8 METRO RIAU RABU, 9 MEI 2012
Negara harus Permudah Rakyat Miliki Rumah MEMILIKI sandang, pangan dan papan selain kebutuhan primer setiap manusia jjuga bisa menjadi salah satu indikator atau tolok ukur kesejahteraan masyarakat di sebuah negara. Namun, setelah 67 Merdeka, hingga kini masih banyak masyarakat berpenghasilan rendah atau yang disebut wong cilik, yang belum mampu memilikinya. Mayoritas wong cilik di Indonesia, masih beranggapan mempunyai rumah merupakan sebuah kemewahan. Melihat kondissi banpada asas g gotong yaknya masyarakatt royong d dan saling Indonesia yang memb bantu. kesulitan memiliki Dihaarapkan rumah mengingat adaanya UU keterbatasan Taapera itu bisa pembiayaan, meningkatkan m maka sudah kkesadaran sepantasnya masyarakat m negara memiuuntuk dok do d ok ok liki peraturan menabung, m perundangan khususnya yang mengunntuk program atur bebagai hal perrumahan. untuk memperSSelain itu, muda mu dahh ma masy syar arak akaat deng de ngaaan mem memiiDimyati memiliki rumah, teerliki tabunngan yang masuk pengerahann dana, dikhususkan untuk penghimbunan pemanfaa emanfaabidang perumah perumahan maka tannya bagi masyarakat khususnya pemerintah secara tidak langsung akan Masyarakat Berpenghasilan Rendah menghemat Anggaran Pendapatan (MBR). dan Belanja Negara (APBN). UU Tapera “Negara harus menjamin seluruh itu, nantinya akan mendorong setiap warga bangsa memperoleh kemudahan orang yang memiliki batas kemampuan untuk bisa memiliki rumah sendiri. tertentu untuk menabung agar dapat Pemerintah wajib memberikan kemumembantu masyarakat memiliki rumah dahan bagi masyarakat untuk memdengan harga terjangkau. peroleh akses maupun pembiayaan “UU Tapera diharapkan bisa tingkepemilikan rumah secara mudah, katkan kesadaran masyarakat untuk murahh dan aman,: ujjar Waki kill Kettua menab bung. Uang yang terkumpul k l juga Badan Legislasi DPR-RI, Dimyati Natdapat menjadi sumber pembiayaan akusumah, di Jakarta, Kamis (26/4) lalu. jangka panjang dan bergulir sehingga Solusi atas keterbatasan pembidiharapkan bisa mengatasi kesulitan ayaan pembelian rumah tersebut, masyarakat dalam pembiayaan perutabungan perumahan merupakan mahan,” katanya. sumber alternatif dana. Dengan adanya Lebih jauh kata Dimyati, dalam tabu ta bung ngan an per perum umah ahan an m mak akaa ma masy syar arak akat at pr prog ogra ram m ta tabu bung ngan an p per erum umah ahan an ini ini, akan dapat memperoleh percepatan masyarakat harus bekerjasama dengan penyediaan dana untuk membantu perbankan yang terbukti memiliki kinkebutuhan masyarakat akan kepemierja baik dalam membangun perulikan perumahan dan pemukiman. Di mahan seperti Bank BTN. Jika tabungan beberapa negara, skema tabungan perumahan dapat berjalan dengan perumahan merupakan perangkat baik, maka mobilisasi dana yang bisa penting untuk menjamin kesejahteraan dikumpulkan dari tabungan perumahan sosial dan ekonomi, termasuk pemilikan nasional akan menjadi besar. “Namun rumah. semua itu diperlukan mekanisme yang “Demikian pula di Indonesia, diperefisien dan efektif agar permintaan lukan pengaturan yang kokoh terkait perumahan di masa depan sesuai skema tabungan perumahan agar dengan penawaran,” katanya. dapat berjalan efektif dalam menduDimyati tak mengelak meski menkung sistem pembiayaan perumahan,” galami kendala karena belum mampu kata Dimyati yang juga Ketua Panja RUU menekan suku bunga yang rendah, saat Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) ini pemerintah telah mengeluarkan itu. kebijakan dan program pengerahan Untuk mengatasi kondisi faktual dana jangka panjang seperti pengerMBR tersebut, DPR RI saat ini telah ahan dana