkebunan kelapa sawit ramah lingkungan. Anak perusahaan dari PT Astra Agro Lestari Tbk ini, selalu berkomitmen mengedepankan kelestarian alam dengan tidak merusak hutan di sekitarnya. PT SLS terletak antara Kecamatan Pangkalan Lesung dan Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dengan luas lahan tanam lebih kurang 15.000 hektar. Terdiri dari 8.000 hektar kebun plasma dan 2.000 hektar kebun inti I dan kebun inti II sekitar 5.000 hektar. Menepis tudingan negatif tentang lingkungan, perusahaan yang berdiri sejak tahun 1987 ini menerapkan RSOP implementation, melakukan pengelolaan hama dan penyakit tanaman dan early warning system. “Areal yang sudah ada dijaga dan areal gundul ditanami. Ini bukti kita selalu ramah lingkungan,” ujar Administratur PT SLS, Pande Nyoman Sukantre didampingi staf, Selasa (9/10). Untuk mencegah hama tikus, pihak perusahaan menggunakan Burung Hantu jenis Tito Alba. Burung bermata besar ini ditempatkan di tiap 30 hektar lahan sawit, dengan begitu tikus tak lagi berani mendekati buah sawit. Tidak hanya hama tikus, ungkap Pande, setiap anak perusahaan PT Astra Argo Lestari Tbk juga memanfaatkan tanaman Turnera Subulata atau Bunga Pukul 9 dan Bunga Anti Gonon untuk mengusir serangka. Umumnya,
tanaman berbunga kuning dan mer merah muda itu ditanam di sekitar kebun sawit hingga serangga tak lagi memanjat ke batang pohon sawit. “Turnera Subulata ditaman di lahan 50 meter kubik per hektar. Dengan tanaman itu sudah bisa antisipasi ulat api atau ular geni,” tutur Pande didampingi Humas PT Astra Agro Lestari Kepala Kebun, Marsono dan Manager Proyek PKS SLS 2, Yuhibuddin. Dalam penanganan limbah, PT SLS juga lebih peduli masyarakat dan lingkungan. Setiap limbah yang dihasilkan dari pengolahan sawit di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) tidak akan dibuang sembarangan. Limbah cair itu diolah lagi melalui tiga kali proses untuk dijadikan pupuk berkualitas tinggi. “PKS SLS 1 berkapasitas 60 ton per jam dan PKS SLS 2 berkapasitas 30 ton per jam. Setiap limbah dari pengolahan minyak sawit itu diproses lagi untuk pupuk. Setelah diendapkan selama 20 hari, pupuk cair itu dialirkan dengan pipa ke setiap kebun SLS,” jelas Pande. Untuk pembibitan sawit, PT SLS juga melakukan budidaya sendiri dengan luas lahan 10 hektar. Lahan tersebut terdiri dari prenesiri (pohon kelapa sawit berumur 3-6 bulan) dengan 90 ribu kapasitas dan mainuseri (umur 3-12 bulan) dengan 120 ribu kafasitas. “Setiap pohon sawit yang telah berusia 12 bulan akan dibawa ke tiga kebun PT SLS yakni kebun SLS 1, kebun SLS 2 dan kebun SLS 3. Selain itu
kita juga melakukan budidaya pohon sawit yang masih berupa cangkang,” tutur Kepala Pembibitan, Tatang. Fokus Pendidikan dan Kesehatan Bukan hanya perhatian pada lingkungan, PT SLS juga melaksanakan Program Corporate Social Responsibility (CSR) bagi masyarakat di wilayah operasionalnya. Fokus program tersebut menitik beratkan pada pendidikan dan kesehatan tanpa menutup bidang lain yang dibutuhkan masyarakat. Salah satu sekolah yang jadi binaan PT SLS adalah SDN 005 Rawang Sari Desa Genduang, Pangkalan Lesung. Untuk sekolah ini, PT SLS membantu pengadaan buku, pengadaan 15 unit komputer dan 2 unit infokus serta bangunan. “Kita telah salurkan bantuan Rp330 juta di tahun 2012 untuk perlengkapan dan bantuan bangunan untuk sekolah ini,” tutur Pande. Hal itu dibenarkan Kepala SDN 005 Rawang Sari, Nangsir SPd. Menurutnya, banyak manfaat yang diberikan PT SLS terhadap sekolah yang dipimpinnya itu. “Perusahaan juga mengadakan 4.500 eksemplar buku berbagai pelajaran. Setiap murid bisa dipinjamkan satu buku mata pelajaran,” kata Nangsir. Soal pembangunan gedung sekolah, Nangsir menyatakan peran PT SLS sangat besar dalam pengembangan sekolah yang memiliki 25 ruang, termasuk di dalamnya 13 lokal itu. “Saat ini kita masih pinjam 5 ruangan
