10
PEKANBARU
METRO RIAU JUM’AT ’ T,
KOTA BERTUAH
8 MARET 2013
Pemko Bakal Tarik Paksa Tiga Mobdin Eks Pejabat PEKANBARUU - Sebanyak 19 mobil dinas (Mobdin) yang menjadi aset pemerintah Kota Pekanbaru diketahui masih bermasalah. Tiga unit diantaranya masih belum dikembalikan pejabat pemakai sebelumnya dan 16 lainnya belum dilengkapi administrasi serah terima kendaraan yang jelas. Hal ini dibenarkan Kepala Bagian Perlengkapan Setdako Pekanbaru, M Amin. Menurutnya tiga unit yang masih berada
ditangan pejabat pemakai sebelumnya merupakan kendaraan dinas pada Badan Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan dan
MOMENTUM
Penerapan Perwako Reklame Molor Lagi
PEKANBARU - Target Walikota yang menerapkan Peraturan Walikota mengenai penataan reklame di awal April mendatang dipastikan kembali molor. Pasalnya, sampai saat ini ternyata draft Peraturan Walikota mengenai reklame masih berada di Bagian Hukum. Hal ini diakui Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan, Firdaus ces selaku ketua tim penyusunan perwako reklame kepada wartawan, Kamis (7/3). Menurut Firdaus, penyusunan draft reklame baru saja rampung dilakukan oleh tim dan kini tengah memasuki tahapan koreksi pasal demi pasal oleh Bagian hukum. Kendati sifatnya sudah final, namun menurut Firdaus masih dibutuhkan koreksi ulang agar tidak ada yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi diatasnya. "Memang draf itu sudah kita kirimkan ke Bagian Hukum untuk dilakukan verifikasi dan koreksi. Terutama koreksi setiap pasal yang ada di Perwako itu," tandasnya. Diperkirakan, perwako reklame baru dapat diterapkan pada Mei nanti. Meski demikian, sebelum itu masa sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha dibidang reklame sudah bisa dimulai. Sebelumnya, Walikota Pekanbaru, Firdaus MT menyebut, mulai April nanti penertiban bagi reklame yang tidak sesuai dengan perwako reklame akan diturunkan langsung oleh Satpol PP. (mg4)
satu unit lagi berada di bawah Sekretariat. "Saat ini surat penarikan sudah dibuat untuk proses pengembalian kendaraan yang selama ini masih di gunakan tidak sesuai aturan, "ujarnya Amin. Dalam waktu dekat, pihaknya segera akan menyurati mantan pejabat pemakai kendaraan bersangkutan untuk mengembalikan lagi kepada Pemerintah Kota Pekanbaru. Diharapakan Amin, ketiga mantan pejabat tersebut bisa dengan sukarela menyerahkan kendaraan tanpa harus menunggu surat yang ketiga
atau bahkan ditarik paksa. Sementara itu , untuk 16 unit kendaraan lainnya menurut Amin, masih berada di SKPD masing-masing namun adminitrasi serah terima kepada pejabat pemakai belum ada. Seperti pada beberapa SKPD kendaraan dinas bekas kadis langsung dipakai oleh Sekrretaris tanpa melapor dan serah terima adminitrasinya. Amin menambahkan, untuk 16 kendaraan dinas yang adminitrasinya belum jelas segara akan diperr jelas oleh bagian Perlengkapan guna menertibkan peruntukkan kendaraan. (mg4)
DISALAHGUNAKAN - Keberadaan Taman Hutan Kota, di Jalan Thamrin, Gobah banyak disalahgunaan oleh pasangan muda-mudi untuk memadu kasih. Terlihat sepasang remaja tengah asik berduaan. (yudi)
Penerima Jamkesmas harus Punya KTP Pekanbaru
PEKANBARU lliki KTP. -Pemerintah Kota "Pemegang kartu Pekanbaru menjaJJamkesmas maupun min pembagian JJamkesda haruskartu Jamillah warga kurang nan Kesehamampu yang memim tan Masyarakat lliki KTP Pekanbaru. (Jamkesmas) dan Kalau tidak memiK Jaminan Keselliki KPT, pasti tidak hatan Daerah aakan mendapatkan (Jamkesda) tepat kkartu Jamkesmas Firdaus MT sasaran. Pasalnya, ddan Jamkesda ini," pemegang kartu uujarnya. ini harus warga Dipaparkankurang mampu yang memiliki nya, Pemko akan selektif Kartu Tanda Penduduk (KTP) dalam membagi Jamkesda dan Pekanbaru. Jamkesmas tersebut. Bahkan, Hal ini ditegaskan Walikota jika ada warga yang sudah Pekanbaru, Firdaus MT, sehu- berdomisili lama di Pekanbungan banyaknya warga tidak baru dan layak mendapatkan mampu yang tidak bisa menda- Jamkesmas dan Jamkesda, patkan kartu Jamkesmas atau tetapi tidak memiliki KTP Jamkesda karena tidak memi- Pekanbaru, maka warga terse-
but tidak akan mendapatkan kartu Jamkesmas tersebut. Lebih jauh menyikapi masih adanya protes dari sejumlah
masyarakat yang merasa tidak mampu namun belum memperoleh kartu Jamkesmas, hal ini dipastikan bakal menjadi
evaluasi bagi Pemerintah kota Pekanbaru untuk pemberian Kartu Jamkesmas ditahun 2014 mendatang. (mg4)
DKP Bantah Ada Penganiayaan THL PEKANBARU - Adanya laporan belasan Tenaga Harian Lepas (THL) Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Pekanbaru yang dianiaya oleh mandornya ke DPRD, mendapat sanggahan dari Kepala DKP Kota Pekanbaru, Syahril. Ia menyebut, pelaporan yang dilakukan sekitar 13 THL yang dipecat itu, merupakan berita bohong. "Ya, saya sudah mendapat laporan 13 THL yang mengadukan ke DPRD kalau mereka
mendapat penganiayaan daro mandor mereka saat bekerja. Saya sudah langsung klarifikasi ini kepada mandor yang mereka maksud, dan ternyata itu hanya tidak benar," ungkap Syahril. Syahril berkilah, laporan 13 THL ke DPRD merupakan buntut pemecatan mereka oleh DKP. Para THL ini dituding dendam dengan kebijakan pemecatan dengan alasan indisipliner tersebut. "Ini hanya isu yang dibuat-
buat tanpa ada fakta dalam kejadian ini. Jika memang ada penganiayaan, silahkan lapor polisi. Tetapi kalau itu tidak benar, kita akan menggugat balik, karena sudah mencemarkan nama baik isntitusi Pemerintahan," tukasnya. Sebelum persoalan terus berlarut, Syahril meminta ke 13 THL ini datang ke DKP. "THL kita itu ada 622 orang, dimana 13 orang sudah diberhentikan. ke 13 orang ini sudah diganti orang baru," cetusnya. (mg4)