dari pasar pembiayaan menyusun Rancangan Undang-undang sekunder dengan mendirikan PT (Per(RUU) tentang Tabungan Perumahan sero) Sarana Multigriya Finansial (SMF) Rakyat yang sudah masuk dalam Promaupun (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan gram Legislasi Nasional dan menjadi Perumahan (FLPP). RUU Prioritas Tahun 2012. Namun mengingat besarnya kebuTingkatkan Kesadaran Masyarakat tuhan pembiayaan seiring dengan Menabung kebutuhan penyediaan rumah yang Dimyati menyatakan semangat layak dan terjangkau maka FLPP Baleg menyusun RUU Tapera untuk yang pendanaannya berasal dari Pos memberikan kemudahan bagi setiap APBN yang terbatas ini, tidak mampu WNI yang berpenghasilan kecil untuk dijadikan satu-satunya sumber pendabisa memiliki rumah dan berpegang naan murah jangka panjang. panjang “Karena Karena
itulah, perlunya dicari sumber pendanaan langsung,” jelasnya. Pemerintah juga telah meluncurkan program pengadaan rumah, mulai dari rumah sederhana, Rumah Susun Hak Milik (Rusunami) bersubsidi. Juga ada program Tabungan Kepemilikan Rumah (Taperum) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI dan Polri. “Namun program itu belum mampu menjangkau seluruh masyarakat seperti buruh pabrik, maupun para pekerja lepas,” ujar Dimyati. Mahalnya Harga Tanah Bukan Alasan Dimyati mengatakan, masyarakat harus memiliki cara untuk bisa memiliki rumah. Semakin mahalnya harga tanah yang juga mendorong mahalnya harga rumah sehingga semakin tidak terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan menengah atau berpenghasilan rendah, tidak bisa dijadikan alasan. “Mahalnya harga tanah tidak boleh menjadi alasan untuk mempersulit masyyarakat memiliki rumah. Tug gas negara adalah melayani rakyatnya. Kalau harga tanah mahal, bisa diatasi dengan cara membangun rumah vertikal atau rumah susun,” katanya. Dijelaskan Dimyati, mekanisme penghimpunan dana melalui tabungan perumahan itu, ada berbagai pilihan yakni dilakukan sebagaimana program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) atau asuransi keselamatan kerja, yaitu selain dipotong dari gaji para pekerja sendiri tetapi juga ada kewajiban yang ditanggung perusahaan. Selain itu, tambahn ba hnya ya, bi bisa sa jug jugaa me menc ncon onto tohh Ta Tabu bung ngan an Perumahan (Taperum) untuk PNS dan TNI/POLRI . “Nanti kita diskusikan secara cermat, mekanisme bagaimana yang paling tepat bagi kita,” tegasnya. Menurut Dimyati, RUU Tapera yang kini sedang dibahas di tingkat Bada Ba dann Le Legi gisl slas asii DP DPRR it ituu ak akan an m men enja jadi di RUU inisiatif DPR yang nantinya akan dibahas mendalam oleh DPR bersama pemerintah serta pihak terkait sehingga kebijakan ini tidak memberatkan masyarakat, baik pekerja maupun pengusaha juga agar pengumpulan dana dan pemanfaatannya untuk pembangunan rumah dapat dipertanggungjawabkan. DPR, kata Dimyati, juga mengharapkan partisipasi dari publik untuk memberi masukan bagi pembahasan RUU tentang Tabungan Perumahan ini. “Kita harapkan UU ini selesai pada tahun 2012 ini, atau paling lambat awal tahun 2013,” tegasnya. Dimyati mencontohkan di sejumlah negara lain, tabungan wajib untuk perumahan juga sudah diterapkan, misalnya di negara tetangga terdekat seperti Malaysia dan Singapura. Bahkan China juga memberlakukannya. Sementara di Indonesia, berdasarkan catatan Real Estate Indonesia (REI), total kebutuhan rumah setiap tahunnya adalah mencapai 2,6 juta unit, yang didorong oleh pertumbuhan pendudukan, perbaikan rumah rusak dan backlog atau kekurangan rumah. Namun sayangnya, kebutuhan tersebut yang bisa terpenuhi sangat terbatas dan tidak signifikan (bams/tp) nifikan.