MDA dan 3 ruang akan roboh. Kita harapkan adanya bantuan pemerintah selain bantuan swasta,” ungkapnya. Sementara di bidang kesehatan, PT SLS membina Posyandu di pedesaan. Saat ini PT SLS telah membina 20 Posyandu desa. “Dengan kesehatan yang baik, maka akan tercipta generasi sehat dan hebat untuk pembangunan masa datang,” tambah Pande. Tingkatkan Ekonomi Masyarakat PT SLS yang memiliki kebun dengan sistem PIR, KKPA dan Inti juga memberi dampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Dalam satu bulan saja, hasil dari perkebunan ini miliaran rupiah. “Pada bulan Agustus 2012 saja, peredaran uang di Kabupaten Pelalawan mencapai Rp523.842.450.005. Kita lebih banyak membeli hasil kebun masyarakat sehingga perekonomian masyarakat juga terus meningkat,” ucap Pande. Dalam usaha perkebunan, PT SLS juga membina 9 KUD di Kecamatan Kerumutan dan Pangkalan Lesung. Salah satunya, KUD Amanah yang telah mendapat penghargaan sebagai KUD Berprestasi Nasional tahun 2012. Ketua KUD Amanah, Rachmat mengatakan, KUD yang dipimpinnya bisa menerima uang Rp2 sampai 3 miliar setiap bulannya. Uang itu disalurkan lagi pada pemilik lahan sawit yang jadi anggota koperasi. “Kita memiliki 620 anggota, SHU yang kita terima pun sangat besar,” ucapnya. (linda)
BENGKALIS – DPRD Bengkalis dinilai tidak memberikan ruang kepada publik terkait laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) yang tertuang dalam laporan pertanggungjawaban (LPj) Bupati tentang pengelolaan keuangan daerah tahun 2011. Pengamat hukum dan pembangunan Bengkalis, Syafril Naldi SH menyebutkan, kinerja panitia khusus (Pansus) DPRD Bengkalis untuk LPJ keuangan daerah tahun 2011 patut dipertanyakan. Seharusnya informasi LPPD tersebut disampaikan ke masyarakat, sesuai dengan aturan waktunya paling lambat 3 bulansetelah tahun anggaran 2011 berakhir. “DPRD memang memiliki tanggung jawab membahas LPJ keuangan daerah tapi keterlambatan yang diduga disengaja menutup ruang publik untuk memberikan pendapatnya atas pelaksanaan pemerintah daerah dalam penggunaan keuangan daerah,” tutur Syafril pada Metro Riau, Rabu (10/10). Seharusnya ujar Syafril, masyarakat dapat memberikan taanggapan atas informasi laporan penyelenggaraan pemerintaah daerah paling lambat enam bulan setelah informasi LPPD diisampaikan. Partisipasi masyarakat itu untuk bahan masukan pe perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah. (alfis)
AMUK Dinilai Provokasi Masyarakat BUKIT BATU – Kongres atau rapat umum yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Utusan Kecamatan (AMUK) yang mengaklaim sebagai perwakilan masyarakat enam kecamatan di Sungai Pakning dituding merupakan ajang memprovokasi masyarakat. “Kongres AMUK yang dilaksanakan dengan mengaklaim diri mereka sebagai perwakilan masyarakat enam kecamatan itu sangat tidak profesional. Orasinya berlebih-lebihan, memprovokasi masyarakat serta menawarkan konflik ke tengah masyarakat yang berujung pada perpecahan,” ujar Rusdi Ispandi, Ketua Depot Kreasi Anak Melayu (Dekam) Bukit Batu, Rabu (10/10). Selanjutnya tukas Rusdi, aksi balasan oleh AMUK yang dinilai memprovokasi masyarakat di enam kecamatan yaitu Bukit Batu, Siak Kecil, Rupat, Rupat Utara, Mandau dan Pinggir untuk memusuhi masyarakat di kecamatan Bengkalis dan Bantan. Sedangkan demo GRBB tidak pernah mengajak masyarakat untuk saling bermusuhan dan terpecah, tetapi sebagai koreksi. “Aksi balasan AMUK itu ditengarai karena ada kepentingan sekelompok orang. Seharusnya dalam kondisi sekarang, DPRD dan Lembaga Adat Melayu (LAM) turun tangan menyelesaikan persoalan ditengah masyarakat,” harap Rusdi. Pria asli Bukit Batu ini melanjutkan, DPRD dan LAM Bengkalis seperti tidak mau tahu dan lebih memilih menjadi penonton. Situasi seperti inilah yang bakal memicu perpecahan bahkan bisa menjurus pada konflik antar masyarakat. Tidak hanya antara masyarakat di enam kecamatan dengan dua kecamatan diatas, tetapi juga sesama masyarakat di Kecamatan Mandau, Bukit Batu atau Rupat. (alfis)