21
Pelalawan
METRO RIAU KAMIS
Merangkai Kampung Membangun Negeri
5 JUNI 2014
OPINI WTP - Bupati Pelalawan, HM Harris menerima pengakuan opini WTP atas LKPD Kabupaten Pelalawan TA 2013 dari Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Riau, Drs Widiyatmantoro di Gedung BPK RI Perwakilan Riau, Rabu (4/6). (ndy)
Pelalawan Kembali Dapat Pengakuan Opini WTP Penulis: ANDY, Pelalawan
PELALAWAN - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau kembali memberikan pengakuan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pelalawan tahun anggaran 2013. Ini merupakan WTP kedua yang didapatkan Pemkab Pelalawan. Keberhasilan Pelalawan mendapat WTP karena dinilai sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan oleh BPK. Standar tersebut mengharuskan pemeriksa untuk melaksanakan perencanaan, pemeriksaan dan pelaporan secara independen, obyektif dan profesional untuk menilai kredidibiltas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanganggungjawab keuangan negara. Selain itu pemeriksa dalam menjalankan tugasnya harus mematuhi norma-norma yang ditetapkan dalam Kode Etik BPK. Dimana mengharuskan pemeriksa mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjunjung tinggi independensi, integritas dan profesionalitas.
Penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) ini berlangsung Rabu (4/6) pukul 09.00 WIB di Gedung BPK RI Perwakilan Riau. Penyerahan dihadiri Bupati Pelalawan HM Harris, Wakil ketua I DPRD Kabupaten Pelalawan Kasyadi, Sektretaris Daerah Pelalawan H Tengku Mukhlis, Asisten Keuangan dan Aset Zulhelmi, Inspektorat Drs Edi Suriandi, Kadis Perhubungan Tengku Ridwan, Kadisdik MD Rizal, Kadis PU Hasan Tua Tanjung, Kadispenda May Hendri, Kadisnaker Nasri Fisda FE, Kadis Tatakota Mazrun, KadisKes Dr Endit P, Kadistan Syahfalefi, Kepala Bappeda M Syahrul Syarif. Tampak juga Kepala BKD Andi Yuliandi, Kabag Keuangan Hanafie, Kabag Aset Harrisman, Kabag Propem T Zulfan,
Pemkab Komit Angkat Derajat Kehidupan Suku Akit PELALAWAN - Komitmen Pemerintah kabupaten (Pemkab) Pelalawan untuk mengangkat derajat kehidupan masyarakat suku terasing atau Kelompok Adat Terpencil (KAT) terus digalakkan. Salah satu dibuktikan dengan memberikan bantuan Sembako kepada 50 KK masyarakat Suku Akit di Desa Sungai Upih, Kuala Kampar. Bupati Pelalawan, HM Harris melalui Kepala Dinas Kesejahteraan sosial (Diskessos), Drs H Fakhrizal MSi, Rabu (4/6) mengatakan bantuan tersebut diberikan pihaknya sebagai tindak lanjut kepedulian Pemkab Pelalawan terhadap suku asli Kabupaten Pelalawan ses-
uai dengan pengkajian yang telah dilakukan Diskessos Pelalawan melalui pemetaan sosial. Bantuan sembako yang bersumber dari dana APBD Pelalawan tahun 2014 itu diantaranya berupa 10 kilogram beras, 2 kg gula, 2 kaleng sarden, 1 bks minyak goreng ukuran 2 liter, 2 lembar baju kaos dan 1 lembar kain sarung serta selimut. Ini diberikan kepada tiap kepala keluarga. Tidak hanya sembako, lanjutnya, dalam waktu dekat ini pihaknya juga akan membangun sarana dan prasarana yang lebih baik seperti membangun fasilitas MCK, pengadaan air bersih dan lainnya. (ndy)
Kabag Humas Farid Mukhtar Msi, Kabag Protokol Yusmardi. Acra pertama penyerahan penanda tanganan LHP oleh Ketua BPK RI Provinsi, Wakil Ketua I DPRD Pelalawan. Bupati Pelalawan HM Harris mengaku bangga atas pengakuan WTP yang didapatkan. Keberhasilannya ini buah dari konsistensinya melakukan sidak ke SKPD di lingkungan Pemkab Pelalawan. “Kerja kita yang sering mengingatkan
pimpinan satker berbuah manis. Berkat itu kita bisa mempertahankan opini WTP,� ujarnya. Pada kesempatan itu, Harris juga meminta agar SKPD dapat memberikan laporan yang lengkap dan selalu pro aktif saat pemeriksaan keuangannya. “SKPD harus pro aktif saat pemeriksaan keuangan sehingga tidak menghambat jalannya pemeriksaan, lengkapi semua dokumentasi dan jika ada perubahan peraturan tentang sistim