dok
do d ok
Bantu Program Negara dan Peduli Rakyat KETUA DPR RI Marzuki Alie program negara dan memiliki menyatakan pihaknya menkepedulian dan keuntungan dukung program Kementerian bagi rakyat. Perumahan Rakyat mengenai “Harusnya nggak ada kesFasilitas Likuiditas Pembiulitan bagi perbankan untuk ayaan Perumahan (FLPP). Promemenuhi permintaan itu. gram itu berupa penurunan Pemerintah hanya bebankan suku bunga kredit pemilikan 0,5 persen. Kalau bank kasih rumah bagi masyarakat bersembilan persen, maka harpenghasilan rendah. usnya bisa 4,5 persen,” kata “Saya pribadi secara terMarzuki. buka mendukung untuk Marzuki menambahkan hal-hal yang menguntungkan harus ada perhitungan dana bagi kepentingan rakyat,” kata Marzuki Ali dok yang dikeluarkan agar rakyat Marzuki. memperoleh kredit murah Ia menilai mestinya bank-bank penyalur dibanding omzet total kredit yang diberikan FLPP seperti PT Bank Tabungan Negara (BTN) perbankan kepada rakyat. “Apakah ini bikin Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk, PT Bank bangkrut? Jangan seolah-olah bisnis sendiri,” Rakkyat Indonesia d Tbk bk dan d PT Bankk Mand diri kata Marzukki. Tbk memberikan dukungan untuk program Sebelumnya, BTN menawarkan bunga pemerintah. Apalagi, Kemenpera sudah men- kredit untuk program FLPP sebesar 7,75 galah bahwa suku bunga FLPP saat ini men- persen. Asumsinya, bunga ini masih memiliki jadi tujuh persen. margin keuntungan 1,50 persen. Terkait hal tersebut, Marzuki mem“Tawaran kami 7,75 persen dengan skema inta semua pihak terkait yakni Kemenpera pembiayaan 60:40. Artinya 60 persen bunga dan perbankan bersinergi dan kompromi ditanggung pemerintah dan 40 persen BTN,” memikirkan agar rakyat dan pengembang kata Direktur Utama Bank Tabungan Negara, tidak dirugikan. Kepada bank penyalur FLPP Iqbal Latanro, dalam pemaparannya di depan yang juga bank pemerintah agar membantu Komisi Keuangan dan Perbankan DPR. (bams/tp)
Komisi V Dukung Rumah Bagi MBR KOMISI V DPR mendukung rendahnya partisipasi bankpenuh program pemenuhan bank BUMN dalam pembiayaan kebu ke butu tuha hann pe peru ruma maha hann ba bagi gi peru pe ruma maha hann ba bagi gi MBR MBR. masyarakat berpenghasilan Untuk mengatasi masalah rendah (MBR) yang digulirkan tersebut, dalam rapat kerja Kementerian Perumahan dengan komisi V, Menpera Rakyat (Kemenpera) guna Djan Faridz mengatakan mengatasi masalah backlog Kementeriannya akan bekerja selama ini. Dukungan itu keras membangun perumahan diberikan oleh komisi V, setyang harganya terjangkau oleh elah Kemenpera memaparkan seluruh lapisan masyarakat, rencananya tersebut di depan terutama dari masyarakat berkomisi tersebut. penghasilan rendah termasuk Menurut anggota Komisi Yudi Widiana A dok salah satunya program pembiV DPR Yudi Widiana Adia, ayaan Fasilitas Likuiditas Pembimasalah backlog rumah harus mendapat ayaan Perumahan (FLPP). “Program tersebut perhatian pemerintah mengingat tingginya digulirkan untuk mengatasi kebutuhan dana kebutuhan akan perumahan yang terjangkau murah dalam rangka pembiayaan peruoleh masyarakat. mahan bagi MBR,” ujarnya. “Iya. Itu salah satu kebijakan yang telah “Program FLPP ini sudah dilakukan disetujui oleh Komisi V DPR guna menga- Walikota Palembang. Di sana, masyarakat tasi backlog rumah, khususnya bagi MBR yang tidak punya penghasilan tetap dapat sehingga tersedia dana murah untuk jangka fasilitas pemberian kredit perumahan sesuai panjang,” kata Yudi. kemampuan. Mereka diberi keringanan pemYudi mengatakan dukungan pihaknya terh- bayaran. Bisa dibayarkan harian atau minadap kebutuhan rumah bagi MBR, disebabkan gguan,” kata Djan seraya memberi contoh, kebutuhan rumah bagi masyarakat berpeng- sasaran pembiayaan perumahan untuk hasilan rendah masih jauh dari harapan. Dari MBR 2010-2014 telah mencapai sebanyak hasil rapat kerja dengan Kemenpera, ada dua 1.350.000 unit. hal yang melatarbelakanginya yakni adanya Djan mengatakan, sejak Oktober 2010 angka backlog perumahan tahun 2010 yang hingga Desember 2011, KPR FLPP yang telah mencapai 13,6 juta unit. Kedua, adanya kendala tersalurkan kepada MBR sebanyak 120.814 dalam pemenuhan kebutuhan perumahan, unit. Sementara dana FLPP yang telah tersayaitu rendahnya pendapatan masyarakat dan lurkan sebesar Rp4 Rp4,050 050 miliar miliar. (bams/tp)