na UED/K-SP diperuntukkan kepada warga miskin di pedesaan. Dana bergulir ini dikucurkan untuk mendongkrak ekonomi masyarakat desa. Sedangkan tenaga fasilitator ditunjuk untuk membimbing penerima agar usahanya maju dan bisa mengembalikan dana tersebut. Daswanto mengaku tidak
gan Pemerintah Daerah. “Kita harapkan LHP yang diserahkan tersebut dapat bermanfaat sebagai pendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, sehingga cita-cita kita semua dapat tercapai, yakni pemerintah yang bersih dan transparan demi kesejahteraan rakyat,� ungkapnya. Hal yang sama juga disampaikan, Wakil Ketua DPRD
Pelalawan, Kasyadi. Dia mengaku bangga bahwa Kabupaten Pelalawan dapat mempertahankan opini WTP untuk tahun ini. Hasil Opini WTP ini tidak lepas dari BPK yang mau membantu LKPD di SKPD kabupaten Pelalawan. “Semoga Opini WTP yang kita dapatkan ini bisa memberikan spirit baru untuk kita bersama dalam memberikan pelayanan yang makin prima,� tutupnya. *
Hanya Diterima Staf Ahli
FMPMBK Tolak Pertemuan dengan Kementrian ESDM PELALAWAN - Kunjungan Forum Masyarakat Pelalawan Merebut Blok Kampar (FMPMBK) ke Kementrian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), Rabu (4/6) berbuntut kekecewaan. Hanya diterima Staf Ahli, Saleh dan Biro Hukum, Susianto akhirnya FMPMBK menolak pertemuan. Pertemuan yang sempat berjalan kurang lebih 30 menit itu nyaris tak berjalan lancar. Rombongan FMPMBK tidak terima disambut oleh staf ahli dan Kabiro Hulum saja. Padahal dari awal, FMPMBK bermaksud bertemu langsung dengan pengambil keputusan di
Kementrian ESDM yakni Menteri ESDM, Jero Wacik. “Apabila hanya staf ahli dan Kabiro saja, sama seperti pendengar dan hanya penerima laporan saja. Belum tentu ditindaklanjuti atau diteruskan. Kami hanya ingin bertemu dengan pengambil keputusan, dalam hal ini Pak Menteri. Kalau tidak, rapat ini kita bubarkan saja,� tandas juru bicara FMPMBK, Tengku Zulmizan Assegaf. Pertemuan tersebut dibuka oleh Wakil Bupati Pelalawan, Marwan Ibrahim. Pada kesempatan tersebut pihak pemerintah Kabupaten Pelalawan, han-
ya menjembatani yang merupakan representasi masyarakat Pelalawan untuk mempertanyakan blok Kampar. Tak mendapatkan hasil, rombongan FMPMBK bersama Wakil Bupati Pelalawan Marwan Ibrahim, pimpinan dan anggota DPRD Pelalawan kemudian melakukan pertemuan dengan Komisi VII DPR RI. Rombongan diterima Sutan Sukarnotomo dan Armin Samin, yang selanjutnya, dilakukan rapat di ruangan rapat komisi VII DPR RI. Setelah mendapat penjelasan tentang maksud dan tujuan rombongan masyarakat Pela-
lawan ini, Komisi VII DPRRI mendukung perjuangan masyarakat Pelalawan. Apalagi, sejauh ini PT Medco mengelola Blok Kampar yang 80 persen berada di Kecamatan Kerumutan ini, tidak banyak memberikan dampak positif terhadap kemajuan masyarakat setempat. “Apalagi jika semua desa di sekeliling operasional PT. Medco, termasuk dalam kategori desa miskin. Kantornya saja mereka tak mau bangun di Pelalawan, inikan sudah keterlaluan,� tegas anggota Komisi VII DPR RI Armin Asmin. Dikatakan, dirinya berjan-
ji akan mempertanyakan langsung ke Menteri ESDM. “Tanggal 11 Juni nanti, kita akan ada RDP dengan Menteri ESDM. Ingat pak, saya Armin Asmin berjanji akan mempertanyakan ini langsung ke Menteri ESDM, Insya Allah,� janji Armin. Armin juga minta agar DPRD Pelalawan untuk kembali menyurati Komisi VII sebelum RDP dengan Kementrian ESDM dilaksanakan. “Mudah-mudahan bisa langsung kita agendakan sekaligus masalah blok Kampar ini, dengan mengundang bapak-bapak dari Pelalawan juga,� tutupnya. (ndy)
Disdik Gelar Lomba Penelitian Ilmiah Remaja PELALAWAN - Dinas Pendidikan Pelalawan kembali menggelar Lomba Penelitian Ilmiah Remaja (LPIR) tingkat SMP/MTs se-Kabupaten Pelalawan. Kegiatan rutin tahunan ini resmi dibuka di Hotel Fanbinarri, Selasa (3/6) malam. Kepala Dinas Pendidikan MD Rizal dalam kata sambutannya yang dibacakan Kabid Pendidik dan Kependidikan, Mahnizar SPd, memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan yang diikuti 3 orang dari masing-masing kecamatan. “Tak bisa dipungkiri, saat ini ilmu pengetahuan dan teh-
nologi di era globalisasi makin meningkat, maka secara otomatis diperlukan juga peningkatan kualitas siswa sebagai dari hasil pendidikan yang berkualitas. Karena itu, kegiatan LPIR seperti ini adalah cikal bakal pembentukan calon intelktual di daerah ini,� ujarnya. Disebutkan, LPIR ini bertujuan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya di daerah ini agar mampu bersaing dalam era keterbukaan. Apalagi saat ini, upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan merupakan hal yang penting bagi masa depan generasi muda khususnya di
Penghapusan Lebih ironis lagi, mantan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Riau ini membeberkan ada tenaga fasilitator yang melarikan dana tersebut, seperti yang terjadi di Indragiri Hilir. “Kini kasusnya sedang diadili di Pengadilan Tipikor Pekanbaru,� terangnya. Dijelaskan Daswanto, da-
pelaporan pengelolaan keuangan harus selalu berkoordinasi dengan BPK,� tegasnya. Sementara Kepala BPK RI Riau, Drs Widiyatmantoro, Rabu (4/6), meminta pada Kabupaten Pelalawan agar dapat menyelesaikan masalah-masalah keuangan yang ada untuk tahun selanjutnya. Namun BPK RI Riau bangga karena Kabupaten Pelalawan telah berperan aktif dalam membantu BPK RI Riau dalam memeriksa keuan-
habis pikir dengan penyelewengan yang dilakukan para tenaga fasilitator PPD tersebut. Padahal, mereka mendapatkan berbagai tunjangan. Mulai dari tunjangan makan, transportasi, kontrak rumah, dan lain sebagainya. “Tapi sebagaian besar dari mereka malah tidak menjalankan tugas di desa yang
Terkait aksi demonstrasi ratusan tenaga fasilitator PPD, Selasa (3/6) di Pekanbaru, yang meminta pembayaran gaji mereka mulai dari Januari hingga Mei, Daswanto mengatakan, Pemprov Riau akan membayarkannya setelah audit menyeluruh atas program UED/KSP diselesaikan. *
Kabupaten Pelalawan. Hal ini agar generasi muda mampu berperan dan berkompetisi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi. “Ditambah lagi di daerah ini banyak berdiri perusahaan-perusahaan, diharapkan dengan adanya LPIR ini maka para siswa nantinya tidak hanya sekedar jadi penonton saja dalam proses pembangunan di daerah ini tapi menjadi obyek atau pelaku yang ikut terlibat dalam membangun Kabupaten Pelalawan ke depannya,� ungkapnya. Untuk itu, lanjutnya, para peserta diharapkan dapat
memberikan yang terbaik dalam kegiatan LPIR ini sehingga nanti bisa maju dalam lomba yang sama di tingkat Riau, dan bisa mewakili Riau dalam kompetisi LPIR di tingkat nasional. “Para peserta yang terlibat dalam kegiatan ini harus menjadikan momentum lomba ini untuk dapat memberikan hasil yang terbaik bagi sekolah, orangtua dan daerah ini,� pesannya. Sebelumnya, Ketua Panitia LPIR 2014, Nurhayani Harahap SE, menjelaskan, kegiatan rutin LPIR ini mencakup 3 bidang keilmuan yang diperlomabakan yakni ilmu pengeta-
Komisi
RAPBD-P
“Semua tender kegiatan akan dilakukan dalam waktu dekat,� ucapnya. Sayangnya nada Ketua Komisi C DPRD Riau, Aziz Zainal, tidak sejalan dengan Said. Menurut Aziz, anggaran Rp72 miliar untuk Distamben Riau di tahun 2014 paling kuat hanya terserap sebesar 50 persen saja. (mg7)
BPK RI Perwakilan Riau saat ini dalam tahan finalisasi. “Mudah-mudahan semua lancar, sehingga tar-
huan sosial dan kemanusiaan, ilmu pengetahuan alam dan lingkungan dan ilmu pengetahuan tehnik serta rekayasa. “Kegiatan LPIR ini kita adakan selama tiga hari dari 3 sampai 5 Juni. Tujuan dari kegiatan ini sendiri adalah selain untuk meningkatkan kemampuan analisa siswa melalui kegiatan penelitian ilmiah, juga mengembangkan kreativitas dan inovasi siswa melalui pendekatan ilmiah,� paparnya. Pemenang dari lomba ini menurutnya akan menjadi utusan Kabupaten Pelalawan di ajang serupa tingkat Provinsi Riau 30 Juni esok. (ndy)
get menggesa pembahasan APBD-P bisa segera dilakukan,� harap Hardy di Pekanbaru, Rabu (4/6). (tia)
Gubri Saat ini, lanjut Tarmizi, sebagian besar kontingen Riau sudah berada di Batam. Termasuk Annas Maamun.
“Pak Gubernur datang lebih cepat untuk memantau persiapan kontingen Riau dari dekat,� katanya. (tia)